ipm sulawesi selatan 2011

Analisis IPM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 i

KATA PENGANTAR

Publikasi Analisis IPM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 inimemberikan gambaran tentang pencapaian hasil pembangunan manusia diProvinsi Sulawesi Selatan terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dandaya beli penduduk dapat disajikan dalam suatu indikator komposit.Pencapaian hasil-hasil pembangunan tersebut, dapat dijadikan sebagaibahan rumusan aksi dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia diSulawesi Selatan. Provinsi Sulawesi Selatan masih menghadapai berbagaitantangan pembangunan, seperti: masalah penanggulangan pendudukmiskin, gizi buruk, pelayanan kesehatan dan pendidikan, sertapemberdayaan petani.

Beberapa prestasi pembangunan yang telah dicapai saat ini, antara lain

telah meningkatkan pendapatan produk domestik regional bruto per kapita,

mengurangi tingkat pengangguran terbuka, mengurangi jumlah penduduk

miskin, serta diterapkannya program pelayanan kesehatan dan pendidikan

gratis. Namun demikian kemajuan yang telah dicapai tersebut masih harus

terus ditingkatkan dan berkelanjutan serta berkesinambungan sehingga visi

dan misi Sulawesi Selatan dapat diwujudkan.

Akhirnya, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telahmembantu sehingga publikasi dapat diterbitkan dan semoga bermanfaat.

Makassar, Agustus 2012

BAPPEDA PROVINSISULAWESI SELATAN

Kepala,

Drs. H. Andi Yaksan Hamzah, MSNIP : 19550826 197911 1 002

Daftar Isi

Analisis IPM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................ ii

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ................................................................................... 1

1.2. Maksud dan Tujuan ............................................................................ 5

1.3. Sumber Data dan Keterbatasan .......................................................... 5

1.4. Sistematika Penyajian ......................................................................... 6

BAB II METODOLOGI .............................................................................8

2.1. Konsep dan Definisi ............................................................................ 8

2.2. Metode Penghitungan ........................................................................ 19

BAB III KONDISI SOSIAL EKONOMI ...................................................28

3.1. Kependudukan......................................................................................28

3.2. Bidang Kesehatan ...............................................................................35

3.3. Bidang Pendidikan ..............................................................................41

3.4. Ketenagakerjaan ..................................................................................48

3.5. Perekonomian ......................................................................................53

BAB IV INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA ..................................62

4.1. Posisi Pembangunan Manusia..............................................................63

4.2. Indeks Kesehatan ..................................................................................68

4.3. Indeks Pendidikan ................................................................................71

4.4. Indeks Daya Beli ..................................................................................76

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.......................................................87

Daftar Isi

Analisis IPM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 iii

5.1. Kesimpulan ............................................................................................87

5.2 Saran-saran .............................................................................................88

BAB VI. DAFTAR PUSTAKA....................................................................90

.

Bab 1.Pendahuluan

Analisis IPM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan harus

mampu meningkatkan kualitas hidupnya, untuk itu peran pemerintah

dan masyarakat sangat dibutuhkan. Manusia adalah kekayaan bangsa

yang sesungguhnya. Pembangunan sumber daya manusia secara fisik

dan mental mengandung makna sebagai peningkatan kemampuan dasar

penduduk. Kemampuan dasar penduduk tersebut diperlukan untuk

memperbesar kesempatan berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Peningkatan kemampuan dasar dapat dilakukan melalui peningkatan

derajat kesehatan, pengetahuan dan keterampilan penduduk. Hal

tersebut penting karena dapat direfleksikan dalam kegiatan ekonomi

produktif, sosial budaya, dan politik.

Paradigma pembangunan manusia yang dikembangkan oleh United

Nations Development Programme (UNDP) sebagai suatu proses untuk

memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Dengan demikian bahwa

penduduk merupakan tujuan akhir dan pembangunan sebagai sarana

untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan pembangunan manusia

tersebut terdapat empat hal pokok yang harus diperhatikan :

1) Produktivitas, masyarakat harus dapat meningkatkan produktivitas

mereka dan berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh

penghasilan dan pekerjaan berupah. Oleh karena itu, pertumbuhan

ekonomi adalah salah satu bagian dari jenis pembangunan manusia.

BAB I

Bab 1.Pendahuluan


2) Pemerataan, masyarakat harus mempunyai akses untuk

memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap

peluang ekonomi dan politik harus dihapus agar masyarakat dapat

berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari kesempatan-kesempatan

ini.

3) Kesinambungan, akses untuk memperoleh kesempatan harus

dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang akan tetapi juga

generasi yang akan datang. Segala bentuk permodalan fisik,

manusia, lingkungan hidup harus dilengkapi.

4) Pemberdayaan, pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat dan

bukan hanya untuk mereka. Masyarakat harus berpartisipasi penuh

dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi

kehidupan mereka (HDR,1995).

Pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi, tetapi

tidak anti terhadap pertumbuhan. Dalam perspektif pembangunan

manusia, pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir. Pertumbuhan

ekonomi adalah alat untuk mencapai tujuan akhir, yaitu memperluas

pilihan-pilihan bagi manusia. Walaupun demikian, tidak ada hubungan

yang otomatis antara pertumbuhan ekonomi dengan kemajuan

pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi seyogyanya

diimbangi dengan pemerataan pendapatan masyarakat. Pertumbuhan

yang tinggi tersebut apabila tidak diimbangi dengan pemerataan

pendapatan, maka hasil pembangunan ekonomi hanya akan dinikmati

oleh sekelompok penduduk yaitu penduduk yang bermodal besar.

Bab 1.Pendahuluan


Sehingga pertumbuhan akan kurang berkualitas, dimana peningkatan

pertumbuhan ekonomi disertai dengan peningkatan jumlah penduduk

miskin. Namun hal yang harus dipahami bahwa untuk mencapai

keselarasan kedua faktor tersebut dibutuhkan kerja keras oleh semua

pihak terutama oleh pemerintah dan juga membutuhkan proses dan

waktu yang cukup.

Hubungan antara pembangunan manusia dengan pembangunan

ekonomi berlangsung melalui dua jalur. Jalur pertama; melalui

kebijakan dan pengeluaran pemerintah. Dalam hal ini pengeluaran

pemerintah khususnya dalam bidang kesehatan dan pendidikan.

Besarnya pengeluaran tersebut merupakan indikasi tentang komitmen

pemerintah terhadap pembangunan manusia. Jalur kedua, melalui

kegiatan pengeluaran rumah tangga, dalam hal ini besarnya dan

komposisi untuk nutrisi keluarga, biaya pelayanan kesehatan, dan

pendidikan anggota rumah tangga. Jembatan yang menghubungkan

antara pembangunan manusia dengan pembangunan ekonomi adalah

melalui penciptaan kesempatan kerja.

Upaya pembangunan manusia dalam peningkatan kemampuan dasar

dan keterampilan tenaga kerja akan mempengaruhi penciptaan output

yang pada akhirnya akan berdampak pada pendapatan masyarakat.

Selain itu, faktor kelembagaan, distribusi sumber daya dan modal sosial

merupakan hal yang tidak kalah penting.

Penciptaan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dilakukan oleh

pemerintah ditempuh secara makro melalui pertumbuhan ekonomi yang

Bab 1.Pendahuluan


cukup tinggi, pengendalian inflasi, menekan tingkat pengangguran, dan

memberikan kredit modal pada usaha kecil mikro dan menengah.

Upaya lain yang dilakukan khususnya oleh pemerintah Provinsi

Sulawesi Selatan adalah program pendidikan dan kesehatan gratis.

ReproduksiSosial

Pembangunan Manusia

Kemampuan Pekerja danPetani Pengusaha,

Manajer

Ketenagakerjaan

Pengembangan Riset& Teknologi

Komposisi Output danEkspor

Modal Sosial, LSM dan Organisasi Kemasyarakatan

Pertumbuhan Ekonomi

Institusi dan Pemerintah

Distribusi Sumber Daya Swasta dan Masyarakat

Kebijakan danPengeluaran Pemerintah

PengeluaranPrioritas Sosial

Ketenagakerjaan

Kegiatan dan PengeluaranRumah tangga

Pengeluaran RT untukkebutuhan dasar

Tabungan Dalam Negeri

Tabungan Luar Negeri

Modal Fisik

Hubungan Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: United Nations Development Program (1996)

Bab 1.Pendahuluan


1.2. Maksud dan Tujuan

Tujuan penulisan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2011 Provinsi

Sulawesi Selatan adalah ;

a Memberikan data dan informasi tentang kinerja pembangunan yang

diukur berdasarkan peningkatan kualitas hidup manusia.

b Sebagai sumber informasi dasar dalam penyusunan perencanaan

pembangunan daerah dalam rangka upaya peningkatan kualitas

hidup manusia.

c Dapat dipergunakan sebagai alat evaluasi dan memonitor program

pembangunan yang telah dilakukan, agar prioritas pembangunan

dapat ditentukan.

1.3. Sumber data dan Keterbatasan

a. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam laporan ini adalah yang bersumber

dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan data beberapa instansi

pemerintah yang terkait. Data BPS diperoleh dari hasil Survei

Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB), sedangkan data tentang jumlah sarana/prasarana

pendidikan dan kesehatan diperoleh dari Dinas Pendidikan dan

Dinas Kesehatan pemerintah daerah.

Hasil Susenas merupakan data pokok dalam perhitungan indeks

pembangunan manusia, sedangkan data selain itu digunakan sebagai

data pendukung. Sejak pada tahun 1993, data Susenas menjadi alat

untuk mengkaji dan memantau hasil pembangunan di bidang sosial

Bab 1.Pendahuluan


dan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan manusia hingga

pada tingkat kabupaten/ kota. Variabel-variabel yang terdapat dalam

survei tersebut seperti; kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan,

fertilitas dan keluarga berencana serta konsumsi/ pengeluaran

rumah tangga sebulan.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tata muka

antara pengumpulan data (pencacah) dengan responden. Para

pengumpul data diusahakan berasal dari lokasi survei dan

dikoordinir oleh seorang koordinator statistik kecamatan.

Direkrutnya para pencacah dari lokasi suvei berkaitan dengan

operasional lapangan agar lebih mudah. Hasil pencacahan tersebut

diperiksa oleh Tim pemeriksa lapangan selanjutnya diedit oleh Tim

pengolahan dan dientry. Karena Susenas tersebut adalah hasil survei

maka sebelum dipublikasikan dilakukan estimasi terhadap populasi.

b. Keterbatasan

Hasil Susenas tidak dapat digunakan untuk tingkat yang lebih

rendah dari kabupaten/ kota, misalnya untuk tingkat kecamatan.

Masalah besarnya sampel tersebut juga akan mempengaruhi

beberapa variabel dalam Susenas tersebut harus digunakan secara

bijaksana dan berhati-hati.

1.4. Sistimatika Penyajian

Dalam pelaporan ini akan dibagi beberapa bab/bagian penulisan,

sebagai berikut;

Bab 1.Pendahuluan


Bab I. Pendahuluan; memberikan penjelasan tentang latar bela

kang, tujuan, sumber data dan keterbatasan serta sistematika

penulisan pelaporan.

Bab II. Metodologi; menjelaskan tentang konsep/definisi dan metode

perhitungan.

Bab III. Kondisi Sosial Ekonomi; memberikan informasi keadaan ge

ografi, kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenaga-

kerjaan dan ekonomi wilayah.

Bab IV. Indeks Pembangunan Manusia; menguraikan pencapaian

indeks pembangunan manusia berdasarkan komponen.

Bab V. Kesimpulan dan Saran; memberikan pernyataan hasil-hasil

temuan/diperoleh dalam pelaporan.

Bab VI. Daftar Pustaka; memberikan rujukan bacaan yang berkaitan

dengan indeks pembangunan manusia.

Bab 2 Metodologi


METODOLOGI

2.1. Konsep dan Definisi

Beberapa konsep dan definisi yang akan digunakan dan berkaitan

dengan data Susenas serta Indeks Pembangunan Manusia, adalah

sebagai berikut;

2.1.1. Kependudukan

Konsep “penduduk” adalah mereka yang berada di dalam dan

bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah dan Orang

yang secara hukum berhak tinggal di wilyah tersebut. Sedangkan istilah

“kependudukan” atau Demografi adalah studi ilmiah tentang jumlah,

persebaran dan komposisi penduduk serta bagaimana ketiga faktor

tersebut berubah dari waktu ke waktu. Kependudukan mempelajari

secara sistematis perkembangan, fenomena dan masalah-masalah

penduduk dalam kaitannya dengan situasi sosial di sekitarnya.

Di dalam definisi operasional lapangan BPS digunakan dengan istilah

Anggota Rumah Tangga; yang merupakan semua orang yang biasanya

bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang berada di rumah

tangga pada waktu pencacahan maupun sementara tidak ada. Anggota

rumah tangga yang telah bepergian 6 (enam) bulan atau lebih, dan

anggota rumah tangga yang bepergian kurang dari 6 (enam) bulan tetapi

dengan tujuan pindah/akan meninggalkan rumah 6 (enam) bulan atau

lebih, tidak dianggap sebagai anggota rumah tangga. Orang yang telah

tinggal di rumah tangga 6 (enam) bulan atau lebih atau yang telah

BAB II

Bab 2 Metodologi


tinggal di rumah tangga kurang dari 6 (enam) bulan tetapi berniat

pindah/bertempat tinggal di rumah tangga tersebut 6 (enam) bulan atau

lebih dianggap sebagai anggota rumah tangga.

Konsep/pengertian rumah tangga adalah seorang atau sekelompok

orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus,

dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Umumnya

terdiri dari ibu, bapak, dan anak. Sedangkan bangunan fisik adalah

tempat berlindung yang mempunyai dinding, lantai, dan atap baik tetap

maupun sementara, baik digunakan sebagai tempat tinggal maupun

bukan tempat tinggal. Bangunan sensus adalah sebagian atau seluruh

bangunan fisik yang mempunyai pintu keluar masuk sendiri dan dalam

satu kesatuan penggunaan.

Didalam ilmu kependudukan terdapat tiga komponen penting, yaitu:

kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas) dan perpindahan penduduk

(migrasi). Selain itu, terdapat faktor mobilitas sosial dan faktor tingkat

perkawinan sebagai penunjang dalam kependudukan. Ketiga komponen

dan dua faktor penunjang tersebut merupakan variabel yang digunakan

untuk menjelaskan jumlah, distribusi dan pertumbuhan penduduk. Teori

awal tentang pertumbuhan penduduk yang dikemukakan oleh Malthus

dalam “Essay On The Principle of Population” menyatakan bahwa

penduduk akan selalu bertambah lebih cepat dibandingkan dengan

pertambahan bahan makanan, kecuali terhambat oleh “moral restrains”

seperti misalnya wabah penyakit atau malapetaka.

Bab 2 Metodologi


Selanjutnya, Warren Thompson pada tahun 1929 mengemukakan teori

tentang transisi demografi yang menggambarkan empat proporsi yang

saling berhubungan, yaitu:

1. Jika angka kematian tinggi sebanding dengan angka kelahiran,

maka pertumbuhan penduduk akan sama dengan nol.

2. Jika angka kematian menurun tidak disertai penurunan angka

kelahiran, maka pertumbuhan yang positif dan terus meningkat

3. Jika angka kematian terus turun dan disertai dengan penurunan

angka kelahiran, tetapi tidak sebanding, maka pertumbuhan akan

positif dengan nilai menurun.

4. Jika angka kematian dan angka kelahiran rendah, maka

pertumbuhan semakin berkurang dan akan mencapai nol.

