jdih.jakarta.go.idjdih.jakarta.go.id/.../produkhukum/pergub_no._150_tahun_2009_.pdf · organisasi...

37
.. ---- 8!ukM(/l, PERATURAN GUBERNUR PROVI;.JSI DAERAH KHUSUS . IBUKOTA JAKARTA NOMOR 150 TAIIUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOl/\ JAKARTA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetCipkan Gubernur lenlang Organisasi dan Tala Kerja Dinas Kesehatan; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1\JYI\ te:ltang Pokok-pokok Kp.pegnwaian sebagaim3na telah diubah dengan Nomor 43 Tahun 1999; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1(J92 tentan1 Kesehatan; 3. Undang-Unclang Nomor 17 Tahun 2003 ten lung Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 21)04 Perb'Jndaharaan Negara; 5. Uncang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan; 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara; 7. Undang-Undal,g Nomor 29 Tallun 2004 ten tang Praktik Ke,jo.<teran; 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahull 2004 tentang Pemerintahall Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 200Y tentang Pemenntdhan Provinsi Daerah KhuSllS Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Neyara Kesatuan Republik Indonesia;

Upload: phamquynh

Post on 06-Feb-2018

231 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: jdih.jakarta.go.idjdih.jakarta.go.id/.../produkhukum/PERGUB_NO._150_TAHUN_2009_.pdf · ORGANISASI DAN TATA KERJA DI~IAS KESEHATAN ... pemberar'ltascln dan/atau pengenclalian penyakit

..

----

8!ukM(/l,~PlJ~~'<l«6

W&~~

PERATURAN GUBERNUR PROVI;.JSI DAERAH KHUSUS. IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 150 TAIIUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DI~IAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YA~IG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOl/\ JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 Peraturan Daerah Nomor 10Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetCipkan Peratu~an

Gubernur lenlang Organisasi dan Tala Kerja Dinas Kesehatan;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1\JYI\ te:ltang Pokok-pokok Kp.pegnwaiansebagaim3na telah diubah dengan Ulldan~-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1(J92 tentan1 Kesehatan;

3. Undang-Unclang Nomor 17 Tahun 2003 tenlung Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 21)04 tentan~ Perb'Jndaharaan Negara;

5. Uncang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang ~)embentukan PeraturanPerundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang ~emeriksaan Pengelolaandan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara;

7. Undang-Undal,g Nomor 29 Tallun 2004 ten tang Praktik Ke,jo.<teran;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahull 2004 tentang Pemerintahall Daerahsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 200Y tentang Pemenntdhan ProvinsiDaerah KhuSllS Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Neyara Kesatuan RepublikIndonesia;

Page 2: jdih.jakarta.go.idjdih.jakarta.go.id/.../produkhukum/PERGUB_NO._150_TAHUN_2009_.pdf · ORGANISASI DAN TATA KERJA DI~IAS KESEHATAN ... pemberar'ltascln dan/atau pengenclalian penyakit

2

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1896 tenidng Tenaga Kesehatan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pellgelola3n BaranQMilik Negara/Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang PellPoran Keuangandan Kinerja Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan Uruscmantara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerlntahan DaerahKabupaten/Kota;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 To,hun 2007 tentang Pengelolaan UangNegaraf[)aerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tclhun 2007 tentang Organisasi PerangkatDaerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tallun 2006 tentang PedomanPengelolaCin Keuangan uaerah, sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMent,:):i :.J:.I.1r' • ~ _;,jeri Nomor 59 Tahun 2007'

'18. Peraturan Daerah Nomor 10 TahJn 200v tentang Organisasi PerangkatDaerah;

MEMUTUSKA:" :

Menetapl;an: PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN lATA KERJA DINASKESErlATAN.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsurfJenyelenggara pemerintahan daerClh.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakar,a.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretar,s Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibuko~a

Jakarta.

5. Asisten Kesejahteraan Masyarakat adalah Asisten Kesejahteraan MasyarakatSekretaris [)aerah Provinsi Daerali Khusus Ibukota Jakarta.

6. Kota'Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi DC1erah Khusus IbukotaJakarta.

7. Kobupaten Administrasi adalah Kabupi'ltp.n Administrasi Kepulauan SeribuProvinsi Daerah Khusus Ibukota JaKartG.. '

8. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi d, Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta.

9. Bupati adalah Bupati di K8bupaten Administrasi Kepulauan Seribu ProvinsiDaerah Khusus lbukota Jakarta.

Page 3: jdih.jakarta.go.idjdih.jakarta.go.id/.../produkhukum/PERGUB_NO._150_TAHUN_2009_.pdf · ORGANISASI DAN TATA KERJA DI~IAS KESEHATAN ... pemberar'ltascln dan/atau pengenclalian penyakit

3

10. Dinas Kesehatan yang juga disebut Dinas ac1alah Dinas Kesehatan ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta.

1 '1. I(epala Dinas adalah Kepala Dillas Kesehatan Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta.

12. Suku Dinas adalah Sukll Dinas Kesehatan Kota AdministrasilKabupatenAdministrasi Provinf i Daerah Khusus Il:,ul<ota Jakarta.

13. Kepala Suku Dinas Ke.sehatan adalah Kepala Suku Dinas Kesehatan padaKotu/Kabupaten Administrasi.

14. Kecamatan adalah Kecamatan di Pro'/insi Daerah Kh'JSUS Ibukota Jakarta.

15. Keilirahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota ,~akarta.

16. Pusat Keseha'tan Masyarakat selanjutnya di ~ingkat Puskesmar> adalahPusat Kesehatan Masyarakat.

BAS II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

(1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonumi daerah di bidangkesehatan.

(2) Dinas Kesehatan dipimpin olel1 sE'orang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(3) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas dcm fungsinya dikoordinasikanoleh Asisten Kesejahteraan Ma!'yarakat.

Pasal 3

(1) Dinas' Kesehatan mempunyai tugC'ls melaksanakan pelayanan, pemblnaandan pengembangan urusan kesehatan .

.'(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas

Kesehatan rnempunyai fungsi:

a. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DinasKesehatan;

b. perumusan kebijakan teknis pelaJ..sanaan urusan kesehatan;c. penyelenggaraan k.esehatan lingkungall, kesehatan masyarakat, kesehatan

perseorangan, rUjukan, khusus, tradisional dan k-?ahlian;d. pembinaan dan pengembang:m kesehatarJ Iingkungan, kesehatan

masyarakat, kesehatan perseorangar., rujukan. khusus, tradisional dankeahlian;

e. p6l1anggulangan kegawatdaruratan, ~encana dan kejadian luar blasaberkoordinasi dengan pihak tarkait;

f. pencegahan, pemberar'ltascln dan/atau pengenclalian penyakit menular danpenyakit tidal; menular;

g. pembinaan dan pengendalian ketersediaan kefarmasian;h. pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan tenaga fungslonal

kesehatan dan satuan pendidikan kesehatan;i. penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah;j. pelayanan, pembinaan dan pengendalian rekomendilsi, standarisasi

dan/atau perizinan di bidang kesellatan;k. penyelenggaraan surveilans kesehalan;

Page 4: jdih.jakarta.go.idjdih.jakarta.go.id/.../produkhukum/PERGUB_NO._150_TAHUN_2009_.pdf · ORGANISASI DAN TATA KERJA DI~IAS KESEHATAN ... pemberar'ltascln dan/atau pengenclalian penyakit

4

I. pengembangan peran serta masy3raka' dalam upaya peningkatan gizl dankesehatan masyarakat;

m. pengelolaan sistem Informasi kesehatan;n. penegakan peraturan perundang-undangan dl bldang ktlliehatan;o. pemungutan, penatausahaan

kpenye,oran, pelaporan dan pertanggung­

Jawaban penenmaan retribusi esehatan;p. penyediaan, penat,Jusahaan, penggU'1a3n, pemeliharaan dan perawatan

prasarana dan sarana kesehatan;q. pemberian dukungan teknis kepada m'.syarakat dan pemngkat daerah..i..r. pengelolaan kepegawalan, keuangan, barang dan ketatausahaan ulnas

Kesehatan; dans. pelaporan dan pertanggungjawaban pelak.,al"laan tugas dan fungsi.

BAB III

Bagian Kesatu

Orgdnlsasl

Pasal 4

(1) Su~unan organisasl Dinas Kesehatan, sebagal berlkut :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Subbagian Urnllm;2. Subbagian Kepegawaian;3. Subbagian Program dan Anggaran;4. Subbagian Keuangan.

c. Bidang Kesehatan Masyarakat, tftrdiri dori:1. Seksi Kesehatan Keluarga;2. Seksi Promosi dan Informasi Kesehatan;3. Seksi Gizi dan Pembinaan i·leran Sorta Masyarakat.

d. Bidang Pelayanan Ke~ehatan, terdiri dari:

1. Seksi Pelayanan Kesehatan wasar dan Komunltas;2. Seksi Pelayanan Kesehatan Keahlian dan TradiLional;3. Seksi Gawat Darurat dan Bencana.

e. Bidang Sumberdaya Kesehatan, tordiri dari:

1. Seksi Tenaga Kesehatan;2. Seksi Standarisasi Mutu Kesehatan;3. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman.

f. Bidang Pengendalian Masalah Kl3sehatan, terdiri dari:

1. Seksi Penyakit Men'Jlar dan Penyaklt Tldak Menular;2. Seksi Wabah dan Surveilans;3. Seksi Kesehatan Lingkungan ..

g. Suku Dinas Kesehatan;

h. Unit Pelaksana Teknis;

i. Pusat Kesehalan Masyaral<al Kecamalan;

j. Pusat Kesehalan Masyaral<al Kelurahan; dan

k. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas KE'sehatan sebagaimana tercantum dalamLampiran PerC'turan Gubernur ini.

Bagian K()dua

Kepala Dinas

PasRI5

Kepala Dinc.s Kesehatan mempunyai tugas:

a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalarnPasal 3 Peraturan Gubernur ini;

Page 5: jdih.jakarta.go.idjdih.jakarta.go.id/.../produkhukum/PERGUB_NO._150_TAHUN_2009_.pdf · ORGANISASI DAN TATA KERJA DI~IAS KESEHATAN ... pemberar'ltascln dan/atau pengenclalian penyakit

5

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas :J:3n fungsi Sekretariat, Bidang, SukuDinas, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabat1n Fungsional;

c melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Per,mgkatDaerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansipemerintah/swasta teokait, dalam rangka pelaksanaan tllgas dan fungsi Dinas;

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan lUgas dan ,fungsiDinas.

Bagiar, Ketiga

Se~retariat

Pasal6

(1) Sekretariat merupakan Unit Kerja staf Cinas Keseh<ltan.

(2) Sckretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dines yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepaln Din'-'s.

Pasal7

(1) Sekretariat me1aksanakan tugas administrasi Dinas Kesehatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariatmempunyai fungsi:

a. penyusunan Rencana Karja dan Anggaran (RKA) dan DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat;

b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (lJPA) Sekretariat;c. pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan

Dokullll:ln Pelak$anai.lll Anygaran (OPA) Oinas;d. pengoordinasian penyu'>unan rencana strategi Dinas;e. pengoordinasian penyusunan kebijnkan teknis kesehatan;f. pelaksanaan monitoring, pengE:ndalian dan evaluasi pelaksanaan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas;g. pengelolaan kepegawaian, keuang"n dan barang Dinas;h. pengoordinasian pengelolaan dana jaminan kesehatan daerah;i. pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga telmis

pelayanan kesehatan;j. pelaksanaan kerumahtanggaan Dinas;k. pelill<silnaan~' "at menyurat dan kearsipan Dinas;I. pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja !:>inas;m. penyusunan bahan kebijakan tE;knis ke3ehatan yang berkaitan dengan

tugas dan fungsi Sekretariat;n. pengoordinasian penyusunan lapo~an (keuangan, kinerja, kegiatan dan

akuntabilitas) Dinas;0, penyiapan bahan laporan Dinas yang terkait dengan tuyas dan fungsi

Sekretariat;p. pelaporan dan pertanggungjawdlJal pelaksanaan tugas dan fungsi

Sekretariat.

Pasal 8

(1) Subbagian Umum merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pE:laksanaanadministrasi umum Oinas Kesehatan.

Page 6: jdih.jakarta.go.idjdih.jakarta.go.id/.../produkhukum/PERGUB_NO._150_TAHUN_2009_.pdf · ORGANISASI DAN TATA KERJA DI~IAS KESEHATAN ... pemberar'ltascln dan/atau pengenclalian penyakit

6

(2) Subbagian Umum dipimpin Jleh seorang Kepala Subb;:\gian yangberkedudukan di bawah dan bflrtan~J9ung jawab kepada Sekretaris OirJas.

(3) Subbagian Umum mempunyai tugas:

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan OokumenPelaksanaan Anggaran (OPA) Sekrelarial sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Ookumen Pelaksclllaan Anggaran (OPA) Sekretariat sesuaidengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan sural-, nenvural d'.ln kemsipan antara lain mellputlpenerimaan, pencalalan, penlaklik;:\n, penomor.,n, slempel, pendistriblJsianJan pengiriman sural serta penyimpanan, penelusuran dan pemeliharaanarsip;

d. melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersiran, keindahan, kedmanandan kelertiban kanlor; .

e. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan prasarana dansarana kerja seperti bangunan gedung da;'l inventaris kantor;

f. melaksanal~an kegiatan proses pembangunan bangun, n gedung kantordinas dan pengadaan perlengkapan/peralatan/inventaris kanto,';

g. melaksanakan pengelolaan ruang rapaVpertemuan d,m perpustakaanDirlas;

h. melaksanakan pengaturan acara Dinas;I. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebu·uhan inventarlsl

peralatan/perlengkapan kerja Oinas,j. menerirna, menyimpan dan mendistribusikan inventaris/peralatanl

perlengkapan kerja Dinas;k. melaksanakan koordinasi penghapllsa'1 barang;I. . menyampaikan pencalatan, penerimaan, penyimpanan, pendistrlbusian

dan penghapusan barang kepada S'Jbbagian Keuang:m untuk dibukukan;m.mengoordinasikan, memberikan pembinaan dan konsultasi teknls kepade

bendahara barang dan pengurus barangn. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kesehalan yang terkait

dengan administrasi umum Dinas;o. menyiapkan bahan laporan Sekretariat yang terkait dengan tugas

Subbagian Umum;p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian

Umum.

Pa'3C'19

(1) Subbagian Kepegawaian merupa~an Satuan Kerja Sekretariat dalampplaksanaan pengelolaan kepegaw2ian Dinas Kesehatan.

(2) Subbagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kep"la Subbagian yangbel kedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Oinas.

(3) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas:

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggar:m (RKA) dan OokumenPelaksanaan Anggaran (OPA) Sekrelarial sesuai dengan lingkup tuga:>nya;

b. melaksanakan Ookumen Pelaksanaan AnGgaran (OPA) Sekretariat .sesuaidengan Iingkup tugasnya; .

c. melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawal;d. melaksanakan mo,liloring, pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja

dan disiplin pegawai;e. penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Kesehatan; ,f. melaksanakan pengurusan halo., keRejah1eraan, penghargaan, kenaikan

pangkat, culi dan pensiun pegawai;

Page 7: jdih.jakarta.go.idjdih.jakarta.go.id/.../produkhukum/PERGUB_NO._150_TAHUN_2009_.pdf · ORGANISASI DAN TATA KERJA DI~IAS KESEHATAN ... pemberar'ltascln dan/atau pengenclalian penyakit

7

g. menyiapkan dan memproses udministrasi pengangkatan, pemindahan danpemberhentian pegawai dalam diln dar! jabatan;

h. menghimpun, mengola!1, menyajikan can memedhara data, melalui sisteminformasi kepegawaian;

i. menyiapkan bahan perumusan kebijakan tekllis kesehatan yang t<3rkaitdengan pengelolaan kepegawaian;

J. menyiapkan bahan laporan Sekreta 'iat yang berkaitan dengan tugasSubbagian Kepegawaian;

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas SubballianKcpegawaian. '

Pasal10

(1) Subbagian Program dan Anggaran merupakan Satuan Kerja Sekretariatdalam pelaksanaan tugas Program dan Anggaran Dinas Kesehatan.

(2) Subbagian Program dan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Subbagianyang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretal isDinas.

(3) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas:

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan DokumenPelaksanaan Anggaran (OPA) Se',retariat sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat sesuaidengan lingkup tugasnya;

c. menghimpun bahan dan menyusun Rencana Kerja dan Angg<lran (RKA)dan Dokumen Pelaksanaan Ang!Jaran (DPA) Dinas;

d. melaksanakan monitollng, pengendalian dan evalunsi pell'lkc;anaanDokumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Dinas;

e. melTIberi~an bimbingan dan konc;ultasi teknis penyusunan Ren~and Kerjadan Anggaran (RKA), Ookumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). laporankinerja, laporan kegiatan dan laporan akuntabilita~ terhadap Unit Ke~a

Dinas;f. menghimpun bahan dan menyusun laporan kinerja, kegiatan dan

akuntabilitas Dinas'g. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan

Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Sekretariat;h. menyiapkan bahan perumusa:1 kebijakan tekni;; kesehatan yang terkait

dengan program dan anggaran;i. menghimpun bahan dan mengoordina"ikan penyusunan renCnna ~trategl

Oinas;j. mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan. kinerja, kegidtan dan

akuntabilitas) Sekretariat;k. mEmyiapkan bahan laporan 3ekretariat yang terkait dengan tugas

SUbbagian Program dan Anggardn;I. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian

Program dan Anggaran. '

Pasal1',

(1) Subbagian Keuangan merupakan Satuan Kerja Sekretariat c'alam pengelolaankeuangan Dinas Ke::;ehatan.

Page 8: jdih.jakarta.go.idjdih.jakarta.go.id/.../produkhukum/PERGUB_NO._150_TAHUN_2009_.pdf · ORGANISASI DAN TATA KERJA DI~IAS KESEHATAN ... pemberar'ltascln dan/atau pengenclalian penyakit

(2) Subbagian Keuangan dipimpin olf"lh seo,'ang Kepala Subbagian yangberkedudukan di bawah dan bertnnggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

(3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan AnggJran (RKA) dan DokiJmenPelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggar~,l (DPA) Sekretariat sesuaidengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan penatausahaall keuar.gan Dinas;d. menerima, meneliti/menguji dan memproses Surat Permintaan PembaY<lran

(SPP) yang diajukan Bendahara;e. menerima, meneliti/menguji dan memproses permohonan penerliitan

pencetakan Surat Perintah Membaynr (SPM);f. melakukan, meneliti/menguji kelengkapan persyaratan taglhan

pengeluaran belanja Dinas;g. menghimpun dan menyusun bahan pertanggungjawaban keuangan Dinas;h. menghimpun bahan dan menyusun laporan keuangan (reaiisasi anggaran,

neraca dan catatan atas laporan keuangan) Dina 3;I. rnelaksanakan analisis nilai dan manfaat aset Dinas;j. mencatat, membukukan dan mengakuntansikan aset Dlnas;k. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis penyusunan pertanggung­

jawaban dan laporan keuangan terhadap Unit Kerja Dinas;I. mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan konsultasi teknis kepada

Bendahara;m. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pajak daerah

yang terkait dengan pengelolaan r<euangan Dinas;n. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Sekretariat;o. menyiapkan bahan laporan Sokretariat yang terkait dengan tugas

Subbagian Keuangan;p. melaporkan dan mempertanggu,lQjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian

Keuangall.

Bagian Keempat

Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 12

(1) Bidang Kesehatan Masyarakat merupakan Unit Kerja Iini Dinas Kesehatandalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ke!>ehatan masyarakat.

(2) Bidang Kesehatan Masyarakat dipim~,in Ohlh seoran\J I\epala Bidang yangberkedudukan di bawail dan bertanggung .iawab kepada Kepala Di'1as.

Pasal 13

(1) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaandan pengembangan kesehatan masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud fJada ayat (1), BldangKesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:

a. penyusunan Rencana Kerja dan Allggaran (F-:K l\) dan DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) Bidanb Kesehatan Masyarakat;

b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) E'idang Keseh<ltanMasyarakat;

Page 9: jdih.jakarta.go.idjdih.jakarta.go.id/.../produkhukum/PERGUB_NO._150_TAHUN_2009_.pdf · ORGANISASI DAN TATA KERJA DI~IAS KESEHATAN ... pemberar'ltascln dan/atau pengenclalian penyakit

9

c. penyusunan kebijakan pembinaan dan pengen Ibangan upaya keseh 3tanantara lain meliputi kesehatan keluarga, promof'i dan informasi kesghatan,peningkatan gizi masyarakat dan peran serta m'lsyarakat;

d. pelaksanaan pengembangan kerJa sama dan koo.dinasi lintas program danlintas sektoral dengan Saluan Kcrja Perangkat f)aen3h (SKPD), Unit KerjaPerangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait,dalam upaya kesehatan masyarakat;

e. pelaksanaan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan kesehntanmasyarakat;

f. pelaksanaan manajemen data induk (data base) kesehatan melalui sisteminformasi manajemen kesehatan 'lang terintegrasi;

g. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan masyara:<at;h. penyiapan bahan laporan Dinas yang terkait dengan pelakf'anaan tugas

dan fungsi Bidang Kesehatan Masyarakat;i. pelaporan dan pe,tanggungjawaban pelaksanaan tl'gas dan fungsi Bidang

Kesehatan Masyarakat.

PaBaI 14

(1) Scksi Kesehatun Keluarga merupakan Satuan Kerj.1 Bidang KesehatanMasyaro:kat dalam pelaksanaan pelnbinaan dan peningkatan upay<,kesehatan keluarga.

(2) Seksi Kesehatan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yangberkedudukan di bawah dan bertan9gung jawab I<epada Kepala BidangKesehatan Masyarakat.

(3) Seks: '<~nral"~ "eluarga mempunyai tugas·

a. menyusun bahan Rencana KerJa dan Anggaran (RKA) dan DokumenPelaksan3an Anggaran (OPA) Bidang Kesehatan 'v1asyaral\at sesualdengan lingkup tugaBnya;

b. melaksanakan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Bidang KesehatanMasyarakat sesuai dengan lingkup tupasnya;

c. menyusun pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan pengawasandan pengendalian terhadap pelal<sallailn kegiatan pelayanan kesehatanibu, keluarga berencana, usaha kesehatan anak dan peningkatankesehatan usia lanjut;

d. melaksanakan pengawasan ':ian pengendaliall terhadap pelaksanaankegiatan pelayanan kesehatan ibu, keluarga berem;ana, usaha kesehatananak, peningkatan kesehatan usia lanjut serta korban kekerasiln terhadapperempuan dan anak;

e. melaksanakan pembinaan petugas pelaksana dan evaluasi pel,.ksanaankegiatan pelayanan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana;

f. melaksanakan kerja safYla lintas program dan lintas sektoral dalafYl upayapengembangan kesehatan kelu'lrga, keluarga berencana dan kesehatanusia lanjul;

g. menghimpun, mengolah, memelihara, menyajikan, mengembangkan danmemanfaatkan data dan informasi mengenai peningkatan upaya kesehatclnkeluarga termasuk kesehatan Ibu, bayi, anak balita, kesehatan anFlkprasekolah, usia r.ekolah, remaja, kesehatan reprcduksi, usia lanjut,keluarga berencana, pekerja wFlnita c.an asuhan keperawatan;

h. menyiapkan bahan laporan Bidang Kesehatan Masyar 3kat yang terkaitdengan tugas Seksi Kesehatan Keluarga;

i. melaporkan dan mempertanfl;)ungjawabkan pelaksanaan tugas SeksiKesehatan Keluarga.

Page 10: jdih.jakarta.go.idjdih.jakarta.go.id/.../produkhukum/PERGUB_NO._150_TAHUN_2009_.pdf · ORGANISASI DAN TATA KERJA DI~IAS KESEHATAN ... pemberar'ltascln dan/atau pengenclalian penyakit

10

Pasal 15

(1) Seksi Promosi dan Informasi KesehatFtn merupakan SatlJan Kerja BidangKesehatan Masyarakat dalam pelaksanaan promosi kesehatan dan Informaslkesehatan.

(2) Seksi Promosi dan Informasi Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksiyang berkedudukan di bawah dan bertanggung jewab kepada Kepala BldangKesehalan Masyarakal.

(3) Seksi Promosi dan InformaGi Kesehalan mempunyai tugas:

a. rnenyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan DokumenPelaksanaan Anggaran (DP:\) Bidang Kesehatan Masyarakat sesuaidengan Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksenaan Anggaran (DPA) Bidang KesehatanMasyarakal sesuai dengan Iingkup tugasnya;

c. menyusun pedomanlpetunjuk teknis/pelunjuk pelaksanaan promosikesehalan dan informasi keseh8tan;

d. melaksanakan manajemen data base kesehalan melalui sislem informasimanajemen kesehalan yang lerinlegrasi;

u. Illunyusun lJallCln kebiJakFII1 lenlLIllg meloue, media dan pelaksanaankegialan promosi kesehalan;

f. melaksanakan penyebarluasan irlformasi mengbnai kesehalan;g. melaksanakan pembinaan pelugas pnlaksana dJn evaluasi pelaksanaan

kegialan promosi kesehalan;h. mengembangkan kerjasama dan koordinasi dengan Satuar, Kerja

Perangkat Daerah (SKPD), Unil Kerja Pe~ang~.jl Daerah (UKPD) dan/atauinstansi pemerintah/swasta terkai" di bidang promosi kesehatan daninformasi mengenai kesehalan;

i. menyusun maleri pelatihan promosi kesehalan unluk 13naga kesehatandan masyarakat;

j. melaksanakan evaluasi kegial3n promosi kesehatan dan informa~i

mengenai kesehatan;k. menghimpun, mengolah, memeliha:a, menyajikan, mengemlJangkan dan

memallfaalkan dala dan informasi kegiatan promos' kesehatan daninformasi mengenai kesehatan;

I. membangun, mengembangkan dan memelihara JeJanng promosikesehalan dan sislem informasi manajemen kesehalan secara terintegrasi;

m. melaksanakan validClsi dan kajian 'lemanfaatan data kesehatan yangbersumber dari berbagai program sebagai bahan informasi kesehatan;

n. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) danDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Kesehatan Masyarakat;

o. mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan danakunlabililas) Bidang Kesehalan Masyarakal;

p. menyiapkan bahan laporan Bidang Kesehalan Masyarakat yang terkaitdengan tugas Seksi Promosi dan Informasi Kesehatan;

q. rnelaporkan dan mempertanggu1gjawabkan pelaksanaan tllgas SeksiPromosi dan Informasi Kesehalan.

Pasal16

(1) Seksi Gizi dan Pembinaan Peran Stlrta MasYo,rakat merupakan Satuan KerjaBidang Kesehatan Masyarakat dalal'1 pelaksanaan pembinaan danpt'ngembangan gizi dan peran sertll ma'lYllrakal.

(2) Seksi Gizi dan Pembinaan Peran SertFl Masyarakat di[)irnpin oleh seorangKeflala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepadaKepala Bidang Keseh1tan Masyarakal.

Page 11: jdih.jakarta.go.idjdih.jakarta.go.id/.../produkhukum/PERGUB_NO._150_TAHUN_2009_.pdf · ORGANISASI DAN TATA KERJA DI~IAS KESEHATAN ... pemberar'ltascln dan/atau pengenclalian penyakit

11

(3) Seksi Gizi dan Pembinaa.n Peran ~erta Masyarakat mempunyai tugas:

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anguaran (RKA) dan DokumenPelaksanaan Anggaran (DPII) Bidang Kesehatan MasyaraKat sesuaidengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang KesehatanMasyarakat sesuai dengan lingkllp tllgasnya;

c. menyusun pedoman/petunjuk teknis/petunjuk lJelaksallClan pembinaankegiatan gizi dan pengemba'1gdn peran serta masyarakat, antara lainmeliputi Upaya Kesehatan Rersu;nber Masya:akat (UKBM) di Provinsi DKIJakarta;

d. melaksanakan pengawasan dan penoendalian kegiatan pembin::lan gizimasyarakat dan kegiatan pengembangan peran ~erta masyarakat;

e. melaksanakan upaya pengembangan Puskesmas Kecamatan danPuskesmas Kelurahan d'3lam p'3nanggulangan masalah gizi;

f. melakukan upaya pengembanuan kerja salT.a dan koordinasi Iintasprogram dan Iintas sektoral dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD), Unit Kerja Perangkflt Daerdh (I JKPD) dan/atau instansir"Jemerintah/swasta terkait, dalal,l upaya perbi ikan gizi dan pembinaanperan serta masyarakat;

g. menyusun materi pelatihan bagi te naga gizi dan kesel1atan Kaderkesehatan dan tokoh masyaldkat;

h. melaksanakan pembinaan petugas kesehatafl dalam usaha peningkatankesehatan dan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;

I. melaksanai'an evaluasi kegiatan peningkatan gizi ('an peran sertamasyarakat di bidang kesehatan;

J. menghimpun, mengolah, memelihara, menyajikan, Inengembangkan,memanfaatkan data informasi kegiatan pembinaan gizi dan pengembanganperan serta masyarakat;

k. menyiapkan dan mengelola buffer stock makanan tambahan tingkatProvinsi;

I. menyiapkan bahan laporan Bidang Kesehatan Masyarakat yang terkaitdengan tugas Seksi Gizi dan Pembinaan Peran Serta Masyarakat;

m. melaporkan dan menlpertanggungjawdbkan pelaksanaan tugas Seksl Gizidan Pembinaan Peran Serta Masyarakat.

Bagian Kelima

Bidang Pelay"nan Kesehatan

Pasal17

(1) Bidang Pelayanan Kesehatan mb(upakan Unit Kerja Iini Dinas Kesehatand<JlaOl lJelakscJII<.wn penye,Jiaan, lJembinaan, pengawasan clan penflendalianpelayanan kesehatan.

(2) Bi(Ja.1g Pelayanan Kesehalan dipimpin ·)Ieh seorang Kepala Bldang yangbHkedudukan di bawah dan bertan£lgung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

(1) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan f)enyediaan,pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelay::lnan kesehatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BidangPelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:

Page 12: jdih.jakarta.go.idjdih.jakarta.go.id/.../produkhukum/PERGUB_NO._150_TAHUN_2009_.pdf · ORGANISASI DAN TATA KERJA DI~IAS KESEHATAN ... pemberar'ltascln dan/atau pengenclalian penyakit

dan pengernbangan pelayanankesehdtan prarumah s3kit,

bencana alam serla pel::lyanan

12

a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan OokumenPelaksanaan Anggaran (OPA) 3ida:1g Pelayanan Kesehatan;

b. pelaksanaan Ookumen PelakSanaan Anggaran (OPA) Bidang PelayananKesehatan;

c. penyusunan kebijakan pe:1yed;aan, pembinaan, pengawasan danpengendalian pelayanan kesehatar,;

d. penyusunan kebijakan pengelolaan dan pengembangan pelayanankesehatan dasar, komunitas dan tata laksana puskesmas, pelaye.nankesehatan keahlian, pengobatan tradisional dan komplementer alternatif;

e. pelaksanaan pemberian, per.gendalian dan evaluasi periz:nan saranapelayanan kesehatan dasar, pelayanan !<esehatan dan tradisional;

f. penyusunan pola hubungan, pemc.ntauan, pengawasan, pengendalian, danpelaporan kegiatan pelayanan rumah sakit, khususnya dalam rangkapelaksanaan 'sistern kesehatan daerah dar penanggulangan Kejadlan LlIarBiasa (KLB);

g. penyusunan kebijakan pen£,elolaankesehatan lapangan, pelayanankegawatdaruratan medis dan korbankesehatan tertentu;

h. ,)engembangan sistem pelayanan kesehatan purla kegawatdaruratan danpenanggulangan bencana;

i. penyusunan kebijakan pengelolaan dan pengernbangan pelayananrehabilitasi medis, pelayanan kesehatnn yaw) rnenggunakan metodologidan teknologi khusus/khas/spesifik;

j. pelaksanaan pemberian, pengendalian dan evaluasi perizinan saranapelayanan kesehatan untuk rumah sakit kelas B non pendidikan, rumahsakit kelas C dan rumah sakit kelas D;

k. pelaksanaan pemberian, pengendalian dan evaluasi rekomendasi saranapelayanan kesehatan untuk rumah sakit kelas A dan rumah sakit kalas Bpendidikan;

I. penyiapan bahan laporan Oinas yang terkait dengan palcksanaan tugasdan fungsi Bidang Pelayanan Kesehatan;

m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BidangPelayanan Kesehatan.

Pasal19

(1) Seksi Pela,anan Kesehatan Oasar dan Komunitas merupakan Satuan Ke~a

Bidang Pelayanan Kesehatan dalam pelaksanaan pengelolaan danpengembangan pelayanan kesehatan dasar dan komunitas.

(2) Seksi Peiayanan Kesehatan Oasar dan Komunitas dipimpin oleh seorangKepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepadaKepa l? Rinana p,.,l·wanan Kesehatan.

(3) Seksi Pelayanan Kesehatan Oasar oan KomJnitas mempunyai tugas:

a. rnenyusun bahan Rencana Keria dan Anggaran (RKA) dan OokumenPelaksanaan Anggaran (OPA) Bidang Pelayana:1 Kesehatan sesuaidengan lingkup tugasnya;

\

b. m131ak6Bnakan Ookurnen Pelakaanaan Anggaran (OPA) Sidang PeillyananKesehatan sesuai dengan Iingkup tug.lsnya;

c. menyusun pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan ;Jengelolaandan pengembangan pelayanan kesehntan dasar dan komunitas;

d. rnelakukan pembinaanlpengawClsan dan pengend[lliall kegiatan pengelolaandan pengembangan pelayanan kesehatan dasar dan komunitas;

Page 13: jdih.jakarta.go.idjdih.jakarta.go.id/.../produkhukum/PERGUB_NO._150_TAHUN_2009_.pdf · ORGANISASI DAN TATA KERJA DI~IAS KESEHATAN ... pemberar'ltascln dan/atau pengenclalian penyakit

13

e. menyusun standar pelayanan kesehatan dasar dan kOlTlunitas;f. menyusun pedoman pelaksanaan bimbingan tekniJ dan penilaian pelayanan

kesehatan dasar dan komunitC'~;

g. melaksanakan bimbingan, kO'lsultasi dan fasilitasi akreditasi saranapelayanan kesehatan dasar dan komunitas;

h. memberikan, mengendalikar. dan mengevaluasi perizinan saranapelayanan kesehatan dasar dan komunitas;

i. melakukan koordinasi d"ngan P'Jskesmas terlladap pelaksanaan standarpelayanan minimal;

j. menghimpun, mengolah, memelihara, menyajikan, men~l)r:Jbangkan danll1emanfaatkan data dan i1formasi yang berkaitan dengan upallapelayanan kesehatan dasar dan komunitas ,;ertr.l ll1elakukan ull1pan balik(feedback) dan rencana tindak Ian jut;

k. mengoordinasikan penyusunan Renc<Jna Kerja dan Anggaran (RI<A) danOokumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Bidang Pelayanan Kesehatan;

I. mengoordinasikan penyusunan laporan (k.euangan, kinerja, kegiatan danakuntabilitas) Bidang Pelayanan Kesehatan;

m. menyiap~an bahan laporan Bit:ang Pelayanall Kesehatan yang terkaitdengan tugas Seksi Pelayanan Kesehi.Jtan Oasa: dan Komunitas;

n. melaporkan dan mempertanggungjawai.Jkan lxlaksanaan tugas SeksiPelayanan Kesehatan Oasar dan Komunitas.

Pasal2C

(1) Seksi Pelayanan Kesehatan Keahlian dan Traclisional merupakan SatuanKerja Bida'lg Pelayanan Kesehatan dC'lam pelaksanaan pengelolaan danpengembang?n pelayanan kesehatan keahlian dan tradision 31.

(2) Seksi Pelayanan Kesehatan Keahlian dan Tradisional dipimpin oleh seorangKepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepadaKepala Bidang Pelayanan Kesehatan.

(3) Seksi Pelayanan Kesehatan Keahlian dan Tradisionalmempunyai tugas:

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan DukumenPelaksanaan Anggaran (OPA) Bid,.mg Pelayanan Kesehatan sesuaidengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Bidang PelayananKesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya;

C. menyuslln pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan pengelolaandan pengembangan pelayanan kl,sehatan keahlian dan tradisional;

d. melaksanal;an koordinasi dengan rumah sakit terhadap pelaksanaanstandar pelayanan minimal;

e. mengoordinasikan penyusunan tarif pelayanan Rumah Sakit UmumDaerah (RSUOl dan Rumah Sakit Khusus Oaerah (RSKO);

f. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian t'1rhadap kAgiatanpelayanan rUl11ah sakit;

g. melakukan pengawasCln dan p'lngendaliall remberian perizinan saranapelayanan kesehatan keahlian dan pengobatan tradisianal dankomplementer alternatif;

h. pelaksanaan pemberian, pengendalian dan evaluat,j penzlnan saranaoelayanan kcsellatan untuk rumah sakit kelas B nOli pendidikan, rumahsakit kelas C <.Jan rUI11ClIl saki. kela') O'

I. pelaksanaan pemberian, pengendalic,n dan evaluasi rekomen':lasi saranapelayanan kesehatan untuk rumah sakit kelas A dan rumah sal<it kelas Bpelldidikan;

Page 14: jdih.jakarta.go.idjdih.jakarta.go.id/.../produkhukum/PERGUB_NO._150_TAHUN_2009_.pdf · ORGANISASI DAN TATA KERJA DI~IAS KESEHATAN ... pemberar'ltascln dan/atau pengenclalian penyakit

14

j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasandan pengendalian sarana pelayanan kesehatan keahlian termasuk saranapelayanan kesehatan rujukan dan s<trana pelayanan kesehatan keahlian;

k. menghimpun, mengoillh, memelihara, menyajikan, mengembangkan, danmemanfaatkan data dan infurmesi yang berkaltan dengan saranapelayanan kesehatan keahlian termasuk S..lrana pelayanan kesehatanrujukan dan sarana pelayanan kesehatan keahlian;

I. menyiapkan bahan laporan Bldar,g Pelayanrm Kesehatan yang terkaitdengan tugas Seksi Pel<::yanan Kesehatan Keahlian dan Tradisional;

m. melaporkan dan mempertanijgungjawabkan pelaksanaan tugas SeksiPelayanan Kesehatan Keahlian dan Tradisional.

Pasal21

(1) Seksi Gawat Oarurat dan Ben::ana rnerupakan Satuan Kerja BidangPelayanan Kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kegawatdaruratan danbencana.

(2) Seksi Gawat Oarurat dall Bencana dipimpin oleh s30rang Kepala Seksl yangberkedudukan dl bawah dan bertanggung jawal) kepada Kepala BidangPelayanan Kesehatan.

(3) Seksi Gawat Oarurat dan Bencana mempunyai tugas:

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggr ran (RKA) dan OokumenPelaksanaan Anggaran (OPA) Bidang Pe;ayanan Kesehatan sesuaidengan Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Aidang PelayananKesehatan sesuai cengan Iingkup tugasnya;

c. menyusun pedoman/petunjuk tekllis/petunjuk pelaksconaan pelayanankegawatdaruratan dan bencana di ~etiap tingkatan;

d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalia:l pelayanansarana kesehatan gawat darurat dan bencana;

e. menyusun petunjuk teknis pena'1g'3nan kegawatdaruratan (disaster plan)pada bangunan publik;

f. mengoordinasikan kegiatan pelayanan kegawatdaruratan d<tnpenanggulangan bensana oleh ScHanco pelayanan kesehatan;

g. menyusun, mengendalikan dan mengevaluasi penerapan perizinan/standar/rekomendasi kendaraan ambulans gawat darurat;

h. menyusun materi pelatihan untuk tenaga kesehatan dan penduduk tentan£,kegawatdaruratan dan bencana;

I. meml:Jangun kesiapan tenaga kesehatan dan penduduk dalammenghadapi keadaan darurat dan bencana dari aspek kesehatan;

j. membangun sistem dan jaringan komunikasi gawat darurat dan bencana dlsemua tingkatan melalui koord,nasi siaga 24 jam/Pusat Pengendalioperasional Oukungan Kesehetan (Pusdaldukkes) dan unit pelayanang2'~'f't r'3rur"t·

k. menyiapkan dukungan logistik menghAdapi kondisi gaNat dar'Jrat danbellcana di tiap wilayah;

I. rnenghimpun, mengolah, merne:ihara, menya)kan, mengemba~gk\ln danmemanfaatkan data dan infor"T,asi yang berkaitan dengan pelayanankegawatdaruratan dan bencana dl satlap tlngkatan; ,

rn. rnenyiapkan bahan laporan Bidang Pelayanan KeJullatan yang terkaltdengan tugas Seksi Gawat Oarurat dan Bencana;

n. rnelaporkan dan mempertanggu:lgji1wabkan p'1laksanaan tugas SeksiGawat Oarurat dan Bencana.

Page 15: jdih.jakarta.go.idjdih.jakarta.go.id/.../produkhukum/PERGUB_NO._150_TAHUN_2009_.pdf · ORGANISASI DAN TATA KERJA DI~IAS KESEHATAN ... pemberar'ltascln dan/atau pengenclalian penyakit

15

Bagian Ketlnam )

Bidang Sum'Jer Daya Kesehatan

Pasal'2'2.

(1) Bidang Sumber Daya Kesehat2.1 merup:Jkan Unit Kerja lini Dinas Kesehatandalam pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengendalian sumberdaya kesehatan.

(2) Bidang Sumber Daya Kesehatan dip;mpin oleh seorang Keoala Bidang yangberkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala ,)inas.

Pa"al 23

(1) Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakanpembinaan. pengembangan dan pengendalian sumber daya kesehatan.

(2) Unluk melallsanakan tugas seb.1ga,mana dimaksud pada ayat (1). BidangSumber Daya Kesehatan mempUilyai fungsi:

a. penyusunan Rencana Keria dan Anggaran (RKA) dan DokumenPelnksanaan Anggaran (DPA) Biriang SUlnber ['aya Kesehatan;

b. pelaksanaan Dokumen Pelaksunaan Anggarun (DPA) Bidang SumberDaya Kesehatan;

c. penyusunan kebij'lkan pengelolaan, pembinuan. pengembangan danpengendalian sumber daya !~esehatan, antara Ilin tenaga kesehatan, obatdan perbekalan, makanan dan minumall serta ,nulu;

d. penyusunan pedoman standar kumpetensi (pengetahuan, kp.terampilan,integritas) tenaga fungsional kesehatan;

e. pelaksanaun pengembangan kornpetensi tenaga fungsior,al kesehatan;f. pendayagunaan tenaga fungsional kesehatan;g. penyusunan petunjuk teknis pemberian rekomendasi us<,ha dan kegiatan.

produksi, peredaran, perdagangan dan penggunaan obat serta perbekalan;h. pemberian rekomendasi usaha dan kegiatan produksi. peredaran,

perdagangan dan penggunaan obat dan perbekalan;i. pelaksanaan monitoring dan ev"luasi pelaksanC'an kegiatan pengawasan

dan pembinaan obat dan perbekalan;j. penyusunan petunjuk teknis pemberian perizinan usaha dan kegiatan

penyediaan makanan dan minuman;k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberian

perizinan, pengawasan dan pembinaan usaha dan Kegiatan penyediaanrnakanan dan minuman;

I. penyusunan pedoman perurnusan sistem manajemen mutu di DinasKesehatan;

m. pernantauan dan evaluasi penel apan sistem manajemen mutu di DinasKesehatan;

n. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan kerja sanla pengembangan sistemmanajemen mutu di Dinas Kesehatan;

o. pelaksanaan perizinan profesi tenaga kesehatan;p. PE.:L:I::;,..l'li'~ ;:_,lelitian rlan pengernbangan bidang kesehatan;q, pelaksanaan kegiatan pengukuran ting~at kepuasan pel"nggan Ji bidang

ke~;ehatan;

r. pelaksan'lan pembinaan organisasi profesi da', institusi pendidikan tenagakesehatan;

s. pengorganisasian penyelesaian I.lasalah profesi kesehatan yang berkaitlmdengan hukurn kesehatan termasuk majelis pembin£ C'n <. tika pelayananmedls;

t. penyiapan bahan laporan Dinas yang terkait dengan pelaksanaan tugasdan fungsi Bidang "lumber Daya KesE-hC'tan;

u, pelaporan dan pertanggungjawab,m pelaksanaan tugas dan fungsi BidangSumber Daya Kesehatan.

Page 16: jdih.jakarta.go.idjdih.jakarta.go.id/.../produkhukum/PERGUB_NO._150_TAHUN_2009_.pdf · ORGANISASI DAN TATA KERJA DI~IAS KESEHATAN ... pemberar'ltascln dan/atau pengenclalian penyakit

16

Pasal24

(1) Seksi Tenaga Kesehatan merup<1kall Satuan Kerja Bidang Sumber OayaKesehatan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tenagakesehatan.

(2) Seksi Tenaga Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yangberkeaudukan di bawah dan bertar,ggun~ jawab kep8da Kepala BidangSumber Daya Kesehatan.

(3) Seksi Tenaga Kesehatan mempunyai tugas:

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan OokumenPelaksanaan Anggaran (OPA) S:dang Sumher Daya KesehC'tan sesualdengan Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dakumen P€llaksanaan Anggaran (OPA) Bidang SumberDaya Kesehatan sesuai dengan Iinokup tugasnja;

c. menyusun pedoman per,lbinaan, pengembangan dan pengendallantenaga fungsianal kesehatan di Iingkungan kesehntan;

d. rnelaksanakan pembinaan ann pengembangan kompetensi sertapengembangan karier tenaga fungsional kesehatan pada saranakesehatan milik pemerintah daerah;

e. menyusun standar kompetensi tenaga fungsianal kesehatan;f. menyusun kurikuium pendidikan dan pelatlhan tenaga fungslanal

kesehatan;g. melaksanal<an pendayagunaall tenaga fungsional kesehatan;h. menerima, meneliti/menguji kelengkapan persyaratan dan memproses

pendaftaran dan pemberian izin kerja tenaga ke.iehatan;I. melaksanakan kegiatan uji kompetensi j3batan struktural melalul 8adan

Pertimbangan Jabatnn tingkat Dillas Kesehatan;j. melaksanakan keniatan uji kampetensi prafesi tenJga kesehatan;k. melaksanakan kegiatan supervisi, perT'binaan, pngendalian dan sertifikasl

institusi pendidikan tenaga kp,sehatan;I. melaksallakan kerja sama dan koordinasi den,)an Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan instansipemerintah/swasta terkait, dalam rangka pembinaan, pengawasan,,pengencalian dan pengembangan tenaga kesehatan dan institusipendidikan tenaga kesehatan serta diklat tenaga kesehat8n;

m. mongorganisasikan seleksi penerimaan siswa/mahasiswa baru danevaluasi proses belsjar mengajar di institusi pendidikan tenag" kesehatan;

n. melakukan monitoring, evaluasi dan membuat lapamn pelaksanaankegiatan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangantenaga kesehatan dan institusi pendidikan tenaga kesehatan sertapendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan;

o. menyiapkan bahan Inporan Bida'lG S'Jmber Daya Kesehatan yang terkaitdengan tugas Seksi Tenaga Kesehatan;

p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelak:3anaan tugas SeksiTenaga Kesehatan. .

Paral25 I •

(1) Seksi Standardisasi Mutu Kesehatan merupakan Satuan Kerja BidangSumber Oaya Kesehatan dalam pengembangan sistem manajemen mutu diOinas Kesehatan.

Page 17: jdih.jakarta.go.idjdih.jakarta.go.id/.../produkhukum/PERGUB_NO._150_TAHUN_2009_.pdf · ORGANISASI DAN TATA KERJA DI~IAS KESEHATAN ... pemberar'ltascln dan/atau pengenclalian penyakit

17

(2) Seksi Standardisasi Mutu Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksiyang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BidangSumu", Gdyo ;,c:;t:hatan.

(3) Seksi Standardisasi Mutu Kesehatan mempunjai tugas:

a. menyusun bahan Rencana Ker;a dan Anggaran (Rf<A) dan OokumenPelaksanaan Anggaran (OPA) Bidang Sumber Dayi'l Ke.,ehatan sesuaidengan Iingkup tugasnya;

b. rnelaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang SumberDaya Kesehatan scsuai dengan Iingkl'p :ugasnya;

c. menyusun pedoman perumusan sistem manajemen mutu di DinasKesehatan; .

d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penge,ldalian penerapan sistemmanajemen mutu di Dinas Kesehatan;

e. melaksanakan fasilitasi, koordinasi dar kerja sama pengembangan sistemmanajemen mutu di Oinas Kesehatan;

f. melaksanakan penelitian dan pell£,embangan bidang kesehatan;g. melaksanakan kegiatan pengukuran tingkat kepuasan pelanggan di bidung

kesehatan;I~. melakukan pengendalian rnutu pelayanan rli saran3 kesehatan;i. melaksanakan pernbinaan Unit Kerja/Satuan Kerja Dinas Kesehatan dalam

penerapan sistem manajemen mulu kesehatan;j. mengembangkan parlisipasi dan kepedulian tenaga kesehatan dalam

penerapan sistem manajemen mutu kcsehatan;k. melaksanakan evaluasi sistem manajemen mutu;I. mengllimpun, mengolah, merr elihara menyajikan, mengembangkan dan

rnemanfaatkan data dan informasi ke;;)iatan penerapan sistem manajernenrnutu kesehatan;

rn. rnengoordinasikan penyusuna'1 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) danDokurnen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Surnber Daya Kesehatan;

n. rnengoordinasikan penyusunan laporan (keu.lIlgan, kinerja, kegiatan danakuntabilitas) Bidang Surnber Oaya Kesehatan;

o. menyiapkan bahan laporan Bidan£, Sumberdaya Kesehatan yang terkaitdengan tugas Seksi Standardisasi Mutu Keseha,an;

p. melaporkan dan memperlanogungjawabkan pelaksanaan tuga~ SeksiScandardisasi Mutu Kesehatan.

Posal26

(1) Seksi Farmasi, Makanan dan Minurnall rnerupakan Satuan Kerja BidangSumber Daya Kesehatan dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan danpengendalian farmasi, rnakanan dan minuman.

,(2) Seksi Farmasi, Makanan dan Minu,Tlan dipimpin cleh seorang Kepala Seksi

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jaVlab kepada Kepala BidangSumber Daya Kesehatan.

(3) Seksi Farmasi, Makanan can Minurnan rnemp'myai tJgas:,

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Angg, ran (RKA) dan DokurnenPelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Surnbm Daya Kesehatan sesuaidengan Iingkup tugasnya;

b. rnelaksana~an Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA: Bidang SumberDaya Kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya;

Page 18: jdih.jakarta.go.idjdih.jakarta.go.id/.../produkhukum/PERGUB_NO._150_TAHUN_2009_.pdf · ORGANISASI DAN TATA KERJA DI~IAS KESEHATAN ... pemberar'ltascln dan/atau pengenclalian penyakit

HI

c. melaks::makan penyusunan petunjuk te"nis pemberian rekomendasi usahadan kegiatan, produksi, peredaran, perdagangan dan ~enggunaan obat danperbekalan;

d melaksanakan pemberian rekollerdasi usaha dan kegiatan produksi,peredaran, perdagangan dan penggunaan obat dan perbek:1lan;

e. melaksanal<an monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasandan pembinaan obat dan perbekalan;

f. melaksanakan per,yusunan petunjuk teknis pembenan perizinan usaha dankegiatan penyediaan makanan dan minuman;

g. mf!laksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan I<egiatan pemberlanperizinan, pengawasan dan pembinaan usahCl dan kegiatan penyediaanmakanan dan minuman;

h. menyusun pedoman/petunjuk tekni~;/;:Jetunjuk pelaksanaan pembinaan,pengawasan 'dan pengendalian terhadap penga':Jaan bahan baku, produksi,distribusi dan pelayanan kefarmFlsian, makanan dan minuman;

i. melaksanakan pengelolaan obat dan perbekalan keseha\an tingkatprovinsi;molakukan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan KerJa PerangkatOaerah (SKPO), Unit Kerja Perangkat [laerah (UKPO), dan Instanslpemerintah/swasta terkait, dalam rangka pelaksana£ln kegiatan pembinaan,pengawasan dan pengendalian lerhadap pengadaan bahan baku, produksi,peredaran, perdagangan dan penggunaan obat dan perbekalan :<esehatan,serta makanan dan minuman;

k. menghimpun, mengolah, merrelihara, menyajikan, mengembangkan danmemanfaatkan data dan informasi us",ha dan kegiatan pruduksi, peredaran,perdagangan dan penggunaan ob"t, perbekalan ~.esehatan serta makanandan minuman;

I. menyiapkan bahan lapcran BidFlng SUlnber Oaya Kesehatan yan;) terkaitdengan tugas Seksi Farmasi, Makanan dan Mi1uman;

m. melaporkan dan mempertan~gungjawabkan pelaksanaan tugas SeksiFarmasi, Makanan dan Minurnan.

Uagian Ketujuh

Bidang PengendnliCln Masalah Kesehatan

Pa~FlI 27

(1) Bidang Pengendalian Masalah Keseloatan merupakan Unit Kerja Iini DinasKesehatan dalam pelaksanaan pengendalian masalah kesehatan.

(2) Bidang Pengendalian Masalah K€schat3n dipimpin oleh seorang KepalaBidang yang berkedudukan di bawah dar, bertangg'Jng jawab kepada KepalaOinas.

Pasal28

(1) Bidang Pengendalian Masalah I<esehatan mem~,unyai tugas merumuskankebijakan pengendalian masalah pencegahan dan penanggulangan penyakitmenular dan penyakit tidak menular, pengendalian masalah wabCl" penyakit,pt:lllgelolean sqrvellans dan pengenqallan masalah keaehalel'l IIngkungan,

(2) Untuk melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bid3ngPengendalian Masalah Kesehatan mempunyai fungsi:

a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) r1an OokurnenPelaksanaan Anggaran (OPA) Bid::mg Pengendali,m Masalah Kesehatan;

Page 19: jdih.jakarta.go.idjdih.jakarta.go.id/.../produkhukum/PERGUB_NO._150_TAHUN_2009_.pdf · ORGANISASI DAN TATA KERJA DI~IAS KESEHATAN ... pemberar'ltascln dan/atau pengenclalian penyakit

19

b. pelaksanaan Ookumen Pelaksanoan Anguaran (OPA) Bidang PengnndalianMasalah '<esehatan;

c. penyusunan pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan pengendalianmasalah pencegaha:l dan penanggulangan penyakit menular dan penyakittidak menu/aI', pengendalian masalah wabah penjakit, rengelolaan,uNeilans dan pengendalian masalah kesehalan lingkungan;

d. pelaksanaan koorctinasi dan kerj<J sC.ma dengan Satuan Kerja PerangkatOaerah (SKPO), Unit Kerja Perangkat Oaerah (UKPO) dan instansipemerintah/swasta terkait, dalam rang:\a pengendalian masalah kesehatan;

e. perumusan kebijakan perencenaan, pelaksana;: n, pengendalian penyakitakibat wabah;

f. pelaksanaan analisis, pengkajian, peninjauan lapangan dan pemberianrekomendasi penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB);

g. pellyusunan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, pengenda'ian danpenilaian kesehatan Iingkungan;

h. penyiapan bahan laporan Dinas ~Iang terkait dengan pelaksanaan tugasdan fungsi Bidang PengfJndalian Masalah Kesehatan;

I. pelaporan dan pertanggungjawaba'i pelek3anaan tugas dan fungsi BidangPengendalian Masalah Kesehatan.

Pasal 29

(1) S()k~i Ponyakil Monular dan Penyakit Tidak Menular merupakan Saluan KerJaBidang Pengendalian Masalah Kesehatan dalam pelaksan:lan pengendnlianpenyakit menular, penyakit tidak menular dan kesehCltan jiwa masyarakat.

(2) Soksi Penyakit Menular dan Pellyakit Tic1ak Menular dipimpin oleh seorangKepala Seksi yang berkedudukan di b-:lwah dan bertanggung jawab kepadaKepala bidang Pengendalian Masalah Kesehatan.

(3) Seksi Penyakit Menular dan Penyakitl'idak Menul3r mempunyai tugas:

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan AnggarCln (RI<J\) dan Doku;nenPelaksanaan Anggaran (OPA) Ridang Pengendalian Masalah Kesehatansesuai dengan Iingi<up tugasnya;

b. melaksanakan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BidangPengendalian Masalah Kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menyusun pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan pengendalianpenyakit menular dan penyakit tidak menular serta kesehatan ji'Namasyarakat;

d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja PerangkatOaerah (SKPO), Unit Kerja PeranQkat Daelah (UKPD) dan instansipemerintah/swasta terkait, dalam rangka peng9ndali-:ln penyakit menulardan penyakit tidak menular serta kesehatan jiw? masyarakat;

e. melaksanakan analisis, pengkaJian, peninjauan ,apangan dan pemberianrekomendasi penelapan Kejadian Luar Bia:.;a (KI B);

f. menyusun kebijakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian danpenilaian penyakit menular dan penyukit tid<.K 'menular serta kesehatanjiwa masyarakat;

g. melaksanakan koordinasi dan kerja sama pelaksanaan bantuan teknjs,logistik dan Iintas sektor dalam pengendalian Kejadian Luar Biasa (KLB);

h. melaksanakan koordinasi pelayanan kesehatan haji;i. mp.nghimpun, mengolah, memelihara, menyajikan, mengemba,lgkan dan

memanfaatkan data dan informasi penyakit menular dan penyakit tidakmenular serta kesehatan jiwa masyarakat;

Page 20: jdih.jakarta.go.idjdih.jakarta.go.id/.../produkhukum/PERGUB_NO._150_TAHUN_2009_.pdf · ORGANISASI DAN TATA KERJA DI~IAS KESEHATAN ... pemberar'ltascln dan/atau pengenclalian penyakit

20

j. rnelakukan monitoring dan evaluasi serta pencatalan dan relaporanpelaksanaan pengendalian penyakil menular, penyakit tidak menular, dankesehatan jiwa masyarakat;

k. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan lentang upaya-upayapencegahan penyakil menular mel£.lui pElnlberian imunisasi;

I. menyiapkan bahan laporan pengandalian masalah kesehatan yang terkaltdengan tugas Seksi Penyakit Mrmular dan Penyakil Tidak Menular;

m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas SeksiPenyakit Menular dan Penyakil Tidak Mellular;

Pasal 30

(1) Seksi Wabah dan Surveilans mer~pakan Satuan Kerja Bidang PengendalianMasalah Kesehalan dalam pelaksara'3n penanggulangan wabah dansurveilans.

(2) Seksi Wabah dan Surveilans dipimpir\ oleh seorang Kepala Seksi yangberkedudukan dl bawah dan bertanggung jawdb kepada Kepala BidangPengendalian Masalah Kesehdlan

(3) Seksi Wabah dan Surveilans memp'myai lugas:

a. menyllsun bahan Rencanu Keria dan Anggaran IRKA) dan DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) Bidano Pengendalian Masalah Kesehatansesuai dengan Iingkup lugasnya;

b. melaksanakan Dokumen P9laksanaar. Anggaran (DPA) BidangPengendalian Masalah Kesehatan sesuai dengan Iingkup tugasnya;

c. menyusun pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pel<lksanaan penanggulanganmasalah Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah ~Ienyakit dan pengelolaansurveilans.

d. melaksanukan koordinasi dan kerja sama den(;an Saluan Kerja Per<lngkatDaerah (SKPD), Unil Kerja Peran\,kal Daerah (UKPD) dan instansiI?emerinlah/swasla lerkail, dalam rangka r.enanggulangan masalahKejadian Luar Biasa (KLB\/wabah ponyakil, surveilans dan investigasipenyakil polensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ~.erta keracunan makanan;

e. menyusun kebijakan penanggulangan masalah Kejadian Luar Biasa(KLB)/wabah penyakit dan pengelolaan surveilans;

f. melaksanaKan anallsis, pengkajian, peninjauan lapangan dan pemberianrekomendasi penelapan Kejadian Lua- Biasa (KLB):

g. mp.ngumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan Penyusunan pedomanmanajemen surveilans epidemiologl;

h. penyusunan materi pelatillan-pelatihan manajemen tekhis surveilansepidemiologi dnn manajemen lek1is penanggulangan waball;

i. mengusulkan bahan slandar kompelensi lenaga surveilans epidemiologi;J. melaksanakan koordinasi linlas seklor dan Iintas program dalam kegiatan

surveilans epidemiolcgi dan pef1anggl'langan wabah;k. melaksanakan kegiatan surveilans epidemiolugi dalam rangka Sislem

Kewaspadaan Dini (SKD) dan menyiapkan bahan ref:omendasi penetapandaerah lertentu dalam kondisi wabahJ.(ejadian Luar Biasa (KLB);

I. melaksanakan penga:natan penyakil polensial wabah/Kejadian Luar Biasa(KLB) melalui kegialan surveilars aktif penyakit polensial KeJadlan LuarBlasa (KLB) berbasls rumah sakil, laboratorlum dan masyarakat, serlasurveilans kematian;

m. melakukan monitoring dan evaluasi serta kajian kegiatan pengendalianwabah/Kejadian Luar Biasa (KLf'.) dan surveilans;

Page 21: jdih.jakarta.go.idjdih.jakarta.go.id/.../produkhukum/PERGUB_NO._150_TAHUN_2009_.pdf · ORGANISASI DAN TATA KERJA DI~IAS KESEHATAN ... pemberar'ltascln dan/atau pengenclalian penyakit

21

n. mengoordinasikan penyusunan f1encana Kerja dan Anggaran (RKA), danDokumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Bidang Pe.lgenjalian MasalahKesehatan;

o. mengoordinasikan penyusunan h'\~oran (keuangan, kinerja, kegiatan danakuntabilitas) Bida.lg Pengendalian Masalah Kesehatan;

p. menyiapki;ln bahan laporan Bidang Pengendali3n Masalah Kesellatan yangtel kait dengan tugas Seksi Wabah dan Surveilans;

q. melaporkan dan mempertang9unfljawabkan pelaksanaan tugas SeksiWabah dan Surveilans.

Pasal31

(1) Seksi Kesehatan Lingkungan merupakan Satuan Kerja Bidang PengendalianMasalah Kesehatan dalam pelClksanaan pembinaan pengawasan dan,lc:lgendalian kesehatan Iingkunga,l.

(2) Seksi Kesehatan Lingkungan dipililpin oleh seorang Kepala Seksi yangberkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BidarlgPengendalian Masalah Kesehatan.

(3) Seksi Keseha1"an Lingkungan merolpunyai tugas:

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan DokumenPelaksanaan Anggaran (OPA) Bidang Pengendalian Masalah Kesehatansesuai dengan Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan Ookumen Pelaksanaan /lnggaran (OPA) BidangPengendalian Masalah Kesehacan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menyusun kebijakan, perencanaan, pelaksancan, pengendalian masalahkesehatan lingkungan dan kesehatan kerja, meliputi genyehatan air minumdan air bersih, lingkungan pcrmukiman, Iingkungan kerja, pengendC1lianpenyakit, pengendalian Iimbah rumah sakit, penyehatclll r.lakanan danminuman. pengendalian udara dan radiasi, penyehatan lingkurgan tempe..t­t€rnpat umum. pengelolaan pestisid.3 dan kest;hatan lingkungan lainnya;

d. menyusun standar pembinaan, pengawasan dan pengendalian limbahserta pelnberian rekomendasi Upaya I<elola Lingkungan (UKL) dall UpayaPemantauan Lingkungan (UPL) ~ada sarana pelayanan kesehatan;

e. menyusun pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan pengelolaankesehatan Iingkungall dan kes€ hatan kerja;

f. melaksanakan pernberian, pellgendalian, de n evaluasi perizinanlrekomendasi/sertifikasi kesehatan Iingkungan da" kesehatan kerja;

g. menyusun petunjuk teknis tentang kese:latan lingkungan pada~enanggulangan bencana dan kegiatan-kegiatall Irhusus;

h. melakukan koordi.nasi dan kerja sama dnngan Satuan Kerja pp.rangkatDaerah (SKPD). Unit Kerja Perang~at Oaerah (UKPD) dan instansipemerintah/swasta terkait, c.Jalam ranoka per.,binaan, pengawasan danpengendalian kegiata.'l penyehatan lingkungan dan kesehatan kerja;

i. melaksanakan analisis risiko kualitas lingkungan terhadap I<esehatanmasyarakat;

j. menghimpun, mengolah, memelihara, menyajikan, mengembangkan danmemanfaatkan data dan informasi kesehatan Iingkunga,] dan kesehalallkerja;

k. menyiapkan bahan laporan Ridang Pengendalian Masalah Kesehatan yangterkait dengan tugas Seksi Kesehalan Lingkungan;

I. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas SeksiKesehatan Lingkungan.

Page 22: jdih.jakarta.go.idjdih.jakarta.go.id/.../produkhukum/PERGUB_NO._150_TAHUN_2009_.pdf · ORGANISASI DAN TATA KERJA DI~IAS KESEHATAN ... pemberar'ltascln dan/atau pengenclalian penyakit

22

Bagian Kedelapan

Suku Dinas Kesehata'l KOtil Administrasi

Pasal 32

(1) Suku Dinas Kesehatan Kota AUOIinistrasi merupakcln Unit Kerja DinasKesehatan pada Kota Administrasi dalam pelaksanaa" kegiatan pembinaandan pengembangan kesehatan masyarakat.

(2) Suku Dinas Kesehatan dipimpin oleh seoral1g Kepala Suku Dinas yangsecara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan serta secara operasionalberkedudukan di bawah dan bertanggung ja\~ab kepada Walikota.

Pasal 33

(1) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi mempllnyai tugas melaksanakankegiatan pembinaan dan pengemJangan kesehatan masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pCJcla ayat (1). Suku DlnasKesehatan Kota Administrasi mF.mpunyai fungsi :

a. penyusunan Rencana K'3rja dan Anggaran (RKA) dan DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas;

b. pelaksanaan Dokumen Pelaksan'3an Anggaran (DPA) Suku lJinas;c. pembinaan. pengawasan dan pengendalian penyeleng,;jaraall kesehatun

lingkungan. kesehatan mc.syarakat. [Jelayanan kesehatan perorangan,rujukan. khusus, tradisional dan kt:ahlian;

d. pengendalian penanggulangan kegawdtdaruratan, bencana dan KejadianLuar Siasa (KLB);

e pengendalian pencegahan d:ln pemberantasan penyakit menular/tidakmenular;

f. pengawasan dan pengendalian ke~ersediaan kef lrmasian;g. pelaksanaan surveilans keseh2tan;h. pelaksanaan monitoring penerap..lr sistem man'.ljemen mutu kesehatan;i. pengendalian pencapaian standardisasi prasaral.a dan sarana pelayanan

kesehatan baik pemerintah maupun swastc.;j. pelaksanaan pemungutan. penatausahaan. p'3nyetoran, pelaporan dan

pertanggungjawaban penerimaan relril,usi ker.ehalan yang diterima SukuDinas;

k. pemberian. pengawasan. pengendalian dan evaluasi perizinan/rekomendasi/sertifikasi di bidang kesehatan;

I. penegakan peraturan perundang-u'ldangan di bidang kesehalan padalingkup Kola Administrasi;

m. pelaksanaan pengembangan pelan serta masyarakat dalam upayapc'jningkatan gizi dan keseh<.:tan l1Iasyarakat;

n. penghimpunan, pengolahan, pemeliharaan. penyajian, penGembangan danpemanfaatan data dan informilsi mengenai kesehatan masyarakat,kesehatan Iingkungan, prasarana dan sarana pelayanan kesehatc.nperseorangan. rujuka.n. khusus. trauisional dan keahlian pada lingkup KotaAdministrasi;

o. penyediaan, penatausahaan. penggunaan. pemelihnraan dan perawatanprasarana dan sarana kerja Suku Dinas;

p. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;q. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan;r. pelaksanaan kegiatan publikasi da:1 pengaturan acara Suku Dinrls;

Page 23: jdih.jakarta.go.idjdih.jakarta.go.id/.../produkhukum/PERGUB_NO._150_TAHUN_2009_.pdf · ORGANISASI DAN TATA KERJA DI~IAS KESEHATAN ... pemberar'ltascln dan/atau pengenclalian penyakit

23

s. penyiapan bahan laporan Dinas Kesehatan rlan Kota Adminif.trasi yangterkait dengan tugas dan fungsi Suku Dinas;

t. pelaporan dan pertanggungja~"aban pelaksanaan tugas dan fungsi SukuOinas.

(3) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanarn tugas dan fungsi SukuDinas Kesehatan sebagaimana dirrlar.sud pada ajat (2) huruf t, unluk teknisdan adminstrasi disampaikan oleh Kepala Suku Dinas kepada Kepak.l Dinas,dan untuk operasional disampaikar. Kepdla Suku Dinas kepada Walikota.

Pasal 34

Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi terdiri dari :

a. Kepala Suku Dinas;b. Subbagian Tata L'sRha ;c. Seksi Kesehatan Masyarakat;d. Seksi Pelayanan Kesehatan;e. Seksi Sumber Daya Kesehatan;f. Seksi Pengendalian Masalah Kese'latan, <.Jang. Subkelompok Jabatan FU:lgsional.

Pasol 35

Kepala Suku Dinas mempunyai tuga~,:

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinnssebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;

b. mengoordinasikan pelaksanaan tug':s Subbagian, Seksi dan SuokelompokJabatan Fungsional;

c. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansipemerintah/swasta terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi SukuDinas;

d. melapory.an dan mempeJ1anggungjawabl--an pelak.;anaan tugas dan fungsiSuku Dinas.

PasClI 36

(1) Subbagian Tata Usaha ·merup<.kan Satuan Kerja itaf Suku Dinas Kesehatandalam pelaksanaan administrasi umum Suku Dinas Kesehatan.

(2) Subbagian T1ta Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yangberkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Oinas.

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

8. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RK,\) dan DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Oinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Suku Dinar sesu!:lidengan Iingkup tugasnya; ,

c. mengoordinasikan penyusunan ~encana Kerja dan Anggaran (RKA) danDokumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Suku Oinas;

d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaanOokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Oinas;

e. pengololaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku Dinas;f. pelaksanaan kegiatan surat menyurat dan kearsipan Suku Oinas;

Page 24: jdih.jakarta.go.idjdih.jakarta.go.id/.../produkhukum/PERGUB_NO._150_TAHUN_2009_.pdf · ORGANISASI DAN TATA KERJA DI~IAS KESEHATAN ... pemberar'ltascln dan/atau pengenclalian penyakit

24

\). penyediaan, penatausahaan, penngunaen, pemeliharaan dan pttrawatanprasarana dan sarana kerja Suku Oinas;

h. memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertlban kantor;i. melaksanakan pengelolaan ruang rapatJpertemuan Suku Dlnas;J. melaksanakan publikasi kegiatan, utiac:lra dan pe:lgaturan acara Suku

Dinas;k. menerima, IT,encatat, memoukukan, menyetorkan dan mela;>orkan

penerimaan retribusi Suku Dinas Kesehatan;I. menyiapkan bahan laporan Su'<u Dinas yang terkait dengan tugas

Subbagian Tata Usaha;m. mengoordinasikan penyusunan laporan (kegiatan, keuangan, kinerja dan

akuntabililas) Suku Dinas;n. melaporkan dan mempertan~gungjawabkan pelaksanaan lugas Subbagian

Tala Usaha.·

t"asal 37

(1) Seksi Kesehalan Masyarakal ,nerupakan Saluan Kerja Iini Suku Din'JsKcsehatan dalam pelaksana ,m k~giatan pen Ibinaan dan pengernbangankesehalan masyarakal.

(2) Seksi Kesehalan Masyarakat dipimpin olel1 seomng Kepala Seksi yl.'ngberkedudukan di bawah dan bertang\jung jawab kepada Kepala SLku Dinas.

(3) Seksi Kesehalan Masyarakat memlJunyai lugas:

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggc:ran (HKA) dan DC1kumen°elaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan Iingkuptugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksa'laan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuaidengan Iingkup lugasnya;

c. II1claksanakan pengendalian mulu kegiatan pelal'anan kesehalan keluClrgalermasuk kesehalan ibu, bayi, anak balila, kesehatan anak prasekolah, usiasekolah, remaja, kesehatan reproduksi, usia lanjut, keldarga berencana,pekerja wanila dan asuhan keperawalan;

d. mengoordinasikan sektor terkait dan masyarakal protesi L.ntuk prmceqahandan pengendalian program kesehalan masyarakat;

e. melaksanakan kegialan promosi kesehatan dan informasi;f. melaksanakan bimbingan teknis tenaga kesehatan di ",icang kesehatan

masyarakal;g. melaksanakan kajian perilaku hidup bersih dan sehal di masyarakat lingk.'31

Kola Administrasi;h. melaksanakan manajemen dala base kesehatan melalui sistem intormasi

manajemen kesehatan yang terinlegrasi;i. rnelaksanakan pengendalian pelaksanaan program gizi dan PPSM;j. menerapkan Sislem Kewaspadaan Pallgan dan Gizi (SKPG)k. m~nyiap~~an bahan laporan Suku Dinas Kesehalan yang terkail dengan

lugas Seksi Kesehalan Masyarakat;I. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi

Kesehalan Masyarakal.

Pasal 38

(1) Seks( Pelayanan Kesehalan merupakan Satuan Kerja Iini Suku DinasKesel)atan clalam pelaksanaan pelajana'1 keseha~an.

Page 25: jdih.jakarta.go.idjdih.jakarta.go.id/.../produkhukum/PERGUB_NO._150_TAHUN_2009_.pdf · ORGANISASI DAN TATA KERJA DI~IAS KESEHATAN ... pemberar'ltascln dan/atau pengenclalian penyakit

·.

25

(2) Seksi Pelayanan Kesehatan dipilnpin oleh se"r::lng Kepala Seksi yangberkedudukan di bawah dan bertangoung jawl3b kep3da Kepala Suku Dinas.

(3) Soksi Pelayanan Kesehatan mcmpunyai tugas:

:1. lllullyu~un buhun RI;Hlcana KerjCl dan Anggaran (RKA) dan DokurnenPelaksanai'n Anggaran (OPA) Suku Dinas sesuai dengan Iingkuptugasnya;

b. melaksanakan Dokurnen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2uku Dinas sesu8idengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakeln kegiatan pernbinac.n. pengawasan dan penger.dalian tatalaksana pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan;

d. menghimpun, mengolah. rnenyajikan. memE.lihara, mengembangkan,memanfaatkan data dan informasi t;paya pelayanan kesehatan;

e. rnelaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian penerapan c;tandarpelayanan kesehatan.

f. melaksanakan kegiatan pembinaan. pengawasan akreditasi sararapclayanan kesehatan;

\J. IllUlllll\:r ikilll I ekorllor llJiJ~i/por iLir liJll ~i.H aniJ polayan; Jrl kosehatan:h. memberikan tanda daftar kepada penyobat tradis'onal;i. melaksanakan siaga 24 jamIPJsat Pengendali Dukungan Kesehatan

(Pusdaldukkes);j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal

pelayanan kesehatan;k. menyiapkan bahan laporan SullO Oinas Kesehatan yang terkait dengan

tLigas Seksl ,-elayanan I·:esehatan;I. melaporkan dan mempertanggl~ngjawahkan pelaksanaan tugas Seksi

Pelayanan Kesehatan.

Pa~al ::;9

(1) Seksi Sumber Daya Kesehatan meru~ akan Satuan Kdrja Iini Suku DinasKesehatan daiam pelaksanC1an kegiatan pengelolaan sumber dayakesehatan.

(2) Seksi Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh seorang I<epala Seksi yangberkedudukan di bawah dan bertcnggung jawab ke~,ada Kepala Suku Dinas.

(3) Seksi Sumber Oaya Kesehatan mempullyai tugas:

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan 110kumenPelaksanaan Anggaran (OPA) Suku Oinas seSUe i dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinan sesuaidengan Iingkup tugasnya;

L:. melaksanakan pemberian perizlnar tenag3 dan saran:l farmasi, makanandan minuman;

d. memberikan rekomenda5i/perizinan pmktik tenaga kesehatan;e. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis tenaga kesehatan;f. menyusun peta kebutuhan pendidikeln rian pelatihl3n tenaga kesehatan

berdasarkan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan;g. melaksanakan kegiatan monitcring dan evaluasi tingkat kepatuhan petugas

kesehatan terhadap standar pelayanan;h. melaksanakan kegiatan audit internal dan audit eksternal penerapan

sistem manajemen mutu;i. melaksanakan survey kepuasan pelang;Jan kesehatan;j. melaksanakan kegiatan bimbingon, kon~ultasi dan pendampingan

penerapan sistem man3jemen mutu kepadCl PU3kesmas;k. melaksanakan kegiatan pen£;8mbang<ln mutu melalui forum dan fasilitator;

Page 26: jdih.jakarta.go.idjdih.jakarta.go.id/.../produkhukum/PERGUB_NO._150_TAHUN_2009_.pdf · ORGANISASI DAN TATA KERJA DI~IAS KESEHATAN ... pemberar'ltascln dan/atau pengenclalian penyakit

26

I. rnelaksanakan fasilitasi per ingkatan kernarnpuan tenaga fasilitator,instruktur, assesor dan auditor mutu pelayanan kesehatar ,;

m, melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengerdaliClnpelayanan sarana pelayanan kefarmasian meliputi industri kecil obattradisional, subpe'lyalur alat kesehatcln, apotek, tuko obat, d€po obat danindustri makanan minuman rumah tangga;

n, melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengendalian harga obat danpersediadn cadangan obat esen:.;ial;

0, melaksanakan pengelolaan persediaan obat dan perbekalan kesehatanpada lingkup Kota Administrasi;

p, melaksa'lakan monitoring dan pemetann sumbel daya kesehataniq, menyiapkan bahan laporan Suku Oinas Kesehatan yang terkait dengan

lugas Seksi Sumber Oaya Kesehatan;r. melaporkan ,dan mempertanggungjawabkan 1J"llaksanaan tugas Seksi

Sumber Oaya KesetJatan,

Pasal40

(1) Seksi Pengendalian Masalah Kesehalan merupal<'an Satuan Kelja Iini SukuOinas Kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian masalahkesehatan,

(2) Seksi Pengendalian Masalah Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksiyang berkedudukan di bawilh dan bertanggung jawab kepada Kepala SukuOinas,

(3) Seksi Pengendalian Masalah Kesehalan mempunyai lugas:

a, menyusun bahan Rencana Keria dan Anggaran (RKA) dan OokumenPelaksanaan Anggaran (OPA) Suku Oinas sesuai dengan Iingkuptugasnya;

b, melaksanakan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Suku Oinas sesuaidengan lingkup tugasnya;

c, melaksanakan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular,k,esehalan jiwa masyarakat, sl.rveilans epidemiologi, penanggulanganwqbah/Kejadian Luar Biasa (KLB) dan kesehatan Iingkungan;

d, melaksanakan kegiatan pembinaan pelaksanaan kesehatan haji;e, rnenyiapkan maleri sosialisasi kesehatan tenlang pengendalian penyakit

menular/tidak menular serta kesc,hatan jiwa masyarakat;f. mbldi,J",r,dL" "egialan bimbingan, kons,Jllasi dan pendampingan teknis

peningk3lan kompelensi surveilans .,;pidemiologi. lellaga kesehatanpengendalian penyakil menular dan tida:c menular serta kesehatan jiwamClsyarakat;

g, melaksanCikan kegialan koorrlinasi, kerja sama dan ~emitraan

pengendalian penyakil menular dan tidak menular serta kesehatan jiwamasyarakal dengan Satuan Kerja Perangkal Oaerah (SKPO), Unit KerjaPerangkal Oaerah (UKPO) dan/alau instansi pemerintah/swasta/masyarakat;

h, melaksanakan kegiatan pembina"n, pengawasan dan p'3ngendalianke9ialan imunisasi;

I. m6nghirnpun, mengolah, menyajikan, memelihara, mengembangkan danmemanfaatkan data dan infonnasi surveilans epidemiologi sebagai SistemKewaspadaan Oini Kejadian Luar Biasa (SKO-KLB) pada Iingkup Ko~aAdministrasi;

j, melaksanakan kegiatail investigasi penyakil po!ensial Kejadian Luar Biasa(KLB) dan dugaan wabah serta I<'eracunan makanan;

k, meningkatkan sistem jaringan informasi wabah/Kejadian Luar Biasa (KLB)dan surveilans;

I melaksanakan kegiatan pengenc'alian surveilans kemalian;

Page 27: jdih.jakarta.go.idjdih.jakarta.go.id/.../produkhukum/PERGUB_NO._150_TAHUN_2009_.pdf · ORGANISASI DAN TATA KERJA DI~IAS KESEHATAN ... pemberar'ltascln dan/atau pengenclalian penyakit

27

m. melaksa,lakan kegiatan r.lonitoring dan pemetaan kegiatan penanggulanganwabah/Kejadian Luar Biasa (KLB) dan surveilans;

n. melaksanakan kegiatan pengendalian pelaksanaan pwgrwn kesehatanlingkungan meliputi penyehatal air minum/air bersih, penyehatan makannndan rninuman, pengamanan lirnoah, pange,ldalian vektor, pangtlndallanradiasi, penyehatan pemukiman kUIllUh, penyehatan di tempat-tempatumum, tempat kerja, tempat pengelolaan pestisida termasuk pemberianrekomendasi Analisis Mengenai Oampak Lingkungan (AMOAL), upayapengelolaan Iingkungan/upaya pemantaual' lingkungan;

o. melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian sarana penunjangkesehatan lingkungan,

p, menyiapkan materi pelatihan teknis dnlam Bida'lg Kesehatan Lingkungandan Kesehatan Kerja;

q. menyiapkan bahan laporan Suku Oinas Kese'latan yang terkait dengan[ugas Seksi Pengendalian Masalah Kcsehatan;

r. melaporkan dan mempertanggungja''Vab''an ;,elaksanaan tugas SeksiPengendalian Masalah Kesel-Jatan.

Bagian Kesembilan

Suku Oinas Kesehatan Kabupaten Administrasi

Pasai 41

(1) Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi merupakar Unit Kerla DinasKesehatan pada Kabupaten Adrninistrasi Kepulauan Seribu dalampelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat.

(2) Suku Dinas Kesehatan I<abupaten I\dminist~asi dipimpin oleh seorang KepalaSuku Dinas yang secara teknis dan ildministrasi berkedudukan di bawah danbel1anggung jawab kepada Kepala Dinas Kese~.atan, serta 3ecaraoperasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pa~al 42

(1) Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi mempunyai tugasmelaksanakan perencanaan, promosi, pengendalian dan penilaian efektivitaspelayanan kesehatan dan program kesehatan masyarakat di wilayahKabu,.l.';J" ,\("~',:, ,;~trasi Kppulauan S(;ribu.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaiman8 pada ayat (1), Suku OinasKesehatan I:abupaten Administrasi Kepulauan Suibu mempunyai fJngsi:

a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) rJan OokumenPelaksanaan Anggaran (OPA) Suku Dinas;

b. P!3laksanaan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Suku Oinas;c. pembinaan, pengfwasan dan pengendalian penyelenggaraan kesehatan

Iirigkungan, kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan pArorangan,rujukan, khusus, tradisional dan keahlidn;

d. pengendalian penanggulangar. kegawatdaruratan, bencana dan KejaclianLuar Biasa (KLB);

e. pengendalian pencegahan dan pemherantasan penyakit menular/tidakmenular;

f. pengawasan dan pengendalian kctersediaan kefarma3ian;g. pelaksanaan surveilans kesehatan;h. pelaksanaan monitoring peneraran sistem manaj'lmen mutu kesehatan:

Page 28: jdih.jakarta.go.idjdih.jakarta.go.id/.../produkhukum/PERGUB_NO._150_TAHUN_2009_.pdf · ORGANISASI DAN TATA KERJA DI~IAS KESEHATAN ... pemberar'ltascln dan/atau pengenclalian penyakit

28

i. pengendalian pencapaian standarc1isasi prasarana dan sarana pelayanankesehatan baik pemerintah mau~un swasta;pelaksanaan pemungutan, pellatausahaFln, penyetoran, pelaporan danpertanggungjawaban penerimaan retribusi kesehatan yang diterima SukuDinas;

k. pemberian, pengawasan, pengendalian dan evaluasi perizinan/-ekomendasilsertifikasi di bidang kesehatan;

I. penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan padaIingkup Kabup"len Administra~i;

m. pelaksanaan pengembangan peran serta masyarak.;lt dalam upayapeningkalan gizi dan kesehatan ma:>yarakat;

n. penghimpunan, pengolahan, p.,;meliharaan, penyajian, pengembangan danpemanfaatan data dan informasi mengenai kesehatan masyarakat,kesehatan Iingkungan, prasarana dan sa-ana pelayanan kesehatanperseorangan, rujukan, khusus, tradisional (Jan keahlian pada IIngkupKabupalen Administrasi;

o. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatanprasarana dan sarana kerja Sllku Dinas;

p. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;q. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan;r. pelaksanaan kegialan publikasi dan pengatumn acara Suku Dinas;s. penyiapan bahan laporan Dinas Kesellatan dan Kabupaten Administrasi

yang terkait dengan lugas dan fungsi Suku Dinas;t. pelaporan dan pertanggungjawaban iJelaksanaan tugas dan fungsi Suku

Dinas.

(3) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tuga<; dan fungsi SukuDinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ay3t (2) huruf t, untuk teknisdan administrasi disampaikan oleh Kepala Suku DiI1as kepada Kepala Dinasdan untuk operasional disampaikan Kepala Suku Dlnas kepada Bupati.

Pasal 43

Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi terdiri Jari:

a. Kepala Suku Dinas;b. Subbagian Tata Usaha ;c. Seksi' Kesehatan Masyarakat;d. Seksi Sumber Daya Kesehatan;e. Seksi Pengendalian Masalah Kesehatan; danf. Subkelompok Jabalan Fungsional.

Pasal 44

Kepala Suku Dinas mempunyai tugas:

a. memimpin d2n mengoordinasikan pelaksanakan tugas dan fungsi Suku Dinassebagaimana dimaksud dalam Pasal 42;

b. mengo.ordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan SubkelompokJabal?n Fungsional;

c. melaksanakan kerja sama dan koordinusi dengan Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD), Unit Kerja Peranclkat Daerah (UKFD) dan/atau Instan~1

pemerintah/swasla lerkait, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsl S4kuDlnas;

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelakfanaan tugas dan fungsiSuku Dinas.

Page 29: jdih.jakarta.go.idjdih.jakarta.go.id/.../produkhukum/PERGUB_NO._150_TAHUN_2009_.pdf · ORGANISASI DAN TATA KERJA DI~IAS KESEHATAN ... pemberar'ltascln dan/atau pengenclalian penyakit

29

Pasal45

(1) Subbagian Tata Usaha merupakan SatLran Kerja staf Suku Dinas Kesehatanda/am pelaksclnaan administrasi umum.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin o/ch seorang Kepala Subbagian yangberkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.

(3) SulJbagian Tala Usal1a mfJJnpunyai tUfJas'

a. menyusun bahan Rencana KNj.1 dan Anggaran (RI<A) dan UokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas seBuai dengan lingl<Uptugasnya;

!:I m€!laksanakan Dokumen Pelal<s3naan An~garan (DPA) Suku Dinas sesuaidengan Iingkup tugasnya;

c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) danDokumen Pelaksanaan Anggara1 (DPJI) Suku Dinas;

d. melaksanakan monitoring, pellgcndalian dan evaluasi pt,laksanaanDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas;

e. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku Dinas;f. pelaksanaan kegiatan surat menyurnt dan kearsipan SUkl1 Dinas;g. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemelihaman dan perClwatan

prasarana dan sarana kerja Suku lJinas;h. memelihara kebersihan, keind.Jhan, keamanan dan ketertiban kantor;i. me/aksanakan pengelolaan ruallg ra;nt!pertemuan SLiku Dinas;j. melaksanakan publikasi kegiatan, upacara d~n pengaturan acara Suku

Dinas;k. menerima, mencatat, mernbukuk.an, rneny~torkan dan melaporkan

penerimaan retribusi Sur.u Dinas Kesehatan;I. rnenyiapkan bahan laporan Suku Dinas yang tarkait dengan tugas

Subbagian Tata Usaha;m.mengoordinasikan penyusunan laporan (kegiatan, keuangan, kinerja dC'n

akuntabilitas) Suku Dinas;n. rnelaporkan dan mernpertanggunqjawClbkan pelaksanaan tuga:> SulJbagian

Tata Usaha.

Pasal46

(1) Seksi Kesel1atan Masyarakat nlerupakan Satuan Ke~a Iini Suku DinasKesehatan dalarn pelaksanaan ktlgiatan pernbir aan dan pengernbangankesehatan masyarakat.

(2) Se'lsi Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh sevnng Kepala Seksi yangberkedudukan di bawah dan bertanggung jaw.1b kenada Kepala Suku Dinas.

(3) Seksi Kesehatan Masyarakat mernpunyai lugas:

a. rnenyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dall DokumenPelaksanaFln Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkuptu()asnya;

b. rnelaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 8uku Dinas 3esuaidengan Iingkup tugasnya;

c. Pengendalian mutu kegiatan program kesehatan keluarga bngi kelompokbayi, balita, anak prasekolah, anak usia sekolah, remaja, wanita usiasubur, ibu hamillibu nifas/menyusui, pekerja wanita dan lanjut usie;

d. mengoordinasikan sektor terkait dan masyarakat profesi untuk pencegahandan pengcndalian program kesehatan masyarakat:

e. rnelaksanakan kegiatCln promosi kesehatan dan informasi;f. melaksanakan birnbingan teknis tenaga kesehatan:

Page 30: jdih.jakarta.go.idjdih.jakarta.go.id/.../produkhukum/PERGUB_NO._150_TAHUN_2009_.pdf · ORGANISASI DAN TATA KERJA DI~IAS KESEHATAN ... pemberar'ltascln dan/atau pengenclalian penyakit

30

g. melaksanakan kegialan peningkatan kemampu<Jn masyarakal unlukberperilaku hidup bersih dan sehal;

h. melaksanakan manajemen data base kesehalan melalui sistem informasimanajemen kesehalan yang lerinlegrasi;

i. melaksanakan pengendalian pelaksanaan program gizi dan pembinaanperan serla masyarakat;

j. menerapkan Sistem KewaspadC'an Pangan dan Gizi (SKPG);k. melaksanakan kegiatan peran masyarakal dalam berperilaku hidup berslh

dan sehat;I. rnenyiapkan bahC'.n laporan Suku Dinas Kesehalan yang lerkail dengan

tugas Seksi Kesehatan Masyarakat;m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan peleksanaan lugas Seksi

Kesehat<:ln Masyarakat.

Pasal4'{

(1) Seksi Sumber Daya Kesehatan merupakan Satuan Kerjn lini Suku DinasKesehatan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya kesehatan,

(2) Seksi Sumber Daya f<esehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yangberkedudukan di bawah dan bertar,ggun~l Jawab kepada Kepala Suku Dinas.

(3) Seksi Sumber Daya Kesehatan mempunyai lugas:

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) t'uku Dinas sesuai dengan Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ~U!<II Dinas sesuaidengan lingkup tugasr'lya;

c. melaksanakan pemberian perizinan tenaga dan sarana farmasi, makanandan minuman;

d. melaksanakan kegiatan pembinaan, rengawasan dan pengendalian tatalaksana pelayanan kesehalan pada sanma kesehatan;

e. melaksanakan kegiatan pemhinaan, pc'ngawasan dan pengendalianpenerapan standar pelayanan I<€sehatan;

f. memberikan rekomendasi lJelayanan perizinan sarana pelayanankesehalan;

g. melaksanakan siaga 24 jam/Pusal Pengendallan dan Dukungan Kesehalan(pusdaldukkes);

h. 'Tlelaksanakan kegiatan bimbingan teknis tenage I<esehatan;i. menyusun pela kebutuhan pendidikan dnn pel<Jlihan lenaga kesehatan

berdasarkan analis3 kebutuhan pendid:kan dan f,Jelatihan;j. melaksanakan kegialan mon:toring dan evaluas' tingkat kepatuhan petugas

kesehalan lerhadap standar pelayanan;k. Illelaksanakan kegiatan audit internal dan audit ekternal penerclpan sistem

Illanajelllen Illulu;I. Illelaksanakan survey kepuasan pelanggan kesehalan;m. melaksanakan kegiatan bimbi:1gan, konsultasi dan pendampingan

penerapan sislem manajemen mulu kepada Puskesmas;n. Illelaksanakan kegialan pengembangan Illutu melalui forum do n fasili:ator;o. IIlclaksanakan [asililasi lJeningkalan kemampuan IFlnaga fasllltf.ltor,

instruklur, aSSe'30r dan auditor muttJ pelayanan kesehatan;p. melaksanakan kegialan pembinaan, pengawasan dan pengendallan

pelayanan sarana pelayanan kefarmasian meliputi induslri kecil obalIradisional, subpenyalur alaI kesehJtan, apotek, toko obat, depo obat danindustri makanan minuman rumall langga;

q. melaksanakan kegiatan pemanlauan dan pengendalian harga obat danpersediaan cadangan obat esensial;

r. melaksanakan pengelolaan persediaan obat dan perbekalan kesehulanpada lingkup Kabupaten Adminislra<;i;

s. melaksanakan moniloring dan pel.lelaan sumber daya kesehalan;

Page 31: jdih.jakarta.go.idjdih.jakarta.go.id/.../produkhukum/PERGUB_NO._150_TAHUN_2009_.pdf · ORGANISASI DAN TATA KERJA DI~IAS KESEHATAN ... pemberar'ltascln dan/atau pengenclalian penyakit

31

t. mpnvianKan h:>l-jan laporan Suku Dir,as Kesehatan yang terkait dengi'mtugas Seksi Sumber Daya Kesehatan;

u. l11elaporkan dcm mempertanggungjawClhkan pelaksanaan tugas SekslSurnber Daya Keseratan.

Pa 3al ·~8

(1) Seksi Pengendalian Masalah Kesehata'l merupakan S'.tuan Kerja Iini SukuDinas dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian nlasalah kesehatan.

(2) Seksi Pengendalian Masalah Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksiyang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab k€pada Kepala SukuDinas.

(3) Seksi Pengendalian Masalah Kesehatarl mempunyai tugas:

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan AnggQran (RKA) dan nokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkuptugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuaidengan Iingkup tugasnya;

c. l110laksanakan pongondalian penyakit mellular penyaklt tldak menular,kesehatan jiwa masyarakat, Survcilans Epidemiologi dan penanggulanganwabah/Kejadian Luar Biasa (KUJ);

d. melaksanakan kegiatan pemblnaan pflaksanaan kesehatan haji;e. menyiapkan materi sosialisasi ke::>ehatan tentang peligendalian penyakit

menular/tidak menular Stlrta ke 3ehatan jiwa rnasyarakat;f. melaksanakan kegiatan bimbingan, I;onsultasi dan pen Jampingan teKnis

peningkatan kompetensi surveilans epidemio!':lgi. tenaga kesehatanpengendalian penyakit menular dan tidak menular serta kesehatan jiwa1l1Cl$YClrClka l;

g. melaksanakan kegialan koordin'l~i, kerja sama dan kemitraanpengendalian penyakit menulnr dan tidak menular serta ke,ehatan jiwamasyarakat dengan Satuan Kerja Perangkal Daerah (SKPD). Unit KerjaPerangkat Daerah (UKPD) d&n/atau in:;tansi pemerintah/swastalmasyarakat;

h. melaksanakan kegiatan penlbinaan, pengawasan dnn pengend~lian

kegiatan imunisasi;i. menghimpun, mengolah, menyaJikan. memelihara. mengembangkan dl'n

memanfaalkan data dan inf0rmal,i survp-ilans epidemiologi sebagai SistemKewaspadaan Dini Kejadian I. liar Biasa (SKD-KLB) pada IingkupKabupaten Administrasi;

j. melaksanakan kegiatan investigasi penyakit potensial Kejadian Luar Biasa(KLB) dan dugaan wabah serta I(eracunan ,nakanan;

k. meningkalkan sislem jaringan informasi wabah/Kejadian Luar Biasa (KLB)dan surveilans;

I. melaksanakan kegialan pengendalian surveilans kematian;m. melaksanakan kegialan moniloling dan pemetaan kegiatan penanggulangan

wabah/Kejadian Luar Biasa (KLB I dan surveilan'3;n. melaksanakan kegialan pengend<1lian pelaksar,dan program kesehalan

lingkungan melipuli penyehalan air minum/..lir bp"sih, penyehalan r.lakanandan minuman, pengamanan limbah, rengend<1lian vektor, pengwdalianradiasi, penyehalan pemukiman kum'jh, per.yehalan di lempal-tempatumum, lempat kerja, tempal pengelolaan pestisida t9rmasuk pember ianrekomendasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), upayapengelolaa:l lingkungan/upaya pnrnantauan Iingkungan;

o. melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian sarana penunjangkesehalan lingkungan;

p. menyiapkan maleri pelalihan teknis dalam bidang kesehatan Iingkungandan kesehatan kerja;

Page 32: jdih.jakarta.go.idjdih.jakarta.go.id/.../produkhukum/PERGUB_NO._150_TAHUN_2009_.pdf · ORGANISASI DAN TATA KERJA DI~IAS KESEHATAN ... pemberar'ltascln dan/atau pengenclalian penyakit

32

q. menyiapl,an bahan laporan Suku Dinas yang terkait dengan tugas SeksiPengendalian Masalah Kesehatan;

r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelal:sanaan tugas SeksiPengendalian Masalah I<esehatan.

