Instrumen Katalitik Pemerintahan Daerah untuk Mengurangi Kemiskinan

Download Instrumen Katalitik Pemerintahan Daerah untuk Mengurangi Kemiskinan

Post on 05-Dec-2014

3.823 views

Category:

Business

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sayembara Good Governance Nusa Tenggara Barat 2007

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. Instrumen Katalitik Pemerintahan Lokal dan Langkah-langkah Pengurangan Kemiskinan di Wilayah Indonesia Timur: Pengalaman Kota Mataram1 Dr. Astia Dendi2, Drs. HM. Ainul Asikin, MSi. Abstrak Makalah ini mengkaji konsep, prospek, dan pelajaran dari perkembangan instrumen- instrumen pemerintahan lokal untuk mengurangi kemiskinan dalam konteks perkotaan di wilayah Indonesia timur berdasarkan studi kasus di Kota Mataram, provinsi Nusa Tenggara Barat. Mataram adalah kota baru di provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemerintah kota ini telah dikenal di wilayahnya melalui upayanya yang gigih dalam menggalakkan good governance dan pendekatan partisipatif dalam pembangunan. Namun, tingginya kemiskinan tetap menjadi salah satu permasalahan pelik yang dihadapi Mataram. Pemerintah Kota Mataram tengah berhadapan dengan beberapa masalah kemiskinan di perkotaan, diantaranya rendahnya kualitas SDM, keberadaan permukiman kumuh, kurangnya infrastruktur permukiman, pengangguran, dan ketidaksetaraan gender. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, pemerintah Kota Mataram menerapkan model penyediaan jasa publik yang lebih cepat, transparan, dan partisipatif. Model tersebut meliputi penyelenggaraan dialog antar pemangku kepentingan (Forum Pemangku Kepentingan) untuk membina partisipasi, transparansi, dan pembagian tanggung jawab antar pemangku kepentingan; penyiapan instrumen yang dapat mengidentifikasi warga miskin dengan lebih baik (program dapat mencapai target dengan lebih baik); dan alat Rencana Aksi Masyarakat (Community Action Planning). Meskipun elemen-elemen utama pendekatan tersebut, yakni Community Action Planning dan Forum Pemangku Kepentingan, telah berkembang selama beberapa tahun terakhir, inovasi untuk meningkatkan transparansi dan pentargetan warga miskin yang lebih baik di daerah kumuh di wilayah perkotaan masih terbilang baru. Prospek pendekatan dimaksud dalam mengatasi masalah-masalah kemiskinan sungguh mengagumkan. Untuk itulah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan penghargaan berupa Juara I Sayembara Good Governance 2007 kepada Walikota Mataram. Makalah ini juga membahas pengalaman yang diperoleh dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meraih skala implementasi yang lebih luas dan menghasilkan manfaat yang signifikan bagi warga miskin (perempuan dan laki-laki). 1 Para penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada the German Technical Cooperation di provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu GTZ-Good Local Governance (GLG) yang telah menyediakan akses informasi dan mensponsori penulis untuk menyajikan makalah ini dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Indonesian Regional Science Association (IRSA) di Palembang (Indonesia) pada tanggal 31 Juli - 2 Agustus 2008. Kami juga berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kota Mataram atas tersedianya data dan informasi relevan lainnya serta organisasi-organisasi perantara dan anggota masyarakat di Sembalun atas antusiasme dan kontribusi selama kegiatan penelitian. 2 Koresponden: Dr. Astia Dendi, Senior Regional Development Adviser, GTZ-Good Local Governance di Nusa Tenggara Barat. Email: dendi@gtz.or.id; Telpon 0370 641749; Fax 0370 621293. </li> <li> 2. Pendahuluan Dalam bingkai desentralisasi, telah banyak upaya yang dilaksanakan demi mewujudkan layanan yang lebih baik, pembangunan yang berkelanjutan, dan pengentasan kemiskinan. Pemerintah daerah yang berada di barisan depan dalam penyediaan layanan kepada masyarakat adalah pencetus proses demokrasi yang melibatkan masyarakat dalam proses pemerintahan lokal. Memang benar bahwa pendekatan multi level dan kerja sama antar wakil-wakil pemerintah, sektor ekonomi swasta, dan masyarakat sipil diperlukan. Namun implementasi kebijakan-kebijakan desentralisasi dan pemerintahan tidak selalu merupakan proses yang mulus dan tetap penuh tantangan. Penerapan kriteria Good Governance (akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi) dalam pemerintahan lokal perlu ditingkatkan. Berdasarkan kriteria tersebut jangkauan dan kualitas layanan publik tertentu terutama kesehatan, pendidikan, dan iklim usaha harus ditingkatkan. Situasi ini dapat terwujud apabila terdapat peningkatan kapasitas dan alat pengukur kinerja pemerintah lokal. Dalam usaha mengatasi tantangan-tantangan di atas, dalam kerangka kerja sama pembangunan pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Federal Jerman, proyek the Good Local Governance (GLG) yang diimplementasikan oleh GTZ (German Technical Cooperation) mendukung pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mendesain dan mengimplementasikan instrumen awal guna menggerakkan pemerintah-pemerintah lokal melalui Sayembara Good Governance. Sayembara atau kompetisi tersebut meletakkan fokus pada pengembangan kapasitas pemerintah- pemerintah lokal dan organisasi-organisasi perantara untuk memperkuat transparansi dan partisipasi dalam penyediaan layanan publik. Setelah diluncurkan secara resmi pada tanggal 17 Desember 2006 oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, kesembilan pemerintah kabupaten / kota di provinsi Nusa Tenggara Barat memutuskan untuk berpartisipasi. Sebagai langkah pertama, mereka diminta menyerahkan proposal yang membahas topik-topik, misalnya peningkatan layanan kesehatan, menguatnya usaha pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan </li> <li> 3. masyarakat, atau meningkatnya kualitas pendidikan. Tantangannya adalah meraih kemajuan dalam waktu tiga bulan yang akan dievaluasi oleh juri independen. Laporan ini mendeskripsikan secara ringkas pendekatan Sayembara Good Governance dan mengkaji konsep, prospek dan pelajaran yang diambil dari inovasi good governance Pemerintah Kota Mataram yang merupakan juara I Sayembara Good Governance di Nusa Tenggara Barat tahun 2007 untuk inisiatifnya dalam upaya pengentasan kemiskinan di area percontohan, yaitu Lingkungan Sembalun. Konteks Regional dan Masalah-masalah Kemiskinan di Perkotaan Mataram adalah kota dan ibukota provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di wilayah Indonesia timur. Provinsi ini meliputi wilayah seluas 20.153,15 km2, terdiri dari dua pulau utama yaitu Lombok dan Sumbawa, dan secara administratif terbagi kedalam dari sembilan kabupaten / kota. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional 2006 (BPS dan BAPPEDA, 2007), total populasi provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai 4.257.306 jiwa. Nusa Tenggara Barat memiliki banyak permasalahan dan hambatan di bidang pembangunan sebagaimana daerah-daerah lain di wilayah Indonesia timur. Meskipun upaya-upaya besar pembangunan yang dilaksanakan selama dekade terakhir telah menghasilkan beberapa peningkatan yang signifikan dalam bidang sosial dan ekonomi, kemiskinan tetap menjadi masalah utama yang dihadapi daerah ini. Menurut laporan resmi (Hadar, 2008), tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara Barat kurang lebih 25 % (sekitar 1, 12 juta jiwa) dari total populasi. Angka ini telah mengalami sedikit penurunan selama beberapa tahun terakhir. Selain itu, juga dilaporkan bahwa sejak tahun 1999, Human Development Index (Indeks Pembangunan Manusia) Nusa Tenggara Barat adalah yang terendah di Indonesia (BPS, 2008)3. Tingginya malnutrisi dan tingkat kematian ibu dan bayi juga merupakan masalah pelik di NTB. NTB adalah salah satu daerah kritis di Indonesia dalam hal tingkat kematian ibu dan bayi. Tingkat kematian bayi mencapai 73,5 / 1000 kelahiran hidup (nasional = 45 / 1000 kehadiran hidup); 3 Lihathttp://www.bps.co.id </li> <li> 4. sedangkan tingkat kematian ibu adalah 370 / 100.000 kelahiran hidup (nasional = 307 / 100.000 kelahiran hidup). Lebih jauh lagi, tingkat melek huruf masyarakat NTB di atas 15 tahun adalah 83,7% bagi pria dan 71% bagi wanita. Namun, angka-angka tersebut masih jauh di bawah rata-rata nasional yaitu 94,0 % untuk pria dan 86,8% untuk wanita (Hadar, 2008). Didirikan di akhir tahun 1993, Mataram adalah salah satu kota desentralisasi baru di wilayah Indonesia Timur. Pada pertengahan tahun 2006, total populasinya mencapai 362,43 jiwa (BPS dan Bappeda, 2007). Laporan resmi terkini juga melaporkan hal yang serupa. Produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita pada tahun 2005 dan 2006 berurutan adalah sebesar Rp. 4.179.980,00 dan Rp. 4.441.547,00. Angka tersebut merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi di atas rata-rata nasional yaitu 7,79 dan 7,89 persen masing-masing pada tahun 2005 dan 2006 (BPS, 2007). Namun, daerah ini juga memiliki permasalahan-permasalahan yang sama sebagaimana daerah-daerah lain di wilayah Indonesia timur. Beberapa permasalahan berikut ini diantaranya mencerminkan tantangan berat yang dihadapi Pemerintah Kota Mataram: meluasnya permukiman kumuh; rendahnya kualitas SDM (banyaknya tenaga kerja yang tidak berkeahlian, tingginya tingkat buta huruf); kurangnya infrastruktur permukiman; tingginya tingkat pengangguran. Memang benar bahwa pengentasan kemiskinan merupakan program utama pemerintah kota Mataram selama lebih dari satu dekade. Seiring dengan strategi nasional, pemerintah Kota Mataram telah melaksanakan banyak langkah intervensi pembangunan yang pro-kemiskinan di bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Pemerintah kota telah meluncurkan program pembangunan ekonomi populer bernama PER Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. Di bidang layanan kesehatan masyarakat, pemerintah kota telah memperkenalkan kebijakan populer yaitu pengobatan gratis bagi warga miskin yang memenuhi syarat. Pemerintah kota juga telah memperkenalkan kebijakan populer dalam bidang pendidikan dasar yaitu sekolah gratis bagi anak-anak dari golongan tidak mampu di sekolah negeri manapun di Mataram. </li> <li> 5. Meskipun kota Mataram telah menunjukkan beberapa prestasi yang mengagumkan dalam hal pertumbuhan ekonomi regional, kemiskinan dan pengangguran tetap merupakan masalah yang berat. Hal ini menunjukkan dibutuhkannya pengembangan strategi-strategi yang lebih terpadu dan luas jangkauannya serta strategi pembangunan yang efektif dari segi biaya. Sayembara Good Governance sebagai Sebuah Instrumen Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah Tujuan dan Tema Sayembara Good Governance diselenggarakan untuk mendukung pengembangan kapasitas pemerintahan daerah dalam rangka penyediaan layanan publik. Organisasi- organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan masyarakat pada umumnya akan memetik manfaat dari kemajuan-kemajuan dalam bentuk layanan harian. Berikut adalah tujuan sayembara dilihat dari sudut pandang yang lebih luas dan jangka panjang: memelihara dan memperluas skala penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pemerintahan daerah; meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam mendesain dan mengimplementasikan pendekatan inovatif dalam pemerintahan daerah; memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas penyediaan layanan publik; mempercepat pencapaian human development index regional yang lebih baik. Pada gilirannya, masyarakat akan menerima informasi yang lebih baik berkenaan dengan status layanan tertentu dan inovasi-inovasi yang diterapkan. Penghargaan (hadiah) dihajatkan sebagai insentif untuk memobilisasi pemerintah daerah mengikuti sayembara. Karena sayembara tersebut adalah sebagai kendaraan atau alat untuk menggalakkan praktek good governance, penghargaan yang menarik yang akan bermanfaat bagi masyarakat disediakan bagi pemerintah daerah yang keluar sebagai pemenang; jadi, hadiahnya bukan ditujukan kepada petinggi-petinggi atau institusi- institusi tertentu, melainkan hadiah bagi rakyat. </li> <li> 6. Pada sayembara pertama di tahun 2007, pemerintah provinsi NTB mengangkat tema Inovasi Transparansi dan Partisipasi dalam Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik dalam Kerangka Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index). Berdasarkan tema tersebut, sayembara ini menitikberatkan penilaian terhadap dua kriteria good governance, yaitu transparansi dan partisipasi, diantara banyak kriteria lain yang disyaratkan oleh UNDP. Metodologi Di tingkat provinsi, Panitia Penyelenggara (Organizing Committee) dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur untuk mengemban tanggung jawab pelaksanaan sayembara yang untuk pertama kali ini dipandang sebagai pilot proyek. Sesuai kewenangannya, Panitia Penyelenggara menyusun rencana kerja terperinci. Tujuan utama sayembara padalah memotivasi pemerintah-pemerintah daerah untuk merampungkan kemajuan- kemajuan yang dapat diukur dalam proses penyediaan layanan yang akan mengarah pada transparansi dan partisipasi yang lebih baik. Para ahli dari dunia akademis dan organisasi-organisasi masyarakat sipil yang aktif dalam pemerintahan membantu merumuskan metodologi dan kriteria lomba. Kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam waktu tiga bulan sejak registrasi sayembara akan dinilai oleh juri independen. Penilaian independen oleh juri yang juga independen akan menghasilkan perspektif yang komparatif dan penilaian yang terpercaya. Informasi tentang sayembara diumumkan di media masa lokal. Pemberitahuan serupa juga disampaikan kepada pemerintah-pemerintah daerah di provinsi NTB. Para ahli dan anggota organisasi perantara (intermediary organization) yang berkualitas akan mengevaluasi inovasi- inovasi yang disajikan oleh para kandidat dan memverifikasi bukti-bukti dengan mengumpulkan informasi langsung dari lapangan. Masukan-masukan ini akan menjadi bahan pertimbangan sebelum juri membuat keputusan akhir tentang pemenang sayembara. Akhirnya sebuah acara publik akan digelar untuk mengumumkan hasil sayembara sekaligus sebagai bentuk penghargaan kepada para juara. Kriteria Proposal yang Diterima dan Penilaiannya Inovasi pemerintah lokal harus memenuhi kriteria sebagai berikut: tidak pernah diajukan dalam sayembara serupa di lokasi manapun; </li> <li> 7. mempunyai hubungan yang jelas dengan tujuan sayembara, utamanya meningkatkan penyediaan layanan publik dan kontribusi untuk meningkatkan human development index regional; merupakan kegiatan baru atau kegiatan yang mendu...</li></ul>