jawaban soal pertemuan 9

Download jawaban soal pertemuan 9

Post on 18-Feb-2016

473 views

Category:

Documents

13 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

peran pemangku kepentingan - GCG

TRANSCRIPT

PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

A. Penerapan Prinsip 4 OECD dalam Peraturan Perundang-undangan IndonesiaPrinsip-prinsip mengenai corporate governance yang diterbitkan oleh OECD telah menjadi acuan praktik pengelolaan bisnis oleh sebagian besar masyarakat internasional. OECD terdiri atas enam prinsip besar yang masing-masing prinsip tersebut diperjelas kembali dengan sub-sub prinsip. Masing-masing prinsip berkonsetrasi mengatur permasalahan yang berbeda-beda. Dalam prinsip empat, OECD berfokus pada Peranan Stakeholders dalam Corporate Governance yang kemudian dirincikan dalam beberapa sub-prinsip. Stakeholders disini adalah pihak pemangku kepentingan (masyarakat, pemerintah, karyawan, investor, kreditur, pemasok, dan lain-lain). Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan prinsip-prinsip OECD dalam menjalankan corporate governance-nya, sehingga sedikit banyak peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan stakeholders akan menerapkan prinsip 4 dari OECD. Berikut ini akan dijelaskan sub-prinsip dalam OECD prinsip 4 dan contoh penerapannya di peraturan perundang-undangan Indonesia.1. Sub-Prinsip A - Hak Stakeholders yang dicakup dalam perundang-undangan atau perjanjian harus dihormatiPada sub-prinsip ini memfokuskan pada hak-hak stakeholders yang diatur dalam perundang-undangan selain hak dari pemegang saham. Penerapan dalam sub-prinsip ini dapat dilihat pada:Peraturan Perundangan-undangan TerkaitPenjelasan Isi(Perihal Undang-Undang)

Peraturan Bapepam LK No. IV.B.2Dalam peraturan ini dijelaskan mengenai pedoman kontrak Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang mana didalamnya disebutkan pula Hak-Hak Investor yang menjadi sorotan dalam Sub-prinsip ini. Dimana Investor merupakan salah satu stakeholders.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007Undang-undang ini membahas mengenai Perseroan Terbatas, dalam Undang-Undang ini lebih menekankan kepada pengelolaan perseroan yang dilakukan oleh manajemen perseroan dan menekankan pada Hak-Hak pemegang saham yang tidak dapat secara langsung mengawasi kegiatan perusahaan.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Undang-undang ini membahas mengenai Ketenagakerjaan, dimana didalamnya dijelaskan pula mengenai Hak-Hak tenaga kerja yang merupakan salah satu dari stakeholders.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004Undang-undang ini membahas mengenai Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Kewajiban dimana didalamnya disebutkan pula mengenai Hak-Hak Kreditur, yang merupakan bagian dari stakeholders.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999Undang-undang ini membahas mengenai Perlindungan Konsumen, dimana didalamnya menyebutkan Hak-Hak dan Kewajiban yang dimiliki oleh seorang Konsumen dan Pelaku usaha, dimana konsumen merupakan stakeholders.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995Undang-undang ini disebut juga sebgai Undang-Undang Pasar Modal, dimana didalamnya juga dijelaskan mengenai Hak-Hak Regulator dalam pasar modal Indonesia.

Rincian Isi Undang-Undang diatas, terkait hak-hak stakeholders: Peraturan Bapepam mengenai hak-hak investor Hak-hak investor diatur didalam peraturan Bapepam LK No. IV.B.2, dimana didalam peraturan tersebut di poin 6 disebutkan hak-hak dari unit penyertaan (investor), hak-hak tersebut terdiri dari:a. Mendapatkan bukti kepemilikanb. Memperoleh laporan keuangan secara periodicc. Memperoleh informasi mengenai nilai aktiva bersih reksa dana dalam hariand. Menjual kembali dan mengalihkan sebagian atau seluruh unit penyertaane. Memperoleh laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan No. X.D.1 tentang Laporan Reksa Danaf. Memperoleh bagian atas hasil likuidasiSelain hak-hak dalam poin 6, di poin 7 juga dijelaskan dalam Kontrak Investasi Kolektif dapat juga dimuat tentang hak pemegang Unit Penyertaan untuk menerima pembagian hasil secara berkala.

UU No. 13 tahun 2003, menekankan pada hak-hak karyawanDalam undang-undang ini dijelaskan beberapa hak-hak yang dimiliki oleh tenaga kerja, beberapa contoh hak yang dibahas dalam undang-undang ini adalah:Pasal 88 (Pengupahan)1. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan2. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yan g layak bagi kemanusiaan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemenrintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh3. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:a. Upah minimumb. Upah kerja lemburc. Upah tidak masuk kerja karena berhalangand. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar pekerjaannyae. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanyaf. Bentuk dan cara pembayaran upahg. Denda dan potongan upahh. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upahi. Struktur dan skala pengupahan yang proporsionalj. Upah untuk pembayaran pesangonk. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan4. Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomiPasal 99 (Kesejahteraan)1. Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja2. Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

UU No. 37 Tahun 2004, menekankan pada hak-hak krediturPasal 551. Setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitanPasal 561. Hak eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud dlaam pasal 55 ayat (1) dan pihak ketiga untuk menuntu hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan2. Pengangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tagihan kreditor yang dijamin dengan uang tunai dan hak kreditor untuk memperjuangkan utang

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999)Dalam undang-undang ini disebutkan mengenai hak-hak yang dimiliki oleh seorang konsumen, yaitu:Pasal 4Hak konsumen adalah:1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya9. Hak-hak yang diatur dalam kententuan perundang-undangan lainnya

2. Sub-Prinsip B Kepentingan Stakeholders dilindungi undang-undangPada sub-prinsip ini dijelaskan bila stakeholders memiliki hak untuk menuntut ganti rugi apabila hak yang dimilikinya dilanggar. Peraturan perundang-undangan Indonesia yang mencerminkan penerapan sub-prinsip ini adalah:

Peraturan Perundangan-undangan TerkaitPenjelasan Isi(Perihal Undang-Undang)

Peraturan Bapepam LK No. IX.A.7Peraturan ini membahas tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Peraturan Bapepam LK N0. IX.A.10Peraturan ini membahas tentang Penawaran Umum Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (Indonesian Depository Receipt).

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999Peraturan ini membahasa tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang isinya melindungi keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Dimana didalamnya diatur mengenai kegiatan yang dilarang, posisi dominan, komisi pengawasan persaingan usaha, dan tata cara penanganan perkar, sehingga stakeholders dapat melihat apakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak.

3. Sub-Prinsip C peningkatan kinerja bagi partisipasi karyawan seharusnya didukung untuk berkembangSub prinsip ini menjelaskan sumber daya manusia merupakan salah satu aset perusahaan yang dapat menentukan kesuksesan dari suatu kegiatan bisnis atau operasi yang dilakukan oleh perusahaan dan menentukan kinerja dari suatu perushaan. Untuk mencapai kinerja yang baik, perusahaan harus mampu mengoptimalkan kinerja dari para pegawainya, salah satunya mungkin dengan pemberian remunerasi yang dapat dipertanggung jawabkan, seperti keikut sertaan pegawai dalam kepemilikan saham perusahaan atau Employee Stock Option Program (ESOP). Namun, secara jelas peraturan Bapepam yang dimiliki saat ini belum mengatur mengenai hal tersebut, tetapi mengenai penawaran ESOP sudah ada peraturannya, yaitu Peraturan Bapepam LK No.IX.D.4 mengenai Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

4. Sub-Prinsip D Jika Stakeholders berpartisipasi dalam corporate governance seharusnya mereka akan memiliki akses atas informasi yang relevan, cukup, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan teraturSub prinsip ini menjelaskan, bila stakeholders memiliki partisipasi dalam proses corporate governance perusahaan, stakeholders akan memiliki informasi yang relevan mengenai perusahaan. Semakin banyak kepentingan berbagai pihak yang terwakili dalam penerapan GCG maka akan semakin baik pula penerapan GCG. Oleh karena itu, peran serta stakeholders yang terdiri dari berbagai pihak sangat diperlukan dalam praktik GCG. Disini stakeholders tidak hanya mementingkan informasi ekonomi maupun keuangan dari perusahaan tetapi juga melihat bagaimana aspek lingkungan dan sosi