616MENTERI DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIAINSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERINOMOR 1 TAHUN 2005TENTANGTINDAK LANJUT RAPAT KERJA GUBERNUR SELURUH INDONESIATENTANG PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKILKEPALA DAERAH TAHUN 2005MENTERI DALAM NEGERI,Menimbang :a. bahwa sesuai dengan hasil Rapat Kerja Gubernurtanggal 17-18 Februari 2005, dalam rangkamendukung keberhasilan penyelenggaraanPemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahsecara langsung, perlu untuk menyatukan persepsidan gerak langkah, mengikuti perkembangan,pemecahan masalah dan fasilitasi pada setiaptahap proses pelaksanaan Pemilihan KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai peraturanperundangan.b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu diambillangkah-langkah dilapangandalam rangka Pemilihan Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah dengan InstruksiMenteriDalamNegeri.Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun2004Nomor 125TambahanLembaranNegaraNomor 4137);2. Undang-undang Nomor33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusatdan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentangPemilihan, Pengesahan, Penganggkatan, dan617Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah.4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun2003 tentang Organisasi dan Tata KerjaDepartemen Dalam Negeri dan Keputusan MenteriDalamNegeri Nomar 164Tahun2004tentangOrganisasi Subbagian, Seksi danSubbidangdilingkungan Departemen Dalam Negeri;Memperhatikan : 1. Hasil Rapat KerjaGubernur seluruhIndonesia,tanggal 17 dan 18 Februari 2005 di Jakarta.2. Laporan persiapan daerah dalam penyelenggaraanPemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahsecara langsung tahun 2005.MENGINSTRUKSIKAN:Kepada :1. Gubernur seluruh Indonesia.2. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.Untuk :PERTAMA : Segera melaksanakan konsolidasididaerah denganjajaran Muspida, DPRD, KPUD, tokoh-tokoh PartaiPolitik, dan tokoh terhadap masyarakat;KEDUA :Menyelenggarakan rapat kerja Pemerintah DaerahProvinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotasebagaimana Rapat Kerja Gubernur seluruh Indonesiayang telah dilakukan diJakarta tanggal17 s.d 18Februari2005 dengan diikutioleh unsur-unsurdariPemerintah Daerah, DPRD, KPUD, Polri, TNI,Kejaksaan dan tokoh-tokoh PartaiPolitik dan telahdiselesaikan selambatnya akhir Februari 2005.KETIGA :Menjaga dan mendukung penyelenggaraan PemilihanKepala Daerah dan WakilKepala Daerah Langsungtahun 2005, secara menyeluruh serta mendorongpenyelesaian atas berbagai permasalahan yangmungkin akan timbul dalam proses Pemilihan KepalaDaerah dan WakilKepala Daerah Langsung secarabersama dengan lembaga terkait yang relevan sepertiDPRD dan KPUD dengan mengembangkan berbagaiinstrumen kebijakan Gubernur, Bupati/Walikota sesuaidengan peraturan perundang-undangan.618KEEMPAT :Melakukan identifikasi permasalahan yang mungkintimbul dan menjaga agar tidak meluas danberkoordinasi dengan instansi terkait dalam mengatasipermasalahan pada setiap tahapan Pemilihan KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah.KELIMA : Melakukan konsultasi intensif ke Menteri Dalam Negeridan koordinasi sebaik-baiknya dl daerah sertamelaporkan pelaksanaan tersebut pada DiktumPERTAMA, KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT secaraberjenjang kepada Menteri Dalam Negeri.KEENAM : Agar Instruksi ini dilaksanakan dengan penuhtanggungjawab.KETUJUH : Instruksi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.Ditetapkan di Jakartapada tanggal 21 Februari 2005MENTERI DALAM NEGERI,TtdH. MOH. MARUF