jdih.demakkab.go.id · nomðr 72 tahun 2005 tentang desa , sumber pendapatan desa perlu diatur...

11

Upload: others

Post on 15-Dec-2020

7 views

Category:

Documents

0 download

Report

Download

Embed Size (px):

TRANSCRIPT

Page 1: jdih.demakkab.go.id · Nomðr 72 Tahun 2005 tentang Desa , Sumber Pendapatan Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf

Page 2: jdih.demakkab.go.id · Nomðr 72 Tahun 2005 tentang Desa , Sumber Pendapatan Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf

Page 3: jdih.demakkab.go.id · Nomðr 72 Tahun 2005 tentang Desa , Sumber Pendapatan Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf

Page 4: jdih.demakkab.go.id · Nomðr 72 Tahun 2005 tentang Desa , Sumber Pendapatan Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf

Page 5: jdih.demakkab.go.id · Nomðr 72 Tahun 2005 tentang Desa , Sumber Pendapatan Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf

Page 6: jdih.demakkab.go.id · Nomðr 72 Tahun 2005 tentang Desa , Sumber Pendapatan Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf

Page 7: jdih.demakkab.go.id · Nomðr 72 Tahun 2005 tentang Desa , Sumber Pendapatan Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf

Page 8: jdih.demakkab.go.id · Nomðr 72 Tahun 2005 tentang Desa , Sumber Pendapatan Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf

Page 9: jdih.demakkab.go.id · Nomðr 72 Tahun 2005 tentang Desa , Sumber Pendapatan Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf

Page 10: jdih.demakkab.go.id · Nomðr 72 Tahun 2005 tentang Desa , Sumber Pendapatan Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf

Page 11: jdih.demakkab.go.id · Nomðr 72 Tahun 2005 tentang Desa , Sumber Pendapatan Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf

MENTERIKEUANGAN SALIN ANPMK.07~2017Per.pdf · Transfer ke Daerah dan Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 ... tentang Dana Desa yang Bersumber ... Dana

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 5 TAHUN … · Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, perlu diatur dengan Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : …ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2007/KabupatenKulonProgo-9...pengisian Perangkat Desa Lainnya, perlu diatur mengenai tata cara

jdih.demakkab.go.id · 2020. 3. 13. · b. Ketua RT/RW c. Tokoh masyarakat, organisasi sosial politik dan lembaga kemasyarakatan lain yang ada di Desa setempat. (2) Rapat sebagaimana

Dana Desa ke Rekening Tunggu Tahap Klarifikasiantara BUMDes dan BUMD akan diatur dalam AD/ART. Wiiatmaja menambahkan. 50 Badan Usaha Mililr Desa (BUMDes) juga sudah dilun-curkan pertengahan

BABII TINJAUANPUSTAKA A.TeoriEfektivitasHukum ...eprints.umm.ac.id/39131/3/BAB II.pdf · 2018-11-02 · Pada masa pemerintahan Jepang pengaturan tentang desa diatur ... memandang

KEWENANGAN DESA – KEWENANGAN LOKAL ......2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 perlu diatur lebih lanjut pedoman teknisnya. Dasar Hukum Peraturan Bupati

IMPLEMENTASI UU DESA Belum Merata, Kurang … UU DESA_Sunaji...ISU KRUSIAL SUBTANSI • Paham atas asas dan tujuan UU Desa • Kewenangan desa belum tuntas dipahami, diatur dan diurus

LAMPIRAN - jdih.demakkab.go.id

layanan.hukum.uns.ac.id file... · Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa. Dalam Permendagri No. 111 Tahun 2014 telah diatur 6 (enam) tahapan penyusunan

BUPATI EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN …jdih.empatlawangkab.go.id/file_peraturan/PERDA_02_2015.pdfMenimbang : a. bahwa tata cara Pemilihan Kepala Desa telah diatur dalam

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat · 2013. 2. 4. · Nor-nor 72 Tahun 2005 tentang Desa -diatur lebih lanjut ... IS. Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah

pontianak.bpk.go.idpontianak.bpk.go.id/.../06/...Pemekaran-Desa-di-Kecamatan-Tebelian.pdf · hasil pemekaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, sebagaimana diatur

jdih.demakkab.go.id · 2020. 3. 12. · kependudukan dan Catatan ; membantu , membina dan meny iapkan bahan— bahan rapat Eadan Peewakilan Desa (BPD); mengumpulkan bahan dan menyusun

Kebijakan Dividen, Perlukah Diatur?

Detail Informasi Hasil Monitoring dan Supervisi Pendamping ...ditjenpkp.kemendesa.go.id/index.php/download/...Penyertaan itu diatur di dalam APBDes desa masing-masing melalui Perdes

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR TAHUN 2014kabmojokerto.jdih.jatimprov.go.id/download/Peraturan Bupati... · pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa sebagaimana diatur dalam

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG PERATURAN DAERAH …ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2008/KabupatenBatang-2008-10.pdf · Desa yang baru dibentuk diatur dengan ketentuan : a. Penunjukan

NOMOR 5 TAHUN 2007 · pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksud, perlu diatur tata cara pembentukan dan pengelolaannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan

SALINAN - jdih.demakkab.go.id. Perda_Nomor_5_2… · persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga ... pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK ...PMK.03~2020...desa, yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran sebagaimana diatur

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TATA CARA … · dari Jabatan Kepala Desa perlu diatur Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, ... dilaksanakan dari rumah ke rumah serta melibatkan RT,

SALINAN - jdih.demakkab.go.id · a. surat permohonan pencairan kepada Bupati melalui Kepala DPKKD selaku BUD; dan b. dokumen pencairan. Pasal 5 (1) Pencairan Dana Desa tahap I dari

RENCANA KERJA TAHUN 2016 - bpmpd.kalselprov.go.idbpmpd.kalselprov.go.id/wp-content/uploads/2016/03/... · Profil Desa dan Kelurahan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

humas. · PDF fileSebelah Selatan berbatasan dengan Desa Parit Kebumen, Sebelah Barat berbatasan ... mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA YANG EFEKTIF · Web viewSelanjutnya syarat dan tata cara pemilihan kepala desa di Kabupaten Pemalang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · huruf a dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapat penetapan. Pasal 5 ... Pembentukan Karang Taruna diatur

Dana Desa ke Rekening Tunggu Tahap Klarifikasidenpasar.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/06/Bali-Post-20-Juni... · antara BUMDes dan BUMD akan diatur dalam AD/ART. Wiiatmaja menambahkan

ABSTRAK 03.pdftujuannya yang diinginkan. Timbul pertanyaan tentang : apa yang diatur, tujuannya diatur, mengapa harus diatur, siapa yang mengatur dan bagaimana mengaturnya. a. Yang

jdih.demakkab.go.id · 2020. 3. 16. · Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa 13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan,

jdih.demakkab.go.id · 2020. 3. 16. · 13. Panitia Pencalonan dan Pernilihan Kepala Desa yang selanjutnya ... Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD dilaksanakan dalam

sumbar.bpk.go.id...Catatan Berita : Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 …

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM …...(3) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Tata Tertib BPD. Pasal 8 (1) Rancangan

Seri UU Desa Catatan Kebijakan - localsolutionstopoverty.org · (RKUD) (Gambar 1). Tata cara dan persyaratan penyaluran DD ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun

UU 5/1979, PEMERINTAHAN DESA Oleh:PRESIDEN REPUBLIK ...wcw.cs.ui.ac.id/repository/dokumen/lihat/11240.pdfditetapkan dan diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan