itjen.dephub.go.iditjen.dephub.go.id/wp-content/uploads/2018/04/jakwas-2018.pdfpengawasan audit...

1&3"563"/�*/41&,563�+&/%&3"-,&.&/5&3*"/�1&3)6#6/("/

/0.03��4,��),��*5+&/��

5&/5"/(

130(3".�,&3+"�1&/("8"4"/�5")6/"/*/41&,503"5�+&/%&3"-

,&.&/5&3*"/�1&3)6#6/("/,&.&/5&3*"/�1&3)6#6/("/�5")6/��

*/41&,503"5�+&/%&3"-,&.&/5&3*"/�1&3)6#6/("/

+-��.&3%&,"�#"3"5�/0��+","35"�164"5

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL

JI. MERDEKA BARAT 8 TEL. (021) 3456919 FAX : (021) 3813154 JAKARTA 10110 3813154 TLX : 44310 DEPHUB IA

3507656 FAX :

PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NOMOR ..51(ZBf Z06/ ITJ&N zote TENTANG

PROGRAM KERJA PEGAWASAN TAHUNAN

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL,

Menimbang a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri

Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 91 Tahun

2015 tentang Tata Cara Tetap Pengawasan di Lingkungan

Kementerian Perhubungan bahwa Inspektur Jenderal

menetapkan program kerja pengawasan tahunan sebagai

pedoman dalam pelaksanaan pengawasan di lingkungan

Kementerian Perhubungan;

b. bahwa berdasarkan Huruf (a) Diktum Ketiga Keputusan

Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 482

Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan Intern

Kementerian Perhubungan bahwa Inspektorat Jenderal

menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan

Tahunan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Inspektur

Jenderal tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan

Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun

2018.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);


Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);


Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

7. Peraturan Pre siden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

-3

8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

9. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga

Daerah.

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang

Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2015

tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan di

Lingkungan Kementerian Perhubungan. (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 737);


tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM

117 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

1891);


tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan

Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Noomor 1138);

14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 482 Tahun

2015 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian

Perhubungan;


2016 tentang Standar Audit dan Kode Etik Auditor Intern di

Lingkungan Kementerian Perhubungan;


2017 tentang Reviu Rencana Strategis Kementerian

Perhubungan Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN

PERHUBUNGAN TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN

TAHUNAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN

PERHUBUNGAN TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Inspektur Jenderal ini yang dimaksud

dengan:

1. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) adalah rencana

kerja pengawasan tahunan yang ditetapkan setiap tahun

berdasarkan kebijakan pengawasan intern dan isu-isu

strategis nasional di Kementerian Perhubungan pada tahun

tersebut dan Direktif Presiden atau Menteri Perhubungan.

2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah

instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas

melaksanakan pengawasan intern di lingkungan

pemerintah pusat dan/ atau pemerintah daerah, yang terdiri

dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(BPKP), Inspektorat Jenderal/ Inspektorat/ Unit Pengawasan

Intern pada Kementerian/Kementerian Negara, Inspektorat

Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian,

Inspektorat/ Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan

Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat

Provinsi/ Kabupaten / Kota, dan Unit Pengawasan Intern

pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

5

3. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit,

reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain

terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi

dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa

kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang

ditetapkan bahwa secara operasional telah dilaksanakan

efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

4. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan

evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif

dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai

kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi,

dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi

Instansi Pemerintah.

5. Audit Kinerja yaitu audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi

instansi pemerintah yang mencakup audit atas aspek

ekonomi, efisiensi, dan aspek efektivitas, serta ketaatan

pada peraturan.

6. Audit Dengan Tujuan Tertentu yaitu audit yang dilakukan

dengan tujuan khusus di luar audit atas aspek keuangan

tertentu dan audit kinerja.

7. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan

mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan

mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan

dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum

selanjutnya.

8. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan

untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana,

atau norma yang telah ditetapkan.

9. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil

atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana,

atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-

faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan

suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

-6

10. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu

program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah

ditetapkan.

11. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa

atau kejadian yang akan berdampak pada pencapaian

tujuan.

12. Kementerian adalah Kementerian Perhubungan.

13. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

14. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian

Perhubungan.

BAB II

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)

TAHUN 2018

Pasal 2

PKPT Inspektorat Jenderal pada tahun 2018 sebagaimana

dimaksud pada pasal 1 merupakan seluruh rangkaian rencana

kegiatan pengawasan intern pada tahun 2018 yang terbagi

menjadi 3 bagian utama meliputi:.

1. Pengawasan Intern Berbasis Prioritas:

Pengawasan Intern Berbasis Prioritas direncanakan dan

disusun dalam rangka mengawal akuntabilitas terhadap

isu-isu strategis yang diamanatkan Pemerintah kepada

Kementerian meliputi:

a. Pengawalan dan pemantauan terhadap proyek proyek

strategis nasional (PSN) dan program pembangunan

prioritas nasional (P3N);

b. Pemantauan dan penyelesaian terhadap proyek-

proyek, sarana dan prasarana di lingkungan

Kementerian pada objek-objek terpilih yang

terindikasi atau dengan status mangkrak/kontruksi

dalam pengerjaan (KDP)/ belum operasional (BO);

c. Pelaksanaan pengawasan pemeliharaan prasarana

dan sarana pada obyek-objek terpilih yang diperoleh

dan memiliki nilai ekonomis tinggi;

7

d. Meningkatkan koordinasi pengawasan dengan

pengawas intern intra Kementerian, pengawasan

eksternal dan aparat penegak hukum;

e. Melaksanakan audit dengan tujuan tertentu (ADTT)

pada obyek/ kasus yang strategis dan memerlukan

pendalaman;

f. Efektivikasi Unit Investigasi dalam rangka

menindaklanjuti pengaduan-pengaduan masyarakat;

g. Pemantauan ketepatan sasaran dan dampak nyata

pelaksanaan program padat karya di lingkungan

Kementerian bagi kesejahteraan dan peningkatan

ekonomi masyarakat setempat.

2. Pelaksanaan audit kinerja secara selektif pada obyek yang

memiliki risiko tinggi dan sangat tinggi

Pengawasan Audit Kinerja berbasis risiko disusun

berdasarkan faktor-faktor risiko dengan memperhatikan

bobot, kriteria dan Skala risiko yang ada sebelum

melaksanakan audit kinerja. Tuj uannya ad al ah

mempriotaskan tercapainya output dan outcome prioritas

pengawasan intern serta memperhatikan sumber daya

audit yang dimiliki oleh Inspektorat Jenderal terhadap

jumlah total obyek audit yang ada;

3. Pengawasan Lain dalam rangka meningkatkan fungsi

quality assurance dan catalyst Inspektorat Jenderal;

Pengawasan lain tersebut meliputi:

a. Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan yang

dikoordinatori oleh Inspektorat I;

b. Pelaksanaan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran yang

dikoordinatori oleh Inspektorat I ;

c. Pelaksanaan Reviu Revisi Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) yang dikoordinatori oleh Inspektorat I;

d. Pelaksanaan Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang

dikoordinatori oleh Inspektorat I;

e. Pelaksanaan Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik

Negara (BMN) dikoordinatori oleh Inspektorat I;

Iv 8 Iv

f. Pengendalian Gratifikasi oleh Unit Pengendali

Gratifikasi (UPG) yang dikoordinatori oleh Inspektorat

II;

g. Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (AP-KKN) yang dikoordinatori oleh

Inspektorat II;

h. Pelaksanaan Evalusi Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) yang dikoordinatori oleh Inspektorat

III;

i. Pelaksanaan Reviu dan Evaluasi Implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang

dikoordinatori oleh Inspektorat IV;

j. Pelaksaan Audit Sistem Informasi yang dikoordinatori

oleh Inspektorat V.

BAB III

PENYUSUNAN PERENCANAAN AUDIT KINERJA

BERBASIS RISIKO

Pasal 3

Penyusunan rencana kegiatan audit kinerja di masing-masing

Inspektorat berdasarkan bobot dan tingkatan risiko yang ada

sebagaimana mekanisme berikut :

1. Skala dan Score Risiko

a. Risiko Sangat Tinggi dengan score 5

b. Risiko Tinggi dengan score 4

c. Risiko Sedang dengan score 3

d. Risiko Rendah dengan score 2

e. Risiko Sangat Rendah dengan score 1

2. Faktor dan Bobot Risiko (skala 100%)

a. Total Anggaran Belanja Modal dan Non Operasional

memiliki bobot 30% dengan tingkatan risiko sebagai

berikut:

1) Risiko Sangat Tinggi memiliki total alokasi anggaran

Belanja Modal dan Belanja Barang Non Operasional

di atas Rp. 100 miliar

9

2) Risiko Tinggi memiliki total alokasi anggaran Belanja

Modal dan Belanja Barang Non Operasional di atas

Rp. 60 milliar sampai dengan Rp. 100 miliar

3) Risiko Sedang memiliki total alokasi anggaran Belanja

Modal dan Belanja Barang Non Operasional sebesar

di atas Rp. 10 milliar sampai dengan Rp. 60 miliar

4) Risiko Rendah memiliki total alokasi anggaran


di atas Rp. 5 milliar sampai dengan Rp. 10 miliar

5) Risiko Sangat Rendah memiliki total alokasi anggaran


sampai dengan Rp. 5 miliar.

b. Pelaksanaan Audit Sebelumnya

1) Risiko Sangat Tinggi pelaksanaan audit sebelumnya

dilakukan sudah melewati 2 tahun.

2) Risiko Tinggi pelaksanaan audit sebelumnya

dilakukan telah melewati 1,5 tahun sampai dengan 2

tahun.

3) Risiko Sedang pelaksanaan audit sebelumnya

dilakukan telah melewati 1 tahun sampai dengan 1,5

tahun.

4) Risiko Rendah pelaksanaan audit sebelumnya

dilakukan telah melewati 6 bulan sampai dengan 1

tahun.

5) Risiko Sangat Rendah pelaksanaan audit sebelumnya

telah dilakukan sampai dengan 6 bulan yang lalu.

c. Beban Kerja

1) Risiko Sangat Tinggi memiliki jumlah pegawai di atas

150 pegawai.

2) Risiko Tinggi memiliki jumlah pegawai di atas 100

pegawai sampai dengan 150 pegawai.

3) Risiko Sedang memiliki jumlah pegawai di atas 50


4) Risiko Rendah memiliki jumlah pegawai di atas 25


- 10 -

5) Risiko Sangat Rendah memiliki jumlah pegawai

sampai dengan 25 pegawai.

d. Potensi Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP)

1) Risiko Sangat Tinggi pendapatan PNBP tahun lalu di

atas Rp. 50 miliar.

2) Risiko Tinggi pendapatan PNBP tahun lalu di atas

Rp.20 miliar sampai dengan Rp. 50 miliar.

3) Risiko Sedang pendapatan PNBP tahun lalu di atas

Rp. 5 miliar sampai dengan Rp. 20 miliar.

4) Risiko Rendah pendapatan PNBP tahun lalu di atas

Rp. 1 miliar sampai dengan Rp. 5 miliar.

5) Risiko Sangat Rendah pendapatan PNBP tahun lalu

sampai dengan Rp. 1 miliar.

e. Ketaatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit (TLHA)

In spektorat Jenderal

1) Risiko Sangat Tinggi penyelesaian TLHA di atas 150

hari

2) Risiko Tinggi penyelesaian TLHA di atas 120 hari

sampai dengan 150 hari

3) Risiko Sedang penyelesaian TLHA di atas 90 hari


4) Risiko Rendah penyelesaian TLHA di atas 60 hari


5) Risiko Sangat Rendah penyelesaian TLHA sampai

dengan 60 hari

f. Letak Geografis

1) Risiko Sangat Tinggi lokasi objek audit memiliki akses

tranportasi sangat sulit

2) Risiko Tinggi akses tranportasi sulit

3) Risiko Sedang akses tranportasi sedang

4) Risiko Rendah akses tranportasi mudah

5) Risiko Sangat Rendah akses tranportasi sangat

mudah.

BAB IV

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SELAKU APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)

Pasal 4

Dalam rangka menjalankan fungsi quality aasurance dan

catalys APIP maka peran Inspektorat Jenderal selaku APIP

meliputi:

1. Membantu dan mengawasi organisasi untuk dapat

menjalankan tugas dan mencapai tujuannya dengan baik.

2. Selalu waspada tetapi tidak paranoid dan overconfidence

3. Tidak mengganggu kinerja, melainkan memperbaiki dan

mampu memberikan solusi yang efektif bagi organisasi.

4. Mengoptimalkan nilai tambah bagi organisasi.

5. Memastikan bahwa basil kegiatan pemeriksaan telah

dilaksanakan dengan tepat dan kualitasnya dapat

dipertanggungj awabkan.

6. Menjaga dan meningkatkan integritas, mengerjakan tugas

sampai tuntas, serta menjadi role model penerapan etika

dan disiplin.

BAB V

JADWAL PELAKSANAAN

Pasal 5

Dalam rangka melaksanakan PKPT tahun 2018 sebagaimana

dimaksud pada pasal 2, masing-masing Inspektorat menyusun

seluruh Rincian PKPT tahun 2018 yang meliputi obyek,

personil, lokasi, anggaran dan waktu pelaksanaan yang

disusun setiap Inspektur pada masing-masing Inspektorat,

sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Inspektur

Jenderal ini.

12 -

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Inspektur Jenderal yang berfungsi sebagai pedoman

pelaksanaan pengawasan intern sebagaimana tercantum

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Inspektur Jenderal ini.

Pasal 7

Seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal dalam

melaksanakan pengawasan intern wajib mematuhi ketentuan

yang tertuang dalam PKPT Tahun 2018 dengan penuh

tanggung jawab.

Pasal 8

Peraturan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku surut pada

tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada Tanggal : ):2 M LA re+ 2018

INSPEKTUR JENDERAL

WAHJU S. UTOMO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;

2. Sekretaris Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di

lingkungan Kementerian Perhubungan;

3. Para Inspektur di lingkungan Inspektorat Jenderal.

— 13

LAMPIRAN PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NOMOR , : sK 2S ; t-kt< LCG,

TANGGAL : :Art:

RINCIAN PKPT

TAHUN 2018

Rekapitulasi Pengawalan & Supervisi Proyek Strategis Nasional

di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2018

PSN ALOKASI ANGGARAN OBJEK JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JUL! AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

INSPEKTORAT I 940,400,000 26 ,

I/

7777

'7,/,

4/ INSPEKTORAT II 1,879,586,000 24

INSPEKTORAT III 636,148,000 5 AA fr.

INSPEKTORAT IV 254,944,000 5

'''YfA.,r' V //

7,/,

INSPEKTORAT V 700,388,000 7 :///e

JUMLAH 4,411,466,000 67

Pengawasan & Supervisi Program Prioritas Pembangunan Nasional

INSPEKTORAT I Tahun Anggaran 2018

NO. OBJEK PIC JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JUU AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

1 Poltekpel Surabaya Syahrul, S.H., C.Fr.A

rir, 177//r i,

2 ATKP Makassar Eny Puji Astuti, S.H.,

M.M, QIA 7 /4,

3 BP3 Jayapura R. Heny Hendajani,

S.H., M.M. /4/

4 BP2IP Padang Pariaman M. Hanad Haifani, S.E. %//7/7

A r

A 5 BP2IP Mauk Tangerang Kus Harnowo, S.E. A 6 BP2TD Palembang

M. Hanad Haifani, S.E. 7 BP3 Palembang

8 BP2IP Malahayati

/ 9 API Madiun

Syahrul, S.H., C.Fr.A

0

10 Poltekbang Surabaya

11 PKTJ Tegal

12 STPI Curug Kus Harnowo, S.E.

13 BP3 Curug /A.

V/i/

47

14 PIP Makassar

Eny Puji Astuti, S.H., M.M, QIA

7/7/7 /

15 BP2IP Barombong

16 BP2IP Minahasa Selatan 7 ty„ 17 ATKP Medan M. Hanad Haifani, S.E.

18 STTD Bekasi

Kus Harnowo, S.E.

19 PIP Semarang

20 STIP Jakarta

21 BP2TL Jakarta

22 Pusbang Darat

23 Pusbang Laut

24 Pusbang Udara

25 BP2IP Sorong R. Heny Hendajani,

S.H., M.M. 26 BP2TD Bali

777/*

Rincian Pengawalan & Supervisi Proyek Strategis Nasional


NO. OBJEK KOORDINATOR JANUARI PEBRUARI MARET APRIL ME! JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

INSPEKTORAT II

1 Kereta Api Prabumulih-Kertapati (Bagian dari jaringan kereta api Trans Sumatera)

Imanullah D, ST

/

/

Sandy Dimas P, ST

/ 77/ //y ,7/1

2 Kereta Api Muara Enim — Pulau Baai (Provinsi Bengkulu —Provinsi Sumatera Selatan)

3 Kereta Api Tanjung Enim —Tanjung Api-api (Provinsi Sumatera Selatan)

4 Kereta Api Kertapati-Simpang-Tanjung Api-Api (86 Km'sp)

5 Pembangunan Jalur KA lintas Bandar Tinggi — Kuala Tanjung (MYC 2017-2018)

6 Kereta Api Rantau Prapat — Duri — Pekanbaru

7 Kereta Api Jambi-Pekanbaru

8 Kereta Api Jambi —Palembang ( Provinsi Jambi —Provinsi Sumatera Selatan)

9 Double Track Jawa Selatan (Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah)

Yacobus Suprapto, S.E.

/ _A A A 10 Pembangunan Rel Kereta Api Provinsi Kaltim

11 Double Track Jawa Selatan (Provinsi DI Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur)

12 Kereta Api Puruk Cahu-Bangkuang (422 Km'sp)

Agung Adi Cahyono, S.E., Ak

NO. OBJEK KOORDINATOR JA N IJA RI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JUU AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

13 Kereta Api Makassar — Parepare (Tahap I dari pengembangan jalur Lintas Banat Sulawesi Bagian Selatan)

lndrahadi Wibowo, MM

V V V r V/////

14 High Speed Train Jakarta-Bandung

15 Kereta Api Jakarta —Surabaya

16 Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Koridor North — South Tahap I (Provinsi DKI Jakarta)

Ruri Martina Dewi, S.H., M.Sc

17 Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Koridor East — West (Provinsi DKI Jakarta)

18 Jabodetabek Circular Line (Provinsi DKI Jakarta)

19 Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah Provinsi DKI Jakarta (LRT Kelapa Gading — Velodrome) (Provinsi DKI Jakarta) Koridor 1 (Fase 1)

Wahyu Hardono, S.E

/4

/4.

20 Light Rapid Transit (LRT) Sumatera Selatan (Provinsi Sumatera Selatan)

21 Penyelenggaraan Kereta Api Ringan / Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Provinsi DKI Jakarta — Provinsi Jawa Banat)

22 Kereta Api Akses Bandana Adi Sumarmo (Provinsi Jawa Tengah) (MYC 2017 — 2018)

M. Jaeni, S.E 23 Kereta Api Akses Bandana Baru Yogyakarta Kulon Progo

24 Kereta api ekspres SHIA (Soekarno Hatta — Sudirman) (Provinsi DKI Jakarta — Provinsi Banten)

NO. OBJEK KOORDINATOR JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

INSPEKTORAT III

1 Pelabuhan Kuala Tanjung Irwan Fanani, S.H.

F/7 %/7

2 Pelabuhan Patimban Margaretha Ari Setyaningsih, S.E.

3 Inland Waterway Cibitung Ir. Beno Tjatur Wibowo, M.MTr., C.Fr.A

/

4 Pelabuhan Kijing Irwansyah, M.M., M.Mar

5 Pelabuhan Maloy Widyowati Santoro, S.E., M.Si., QIA

INSPEKTORAT IV

1 PT (Persero) Pelindo Cabang Kupang (Pengembangan Pelabuhan Kupang)

Drs. Teguh Pribadi, M.Si., QIA

i / V

2 PT Pelindo (Persero) Cabang Bitung (Pengembangan Pelab Hub InBitung) Hardono, SE.E., M.T., QIA A

„//,, 3 PT Pelindo (Persero) Cabang Pantoloan (Pengembangan Pelabuhan

Palu, Teluk Palu) Eko Siswanto, S.T V A

4 PT (Persero) Pelindo Cabang Sorong (Pembangunan Pelabuhan Sorong Seget) Suyanto, S.Sos r 777/#1,

S PT Pelindo (Persero) Cabang Makassar (Makassar New Port) Ir. Roy Joeniarso, M.M rt .,

NO. OBJEK KOORDINATOR JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JUU AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

1NSPEKTO RAT V

1 Bandara Ahmad Yani - Semarang Ir. Agoes Poernomo, M.M., C.Fr.A

f(:/// /0

2 Bandara Kertajati (DBU) Cicilia Ambar TS, S.E., AK, M.M., CA

,e(./7

3 UPBU Kelas I Sultan Baabullah - Ternate Saipul Yamri, S.Sos., QIA

4 UPBU Kelas I Tjilik Riwut - Palangkaraya Ir. Gunawan Susilotomo, QIA

5 Bandara Kulon Progo - Yogyakarta Ir. Agoes PC.Fr.Aoernomo, M.M.,

"77

6 UPBU Kelas I Radin Inten - Lampung Ir. Prasojo, M.M., QIA A

Ir. Agoes Poernomo, M.M., n 7 Bandara Syamsudin Noor - Banjarmasin

C.Fr.A / ,

Rekapitulasi Pengawalan & Supervisi Penyelesaian Proyek-proyek Mangkrak


PENGAWASAN ASST MANGKRAK ALOKASI ANGGARAN OBJEK JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

INSPEKTORAT I - -

INSPEKTORAT II 10

INSPEKTORAT III 581,072,000 28

1/

j

//

INSPEKTORAT IV 486,266,000 13 /

j,

INSPEKTORAT V 350,694,000 3 A A A /./. JUMLAH 1,418,032,000 54

Rincian Pengawalan & Supervisi Penyelesaian Proyek-proyek Mangkrak



INSPEKTORAT II

1 Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa-Bali

Benny Prima, ST

,f,i

2 Pelabuhan Penyeberangan Ancam- Kaltara

3 Pelabuhan Penyeberangan Fak Fak-Papua Barat

4 Terminal Tipe A Palembang

5 Pelabuhan Penyeberangan Manggar

6 Kapal Sungai Tipe LCT 200 GT untuk Kabupaten Asmat dan Nduga (Dit.Sarana)

Masrori, S.E., M.Sc

v7y, Terminal Type A Kefamenanu Kupang-NTT

8 Pelabuhan Penyeberangan Nagakeo-NTT

9 Pelabuhan Penyeberangan Teluk Gurita-NTT

10 Kegiatan Reaktifvasi Jalur KA Kedungjati-Tuntang Jateng

INSPEKTORAT III

1 Matasiri,UPP Sei Danau Satui, Kalimantan Selatan

• ///

2 Marabatuan,UPP Sei Danau Satui, Kalimantan Selatan

///

Irwan Fanani, S.H.

3 Serongga,UPP Tg. Batu, Kalimantan Selatan

NO. OBJEK KOORDINATOR JANUAR! FEBRUARI ,

MARET APRIL MEI JUNI JUL! AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

4 Sebuku, UPP Sebuku, Kalimantan Selatan Irwan Fanani, S.H.

5 Sangatta, UPP Sangatta, Kalimantan Timur

Firmansyah Chaniago, S.E.,

M.M.

6 Penajam Paser, KSOP Balikpapan, Kalimantan Timur

Palaran, KSOP Samarinda, Kalimantan Timur

8 Mantaritip, UPP Tg. Redep, Kalimantan Timur

9 Tanjung Berakit,UPP Tg. Uban, Kepulauan Riau

Ir. Beno Tjatur Wibowo, M.MTr.,

C.Fr.A

V

10 Malarko,KSOP Tg. Balai Karimun, Kepulauan Riau

11 Meranti,UPP Selat Panjang, Riau

12 Bagansiapi-api, KSOP Bagan Siapi-api, Riau

13 Tanjung Beringin, UPP Tg. Beringin, Sumatera Utara

Irwan Fanani, S.H.

Pangkalan Dodek,UPP Pangkalan Dodek,

14 Sumatera Utara

15 Karimata,UPP Telok Melano, Kalimantan Barat

16 Tanjung Satai, UPP Telok Melano, Kalimantan Barat

17 Pelabuhan Tiram, KSOP Teluk Bayur, Sumatera Barat

Ahmad Junaidi, S.H.

18 Teluk Tapang, KSOP Teluk Bayur, Sumatera Barat

19 Pelabuhan Pacitan, UPP Berondong, Jawa Timur

20 Pelabuhan Kalianget, UPP Kalianget, Jawa Timur


Pelabuhan Dompak, KSOP Tg. Pinang, Kepri

Irwan Fanani, S.H.

/21

22 Pelabuhan Mocoh, KSOP Tg. Pinang, Kepri

23 Pelabuhan Barus, UPP Barus, Sumatera Utara

Irwan Fanani, S.H. 'A 24 Pelabuhan Labuhan Angin, OP Belawan, Sumatera Utara

25 Kuala Semboja, Provinsi Kalimantan Timur

/71

26 Pelabuhan Sesayap, Kaltara, UPP Tg. Selor

27 Pelabuhan Bukit Pinang, Kalteng, KSOP Pulang Pisau Ir. Beno Tjatur

Wibowo, M.MTr., C.Fr.A 28 Pelabuhan Mempawah, Kalbar, KSOP

Pontianak

A,

INSPEKTORAT IV

1 Pelabuhan Laut Watunohu, Kendari Drs. Teguh Pribadi, M.Si., QIA 4

Pelabuhan Laut Darume, Maluta Hardono, S.E., M.T., QIA %///2

//f

A. 3 Pelabuhan Laut Pota, NTT

Eko Siswanto, S.T rff- 4

4 Pelabuhan Laut Kolbano, NTT „3://z

5 Kapal Sabuk Nusantara SN 45 (posisi di KSOP Merauke)

Yulianto Setiawan, S.T., QIA

vy A

6 Pelabuhan Laut Sarmi Drs. Teguh Pribadi, M.Si., QIA

:77' ,

ZA 7 Pelabuhan Yos Sudarso pads KSOP

Ambon Ir. Roy Joeniarso,

M.M

77,-

8 Pelabuhan Kaimana Papua Barat Suyanto, S.Sos, QIA A


9 Pelabuhan Depapre Papua Drs. Teguh Pribadi,

M.Si., QIA /.///,.:0,, ///i

10 Pelabuhan Tanah Ampo Bali

11 Pembangunan Kapal SN 54 Ir. Roy Joeniarso, .M .m AM ,

12 Pelabuhan Air Buaya pada UPP Namlea Yulianto Setiawan, S.T., QIA

/7/

..,'.

13 Pelabuhan Sofifi pada UPP Soasio Maluta Khairul A. Hasibuan j4 INSPEKTORAT V

1 Bandara Murung Raya

Ir. Gunawan Susilotomo, QIA

r/7 7/

2 UPBU KELAS III Beringin Muara Teweh

3 UPBU KELAS III Pongtiku Tana Toraja

Ir. Prasojo, MM, QIA /

A

Rekapitulasi Pengawasan Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana & Prasarana pada Objek Terpilih


PENGAWASAN ASET BERNILAI TINGGI

ALOKASI ANGGARAN OBJEK JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

I 534,393,000 8 '7,/

INSPEKTORAT

7

INSPEKTORAT II 1 747 783 000 , , , 15 7

17 /

INSPEKTORAT III 487,408,000 12

INSPEKTORAT IV 832,768,000 16

.7/ / /7

, /1

r INSPEKTORAT V 529,980,000 6

JUMLAH 4,132,332,000 57

Rincian Pengawasan Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana & Prasarana pada Objek Terpilih



INSPEKTORAT I

1 pada ATKP Medan Perencanaan

j dan Manfaat Pemeliharaan Aset

Warsito, SE, QIA

v

2 Perencanaan dan Manfaat Pemeliharaan Aset pada BP2IP Malahayati

R. Heny Hendajani, SH, MM

3 Perencanaan dan Manfaat Pemeliharaan Aset pada Poltekpel Surabaya MM

Eny Puji Astuti, SH,

f

..4.

4 Perencanaan dan Manfaat Pemeliharaan Aset pada BP3IP Sunter

Drs. Firman

5 Perencanaan dan Manfaat Pemeliharaan Aset pada PIP Semarang

Kus Harnowo, SE

V./

/ 6

Perencanaan dan Manfaat Pemeliharaan Aset pada BP2IP Mauk

M. Hanad Haifani, SE /e/ Perencanaan dan Manfaat Pemeliharaan Aset pada PIP Makassar

Eny Puji Astuti, SH, MM

8 Perencanaan dan Manfaat Pemeliharaan Aset pada STIP Jakarta

Herian Asiani Mandat, SE, MM


, INSPEKTORAT II

1 Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi NTT

Vivin Marthalina, S.IP, Oktaria Noseva

4 2 Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo

Pelabuhan Penyeberangan Kariangau atau Mengwi

77

4 Kapal Penyeberangan Propinsi NIT

5 Kapal Penyeberangan Propinsi Sulut /

6 Kapal Penyeberangan Propinsi Maluku A 7 Terminal Tipe A Riau

V A

8 Terminal Tipe A Kendari A 9 Terminal Tipe A Sumut

'7*

10 UPPKB Prov Lampung

, 11 UPPKB, Prov Sulteng

.

12 UPPKB Prov Jambi !

13 Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Bekasi

14 Alat Pengujian Kereta Api Bekasi

15 Alat Perawatan Sarana Kereta Api Ngrombo yA


INSPEKTORAT III

1 Kantor PLP Tg. Uban

Widyowati Santoso, S.E., M.Si., QIA

2 Disnav Belawan

3 Kantor PLP Tg. Priok

4 Disnav Pontianak

Setyaningsih, S.E. 5

Margaretha Ari Kantor PLP Tg. Perak

6 Disnav Samarinda

7 Disnav Tg. Pinang

Irwan Fanani, SH

8 Disnav Dumai

9 Disnav Palembang

10 Disnav Tg. Priok

11 Disnav Tg. Emas Margaretha Ari

Setyaningsih, S.E. 12 Disnav Surabaya


INSPEKTORAT IV

1 KSOP Kelas III Manado

Eko Siswanto, S.T.

.7

2 Kantor UPP Kelas III Amurang

3 KSOP Kelas II Ternate Drs. Teguh Pribadi,

M.Si., QIA

.7/

4 Kantor UPP Kelas II Babang

5 Kator Disnav Kelas I Bitung Drs. Teguh Pribadi,

M.Si., QIA

/I"

A 6 Pangkalan PLP Kelas II Bitung

7 KSOP Kelas III Pantoloan

Eko Siswanto, S.T.

8 Kantor UPP Kelas III Wani

9 Kantor Disnav Kelas III Merauke

Suyanto, S.Sos

"/7///////7

10 KSOP Kelas IV Merauke

11 Kantor Disnav Kelas III Kendari Hardono, S.E., M.T.,

QIA

V

A 12 KSOP Kelas II Kendari

13 KSOP Kelas III Kupang Drs. Teguh Pribadi,

M.Si., QIA

v////

14 Kantor UPP Kelas III Labuhan Bajo

15 Kantor Disnav Kelas III Tual Ir. Roy Joeniarso,

M.M

(///

16 KSOP Kelas I Ambon


INSPEKTORAT V

1 UPBU Kelas I Budiarto - Curug

Ir. Prasojo, MM, QIA 2 UPBU Kelas I Fatmawati - Bengkulu

3 UPBU Kelas II Syukuran Aminudin Amir

4 UPBU Kelas I Sis Al Jufri


5 UPBU Kelas I Djalaluddin - Gorontalo

6 UPBU Kelas I Utama Juwata - Tarakan

Ir. Agoes Poernomo, M.M., C.Fr.A 7 UPBU Kelas II Kalimarau - Tanjung Redep

Rekapitulasi Pelaksanaan Audit Kinerja pada Objek yang Memiliki Risiko Tinggi


AUDIT KINERJA ALOKASI ANGGARAN OBJEK JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

INSPEKTORAT I 1,221,463,000 12 , / r , INSPEKTORAT II 1,570,542,000 13

A 77,,

INSPEKTORAT III 1,824,175,500 48

/

v777/7

INSPEKTORAT IV 3,663,649,000 51 re

A 7

7

INSPEKTORAT V 2,409,307,000 38 A .. JUMLAH 10,689,136,500 162

Rincian Pelaksanaan Audit Kinerja pada Objek yang Memiliki Risiko Tinggi


NO OBJEK KOORDINATOR JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

INSPEKTORAT I

1 Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran Padang Pariaman

Syahrul, SH

BP2IP Sorong

2

/// ;

3 Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal

R. Heny Hendajani, SH, MM

4 STPI Curug d/ 5 BP2IP Barombong

Syahrul, SH

6 Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi

Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran Minahasa

Eny Puji Astuti, SH, MM

8 Akademi KA Madiun

9 Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Bali

10 BP3 Penerbangan Jayapura

Kus Harnowo, SE

11 STTD Bekasi

Biro Umum 12

Syahrul, SH


INSPEKTORAT II

1 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah

Budi Herawati, S.Sos

M. Imanullah Dacholfany, ST

Khairullah, S.E.

Wahyu Aristanto

777/7/////7

2

XVI

XVII Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah

3 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIV

V

4 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV

5 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah I r

6 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIX A

7 BTP Wilayah Jawa Bagian Tengah r

..M 8 BTP Wilayah Jawa Bagian Timur

V A

9 BTP Wilayah Jawa Bagian Barat V(///////7

10 BTP Wilayah Jakarta Banten

11 BTP Wilayah Sumatera Bagian Utara /

7/

12 BTP Wilayah Sumatera Bagian Barat

13 BTP Wilayah Sumatera Bagian Selatan

NO OBJEK KOORDINATOR JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JUL] AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

INSPEKTORAT III

1 UPP Idi

Ir. Beno Tjatur Wibowo,

M.MTr., C.Fr.A

j

V

2 Disnav Belawan

3 UPP Leidong /

4 Disnav Sibolga

5 UPP Tanjung Medang

Irwan Fanani, S.H.

6 Disnav Dumai

7 KSOP Kuala Tungkal

8 UPP Kuala Mendahara

9 BKKP

Ahmad Junaidi, S.H.

10 UPP Pekalongan

11 KSOP Kali Baru

12 Disnav Cilacap

13 KSOP Muara Angke Ir. Beno Tjatur

Wibowo, M.MTr., C.Fr.A

14 UPP Bawean

15 KSOP Sunda Kelapa

NO OBJEK KOORDINATOR JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JUL! AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

KSOP Panarukan


M.MTr., C.Fr.A

A16 /

17 UPP Tanjung Laut '7"

18 UPP Tanjung Santan

19 UPP Sangkulirang

20 KSOP Nunukan

21 UPP Sungai Nyamuk

Irwan Fanani, S.H.

22 KSOP Samarinda

23 Disnav Tarakan

24 KSOP Tarakan A ..,, 25 UPP Kintap


M.MTr., C.Fr.A 26 KSOP Kota Baru

/ 27 Satker Pelabuhan Patimban

28 Kesyahbaran Utama Tg. Priok

Irwan Fanani, S.H.

29 UPP Ketapang

30 UPP Panipahan

31 KSOP Dumai

32 UPP Telaga Biru

33 KSOP Kalianget /A

NO OBJEK KOORDINATOR

Irwan Fanani, S.H.

JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

34 UPP Sebuku '1.

35 UPP Tanjung Batu

36 KSOP Kuala Pembuang


M.MTr., C.Fr.A

37 KSOP Pangkalan Bun

38 KSOP Pegatan Mendawai

39 UPP Sei Danau i

40 OP Utama Tg. Priok V

41 UPP Sapudi

/ 42 KSOP Marunda

43 UPP Sapeken

44 KSOP Kepulauan Seribu

Irwan Fanani, S.H.

45 Pangkalan PLP Surabaya

46 UPP Anyer Lor

47 KSOP Banten

48 Sesditjen Hubla r

.

NO OBJEK KOORDINATOR JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JUU AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

INSPEKTORAT IV

1 KSOP Kelas IV Manokwari

Drs. Teguh Pribadi, M.Si.,

QIA

/A

2 Kantor UPP Kelas III Bintuni

3 Kantor UPP Kelas III Oransbari

4 Kantor UPP Kelas III Kaimana

5 KSOP Kelas I Sorong

6 Kantor UPP Kelas III Garongkong

Hardono, S.E., M.T., QIA

V//////

7 Kantor UPP Kelas III Selayar

8 Kantor UPP Kelas III Ampana

9 Kantor UPP Kelas III Parigi


10 Kantor UPP Kelas III Polewali

11 Kantor UPP Kelas III Majene

12 Kantor UPP Kelas III Wonreli

Z

13 Kantor UPP Kelas III Waikelo

14 KSOP Kelas V Celukan Bawang

15 Kantor UPP Kelas III Atapupu

16 Kantor UPP Kelas III Gilimanuk

17 Kantor OP Utama Makassar


18 Kantor Disnav Kelas I Makassar Hardono, S.E.,

M.T., QIA

.'. /

/4 19

Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar

20 Kantor Disnav Kelas I Sorong


QIA

21 Kantor Disnav Kelas II Jayapura

22 Kantor UPP Kelas III Korido

23 Kantor UPP Kelas III Serui

24 Kantor UPP Kelas III Waren

25 Kantor UPP Kelas III Agats

26 Kantor UPP Kelas III Pomako

27 KSOP Kelas II Jayapura

28 KSOP Kelas III Lembar


KSOP Kelas II Benoa

29

30 Kantor UPP Kelas III Sape

31 Kantor Disnav Kelas III Benoa

32 KSOP Kelas IV Padang Bai

33 Kantor UPP Kelas III Buleleng

34 KSOP Kelas V Ende

35 Kantor UPP Kelas III Marapokot


36 KSOP Kelas I Ambon


37 Kantor Disnav Kelas I Ambon

38 Kantor UPP Kelas II Saumlaki

39 Kantor UPP Kelas II Tual

40 Kantor PLP Kelas II Tual

41 Kantor UPP Kelas III Luwuk


QIA

/`

4

42 Kantor UPP Kelas III Banggai

43 Kantor UPP Kelas III Biringkasi

44 Kantor Disnav Kelas III Kupang

45 Kantor UPP Kelas III Seba

46 Kantor UPP Kelas III Larantuka

47

Satker Peningkatan Fungsi Perkapalan dan Kepelautan Uji Petik Pemeriksaan Fisik: a. KSOP Kelas III Gorontalo b. KSOP Kelas IV Malahayati

Drs. Teguh

Pribadi, M.Si., QIA


48

Satker Peningkatan Fungsi Kepelabuhanan Uji Petik Pemeriksaan Fisik: a. Belawan New Port b. KSOP Kelas I Banjarmasin

Drs. Teguh

Pribadi, M.Si., QIA

y

49

Satker Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut (LALA) Uji Petik Pemeriksaan Fisik: a. Galangan Kapal di Makassar b. Galangan Kapal di Pekalongan

50

Satker Pengembangan Kenavigasian Uji Petik Pemeriksaan Fisik: a. Kantor Disnav Samarinda b. Kantor Disnav Tanjung Pinang

51

Satker Peningkatan Fungsi KPLP Uji Petik Pemeriksaan Fisik: a. Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Perak b. Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Uban

Drs. Teguh

Pribadi, M.Si., QIA


INSPEKTORAT V

1 OTORITAS BANDARA WILAYAH I SOETTA

Ir. Prasojo, M.M., QIA

X

2 UPBU KELAS III TUNGGUL WELUNG CILACAP

3 BALAI KESEHATAN PENERBANGAN Ir. Gunawan Susilotomo, QIA

4 BALAI TEKNIK PENERBANGAN

5 UPBU KELAS III UMBU MEHANG KUNDA WAINGAPU - NTT

Ir. Prasojo, M.M., QIA

6 UPBU KELAS III DC SAUDALE ROTE - NTT UPBU KELAS III FRANS SALES LEGA RUTENG NTT


8 UPBU KELAS III H. AROEBOESMAN ENDS - NTT

9 OTBAN WILAYAH X MERAUKE

10 UPBU KELAS III MINDIPTANA

11 UPBU KELAS III SEKO - SULSEL

Ir. Agoes Poernomo,

M.M., C.Fr.A

12 UPBU KELAS III RAMPI - SULSEL

13 UPBU KELAS III JOHN BECKER PULAU KISAR MALUKU

14 UPBU KELAS III IBRA TUAL -MALUKU

15 UPBU KELAS II RAHADI OESMAN KETAPANG KALBAR

NO. OBJEK KOORDINATOR JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JUL! AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

UPBU KELAS III SUSILO SINTANG - KALBAR

16.3/

Ir. Agoes Poernomo, M.M., C.Fr.A

17 UPBU KELAS III DEWADARU KARIMUNJAWA


18 UPBU KELAS III TRUNOJOYO SUMENEP

19 UPBU KELAS I HAS. HANADJOEDIN - BABEL

20 PERHUBUNGAN UDARA

Ir. Agoes Poernomo,

M.M., C.Fr.A

SEKRETARIAT DITJEN

21 BALM KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN

22 DIREKTORAT NAVIGASI PENERBANGAN

Drs. Suhardi 23

DIREKTORAT KELAIKAN UDARA DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA

24 UPBU KELAS III DABO SINGKEP - KEPRI

Ir. Agoes Poernomo,

M.M., C.Fr.A

25 UPBU KELAS I HAULOLEO KENDARI - SULTRA

26 UPBU KELAS III SANGIE NI BANDERA KOLAKA - SULTRA

27 UPBU KELAS III MATOHARA WAKATOBI - SULTRA

28 UPBU KELAS III SUGIMANURU - SULTRA

29 UPBU KELAS III ILLAGA PUNCAK JAYA - PAPUA

M.M., QIA

UPBU KELAS III NOP GOLIAT DEKAI

30 - PAPUA Ir. Prasojo,

31 UPBU KELAS III NAHA TAHUNA - SULUT

V7—

32 UPBU KELAS I DEO SORONG

NO. OBJEK KOORDINATOR JANUAR! FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JUL! AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

33 UPBU KELAS III YUVAI SEMARING - KALTARA


V

34 UPBU KELAS III NUNUKAN - KALTARA


35 UPBU KELAS III TG. HARAPAN TG. SELOR KALTARA

36 UPBU KELAS III LONG APUNG - KALTARA

37 UPBU KELAS III BUA SULSEL

38 OTBAN WILAYAH V MAKASAR

INSPEKTUR JENDERAL

4;a-two, WAHJU S. UTOMO

*/41&,503"5�+&/%&3"-,&.&/5&3*"/�1&3)6#6/("/

+-��.&3%&,"�#"3"5�/0��+","35"�164"5

itjen.dephub.go.iditjen.dephub.go.id/wp-content/uploads/2018/04/jakwas-2018.pdfpengawasan audit...

Documents