Upload: others
Post on 28-Jan-2021
30 views
Category:
0 download
Embed Size (px): 344 x 292 429 x 357 514 x 422 599 x 487
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMenetapkan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 - 6. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 ten tang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan dalam
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG 2005 tentang Kedudukan, Tugas… · 2018. 12. 20. · PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG UNIT ORGANISASI
REPUBLIK INDONESIA - dishub.wonogirikab.go.iddishub.wonogirikab.go.id/.../file/Permenhub_No_PM_66_Tahun_2013.pdfPeraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ...Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339); 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/Keputusan_Presiden_no_103_th_2001.pdf · keputusan presiden republik indonesia nomor
SALINAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN … · Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2001/kp84-2001.pdf4. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Permendiknas no 2 th 2011 - smpawahidhasyim2rejoso filePeraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas,
jdih.setkab.go.id · PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA …jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/PERPRES-No.95...Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN …€¦ · Hukum, dan Keamanan Pasal 6 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas membantu Presiden
DAFTAR TUGAS ANGGOTA TIM KOORDINASI SPBE ...spbe.go.id/bima-content/pembagian-tugas-tim-koordinasi...DAFTAR TUGAS ANGGOTA TIM KOORDINASI SPBE NASIONAL Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun
um.ac.id filePeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK … · NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG ... Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang ... Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 … filePERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2010
MEMUTUSKANtp2i.litbang.depkes.go.id/.../Permenkes_no_43_tahun_2012.pdfPeraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susuna.n
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 … NO 103 TH 2001.pdfdipandang perlu menetapkan kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan ... LAN mempunyai tugas melaksanakan
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 110 … · PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 5 - (2) Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BIDANG ......Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339); 4. Peraturan Presiden Nomor 7
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - itjen.ristekdikti.go.id · NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA ... Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - manajemenrumahsakit.net · presiden republik indonesia peraturan presiden republik indonesia nomor 24 tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA … file9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ......KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA filekeputusan presiden republik indonesia nomor 101 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja
NomoR Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 110 …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2001/kp110-2001.pdfUNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN PRESIDEN
TUGAS DAN KEWENANGAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
SALINAN PERATURAN STANDAR TENAGA ......Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK .... Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi
SALINAN - pd.pps.uny.ac.idpd.pps.uny.ac.id/sites/pd.pps.uny.ac.id/files/Permendiknas Nomor 34...Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ......Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339); 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015
JDIH-LIPIterakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013; Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 … · 2014. 1. 8. · KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN
15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2005-2009; 16. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 … file peraturan presiden republik indonesia nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja