Infrastructure Sharing:

Solusi atau Masalah

Oleh

Dr. Edmon Makarim, SKom, SH, LLM

CVNama : Edmon Makarim: Dosen Inti bidang HKI & Telematika/Cyber Law FH-UI Peneliti Senior, Lembaga Kajian Hukum Teknologi FHUI

Pendidikan :• 1988-1993, “S.Kom” (computer degree), Informatics

Management, Universitas Gunadarma. • 1989-1994, “S.H.” (law degree), Economics Law, FH-UI• 2002-2004, “LL.M.” (Lex Legibus Master/Master in Law),

Comparative Law, University of Washington School of Law, Seattle.

• 2004-2009, “Doctor” (Doctoral of Law Sciences, FHUI, Depok).Pengalaman:

1994-1996, Assistant of Lawyer (“SHR Law Firm”) 1996-1999, In-house Legal Counsel (“Sisindosat telematics co) Jan 2008-Dec 2009, Staf Ahli Menteri Bidang Hukum,

Depkominfo. 1995- present, Dosen dan Peneliti (Legal Research for

Technology Law)

Anggota Dewan Penasehat => Masyarakat Fotografi Indonesia

Bidang Hukum Desk Cybersecurity National

E-mail : edmon_makarim@yahoo.com & edmon@ui.ac.id

Pendahuluan• Bagaimana karakteristik khusus industri jasa telekomunikasi?

– Murni komersial ataukah pelayanan public ? <=> profit yang layak ?

• Bagaimana konteks persaingan di telekomunikasi Indonesia

– Apakah konsekwensi dari ex-ante regulation dlm UU Telekomunikasi?

– Apakah konsekwensi dari ex-post regulation pada UU 5/1999 ttg Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ?

• Dinamika terakhir dan kebutuhan ?

– Teknologi alternative semakin banyak => pusat ataukah rural

– Biaya pembangunan relative mahal sementara penjualan minimum

– Selain infrastructure dan Network sharing , apakah pelanggan juga boleh di sharing

• Apakah industri telekomunikasi sehat ….???

– Apakah kewajiban para operator untuk membangun infrastruktur sudah sama?

– Apakah sharing dalam suatu negara (baik pola federal maupun kesatuan)

merupakan sesuatu yang akan menguntungkan ataukah merugikan

Paradigma hukum Telekomunikasi

HAM utk berinformasi dan berkomunikasi => hak akses optimalisasi scare resources + infrastructure + network Who owns the air? Spektrum Frekwensi bersifat terbatas digunakan

utk sebesar2nya kemakmuran rakyat- Diperlukan regulasi untuk menata/mengalokasi penggunaan spektrum

tsb dengan prinsip efisiensi atau optimalisasi ?- Dinamika teknologi itu sendiri justru yg nantinya akan menentukan

batasan “kelangkaan” + dasar penataannya? - Who owns the wires?

- Semula ‘monopoly secara alamiah teknologi dan jaringannya, kemudian menjadi terbuka karena “essential facilities doctrine” lihat kasus AT&T dan lihat juga kasus IBM

- Who owns the content …??? =>- Whose responsibility to distribute the works (right to

communicate/making available to public) => lihat WIPO Copyright Treaty

Telecommunications Regulation

Telecoms Policy

Telecoms Regulation

Consumers Benefit

Competition

Administration of

Regulation

Social & Policy

Objectives

Consumers

ObjectivesControl of Monopoly &

Prevention of Monopoly Abuse

Source: John Buckley, p.48

ITU• Sharing mobile infrastructure is an alternative that lowers the cost of

network deployment, especially in rural areas or marginal markets.

Mobile infrastructure sharing may also stimulate migration to new

technologies and the deployment of mobile broadband. It may also

enhance competition between mobile operators and service providers,

when safeguards are used to prevent anti-competitive behaviour.

• There are two basic categories of mobile infrastructure sharing:

passive and active. The former refers to the sharing of physical space,

for example by buildings, sites and masts, where networks remain

separate (see Figure). In active sharing, elements of the active layer of

a mobile network are shared, such as antennas, entire base stations or

even elements of the core network. Active sharing includes mobile

roaming, which allows an operator to make use of another’s network in

a place where it has no coverage or infrastructure of its own.

• Policy-makers and regulators are examining the role that

mobile network sharing can play in increasing access to

information and communication technologies. The focus is

on how this could generate economic growth, improve

quality of life and help developing and developed countries

to meet the objectives of the World Summit on the

Information Society and the Millennium Development Goals

established by the United Nations.

Jadi Kenapa harus Berbagi, kewajiban atau pilihan ???

• Cut cost, optimizing investment/efficiency, coverage, quality of services.

• Kebutuhan masyarakat ataukah kebutuhan mencari keuntungan ?

• Keberpihakannya kepada siapa, public atau komersial ?

• Kalau tidak fair, bolehkah menolak ?

asas

• Pasal 2 UU

Telekomunikasi:

Telekomunikasi

diselenggarakan

berdasarkan;

• asas manfaat,

• adil dan merata,

• kepastian hukum,

• keamanan,

• kemitraan,

• etika, dan

• kepercayaan pada

diri sendiri.

• Asas manfaat berarti bahwa pembangunan telekomunikasi khususnya

penyelenggaraan telekomunikasi akan lebih berdaya guna dan berhasil guna baik

sebagai infrastruktur pembangunan, sarana penyelenggaraan pemerintahan, sarana

pendidikan, sarana perhubungan, maupun sebagai komoditas ekonomi yang dapat

lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir batin.

• Asas adil dan merata adalah bahwa penyelenggaraan telekomunikasi memberikan

kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang memenuhi syarat

dan hasilhasilnya dinikmati oleh masyarakat secara adil dan merata.

• Asas kepastian hukum berarti bahwa pembangunan telekomunikasi khususnya

penyelenggaraan telekomunikasi harus didasarkan kepada peraturan perundang-

undangan yang menjamin kepastian hukum, dan memberikan perlindungan hukum

baik bagi para investor, penyelenggara telekomunikasi, maupun kepada pengguna

telekomunikasi.

• Asas kepercayaan pada diri sendiri, dilaksanakan dengan memanfaatkan secara

maksimal potensi sumber daya nasional secara efisien serta penguasaan teknologi

telekomunikasi, sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan mengurangi

ketergantungan sebagai suatu bangsa dalam menghadapi persaingan global.

• Asas kemitraan mengandung makna bahwa penyelenggaraan telekomunikasi harus

dapat mengembangkan iklim yang harmonis, timbal balik, dan sinergi dalam

penyelenggaraan telekomunikasi.

• Asas keamanan dimaksudkan agar penyelenggaraan telekomunikasi selalu

memperhatikan faktor keamanan dalam perencanaan, pembangunan, dan

pengoperasiannya.

• Asas etika dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan telekomunikasi senantiasa

dilandasi oleh semangat profesionalisme, kejujuran, kesusilaan, dan keterbukaan.

Bagian Ketiga

Larangan Praktek Monopoli

Pasal 10

(1) Dalam penyelenggaraan

telekomunikasi dilarang

melakukan kegiatan yang dapat

mengakibatkan terjadinya praktek

monopoli dan persaingan usaha

tidak sehat di antara

penyelenggara telekomunikasi.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sesuai dengan

peraturan perundang-undangan

yang berlaku

Ayat (1)

• Pasal ini dimaksudkan agar terjadi kompetisi

yang sehat antarpenyelenggara

telekomunikasi dalam melakukan

kegiatannya.

• Peraturan perundang-undangan yang berlaku

dimaksud adalah Undang-undang Nomor 5

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

serta peraturan pelaksanaannya.

Ayat (2)

• Cukup jelas.

Konsekwensi dari ex-ante regulation (larangan) seharusnya ada sanksi utk penegakannya.

Dan untuk deteksi dan pencegahan selayaknya ada pedoman dari instansi yang

bersangkutan. Akan lebih sempurna jika terdapat larangan baik langsung tidak langsung

yang mengakibatkan berpindahnya pihak penikmat (beneficiary) atas lisensi.

Interactive

Justice

Corrective

Justice

Pertanggungjawaban

Risk/Accident

Ex-post liabilityEx-ante liability

TORT LAWADMINISTRATIVEREGULATION

• Standard

• Safety regulation

• Good Governance

• harm

• proximate cause

• breach of duty

Pemulihan hak kepada keadaan semula

Penegakan hukum terhadap kewajiban setiap orang utk tidak merugikan orang lain dalam

melakukan hubungan interaktifnya => termasuk perilaku curang dan dampak pasarnya

Pidana => perlindungan terhadap

orang, benda dan norma masy.

Administratif => sanksi admistratif

contoh; denda dan pencabutan izin

Perdata => Kelalaian yang merugikan

dapat digugat Ganti Rugi

Solusi atau Masalah ?• Apakah sudah sesuai kaedah dan amanat yang diberikan UU

Telekomunikasi ataukah sebaliknya Mengkhianati kewajiban + “public trust” utk amanat penetrasi jaringan dan cost demi HAM penduduk/masy.

• Apakah tidak berakibat menguasai dari hulu sampai hilir => abuse dominan, diskriminasi, predatory, tying arrangement, etc

• Apakah akan menguasai lebih dari kapabilitas dan tanggung jawabnya

• Apakah menghambat atau mematikan kompetitor yang lain, atau sebaliknya ramai2 mengkeroyok satu kompetitor

• Apakah kebijakan dan mekanisme berbagi sudah fair mensetimbangkan biaya dan kepentingan => mutual benefit.

Terima KasihCapacity Building:

Indonesia Sentra

• Mata

melambangkan

wawasan

• Senyum

melambangkan

optimisme

• Lampu

melambangkan

HKI

• Chip

melambangkan

penguasaan ICT

• Indonesia Sentra

Geografis Dunia