Untuk mendapatkan angka laju petumbuhan penduduk dapat dihitung

dengan beberapa cara yaitu; Rata-rata relatif menyatakan perbandingan

antara jumlah penduduk tahun ke-n dan tahun ke-(n-1), secara matematis

dapat ditulis sebagai berikut.

r=Pn

Pn-1-1 ×100%

Keterangan :r = laju pertumbuhan penduduk tahunan

Pn = jumlah penduduk tahun ke-n (tahun terakhir)Pn-1 = jumlah penduduk tahun ke-(n-1) atau tahun sebelumnya

Perhitungan laju pertumbuhan penduduk untuk dua periode biasanya

dihitung dengan menggunakan rumus geometri atau eksponensial. Dua

Bab 2 Metodologi


periode yang dimaksud adalah dua pelaksanaan sensus penduduk yang

dilakukan dalam 10 tahun sekali, rumusnya dapat ditulis sebagai berikut:

r=Pt

P0

1t

-1 ×100%

Keterangan :r = laju pertumbuhan penduduk tahunanPt = jumlah penduduk tahun akhirP0 = jumlah penduduk tahun awal atau tahun sebelumnyat = periode waktu antara dengan

Angka ini mencerminkan perkembangan atau pertambahan penduduk

dalam kurun waktu tertentu, dan interpretasinya bahwa semakin kecil

angka ini maka semakin mencermikan kesuksesan penanganan/

pengendalian jumlah penduduk.

2.1.2. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan

masyarakat yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup. Untuk

melihat perkembangan pendidikan secara makro dapat dilihat dari

beberapa indikator yaitu rasio murid terhadap guru, jumlah murid

terhadap sekolah, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, angka

buta huruf, angka putus sekolah dan rata-rata lama bersekolah.

a. Rasio murid – Guru merupakan angka yang menggambarkan beban

kerja guru dalam mengajar atau dengan kata lain memperlihatkan

mutu pengajaran/ pengawasan dan perhatian guru di kelas

Bab 2 Metodologi


rmg=#m

#g

Keterangan :rmg = rasio murid terhadap guru#m = jumlah murid#g = jumlah guru

b. Rasio murid – Sekolah merupakan angka yang mencerminkan daya

tampung per sekolah.

rms=#m

#sKeterangan :rmg = rasio murid terhadap sekolah#m = jumlah murid#s = jumlah sekolah

c. Angka Partisipasi Kasar angka yang mencerminkan pemerataan

akses pendidikan dasar dan lanjutan formal atau sederajat dalam

kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Jenjang pendidikan SD/ sederajat

apk.sd=muridsd

pop7-12×100%

Keterangan :apk.sd = angka partisipasi kasar sekolah dasar/ sederajatmuridsd = jumlah murid di sekolah dasarpop7-12 = jumlah penduduk yang berumur 7-12 tahun.

Jenjang pendidikan SLTP/ sederajat

apk.sltp=muridsltp

pop13-15×100%

Bab 2 Metodologi


Keterangan :apk.sltp = angka partisipasi kasar SLTP/ sederajatmuridsltp = jumlah murid di SLTP/ sederajat

pop13-15 = jumlah penduduk yang berumur 13-15 tahun.

Jenjang Pendidikan sekolah menengah

apk.sm=muridsm

pop16-18×100%

Keterangan :apk.sm = angka partisipasi kasar sekolah menengah/ sederajatmuridsm = jumlah murid di sekolah menengah/ sederajatpop16-18 = jumlah penduduk yang berumur 16-18 tahun.

d. Angka Buta Huruf adalah angka yang memberikan informasi tentang

kemajuan pendidikan suatu bangsa/ daerah, serta adanya pemerataan

kesempatan untuk memperoleh pendidikan.

abk=tbbt15

pop15+×100%

Keterangan:abk = angka buta huruf orang dewasatbbt15 = jumlah penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis

berumur 15 tahun ke ataspop15+ = jumlah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas.

e. Angka Putus Sekolah menggambarkan kemampuan penduduk usia

bersekolah pada jenjang pendidikan pada SD, SLTP, SM dalam

menyelesaikan pendidikannya.

Bab 2 Metodologi


Jenjang pendidikan SD/ sederajat

aps.sd=pts7-12

sek7-12+tdsek7-12×100%

Keterangan :aps.sd = angka putus sekolah di sekolah dasar/ sederajatpts7-12 = jumlah penduduk berumur 7-12 tahun yang putus sekolah di SDsek7-12 = jumlah penduduk yang berumur 7-12 tahun.yang masih

bersekolah di SDtdsek7-12 = jumlah penduduk yang berumur 7-12 tahun.yang tidak sekolah

lagi di SD

Jenjang pendidikan SLTP/ sederajat

aps.sltp=pts13-15

sek13-15+tdsek13-15×100%

Keterangan :aps.sltp = angka putus sekolah di SLTP/sdeerajatpts7-12 = jumlah penduduk berumur13-15 tahun yang putus sekolah di

SLTPsek7-12 = jumlah penduduk yang berumur 13-15 tahun.yang masih

bersekolah di SLTPtdsek7-12 = jumlah penduduk yang berumur 13-15 tahun.yang tidak sekolah

lagi di SLTP

Jenjang pendidikan SM/sederajat

aps.sm=pts16-18

sek16-18+tdsek16-18×100%

Keterangan :aps.sltp = angka putus sekolah di SM/sdeerajatpts7-12 = jumlah penduduk berumur16-18 tahun yang putus sekolah di

SM= jumlah penduduk yang berumur 16-18 tahun.yang masih

bersekolah di SMt = jumlah penduduk yang berumur 16-18 tahun.yang tidak sekolah

lagi di SM

Bab 2 Metodologi


f. Rata-rata lama Bersekolah menggambarkan tingkat pencapaian

setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah, semakin tinggi angka

lama bersekolah maka semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah

dicapai.

xls=popsek

i

popi

n

i=1

Keteraangan :xls = rata-rata lama sekolah

= jumlah tahun bersekolah pendudukpop = jumlah penduduk

2.1.3. Kesehatan

Terdapat beberapa indikator makro yang dapat menggambarkan kondisi

kesehatan masyarakat antara lain; rasio tenaga kesehatan, rasio sarana

kesehatan, dan rata-rata lama anak balita mendapat air susu ibu. Masing-

masing indikator tersebut menggambarkan tentang kemampuan atau

keberadaan tenaga kesehatan dan sarana kesehatan serta kondisi gizi anak

balita.

a. Rasio tenaga kesehatan per 10.000 penduduk

nakes=dok+bid+param

pop×10.000

Keterangan :nakes = Rasio tenaga kesehatandok = Jumlah dokbid = jumlah bidanparam = jumlah paramedic/perawatpop = jumlah penduduk

Bab 2 Metodologi


b. Rasio Sarana Kesehatan per 10.000 penduduk

Sarkes=rs+puskesmas

pop×10.000

Keterangan :Sarkes = Rasio sarana kesehatanrs = Jumlah rumah sakitpuskesmas = jumlah bidanpop = jumlah penduduk

2.1.4. Ketenagakerjaan

Dalam ketenagakerjaan dikenal dengan beberapa istilah yang sering

dipergunakan antara lain adalah angkatan kerja, bekerja dan pengangguran

serta penduduk usia kerja. Untuk keseragaman pemahaman BPS memberi

konsep dari masing-masing istilah di atas sebagai berikut.

a. Penduduk Usia Kerja adalah setiap penduduk yang berumur 10 tahun

ke atas yang mencakup mereka yang bekerja, mencari pekerjaan,

sekolah dan mengurus rumah tangga serta kegiatan lainnya.

b. Angkatan kerja adalah mereka yang melakukan kegiatan bekerja dan

mencari pekerjaan.

c. Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud

memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan

paling sedikit selama satu jam dalam seminggu. Satu jam disini adalah

melakukan kegiatan secara berturut-turut dan tidak terputus.

d. Mencari pekerjaan adalah kegiatan dari mereka yang berusaha

mendapatkan pekerjaan dalam waktu tidak terbatas dan dalam referensi

waktu survei masih berusaha/ menunggu jawaban hasil lamaran.

Bab 2 Metodologi


e. Pengangguran adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan.

f. Setengah Pengangguran adalah mereka yang bekerja akan tetapi

mempunyai jam kerja kurang dari 35 jam dalam seminggu.

g. Tingkat partisipasi angkatan kerja

tpak=ak

puk×100

Keterangan :tpak = Tingkat partisipasi angkatan kerjaak = Jumlah angkatan kerjapuk = jumlah penduduk usia kerja

h. Tingkat pengangguran terbuka

tpt=ck

ak×100

Keterangan :tpt = Tingkat pengangguran terbukack = Jumlah pencari kerjaak = jumlah angkatan kerja

2.1.5. Produk Domestik Regional Bruto

Produk domestik regional bruto (PDRB) adalah seluruh nilai barang dan

jasa yang ditimbulkan oleh faktor-faktor produksi (buruh, kewiraswastaan,

modal, dan barang modal) di suatu wilayah tanpa memperhatikan

pemilikan faktor-faktor produksi itu. Jadi PDRB merupakan penjumlahan

dari seluruh nilai tambah bruto dari setiap sektor kegiatan dalam suatu

periode tertentu di suatu wilayah.

pdrb= ntbi

9

i=1

Keterangan :pdrb = produk domestik regional brutontbi = nilai tambah bruto sektor ke-ii = sektor kegiatan usaha ke-i, = 1,2, … 9

Bab 2 Metodologi


a. Nilai tambah bruto adalah nilai manfaat suatu barang dan jasa yang

dihasilkan oleh suatu kegiatan ekonomi atau secara sederhana adalah

nilai produksi/ output dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan

untuk menghasil produksi/ output (biaya antara).

b. Nilai produksi/ output adalah penilaian atas barang dan jasa yang

dihasilkan oleh suatu kegiatan ekonomi. Biaya antara adalah biaya

yang dikeluarkan dalam proses penciptaan barang dan jasa dalam

suatu periode produksi.

c. Penilaian barang dan jasa dilakukan dengan menggunakan harga

konstan tahun 2000 dan tahun berjalan. Atas dasar harga berlaku

adalah penilaian suatu barang dan jasa pada saat terjadinya transaksi

atau current price dan dinilai dalam Rupiah. Atas dasar harga

konstan adalah penilaian suatu barang dan jasa dengan suatu harga

yang tetap. Dalam hal ini, penilaian dilakukan dengan harga barang

dan jasa pada tahun 2000.

ntbi=Oi-bai

Keterangan :ntb = nilai tambah brutoO = produksi/output barang dan jasaba = Biaya antarai = sektor kegiatan usaha ke-i, = 1,2, … 9

d. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kuantum produksi

barang dan jasa dalam suatu periode tertentu (dinilai dalam harga

konstan).

Bab 2 Metodologi


reko=pdrbk

n

pdrbkn-1

×100% -100%

Keterangan :reko = pertumbuhan ekonomipdrbk

n = pdrb atas dasar harga konstan tahun ke-n

pdrbkn = pdrb atas dasar harga konstan tahun ke- − 1

e. PDRB per kapita adalah nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk

pertengahan tahun.

pdrb.kapita=pdrb

popmed

Keterangan :Pdrb,kapita = pdrb per kapitapdrb = produk domestik regional brutopopmed = jumlah penduduk pertengahan tahun

2.2. Metode Perhitungan

Untuk memperoleh angka indeks pembangunan manusia dibutuhkan

beberapa proses pengolahan dan perhitungan, secara sederhana dapat

dijelaskan sebagai berikut:

2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM dihitung secara sederhana dari rata-rata antara indeks harapan hidup,

indeks pendidikan, dan indeks daya beli “Purchasing Power Parity” atau

PPP. Secara matematik dapat ditulis sebagai berikut;

1003

321 xxxx

IPM

Keterangan :IPM = Indeks Pembangunan ManusiaX1 = Indeks harapan hidupX2 = Indeks pendidikanX3 = Indeks daya beli

Bab 2 Metodologi


Untuk menghitung nilai dari masing-masing indeks pembentuk IPM, UNDP

telah menetapkan batas bawah dan batas atas yang terus berkembang dari

waktu ke waktu. Pada tahun 1990, batas diperoleh dari hasil observasi,

sedangkan pada tahun 1994 menggunakan suatu nilai batas tertentu. Pada

tahun 2009, batas yang digunakan adalah:

Batas bawah angka harapan hidup adalah 25 tahun dan batas atasnya 85

tahun.

Indeks rata-rata lama sekolah nilainya antara 0 sampai dengan 100

persen

Indeks melek huruf memiliki batas bawah 0 persen dan batas atas 100

persen.

Umur Panjangdan Sehat

Pengetahuan Kehidupanyang Layak

AngkaHaparanHidupSaat Lahir

AngkaMelekHuruf

RataanLamaSekolah

PengeluaranPerkapita Rill

Indeks HarapanHidup

IndeksPendidikan

IndeksPendapatan

IPM

DIMENSI :

INDIKATOR :

INDEKSDIMENSI :

Skema, menjelaskan dimensi, indikator, dan indeks dimensi dalampengukuran/ perhitungan Indeks Pembangunan Manusia.

Bab 2 Metodologi


PDB per kapita menggunakan nilai minimal 100 US$ dan maksimal

40000 US$.

a. Indeks Harapan Hidup, dihitung berdasarkan angka harapan hidup

sejak seseorang dilahirkan dengan mempertimbangkan angka harapan

hidup terendah dan tertinggi (UNDP). Secara matematik dapat ditulis

sebagai berikut:

x1=ahh-25

85-25×100

Angka Harapan Hidup, dapat dilakukan/ diperoleh melalui suatu paket

program Mortpaklite dengan meng-input data hasil susenas rata-rata

jumlah anak yang dilahirkan hidup dan rata-rata jumlah anak yang

masih hidup hingga referensi survei per wanita yang berumur 15-49

tahun (kelompok umur lima tahunan). Hasil dari Mortpaklite tersebut

tersaji beberapa metode pendekatan, metode yang sesuai dengan

keadaan fertilitas/ mortalitas di Indonesia adalah model West Coale-

demeny Trussell equations. Kemudian, untuk mendapatkan hasil angka

harapan hidup yang lebih baik dirata-ratakan pada kelompok umur 20-

35 tahun, demikian pula dengan waktu rujukan “reference date of life

expectancy at birth”.

Rumus untuk memperoleh rata-rata anak yang dilahirkan hidup

(children ever born), sebagai berikut:

Ralh=∑ alhi

7i=1

∑ wi7i=1

Keterangan :X1 = Indeks harapan hidupahh = angka harapan hidup25 = nilai terendah85 = nilai tertinggi

Bab 2 Metodologi


Rumus untuk memperoleh rata-rata anak yang masih hidup (children

surviving), sebagai berikut:

Ramsh=∑ amshi

7i=1

∑ wi7i=1

b. Indeks Pendidikan, dihitung berdasarkan dua komponen yaitu indeks

melek huruf dan indeks rata-rata lama bersekolah (baca: konsep/

definisi), yang masing-masing besarnya proporsi dua banding satu.

Rumus untuk mendapatkan angka tersebut, sebagai berikut:

x2=2x2.1-x2.2

3×100

Indeks Melek Huruf, diperoleh dengan cara membandingkan

angka melek huruf hasil perhitungan di suatu daerah tertentu

dengan standar UNDP. Rumusnya sebagai berikut:

x2.1=amh-0

100-0×100

Keterangan :X2 = Indeks pendidikanX2.1 = Indeks melek hurufX2.2 = Indeks rata-rata lama sekolah

Keterangan :Ralh = rata-rata anak lahir hidupalh = anak lahir hidup menurut kelompok umur ibu ke-iw = wanita menurut kelompok umur ke-ii = kelompok umur 15-19; 20-24; 25-29;30-34;35-39;40-44;45-49

Keterangan :Ramsh = rata-rata anak yang masih hidupamsh = anak yang masih hidup menurut kelompok umur ibu ke-iw = wanita menurut kelompok umur ke-ii = kelompok umur 15-19; 20-24; 25-29;30-34;35-39;40-44;45-49

Keterangan :X2.1 = Indeks melek hurufamh = angka melek huruf0 = angka melek huruf terendah100 = angka melek huruf tertinggi

Bab 2 Metodologi


Indeks Rata-rata lama bersekolah, cara memperolehnya mirip

dengan indeks melek huruf, rumusnya sebagai berikut:

x2.2=rls-0

15-0×100

Sebelum perhitungan di atas, dalam pengolahan data susenas, pada

keterangan pendidikan diperlukan skor/ konversi tingkat pendidikan

tertinggi yang ditamatkan seseorang, sebagai berikut:

Pendidikan tertinggi yangditamatkan

Konversi(Tahun)

Pendidikan tertinggi yangditamatkan

Konversi(Tahun)

1. Tidak pernah sekolah 0 6. Diploma II 14

2. Sekolah Dasar 6 7. Akademi/Diploma III 15

3. SLTP 9 8. Diploma IV/Sarjana 16

4. SLTA/SMU 12 9. Magister (S2) 18

5. Diploma I 13 10. Doktor (S3) 21

c. Indeks Daya Beli, “Purchasing Power Parity” (PPP) diharapkan

sebagai proxy terhadap kehidupan layak bagi penduduk. Di berbagai

negara menggunakan angka pendapatan per kapita sebagai proxy

tersebut, akan tetapi di Indonesia belum dapat mempublikasikan angka

pendapatan per kapita pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota secara

berkala. Hal tersebut berkaitan dengan keterbatasan data. Data yang

Keterangan :X2.2 = Indeks rata-rata lama sekolahrls = rata –rata lama bersekolah0 = angka melek huruf terendah15 = angka melek huruf tertinggi

Bab 2 Metodologi


dapat dipublikasikan pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota adalah

pendapatan regional per kapita. Dimana kedua indikator tersebut sangat

berbeda, dan perbedaan kedua indikator itu tidak dijelaskan dalam

bahasan ini. Di Indonesia untuk memperoleh tingkat daya beli

digunakan suatu paket komoditas yang terdiri dari 27 komoditas yang

diperoleh dari Susenas pada keterangan Pengeluaran Rumah Tangga.

Rumus Indeks Daya Beli (PPP) adalah sebagai berikut:

x3=pppk-360

732.72-300×100

Untuk memperoleh nilai , dihitung melalui beberapa tahapan

seperti yang dijelaskan dibawah ini:

Mempersiapkan data yang terdiri dari 3 komponen, yaitu:

1. Pengeluaran rumah tangga untuk 27 komoditas dalam volume

(berat/ unit/ butir dsb) dan rupiah.

2. Indeks harga konsumen (IHK); adalah angka yang menggam-

barkan perubahan secara umum harga-harga pada waktu dan

daerah tertentu. Perubahan IHK dari waktu ke waktu

mencermikan terjadi inflasi atau deflasi.

3. Jumlah penduduk.

Proses Perhitungan dengan aturan sebagai berikut:

Keterangan :X3 = Indeks daya belippp k = paritas daya beli hasil koreksi (rumus: Atkinson)360 = perkiraan ppp maksimum hingga tahun 2018300 = perkiraan garis kemiskinan (metode baru)732.72 = nilai maksimum ppp

Bab 2 Metodologi


1. Pengeluaran per kapita adalah jumlah pengeluaran rumah tangga

dibagi dengan jumlah penduduk (Y1).

2. Pengeluaran per kapita riil adalah pengeluaran per kapita

dikalikan dengan angka IHK (Y2).

3. Menghitung PPP

ppp=∑E(i,j)

∑P(i,j)Q(i,j)

4. Pengeluaran per kapita riil dibagi dengan ppp, untuk menda-

patkan kekuatan daya beli per kabupaten/ kota berdasarkan

paket komoditas, (Y3).

5. Kekuatan daya beli (Y3) perlu dilakukan penyesuaian dengan

formula Atkinson :

Katerangan :E(i,j) = pengeluaran untuk komoditi ke-j di kab/kota ke-iP(i,j) = harga komoditi ke-j di Jakarta SelatanQ(i,j) = volume komoditi ke-j (unit) yang dikonsumsi di kab/kota

Catatan :Bahwa harga standar untuk se Indonesia adalah Jakarta Selatan,

yang berdasarkan 27 komoditi

pppk = C(i) jika C(i) Z= Z + 2(C(i) - Z)(1/2) jika Z < C(i) 2 Z= Z+ 2(C(i) - Z)(1/2) + 3(C(i) - 2Z)(1/3) jika 2 Z’< C(i) 3Z= Z + 2(C(i) - Z)(1/2) + 3(C(i) - 2Z)(1/3) + 4(C(i) - 3Z)(1/4) jika 3 Z y’ < C(i) 4Z...

dst.

Keterangan :C(i) = PPP dari nilai riil pengeluaran per kapitaZ = batas tingkat pengeluaran ditetapkan secara arbiter Rp 1 500 per kapita hari.

Bab 2 Metodologi


Daftar Paket Komoditi yang dipergunakan dalam perhitungan PPP

d. Reduksi Shortfall, Mengukur keberhasilan dipandang dari jarak antara

yang dicapai terhadap kondisi ideal (IPM=100). Nilai reduksi shortfall

yang lebih besar menandakan peningkatan IPM yang lebih cepat.

Progress dalam IPM dapat dilihat dari dua prespektif, yang pertama

adalah apa yang telah dicapai dan yang kedua adalah shortfalls secara

kontinyu dari target yang diinginkan. Dua hal tersebut dapat dipandang

sebagai satu konsep, dimana progress IPM adalah meningkatkan

pencapaian dan memperkecil shortfalls. Perbedaan mendasar antar

1 Beras Lokal kg 7.25

2 Tepung Terigu kg 0.10

3 Ketela Pohon kg 0.22

4 Ikan Tongkol/Tuna/ Cakalang kg 0.50

5 Ikan Teri ons 0.32

6 Daging Sapi kg 0.78

7 Daging Ayam kg 0.65

8 Telur Ayam butir 1.48

9 Susu Kental Manis 397 gr 0.48

10 Bayam kg 0.30

11 Kacang Panjang kg 0.32

12 Kacang Tanah kg 0.22

13 Tempe kg 0.79

14 Jeruk kg 0.39

15 Pepaya kg 0.18

16 Kelapa buitr 0.56

17 Gula Pasir ons 1.61

18 Kopi Bubuk/ Instan ons 0.60

19 Garam ons 0.15

20 Merica/ Lada ons 0.13

21 Mie Instant 80 gr 0.79

22 Rokok Kretek Filter 10 btg 2.86

23 Listrik kwh 2.06

24 Air Minum m3 0.46

25 Bensin ltr 1.02

26 Minyak Tanah ltr 1.74

27 Sewa Rumah unit 11.56

xx 37.52Jumlah

Proporsi thdp Total

KonsumsiSatuanJenis KomoditiNo

Bab 2 Metodologi


keduanya adalah: kekecewaan dan penolakan terhadap suatu

pencapaian IPM didasari pada keyakinan bahwa seharusnya mereka

dapat mencapai kinerja yang lebih. Tingkat keyakinan ini diwujudkan

dalam suatu kisaran nilai shortfalls yang masuk akal dan dapat diterima.

Nilai shortfalls menunjukkan tingkat kesulitan dalam pencapaian IPM

dan seberapa besar tantangan kedepan.

shortfall=ipmi-ipmi-1

100-ipmi-1×100%

1n

Keterangan :Ipm = Indeks Pembangunan Manusiat = tahun pada t (tahun terakhir/ sekarang)t = tahun pada t-1 (tahun awal/ sebelumnya)n = periode waktu pada t-1 dan t100 = konstanta, pencapaian kondisi ideal ipm

Bab 3 Kondisi Sosial Ekonomi


KONDISI SOSIAL EKONOMI

Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 21 kabupaten dan 3 kota,

kabupaten yang terakhir ini adalah Kabupaten Toraja Utara yang merupakan

pemekaran dari Kabupaten Toraja. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan

daerah yang relatif lebih maju dibanding dengan provinsi lainnya di

Kawasan Timur Indonesia sehingga terkenal dengan sebutan Pintu Gerbang

Indonesia Timur. Sejak tahun 1960, pemerintah telah memprioritaskan

sektor pertanian sebagai sektor penggerak utama pertumbuhan ekonomi

Sulawesi Selatan. Dalam periode 1960 hingga sekarang sektor pertanian

memberikan sumbangan terbesar terhadap perekonomian, namun tidak

dipungkiri kecenderungan besarnya sumbangan sektor ini semakin menurun

setiap tahunnya.

BAB III



Grafik 3.1 Jumlah Penduduk Sulawesi Selatan, 2007-2011 (jiwa)

3.1. Kependudukan

Pada tahun 2007 jumlah penduduk Sulawesi Selatan berdasarkan

DAU tercatat sebesar 7.700.255 jiwa, dan pada tahun 2011 penduduk

Sulawesi Selatan telah mencapai 8.115.638 jiwa. Perkembangan jumlah

penduduk selama tahun 2007 sampai dengan 2011 dapat dilihat pada

Grafik 3.1. Selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2007 sampai

dengan 2011 jumlah penduduk meningkat rata-rata sekitar 83 ribu jiwa

per tahun atau tumbuh sebesar 1,35 persen per tahun (dihitung dengan

menggunakan geometrik).

Pertumbuhan penduduk yang relatif besar terjadi di daerah perkotaan

beserta kabupaten disekitarnya. Hal ini adalah wajar, karena kegiatan

ekonomi masyarakat berpusat di daerah perkotaan. Selain itu,



pertumbuhan penduduk di Kabupaten Luwu Timur juga relatif tinggi,

sebagai akibat adanya PT. Inco di kabupaten ini.

Selama kurun waktu lima tahun, mulai dari tahun 2007 sampai

dengan 2011 penduduk Kota Makassar bertambah sebesar 116.897

jiwa. Pertambahan ini merupakan yang paling besar di Sulawesi

Selatan. Pertambahan penduduk yang juga relatif besar terjadi di

Kabupaten Gowa yang merupakan kabupaten yang berbatasan langsung

dengan kota Makassar. Sedangkan daerah yang jumlah penduduknya

justru berkurang dalam kurun waktu tersebut adalah Kabupaten:

Soppeng dan Luwu Utara. Kabupaten Soppeng merupakan kabupaten

dengan kegiatan ekonomi yang relatif lambat dibanding kabupaten-

kabupaten yang lain. Sedangkan menurunnya penduduk Kabupaten

Luwu Utara diduga karena mobilitas penduduk ke Kota Palopo dan

Luwu Timur yang lebih berpotensi secara ekonomi.

Daerah yang mengalami pertumbuhan cukup pesat dapat disebabkan

oleh beberapa faktor harapan, antara lain faktor kesempatan kerja yang

lebih luas, melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, sejumlah fasilitas

yang lebih memadai khususnya di daerah perkotaan dan berbagai faktor

daya tarik lainnya. Selain masalah pertumbuhan penduduk yang

dipandang masih relatif tinggi dan juga belum meratanya jumlah

penduduk. Penduduk di daerah perkotaan biasanya lebih padat

dibanding daerah pedesaan, hal ini berkaitan dengan sejumlah fasilitas

yang rata-rata terdapat di daerah perkotaan sehingga merupakan daya

tarik tersendiri bagi penduduk untuk tinggal di perkotaan. Kepadatan



penduduk di Kabupaten di Sulawesi Selatan adalah antara 34 sampai

dengan 462 jiwa per kilometer persegi, sedangkan kepadatan penduduk

di daerah Kota mencapai 585 sampai dengan 7.341 jiwa per kilometer

persegi.

Kepadatan penduduk Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu

2007 hingga 2011 nampak terus bertambah, yaitu dari 169 jiwa

kilometer persegi menjadi 178 pada tahun 2011. Apabila dilihat

menurut kabupaten/kota maka wilayah terpadat penduduknya adalah

Kota Makassar, Pare-pare dan Palopo yang masing-masing sebesar

7.341, 1.233 dan 585 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan selain

ketiga kota tersebut terlihat pula kabupaten yang tergolong padat

penduduknya berada di wilayah sebelah Selatan Provinsi Sulawesi

Selatan yaitu: Kabupaten Takalar, Bantaeng, Jeneponto, Bulukumba

dan Gowa. Kabupaten-Kabupaten tersebut merupakan daerah dengan

luas wilayah yang relatif kecil dibandingkan Kabupaten-kabupaten

yang berada di wilayah sebelah Utara Provinsi Sulawesi selatan,

sehingga walaupun jumlah penduduk tidak terlalu besar, tetapi

kepadatan penduduk per kilometer persegi tergolong besar.



Kabupaten/ Kota 2007 2008 2009 2010 2011

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

01. Selayar 117.860 119.811 121.749 122.055 123,283

02. Bulukumba 386.239 390.543 394.746 394.560 398,531

03. Bantaeng 171.468 172.849 174.176 176.699 178,477

04. Jeneponto 330.379 332.334 334.175 342.700 346,149

05. Takalar 252.270 255.154 257.974 269.603 272,316

06. Gowa 594.423 605.876 617.317 652.941 659,512

07. Sinjai 223.522 225.943 228.304 228.879 231,182

08. Maros 299.662 303.211 306.687 319.002 322,212

09. Pangkep 291.506 295.137 298.701 305.737 308,814

10. Barru 160.428 161.732 162.985 165.983 167,653

11. Bone 699.474 705.717 711.748 717.682 724,905

12. Soppeng 228.181 229.502 230.744 223.826 226,079

13. Wajo 375.833 378.512 381.066 385.109 388,985

14. Sidrap 248.769 250.666 252.483 271.911 274,648

15. Pinrang 342.852 346.988 351.042 351.118 354,652

16. Enrekang 185.527 188.070 190.576 190.248 192,163

17. Luwu 320.205 324.229 328.180 332.482 335,828

18. Tator 452.663 234.534 240.249 221.081 223,306

19. Luwu Utara 305.468 313.674 321.979 287.472 290,365

20. Luwu Timur 224.383 230.821 237.354 243.069 245,515

21. Toraja Utara * 226.478 229.090 216.762 218,943

22. Makassar 1.235.239 1.253.656 1.271.870 1.338.663 1,352,136

23. Pare-Pare 116.309 117.591 118.842 129.262 130,563

24. Palopo 137.595 141.996 146.482 147.932 149,421

Provinsi 7.700.255 7.805.024 7.908.519 8.034.776 8,115,638

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Keterangan : * = belum terbentuk Kabupaten

Penduduk Kab Toraja, Termasuk Kab Toraja Utara

Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2007-2011(dalam Jiwa)



Kabupaten/ KotaRata-rata

2006 - 2010Rata-rata

2007 - 2011

(1) (2) (3)

01. Selayar 1.33 1.02

02. Bulukumba 0.84 1.68

03. Bantaeng 0.89 2.40

04. Jeneponto 0.94 0.79

05. Takalar 1.77 1.61

06. Gowa 2.65 1.31

07. Sinjai 0.87 1.04

08. Maros 1.71 0.80

09. Pangkep 1.42 -0.09

10. Barru 0.97 0.79

11. Bone 0.84 2.19

12. Soppeng -0.18 0.82

13. Wajo 0.74 0.88

14. Sidrap 2.10 1.11

15. Pinrang 0.92 -10.28

16. Enrekang 1.02 -1.09

17. Luwu 1.22 2.30

18. Tator -10.05

19. Luwu Utara -0.60 2.03

20. Luwu Timur 2.73 2.59

21. Toraja Utara 2.21

22. Makassar 2.20

23. Pare-Pare 2.59 1.02

24. Palopo 2.71 1.681.33 2.40

Provinsi 1.66 1.57



Kab. Tator Utara, masih tergabung dengan Kab. Tator

Tabel 3.2. Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/ KotaTahun 2006-2011



Kabupaten/ Kota 2007 2008 2009 2010 2011 Rata-rata

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

01. Selayar 106 133 135 135 136 134

02. Bulukumba 335 338 342 342 345 340

03. Bantaeng 433 437 440 446 451 441

04. Jeneponto 366 368 370 379 383 373

05. Takalar 445 450 455 476 481 462

06. Gowa 316 322 328 347 350 332

07. Sinjai 273 276 278 279 282 278

08. Maros 185 187 189 197 199 192

09. Pangkep 262 265 269 275 278 270

10. Barru 137 138 139 141 143 139

11. Bone 153 155 156 157 159 156

12. Soppeng 168 169 170 165 166 167

13. Wajo 150 151 152 154 155 152

14. Sidrap 132 133 134 144 146 138

15. Pinrang 175 177 179 179 181 178

16. Enrekang 104 105 107 107 108 106

17. Luwu 107 108 109 111 112 109

18. Tator 141 110 113 104 109 134

19. Luwu Utara 41 42 43 38 39 40

20. Luwu Timur 32 33 34 35 35 34

21. Toraja Utara * * 213 201 190 194

22. Makassar 7.028 7.132 7.236 7616 7693 7341

23. Pare-Pare 1.171 1.184 1.196 1301 1314 1233

24. Palopo 887 574 592 598 604 585

Provinsi 169 171 174 177 178 174



Tabel.3.3. Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/KotaTahun 2007-2011 (Jiwa Per Kilometer Persegi)



3.2.Bidang Kesehatan

Aspek penting dalam kesejahteraan penduduk adalah kualitas fisik

penduduknya, hal ini dapat digambarkan oleh beberapa indikator

kesehatan. Terdapat beberapa indikator yang dapat dipergunakan untuk

mencerminkan secara umum tentang kesehatan penduduk, antara lain

adanya ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan. Ketersediaan

fasilitas dan tenaga kesehatan mencerminkan secara kasar/ umum

tentang bagaimana kesehatan penduduk sekaligus dapat juga

mencerminkan tentang bagaimana pelayanan

kesehatan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam usaha

menyehatkan masyarakatnya.

a). Fasilitas Kesehatan

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan status

kesehatan penduduk, ketersediaan serta keterjangkauan fasilitas dan

sarana kesehatan merupakan salah satu faktor yang penting.

Ketersediaan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas

dalam pelayanan kesehatan penduduk menjadi suatu keharusan.

Pada umumnya di daerah perkotaan tersedia rumah sakit dan juga

puskesmas, sedangkan di daerah pedesaan umumnya hanya terdapat

puskesmas (termasuk puskesmas pembantu atau puskesmas

keliling). Fasilitas kesehatan yang dimaksudkan dalam bab ini

adalah banyaknya rumah sakit dan puskesmas termasuk puskesmas

pembantu atau puskesmas keliling.



Keterbandingan ketersediaan fasilitas kesehatan dengan jumlah

penduduk dirasakan masih belum optimal. Pada tahun 2007 terdapat

sekitar 2,65 fasilitas kesehatan dalam 10.000 penduduk, angka

tersebut meningkat terus hingga pada tahun 2008 sekitar 2,74 tetapi

pada tahun 2009 fasilitas kesehatan turun menjadi 2,56 dan pada

tahun 2010 nilainya kembali turun menjadi 2,54 tetapi pada tahun

2011 naik tajam menjadi 2,71. Secara rata-rata angka rasio tersebut

sebesar 2,64 selama kurun waktu 2007 hingga 2011.

b). Tenaga Kesehatan

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa ketersediaan fasilitas

kesehatan dapat memberikan gambaran tentang kesehatan

masyarakat. Indikator lain yang juga memberikan gambaran yang

serupa akan tetapi dilihat dari ketersediaan personil atau tenaga

Grafik 3.2. Jumlah Fasilitas Kesehatan per 10.000 pendudukProvinsi Sulawesi Selatan



kesehatan. Diharapkan ketersediaan tenaga kesehatan yang cukup

bagi masyarakat dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Dalam periode tahun 2007–2011, jumlah tenaga kesehatan

terlihat cenderung meningkat, walaupun terdapat adanya fluktuasi

dalam selang waktu pada periode tersebut. Rasio tenaga kesehatan

per 10.000 penduduk dapat menggambarkan hal tersebut, yaitu pada

tahun 2007 rasionya sebesar 13,4 dan meningkat menjadi 16,30 pada

tahun 2011. Keterbandingan jumlah dokter dengan jumlah fasilitas

kesehatan mencerminkan apakah dalam setiap rumah sakit dan

puskesmas terdapat atau tersedia tenaga dokter. Dalam periode

2007–2011, rata-rata terdapat lebih dari 1 orang dokter pada setiap

fasilitas kesehatan dan kecenderungannya terus meningkat.

Grafik.3.3. Fasilitas dan Tenaga Kesehatan (per 10.000 penduduk)Provinsi Sulawesi Selatan



Kabupaten/ Kota 2007 2008 2009 2010 2011Rata-rata

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

01. Kep. Selayar 6,69 8,27 7,15 7,21 7,62 7,39

02. Bulukumba 2,54 2,49 0,43 0,46 2,43 1,67

03. Bantaeng 2,81 4,37 2,70 2,66 2,69 3,05

04. Jeneponto 2,57 2,78 2,69 2,63 2,72 2,68

05. Takalar 3,94 3,21 2,87 2,74 2,75 3,10

06. Gowa 2,53 2,67 2,75 2,59 2,52 2,61

07. Sinjai 3,56 4,33 4,12 4,15 4,11 4,05

08. Maros 2,35 2,10 0,52 0,47 1,89 1,47

09. Pangkep 3,11 3,67 3,31 3,27 3,30 3,33

10. Barru 3,27 3,24 3,37 3,31 3,52 3,34

11. Bone 1,96 2,15 2,12 2,12 2,11 2,09

12. Soppeng 3,47 3,79 3,47 3,57 3,54 3,57

13. Wajo 2,80 2,59 2,62 2,60 2,75 2,67

14. Sidrap 2,67 2,77 2,85 2,65 2,69 2,73

15. Pinrang 2,36 2,33 2,34 2,36 2,45 2,37

16. Enrekang 4,30 4,69 5,09 5,10 5,20 4,88

17. Luwu 4,17 4,29 4,45 4,39 4,38 4,34

18. Tator 2,82 2,81 4,83 5,25 3,31 3,80

19. Luwu Utara 3,46 2,94 2,70 3,06 3,00 3,03

20. Luwu Timur 3,83 2,97 3,03 3,00 3,83 3,33

21. Toraja Utara * * 3,62 3,28 2,97 3,29

22. Makassar 0,88 1,09 6,59 1,06 1,11 2,15

23. Pare-Pare 3,14 3,00 0,21 2,17 2,60 2,22

24. Palopo 3,22 2,98 3,70 3,04 3,75 3,34

Provinsi 2,65 2,74 2,56 2,54 2,71 2,64

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi SelatanCatatan : Fasilitas Kesehatan = Rumah Sakit + PuskesmasKeterangan : Puskesmas; termasuk Puskesmas Pembantu dan Keliling

Tabel 3.1. Rasio Fasilitas Kesehatan Per 10.000 penduduk ProvinsiSulawesi Selatan




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

01. Selayar 18,4 16,2 21,8 21,71 23,20 20,3

02. Bulukumba 10,8 8,5 11,0 10,97 11,14 10,5

03. Bantaeng 10,5 10,1 10,6 10,47 14,06 11,2

04. Jeneponto 8,3 8,2 9,2 8,99 8,84 8,7

05. Takalar 12,0 11,7 16,7 15,99 14,06 14,1

06. Gowa 8,1 8,2 8,9 8,41 8,58 8,4

07. Sinjai 14,3 13,8 17,3 17,30 17,30 16,0

08. Maros 12,7 12,5 11,1 10,66 12,07 11,8

09. Pangkep 17,7 8,1 18,9 18,51 16,09 15,9

10. Barru 18,5 18,1 17,3 16,99 21,00 18,4

11. Bone 3,8 5,1 6,7 6,62 6,79 5,8

12. Soppeng 11,0 11,0 11,8 12,20 17,83 12,8

13. Wajo 11,0 10,7 12,1 11,97 11,98 11,6

14. Sidrap 13,2 12,9 15,4 14,31 19,01 15,0

15. Pinrang 12,1 11,7 8,9 8,91 12,77 10,9

16. Enrekang 13,7 15,3 15,8 15,87 20,87 16,3

17. Luwu 17,6 16,8 14,2 14,05 15,13 15,6

18. Tator 16,1 15,4 13,7 14,93 23,11 16,6

19. Luwu Utara 12,6 14,0 14,0 15,72 17,32 14,7

20. Luwu Timur 13,5 13,1 18,7 18,27 19,84 16,7

21. Toraja Utara * * 18,8 12,69 19,55 17,0

22. Makassar 17,3 28,1 188,5 32,26 21,49 57,5

23. Pare-Pare 42,3 41,4 4,4 42,86 41,13 34,4

24. Palopo 35,1 27,5 35,5 28,53 28,71 31,1

Provinsi 13,4 14,7 11,5 16,47 16,30 14,5


Keterangan : Tenaga Kesahatan : Dokter, Bidan/ Perawat dan Paramedis

Tabel 3.2. Rasio Tenaga Kesehatan Per 10.000 penduduk ProvinsiSulawesi Selatan




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

01. Selayar 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4

02. Bulukumba 0,9 0,9 3,6 3,4 0,7 1,9

03. Bantaeng 0,7 1,1 0,8 0,8 0,9 0,9

04. Jeneponto 1,0 1,1 0,4 0,4 0,5 0,7

05. Takalar 0,4 0,3 3,0 3,0 1,0 1,6

06. Gowa 0,7 0,8 0,5 0,5 1,0 0,7

07. Sinjai 1,2 1,5 0,6 0,5 0,6 0,9

08. Maros 1,7 1,5 5,0 5,3 1,8 3,1

09. Pangkep 1,7 2,1 1,0 1,0 1,0 1,4

10. Barru 0,9 0,9 0,8 0,8 1,1 0,9

11. Bone 0,5 0,5 0,4 0,4 0,6 0,5

12. Soppeng 0,9 1,0 0,6 0,6 0,9 0,8

13. Wajo 0,3 0,3 0,6 0,6 0,8 0,5

14. Sidrap 0,9 0,9 0,7 0,7 1,0 0,9

15. Pinrang 1,0 1,0 0,5 0,5 0,6 0,7

16. Enrekang 0,9 0,9 0,4 0,4 0,5 0,6

17. Luwu 2,1 2,1 0,2 0,2 0,2 0,9

18. Tator 0,6 0,6 0,4 0,4 0,7 0,5

19. Luwu Utara 1,8 1,6 0,4 0,4 0,5 1,0

20. Luwu Timur 0,3 0,3 0,8 0,8 0,7 0,6

21. Toraja Utara * * 8,1 0,6 0,9 3,2

22. Makassar 5,1 6,6 2,4 8,7 8,3 6,2

23. Pare-Pare 7,4 7,4 1,3 2,3 1,9 4,1

24. Palopo 5,9 5,8 0,9 1,3 1,9 3,2

Provinsi 1,5 1,6 1,3 1,3 1,3 1,4

Catatan : Fasilitas Kesehatan = Rumah Sakit + Puskesmas

Keterangan : Puskesmas; termasuk Puskesmas Pembantu dan Keliling


Tabel 3.3. Rasio Dokter Terhadap Falistas Kesehatan ProvinsiSulawesi Selatan



3.3. Bidang Pendidikan

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam

pembangunan nasional, hal tersebut dapat dilihat dengan kebijakan

pemerintah dalam anggaran pendapatan dan belanja negara telah

ditetapkan bahwa anggaran pendidikan sebesar 11 persen dari total

anggaran. Tak dapat dipungkiri bahwa pendidikan sebagai unsur

penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kualitas

sumber daya manusia yang tinggi diharapkan akan berimplikasi kepada

produktivitas yang tinggi pula sehingga akan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pemerintah terus berupaya dalam

meningkatkan pendidikan melalui berbagai program, antara lain dengan

meningkatkan pengadaan sarana/ prasarana pendidikan, program wajib

belajar, bea siswa dan bantuan operasional sekolah serta beberapa

program lainnya.

Dalam uraian berikut akan diuraikan berbagai indikator pendidikan,

antara angka partisipasi kasar, angka putus sekolah, rasio murid-guru-

sekolah, angka melek huruf, serta rata-rata lama sekolah.

a). Angka Partisipasi Sekolah

Untuk melihat sejauh mana anak usia sekolah yang terserap

diberbagai pendidikan dasar hingga pendidikan lanjutan atas. Dalam

hal ini akan digunakan indikator angka partisipasi kasar dan angka

putus sekolah. Untuk jenjang sekolah dasar, dalam kurun waktu 5

tahun terakhir anak usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang



pendidikan dasar menjadi 102,09 persen atau secara rata-rata sebesar

103,48 persen.

Keadaan yang sangat menggembirakan dalam bidang pendidikan

adalah adanya kecenderungan angka partisipasi sekolah yang terus

meningkat, terutama pada jenjang sekolah dasar. Sedangkan pada

jenjang yang lebih tinggi tingkat partisipasi sekolah angka relatif

lebih rendah daripada jenjang sekolah dasar. Walaupun pada

masing-masing jenjang trennya meningkat, tetapi secara umum,

semakin tinggi jenjang pendidikan, maka tingkat partisipasi sekolah

akan semakin menurun.

b). Angka Melek Huruf

Kemampuan membaca dan menulis bagi setiap penduduk

merupakan hal yang sangat mendasar untuk dapat lebih berperan

aktif dalam pembangunan bangsa. Keberhasilan mengentaskan

Grafik 3.4 Angka Partisipasi Kasar Sulawesi Selatan (%)



penduduk yang buta huruf, tidak saja menjadi tugas pemerintah

melalui berbagai programnya akan tetapi peran serta masyarakat

juga turut menentukan. Penduduk berusia 15 tahun ke atas yang

melek huruf (komplemen dari buta huruf) dalam lima tahun terakhir

ini terus mengalami peningkatan. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2007

sebesar 86,24 persen menjadi 88,07 persen pada tahun 2011. Artinya

pada tahun 2011 masih terdapat 11,93 persen penduduk yang

berumur 15 tahun ke atas yang tidak dapat membaca dan menulis.

c).Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator lain yang dapat mencerminkan tentang keberhasilan

pembangunan di bidang pendidikan adalah rata-rata lama sekolah

penduduk. Angka ini dapat menggambarkan secara umum jenjang

pendidikan dan sekaligus tingkat pendidikan penduduk. Selama

Grafik 3.5 Angka Melek Huruf Sulawesi Selatan (%)



kurun waktu 5 tahun terakhir, rata-rata lama bersekolah penduduk

menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Pada tahun

2007 rata-rata lama bersekolah sebesar 7,23 tahun dan 2011 menjadi

7,84 tahun atau dengan kata lain bahwa rata-rata penduduk Sulawesi

Selatan pernah atau sedang duduk pada kelas 1 SLTP (sekolah

lanjutan tingkat pertama). Pencanangan kebijakan pemerintah yang

membebaskan biaya sekolah atau yang dikenal dengan “pendidikan

gratis” dengan dana BOS sejak tahun 2007 mulai memberikan

dampak terhadap perbaikan rata-rata lama bersekolah. Hal ini

ditunjukkan oleh kenaikan angka rata-rata lama sekolah yang

sebelumnya relatif lambat, menjadi lebih cepat pada tahun 2009 dan

2010.

d). Rasio Murid-Guru-Sekolah

Program wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan

pemerintah dapat dikatakan berhasil apabila diiringi dengan

meningkatnya fasilitas pendidikan; seperti peningkatan jumlah

sekolah dan tenaga pengajar. Keadaan tersebut dapat dicerminkan

dengan meningkatnya daya tampung pada setiap jenjang pendidikan

dan meningkatnya perbandingan anak didik dan guru.

Rasio Murid Terhadap Guru

Rasio murid terhadap guru dapat juga diartikan sebagai

jumlah anak didik/murid yang harus diawasi atau menjadi

tanggung jawab dari seorang guru. Pada jenjang pendidikan

dasar seorang guru mengawasi sekitar 21 murid, pada jenjang



pendidikan menengah sekitar 15 murid dan pada jenjang

pendidikan atas sekitar 13 murid.

Selama periode 2007-2011 memberikan gambaran bahwa

pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan lanjutan

memperlihatkan perbandingan antara murid dan guru semakin

kecil atau dengan kata lain seorang guru mengawasi murid yang

semakin sedikit pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Rasio Murid Terhadap Sekolah

Perbandingan antara murid dan sekolah, mencerminkan

besarnya daya tampung anak usia sekolah pada masing-masing

jenjang pendidikan. Pada jenjang pendidikan dasar setiap

sekolah dapat menampung anak didik sebanyak 171 orang, pada

Grafik 3.6 Angka Rasio Murid Terhadap GuruSulawesi Selatan



jenjang menengah 270 anak didik, dan jenjang pendidikan atas

256 anak didik pada tahun 2011. Grafik berikut memberikan

kemampuan sekolah dalam menampung anak usia sekolah.

Grafik 3.7 Rata-Rata Murid Per SekolahSulawesi Selatan



Indikator Pendidikan 2007 2008 2009 2010 2011Rata-Rata

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Angka Partisipasi Kasar (%)

a. Sekolah Dasar 108.56 109.25 88.13 109.38 102.09 103.48b. Sekolah Lanjutan Tingkat

Pertama 71.70 72.51 62.98 74.77 87.15 73.82

c. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 40.61 52.37 52.17 71.07 66.17 56.48

2. Angka Melek Huruf (%) 86.24 86.53 87.02 87.75 88.07 87.12

3. Rata-rata Lama Bersekolah(Tahun) 7.23 7.23 7.41 7.84 7.84 7.51

4. Rasio Murid terhadap Guru

a. Sekolah Dasar 21 18 7 16 21 17.04b. Sekolah Lanjutan Tingkat

Pertama 12 15 12 14 15 13.17

c. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 13 14 12 13 13 13.35

5. Rasio Murid terhadap Sekolah

a. Sekolah Dasar 161 165 168 158 171 164.19b. Sekolah Lanjutan TingkatPertama 248 227 245 213 270 238.03

c. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 292 331 346 265 256 306.28


Tabel 3.4. Beberapa Indikator Penting Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan



3.4. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang penting dalam

pembangunan ekonomi, karena tenaga kerja merupakan salah satu balas

jasa faktor produksi. Akhir-akhir ini topik mengenai masalah

kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi baik dalam skala nasional

maupun regional mendapat perhatian banyak orang. Pertumbuhan

ekonomi yang tinggi membutuhkan penambahan investasi dan

kebijakan ekonomi yang kondusif merupakan suatu hal penting.

Dengan penambahan investasi baru diharapkan dapat mendorong

pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya juga dapat menciptakan

lapangan kerja baru. Sumber data yang dipergunakan berdasarkan hasil

survei angkatan kerja nasional (sakernas) tahun 2007 hingga 2011.

Sebenarnya data angkatan kerja juga dihasilkan oleh survei sosial

ekonomi nasional (susenas), namun karena data sakernas lebih spesifik

sehingga dalam bahasan ini akan digunakan data sakernas.

Indikator untuk melihat perkembangan ketenagakerjaan antara lain

tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka dan

penyerapan tenaga kerja serta elastisitasnya.

a). Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan indikator yang

dapat menggambarkan keadaan penduduk yang berumur 15 tahun ke

atas yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Tingginya angka

ini perlu dicermati, karena apabila disebabkan oleh bertambahnya

penduduk yang bekerja menunjukkan partisipasi yang baik, akan



tetapi jika disebabkan oleh bertambahnya jumlah pencari kerja maka

menunjukkan rendahnya kesempatan kerja.

Perkembangan tenaga kerja (penduduk berumur 15 tahun ke

atas) dalam periode bulan Agustus 2007 hingga Agustus 2011

mengalami peningkatan sebesar 3,56 persen.

Jika dilihat secara jumlah, selama kurun waktu tersebut diatas,

jumlah penduduk meningkat sebesar 415.383 orang dan jumlah

tenaga kerja meningkat sebesar 193.306 orang. Sedangkan tenaga

kerja yang bekerja meningkat sebanyak 436.035 orang, yang artinya

bahwa selama kurun waktu antara 2007-2011 pertumbuhan tenaga

kerja yang bekerja lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tenaga

kerja. Dimana tenaga kerja tumbuh sebesar 3,56 persen, sedangkan

yang bekerja mengalami pertumbuhan sebesar 14,83 persen. Jadi

banyak tenaga kerja yang pada tahun 2007 tidak atau belum bekerja,

berubah status menjadi bekerja pada tahun 2011.

Dari jumlah tenaga kerja sekitar 5,6 juta orang pada Agustus

2011 terdapat 64,32 persen yang siap untuk bekerja (biasa disebut

dengan tingkat partisipasi angkatan kerja). Besarnya tingkat

partisipasi angkatan kerja selama tahun 2007-2011 tidak mengalami

perubahan yang sangat berarti.



b). Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka Sulawesi Selatan dalam periode

Agustus 2007 hingga Agustus 2011 memperlihatkan keadaan yang

semakin membaik. Keadaan itu digambarkan angka tingkat

pengangguran terbuka pada Agustus 2007 sebesar 11,25 persen dan

menjadi 6,56 persen pada Agustus 2011. Apabila dibandingkan

dengan tingkat pengangguran terbuka nasional maka tingkat

pengangguran terbuka Sulawesi Selatan relatif lebih tinggi pada

tahun 2007 dan akhirnya pada tahun 2011 menunjukkan persentase

yang sebanding.

UraianBulan Agustus

2007 2008 2009 2010 2011

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Tenaga Kerja (Jiwa) 5.423.403 5.559.748 5.660.624 5.567.601 5,616,709

2. Angkatan Kerja (Jiwa) 3.312.177 3.447.879 3.536.920 3.571.3173,612,424

a. Bekerja 2.939.463 3.136.111 3.222.256 3.272.365 3,375,498

b. Pencari Kerja 372.714 311.768 314.664 298.952 236,926

3. Bukan Angkatan Kerja (Jiwa) 2.111.226 2.111.869 2.123.704 1.996.284 2,004,285

4. Partisipasi Angkatan Kerja (%) 61,07 62,02 62,48 64,10 64.32


Catatan : Hasil Sakernas tahun 2011

Tabel 3.4.1 Keadaan Tenaga Kerja Sulawesi Selatan PeriodeAgustus 2007 – Agustus 2011



c). Penyerapan Tenaga Kerja

Mereka yang terserap di berbagai lapangan pekerjaan pada

periode Agustus 2006 sebesar 2,7 juta orang dan meningkat

menjadi 3,4 juta orang pada Pebruari 2012. Jadi dalam periode itu

telah terjadi penambahan tenaga kerja/ orang yang bekerja kurang

lebih 700 ribu orang. Struktur penyerapan tenaga kerja pada

berbagai sektor ekonomi dalam periode yang sama memperlihatkan

pola yang sama. Dimana sektor pertanian merupakan sektor

penyerap tenaga kerja yang terbesar kemudian sektor perdagangan

dan jasa-jasa.

Grafik 3.2. Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi SelatanPeriode 2005 – Agustus 2011 (%)



Uraian2010 2011 2012

Agustus Pebruari Agustus Pebruari

(1) (4) (5) (6) (7)

1. Pertanian48,1 % 47,0 % 43,5 % 43,1 %

2. Industri Pengolahan6,0 % 6,4 % 6,6 % 7,0 %

3. Perdagangan/Hotel/Rumah Makan 18,4 % 17,7 % 19,4 % 19,4 %

4. Jasa-Jasa 15,3 % 18,0 % 17,1 % 17,1 %

5. Lainnya 12,2 % 11,1 % 13,4 % 13,5 %

Jumlah 100,00 100,00 100,00 100,00

Catatan : Hasil Sakernas.

Tabel 3.4.2 Penyerapan Tenaga Kerja Sulawesi SelatanPeriode Agustus 2010 – Pebruari 2012



3.5. Perekonomian

a). Pertumbuhan Ekonomi

Pada Tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi

Selatan sebesar 7,65 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja

perekonomian selama tahun 2011 meningkat setelah sedikit

melambat pada tahun 2010, yakni dari 8,19 persen pada tahun 2010

menjadi 7,65 persen pada tahun 2011. Perekonomian Provinsi

Sulawesi Selatan yang diukur berdasarkan besaran produk domestik

regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada tahun 2011

sebesar Rp.137,4 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2011

sebesar Rp.55,1 triliun. Angka pertumbuhan Sulawesi Selatan tahun

2010 mencapai angka tertinggi selama periode 10 tahun terakhir

setelah sebelumnya sedikit melambat. Perekonomian Sulawesi

Selatan yang dicapai pada tahun 2011 dipicu oleh hampir seluruh

sektor ekonomi, bahkan sektor pertambangan dan penggalian

mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Peningkatan pada

sektor pertambangan dan penggalian disebabkan karena kembali

meningkatnya permintaan akan Nikel dari pasar dunia. Jika pada

tahun 2009 pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian

bernilai -11,25 karena turun dari Rp.6,2 triliun menjadi Rp. 5,5

triliun. Maka pada tahun 2011 pertumbuhan sektor ini naik secara

signifikan sebesar 17,22 persen menjadi Rp. 8,3 triliun.



b). Pendapatan Regional Per Kapita

Pendapatan regional per kapita atau PDRB per kapita sering

digunakan sebagai salah satu indikator tingkat kemajuan atau tingkat

kesejahteraan penduduk suatu wilayah. Dengan berkembangnya

perekonomian tentunya berdampak pada tingkat kesejahteraan

penduduk. Dalam periode 2007-2011, PDRB per kapita Provinsi

Sulawesi Selatan meningkat dari sekitar 8,9 juta rupiah menjadi

sekitar 16,9 juta rupiah tahun 2011 atau rata-rata meningkat sebesar

11,26 persen per tahun.

c). Kontribusi Perekonomian Daerah

Besarnya PDRB antar kabupaten/ kota di Sulawesi Selatan

cukup bervariasi. Hal ini disebabkan setiap daerah memiliki

keunggulan komparatif yang berbeda, seperti perbedaan tersedianya

sumber daya alam, faktor produksi dan infrastruktur penunjangnya.

Grafik 3.5.1 Tren Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan (%)



0 3.5

00

7.0

00

10

.50

0

14

.00

0

17

.50

0

21

.00

0

24

.50

0

28

.00

0

31

.50

0

35

.00

0

38

.50

0

42

.00

0

45

.50

0

49

.00

0

Kep. Selayar

Bulukumba

Bantaeng

Jeneponto

Takalar

Gowa

Sinjai

Maros

Pangkep

Barru

Bone

Soppeng

Wajo

Sidrap

Pinrang

Enrekang

Luwu

Tana Toraja

Luwu Utara

Luwu Timur

Toraja Utara

Makassar

Pare-Pare

Palopo

dalam Rp.Milyar

Kab

upa

ten/

Ko

ta

2011 2007

Total PDRB kabupten/kota se Sulawesi Selatan (atas dasar harga

berlaku) pada tahun 2011 tercatat sekitar 137,4 trilyun rupiah. Dari

total PDRB tersebut sekitar 62,65 persen merupakan kontribusi dari

Kota Makassar, Kabupaten Luwu Timur, Bone, Wajo, Pangkep,

Pinrang, dan Gowa.

Grafik 3.5.2 Kontribusi Perekonomi Kabupaten/ Kota di SulawesiSelatan, Dalam periode tahun 2007 dan 2011



Lapangan Usaha 2007 2008 2009 2010*) 2011**)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Pertanian 20.900.360,49 25.071.808,60 28.008.206,01 30.442.430,26 34.788.232,48

2. Pertambangan & Penggalian 5.893.998,94 6.201.497,87 5.503.777,31 7.119.680,36 8.345.845,13

3. Industri Pengolahan 9.158.552,38 11.060.440,24 12.514.885,58 14.457.258,62 16.789.287,78

4. Listrik, Gas, & Air Bersih 721.960,26 838.095,50 949.235,25 1.087.972,08 1.245.911,79

5. Konstruksi 3.204.097,51 4.253.527,78 5.387.785,84 6.534.511,55 7.760.900,52

6. Perdagangan 10.986.578,24 13.913.799,61 16.690.285,31 20.434.953,20 24.236.346,66

7. Angkutan & Komunikasi 5.769.052,39 6.972.018,13 7.953.951,42 9.445.566,86 10.849.841,36

a. Angkutan 4.796.453,34 5.876.725,49 6.680.577,50 7.948.439,91 9.120.542,14

b. Komunikasi 972.599,05 1.095.292,64 1.273.373,92 1.497.126,95 1.729.299,21

8. Keu, Persew. & Js. Pershan 4.285.184,43 5.203.001,17 6.241.522,40 7.810.114,22 9.513.693,76

9. Jasa - Jasa 8.352.139,93 11.629.002,38 16.704.940,62 20.529.723,04 23.859.819,93

a. Pemerintahan Umum 7.816.248,79 11.009.630,97 15.998.997,01 19.723.479,49 22.941.271,98

b. Swasta 535.891,14 619.371,41 705.943,61 806.243,54 918.547,94

Produk Domestik RegionalBruto (PDRB)

69.271.924,57 85.143.191,27 99.954.589,75 117.862.210,18 137.389.879,40

Tabel 3.5.1 PDRB Sulawesi Selatan Menurut Lapangan Usaha, 2007 – 2011 Atasdasar harga berlaku (Rp. Juta)



Lapangan Usaha 2007 2008 2009 2010*) 2011**)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Pertanian 12.181.818,23 12.923.422,93 13.528.694,51 13.844.685,62 14.737.350,72

2. Pertambangan & Penggalian 4.157.151,84 4.034.942,76 3.852.793,21 4.459.322,37 4.170.845,33

3. Industri Pengolahan 5.741.389,91 6.241.442,02 6.468.785,46 6.869.433,85 7.394.453,42

4. Listrik, Gas, & Air Bersih 400.881,01 450.999,19 490.447,48 529.818,01 575.411,08

5. Konstruksi 1.942.088,56 2.328.425,32 2.656.772,23 2.900.265,53 3.250.823,41

6. Perdagangan 6.322.425,76 7.034.556,56 7.792.098,43 8.698.811,13 9.631.861,99

7. Angkutan & Komunikasi 3.244.612,89 3.651.369,31 4.023.676,45 4.619.928,73 5.179.271,29

a. Angkutan 2.596.386,20 2.903.248,21 3.146.706,60 3.593.263,84 3.994.313,53

b. Komunikasi 648.226,69 748.121,09 876.969,86 1.026.664,89 1.184.957,76

8. Keu, Persew. & Js. Pershan 2.610.477,11 2.881.068,05 3.203.983,96 3.742.089,31 4.297.327,30

9. Jasa - Jasa 4.731.580,98 5.003.598,42 5.308.826,66 5.535.545,30 5.879.575,24

a. Pemerintahan Umum 4.390.144,21 4.632.387,06 4.900.913,19 5.088.698,57 5.394.820,09

b. Swasta 341.436,77 371.211,36 407.913,47 446.846,74 484.755,15


41.332.426,29 44.549.824,55 47.326.078,38 51.199.899,85 55.116.919,80

Tabel 3.5.2 PDRB Sulawesi Selatan Menurut Lapangan Usaha, 2007 – 2011 Atas dasarharga konstan 2000 (Rp. Juta)



Lapangan Usaha 2007 2008 2009 2010*) 2011**)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Pertanian 30,17 29,45 28,02 25,83 29,52

2. Pertambangan &Penggalian 8,51 7,28 5,51 6,04 7,08

3. Industri Pengolahan 13,22 12,99 12,52 12,27 14,24

4. Listrik, Gas, & Air Bersih 1,04 0,98 0,95 0,92 1,06

5. Konstruksi 4,63 5,00 5,39 5,54 6,58

6. Perdagangan 15,86 16,34 16,70 17,34 20,56

7. Angkutan & Komunikasi 8,33 8,19 7,96 8,01 9,21

a. Angkutan 6,92 6,90 6,68 6,74 7,74

b. Komunikasi 1,40 1,29 1,27 1,27 1,47

8. Keu, Persew. & Js. Pershan 6,19 6,11 6,24 6,63 8,07

9. Jasa - Jasa 12,06 13,66 16,71 17,42 20,24

a. Pemerintahan Umum 11,28 12,93 16,01 16,73 19,46

b. Swasta 0,77 0,73 0,71 0,68 0,78


100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Tabel 3.5.3 Kontribusi PDRB Sulawesi Selatan Menurut Lapangan Usaha,2007 – 2011 Atas dasar harga berlaku (persentase)



Lapangan Usaha 2007 2008 2009 2010*) 2011**)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Pertanian 3,21 6,09 4,68 2,34 6,45

2. Pertambangan & Penggalian 6,83 -2,94 -4,51 15,74 -6,47

3. Industri Pengolahan 4,74 8,71 3,64 6,19 7,64

4. Listrik, Gas, & Air Bersih 8,85 12,50 8,75 8,03 8,61

5. Konstruksi 8,63 19,89 14,10 9,17 12,09

6. Perdagangan 9,56 11,26 10,77 11,64 10,73

7. Angkutan & Komunikasi 10,15 12,54 10,20 14,82 12,11

a. Angkutan 9,69 11,82 8,39 14,19 11,16

b. Komunikasi 12,04 15,41 17,22 17,07 15,42

8. Keu, Persew. & Js. Pershan 11,54 10,37 11,21 16,79 14,84

9. Jasa - Jasa 5,64 5,75 6,10 4,27 6,21

a. Pemerintahan Umum 5,42 5,52 5,80 3,83 6,02

b. Swasta 8,55 8,72 9,89 9,54 8,48


6,34 7,78 6,23 8,19 7,65

Tabel 3.5.4 Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Menurut LapanganUsaha, Tahun 2007 - 2011 (dalam persentase)



Tabel 3.5.5 PDRB Kabupaten/ Kota di Sulawesi Selatan Berdasarkan HargaBerlaku, Periode 2007 – 2011 (dalam Rp.Juta)

No. Kabupaten/Kota 2007 2008 2009 2010 2011

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Kep. Selayar 639.933 771.305 917.280 1.131.658 1.386.061

2 Bulukumba 2.201.346 2.711.097 3.255.210 3.763.053 1.853.159

3 Bantaeng 1.030.104 1.245.481 1.532.911 1.831.773 2.179.097

4 Jeneponto 1.291.371 1.559.952 1.872.777 2.273.512 2.676.015

5 Takalar 1.279.151 1.550.676 1.837.602 2.055.097 2.368.107

6 Gowa 2.854.933 3.473.358 4.309.671 5.082.230 5.931.370

7 Sinjai 1.596.287 1.978.006 2.440.572 2.813.760 3.235.344

8 Maros 1.508.497 1.786.709 2.153.007 2.598.067 3.039.191

9 Pangkep 3.153.304 3.826.204 4.597.936 5.379.303 6.413.121

10 Barru 1.010.476 1.225.699 1.440.924 1.665.902 1.904.307

11 Bone 4.414.335 5.348.745 6.412.649 7.530.370 8.835.529

12 Soppeng 1.591.013 1.947.833 2.316.917 2.728.360 3.209.370

13 Wajo 3.266.279 3.925.639 4.664.693 5.409.458 6.655.974

14 Sidrap 1.957.683 2.405.540 2.944.141 3.366.801 4.215.930

15 Pinrang 3.046.875 3.737.021 4.492.957 5.290.786 6.216.774

16 Enrekang 1.132.356 1.347.212 1.614.215 1.921.409 2.291.691

17 Luwu 2.254.158 2.696.315 3.195.646 3.717.633 4.351.150

18 Tana Toraja 1.783.158 1.116.036 1.259.216 1.471.970 1.798.453

19 Luwu Utara 1.864.477 2.328.502 2.690.873 3.068.339 3.570.913

20 Luwu Timur 6.508.181 6.959.794 6.416.034 8.334.560 9.670.211

21 Toraja Utara * 1.119.093 1.263.745 1.499.237 1.821.422

22 Makassar 20.844.233 26.068.221 31.263.652 37.007.452 43.428.150

23 Pare-Pare 1.063.435 1.298.779 1.518.156 1.796.671 2.073.556

24 Palopo 1.157.386 1.394.930 1.646.987 1.946.848 2.284.802

69.271.925 85.143.191 99.904.658 117.830.270 137.389.879

67.448.970 81.822.146 96.057.773 113.684.247 131.409.696

1.822.954 3.321.045 3.846.885 4.146.023 5.980.183

Sumber : BP S Provinsi Sulawesi Selatan

Ca tatan : Diskrepans i Stati stik; adalah besarnya selis ih yang disebabkan oleh perbedaan

perhitunga n dengan Kabupaten/ Kota

* Belum terbentuk

Provinsi

Total Kab/ Kota

Diskrepansi



Tabel 3.5.6 PDRB Perkapita Kabupaten/ Kota di Sulawesi Selatan Atas dasarHarga Berlaku, 2007 dan 2011 (dalam Rp.)

(2) (3) (4)

5.436.846 11.242.919 8.339.883

5.699.308 10.755.395 8.227.352

5.946.212 12.209.399 9.077.806

3.843.365 7.730.819 5.787.092

4.914.329 8.696.171 6.805.250

4.638.690 8.993.574 6.816.132

7.124.881 13.994.793 10.559.837

4.896.479 9.432.271 7.164.375

10.646.111 20.766.938 15.706.525

6.184.288 11.358.620 8.771.454

6.262.916 12.188.533 9.225.725

7.129.950 14.195.790 10.662.870

8.564.615 17.111.133 12.837.874

7.463.412 15.350.303 11.406.858

8.887.578 17.529.224 13.208.401

6.118.661 11.925.764 9.022.212

6.979.164 12.956.485 9.967.824

8.217.545 8.053.762 8.135.653

6.676.110 12.298.014 9.487.062

28.830.814 39.387.454 34.109.134

- 8.319.159

16.300.820 32.118.182 24.209.501

8.564.557 15.881.651 12.223.104

8.461.227 15.291.036 11.876.131

Sumber : BPSProvinsi Sulawesi Selatan

Source: BPS -StatisticsTheProvinceof SouthSulawesi

16.929.030

Rata-Rata

12.918.144

73. Palopo

Provinsi -Province 8.907.258

18. TanaToraja

22. LuwuUtara

25. LuwuTimur

26. TorajaUtara

71. Makassar

72. ParePare

12. Soppeng

13. Wajo

14. Sidrap

15. Pinrang

16. Enrekang

17. Luwu

06. Gowa

07. Sinjai

08. Maros

09. Pangkep

10. Barru

11. Bone

(1)

01. Kep.Selayar

02. Bulukumba

03. Bantaeng

04. Jeneponto

05. Takalar

Kabupaten/Kota

Regency/City2007 2011**)

Bab 4 IPM


INDEKS PEMBANGUNANMANUSIA

Pembangunan manusia merupakan model pembangunan yang menurut

United Nations Development Programme ‘UNDP’ ditujukan untuk

memperluas pilihan-pilihan yang dapat ditumbuhkan melalui upaya

pemberdayaan penduduk. Walaupun pada dasarnya, pilihan tersebut tidak

terbatas dan terus berubah, tetapi dalam konteks pembangunan,

pemberdayaan penduduk ini dicapai melalui upaya yang menitik beratkan

pada peningkatan kemampuan dasar manusia yaitu meningkatnya derajat

kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan agar dapat digunakan untuk

mempertinggi partisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif, sosial budaya,

dan politik.

Menurut konsep pembangunan manusia, pendapatan merupakan sesuatu

yang penting, tetapi bukan merupakan satu-satunya tujuan. Pendapatan

hanya salah satu aspek dalam pembangunan. Karena pada hakekatnya

pembangunan bukan sekedar pendapatan dan kekayaan, tetapi lebih

berfokus pada ‘manusia’ itu sendiri. Sebagai contoh misalnya, pendapatan

yang dibelanjakan untuk narkoba, justru memperlambat pembangunan.

Penelitian menunjukkan bahwa negara-negara dengan pendapatan pada

tingkat rata-rata, banyak yang berhasil dalam pembangunan manusianya dan

negara yang memiliki pendapatan tinggi, gagal dalam pembangunan

manusiannya.

Untuk mengukur dan memantau tingkat perkembangan pembangunan

manusia, mencakup banyak variabel yang secara konprehensif

BAB IV

Bab 4 IPM


mempengaruhinya, tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa susah

menemukan ukuran-ukuran statistik yang sebanding, relevan dan lengkap.

Penghitungan IPM yang melibatkan banyak variabel juga akan

membingungkan dan justru mengkaburkan pola/trend dari tingkat

pembangunan itu sendiri.

Berdasarkan pertimbangan itulah, maka IPM dihitung berdasarkan tiga

aspek, yaitu aspek Kesehatan melalui angka harapan hidup; aspek

Pendidikan yang terdiri dari persentase melek huruf dan rata-rata lama

bersekolah; dan aspek Pendapatan yang dihitung dari pengeluaran per

kapita. Berdasarkan kriteria UNDP nilai IPM kurang dari 50 digolongkan

Sedang, antara 51 hingga 79 digolongkan Menengah, dan di atas 79

digolongkan Tinggi. Disadari bahwa, penggunaan indeks tersebut hanya

memberikan gambaran perbandingan antara wilayah serta

perkembangannya. Akan tetapi, dapat juga digunakan sebagai petunjuk

tentang sasaran sektoral bagi perumus kebijakan dan pengambilan

keputusan, karena diukur dengan indikator tunggal dari aspek kemampuan

dasar manusia tersebut.

4.1. Posisi Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang

bertujuan untuk memperluas peluang supaya penduduk dapat hidup

lebih baik. Tujuan tersebut akan tercapai jika setiap penduduk

memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat

meningkatkan kemampuan dasarnya. Upaya peningkatan tersebut,

dapat terefleksi dari nilai IPM-nya.

Bab 4 IPM


Dari hasil perhitungan pada tahun 2011 IPM Provinsi Sulawesi

Selatan sebesar 72,14 dan secara nasional berada pada peringkat 19.

Selama periode 2007 hingga 2011, nilai IPM Sulawesi Selatan

meningkat sekitar 2,52 poin, dengan reduction shortfall sebesar 2,52

persen selama kurun waktu lima tahun. Jika dibandingkan dengan

provinsi lain di Indonesia maka peningkatan nilai IPM dalam kurun

waktu 5 tahun terakhir merupakan peningkatan tertinggi demikian pula

halnya dengan reduction shortfall, yang memperlihatkan bahwa

peningkatan IPM Sulawesi Selatan merupakan yang tercepat ketiga

setelah provinsi Kalimantan Timur dan D.I.Yogyakarta.

Grafik 4.1. menunjukkan bahwa selama periode 2007 hingga 2011

angkan IPM Sulawesi Selatan masih dibawah IPM Nasional (72,77).

Apabila ditelusuri lebih lanjut angka IPM Sulawesi Selatan yang relatif

lebih rendah dibandingkan dengan angka nasional, ternyata dari tiga

Grafik 4.1 Perbandingan IPM Sulawesi Selatan dengan Nasional

Bab 4 IPM


komponen tersebut Indeks Pendidikan yang menjadi penyebabnya.

Lebih jauh lagi bahwa angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah

yang membentuk indeks pendidikan tersebut juga berada di bawah

posisi angka nasional. Sedangkan indeks lainnya mempunyai posisi di

atas angka nasional, keadaan tersebut terlihat tidak berubah dengan

keadaan tahun-tahun sebelumnya.

Angka IPM tahun 2011 menurut kabupaten/kota se Sulawesi Selatan

memperlihatkan adanya variasi yang relatif besar yaitu dari 65,27

(Jeneponto) hingga 79,11 (Makassar). Penyebab terjadinya variasi

angka tersebut dikarenakan oleh adanya perbedaan kebijakan terhadap

bidang pendidikan, kesehatan dan pendapatan/daya beli dari masing-

masing daerah.

Grafik 4.2 Perbandingan IPM Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan,Tahun 2007 dan 2011

Bab 4 IPM


Dalam kurun waktu lima tahun antara tahun 2007 sampai dengan

2011, kabupaten yang menunjukkan kinerja terbaik adalah Kabupaten

Wajo dan Bulukumba. Kabupaten Wajo mampu menaikkan nilai IPM-

nya sebesar 2,99 poin dari 68,05 pada tahun 2007 menjadi 71,03 pada

2011 atau dengan reduksi shortfall sebesar 2,73. Hal ini menyebabkan

Kabupaten Wajo mampu menaikkan rangkingnya dari peringkat 19

menjadi 16. IPM Bulukumba naik sebesar 2,48 poin dengan reduksi

shortfall sebesar 1,97.

Kabupaten Jeneponto dalam kurun waktu 2007-2011 memiliki

reduksi shortfall paling rendah, hanya sebesar 1,01 dan nilai IPM-nya

hanya naik sebesar 1,85 poin. Selanjutnya, kabupaten-kabupaten yang

memiliki reduksi shortfall lebih tinggi dibanding Jeneponto, tetapi

percepatan peningkatan nilai IPM-nya tergolong lambat dibandingkan

kabupaten-kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan adalah:

Sinjai, Pangkep, Bone dan Luwu Timur. Kabupaten-kabupaten tersebut

dalam kurun waktu 2007-2011 peringkatnya turun sebesar 1 poin.

Kebijakan daerah tergambar pada hasil keluaran masih relatif

rendahnya alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, sarana dan

prasarana, rendahnya penyebaran tenaga terdidik di bidang

kesehatan/pendidikan serta rendahnya pendapatan per kapita penduduk.

Untuk melihat unsur-unsur yang terkait dalam indeks pembangunan

manusia, seperti telah disebutkan sebelumnya yaitu kesehatan,

pendidikan dan paritas daya beli.

Bab 4 IPM


Tentunya, unsur tersebut tidak berjalan secara serentak, jadi ada

unsur yang sudah berada pada posisi yang baik dan ada juga unsur yang

harus mendapat perhatian oleh pemerintah. Secara relatif dikatakan

posisi yang baik apabila nilainya berada di atas nilan nasional. Untuk

jelasnya berikut akan diuraikan masing-masing unsur tersebut.

Grafik 4.3 Reduksi Shortfall IPM Kabupaten/Kota di SulawesiSelatan, Tahun 2007-2011

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00

04. Jeneponto

25. Luwu Timur

14. Sidrap

26. Toraja Utara

16. Enrekang

73. Palopo

07. Sinjai

05. Takalar

12. Soppeng

09. Pangkep

01. Selayar

18. Tator

17. Luwu

10. Barru

72. Pare-Pare

03. Bantaeng

11. Bone

06. Gowa

22. Luwu Utara

71. Makassar

02. Bulukumba

08. Maros

15. Pinrang

13. Wajo

1,42

1,47

shortfall 2007-2011

Bab 4 IPM


4.2. Indeks Kesehatan

Indeks kesehatan ini diperoleh dari angka harapan hidup seseorang

sejak dilahirkan. Angka harapan hidup ini sering digunakan sebagai

proxy terhadap keadaan dan sistem pelayanan kesehatan suatu

masyarakat (secara makro). Hal itu dapat dipandang sebagai suatu

bentuk akhir dari upaya peningkatan taraf kesehatan secara makro.

Angka harapan hidup Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu

2007 hingga 2011 semakin meningkat. Pada tahun 2007 tercatat sebesar

69,4 tahun dan meningkat menjadi 70,20 tahun pada 2011. Angka

harapan hidup Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2011 berada di

atas angka nasional (69,65 tahun). Membaiknya keadaan dan sistem

pelayanan kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan diwujudkan melalui

program kesehatan gratis yang mulai dilaksanakan pada 1 Juli 2008.

Pada tahun 2008, anggaran kesehatan gratis ditanggung 100 % oleh

pemerintah provinsi sebesar Rp 81,7 miliar. Kemudian tahun

berikutnya selain pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota juga

sudah menganggarkan. Pemerintah Provinsi menanggung Rp 93,5

miliar, sedangkan pemerintah kabupaten/kota Rp 45,6 miliar. Tahun

2010, pemerintah provinsi menganggarkan Rp 103,3 miliar, sedangkan

pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp 63,9 miliar.

Menurut data yang dipublikasikan oleh situs resmi Pemerintah

Provinsi Sulawesi Selatan, angka kunjungan masyarakat sebagai

pengguna pelayanan kesehatan gratis di Sulawesi Selatan meningkat

signifikan. Tahun 2010, kunjungan masyarakat mencapai 6.407.554

jiwa. Angka ini meningkat tajam dibanding tahun 2007 yang hanya

Bab 4 IPM


2.336.875 jiwa atau naik sekitar 175 persen. Peningkatan tersebut

menunjukkan kesadaran masyarakat untuk berobat ke puskesmas dan

rumah sakit semakin baik. Mereka telah menjadikan puskesmas dan

rumah sakit sebagai tempat untuk memeriksa kesehatan.

Selama kurun waktu 2007-2011, indeks kesehatan pada tingkat

nasional mempunyai kecenderungan peningkatan yang relatif sama

apabila dibandingkan dengan angka indeks kesehatan Sulawesi Selatan.

Sebagai ilustrasi, Sulawesi Selatan mengalami peningkatan 1,33 poin

sedangkan pada tingkat nasional meningkat sebesar 1,39 poin dalam

kurun waktu yang sama. Sedangkan disparitas indeks kesehatan 2011

menurut kabupaten/kota, Kabupaten Enrekang (83,65) merupakan

Grafik 4.4 Perbandingan Indeks Kesehatan Sulawesi Selatan dengan Nasional,2007-2011

Bab 4 IPM


Grafik 4.5 Indeks Kesehatan Sulawesi Selatan Menurut Kabupaten/KotaTahun 2008 dan 2011

kabupaten yang mempunyai nilai indeks kesehatan yang paling tinggi

dan yang terendah adalah Kabupaten Jeneponto (66,92).

Bab 4 IPM


4.3. Indeks Pendidikan

Seperti telah diuraikan sebelum ini bahwa indeks pendidikan terdiri

dari dua unsur yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama bersekolah

penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Angka indeks pendidikan

Provinsi Sulawesi Selatan dibandingkan dengan angka nasional masih

relatif lebih rendah. Dimana pada level nasional angka tersebut telah

mecapai 79,64 sedangkan Sulawesi Selatan sebesar 76,31 pada tahun

2011.

Nilai indeks pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun

waktu 2007 hingga 2011 memperlihatkan suatu gambaran yang sangat

memprihatinkan. Karena posisi bidang pendidikan masih berada di

level bawah, hal itu dilihat berdasarkan provinsi yang berada di

kawasan Timur juga secara nasional. Pemerintah telah merespon baik

akan hal ini dan terlihat sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2011

nilai indeks meningkat sebesar 2,75 poin sedangkan nasional hanya

meningkat sebesar 1,79 poin. Angka ini memberi gambaran bahwa ada

keseriusan dari pemerintah untuk menaikkan indeks pendidikan.

Tanggapan positif dari pemerintah daerah mulai pada anggaran

pendapatan dan belanja daerah provinsi 2009 telah membuat kebijakan

pendidikan dan kesehatan gratis bagi penduduk usia belajar 9 tahun.

Kebijakan ini dimulai di enam kabupaten/kota yang sudah menerapkan

pendidikan gratis tahun 2009, yakni Kabupaten Gowa, Sinjai, Pangkep,

Luwu Timur, Luwu Utara, dan Kota Pare Pare. Pemerintah daerah

menyiapkan anggaran hingga ratusan miliar per tahun untuk

menyukseskan pendidikan gratis. Dan Undang-undang tentang Sistem

Bab 4 IPM


Pendidikan Nasional telah mengalokasikan 20 persen Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor pendidikan.

Program ini juga didukung dengan adanya Perda penyelenggaraan

pendidikan gratis di Sulawesi Selatan yang akan memberikan sanksi

bagi orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya. Perda juga

mengatur 14 item yang akan digratiskan pada pendidikan dasar dan

menengah di Sulsel. Itu di luar dana Bantuan Operasional Sekolah.

Bahkan Siswa tidak mampu dalam jenjang pendidikan gratis, akan

mendapatkan bantuan beasiswa miskin setiap tahun, antara lain Rp. 750

ribu untuk SMU, Rp. 500 ribu untuk SMP, dan Rp. 350 ribu untuk SD.

Grafik 4.6 Indeks Pendidikan Sulawesi Selatan dengan Nasional,2009-2011

Bab 4 IPM


a). Rata-rata Lama Bersekolah

Rata-rata lama bersekolah penduduk usia 15 tahun ke atas

Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2011 sebesar 7,92 tahun,

artinya bahwa rata-rata penduduk tersebut sedang duduk di kelas 2

pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama (SMP)/

sederajat. Apabila dibandingkan dengan tingkat nasional angka

tersebut tidak terpaut jauh, walaupun masih berada dibawah angka

nasional (7,94 tahun). Namun suatu hal menggembirakan bahwa

angka rata-rata lama bersekolah penduduk Sulawesi Selatan terus

mengalami peningkatan,walaupun tidak terlalu tinggi. Dimana pada

tahun 2007 angka tersebut masih sebesar 7,2 tahun.

Daerah yang mempunyai rata-rata lama bersekolah paling tinggi

adalah Kota Makassar. Sedangkan daerah yang mempunyai angka

terendah adalah Kabupaten Bantaeng (tahun 2006), keadaan ini tidak

berubah sampai tahun 2011. Faktor yang berkaitan dengan angka

tersebut disebabkan oleh tingkat pendidikan yang ditamatkan dan

juga putus sekolah.

b). Angka Melek Huruf

Angka melek huruf merupakan kebalikan dari angka buta huruf.

Angka ini menggambarkan besarnya penduduk berumur 15 tahun ke

atas yang dapat membaca dan menulis dengan huruf

latin/arab/lokal. Di Sulawesi Selatan pada tahun 2007, mereka yang

melek huruf sebesar 86,2 persen dan meningkat menjadi 88,07

Bab 4 IPM


persen pada tahun 2011. Apabila angka tersebut dibandingkan

dengan tingkat nasional maka terlihat angka melek huruf Sulawesi

Selatan relatif lebih rendah.

Angka melek huruf menurut kabupaten/kota, daerah yang

mempunyai persentase paling tinggi angka melek hurufnya adalah

Kota Palopo, Pare-pare dan kemudian Makassar, sedangkan yang

terendah adalah Jeneponto dan Bantaeng. Upaya untuk

meningkatkan sumber daya manusia di Provinsi Sulawesi Selatan

perlu lebih memperhatikan 5 (lima) kabupaten yang angka melek

hurufnya tergolong rendah yaitu Kabupaten Jeneponto, Bantaeng,

Takalar, Gowa dan Maros.

Dari semua upaya yang telah dilakukan, mulai dari alokasi 20%

anggaran APBD untuk sektor pendidikan; program pendidikan

gratis; Perda yang mengatur tentang pendidikan gratis; menjadikan

pemberantasan buta aksara sebagai target penting dalam RPMJD;

dan kerjasama program Edutainment Trans Studio Theme Park,

Trans Studio Makassar dalam memajukan perkembangan pendidikan

nasional. Tetapi harapan pemerintah bahwa pada tahun 2011 Sulsel

akan menjadi provinsi yang bebas buta aksara belum terwujud.

Terbukti pada tahun 2011 Angka melek Huruf Sulsel sebesar 88,07;

atau hanya naik sebesar 0,32 poin dibandingkan tahun 2010.

Bab 4 IPM


Grafik 4.7 Indeks Pendidikan Sulawesi Selatan Menurut Kabupaten/KotaTahun 2007 dan 2011

Bab 4 IPM


4.4. Indeks daya Beli

Paritas daya beli Sulawesi Selatan selama periode 2007 hingga 2011

mempunyai kecenderungan yang terus meningkat yaitu dari

Rp.626.200,- pada tahun 2007 meningkat pada tahun 2011 menjadi

Rp.640.300,- per kapita per tahun. Perbandingan nilai paritas daya beli

Bab 4 IPM


tingkat nasional dengan Sulawesi Selatan terjadi perpotongan pada

tahun 2007. Dalam Grafik 4.6 memperlihatkan tren indeks daya beli

antara Sulawesi Selatan dan Nasional, dimana pada tahun 2007 indeks

daya beli Sulawesi Selatan telah berada di atas Nasional.

Indeks daya beli Sulawesi Selatan menurut kabupaten/ kota nampak

bahwa Luwu Utara dan Makassar mempunyai nilai tertinggi, sedangkan

yang terendah adalah Sinjai dan Toraja Utara. Sebenarnya variasi nilai

tersebut relatif cukup baik, yang menjadi perhatian adalah relatif masih

rendahnya angka indeks paritas daya beli ini apabila dibandingkan

dengan angka indeks kesehatan dan pendidikan. Seperti diketahui

bahwa relatif masih rendahnya paritas daya beli bukan saja terjadi di

Sulawesi Selatan akan tetapi secara nasional.

Grafik 4.8 Perbandingan Daya Beli Sulawesi Selatan dan Nasional,2007-2011

618.329

625.230

635.480

636.598

640.298

621.259

624.374

631.500

633.600

638.046

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sulawesi Selatan Nasional

Bab 4 IPM


Grafik 4.9. Indeks Daya Beli Sulawesi Selatan Menurut Kabupaten/ KotaTahun 2007 dan 2011

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00

19. Luwu Utara

22. Makassar

23. Pare-Pare

06. Gowa

08. Maros

12. Soppeng

11. Bone

13. Wajo

15. Pinrang

03. Bantaeng

24. Palopo

02. Bulukumba

10. Barru

05. Takalar

04. Jeneponto

17. Luwu

09. Pangkep

14. Sidrap

01. Kep. Selayar

20. Luwu Timur

16. Enrekang

18. Tator

07. Sinjai

21. Toraja Utara

2007

2011

Bab 4 IPM


Tabel 4.1. IPM Menurut Kabupaten/ Kota di Sulawesi Selatan, Tahun 2007-2011

Kabupaten/ Kota 2007 2008 2009 2010 2011

(1) (3) (4) (5) (6) (7)

01. Kep. Selayar 67,7 68,2 68,9 69,34 70,00

02. Bulukumba 69,3 69,9 70,6 71,19 71,77

03. Bantaeng 68,3 68,9 69,4 70,10 70,66

04. Jeneponto 63,4 64,0 64,5 64,92 65,27

05. Takalar 66,9 67,5 68,0 68,62 69,09

06. Gowa 68,9 69,4 70,0 70,67 71,29

07. Sinjai 68,2 68,7 69,2 69,53 70,16

08. Maros 69,2 69,9 70,6 71,12 71,74

09. Pangkep 67,7 68,3 69,1 69,43 69,89

10. Barru 69,0 69,5 70,3 70,86 71,19

11. Bone 68,3 69,0 69,6 70,17 70,77

12. Soppeng 70,3 70,8 71,3 71,89 72,23

13. Wajo 68,0 68,7 69,4 70,22 71,04

14. Sidrap 71,2 71,7 72,1 72,37 72,74

15. Pinrang 71,4 71,9 72,6 73,21 73,80

16. Enrekang 73,3 73,8 74,2 74,55 74,84

17. Luwu 72,5 73,0 73,6 73,98 74,42

18. Tator 70,2 70,8 71,4 71,87 72,29

19. Luwu Utara 72,5 73,2 73,7 74,32 74,69

20. Luwu Timur 71,7 71,7 72,3 72,79 73,11

21. Toraja Utara * 68,4 68,9 69,56 70,15

22. Makassar 77,3 77,9 78,2 78,79 79,11

23. Pare-Pare 76,5 77,0 77,5 77,78 78,19

24. Palopo 75,4 75,8 76,1 76,55 76,85

Sulawesi Selatan 69,6 70,2 70,9 71,62 72,14

Nasional 70,6 71,2 71,8 72,27 72,77


* Kabupaten Toraja Utara belum terbentuk

Bab 4 IPM


Tabel 4.2. Indeks Kesehatan Menurut Kabupaten/ Kota di Sulawesi Selatan,Tahun 2007-2011

Kabupaten/ Kota 2007 2008 2009 2010 2011

(1) (3) (4) (5) (6) (7)

01. Kep. Selayar 70,6 70,8 71,24 71,24 71,47

02. Bulukumba 76,7 77,2 78,31 78,23 78,55

03. Bantaeng 79,0 79,4 80,89 81,00 81,60

04. Jeneponto 65,9 66,2 66,67 66,67 66,92

05. Takalar 72,3 72,8 74,20 74,20 74,82

06. Gowa 76,8 77,1 77,68 77,68 77,97

07. Sinjai 76,8 77,1 78,23 78,31 78,73

08. Maros 76,3 76,9 78,43 78,83 79,60

09. Pangkep 72,1 72,4 73,09 72,98 73,27

10. Barru 71,5 72,0 72,98 73,09 73,42

11. Bone 72,7 73,3 74,55 74,55 75,00

12. Soppeng 77,2 77,4 77,72 77,72 77,90

13. Wajo 74,2 74,8 76,57 76,57 77,28

14. Sidrap 77,4 77,7 79,11 79,17 79,68

15. Pinrang 77,1 77,3 78,83 78,43 78,80

16. Enrekang 82,1 82,2 83,31 83,31 83,65

17. Luwu 79,3 79,7 81,00 81,17 81,73

18. Tator 81,8 81,7 82,11 81,95 82,03

19. Luwu Utara 76,5 76,9 77,60 77,60 77,80

20. Luwu Timur 76,0 76,2 76,58 76,58 76,77

21. Toraja Utara * 80,7 81,17 80,89 80,97

22. Makassar 79,6 79,8 80,98 80,98 81,37

23. Pare-Pare 80,9 80,9 81,95 82,11 82,48

24. Palopo 78,4 78,4 79,17 79,11 79,32


Nasional 72,8 73,3 73,68 74,05 74,42


*) Kabupaten Toraja Utara belum terbentuk

Bab 4 IPM


Tabel 4.3. Angka Harapan Hidup (Tahun) Menurut Kabupaten/Kotadi Sulawesi Selatan, periode 2007-2011

Kabupaten/ Kota 2007 2008 2009 2010 2011

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

01. Kep. Selayar 67,3 67,5 67,6 67,7 67,88

02. Bulukumba 71,0 71,3 71,6 71,9 72,13

03. Bantaeng 72,4 72,6 73,1 73,6 73,96

04. Jeneponto 64,6 64,7 64,9 65,0 65,15

05. Takalar 68,4 68,7 69,2 69,5 69,89

06. Gowa 71,1 71,3 71,4 71,6 71,78

07. Sinjai 71,1 71,2 71,6 72,0 72,24

08. Maros 70,8 71,1 71,7 72,3 72,76

09. Pangkep 68,3 68,4 68,6 68,8 68,96

10. Barru 67,9 68,2 68,5 68,9 69,05

11. Bone 68,6 69,0 69,4 69,7 70,00

12. Soppeng 71,3 71,4 71,5 71,6 71,74

13. Wajo 69,5 69,9 70,4 70,9 71,37

14. Sidrap 71,4 71,6 72,1 72,5 72,81

15. Pinrang 71,2 71,4 71,7 72,1 72,28

16. Enrekang 74,3 74,3 74,7 75,0 75,19

17. Luwu 72,6 72,8 73,3 73,7 74,04

18. Tator 74,1 74,0 74,1 74,2 74,22

19. Luwu Utara 70,9 71,1 71,3 71,6 71,68

20. Luwu Timur 70,6 70,7 70,8 70,9 71,06

21. Toraja Utara * 73,4 73,5 73,5 73,58

22. Makassar 72,8 72,9 73,2 73,6 73,82

23. Pare-Pare 73,6 73,6 73,9 74,3 74,49

24. Palopo 72,0 72,0 72,3 72,5 72,59


Nasional 68,7 69,0 69,2 69,4 69,65Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan


Bab 4 IPM


Tabel 4.4. Indeks Pendidikan Menurut Kabupaten/ Kota di Sulawesi Selatan,periode 2007-2011

Kabupaten/ Kota 2007 2008 2009 2010 2011

(1) (3) (4) (5) (6) (7)

01. Kep. Selayar 74,0 74,0 74,49 74,92 76,29

02. Bulukumba 71,1 71,1 71,76 72,38 72,77

03. Bantaeng 63,9 63,9 64,71 65,92 66,24

04. Jeneponto 63,5 64,0 64,54 65,29 65,38

05. Takalar 67,2 67,2 67,68 68,80 68,93

06. Gowa 67,3 67,3 68,12 69,80 70,96

07. Sinjai 72,3 72,3 72,55 72,62 73,44

08. Maros 69,4 69,6 69,72 70,02 70,73

09. Pangkep 71,6 71,8 72,60 73,31 73,81

10. Barru 74,4 74,4 75,40 76,40 76,44

11. Bone 70,3 70,3 70,74 71,46 72,53

12. Soppeng 71,6 71,6 72,24 73,90 73,99

13. Wajo 67,3 67,5 68,60 69,51 71,11

14. Sidrap 75,7 75,7 75,80 75,85 76,00

15. Pinrang 74,7 74,7 75,86 76,84 77,92

16. Enrekang 77,9 77,9 78,62 78,74 78,82

17. Luwu 78,1 78,1 78,12 78,20 78,42

18. Tator 72,4 73,2 73,55 74,62 75,72

19. Luwu Utara 76,9 76,9 77,01 78,15 78,54

20. Luwu Timur 78,7 78,7 79,38 80,32 80,37

21. Toraja Utara * 70,4 70,98 71,90 72,93

22. Makassar 87,7 87,7 88,00 88,56 88,66

23. Pare-Pare 85,1 85,3 86,10 86,17 86,46

24. Palopo 86,3 86,3 86,49 87,17 87,20


Nasional 77,8 78,2 78,88 79,53 79,64Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan


Bab 4 IPM


Tabel 4.5. Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/ Kota di Sulawesi Selatan,periode 2007-2011 (Persentasi)

Kabupaten/ Kota 2007 2008 2009 2010 2011

(1) (3) (4) (5) (6) (7)

01. Kep. Selayar 89,0 89,0 89,2 89,23 90,86

02. Bulukumba 85,2 85,2 85,4 85,35 85,45

03. Bantaeng 76,6 76,6 77,5 78,98 79,03

04. Jeneponto 75,7 76,5 77,2 77,27 77,31

05. Takalar 80,1 80,1 80,8 81,80 81,85

06. Gowa 79,8 79,8 80,3 81,92 82,32

07. Sinjai 86,4 86,4 86,5 86,45 86,59

08. Maros 82,6 82,9 82,9 82,97 83,10

09. Pangkep 85,6 85,9 86,9 87,55 87,59

10. Barru 87,7 87,7 88,5 89,23 89,25

11. Bone 84,8 84,8 84,9 84,86 86,41

12. Soppeng 84,6 84,6 85,1 86,67 86,71

13. Wajo 81,7 82,0 82,7 83,53 84,97

14. Sidrap 89,5 89,5 89,6 89,63 89,77

15. Pinrang 89,1 89,1 89,7 89,90 91,48

16. Enrekang 89,8 89,8 90,4 90,44 90,49

17. Luwu 91,5 91,5 91,5 91,48 91,63

18. Tator 83,8 85,0 85,5 86,28 87,76

19. Luwu Utara 92,0 92,0 92,1 92,36 92,86

20. Luwu Timur 93,1 93,1 93,2 93,24 93,28

21. Toraja Utara * 82,3 83,0 83,80 83,83

22. Makassar 96,6 96,6 96,7 96,79 96,82

23. Pare-Pare 96,2 96,5 97,1 97,16 97,17

24. Palopo 97,3 97,3 97,3 97,33 97,34


Nasional 91,9 92,2 92,6 92,91 92,99

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan*) Kabupaten Toraja Utara belum terbentuk

Bab 4 IPM


Tabel 4.6. Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/ Kota di SulawesiSelatan, periode 2007-2011 (Tahun)

Kabupaten/ Kota 2007 2008 2009 2010 2011

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

01. Kep. Selayar 6,6 6,6 6,8 6,9 7,07

02. Bulukumba 6,5 6,4 6,7 7,0 7,11

03. Bantaeng 5,8 5,8 5,9 6,0 6,10

04. Jeneponto 5,9 5,9 5,9 6,2 6,23

05. Takalar 6,2 6,2 6,2 6,4 6,46

06. Gowa 6,4 6,4 6,6 6,8 7,23

07. Sinjai 6,6 6,6 6,7 6,7 7,07

08. Maros 6,5 6,5 6,5 6,6 6,90

09. Pangkep 6,5 6,5 6,6 6,7 6,94

10. Barru 7,2 7,2 7,4 7,6 7,62

11. Bone 6,2 6,2 6,4 6,7 6,72

12. Soppeng 6,9 6,8 7,0 7,3 7,28

13. Wajo 5,8 5,8 6,1 6,2 6,51

14. Sidrap 7,2 7,2 7,2 7,2 7,27

15. Pinrang 6,9 6,9 7,2 7,6 7,62

16. Enrekang 8,1 8,1 8,3 8,3 8,32

17. Luwu 7,7 7,7 7,7 7,7 7,80

18. Tator 7,4 7,4 7,5 7,7 7,74

19. Luwu Utara 7,0 7,0 7,0 7,5 7,49

20. Luwu Timur 7,5 7,5 7,8 8,2 8,18

21. Toraja Utara * 7,0 7,0 7,2 7,67

22. Makassar 10,5 10,5 10,6 10,8 10,85

23. Pare-Pare 9,5 9,5 9,6 9,6 9,76

24. Palopo 9,7 9,7 9,7 10,0 10,04


Nasional 7,5 7,5 7,7 7,9 7,94


Bab 4 IPM


Tabel 4.7. Indeks Daya Beli Menurut Kabupaten/ Kota di Sulawesi Selatan,periode 2007-2011

Kabupaten/ Kota 2007 2008 2009 2010 2011

(1) (3) (4) (5) (6) (7)

01. Kep. Selayar 58,6 59,9 61,1 61,86 62,24

02. Bulukumba 60,0 61,3 62,2 62,96 64,00

03. Bantaeng 62,1 63,3 63,3 63,37 64,14

04. Jeneponto 60,8 61,9 62,6 62,80 63,52

05. Takalar 61,4 62,5 62,8 62,86 63,52

06. Gowa 62,5 63,7 64,5 64,53 64,94

07. Sinjai 55,6 56,8 57,4 57,66 58,32

08. Maros 61,9 63,0 64,1 64,50 64,88

09. Pangkep 59,5 60,7 61,9 61,99 62,58

10. Barru 61,0 62,2 62,9 63,08 63,72

11. Bone 62,0 63,3 64,2 64,51 64,78

12. Soppeng 62,0 63,3 64,0 64,05 64,81

13. Wajo 62,6 63,8 64,1 64,59 64,73

14. Sidrap 60,5 61,8 61,9 62,07 62,54

15. Pinrang 62,5 63,7 64,1 64,36 64,67

16. Enrekang 60,0 61,1 61,2 61,62 62,06

17. Luwu 60,0 61,1 62,2 62,56 63,11

18. Tator 56,4 57,6 58,7 59,03 59,12

19. Luwu Utara 64,2 65,7 66,7 67,21 67,73

20. Luwu Timur 60,3 60,3 61,1 61,48 62,20

21. Toraja Utara * 54,0 55,0 55,90 56,55

22. Makassar 64,7 66,2 66,3 66,81 67,31

23. Pare-Pare 63,3 64,6 64,7 65,06 65,64

24. Palopo 61,4 62,7 63,1 63,36 64,04


Nasional 61,1 62,0 62,7 63,24 64,26



Bab 4 IPM


Tabel 4.8. Paritas Daya Beli Menurut Kabupaten/ Kota di Sulawesi Selatan,periode 2007-2011 (dalam Ribuan Rp.)

Kabupaten/ Kota 2007 2008 2009 2010 2011

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

01. Kep. Selayar 610,8 613,7 619,0 627,7 629,31

02. Bulukumba 618,7 619,6 625,2 632,4 636,96

03. Bantaeng 624,4 628,6 633,8 634,2 637,55

04. Jeneponto 621,0 623,3 628,0 631,7 634,85

05. Takalar 619,6 625,5 630,4 632,0 634,87

06. Gowa 622,2 630,4 635,7 639,2 641,00

07. Sinjai 594,7 600,6 605,9 609,5 612,34

08. Maros 624,5 627,9 632,6 639,1 640,74

09. Pangkep 617,5 617,5 622,8 628,3 630,79

10. Barru 621,5 624,0 629,2 633,0 635,74

11. Bone 624,6 628,5 633,9 639,2 640,31

12. Soppeng 622,8 628,3 633,9 637,2 640,46

13. Wajo 624,3 630,7 636,3 639,5 640,11

14. Sidrap 619,2 621,7 627,4 628,6 630,64

15. Pinrang 622,8 630,6 635,8 638,5 639,83

16. Enrekang 617,8 619,4 624,5 626,6 628,53

17. Luwu 619,6 619,8 624,5 630,7 633,08

18. Tator 597,9 604,1 609,2 615,0 615,84

19. Luwu Utara 634,9 637,9 644,1 650,9 653,06

20. Luwu Timur 612,8 621,0 621,0 626,0 629,17

21. Toraja Utara * * 593,9 601,9 604,71

22. Makassar 638,9 639,8 646,4 649,1 651,28

23. Pare-Pare 631,0 634,1 639,7 641,5 644,04

24. Palopo 621,4 625,8 631,2 634,2 637,12


Nasional 624,4 628,3 631,5 633,6 638,05


Bab 5 Kesimpulan dan Saran


KESIMPULAN dan SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Pertumbuhan penduduk Sulawesi Selatan selama periode 2007

hingga 2011 rata-rata tumbuh sebesar 1,35 persen per tahun, selain

masih relatif tinggi angka tersebut juga penyebaran penduduk belum

merata.

2. Dalam periode 2007-2011, PDRB per kapita Provinsi Sulawesi

Selatan meningkat dari hampir 9 juta rupiah menjadi hamper 17 juta

rupiah.

3. Dari hasil perhitungan pada tahun 2007 IPM Provinsi Sulawesi

Selatan sebesar 69,62 dan menjadi 71,98 pada tahun 2011 yang

secara nasional meningkat dari peringkat 23 menjadi peringkat 19.

a). Indek kesehatan Sulawesi Selatan pada tahun 2011 sebesar 75,33

dan lebih tinggi dibanding angka nasional yang diduga karena

pengaruh program kesehatan gratis. Tetapi masih terdapat 7

daerah yang angka indeksnya masih relatif rendah yaitu

Kabupaten Jeneponto, Selayar, Barru, Takalar, dan Pangkep.

b). Indeks Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2010

sebesar 75,92. Dan apabila dilihat menurut daerah nampak

bahwa Kabupaten, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Gowa, dan

BAB V



Wajo merupakan daerah yang mempunyai angka indeks yang

relatif rendah.

c). Indeks Daya Beli Sulawesi Selatan juga berada di atas angka

Nasional, walaupun tidak terpaut jauh seperti halnya indeks

kesehatan. Namun besarnya angka indeks ini apabila

dibandingkan dengan kedua angka indeks yang lain merupakan

yang terendah.

5.2. Saran-Saran

1. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, pemerintah daerah perlu

melakukan penggalangan kembali program keluarga berencana dan

mengaktif posyandu di berbagai daerah. Tidak meratanya atau

timpangnya kepadatan penduduk dikarenakan belum memadainya

sentra-sentra fasilitas umum dan pusat perekonomian, untuk itu

perlunya penggerak ekonomi rakyat yang mandiri di setiap daerah.

2. Upaya peningkatan Pendapatan per kapita penduduk melalui

pembangunan ekonomi yang berpihak kepada golongan ekonomi

kecil dan menengah. Karena hampir 80 persen penduduk

menggantungkan hidupnya dari kegiatan ekonomi nonformal,

terutama kegiatan pertanian tanaman bahan makanan.

3. Yang terpenting adalah bahwa IPM bukan dan tidak akan pernah

menjadi suatu ukuran mutlak bagi pembangunann yang

menyeluruh. IPM merupakan ukuran parsial dengan indikator tidak



sempurna yang mencoba memberikan visi yang seluas-luasnya bagi

pemerintah untuk meningkatkan kapabilitasnya. Sebagai alternatif

bagi pemerintah adalah bahwa mereka dapat menyusun indeks

dengan dimensi yang berbeda dan bervariasi dengan indikator dan

penimbang khusus. Jadi IPM harus dipandang sebagai titik awal

tentang apa yang disebut pembangunan, bukan sebagai titik akhir

pembangunan.

4. Upaya dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia melalui

penyusunan program pembangunan dengan skala prioritas baik fisik

maupun non fisik. Pembangunan ekonomi berupa sarana jalan pada

daerah yang jauh dari pusat ekonomi/ kota, seperti diketahui bahwa

sarana transportasi merupakan urat nadi perekonomian.

Pembangunan sarana fasilitas umum lainnya seperti pembangunan/

perbaikan gedung sekolah, peningkatan mutu tenaga pendidik, dan

penyediaan buku pelajaran sekolah. Hal yang tak kalah pentingnya

adalah penanggulangan buta huruf/ aksara dan putus sekolah bagi

mereka yang wajib belajar sembilan tahun. Program wajib belajar

telah dicanangkan beberapa tahun lalu akan tetapi tidak maksimal,

mungkin diperlukan perangkat hukum. Sehingga apabila terdapat

anak yang wajib belajar yang tidak bersekolah maka orang tua/wali

harus bertangungjawab secara hukum. Prioritas di bidang

kesehatan, pemerintah daerah seyogyanya mempermudah akses

pelayanan kesehatan melalui program obat gratis, pelayanan

pemeriksaan kesehatan gratis, dan sosialisasi hidup sehat serta

lingkungan bersih.

Bab 6 Daftar Pustaka


DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik (2006), Ekonomi Regional Provinsi SulawesiSelatan, BPS, Jakarta.

Badan Pusat Statistik dan Bappeda (2000), Indeks PembangunanManusia Provinsi Sulawesi Selatan, BPS Sulawesi Selatan,Makassar, Areso Makassar.

_____dan Bappeda (2007), Statistik Sosial Provinsi SulawesiSelatan, BPS Sulawesi Selatan, Makassar, Areso Makassar.

_____,Bappenas,UNDP (2001), “Towards a New Concensus:Democracy and Human Development in Indonesia”, BPS,Jakarta.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan (2008), ProdukDomestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Selatan BPSSulawesi Selatan, Makassar, Areso Makassar.

http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=26&notab=2, Tabel Indeks Pembangunan ManusiaPropinsi dan Nasional 1996 – 2009, didownload pada 11Agustus 2011.

http://www.sulsel.go.id/

http://datinkessulsel.wordpress.com/

Samingun. 2008. Cara Menghitung Indeks Pemabngunan Manusia.Makalah dalam Pelatihan Teknis Pimpinan BPS Kabupaten/Kota. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan.Makassar.

Tarigan, Robinson. 2005. Ekonomi Regional dalan Teori danAplikasi. Jakarta. Bumi Aksara.

UNDP Indonesia. 2007. Laporan Tahunan 2007. Jakarta. Juni 2008.(download : website:www.undp.org/www.undp.or.id).

BAB VI

Bab 6 Daftar Pustaka


UNDP (1990), “Human Development Report 1990”, UNDP, NewYork, (download : website:www.undp.org/www.undp.or.id).

UNDP (2011), “Human Development research Paper 2011/01, TheHDI 2010: New Controversies Old Critiques”, UNDP, NewYork, (download : website:www.undp.org/www.undp.or.id).

ipm sulawesi selatan 2011

Documents