juknis jamkesda 2014

2014

DINAS KESEHATAN

PROVINSI

JAWA TENGAH

PETUNJUK TEKNIS JAMINAN KESEHATAN DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas

terselesaikannya Petunjuk Teknis (Juknis) Penyelenggaraan

Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2014. Buku ini disusun sebagai acuan bagi Tim Pelaksana

Jamkesda Provinsi Jawa Tengah, Penyelenggara Jamkesda di

Kabuputen/Kota, serta Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) yang

bekerjasama, dalam mengimplementasikan Jamkesda Provinsi

Jawa Tengah tahun 2014.

Buku Juknis tahun 2014 merupakan penyempurnaan

dari Juknis tahun 2013. Situasi dan kondisi yang senantiasa

berkembang, menyebabkan beberapa substansi perlu disesuaikan.

Disamping itu, dalam buku ini telah diupayakan sedapat mungkin

untuk mengakomodir pemecahan masalah dari berbagai kendala

serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Hal pokok yang dibahas dalam Juknis ini meliputi:

Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda),

Bantuan Biaya Penanganan Gizi Buruk dan Bantuan Biaya

Pelayanan ODMK dengan Pemasungan serta mempertimbangkan

yang sebelumnya menjadi peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat

non Kartu yang tidak dijamin oleh Jaminan Kesehatan Nasional.

Perbedaan mekanisme pembiayaan kesehatan yang

berlaku di PPK 3 milik Pemerintah Provinsi maupun di PPK 3 milik

Pemerintah Pusat, dituangkan dalam bahasan Pembiayaan

Kesehatan.

iii

Adapun PPK Jamkesda Provinsi Jawa Tengah tahun 2014, meliputi

5 (lima) PPK 3 dan 3 (tiga) Balai Kesehatan milik Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah dan 5 (lima) PPK milik Pusat. Paket manfaat

pelayanan kesehatan disesuaikan dengan perkembangan yang

terjadi, dengan mempertimbangkan potensi penganggaran baik

Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Penyusunan Juknis ini telah melibatkan lintas program,

lintas sektor serta Penyelenggara Jamkesda Kabupaten/Kota,

sehingga diharapkan pelaksanaan Jamkesda akan berjalan dengan

baik dan optimal. Kami mengucapkan terimakasih atas dukungan

semua pihak yang telah berpartisipasi, baik secara langsung

maupun tidak langsung. Saran dan masukan untuk perbaikan,

kami terima guna penyempurnaan pada masa yang akan datang.

Semarang, 23 Januari 2014

an. KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH

Sekretaris,

SUHARSI, SKM., M.Kes. Pembina Tingkat I

NIP. 19591222 198302 2 002

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KESEHATAN Jl. Piere Tendean No. 24 Telp. (024) 3511351 (Hunting) Fax. (024) 3517463

Website : dinkesjatengprov.go.id E-mail : [email protected] Kode Pos 50131 Kotak Pos 026 Semarang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 441.91/24/2014/4

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2014

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna perlu menyusun Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014, dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;

v

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

vi

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indoensia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4761);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 10 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 nomor 10, tambahan

vii

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 25).

13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah ( Berita Daerah Provinsi Jawa tengah Tahun 2010 Nomor 73 ).

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2013 Tanggal 23 Desember 2013 tentang Rincian APBD Provinsi Jawa Tengah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Petunjuk Teknis Pembiayaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 berlaku untuk Penyelenggara Jamkesda Provinsi Jawa Tengah dan Penyelenggara Jamkesda Kabupaten/Kota pada Tahun 2014.

KEDUA : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014, mengatur tentang :

a. Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Provinsi Jawa Tengah (lampiran 1);

b. Pengajuan Bantuan Biaya Penanganan Gizi Buruk (lampiran 2);

c. Pengajuan Bantuan Biaya Pelayanan ODMK dengan Pemasungan (lampiran 3);

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran

viii

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang Pada tanggal : 23 Januari 2014

an. KEPALA DINAS KESEHATAN

PROVINSI JAWA TENGAH Sekretaris,


NIP. 19591222 198302 2 002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Gubernur Jawa Tengah; 2. Wakil Gubernur Jawa Tengah; 3. Sekretaris Daerah Jawa Tengah; 4. Para Assisten Sekda Provinsi Jawa Tengah; 5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah; 6. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah; 7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah; 8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah; 9. Kepala Biro Binsos Setda Provinsi Jawa Tengah; 10. Kepala Biro Orpeg Setda Provinsi Jawa Tengah; 11. Kepala Biro Otda dan Kerja Sama Setda Provinsi Jawa Tengah; 12. Penyelenggara Jamkesda Provinsi Jawa Tengah; 13. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Jamkesda Provinsi Jawa

Tengah; 14. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait.

ix

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................ ii KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH iv DAFTAR ISI ................................................................................. ix Lampiran 1 : PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN

JAMINAN KESEHATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014

I. KEPESERTAAN ...................................................................... 1

A. Batasan ............................................................................ 1 B. Pendataan ........................................................................ 1 C. Penetapan ........................................................................ 5 D. Kartu ............................................................................... 7 E. Entry data ......................................................................... 8 G. Verifikasi .......................................................................... 8

II. PEMBIAYAAN ........................................................................ 10 A. Sumber Dana .................................................................... 10 B. Penganggaran ................................................................... 11 C. Mekanisme Pencairan Dana ................................................ 12 D. Administrasi Pendukung .................................................... 16

III. PELAYANAN KESEHATAN ....................................................... 21 A. Ketentuan ........................................................................ 21 B. Penerima Pelayanan .......................................................... 21 C. Jenis Pelayanan ................................................................ 22 D. Standar Pelayanan Kesehatan ............................................ 22 E. Standar Administrasi Pelayanan Kesehatan .......................... 23 F. Prosedur Pelayanan Kesehatan ........................................... 23 G. Paket Manfaat Pelayanan Kesehatan ................................... 23

IV. ORGANISASI ......................................................................... 27 A. Penyelenggara .................................................................. 27 B. Tata Kerja ........................................................................ 29 C. Pelaksanaan Verifikasi ....................................................... 30

V. KERJASAMA .......................................................................... 32 VI. MONITORING DAN EVALUASI ................................................ 32

A. Tujuan ............................................................................. 32

x

B. Ruang Lingkup .................................................................. 32 C. Mekanisme ....................................................................... 33

Lampiran 2 : PETUNJUK TEKNIS DAN PROSEDUR TETAP

PENGAJUAN BANTUAN BIAYA PENANGANAN GIZI BURUK TAHUN 2014

A. PENDAHULUAN ....................................................................... 1 B. TUJUAN .................................................................................. 2 C. SASARAN ................................................................................ 3 D. BENTUK KEGIATAN ................................................................. 3 E. WAKTU DAN TEMPAT .............................................................. 3 F. BIAYA .................................................................................... 4 G. TATA LAKSANA PENGAJUAN KLAIM PERAWATAN GIZI BURUK .... 5 H. PENUTUP ................................................................................ 8

Lampiran 3 : PETUNJUK TEKNIS DAN PROSEDUR TETAP

PENGAJUAN BANTUAN BIAYA PELAYANAN ODMK DENGAN PEMASUNGAN TAHUN 2014

A. LATAR BELAKANG .................................................................... 9 B. TUJUAN .................................................................................. 14 C. SASARAN ................................................................................ 14 B. PETUNJUK PENGAJUAN BANTUAN BIAYA .................................. 14

1

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 441.91/24/2014/41.91 / 08 / TANGGAL : 23 Januari 2014

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2014

I. KEPESERTAAN

A. Batasan

1. Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) adalah warga masyarakat Provinsi Jawa Tengah, meliputi masyarakat miskin yang tidak menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau tidak memiliki jaminan kesehatan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

2. Diharapkan penyelenggara Jamkesda Kabupaten/Kota melakukan verifikasi peserta Jamkesda dengan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional yang baru, bila ditemukan kepesertaan ganda agar dilakukan penghapusan dari kepesertaan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah.

B. Pendataan

1. Pendataan kepesertaan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan pendataan tahun sebelumnya.

2

2. Pelaksana pendataan adalah Pemerintah Desa/Kelurahan, dengan mengikutsertakan Lembaga Kemasyarakatan, Bidan di Desa, Kader Kesehatan, Tokoh Masyarakat dan unsur lain sesuai kebutuhan. Kriteria penetapan masyarakat miskin sebagai peserta Jamkesda diberikan kewenangan sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

3. Hasil pendataan peserta Jamkesda dibuatkan basisdata peserta Jamkesda di tingkat RT.

4. Rekapitulasi data peserta Jamkesda dari RT dikompilasi di tingkat RW, secara berjenjang sampai di tingkat Desa/Kelurahan.

5. Di tingkat desa/kelurahan, hasil pendataan dipublikasikan di Kantor Kepala Desa/Kelurahan untuk diklarifikasi selama 7 (tujuh) hari, maksud dari publikasi adalah untuk mendapatkan masukan dari warga. Selama periode waktu publikasi diberitahukan kepada warga melalui RT untuk melakukan cek di Kantor Kepala Desa/Kelurahan.

6. Data calon peserta Jamkesda yang sudah melalui proses publikasi kemudian disahkan oleh Kepala Desa/Lurah dan selanjutnya dikirimkan ke Kabupaten/Kota secara berjenjang melalui kecamatan.

3

Gambar 1 : Contoh Formulir Pendaftaran Peserta Jamkesda

4

Gambar 2 : Format Basisdata kepesertaan Jamkesda di

tingkat RT

Ketua RT ... RW ...

Keterangan Cara Pengisian : Kolom 1 : Nomor urut pendataan di wilayah tersebut Kolom 2 : NIK (Nomor Induk Kependudukan), nomor yang tercantum

dalam Kartu Keluarga Kolom 3 : Nama lengkap sesuai dengan KTP atau Kartu Keluarga Kolom 4 : Tempat (kabupaten/kota) dan tanggal lahir Kolom 5 : Jenis Kelamin (1 = Pria/Laki atau 2 = Wanita/Perempuan) Kolom 6 : Status Perkawinan (1 = Kawin, 2 = Tidak Kawin, 3 = Janda atau 4 = Duda) Kolom 7 : Agama (1 = Islam, 2 = Kristen, 3 = Katolik, 4 = Hindu atau 5 =

Budha) Kolom 8 : Pendidikan (1 = SD ke bawah, 2 = SMP/sederajat, 3 =

SMA/sederajat, 4 = Sarjana atau 5 = Pasca Sarjana) Kolom 9 : Pekerjaan utama Kolom 10 : Alamat lengkap diikuti dengan RT dan RW.

No. NIK Nama Tempat, Tgl. Lahir

Jen

is K

elam

in

Stat

us

Per

kaw

inan

Aga

ma

Pen

did

ikan

Pekerjaan Alamat

(RT/RW)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5

Gambar 3 : Form Publikasi

C. Penetapan

1. Penetapan peserta Jamkesda Provinsi Jawa Tengah dilakukan melalui inventarisasi data peserta (meliputi Nomor Induk Kependudukan/NIK, nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, agama, pekerjaan, alamat tempat tinggal).

2. Identifikasi data peserta dilakukan oleh Penyelenggara Jamkesda kabupaten/kota yang dibentuk melalui keputusan Bupati/Walikota. Data kepesertaan tersebut ditetapkan sebagai peserta Jamkesda melalui keputusan Bupati/Walikota.

3. Bagi masyarakat miskin yang belum terdata sebagai peserta Jamkesda dan membutuhkan pelayanan

Kepala Desa/Lurah

..........................


Jen

is K

elam

in

Stat

us

Per

kaw

inan

Aga

ma

Pen

did

ikan

Pekerjaan Alamat

(RT/RW)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6

kesehatan, penyelenggara kabupaten/kota agar segera memasukkan ke dalam basisdata lebih dahulu dan selanjutnya segera memasukkan dalam Keputusan Bupati/Walikota.

4. Penyelenggaran Kabupaten/Kota asal peserta berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan dan Sekretariat Tim pelaksana Jamkesda Provinsi Jawa Tengah.

5. Bagi peserta yang belum memiliki Kartu Jamkesda tetapi sudah masuk ke basisdata penyelenggara Jamkesda kabupaten/kota segera menerbitkan Kartu Jamkesda.

6. Bayi yang dilahirkan dari Peserta Jamkesda dapat menjadi peserta Jamkesda dengan segera memasukan dalam basisdata kepesertaan dan memiliki Kartu Peserta Jamkesda.

7

Gambar 4 : Form Penetapan

D. Kartu

1. Kartu Peserta adalah kartu yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah kabupaten/kota yang telah bekerjasama dengan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

2. Kartu Jamkesda mencantumkan data peserta, minimal:

a. Nama b. Nomor Induk Kependudukan c. Tempat dan tanggal lahir d. Jenis kelamin e. Alamat lengkap f. Cap Jempol Tangan Kanan


Jen

is K

elam

in

Stat

us

Per

kaw

inan

Aga

ma

Pen

did

ikan

Pekerjaan Alamat

(RT/RW) Kelurahan Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Bupati/Walikota

..........................

8

3. Sebelum penerbitan Kartu Jamkesda harus dipastikan dahulu bahwa yang bersangkutan sudah masuk dalam basis data elektronik.

E. Entry Data

Entry data calon peserta Jamkesda Provinsi dilakukan secara online melalui www.jamkesda. sarwoedy.com dengan memilih menu Badan Penyelenggara. Data yang dientry akan masuk dalam basisdata elektronik peserta Jamkesda Provinsi Jawa Tengah.

F. Verifikasi

1. Verifikasi adalah proses dimana data tersebut akan diperiksa untuk menentukan apakah data akurat dan shahih sebagai peserta Jamkesda Provinsi Jawa Tengah.

2. Verifikasi data peserta Jamkesda Provinsi Jawa Tengah dilakukan pada saat peserta Jamkesda Provinsi Jawa Tengah atau keluarganya ke PPK 3 untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan menunjukkan Kartu Jamkesda Provinsi Jawa Tengah dan Surat Rujukan dari Rumah Sakit (PPK2). Kartu Jamkesda yang tidak tercantum Cap Jempol Tangan Kanan harus disertakan Surat Jaminan Pelayanan yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Jamkesda Kabupaten/Kota.

3. Verifikasi data peserta Jamkesda Provinsi Jawa Tengah dilakukan secara online (SIM Jamkesda Provinsi Jawa Tengah) oleh Petugas di PPK3.

4. Hasil dari proses verifikasi data peserta Jamkesda Provinsi Jawa Tengah yang telah dinyatakan akurat/sahih, akan diterbitkan Surat Keabsahan

9

Peserta Jamkesda Provinsi Jawa Tengah sebagai jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan di PPK 3 oleh Jamkesda Provinsi Jawa Tengah dengan pola pembagian beban pembiayaan APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar 40% dan APBD Kabupaten/Kota sebesar 60%. Peserta diharuskan membubuhkan Cap Jempol Tangan Kanan di form Surat Keabsahan Peserta.

5. Surat Keabsahan Peserta Jamkesda Provinsi Jawa Tengah dengan tampilan seperti di bawah ini.

Gambar 5 : Surat Keabsahan Peserta

Cap Jempol Tangan

Kanan Peserta

10

Gambar 6 : Alur Pelayanan Kesehatan Peserta

II. PEMBIAYAAN

A. SUMBER DANA

1. Sumber dana adalah dana untuk program Jamkesda Provinsi Jawa Tengah bagi masyarakat miskin non kuota Jaminan Kesehatan Nasional berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.

2. Alokasi anggaran Jamkesda Provinsi Jawa Tengah melekat pada Dokumen Penetapan Anggaran (DPA)

ALUR PELAYANAN KESEHATAN PESERTA JAMKESDA PROVINSI JAWA TENGAH

Peserta membawa

Kartu Jamkesda dan Surat Rujukan

dari PPK 2

Mengurus Surat Jaminan

Pelayanan (SJP) dan dipastikan

masuk dalam basis data Jamkesda

Peserta dilayani sesuai

kebutuhan medis di PPK 3

(RS/Balai)

Kartu Jamkesda terdapat

Cap Jempol

Ya

Tidak

11

Dinas Kesehatan Provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Jiwa milik Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota.

B. PENGANGGARAN

1. Pembiayaan untuk klaim pelayanan kesehatan rujukan di PPK 3 dan UPT ditanggung bersama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

2. Besaran beban pembiayaan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah diatur dalam Kesepakatan Bersama antara Gubernur dan Bupati/Walikota, dengan besaran Jamkesda Provinsi 40% dan Kabupaten/ Kota sebesar 60 % dari total biaya pelayanan kesehatan.

3. Pembiayaan Jamkesda Provinsi dialokasikan dan dikelola secara terpisah antara pelayanan kesehatan dan administrasi/operasional Tim Pelaksana Jamkesda Provinsi Jawa Tengah.

4. Penganggaran administrasi dan operasional Sekretariat Tim Pelaksana dialokasikan tersendiri pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

5. Anggaran Dinas Kesehatan digunakan untuk pelayanan kesehatan rujukan di PPK 3 terdiri dari :

- RSUP. Dr. Kariadi Semarang; - RSUP. Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten; - RSUP. Dr. Sardjito Yogyakarta; - RSOP. Prof. Dr. Soeharso Surakarta; - RSJP Prof. Dr. Soerojo Magelang;

6. Rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membiayai 40% dari total tagihan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah dari dana yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 berupa belanja bahan logistik, makan minum pasien dan jasa

12

pelayanan yang telah dialokasikan di masing-masing rumah sakit, sebagai berikut:

RSUD. Dr. Moewardi Surakarta RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto RSUD. Tugurejo Semarang RSUD. Kelet Jepara

RSJD. Dr. Amino Gondohutomo Semarang RSJD. Surakarta BKIM. Semarang BKPM. Semarang BPKM. Magelang

C. MEKANISME PENCAIRAN DANA

Mekanisme pencairan dana Jamkesda Provinsi Jawa Tengah meliputi :

1. PPK 3 milik Pemerintah Pusat :

a. PPK 3 setelah memberikan pelayanan kepada pasien Jamkesda mengajukan permohonan penggantian biaya kepada Tim Pelaksana Jamkesda Provinsi Jawa Tengah setelah dilakukan verifikasi oleh petugas verifikasi di PPK 3.

b. Petugas verifikasi adalah petugas yang diusulkan oleh PPK3 dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

c. Hasil verifikasi dokumen yang telah lengkap menjadi dasar penagihan pada Jamkesda Provinsi Jawa Tengah sekaligus menjadi dokumen pertanggungjawaban PPK 3.

d. PPK 3 membuat tagihan biaya pelayanan kesehatan kepada Tim Pelaksana Jamkesda Provinsi Jawa Tengah sebesar 40 % dari total biaya dan kepada Penyelenggara Jamkesda

13

Kabupaten/Kota sebesar 60 % dari total biaya pelayanan.

e. Mekanisme pencairan dana sesuai beban pembiayaan dikelola oleh Tim Sekretariat Tim Pelaksana Jamkesda Provinsi Jawa Tengah dan Penyelenggara Jamkesda Kabupaten/Kota.

f. Batasan waktu klaim oleh PPK 3 dan UPT ke Tim Pelaksana Jamkesda paling lambat 2 (dua) bulan pada bulan berikutnya dan pencairan dana paling lambat 1 (satu) bulan setelah klaim diterima sesuai persyaratan yang ditetapkan. Kecuali bila keadaan anggaran tahun berjalan yang tidak mencukupi, batasan waktu menyesuaikan dan dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

g. Pada awal tahun anggaran, batasan waktu klaim paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan bahwa klaim sudah bisa diterima dan diproses.

h. Satuan biaya kegiatan dan jasa pelayanan kesehatan berdasarkan Tarif Umum Kelas 3 dengan Formularium Nasional.

i. Pengajuan klaim terakhir paling lambat diajukan minggu I bulan Desember 2014.

j. Klaim Jamkesda baik di Provinsi maupun di Kabupaten/kota yang belum terbayar pada tahun berjalan akan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai mekanisme anggaran yang berlaku.

k. Klaim tidak duplikasi dengan penjaminan asuransi yang lain.

14

Gambar 7 : Bagan Mekanisme Pencairan Biaya bagi PPK3 milik Pemerintah Pusat

2. PPK 3 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah :

a. PPK 3 setelah memberikan pelayanan kepada pasien Jamkesda mengajukan permohonan penggantian biaya kepada Penyelenggara Jamkesda Kabupaten/Kota setelah dilakukan verifikasi oleh petugas verifikasi di PPK 3.

b. Petugas verifikasi adalah petugas yang diusulkan oleh PPK3 dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

c. Hasil verifikasi dokumen yang telah lengkap menjadi dasar penagihan pada Penyelenggara Jamkesda Kabupaten/Kota sekaligus menjadi dokumen pertanggungjawaban PPK 3.

Tagihan 60% Pembayaran 60%

Pembayaran 40%

Penyelenggara Jamkesda Kab/ Kota

Tim Pelaksana Jamkesda Provinsi Jawa Tengah

PPK 3 Berkas Pasien Jamkesda Provinsi

Diverifikasi oleh tenaga pelaksana verifikasi Dilihat kelengkapan berkas

Tagihan 40%

15

d. PPK 3 membuat tagihan biaya pelayanan kesehatan kepada Penyelenggara Jamkesda Kabupaten/Kota sebesar 60 % dari total biaya pelayanan dan beban pembiayaan 40% dibebankan pada alokasi anggaran RSUD/RSJD milik Provinsi Jawa Tengah.

e. Batasan waktu klaim oleh PPK 3 dan UPT ke Tim Pelaksana Jamkesda paling lambat 2 (dua) bulan pada bulan berikutnya dan pencairan dana paling lambat 1 (satu) bulan setelah klaim diterima sesuai persyaratan yang ditetapkan. Kecuali bila keadaan anggaran tahun berjalan yang tidak mencukupi, batasan waktu menyesuaikan dan dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

f. Pada awal tahun anggaran, batasan waktu klaim paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan bahwa klaim sudah bisa diterima dan diproses.

g. Satuan biaya kegiatan dan jasa pelayanan kesehatan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2a Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Badan Layanan Umum Daerah RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah atau tarif yang berlaku di daerah.

h. Klaim tidak duplikasi dengan penjaminan asuransi yang lain.

16

Gambar 8 : Bagan Mekanisme Pencairan Dana bagi PPK3 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

D. ADMINISTRASI PENDUKUNG

1. Administrasi Pendukung adalah semua data pendukung yang diajukan dalam pengajuan klaim Jamkesda Provinsi Jawa Tengah (dokumen klaim) dan dibuat rangkap 3 (tiga).

2. Dokumen klaim meliputi :

a. Foto copy Kartu Jamkesda. Kartu Jamkesda yang tidak mencantumkan Cap Jempol Tangan Kanan peserta, digantikan : - fotokopi KTP dan KK / Surat Keterangan Lahir

bagi yang belum wajib KTP. KTP tidak

Tagihan 60% Pembayaran 60%

Penyelenggara Jamkesda Kab/ Kota

PPK 3 (40% bukan merupakan pendapatan)

Berkas Pasien Jamkesda Provinsi

Diverifikasi oleh tenaga pelaksana verifikasi Dilihat kelengkapan berkas

17

menjadi syarat mutlak, khususnya bagi peserta penderita kelainan jiwa

- Surat Jaminan Pelayanan Kesehatan (SJP) dari Penyelenggara Jamkesda Kabupaten/ Kota, kepada Direktur PPK dan Tim Pelaksana Jamkesda Provinsi Jawa Tengah dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, untuk penyakit kronis, SJP berlaku selama 1 (satu) bulan, setiap kali kunjungan menggunakan SJP fotocopy yang dilegalisir oleh Penyelenggara Jamkesda Kabupaten/Kota. Konsultasi medis dari rumah sakit jiwa ke rumah sakit umum dapat menggunakan fotocopy SJP yang dilegalisir oleh Penyelenggara Jamkesda Kabupaten/Kota.

b. Surat Keabsahan Peserta yang diterbitkan oleh Petugas di PPK3 yang dibubuhi dengan Cap Jempol Tangan Kanan peserta.

c. Surat Pengajuan Klaim dari PPK3 milik Pemerintah Pusat.

d. Kuitansi secara kolektif yang merupakan penjumlahan dari beberapa biaya pelayanan kesehatan pasien Jamkesda.

e. Rekapan rincian tagihan biaya per pasien berdasarkan tarif Umum Kelas 3 dengan Formularium Nasional.

18

Gambar 9 : Contoh Surat Jaminan Pelayanan Kesehatan

KOP SURAT PENYELENGGARA JAMKESDA KAB/KOTA

, .

No : Kepada Yth : Lamp : 1. PPK ...................di................. Perihal : Jaminan Pelayanan Kesehatan 2. Tim Pelaksana Jamkesda Jamkesda Prov. Jateng di Tempat

Bersama ini kami kirimkan pasien peserta Jamkesda Provinsi Jawa Tengah dari Kabupaten/ Kota........................

Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan Tingkat Lanjutan, Atas nama:

Nama : (L/P), Umur : Th. NIK : Alamat : Diagnosa (ICD-X) : Demikian untuk menjadikan periksa, atas perhatiannya

diucapkan terima kasih. Penyelenggara Jamkesda

Kab/Kota ...................... (................................................)

19

Gambar 10 : Contoh Surat Pengajuan Klaim

KOP SURAT PPK3

, .

No : Kepada Yth : Lamp : 1. Penyelenggaran Jamkesda Kab/Kota.... Perihal : Pengajuan Klaim 2. Tim Pelaksana Jamkesda Prov. Jateng Jamkesda di tempat

Bersama ini kami mengajukan Klaim Pembiayaan untuk pelayanan Kesehatan, pasien yang berasal dari kabupaten/kota .... bulan ...... 2014 dengan perincian sebagai berikut :

No Nama NIK Diagnosa sakit

Biaya One Day Care

Biaya IGD

Biaya Rawat Jalan

Biaya Rawat Inap

Jumlah Biaya yang diklaim

Jumlah

Demikian untuk menjadikan periksa, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Direktur PPK III

(................................................)

Tembusan : Dinkes Kab/ Kota.......

20

Gambar 11 : Contoh Kwitansi kolektif.

KWITANSI Telah terima dari : Tim Pelaksana Jamkesda Provinsi Jawa Tengah Uang sejumlah : === rupiah === Guna membayar : Biaya pelayanan kesehatan pasien Jamkeda Provinsi

Jawa Tengah atas nama ........ dkk sebanyak ... orang bulan . dengan daftar pasien sebagaimana terlampir.

Perhitungan : Beban Provinsi : Rp. X 40 % = Rp. Rp......... ...................., An. Direktur

Materai Rp.6.000 Stempel ( Nama................................) NIP.....................................

KWITANSI Telah terima dari : Penyelenggara Jamkesda Kab/Kota Uang sejumlah : === rupiah === Guna membayar : Biaya pelayanan kesehatan pasien Jamkeda Provinsi

Jawa Tengah atas nama ........ dkk sebanyak ... orang bulan . dengan daftar pasien sebagaimana terlampir.

Perhitungan : Beban Kabupaten : Rp. X 60 % = Rp. Rp......... ...................., An. Direktur

Materai Rp.6.000 Stempel ( Nama................................) NIP.....................................

21

III. PELAYANAN KESEHATAN

A. Ketentuan

Pelayanan kesehatan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah berlaku apabila :

1. Pelayanan kesehatan yang tidak bisa ditangani di PPK 1 dan PPK 2.

2. Mengikuti dan mematuhi mekanisme rujukan berjenjang mulai dari PPK 1, PPK 2, PPK 3 dan UPT kecuali kasus gawat darurat.

3. Pelayanan rujukan pada PPK 3 dan UPT terdekat dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan di PPK3.

4. Jika Peserta Jamkesda Provinsi tidak dalam keadaan gawat darurat namun sudah terlanjur dirujuk ke PPK 3 dan tidak mematuhi mekanisme rujukan berjenjang, maka menjadi tanggung jawab pasien/keluarga dan atau pemberi rujukan.

B. Penerima Pelayanan :

Syarat pasien untuk mendapat pelayanan kesehatan : 1. Memiliki Kartu Peserta Jamkesda dan masuk basisdata. 2. Surat rujukan dari PPK 2 (Rumah Sakit

Kabupaten/Kota) atau Surat Rujukan dari Puskesmas untuk penyakit tertentu misalnya gangguan jiwa dan orthopedi.

3. Menderita penyakit yang sesuai dalam paket manfaat pelayanan kesehatan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah.

4. Apabila peserta tidak memiliki Kartu Jamkesda tetapi masuk basisdata peserta menyerahkan Fotocopy KTP dan Surat Jaminan Pelayanan Kesehatan (SJP)

22

C. Jenis Pelayanan Kesehatan :

Jenis pelayanan kesehatan diberikan secara komprehensif, meliputi :

1. Promotif (peningkatan pengetahuan) dan preventif (pencegahan) ;

a. pemberian pelayanan konseling pada Klinik Berhenti Merokok; b. Klinik Voluntery Counseling and Testing (VCT) HIV/AIDS; c. Klinik Laktasi dan Gizi; d. Klinik Penyakit Degeneratif dan metabolisme.

2. Kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif (pemulihan);

a. Tindakan pelayanan medis; b. Tindakan penunjang medis; c. Tindakan terapi; d. Tindakan pemulihan.

D. Standar Pelayanan Kesehatan :

1. Standar pelayanan kesehatan diberikan secara komprehensif berorientasi kepuasan pelanggan yang dilaksanakan dengan mudah, tepat waktu, ramah dan professional serta sesuai dengan standar operating prosedur.

2. Sistem kendali mutu dan kendali biaya standar pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui verifikasi pelayanan, tarif pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mekanisme rujukan berjenjang.

23

E. Standar administrasi pelayanan kesehatan, meliputi:

1. Tarif pelayanan mengacu pada Tarif Umum Kelas 3 dengan Formularium Nasional.

2. Pembuatan Surat Keabsahan Peserta, Surat Pengajuan Klaim dan Kuitansi Klaim pelayanan Jamkesda ke Tim Pelaksana Jamkesda Provinsi Jawa Tengah menggunakan SIM Jamkesda (hasil print out dari SIM Jamkesda).

3. Pemanfaatan SIM Jamkesda secara online / internet dengan alamat web : www.jamkesda.sarwoedy.com. Hasil pemanfaatan SIM Jamkesda bisa untuk kajian utilisasi Jamkesda oleh yang berpentingan.

F. Prosedur Pelayanan Kesehatan

Prosedur pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Peserta Jamkesda Provinsi Jawa Tengah yang memerlukan pelayanan kesehatan lanjutan sesuai dengan prosedur rujukan secara berjenjang mulai dari PPK2 ke PPK 3 dan UPT;

2. Membawa kelengkapan dokumen rujukan, kecuali pada kasus gawat darurat.

3. Kelengkapan administrasi pasien rawat inap dan gawat darurat harus dipenuhi dalam waktu maksimal 2 x 24 jam hari kerja.

4. Khusus rumah sakit jiwa, apabila diperlukan konsultasi medis lanjutan pada rumah sakit umum, SJP awal bisa dipergunakan dengan fotocopy yang dilegalisir oleh Penyelenggara Jamkesda Kabupaten/Kota.

24

G. Paket Manfaat Pelayanan Kesehatan

Paket manfaat pelayanan kesehatan yang diperoleh peserta Jamkesda Provinsi Jawa Tengah adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang dilakukan di PPK 3 dan UPT meliputi :

1. Rawat Jalan Tingkat Lanjut, yakni pelayanan kesehatan spesialistik dan poliklinik spesialistik, meliputi :

a. Konsultasi Medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis;

b. Rehabilitasi Medik; c. Penunjang Diagnostik; d. Tindakan Medis Kecil dan Sedang; e. Pemeriksaan dan pengobatan di tingkat lanjutan; f. Pelayanan KB kontrasepsi mantap efektif,

penyembuhan efek samping dan komplikasinya (kontrasepsi disediakan oleh BKKBN);

g. Pemberian obat mengacu Formularium Nasional; h. Pelayanan Darah;

2. Rawat Inap Tingkat Lanjut, meliputi :

a. Akomodasi rawat inap pada Kelas III; b. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan

penyuluhan kesehatan; c. Penunjang diagnostik; d. Tindakan medis; e. Operasi sedang dan besar; f. Pelayanan rehabilitasi medis ; g. Perawatan intenstif (ICU, ICCU, PICU, NICU,

PACU, HCU); h. Pemberian obat mengacu Formularium Rumah

Sakit dengan obat generik;

25

i. Pelayanan darah; j. Pelayanan Persalinan dan Pasca Persalinan

dengan Penyulit; k. Bahan dan Alat kesehatan habis pakai;

3. Pelayanan gawat darurat, meliputi :

a. Trauma/ruda paksa, kecuali kecelakaan lalu lintas;

b. Serangan jantung; c. Panas tinggi diatas 39 derajat Celcius atau

disertai kejang demam; d. Perdarahan hebat; e. Muntaber disertai dehidrasi sedang/berat, mual

dan muntah pada ibu hamil disertai dehidrasi sedang/berat;

f. Sesak napas; g. Penurunan/kehilangan kesadaran; h. Nyeri kolik; i. Keadaan gelisah pada penderita gangguan jiwa.

4. Pelayanan mobil jenazah. 5. Pelayanan kesehatan yang dibatasi, meliputi:

a. Pelayanan penunjang diagnostic canggih (MRI dan CT Scan). Pelayanan ini diberikan hanya pada kasus-kasus life-saving, dan kebutuhan penegakan diagnose yang sangat diperlukan melalui pengkajian dan pengendalian oleh Komite Medik. Persetujuan pelayanan disertai dengan adanya protokol terapi yang ditandatangani oleh dokter yang merawat, Kepala SMF dan Komite Medik.

26

b. Pada kasus gagal ginjal kronis diarahkan ke CAPD 1 dengan pemberian barang habis pakai

maksimal 24 kali atau Haemodialisa hanya diberikan selama 24 (duapuluh empat) kali.

c. Operasi Hydrocephalus 2 (dua) kali seumur hidup. Surat penjaminan dengan menyebutkan

frekuensi paket pelayanan sesuai indikasi medis.

6. Pelayanan yang tidak dijamin, meliputi:

a. Kecelakaan lalu lintas; b. Pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan

ketentuan; c. Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk

kosmetika; d. General check up; e. Prothesis gigi tiruan; f. Pengobatan alternative (antara lain akupuntur,

pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah;

g. Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;

h. Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam;

i. Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial;

j. Kacamata; k. Intra Ocular Lens (IOL), PEN , Plate, Screw

(Orthopedi), J Stent (Urologi), Stent Arteri (Jantung), VP Shunt untuk Bedah Syaraf (Neurologi), Mini Plate (Gigi & Mulut), Implant

1 Countinous Ambulatory Peritoneal Dialysa.

27

Spine & Non Spine (Orthopedi), Prothesa (Kusta), Alat Vitrektomi (Mata), Pompa Kelasi (Thalasemi), Kateter Double Lumen (Hemodialisa), Implant (Rekonstruksi Kosmetik), Stent (Bedah, THT, Kebidanan);

l. Alat bantu dengar; m. Alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda,

dan korset).

IV. ORGANISASI

A. Penyelenggara

1. Pada tahun 2014 penyelenggaraan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Jamkesda Provinsi Jawa Tengah dan Badan Penyelenggara (Bapel) / Penyelenggara untuk Kabupaten /Kota.

2. Adapun teknis operasionalnya dilaksanakan oleh Sekretariat Tim Pelaksana, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

3. Sekretariat Tim Pelaksana Jamkesda mempunyai tugas:

a. Memberi masukan kepada Tim Pelaksana terkait Penyelenggaraan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah;

b. Membantu kelancaran administrasi pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Jamkesda;

c. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis Jamkesda sesuai dengan arah dan kebijakan;

d. Menyiapkan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Penyelenggaraan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah;

28

e. Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan bimbingan teknis, monitoring, evaluasi penyelenggaraan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah;

f. Membantu melakukan advokasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah;

g. Melakukan analisis aspek kendali biaya dan mutu; h. Membuat laporan pelaksanaan

4. Susunan Organisasi Sekertariat Tim Pelaksana Jamkesda, terdiri dari :

a. Ketua; b. Sekretaris; c. Bendahara; d. Koordinator Bidang Pembiayaan dan

Pengawasan; e. Koordinator Bidang Kepesertaan, Promosi dan

Sistem Informasi Manajemen; f. Koordinator Bidang Sumber Daya Manusia,

Pelayanan Kesehatan dan Pengaduan; g. Koordinator Bidang Hukum, Organisasi dan

Kerjasama; h. Anggota.

5. Sekertariat Tim Pelaksana Jamkesda, terdiri dari unsur instansi/lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Jamkesda Provinsi.

6. Susunan keanggotaan Sekertariat Tim Pelaksana Jamkesda ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

7. Penyelenggara Jamkesda Kabupaten/Kota mempunyai tugas pokok melakukan manajemen kepesertaan, pelayanan, keuangan, perencanaan dan sumber daya manusia, informasi, hukum dan organisasi, verifikasi

29

dan telaah serta melakukan koordinasi seluruh kegiatan operasional Jamkesda Provinsi.

8. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Penyelenggara Jamkesda Kab/Kota mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan manajemen kepesertaan; b. pelaksanaan manajemen pelayanan; c. pelaksanaan manajemen keuangan; d. pelaksanaan manajemen perencanaan dan

sumber daya manusia; e. pelaksanaan manajemen informasi; f. pelaksanaan manajemen hukum dan organisasi; g. pelaksanaan manajemen verifikasi dan telaah; h. pelaksanaan koordinasi seluruh kegiatan

operasional;

B. Tata Kerja

1. Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing pemangku jabatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan organisasi Sekretariat Tim Pelaksana Jamkesda Provinsi Jawa Tengah maupun Penyelenggara Jamkesda Kab/Kota dengan pihak terkait.

2. Sekretariat Tim Pelaksanan Jamkesda Jawa Tengah menyelenggarakan rapat-rapat sebagai berikut :

a. rapat periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali; b. rapat insidentil sewaktu-waktu diperlukan; c. rapat evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali

dengan melibatkan pihak terkait.

3. Sekretariat Tim Pelaksanan Jamkesda melakukan jejaring dengan Penyelenggara Jamkesda Kabupaten/Kota.

30

4. Sekretariat Tim Pelaksanan Jamkesda wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Jamkesda kepada Gubernur, dengan tembusan Bupati/Walikota.

5. Penyampaian laporan dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

C. Pelaksanaan Verifikasi

1. Pelaksana verifikasi meliputi petugas di Penyelenggara Jamkesda Kabupaten/Kota, petugas di PPK3 yang bekerjasama dengan Jamkesda, dan petugas di tingkat Provinsi yang termasuk dalam Tim Pelaksana.

2. Petugas di PPK3 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

3. Fungsi :

a. Melaksanakan verifikasi administrasi kepesertaan b. Melaksanakan verifikasi administrasi pelayanan

kesehatan c. Melaksanakan verifikasi administrasi pembiayaan

4. Tugas :

a. Mengecek kebenaran identitas peserta Jamkesda Provinsi Jawa Tengah.

b. Mengecek kelengkapan dokumen rujukan dari PPK 2.

c. Mengecek diagnosa rujukan pelayanan kesehatan di PPK3.

d. Mengecek kebenaran besar tarif sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.

5. Prosedur kerja :

a. Sebelum pasien Jamkesda dirujuk ke PPK3, Penyelenggara Jamkesda Kabupaten/Kota :

31

1) memastikan kelengkapan dokumen pasien sebagai syarat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan rujukan di PPK 3.

2) melakukan koordinasi dengan pelaksana verifikasi di PPK3, berkaitan dengan ketersediaan fasilitas Jamkesda.

3) merujuk pasien ke PPK 3 yang telah bekerjasama dengan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah.

b. Pelaksana verifikasi di PPK3 :

1) memberikan informasi ketersediaan fasilitas Jamkesda bagi pasien yang akan dirujuk berdasarkan hasil koordinasi dengan Penyelenggara Jamkesda Kabupaten/Kota.

2) membantu proses penerimaan pasien rujukan.

3) memastikan kelengkapan dokumen pasien sebagai syarat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan rujukan di PPK 3.

4) melakukan koordinasi dengan Penyelenggara Jamkesda terkait kasus rujukan di PPK 3.

c. Pelaksana verifikasi di Tim Pelaksana Jamkesda Provinsi Jawa Tengah:

1) Meneliti dokumen klaim yang diajukan oleh pelaksana verifikasi PPK3.

2) Dokumen klaim yang telah lengkap, dapat dilakukan pembayaran.

3) Melakukan koordinasi dengan PPK3 dalam hal dokumen yang belum/tidak lengkap.

32

4) Membuat rekapitulasi klaim Jamkesda Provinsi Jawa Tengah secara rutin; bulanan dan tahunan.

V. KERJASAMA

A. Kerjasama Jamkesda dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama antara Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

B. Pelaksanaan Kesepakatan Bersama, dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Tim Pelaksana Jamkesda Provinsi, Penyelenggara Jamkesda Kabupaten/Kota dan PPK3.

C. Penyelenggara Jamkesda dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI. MONITORING DAN EVALUASI.

A. Tujuan

Monitoring/pemantauan dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang kesesuaian pelaksanaan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah, sedangkan evaluasi dilakukan untuk melihat pencapaian / keberhasilan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah.

B. Ruang Lingkup

1. Kepesertaan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah. 2. Pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi peserta

Jamkesda Provinsi Jawa Tengah.

33

3. Pelaksanaan pembagian beban pembiayaan dan penyaluran dana Jamkesda Provinsi Jawa Tengah.

4. Penanganan keluhan pelaksanaan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah.

C. Mekanisme

1. Monitoring/pemantauan dan evaluasi diarahkan agar pelaksanaan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah berjalan secara efektif dan efisien sesuai prinsip kendali mutu dan kendali biaya.

2. Monitoring/pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Penyelenggara Jamkesda Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota. Monitoring/pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala baik bulanan, tribulanan, semesteran maupun tahunan, melalui :

a. Pertemuan dan koordinasi. b. Pengelolaan pelaporan. c. Kunjungan lapangan dan supervisi. d. Penelitian langsung (survey/kajian).



Sekretaris,


NIP. 19591222 198302 2 002

1

LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 441.91/24/2014/441.91 / 08 / 4 TANGGAL : 23 Januari 2014

PETUNJUK TEKNIS DAN PROSEDUR TETAP PENGAJUAN BANTUAN BIAYA PENANGANAN GIZI BURUK

TAHUN 2014

A. PENDAHULUAN

Gizi merupakan salah satu penentu kualitas sumberdaya manusia. Kurang gizi akan menyebabkan kegagalan pertumbuhan fisik dan perkembangan kecerdasan, menurunkan produktifitas, menurunkan daya tahan tubuh, meningkatkan kesakitan dan kematian. Kurang gizi yang masih merupakan masalah di Jawa Tengah antara lain kekurangan energi protein termasuk gizi kurang dan gizi buruk, kekurangan vitamin A, anemi gizi besi dan gangguan akibat kurang yodium, seringkali dampak tersebut merupakan kelainan yang tidak bisa dipulihkan (irreversible). Penanganan masalah gizi buruk tidak bisa menunggu, sementara kelainan tumbuh-kembang yang permanen mengancam setiap saat pada setiap penderita gizi buruk.

Data gizi buruk di Jawa Tengah menunjukkan bahwa

prevalensi gizi buruk Jawa Tengah semakin menurun dari tahun ke tahun yaitu 0,19 % pada tahun 2008, pada tahun 2009 menjadi 0,17 % dan pada tahun 2010 menjadi 0,14 % atau sebanyak 3.468 kasus kasus tahun 2011 sebesar 0,13 % menurun menjadi 0,05 % atau 1131 pada tahun 2012, dimana angka ini termasuk rendah. Gizi buruk yang sembuh pada tahun 2012 sebanyak 1.384 dan 27 kasus meninggal karena berbagai penyakit. Kasus gizi buruk di Jawa Tengah tahun 2012 masih didominasi oleh karena infeksi dan penyakit

2

kelainan bawaan. Kasus gizi buruk yang meninggal sebagian besar adalah gzi buruk yang mempunyai penyakit bawaan seperti hidrocephalus, kelainan jantung, kelainan tumbuh kembang, Cerebral Palsi/Kelainan otak dan lain sebagainya., kasus yang demikian biasanya mempunyai risiko kematian yang cukup besar. Jumlah gizi buruk yang dirawat dengan menggunakan dana APBD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 315 anak dari target 250 anak.

Selain itu, kasus kelainan congenital semakin banyak ditemukan, hal ini disebabkan karena adanya kekurangan zat

gizi mikro lainnya. Keadaan ini sudah mendesak harus diatasi segera dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk itu telah tersedia dana APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 untuk penanganan gizi buruk.

Agar bantuan tersebut dapat berjalan sesuai peraturan

yang berlaku dan sesai tertib administrasi dalam penanganan kasus gizi buruk diperlukan petunjuk teknis yang memadai dalam perawatan gizi buruk di Jawa Tengah.

B. TUJUAN

1. Tujuan Umum :

Meningkatnya kesembuhan kasus gizi buruk melalui pemberian biaya penanganan gizi buruk kepada keluarga miskin.

2. Tujuan Khusus :

a. Terselenggaranya penanganan gizi buruk di Puskesmas b. Terselenggaranya penanganan gizi buruk di Rumah Sakit c. Terselenggaranya tertib administrasi dalam tata kelola

penanganan gizi buruk

3

C. SASARAN

1. Balita (0 59 bulan), anak (s/d 14 tahun) dan ibu hamil yang penderita Gizi Buruk termasuk kekurangan gizi mikro

dari keluarga miskin, yang belum dijamin BPJS kesehatan/

Jamkesda.

2. Dana pendampingan (diluar pelayanan medis) kasus gizi

buruk yang sudah dijamin oleh BPJS Kesehatan/ Jamkesda.

D. BENTUK KEGIATAN 1. Pelacakan kasus, 2. Penegakan diagnosa, 3. Pendampingan oleh tenaga kesehatan, 4. Konsultasi dan pelayanan kesehatan oleh dokter spesialis

dll. 5. Perawatan kasus Gizi Buruk di Rumah Sakit. 6. Perawatan Gizi Buruk di Puskesmas. 7. Perawatan Gizi Buruk Rawat Jalan. 8. Perawatan penunjang seperti Pemeriksaan labotarorium,

pelayanan fisioterapi, 9. Kegiatan lainya terkait dengan perawatan kasus gizi

buruk seperti pembelian selimut, popok, handuk dll 10. Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) terhadap

kasus gizi buruk dan keluarganya.

11. Pemberian makanan tambahan pemulihan

E. WAKTU DAN TEMPAT Kegiatan ini dilaksanakan di 35 Kabupaten/Kota pada

tahun 2014.

4

F. BIAYA Pembiayaan untuk penanganan gizi buruk ini

bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 yang dimanfaatkan untuk :

1. Tatalaksana perawatan gizi buruk mengacu pada Pedoman

Tatalaksana Gizi Buruk yang diterbitkan oleh Departemen Kesehatan tahun 2007

2. Biaya yang disediakan satu paket maksimal Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk setiap satu pasien

3. Penggunaan biaya sebagai berikut : a. Biaya kasus gizi buruk dengan komplikasi di

Puskesmas/RS (Rujukan) 1) Biaya perawatan di Puskesmas/RS 2) Biaya tindakan medis 3) Biaya pembelian obat-obatan 4) Biaya pemeriksaan laboratorium 5) Biaya therapi gizi di RS 6) Biaya therapi gizi di rumah pasca perawatan. 7) Biaya bantuan operasional keluarga (Living cost)

selama dirawat di RS penunggu 1 (satu) orang selama dirawat sebagai pengganti penghasilan dan biaya makan harian sesuai peraturan di masing-masing daerah atau maksimal Rp. 30.000,- perhari

8) Biaya transport kunjungan petugas perkesmas oleh 2 orang terdiri dari petugas Kabupaten/Kota dan Puskesmas maksimal 4 (empat) kali kunjungan yang besarannya mengacu pada peraturan masing-masing daerah..

9) Biaya bantuan transport rujukan dari desa ke Puskesmas/RS pulang pergi (PP) yang besarannya mengacu pada peraturan masing-masing daerah.

5

b. Biaya perawatan kasus gizi buruk tanpa komplikasi di rawat jalan

1) Biaya perawatan/tindakan medis di PKD atau Puskesmas

2) Biaya konsultasi ke dokter ahli 3) Biaya pembelian obat-obatan 4) Biaya pemeriksaan laboratorium, Fisioterapi dll.

5) Biaya therapi gizi di rumah berupa pemberian

makanan tambahan pemulihan. 6) Biaya transport kunjungan petugas perkesmas

oleh 2 orang petugas Kabupaten dan Puskesmas maksimal 4 (empat) kali kunjungan yang besarannya mengacu pada peraturan masing-masing daerah.

7) Biaya lainnya terkait dengan perawatan kasus gizi buruk di rumah seperti pembelian selimut, popok, handuk dll, maksimal Rp. 100.000,- (seratus ribu

rupiah).

G. TATALAKSANA PENGAJUAN KLAIM PERAWATAN GIZI BURUK 1. Memasukkan identitas penderita Gizi Buruk ke dalam SIM

Non Kuota Jamkesda (www.nonkuota.sarwoedy.com). 2. Pengajuan usulan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

rangkap 4 (empat) dilengkapi dengan dokumen administrasi sebagai berikut : a. Surat pengantar dan kuitansi (print out SIM Non Kuota

Jamkesda). b. Foto copy kartu JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

atau Surat Keterangan Miskin dari desa/kelurahan diketahui camat setempat.

c. Foto copy KTP kedua orang tua d. Foto copy KK e. Surat rujukan berjenjang

6

f. Bukti asli rincian biaya biaya perawatan, konsul dokter ahli dan pelayanan medis lainnya dari institusi yang merawat.

g. Bukti perjalanan petugas Perkesmas h. Bukti pembayaran biaya bantuan operasional keluarga

(living cost) sesuai hari perawatan. i. Bukti pembayaran bantuan transport rujukan.

3. Usulan disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah melalui Kepala Bidang Yankes, kemudian ditelaah oleh Tim Verifikator di Seksi Kesga dan Gizi.

4. Usulan yang disetujui kemudian diajukan kepada Seksi Pembiayaan Kesehatan dan Jamkesmas untuk dibayarkan.

5. Pembayaran klim akan dibayarkam secara transfer antar bank ke nomor rekening yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

6. Pengiriman berkas pada bulan Desember paling lambat minggu I bulan Desember 2014.

7. Proses tatalaksana pengajuan usulan klaim Gizi Buruk sesuai dengan Bagan berikut.

TATALAKSANA PENGAJUAN KLAIM

Pengajuan Klaim SPJ dari

Kab/Kota

Verifikator

Pencairan dana

Verifikasi

Tidak disetujui

Disetujui

Transfer antar Rek Bank

7

8. Alur kerja penemuan kasus gizi buruk seperti pada bagan berikut.

Rumah Sakit

PUSKESMAS:

Diagnosa

Rawat

Tidak dirawat

Perbaikan

Pulang Paksa

PKD

Antropometri Klinis Konfirmasi Ptbn

Ditimbang setiap

bulan KMSPosyandu

T,Kurus/Edema/BGM

Gizi buruk, T

Gizi Kurang

Penyebab T

8

H. PENUTUP Dengan tersedianya juknis pengelolaan perawatan gizi

buruk pada APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 diharapkan seluruh kegiatan perawatan gizi buruk dapat dilaksanakan sesuai standar dan pada akhirnya akan meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat.



Sekretaris,


NIP. 19591222 198302 2 002

9

LAMPIRAN 3 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 441.91/24/2014/4441.91 / 08 4 TANGGAL : 23 Januari 2014

PETUNJUK TEKNIS DAN PROSEDUR TETAP PENGAJUAN BANTUAN BIAYA PELAYANAN ODMK DENGAN

PEMASUNGAN TAHUN 2014

A. LATAR BELAKANG Kesehatan jiwa dewasa ini telah menjadi masalah

kesehatan global bagi hampir setiap negara, dimana proses globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi informasi memberi dampak terhadap nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat. Sementara tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan tersebut. Sayangnya, banyak orang yang tidak menyadari jika mereka mungkin mengalami masalah kesehatan jiwa, kerena masalah kesehatan jiwa bukan hanya gangguan jiwa berat saja, justru gejala seperti depresi dan cemas kurang dikenali masyarakat sebagai masalah kesehatan jiwa

Saat ini lebih dari 450 juta penduduk dunia hidup dengan gangguan jiwa. Di Indonesia, berdasarkan Data Riskesdas tahun 2007, menunjukkan prevalensi gangguan mental emosional seperti gangguan kecemasan dan depresi sebesar 11,6% dari populasi orang dewasa. Berarti dengan jumlah populasi orang dewasa Indonesia lebih kurang 150.000.000 ada 1.740.000 orang saat ini mengalami gangguan mental emosional.

Mengingat besarnya masalah tersebut, . Peringatan World Mental Health Day (WMHD) tahun 2009

10

merupakan Kampanye Kesadaran Global (Global Awareness Campaign) yang bertujuan untuk melanjutkan harapan menjadikan kesehatan jiwa sebagai prioritas global (make mental health health issues a global priority). Dengan demikian diharapkan tidak ada lagi diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia dengan masalah kejiwaan (ODMK). Kesehatan jiwa adalah bagian integral dari aspek kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan. masalah kesehatan jiwa adalah masalah yang sangat mempengaruhi produktifitas dan kualitas kesehatan perorangan maupun masyarakat yang tidak mungkin ditanggulangi oleh satu sektor saja, tetapi perlu kerja sama lintas sektor. Sumber Daya Manusia tidak dapat diperbaiki hanya dengan pemberian gizi seimbang saja namun harus mulai dari dasar dengan melihat bahwa manusia selalu terdiri dari tiga aspek yaitu organ biologis (fisik/jasmani), Psikoedukatif (mental-emosional/jiwa) dan sosiokultural (sosial-budaya/lingkungan), apabila ingin memperbaiki mutu sumberdaya manusia, maka ketiga aspek tersebut harus diperhatikan. Jika salah satu dari ketiga aspek tersebut terabaikan, maka upaya kita hanya tinggal sebagai harapan belaka yang mungkin tidak pernah akan tercapai

Ada lima hal penting yang menyangkut kesehatan jiwa, yakni kesehatan jiwa adalah bagian integral dari kesehatan, tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa, status kesehatan jiwa individu sangat menentukan kualitas hidup, karena status kesehatan jiwa yang buruk akan menurunkan indexs pembangunan manusia. Kesehatan jiwa harus terintegrasi kedalam semua aspek kesehatan, kehidupan publik, perencanaan sistem kesehatan serta pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.

Pelayanan kesehatan jiwa pada umumnya termasuk di Jawa Tengah saat ini masih didominasi pelayanan kesehatan jiwa pada tingkat tersier yaitu di rumah sakit jiwa atau UPF

11

Psikiatri di RSU Pendidikan. Sistem ini umumnya berdiri sendiri dan tidak memiliki sistem rujukan yang jelas dengan pelayanan kesehatan primer, sekunder maupun pelayanan kesehatan jiwa yang ada di masyarakat, demikian pula sebaliknya. Kondisi ini menyebabkan RSJ dan UPF Psikiatri di RSU Pendidikan di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai pelayanan tersier atau pusat unggulan pelayanan kesehatan jiwa tapi juga berfungsi sebagai 'Puskesmas besar'.

Banyak gangguan jiwa yang sebetulnya bisa dilayani di Puskesmas dan RSU kabupaten/kota tetapi karena ketidaksiapan dokter di Puskesmas dan RSU Kab/Kota untuk memberikan pelayanan kesehatan jiwa, menyebabkan hampir semua pasein dengan gangguan jiwa dirujuk ke pelayanan tersier atau RSJ/UPF Psikiatri RSU Pendidikan.

Di Jawa Tengah saat ini sedang melaksanakan program bebas ODMK yang diikuti dengan pemasungan ( Jawa Tengah Bebas Pasung ), sampai dengan akhir Desember 2013 jumlah penderita gangguan jiwa dengan pemasungan yang ditemukan sebanyak 1.238 orang dan sudah sebanyak 1.143 orang yang ditangani melalui perawatan di rumah sakit jiwa baik Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD. Dr. Amino Gondohutomo Semarang, RSJD. Prof. Dr. Soedjarwadi Klaten, RSJD. Surakarta) maupun Rumah Sakit Jiwa Pusat (RS. Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang) juga di Rumah Sakit Daerah yang mengembangkan pelayanan kesehatan jiwa (RSUD. Banyumas, RSUD. Jepara), yang diresosialisasi 10 orang dan yang meninggal karena penyakit penyerta sebanyak 11 orang.

12

KONSEP DAN ALUR PIKIR JAWA TENGAH BEBAS PASUNG :

1

TAHUN 2010

50 KASUS PASUNG

TAHUN 2012

BEBAS PASUNG

HARAPAN : (SEMUA PENDRT GANGG JIWA)

1. TIDAK DIPASUNG2. DIRAWAT DI SARKES3. SEMBUH DITERIMA

KELG DAN MASY4. MANDIRI SOSEK

FAKTOR LAYANAN KESEHATAN

1. DIAGNOSA PSIKOTIK2. PERAWATAN PENGOBATAN

3. FOLLOW UP

FAKTOR NON KESEHATAN

1. PENGETAHUAN - STIGMA2. KEMISKINAN

3. PERSEPSI

KOMPLEKSITAS PENANGANANSDM : Puskesmas, RS (Kuantitas, Kualitas),

SARANA : Yankesdas, Yankes Rujukan, AsimilasiPEMBIAYAAN : Pemerintah, Mandiri

13

ALUR PIKIR :

2

PENEMUANDI MASYARAKAT

YAN KESEHATANPUSKESMASRSUD - RSJD

ASIMILASI

PENERIMAANKEMANDIRIAN

PUSKESMAS - 873RSUD 2 RSJD 3 RSJP 1

PONPES 1 PANTI REHAP SOSIAL - 8

TAHUN 2012

BEBAS PASUNG

SEKTORSEKTOR

SEKTORSEKTOR

SEKTOR

LEMBAGALEMBAGA

LEMBAGALEMBAGA

ORG PROF

ORG PROF

SEMUA KASUSDIRAWAT

TIDAK ADA KASUS

ORG PROF

ORG PROF

Sebagai wujud perhatian dalam rangka pencapaian Jawa Tengah Babas pasung, maka pada tahun 2014 melalui dana Jamkesda Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menyediakan dana untuk pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa khususnya di Rumah Sakit Jiwa Pusat Prof. dr. Soerojo Magelang. Adapaun untuk pembiayaan di Rumah Sakit Jiwa Daerah melekat di masing masing Rumah Sakit Jiwa.

Untuk itu perlu adanya petunjuk teknis penggunaan biaya jamkesda bagi pasien ODMK dengan pemasungan untuk RSJP Magelang.

14

B. TUJUAN : Untuk membantu ODMK dengan pemasungan di Rumah Sakit Jiwa

C. SASARAN Rumah Sakit Jiwa Pusat Prof. dr. Soerojo Magelang.

D. PETUNJUK PENGAJUAN BANTUAN BIAYA

1. Sasaran

Penderita ODMK yang dipasung di wilayah Provinsi Jawa

Tengah

2. Pembiayaan

Untuk penggunaan biaya melalui Jamkesda Provinsi Jawa

Tengah hanya diperuntuk ODMK dengan pasung yang

dirawat di Rumah Sakit Jiwa Pusat Prof. Dr. Soerojo

Magelang.

Alokasi anggaran Jamkesda Provinsi Jawa Tengah

memberikan fasilitas pembiayaan :

a. Untuk biaya perawatan pada rawat inap di RSJP

Magelang sesuai paket tarif INA-CBGs.

b. Untuk biaya perawatan pada rawat jalan / kunjungan

ulang pasien pasca pasung yang datang di RSJP

Magelang

15

3. Dokumen Administrasi Untuk Tagihan Biaya Jamkesda

a. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota. Konsultasi medis penyakit penyerta

dapat menggunakan fotocopy surat rekomendasi,

sesuai dengan paket manfaat yang dijamin Jamkesda.

b. Surat Keabsahan Peserta (SKP) hasil print out SIM

Non Kuota Jamkesda.

c. Surat Pengajuan Klaim dari RSJP. Prof. Dr. Soerojo

Magelang.

d. Kuitansi hasil print out SIM Non Kuota Jamkesda.

e. Rekap rincian tagihan biaya per pasien berdasarkan

tarif INA-CBGs.

4. Pembayaran Klaim :

a. Klaim yang telah dikirimkan ke Dinas Kesehatan

Provinsi akan dilakukan verifikasi oleh Pelaksana

Program Penanganan Pasung.

b. Pembayaran dilakukan secara transfer antar bank ke

nomor rekening RS. Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang.



Sekretaris,


NIP. 19591222 198302 2 002

juknis jamkesda 2014

Documents