Bayian I':esepuluh

Pusat Ke~ehatan Masyarakat Kecamatan

Pasal4g

(1) Disetiap Kecamatan Kota/Kabupaten Adr.linistrasi dibentuk Pusat KesehatanMasyarakat Kecamatan.

(2) Khusus kabupaten administrasi dapat mempunyai Puskesmas rawat in&p.

(3) Pembentukan, organisasi dan tata '<erja Puskesmas Kecamatan sebagaimanadimaksud pada' ayat (2) dan Puskesmas ra~,at inap sebagaimana dimaksudpada ayat (3) diatur dengan Peraturar Gubemur.

Bagian Kesebel,ls

Pusat Kesehatan Masyarakat Kelurahan

Pasal 50

(1) Di setiap Kelurahan Kota/Kabupat-:n AOlTlinistrasi dibentuk Pusat KesehatanMasyarakat Kelurahan,

(2) Pembentukan, organisasi dan tata ker:a Puskesmas Kelurahan diatur denganPeraturan Gubernur,

Bagian I~eduabelas

Unit PelalsanCl -,'eknis

Pasal 51

(1) Dinas Kesehatan dapat mempunyai Unit Pelaksana Teknis untukmelaksanakan fungs: pelayanan langsung kepada masyarakat atau untukmelaksanakan fungsi pendukung telhadap tugas den fungsi Dinas Kesehatan.

(2) Pembentukan, organisasi dan tata kerja Unit Pelal:sana Teknis sebagaimanadirlaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Guhernur.

Bagian KetigalJelas

Kelornpok Jabatan Fungsional

Pasal52

(1) Dina~, Kesehatan dapat mempunyai Jabatan Fungslonal;

(2) Pejabat Fungsional rnelaksanakan tugas dalam susunan or'1anisasi strukturalDinas Kesehatan.

Page 33: jdih.jakarta.go.idjdih.jakarta.go.id/.../produkhukum/PERGUB_NO._150_TAHUN_2009_.pdf · ORGANISASI DAN TATA KERJA DI~IAS KESEHATAN ... pemberar'ltascln dan/atau pengenclalian penyakit

, .33

Pasal 53

(1) Oalam rangka mengembangkan profesilkeahlian/kompetensi PejabatFungsional dibentuk Kelompok ,1abatan Fungsional untuk lingkup Oinas danSubkelompok Fungsional untuk lingkup Suku Oinas atau Unit PelaksanaTeknis yang ditet<lokan oleh Kepalel Dinas;

(2) Ke/ornpok Jabatan Fungsional can SulJkelornpok Jabatan Fungsionalsebagairnana dimaksud pada ayat (1) dipirnpin ol'3h seorang Ketua KelornpokJabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yangbEJrkedudukan di bawah dan berlallggung jawab kepada Kepala Dinas danKepala Suku Dinas atau Kepala Unit Pelaksana Teknis.

(3) Ketua Kelornpok Jabatan FU'lgsional dan Ketua Subkelompok JabatanFungsional sebagairn.ma dimaksud pad:! r,yat (2) diangkat dan diberhentikanoleh Kepala Dinas dari Pejabat Filngsional yr.lng dihorrnati di kalanganPejal:1at Fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahliandan integritas).

(4) Ketentuan lebih lanjut rilengenai jaba~an fllngsional pada Oinas Kesehatandiatllr dengan Peratu,'an Gubernur.

BA8/V

TATA KERJA

Pasal 54

(1) Dalarn rnelaksanakan tugas dan flingsinya Dinas Kesenatan wajib tAat danberpedornan pada ketentuan peratul'an pcrundang-undangan.

(2) Kepala Dinas Kescratan rnengerTlb8ngkan koord/nasi dan kerja sama denganSatuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)IUnit Kerja Perangkat Daerah (UKPD)dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait, dale rn rangka meningkatkankinerja dan memperlancar pelal(s~maan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

Pasal 55

Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepnla Suku Dinas, Kepala UnitPelaksana Teknis, Kepala S~bbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Kel0mpokJabatan Fungsional pada Dinas Ke~ehatan wajib melaksanakiln tugas ma~ing­

masing sesuai deng<:ln ketentuan peraturan perundang-UIllJ.3ngan sertamenerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifika~,i,

akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasnl 56

(1) Kepala Oiras, Sekretaris Oinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas, KepalaUnit Pelaksana Teknis, Kepala SUbbagian, Kepala Seksi dan Ketua KelompokJabatan Fungsional pada Dinas Kesehatan wajib me"l1impin, mengoordinasikan,memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelnksanaan tugas, membinadan menilai kinerja bawahan masing-masing;

(2) f(epala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala 8ida'1g, Kepala Suku Oinas, KepalaUnit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagim, Kepa,a Seksi, Ketua KelompokJabatan Fungsional dan pegaVva/ pad3 Dinas Kes' Jhatan wajib mengikuti danmematuhi perintah dinas atasan masing-masing sesuai ketentuan plJraturanperundang-undangan.

Page 34: jdih.jakarta.go.idjdih.jakarta.go.id/.../produkhukum/PERGUB_NO._150_TAHUN_2009_.pdf · ORGANISASI DAN TATA KERJA DI~IAS KESEHATAN ... pemberar'ltascln dan/atau pengenclalian penyakit

34

Pac;al 57

Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas, Kepala UnitPelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua KelompokJabatan Fungsional pada Dinas Kesehalan wajib mengawasi dan mellgendalikanpelaksari':'1 ~l 'g"~ ~ :1wahan masing-rnasing s"Jrta mengambil langkah-Iangkahyang diperlukan apabila menemukan adany" penyimpangan dan/ata~ :ndikasipenyimpangan.

Pa'Jal 58

(1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepali'.! Suku Dinas, KepalaUnit Pelaksana Teknis, Kepala Subbayian, Kepala Seksi, Ketua KelompokJabatan Fungsi9nal dan pegaw.3i pac1a Dinas Kesehatan wajib menyampaikanlaporan dan kendal..J pelaksanaan tuga.> kepadJ atasan masing-masingsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-ul"dangan;

(2) Atasan yang menerima laporall sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menindaklanjuti dan menjadikan lalJoran yang diterima sebagai bahanpengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 59

(1) Sekrelariat Daerah melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana melaksanakanpembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap DlnasKesehatan;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembir.aan l<elembagClan, ketatalaksanaandan pelapC'ran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan PeratufClnGuber'lur.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pnsal 60

(1) Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan men..pakan Pegawai Negeri SipilDaerah;

(2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturfln pen Indang-undar,ganbidang kepegawaian;

(3) Dalam pelaksanaan pengelolo.an kepegalVaian, Dinas Kesehatan mflndapatpembinaan dari Sekretaris Daerah '-,lelalui Badan Kepegawaian Daerah danBiro Organisasi dan Tatalaksana.

DAB VI

KEU,!\NGAN

Pas,,161

('I) Belanja pelaksanaan tugas dan fllngsi Dinas Kes'3hatan dibebanknn padaAnggaran Pendapalan dan Belanja DnerC'h.

(2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud [.ada ayat (1) dilaksanakansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangannegara/daerah.

Page 35: jdih.jakarta.go.idjdih.jakarta.go.id/.../produkhukum/PERGUB_NO._150_TAHUN_2009_.pdf · ORGANISASI DAN TATA KERJA DI~IAS KESEHATAN ... pemberar'ltascln dan/atau pengenclalian penyakit

, ,..

/

Pas<.162

(1) Pendapalan yang bersumber dell. pelaksanaan tugas dan fungsi DinasKesehalan merupaknn pendapalan daerah.

(2) Pengelolaan penclapalan sebagaimana dirnaksud pad3 ayat (1) dilaksanakansesu:oli c1'mgan ketentuan peraturan perund, IIlg-undangan keuangannegara/daerah dan kell;nluan peraturan perundang-undangar bidangperpajakan daerah.

BAB VII

ASET

Pasal53

(1) Asel yang dipergunakan oleh Dinas Kesehatan sebagai prasarano dan saranakerja merupakan asel daerah dengan 31alus kekayaan daerah yang tidakdipisahkan.

(2) Pengelolaan asel atau prasarana dan sarana kerja sebagaimane dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan sesuai den\Jdn ketentuan peraturan perundang­undangan keuangan negara/daerah dan ketent Jan peraturan perundang­undangan pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pnsal64

(1) Prasarana dan sarana kerja yang ditarim<. jalam bentuk pemberian. hibahdan bantuan dari pihak ketiga kepada Dinas Kesehatan dalam rangkapelaksanaan tugas dan fungsinya fYlerupakan penorimaan barang daerah;

(2) Peneri'lla barang daerah sebagaiman<l d'maksud p3da ayat (1) segeradilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pangelola KeuanganDaerah (BPKD) s"llakJ Pejab<.l Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) u.ltuk dicalal dandibukukan sebagai aset daerah.

BI\B VIII

PELAPORAN [JAN AI<UNTABILITAS

Pasal 65

(1) Dinas Kesehatan menyusun dan menyampaikan laporan b03r~ala tahunan.semester, triwulan. bulenan d.1n"alau sewaklu-waklu kepada GubernlJrmelalui Sekrelaris Daerah.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ay3t (1) antara lain meliputi lapxan :

a. Kebuluhan, kekura'lgan dan kelp.Jihan peg;lwai;b. I<euangan;c. Kinerja;d. Kebutuhan, kekurangan dan keleiJihan barang at; IU prasarana kerja;e. Akunlabilitas; danf. Pelaksanaan kegialan.

Pasal 66

Dalam rangka akunlabilitas Dinas Kes 3halan mengembangkan sistempangendalian inlernal.

Page 36: jdih.jakarta.go.idjdih.jakarta.go.id/.../produkhukum/PERGUB_NO._150_TAHUN_2009_.pdf · ORGANISASI DAN TATA KERJA DI~IAS KESEHATAN ... pemberar'ltascln dan/atau pengenclalian penyakit

36

BA81X

PENGAWASAN

Pasal67

Pengawasan terhadap pE'llaksanaan pelayanan Kesehatan oleh Dinas Kesehatandilaksanakan oleh :

a. Lembaga Negara yang mempun~ai tugas memeriksa pengelolaan dantanggung jawab keuangan Negara;

b. Aparat pemeriksa internal pemerintah; da'1c. Inspektorat Daerah.

BABX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal68

Pada saat Peraturan Gubernur ini mu1ai berlaku Keputusan Gubernur Nomor 58Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan diGabut dannyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku radu tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Gubernur ini dengan penempa\annya dalam Benta Daerah ProvinsiDaerah Khusus Ibukcta Jakarta

Ditp.iapkan di Jakartapadatangg~1 2 September 2009

GU8ERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUK TA JAKARTA,

Diundangkan di Jakar1apada tanggal 8 Se ptemb e r 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHlISUSIBUK.OTA JAKAFUA,

<C:~MUHAYAT

NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKAP.I"ATAHUN 2009 NOMOR 149

Page 37: jdih.jakarta.go.idjdih.jakarta.go.id/.../produkhukum/PERGUB_NO._150_TAHUN_2009_.pdf · ORGANISASI DAN TATA KERJA DI~IAS KESEHATAN ... pemberar'ltascln dan/atau pengenclalian penyakit

Lampiran PFlraturan l3uber'lur Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta

NomorTanggal

150 T;,HUN 20092 September 2009

BAGAN SUSUNAN ORGANISASIDINAS KESEHATAN

,---_._----_.--,

KEPALA DINAS

I

SEKRETARlAT

I

-,,'

.iE~SlOlll 4 I-'EMlJl1'l.o\AN

I'EHAH ..Eli''''IAASY,IR"KAT

I

[

- 111""""'"1'1 '''''''NAN"U.III/IIMI

~=:::.:J -----

I ~'K~I,.,. '''ANAN

~~ ~"'''''''''NOI\S'''R

1J/IHKOMUNI''''S----~t:K6I PELAYMIAN

K(~E~tAN

KEN-IUANOIl.N TRAOISIOIIo\t

$EKISI(lAWIIT OAAUI1Al

OlIN DI:JlICANA

seils,fAIIM""', MAlV\HAN.

CAN MlNVMAN

I

UIllANU1~.NUlNIl ...L1"'N

""'I;AI"'I1I(:>l:nArhN

"'.~pet.'YAKIT MEHUlAROAN Pf.NYMl T1I0AX MENIIIJI/L-. _

SEK5IW"IlAHC)AN6UHVf,llANS

I

IIIIIII

I,"~,,- 1iJ J"LlU' ..... _ III'

II I ~~ I5{~" ,'[NClUCI""_W "I>H~ w '., ,....,- ' ,....

.... - - - - - - - - _.. - --.,--~.

C·-1--

S\Jl(\1 D1tiASKE:it:tV,lI\N

KAO "Ut.!'J'lIf>HI.'SI

I I II I I

_~~.~..L~,,---,j_1Mll/!OU~ ..........

:IUl>I\.\UM'\)~

........IN<fUO<CU........

j

S'JKU D1_SKfSEHATAN

KO'A AQMlNlsrl-lA:ll

.~1===-~=:J_-,.. --_._-----------, ~

1~'I~~SN'": I

GUBERNUR PRIBU

VINSI DAERAH KHUSUSTAJAMRTA,