jdih.rokanhulukab.go.id · undang-undang no. 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom...

5

Upload: others

Post on 04-Dec-2020

8 views

Category:

Documents

0 download

Report

Download

Embed Size (px):

TRANSCRIPT

Page 1: jdih.rokanhulukab.go.id · Undang-undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Page 2: jdih.rokanhulukab.go.id · Undang-undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Page 3: jdih.rokanhulukab.go.id · Undang-undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Page 4: jdih.rokanhulukab.go.id · Undang-undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Page 5: jdih.rokanhulukab.go.id · Undang-undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Dewan Perwakilan Rakyat - UNDANG-UNDANG REPUBLIK … · perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota,

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah

jdih.rokanhulukab.go.id fileTata Kerja inas Peternakan dan Perkebunan. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

LEMBARAN DAERAH 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 ... No. 6 Tahun 2011... · 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan ... Undang-Undang Nomor 8 Tahun

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG ... · bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ... Undang-Undang

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN · Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 …dispenda-kaltimprov.org/wp-content/uploads/2013/04/Undang-Undang... · Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat

SALINAN - jdih.wonosobokab.go.id · Undang-undang Nomor 13 Ta hun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 5

Perda No 9 Tahun 2013 - Audit Board of Indonesia · Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah ... Undang-Undang Nomor 39

TINJAUAN HUKUM TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA · Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor

Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA …...- 3 - 4. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

LEMBARAN DAERAH KHUSUS IBUKOTAbptsp.jakarta.go.id/download/regulasi/peraturan-daerah-daerah-khusus...Undang-undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT · c. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG · Web viewUndang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 03 TAHUN 2012 … · Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran ... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA …ciptakarya.pu.go.id/plp/upload/peraturan/Perda... · 2. Undang-Undang Nomor ... Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009sjdih.sidoarjokab.go.id/.../undang-undang/UU_PAJAK_RETRIBUSI.pdfTentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ... Jenis Pajak ... Retribusi Perizinan Tertentu

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG … filebahwa dengan memperhatikan ... Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali ... kesatuan masyarakat

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA ......Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

LEMBARAN DAERAH Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 … · 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi

jdih.rokanhulukab.go.id · Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG TENTANG RETRIBUSI … · b. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997

ciamiskab.go.id€¦ · Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Ling ngan Propinsi Jawa Barat; Undang-Undang Nomor Penyelenggara Negara yang Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

jdih.rokanhulukab.go.id...3. 4. 5. 6. 7. 8. sebagatmana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang perubahan Ketiga

PENYEMPURNAAN UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (UU Nomor 28 Tahun 2009)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN ... · 2016. 5. 11. · umum Pajak Daerah dan Undang-undang Nomor 12 Drt. ... Peraturan Daerah tentang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN …Dewan Perwakilan Daerah, yang selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

PEMBUATAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN … · pembuatan peraturan daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 dalam sistem pembuatan perundangan-undangan menurut undang-undang

UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Undang - Undang Republik Indonesia Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta