USULAN PENELITIAN

EFEKTIVITAS INSENTIF PAJAK BAGI JURU PUNGUT PBB–P2

(PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN

PERKOTAAN) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

KABUPATEN MALANG

diajukan

Oleh:

YUNIADI MAYOWAN, S.Sos. MAB

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2014

Lembar

Pengesahan Usulan Penelitian

No Materi Pokok Keterangan01 Judul Efektivitas Insentif Pajak bagi Juru Pungut PBB-P2 (Pajak

Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang

02 Bidang Penelitian Pengembangan Ilmu Pengetahuan03 Lokasi Penelitian Kabupaten Malang04 Peneliti Yuniadi Mayowan, S.Sos. MAB05 NIP 19750614 200812 1 00206 Gol/Jabatan IIIb/Penata Muda Tingkat I07 Jenis Kelamin Laki-laki08 Universitas Brawijaya Malang09 Fakultas/Jurusan Ilmu Administrasi / Adm. Bisnis11 Alamat Kantor Jl. MT. Haryono 163 Malang 65145

Tlp. (0341.553737)12 Sumber Dana DPP-SPP FIA-Unibraw Tahun 201313 Lama Penelitian 4 bulan14 Total Dana

Dibutuhkan Rp. 3.500.000,-

15 Sedang Melakukan Penelitian

Tidak

Malang, September 2014

Menyetujui:

Ketua BPP FIA-Unibraw, Yang Mengajukan,

Dr. M. Makmur, M.S Yuniadi Mayowan, S.Sos. MAB

Nip.19511028 198003 1 002 Nip. 19750614 200812 1 002

Mengetahui:

Dekan,

Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS

Nip. 19610905 198601 1 002

DAFTAR ISI

A. Latar Belakang...................................................................................................1

B. Perumusan Masalah..........................................................................................1

C. Tujuan Penelitian...............................................................................................3

D. Manfaat Penelitian.............................................................................................3

E. Tinjauan Teori....................................................................................................4

F. Metode Penelitian..............................................................................................4

G. Kebutuhan Dana dan Sumber Dana Penelitian..............................................23

H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian.......................................................................23

I. Daftar Pustaka...................................................................................................24

Judul : Efektivitas Insentif Pajak bagi Juru Pungut PBB-P2 (Pajak Bumi dan

Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan) terhadap Pendapatan

Asli Daerah Kabupaten Malang

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan sebagian besar pendapatannya

berasal dari sektor pajak. Pajak memiliki peran yang sangat dominan dalam

pembangunan negara ini. Hal ini dikarenakan fungsi pajak itu sendiri yaitu fungsi

budgetair dimana hasil dari pajak itu nanti akan digunakan untuk mendanai

pengeluaran-pengeluaran negara seperti pembangunan dan belanja negara.

Karena pentingnya pajak bagi keberlangsungan hidup negara, maka pemerintah

kita telah mengupayakan menggali sumber-sumber yang dapat memberikan

pendapatan negara melalui pembebanan pajak di dalamnya.

Dengan semakin meningkatnya target penerimaan pajak di Indonesia,

maka Pemerintah melakukan berbagai tindakan agar target tersebut dapat

dicapai. Salah satu pajak yang berperan dalam pencapaian target ini adalah

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebab tiap-tiap warga negara pasti memiliki

rumah dan/atau tanah sebagai tempat tinggalnya. Hal inilah yang dimanfaatkan

pemerintah dalam mencapai target penerimaan pajak. Selanjutnya, agar tidak

terbebani dengan pembagian hasil antara pusat dan daerah, pemerintah pusat

telah membuat sebuah kebijakan tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yakni

mengalihkan Pajak Bumi Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

kepada Pemerintah Daerah. Sedangkan pemerintah pusat mengurusi masalah

Pajak Bumi dan Banguan sektor Perkebunan, Pertambangan dan Perhutanan

(PBB-P3). Karena pembagian tersebut yang harus menjadi catatan pemerintah

daerah adalah pemaksimalan penerimaan pajak untuk kepentingan daerahnya

sendiri perlu ditingkatkan mengingat subsidi atau Dana Bagi Hasil yang biasanya

bisa didapat dari pemerintah pusat kini akan berkurang sesuai dengan peraturan

yang berlaku.

Untuk itu, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah

(Dispenda) akan mengumpulkan penerimaan dari berbagai potensi yang menjadi

Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun

2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18

Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satu pendapatan

1

yang ada dalam Pajak Daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan sektor

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak itulah yang nantinya yang akan

menjadi tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah. Pemungutan

Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) tidak dapat

berjalan lancar apabila tidak tidak ada kerjasama antara pihak Wajib Pajak

dengan pihak yang memungut, walaupun sebenarnya pajak tersebut dapat

dibayarkan langsung oleh Wajib Pajak ke Bank-Bank Persepsi atau Bank Jatim

apabila dalam lingkup Provinsi Jawa Timur.

Salah satu contoh pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah berupa Pajak

Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang terdapat

pihak-pihak yang ikut serta dalam pelaksanaan pemungutannya, sehingga Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang tidak berjalan

sendiri. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang

dibantu oleh Pemerintah Kecamatan dan Aparat Desa untuk memungut Pajak

Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di wilayah kerja

baik di tingkat kecamatan atau desa. Pemerintah Kecamatan memiliki kewajiban

untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Wajib Pajak

di kecamatannya yang diperolehnya dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Kabupaten Malang kepada pemerintah desa sesuai dengan

alamat Wajib Pajak dalam SPPT tersebut. Selanjutnya, pemerintah desa melalui

Kepala Dusun (Kasun) memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

(SPPT) tersebut kepada Wajib Pajak yang bersangkutan. Dalam hal pembayaran

dapat dibayarkan melalui Bendahara Desa ataupun langsung ke Kecamatan atau

Bank Jatim.

Setiap desa di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Malang akan memiliki

target sendiri-sendiri dalam rangka membantu pemaksimalan Pendapatan Asli

Daerah di Kabupaten Malang sesuai dengan kemampuan daerahnya. Hal inilah

yang membuat nilai baku dari satu kecamatan dengan kecamatan yang lain

berbeda. Atas kewajiban dan jasa pemerintah desa yang telah bersedia

membantu melaksanakan pemungutan pajak di desanya, maka desa tersebut

berhak atas pemberian dana bagi hasil atau sering disebut dengan Insentif Pajak

sebagai upah pungut dengan besar persentase tertentu dari Nilai Baku.

Sehingga, masing-masing kecamatan akan mendapatkan insentif pajak dengan

2

jumlah yang berbeda-beda. Nilai Baku itu sendiri adalah jumlah penerimaan yang

telah didapat dari masing-masing desa.

Namun, pada kenyataannya pemberian dana bagi hasil atau insentif

tersebut terkadang tidak sesuai dengan prosedur dan besaran yang telah

ditentukan. Berdasarkan pengalaman dari aparat desa, insentif pajak diberikan

tidak tepat waktu dan pemberiannya hanya sekadarnya (Jaitun, 2013). Hal inilah

yang membuat penulis ingin ketahui tentang faktor-faktor apa sajakah yang

mempengaruhi besar kecilnya pemberian insentif pajak di Kabupaten Malang.

Penelitian ini ditujukan untuk memberikan kejelasan prosedur pemberian insentif

pajak bagi Pihak Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan

Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Malang.

B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pemberian insentif pajak atas nilai baku dari Pajak Bumi

dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Kabupaten

Malang?

2. Bagaimana efektivitas biaya pungut atau insentif pajak yang diberikan

kepada juru pungut terhadap pendapatan pajak yang diterima oleh Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang sebagai

upaya pemaksimalan Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur pemberian insentif pajak atas nilai baku dari

Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada

Kabupaten Malang

2. Untuk mengetahui efektivitas biaya pungut atau insentif pajak yang diberikan

kepada juru pungut terhadap pendapatan pajak yang diterima oleh Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang sebagai

upaya pemaksimalan Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang

D. Manfaat Penelitian

Sebagai tambahan wacana bagi pembaca dalam bidang perpajakan khususnya

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan untuk

menambah karya di bidang perpajakan.

3

E. Tinjauan Teori

1. Insentif

Insentif sebagai sarana motivasi yang mendorong para pegawai untuk

bekerja dengan kemampuan yang optimal, yang dimaksudkan sebagai

pendapatan ekstra diluar gaji atau upah yang telah ditentukan. Pemberian

insentif dimaksudkan agar dapat memenuhi kebutuhan para pegawai dan

keluarga mereka. Istilah sistem insentif pada umumnya digunakan untuk

menggambarkan rencana-rencana pembayaran upah yang dikaitkan secara

langsung atau tidak langsung dengan berbagai standar kinerja pegawai atau

profitabilitas organisasi. Kompensasi dan insentif mempunyai hubungan yang

sangat erat, dimana insentif merupakan komponen dari kompensasi dan

keduanya sangat menentukan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi

secara keseluruhan.

Insentif adalah tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan

tertentu yang prestasinya diatas prestasi standar. Insentif merupakan alat yang

dipergunakan pendukung prinsip adil dalam pemberian kompensasi (Anwar

Prabu:2002). Sedangkan menurut (Mutiara S Panggabean:2002) insentif

merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan karena prestasi

melebihi standar yang ditentukan. Dengan mengasumsikan bahwa uang dapat

mendorong karyawan bekerja lebih giat lagi, maka mereka yang produktif lebih

menyukai gajinya dibayarkan berdasarkan hasil kerja. Sehingga, dapat

disimpulkan bahwa insentif adalah segala sesuatu yang diberikan kepada

seseorang sebagai balas jasa atas kinerjanya yang melebihi target yang telah

ditentukan.

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Definisi pajak bagi setiap orang berbeda-beda dan tidak sedikit

pula para ahli yang mengemukakan definis pajak itu sendiri. Salah satu

ahli mengemukakan pendapat tentang pajak yaitu S.I Djajadiningrat

(Resmi,2003) adalah sebagai berikut:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan

4

sebagi hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serat dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum”

Sedangkan menurut salah satu landasan hukum perpajakan yaitu

Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang

No. 16 Tahun 2009 mendefinisikan pajak adalah kontribusi wajib kepada

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Pembagian Pajak berdasarkan Pihak yang Memungut

Menurut Achmad Tjahjono dan Muhammad Fakhri Husein

(2005:5) dijelaskan bahwa menurut lembaga pemungutnya pajak dibagi

menjadi dua yaitu pajak negara (pusat) dan pajak daerah.

1. Pajak Negara (Pusat)

Pajak yang dipungut pemerintah pusat yang penyelenggaraannya

dilaksanakan oleh departemen keuangan dan hasilnya akan digunakan

untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya.

a. Pajak yang dipungut oleh Dirjen Pajak : Pajak Penghasilan, PPN

(penyerahan lokal), Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai dan

Bea Lelang

b. Pajak yang dipungut Bea Cukai (Dirjen Bea Cukai)

2. Pajak Daerah

Pajak-pajak yang dipungut oleh daerah seperti Propinsi, Kabupaten

maupun Kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing-masing

dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan Rumah Tangga Daerah

masing-masing.

a. Pajak-pajak tingkat Propinsi: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Tanah (Pulasi),

Pajak ijin penangkapan ikan di wilayahnya.

b. Pajak-pajak tingkat Kabupaten/Kotamadya: Pajak atas

pertunjukkan dan keramaian umum, pajak atas reklame, pajak

anjing, pajak atas kendaraan tidak bermotor, pajak pembangunan,

5

pajak radio, pajak jalan, pajak bangsa asing, pajak potong hewan,

dan lain-lain

c. Macam-macam pajak yang lain: Bea Jalan/Jembatan, Bea

Pangkalan, Bea Penambangan, Uang sempadan/ijin bangunan,

Uang atas penguburan, retribusi jembatan timbang, retribusi pasar

dan retribusi lainnya.

c. Fungsi Pajak

Menurut Erly Suandy (2011:12), fungsi pajak dibedakan menjadi 2

fungsi, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas

negara,dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

negara.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat

baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik deengan tujuan

tertentu.

d. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah

berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah (melalui Perda)

untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah

(Mardiasmo, 2002).

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari keduanya dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah adalah

kontribusi wajib yang dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah

Daerah yang dapat dipaksakan pemungutannya dan diatur oleh

perundang-undangan yang berlaku dengan tidak mendapat kontribusi

secara langsung, tetapi dari penerimaan Pajak Daerah tersebut

digunakan untuk membiayai kepentingan Pemerintah Daerah tersebut.

6

Adapun ciri-ciri pajak daerah antara lain:

a. Dipungut oleh Pemda, berdasarkan kekuatan peraturan perundang-

undangan.

b. Dipungut apabila ada suatu keadaan, peristiwa dan perbuatan yang

menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan pajak

daerah.

c. Dapat dipaksakan, yakni apabila wajib pajak tidak memenuhi

kewajiban pembayaran pajak daerah, yang bersangkutan dapat

dikenakan sanksi (pidana dan denda).

d. Tidak terdapat hubungan langsung antara pembayaran pajak daerah

dengan imbalan/balas jasa secara perseorangan.

e. Hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah.

e. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak daerah dibedakan

menjadi dua yaitu Pajak Provinsi yang terdiri atas:

1. Pajak Kendaraan Bermotor yaitu pajak yang dikenakan atas

kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak ataspenyerahan

hak milik kendaraan bermotor sebagai akibatperjanjian dua pihak

atau perbuatan sepihak atau keadaanyang terjadi karena jual beli,

tukar menukar, hibah,warisan, atau pemasukan ke dalam badan

usaha.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak yang

dikenakan atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan

atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk

bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.

4. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau

pemanfaatan semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak

termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

5. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh

Pemerintah.

Yang kedua adalah pajak kabupaten/kota yang terdiri atas:

7

1. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Hotel merupakan fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan

termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang

mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata,

pesanggarahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah

kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

2. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan

restoran.

3. Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan

hiburan.

4. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

5. Pajak Penerangan Jalan adala pajak atas penggunaan tenaga listrik,

baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh sumber lain.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan

pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber di

alam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfatkan.

7. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parker di

luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok

usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk

penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

8. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau

pemanfaatan air tanah.

9. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatanpengambilan

dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

10.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah

dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan,

kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,

perhutanan, dan pertambangan.

11.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas

perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

8

UU 34/2000 UU 28/2009

1.Pajak Hotel

2.Pajak Restoran

3.Pajak Hiburan

4.Pajak Reklame

5.Pajak Penerangan Jalan

(PPJ)

6.Pajak Parkir

7.Pajak Pengambilan Bahan

Galian Gol. C

1. Pajak Hotel

2. Pajak Restoran

3. Pajak Hiburan

4. Pajak Reklame

5. Pajak Penerangan Jalan

6. Pajak Parkir

7. Pajak Mineral Bukan

Logam dan Batuan

(perubahan nomenklatur)

8. Pajak Air Tanah

(pengalihan dari Prov)

9. Pajak Sarang Burung

Walet (baru)

10. PBB Pedesaan &

Perkotaan (baru)

11. Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan  Bangunan

(baru)

Tabel 1. Perbedaan Jenis Pajak Kabupaten/Kota pada UU No.34 Tahun

2000 dengan UU N. 28 Tahun 2009

3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

a. Pengertian

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,

dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali

kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan,

dan pertambangan. Pengertian bumi disini adalah permukaan bumi yang

meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota,

sedangkan bangunan merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau

9

dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman

dan/atau laut. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti

hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan

dengan kompleks Bangunan tersebut

b. jalan tol

c. kolam renang

d. pagar mewah

e. tempat olahraga

f. galangan kapal, dermaga

g. taman mewah

h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, dan

i. menara

b. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Semua benda atau bangunan yang termasuk dalam pengertian

bumi dan/atau bangunan akan dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaaan dan Perkotaan. Namun, menurtu Undang-Undang No. 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat Objek

Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan adalah objek pajak yang:

a. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan

pemerintahan

b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di

bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan

nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan

c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenis

dengan itu

d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman

nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah

negara yang belum dibebani suatu hak

e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan

aasa perlakuan timbal balik

f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang

ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan

10

c. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu

hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau

memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan

d. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Dengan menggunakan besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak

Kena Pajak (NJOPTKP) yang ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak yang penetapannya sesuai

dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota masing-masng,

sehingga kita dapat menghitung besarnya Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan yang kita miliki. Adapun Dasar Pengenaan

Pajak (DPP) yang akan dikalikan dengan tarif adalah sesuai dengan Nilai

Jual Objek Pajak (NJOP), dimana besarnya NJOP ditentukan setiap 3

(tiga) tahun sekali, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan

setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya dan dilakukan

oleh Kepala Daerah atas penetapannya. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan maksimal 0,3% (nol koma tiga persen) dan

ditetapkan dengan Peraturan Darah. Dibawah ini terdapat tabel

perbedaan PBB P2 yang terdapat dalam UU PBB dengan yang terdapat

dalam UU PDRD.

  UU PBB UU PDRD

Subjek Orang atau Badan yang

secara nyata mempunyai

suatu hak atas bumi,

dan/atau memperoleh

manfaat atas bumi,

dan/atau memiliki,

menguasa dan/atau

memanfaatkan atas

bangunan

Sama

(Pasal 78 ayat 1 & 2)

11

(Pasal 4 Ayat 1)

Objek

Bumi dan/atau bangunan

(Pasal 2)

Bumi dan/atau bangunan,

kecuali kawasan yang

digunakan untuk kegiatan

usaha perkebunan,

perhutanan, dan

pertambangan (Pasal 77

Ayat 1)

Tarif

Sebesar 0,5%

(Pasal 5)

Paling Tinggi 0,3%

(pasal 80)

NJKP

20% s.d. 100% (PP 25

Tahun 2002 ditetapkan

sebesar 20% atau 40%)

(Pasal 6)

Tidak Dipergunakan

NJOPTK

P

Setinggi-tingginya Rp12

Juta

(Pasal 3 Ayat 3)

Paling Rendah Rp10 Juta

(Pasal 77 Ayat 4)

PBB

Terutang

Tarif x NJKP x (NJOP-

NJOPTKP)

0,5% x 20% x (NJOP-

NJOPTKP) atau

0,5% x 40% x (NJOP-

NJOPTKP) (Pasal 7)

Max: 0,3% x (NJOP-

NJOPTKP)

(Pasal 81)

Keterangan:

DJP masih bertanggung jawab melaksanakan PBB P2 sampai 31

Desember 2013 sepanjang tidak dilaksanakan oleh Kab/Kota

12

berdasarkan Perda. Namun mulai tahun 2014 pengelolaan PBB

menjadi tanggung jawab Kab/Kota.

Tabel 2. Perbandingan PBB P2 ada Undang-Undang PBB dengan

Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

4. Sumber-Sumber Pendapatan

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang

Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah

yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode

anggaran tertentu. Pendapatan ini berasal dari dana perimbangan pusat

dan daerah, juga yang bersal daerah itu sendiri, yaitu pendapatan asli

daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No.

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah yaitu

sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang

bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah,

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah.

Sedangkan menurut (Mardiasmo,2002), pendapatan asli daerah

adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi

daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat diambil sebuah

kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan

pendapatan yang benar-benar berasal dari sektor-sektor pajak daerah di

wilayahnya beserta retribusinya juga hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Adapun yang termasuk sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 adalah:

1) Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang

ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai

badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan

13

pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untu pengeluaran

umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang

pelaksanannya bisa dapat dipaksakan.

2) Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi

pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena

memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha

atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah

mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada

imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan

formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar,

merupakan pungutan yang sifatnya budgetetairnya tidak menonjol,

dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya

yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi

permintaan anggota masyarakat.

3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan

pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang

berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran

belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah

yang dipisahkan,sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan,

maka sifat perusahaan dareah adalah suatu kesatuan produksi yang

bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa,

menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan

perekonomian daerah.

4)  Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan

yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusli daerah,

pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah

mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk

melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam

kegitan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau

memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

5) Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari

penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan,

perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea

14

perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri

atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

6) Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah

dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah

yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan

yang berlaku.

Tidak hanya daerah yang memiki sumber pendapatan, tiap-tiap

desa juga memiliki sumber pendapatan diantaranya:

1. Pendapatan Asli Desa

2. Bagi Hasil Pajak Daerah Kab/Kota Minimal 10% ke Desa

3. Retribusi Kab/Kota ke Desa

4. Bagiam dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota

minimal 10% untuk desa untuk Anggaran Dana Desa (ADD).

Termasuk Dana Peirmbangan diantaranya adalah dana bagi hasil

pajak, dana hasil sumber daya alam, dana alokasi umum setelah

dikurangi belanja pegawai. Anggaran Dana Desa (ADD) bersumber

dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang

diterima oleh kabupaten/kota. Adapun Dana Perimbangan untuk

ADD yaitu:

1. Dana Bagi Hasil Pajak yang terdiri dari PBB dan BPHTB.

2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang berasal dari

Kehutan dan Perikanan; Pertambangan Umum;

Pertambangan Minyak Bum; Pertambangan Gas Bumi;

Pertambangan Panas Bumi.

3. Dana Alokasi Umum (DAU) yang minimal 10% setelah

dikurangi belanja pegawai.

4. Bantuan dari pusat-provinsi-kabupaten/kota

5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga

5. Tugas Para Pihak yang terkait dalam Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan

Berikut beberapa pihak yang terkait dengan Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

15

1. Pemerintah Pusat (DJP dan DJPK)

Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dipikul bersama oleh

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan

Keuangan (DJPK). DJP bertugas dan bertanggung jawab dalam

memberikan Pemerintah Daerah hasil kompilasi berupa:

a. Peraturan Pelaksanaan PBB-P2

b. Standard Operating Procedure (SOP) terkait PBB-P2

c. Struktur, tugas, dan fungsi organisasi Direktorat Jenderal Pajak

terkait pemungutan PBB-P2

d. Data piutang PBB-P2 beserta data pendukungnya

e. SK Menkeu mengenai Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak

(NJOPTKP) yang berlaku dalam kurun wakti 10 tahun sebelum

tahun pengalihan

f. Salinan Peta Desa/Kelurahan, Peta Blok, dan Peta Zona Nilai

Tanah dalam bentuk softcopy

g. Salinan basis data PBB-P2 sebelum Tahun Pengalihan

h. Salinan Sistem Aplikasi terkait PBB-P2 beserta source code-nya

Sedangkan untuk tugas dan wewenang dari Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan (DJBK) adalah:

a. menggandakan hasil kompilasi tersebut untuk kemudian

diserahkan kepada Pemerintah Daerah

b. melakukan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan pengalihan

kewenangan pemungutan PBB-P2 ke Pemerintah Daerah.

2. Kementerian Dalam Negeri

Tugas dan tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri dilaksanakan

bersama oleh Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Keuangan

Daerah, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam

Negeri. Tugas dan tanggung jawab tersebut dilakukan dalam bentuk:

a. penyiapan pedoman struktur organisasi dan tata kerja pemerintah

daerah

b. pemberian bimbingan, konsultasi, pendidikan dan pelatihan teknis,

dan

c. pelaksanaan supervisi dalam rangka pengalihan kewenangan

pemungutan PBB-P2 

16

3. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab menyiapkan:

a. Sarana dan prasarana

b. Struktur organisasi dan tata kerja

c. Sumber Daya Manusia (SDM)

d. Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan SOP

e. Kerja sama dengan pihak terkait, antara lain, Kantor Pelayanan

Pajak, perbankan, Kantor Pertanahan, dan Notaris/Pejabat

Pembuat Akta Tanah

f. Pembukaan rekening penerimaan PBB-P2 pada bank yang sehat.

4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan dan Aset (DPPKA)

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA)

Kabupaten Malang mempunyai tugas pokok dan fungsi berdasarkan

Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 22 Tahun 2008 tentang

Organisasi Perangkat daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Asset yaitu merupakan pelaksana Otonomi Daerah

dalam bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tugas pokok:

a. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendapatan,

pengelolaan keuangan dan asset berdasarkan asas otonomi dan

tugas pembantuan

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati dengan

bidang tugasnya

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Asset mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang

berbentuk database serta analisis data untuk menyusun program

kegiatan

b. Perencanaan strategis pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Asset

c. Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan, pengelolaan

keuangan dan asset

17

d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset

e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan,

pengelolaan keuangan dan asset

f. Pelaksanakan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan

pelaporan penyelenggaraan di bidang pendapatan, pengelolaan

keuangan dan asset

g. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan

bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset

h. Penyelenggara kesekretariatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Asset

i. Pembinaan pada UPTD

j. Penyusunan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban

realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

k. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (DPA-SKPD)/Dokumen Pelaksanaan

Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-

SKPD)

l. Pelaksanaan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem

penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah Pelaksanaan pungutan

Pendapatan Daerah

m. Penetapan Surat Penyedia Dana (SPD)

n. Penyiapa pelaksanaan pinjaan dan pemberian pinjaman atas

nama pemerintaha daerah

o. Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah

p. Penyajian informasi keuangan daerah, dan

q. Pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta

penghapusan barang milik daerah

Selain itu dalam struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Asset Kabupaten Malang memiliki bagian-bagian sebagai

berikut:

1. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Asset

18

2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset

bertindak selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

3. Kepalas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset

dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah

(BUD)

4. Sekretariat yang terdiri dari Sub Bagian Keuangan dan Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 3. Matriks Persiapan Pemerintah Daerah Terkait Pengelolaan PBB-P2

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi kualitatif

dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Moleong (2006), penelitian kualitatif

adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang

dialami oleh subyek peneliti misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan.

Tipe penelitian ini umumnya berkaitan dengan opini (individu, kelompok atau

organisasional), kejadian atau prosedur. Tujuan dari penelitian deskriptif ini

adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis,

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena

yang diselidiki (Nasir, 2003).

19

Berdasar pendapat-pendapat di atas maka penulis beranggapan bahwa

penggunaan metode deskrpitif dengan pendekatan kualitatif merupakan metode

yang paling tepat untuk menjangkau pemasalahan secara mendalam yang

sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

2. Informan

Sampel penelitian ini diambil secara purposive sampling (bertujuan), yaitu

pengambilan subyek sebagai informan penelitian yang didasarkan kepada

adanya tujuan atau kriteria tertentu. purposive sampling yaitu teknik dimana

peneliti memilih informan yang dianggap tahu untuk menjadi sumber data yang

mantap. Sehingga peneliti memilih satu informan kunci, yaitu Kepala DPPKA

(Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset) karena dari pihak ini

peneliti dapat mengetahui sejauh mana realisasi penerimaan Pajak Bumi dan

Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan di masing-masing kecamatan yang

ada di Kabupaten Malang serta mengetahui secara menyeluruh mengenai

bagaimana prosedur pemberian insentif pajak bagi para juru pungut. Sedangkan

untuk informan utama, peneliti menetapkan dua informan yaitu para juru pungut

Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan

Tajinan dan Kecamatan Gondanglegi karena beliau yang secara langsung

merasakan dan melaksanakan tugas dalam pemungutan PBB-P2 serta

menerima insentif pajak atas pencapaian target dalam memungut PBB-P2, dan

peneliti menetapkan dua informan pendukung yaitu camat Kecamatan Tajinan

dan Kecamatan Gondanglegi sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam

mengkoordinir pembayaran PBB-P2 di masing-masing kecamatan serta pihak-

pihak lainnya yang bersangkutan dengan penelitian ini.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data

primer dan sekunder. Menurut (Sugiyono,2012) sumber data primer adalah

sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data,

sedangkan data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau

melalui dokumen.

20

Sumber data primer peneliti peroleh dari hasil observasi lapangan dan

wawanacara dengan berbagai narasumber baik di tingkat Kecamatan

maupun Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset

(DPPKA) Kabupaten Malang.

Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang peneliti peroleh

dari Kantor Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset

(DPPKA) Kabupaten Malang dan Kantor Kecamatan yang menangani

masalah pajak PBB-P2.

4. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah hal-hal yang dijadikan pusat perhatian dalam

penelitian, sehingga akan memudahkan peneliti menentukan data mana yang

diperlukan untuk suatu peneltian. Sehubungan dengan dengan hal tersebut,

maka yang menjadi fokus penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi

pemberian insentif pajak serta implikasinya terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Malang:

1. Prosedur pemberian insentif pajak dari Dana Bagi Hasil (DBH) atas Pajak

Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di

Kabupaten Malang

2. Pengaruh biaya pungut yang diberikan kepada juru pungut terhadap

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang.

5. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah di Kabupaten

Malang, hal ini dikarenakan :

1. Kabupaten Malang merupakan wilayah terbesar kedua setelah Surabaya di

Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah mencapai 3.530,65 km² dengan

jumlah penduduk 2,342,983 jiwa

2. Dengan luas wilayah tersebut secara langsung mampu memicu

meningkatnya Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan,

sehingga nantinya mampu meningkatkan pertumbuhan Pendapatan Asli

Daerah.

Dikarenakan Kabupaten Malang memiliki 33 Kecamatan, maka peneliti

mengambil sampel lokasi penelitian sebanyak 2 kecamatan berdasarkan

21

tingkat pencapaian realisasi nilai baku Pajak Bumi dan Bangunan Sektor

Perdesaan dan Perkotaan dengan perbandingan satu kecamatan dengan

realisasi 100% , yaitu Kecamatan Tajinan dan satu kecamatan dengan

capaian realisasi <100%, yaitu Kecamatan Gondanglegi.

6. Metode Pengumpulan Data

1. Interview atau wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan oleh

peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui

percakapan dan tatap muka dengan orang yang dianggap dapat

memberikan keterangan pada peneliti. Wawancara dilakukan untuk

menemukan informasi tentang sesuatu yang diketahu oleh informan

penelitian yang menjadi sumber data lisan. Dengan komunikasi dua arah,

penggunaan wawancara akan memudahkan para informan penelitian

untuk memahami pertanyaan atau informasi yang diinginkan oleh

pewawancara (peneliti) melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

Data yang peneliti dapatkan dari wawancara ini adalah transkip hasil

wawancara.

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati langsung gejala dan fenomena

yang ada di lokasi penelitian. Peneliti berada bersama informan penelitian

selama kegiatan berlangsung. Selama observasi, peneliti memperhatikan

berbagai kondisi dan fenomena setempat dan mencatat berbagai hal

yang dianggap penting dan berkaitan langsung dengan masalah

penelitian. Observasi dilakukan berulang-ulang sampai diperoleh data

yang cukup untuk menjawab permasalahan penelitian. Data yang peneliti

dapatkan dari observasi ini adalah catatan lapangan.

3. Dokumentasi

Untuk memperoleh data sekunder teknik yang digunakan peneliti adalah

teknik dokumentasi, dengan cara mengutip atau menyalin dokumen yang

relevan digunakan untuk digunakan sebagai data dalam penelitian ini.

Juga dokumentasi visual dan suara untuk meyakinkan bahwa data yang

diperoleh valid. Data yang didapat dari studi dokumentasi ini berupa

dokumentasi hasil penelitian.

22

7. Analisa Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah menjadi satuan yang

dapat dikelola, mensintesiskannya, serta mencari dan menemukan pola.

Analisis yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah analisis deskriptif.

Alur kegiatan dalam analisis kualitatif meliputi:

1. Reduksi Data

Kegiatan ini dimulai sejak awal pengumpulan data sampai pada laporan

akhir. Prosesnya menajamkan, menggandakan, mengarahkan

membuang dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik

kesimpulan secara efisien.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan informasi yang tersusun dan memberikan

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan mengambil tindakan.

Penyajian data dapat berupa gambaran, skema dan beberapa tabel yang

direncanakan untuk menyusun agar mudah dimengerti.

3. Penarikan Kesimpulan

Peneliti berusaha untuk mendeskripsikan dari data yang telah

dikumpulkan dan dianalisa dapat ditarik kesimpulan. Proses verifikasi

terhadap kesimpulan dilakukan secara terus-menerus supaya lebih kuat

G. Kebutuhan Dana dan Sumber Dana Penelitian

Total biaya operasional yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran

pelaksanaan penelitian ini yaitu sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu

rupiah). Total dana ini diperlukan untuk membiayai sejumlah kegiatan dengan

rincian alokasi sperti pada tabel berikut :

No Macam KegiatanKebutuhan Dana

(Rp)

1 Penggandaan Proposal 200,000.00

2 Pengurusan Ijin Penelitian 200,000.00

3Pengumpulan data dan copy dokumen

utama1,000,000.00

4 Wawancara dan cindera mata 500,000.00

23

5 Akses internernet dan literatur 400,000.00

6 Penyusunan laporan hasil penelitian 700,000.00

7Penggandaan laporan penelitian (6

eksemplar)500,000.00

  Total Kebutuhan dana 3,500,000.00

Keseluruhan kebutuhan dana penelitian ini diharapkan dapat dipenuhi

dari sumber dana penelitian dosen yang ada di lingkungan Fakultas Ilmu

Admnistrasi Universitas Brawijaya Malang pada tahun anggaran 2014 ini.

H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini direncanakan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 4 bulan,

terhitung mulai efektif dapat dicairkannya dana yang di butuhkan untuk

membiayai kegiatan operasional penelitian. Adapun alokasi waktu perkegiatan

secara ringkas dapat disarikan pada tabel berikut :

No KegiatanBulan ke -

I II III IV

1 Pengumpulan data

2Pengumpulan hasil

publikasi penunjang

3 Wanwancara

4 Pengolahan data

5Penyusunan draft laporan

hasil penelitian

6

Penyusunan draft dan

penyusunan laporan akhir

hasil penelitian

7Penggandaan dan

penyerahan laporan akhir

I. Daftar Pustaka

Mangkunegara, Anwar Prabu. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia

Perusahaan. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya

24

Moleong, Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja

Rosdakarya

Nasir. 2003. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia

Panggabean, Mutiara S. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta :

Ghalia Indonesia

Resmi, Siti. 2003. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta : Salemba Empat

Suandy, Erly. 2011. Perencanaan Pajak, Edisi 5. Jakarta : Salemba Empat

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan

R&D). Bandung : Alfabeta

Tjahjono, Achmad. 2005. Perpajakan. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan

Akademi Manajemen Perusahaan YPKN

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah

Republiik Indonesia, Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan

Undang- Undang No. 16 Tahun 2009

Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

Direktorat Jenderal Pajak, Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pajak

Daerah,http://www.pajak.go.id, Diakses pada tanggal 16 Juli 2014

http://eddiwahyudi.com/tag/pajak-bumi-dan-bangunan/, Diakses pada tanggal 1

Agustus 2015

25