informasi, manajemen publik dan kebijakan publik...

of 25 /25
MAKALAH INFORMASI, MANAJEMEN PUBLIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK KELOMPOK 5 Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Sektor Publik Kelas E yang diampu oleh : Bapak Nurjati Widodo, S.AP., M.AP. Disusun oleh : Alfarisi Difa Utama : 145030107111004 Devira Tiafani Abadi : 145030100111044 Riska Andistyani : 145030100111031 Ummi Fitriya : 145030100111014 Suryo Dewo Rahmadianto : 145030107111007 JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2016

Author: phamkhue

Post on 09-Mar-2019

222 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

MAKALAH

INFORMASI, MANAJEMEN PUBLIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK

KELOMPOK 5

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Sektor

Publik Kelas E yang diampu oleh : Bapak Nurjati Widodo, S.AP., M.AP.

Disusun oleh :

Alfarisi Difa Utama : 145030107111004

Devira Tiafani Abadi : 145030100111044

Riska Andistyani : 145030100111031

Ummi Fitriya : 145030100111014

Suryo Dewo Rahmadianto : 145030107111007

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2016

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi sector publik saat ini di tuntut lebih mampu meningkatkan

kapasitas kinerjanya terutama dalam memberikan pelayanan publik. Masyarakat

sebagai warganegara sudah sewajarnya mendapatkan hak dasarnya seperti hidup

sejahtera, mendapatkan pendidikan, dan kesehatan. Untuk memenuhi hak dasar

masyarakat pemerintah memberikan pelayanan yang mampu mengentaskan

beberapa masalah dari hak dasar tersebut, namun kenyataannya pelayanan yang

diberikan pemerintah tidak seperti yang diharapkan, penerapan birokrasi yang

buruk, kinerja aparatur yang rendah mengakibatkan ketidakberhasilan beberapa

program-program pembangunan pemerintah dan pembentukan sistem manajemen

administrasi yang tidak efisien, berkualitas rendah, banyak praktek penyelewengan.

upaya peningkatan kinerja aparatur dengan memperbaiki sistem administrasi yang

sebelumnya berbasis manual atau paper based menjadi berbasis komputer yang

lebih paperless. Sistem manajemen yang berbasis komputer memiliki sistem yang

biasanya disebut sistem informasi, hal ini sejalan dengan arus globalisasi yang

semakin cepat dan terjadi di seluruh dunia dan itu menjadikan sistem informasi

menjadi semakin penting.

Sistem informasi saat ini menjadi salah satu unsur sumberdaya manajemen

terutama dalam manajemen publik, dan melalui sistem informasi dengan sangat

mudah data akan diolah menjadi bentuk yang lebih mudah sehingga hal itu dapat

dengan mudah diproses dan dipahami oleh khalayak banyak (Jogiyanto, 2006). Jika

sistem seperti itu mampu dikembangkan dan dijalankan dengan baik tidak menutup

kemungkinan kinerja unit satu dengan lainnya akan berjalan dengan baik, dan akan

terbentuk sebuah manajemen ideal dalam organisasi publik. Namun sistem

informasi tidak dapat berjalan sendiri tanpa ada manusia, meskipun sistem

informasi sebagai penggerak yang penting dalam organisasi publik, namun aspek

individu dalam organisasi juga harus diperhatikan, dimana individu itu mampu

berkolaborasi dengan sesame individu lain atau dengan sistem informasi itu sendiri.

Dengan adanya sistem informasi, manajer public akan sangat mudah untuk

menjalankan fungsinya memanajemen organisasi, seperti membuat perencanaan,

memproses data, menganalisis, mengawasi, dan membuat keputusan publik.

komponen sistem informasi yang dibutuhkan di organisasi public mungkin hampir

sama dengan sistem informasi organisasi swasta. Selanjutnya dalam paper ini akan

dijelaskan beberapa rumusan masalah dan tujuannya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang dilakukan manajer Publik?

2. Bagaimanakah pengertian Kebijakan Publik?

3. Bagaimanakah model kebijakan publik?

4. Bagaimanakah teknologi informasi mengubah proses manajemen?

5. Bagaimanakah Sistem informasi mempengaruhi pengambilan keputusan dan

kebijakan publik?

1.3 Tujuan Pembahasan

1. Untuk mengetahui apa yang dilakukan manajer Publik

2. Untuk mengetahui pengertian Kebijakan Publik

3. Untuk mengetahui model kebijakan public

4. Untuk mengetahui teknologi informasi mengubah proses manajemen

5. Untuk mengetahui pengaruh Sistem informasi dalam pengambilan keputusan

dan kebijakan public

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Sistem Informasi

Sistem merupakan elemen-elemen yang saling terkait satu sama lain dan

berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam sistem ini mengilustrasikan

beberapa kejadian serta kesatuan yang nyata, yakni objek nyata, seperti tempat,

benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi (Jogiyanto, 2005).

Sedangkan secara etimologi, Kata informasi ini berasal dari kata bahasa Perancis

kuno informacion (tahun 1387) mengambil istilah dari bahasa Latin yaitu

informationem yang berarti konsep, ide atau garis besar,. Informasi ini

merupakan kata benda dari informare yang berarti aktivitas Aktifitas dalam

pengetahuan yang dikomunikasikan,

Definisi Informasi, dalam KBBI Informasi berarti :

1. penerangan;

2. pemberitahuan; kabar atau berita tentang sesuatu;

3. Ling keseluruhan makna yg menunjang amanat yg terlihat dalam bagian-bagian

amanat itu.

Hasil pemrosesan suatu data yang didapatkan dari setiap elemen sistem dan

diubah menjadi bentuk mudah dipahami serta merupakan suatu pengetahuan yang

relevan dan dibutuhkan untuk menambah pengetahuan pemahaman terhadap

beberapa fakta yang ada. (Sutejo, 2006), sedangkan Kadir (2003) mengemukakan

Informasi merupakan data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga

meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunkan data tersebut. Dapat

disimpulkan bahwa Informasi adalah sekumpulan fakta-fakta yang telah diolah

menjadi bentuk data, sehingga dapat menjadi lebih berguna dan dapat digunakan

oleh siapa saja yang membutuhkan data-data tersebut sebagai pengetahuan ataupun

dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Sistem informasi merupakan sistem buatan manusia yang terdiri

sekumpulan komponen yang berbasis computer dan manual dibuat dengan tujuan

untuk menghimpun, menyimpan, dan mengolah data serta menyediakan informasi

keluaran kepada pemakai (Kadir, 2003), sistem infomasi saling berkaitan dan

berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan yang berbasis computer

dan manual untuk menginstegrasikan data, dan terdapat kegiatan memproses dan

menyimpan serta mendistribusikan informasi tersebut (Sutejo, 2006).

2.1.1 Jenis Sistem Informasi

Terdapat tujuan yang berbeda-beda, dan hal itu tergantung kebutuhan

organisasi masing-masing. Untuk itu sistem informasi memiliki memiliki beberapa

jenis, sistem informasi berikut adalah sistem yang menggunakan teknologi

informasi,

1. Transaction Processing System (TPS)

TPS adalah sistem informasi yang terkomputerisasi, dikembangkan dengan

kegunaan untuk memproses data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin

sepert daftar gaji dan inventarisasi. TPS ini cocok dan berfungsi di tingkat level

organisasi yang organisasi dapat berintaraksi dengan lingkungan eksternal. Data

yang dihasilkan TPS dapat digunakan dan dilihat oleh manager.

2. Office Automation Systems (OAS) dan Knowledge Work Systems (KWS)

OAS dan KWS bekerja pada level knowledge. OAS mendukung pekerja

data, yang biasanya tidak menciptakan pengetahuan baru melainkan hanya

menganalisis informasi sedemikian rupa untuk mentransformasikan data atau

memanipulasikannya dengan cara-cara tertentu sebelum menyebarkannya secara

keseluruhan dengan organisasi dan kadang-kadang diluar organisasi. Aspek-aspek

OAS seperti word processing, spreadsheets, electronic scheduling, dan komunikasi

melalui voice mail, email dan video conferencing. KWS mendukung para pekerja

profesional seperti ilmuwan, insinyur dan doktor dengan membantu menciptakan

pengetahuan baru dan memungkinkan mereka mengkontribusikannya ke organisasi

atau masyarakat.

3. Sistem Informasi Manajemen (SIM)

SIM tidak menggantikan TPS, tetapi mendukung spektrum tugas-tugas

organisasional yang lebih luas dari TPS, termasuk analisis keputusan dan pembuat

keputusan. SIM menghasilkan informasi yang digunakan untuk membuat

keputusan, dan juga dapat membatu menyatukan beberapa fungsi informasi bisnis

yang sudah terkomputerisasi (basis data).

4. Decision Support Systems (DSS)

DSS hampir sama dengan SIM karena menggunakan basis data sebagai

sumber data. DSS bermula dari SIM karena menekankan pada fungsi mendukung

pembuat keputusan diseluruh tahap-tahapnya, meskipun keputusan aktual tetap

wewenang eksklusif pembuat keputusan.

5. Sistem Ahli (ES) dan Kecerdasan Buatan (AI)

AI dimaksudkan untuk mengembangkan mesin-mesin yang berfungsi

secara cerdas. Dua cara untuk melakukan riset AI adalah memahami bahasa

alamiahnya dan menganalisis kemampuannya untuk berfikir melalui problem

sampai kesimpulan logiknya. Sistem ahli menggunakan pendekatan-pendekatan

pemikiran AI untuk menyelesaikan masalah serta memberikannya lewat pengguna

bisnis. Sistem ahli (juga disebut knowledge-based systems) secara efektif

menangkap dan menggunakan pengetahuan seorang ahli untuk menyelesaikan

masalah yang dialami dalam suatu organisasi. Berbeda dengan DSS, DSS

meningalkan keputusan terakhir bagi pembuat keputusan sedangkan sistem ahli

menyeleksi solusi terbaik terhadap suatu masalah khusus. Komponen dasar sistem

ahli adalah knowledge-base yaikni suatu mesin interferensi yang menghubungkan

pengguna dengan sistem melalui pengolahan pertanyaan lewat bahasa terstruktur

dan anatarmuka pengguna.

6. Group Decision Support Systems (GDSS) dan Computer-Support Collaborative

Work Systems (CSCW)

Bila kelompok, perlu bekerja bersama-sama untuk membuat keputusan

semi- terstruktur dan tak terstruktur, maka group Decision support systems

membuat suatu solusi. GDSS dimaksudkan untuk membawa kelompok bersama-

sama menyelesaikan masalah dengan memberi bantuan dalam bentuk pendapat,

kuesioner, konsultasi dan skenario. Kadang-kadang GDSS disebut dengan CSCW

yang mencakup pendukung perangkat lunak yang disebut dengan groupware

untuk kolaborasi tim melalui komputer yang terhubung dengan jaringan.

7. Executive Support Systems (ESS)

ESS tergantung pada informasi yang dihasilkan TPS dan SIM dan ESS

membantu eksekutif mengatur interaksinya dengan lingkungan eksternal dengan

menyediakan grafik-grafik dan pendukung komunikasi di tempat-tempat yang bisa

diakses seperti kantor.

2.2 Teknologi Informasi

Teknologi Informasi (TI) dilihat dari kata penyusunnya adalah teknologi

dan informasi. Kata teknologi bermakna pengembangan dan penerapan berbagai

peralatan atau sistem untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh

manusia dalam kehidupan sehari-hari, kata teknologi berdekatan artinya dengan

istilah tata cara. Menurut Azmi, Yan (2009: 2), informasi adalah data yang

diproses kedalam bentuk yang lebih berarti bagi penerima dan berguna dalam

pengambilan keputusan, sekarang atau untuk masa yang akan datang. Untuk lebih

jelasnya berikut ini penulis kemukakan beberapa defenisi mengenai teknologi

informasi. Menurut McKeown yang dikutip oleh Suyanto (2005: 3), teknologi

informasi merujuk pada seluruh bentuk teknologi yang digunakan untuk

menciptakan, menyimpan, mengubah dan menggunakan informasi dalam segala

bentuknya. Selain pendapat di atas, Information Technology Association of

America (ITAA) yang dikutip oleh Sutarman (2009: 13) menyatakan bahwa,

teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, pengembangan,

implementasi, dukungan atau manajemen system informasi berbasis komputer,

khususnya aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer.

2.2.1 Komponen-komponen Teknologi Informasi

Komponen teknologi informasi merupakan sub sistem yang terbentuk

sehubungan dengan penggunaan teknologi informasi. Menurut Seesar (2010: 6)

teknologi informasi terdiri dari 3 (tiga) komponen utama yang terdiri dari:

1. Perangkat keras (hardware)

Merupakan perangkat fisik yang membangun sebuah teknologi informasi.

Contohnya: monitor, keyboard, mouse, printer, harddisk, memori,

mikroprosesor, CD-ROM, kabel jaringan, antenna telekomunikasi, CPU, dan

peralatan I/O.

2. Perangkat lunak (software)

Merupakan program yang dibuat untuk keprluan khusus yang tersusun atas

program yang menentukan apa yang harus dilakukan oleh komputer.

Perangkat lunak dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

a) Perangkat lunak sistem, merupakan perangkat lunak yang dibuat khusus

untuk dapat mengontrol semua perangkat keras, sehingga semua

perangkat keras teknologi informasi dapat bekerja dengan kompak

sebagai sebuah sistem yang utuh. Misalnya: Sistem Operasi Window,

Linux, Unix, OS/2, dan FreeBSD.

b) Perangkat lunak bahasa pemrograman, merupakan perangkat lunak yang

dapat digunakan untuk membuat program aplikasi maupun perangkat

lunak sistem. Misalnya: Visual Basic, Delphi, Turbo C, Fortran, Cobol,

Turbo Assembler, dan Java.

c) Perangkat lunak aplikasi, merupakan program jadi siap pakai yang dibuat

untuk keperluan khusus. Misalnya untuk keperluan multimedia: ada

perangkat lunak Jet Audio, Windows Media

3. Manusia (brainware)

Merupakan personel-personel yang terlibat langsung dalam pemakaian

komputer, seperti Sistem Analis, Web Master, Web Disigner, Animator,

Programmer, Operator, User dan lain-lain. Terdapat berbagai peran yang

dapat dilakukan manusia dalam bagian sistem komputer, antara lain:

a) Analis sistem, berperan melakukan analisis terhadap masalah yang

dihadapi, serta merancang solusi pemecahannya dalam bentuk program

komputer.

b) Programmer, berperan menerjemahkan rancangan yang dibuat analis

kedalam bahasa pemrograman sehingga solusi dapat dijalankan

komputer.

c) Operator berfungsi menjalankan komputer berdasarkan instruksi yang

diberikan.

d) Teknisi, bertugas merakit atau memelihara perangkat keras komputer, dan

lain-lain.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa komponen teknologi

informasi terdiri dari satu kesatuan yang saling ketergantungan dan tidak dapat

dipisahkan satu sama lain.

2.4 Kebijakan Publik

Kebijakan juga disebut sebuah keputusan. Keputusan yang berisi peraturan-

peraturan berasal dari pemimpin atau manajer yang lebih bersifat mengarahkan.

Seperti yang di kemukakan Erwan Agus Purwanto (1997);

kebijakan publik selalu berhubungan dengan keputusan-keputusan

pemerintah yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat

melalui instrument-instrumen kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah

berupa hukum, pelayanan, transfer dana, pajak dan anggaran-anggaran.

Selain sebagai peraturan, kebijakan publik juga sebuah peraturan

mengandung berbagai makna, nilai dan norma yang dibuat pemerintah atas

wewenangnya untuk mencapai tujuan pembangun daerah otonominya. (Dunn,

1994). Kebijakan publik tidak hanya di artikan sebagai keputusan, kebijakan publik

dapat juga diartikan sebagai proses manajemen, dimana dalam tindakan kebijakan

publik terdapat kegiatan dan prinsip pemerintahan yang saling berkait guna

memecahkan suatu masalah terkini (Parker, 1999). Sedangkan menurut Chandler

dan Plano (1988), Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap

sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik

atau pemerintahan. Kebijakan publik sebuah hasil dari pemikiran atas sebuah

masalah yang dijadikan alternative pemecahannya berupa aturan yang bersifat

intervensi dari pemerintah, kaya norma dan nilai.

2.4.1 Model Kebijakan Publik

Model menurut hasil dan dampak:

1. Model Rasional, Model rasional adalah model yang mana di dalam

pengambilan keputusan melalui prosedur nya akan mengajak pada pilihan

alternatif yang paling efisien dari pencapaian tujuan kebijakan, yang ditekankan

pada penerapan rasionalisme dan positifisme.

2. Model Incremental, Model incremental adalah pembuatan kebijakan yang

melalui proses politisi dimana didalamnya ada tawar menar dan kompromi

untuk kepentingan para pembuat keputusan sendiri.

3. Model Mixed Scanning. Pada dasarnya model ini adalah usaha-usaha yang

menggabungkan model rasional dan incremental. Model ini disusun

berdasarkan cara kerja metafora observasi situasi dan kondisi yang

menggunakan dua pandangan. Pertama melakukan observasi kondisi seluruh

kawasan dengan pengamatan secara terus menerus sehingga diperoleh hasil

penganalisaan apa yang menjadi potensi yang detail dan menyeluruh dari

kondisi suatu daerah observasi. Yang kedua memperhatikan pada daerah

observasi tersebut bagaimana kondisi masyarakatnya yang sama dengan

observasi terakhir atau hasil yang lalu dan akan membuat analisa gabungan

dengan pandangan pertama apabila terdapat ketidaklaziman pada potensi yang

dimiliki daerah observasi tersebut.

4. Model Garbage Can. Model ini mengusulkan alternatif kebijakan, menyeleksi,

menilia dan memilih alternatif kebijakan dalam pembuatan keputusan kebijakan

publik dengan fokus pada elemen-elemen irasional sikap para pembuat

kebijakan publik, dengan memperhatikan irasional kepentingan publik dan

nilai-nilai yang ada pada masyarakat.

Model Proses

1. Model Institusional. Dalam proses pembuatan kebijakan model ini masih

merupajan model tradisional, dimana fokus model ini terletak pada struktur

organisasi pemerintahan. Jadi yang sangat berpengaruh di dalam model ini

hanyalah lembaga-lembaga pemerintah dari tingkat pusat atau daerah, sedang.

Adapun aktor eksternal pada model ini seperti media massa, kelompok think-

thank (LSM, Kelompok budayawan, kelompok mahasiswa, cendikiawan, tokoh

masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain,) serta masyarakat hanya berfungsi

memberikan pengaruh dalam batas kewenangannya. Jadi kebijakan yang telah

dibuat akan dijalankan dahulu oleh aktor internal, yaitu lembaga-lembaga

pemerintahan tersebut.

2. Model Elit-Massa

Model ini menggambarkan pembuatan kebijakan publik dalam bentuk

piramida, dimana masyarakat berada pada tingkat paling bawah, elit pada ujung

piramida dan aktor internal birokrasi pembuat kebijakan publik (dalam hal ini

adalah pemerintah) berada ditengah-tengah antara masyarakat dan elit.

3. Model Kelompok

Pada model ini pemerintah membuat kebijakan karena adanya tekanan dari

berbagai kelompok. Kebijakan publik merupakan hasil perimbangan (equilibrium)

dari berbagai tekanan kepada pemerintah dari berbagai kelompok kepentingan.

Besar kecil tingkat pengaruh dari suatu kelompok kepentingan ditentukan oleh

jumlah anggotanya, harta kekayaannya, kekuatan, dan kebaikan organisasi,

kepemimpinan, hubungannya yang erat dengan para pembuat keputusan, kohesi

intern para anggotanya.

4. Model Sistem Politik.

Model ini didasarkan pada konsep-konsep kekuatan-kekuatan lingkunang,

sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, geografis, dan sebagainya yang ada

disekitarnya. Kebijakan publik merupakan hasil (output) dari sistem politik.

Kebijakan model ini juga melihat dari tuntutan-tuntutan, dukungan, masukan yang

selanjutnya di ubah menjadi kebijakan punlik yang otoritatif bagi seluruh anggota

masyarakat. Intinya sistem politik berfungsi mengubah inputs menjadi outputs.

2.4 Manajemen Publik

Manajemen publik adalah sebuah kumpulan dari sebuah gabungan fungsi

manajemen dengan sumberdaya manusia, keuangan, fisik, informasi, dan politik

dan merupakan sebuah studi interdisipliner dari beberapa aspek umum organisasi

(Overman, 2004). Manajemen public juga merupakan kegiatan menggerakkan

pegawai publik atau sumberdaya aparatur pemerintah dan non-manusia dengan

mengacu pada kebijakan publik (Ott, Hyde, dan Shafritz dalam Keban, 2004). Ott,

dkk menjelaskan juga bahwa dalam manajemen publik kegiatan yang dilakukan

lebih memfokuskan administrasi publik dijadikan profesi sedangkan manajer

sebagai seorang praktisi dari profesi, fokus kegiatan manajemen publik lebih ke

sector pelaksanaan internal organisasi pemerintah atau organisasi non-profit dan

fokusnya tidak mengintenskan operasi kegiatan dengan organisasi public lainnya

seperti legislative atau peradilan (Ott, dkk., 1990). Manajemen public sendiri

hampir sama dengan manajemen bisnis. Hal itu karena administrasi public

mengadopsi ilmu administrasi bisnis.

2.5 Pengambilan Keputusan

Proses pengambilan keputusan dalam organisasi menjadi hal yang penting,

sebuah langkah penentuan kebijakan selanjutnya dengan berbagai pertimbangan,

analisis dan evaluasi dari beberapa kejadian dan fakta di luar maupun dalam.

Kalimat pengambilan keputusan sendiri menurut G. R. Terry dalam Syamsi adalah

sebagai pilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas dua atau lebih alternative yang

mungkin. Sedangkan J. Reason mengemukakan pengambilan keputusan

merupakan sesuatu yang dapat dikatakan sebagai suatu hasil atau output dari sebuah

mental kognitif yang terdapat beberapa pilihan alternatif. Dan proses pengambilan

keputusan selalu menghasilkan hasil yang final. Kemudian Claude S. Goerge, Jr

menyimpulkan bahwa proses pengambilan keputusan biasanya banyak dilakukan

oleh manajer dengan berupa sebuah kesadaran, pertimbangan, penilaian serta

beberapa pilihan alternatif. Hal serupa dikemukakan Horold dan Cyril ODonnell

bahwa Pengambilan Keputusan yakni suatu cara bertindak dari sebuah rencana

yang menghasilkan beberapa alternative. Jadi dapat disimpulkan bahwa

ppengambilan keputusan adalah serangkaian usaha dengan mempertimbangkan

langkah-langkah bertujuan mendapatkan hasil yang dapat dijadikan alternatif

kebijakan untuk kegiatan selanjutnya.

Menurut Laudon dan Laudon (2015:119) pengambilan keputusan

digolongkan berdasarkan level organisasi,

1) Level Strategis

Pengambilan keputusan menurut level strategis menurut Laudon dan

Laudon adalah menentukan sasaran-sasaran jangka panjang, sumber-sumber, dan

kebijakan-kebijakan dari suatu organisasi.

2) Manajemen

Pengambilan keputusan dari level manajemen yakni pemantauan efisiensi

dan efektivitas sumber-sumber yang digunakan dan kelancaran unit-unit

operasional, Laudon menjelaskan lebih lanjut bahwa pengambilan keputusan untuk

control manajemen memberikan perhatian dalam proses pengambilan keputusan

dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi sumberdaya organisasi, dan

bagaimana unit-unit operasional menjalankan tugas.

3) Pengetahuan

Pengambilan keputusan melalui level pengetahuan menurut Laudon dan

Laudon (2005:119) adalah kegiatan yang berkenaan dengan pengevaluasian

beberapa gagasan baru guna menciptakan layanan dan produk, dan menciptakan

cara-cara untuk mengkomunikasikan pengetahuan baru serta mendistribusikan

informasi ke seluruh organisasi.

4) Operasional

Pengambilan keputusan berdasarkan control operasional, Laudon dan

Laudon (2005:119) menjelaskan ketentuan pelaksanaan beberapa tugas khusus dari

manajemen madya dan puncak, serta kegiatan menentukan kriteria alokasi sumber-

sumber dan kelengkapan organisasi.

Di setiap level pengambilan keputusan di sebuah organisasi terdapat

penggolongan hasil keputusan yang dijadikan tujuan dan acuan pengambilan

langkah selanjutnya di dalam organisasi, para ahli menggolongkan keputusan

menjadi dua kategori, dan menurut Corry dan Scott-Morton dalam Laudon dan

Laudon yaitu;

1) keputusan terstruktur;

Keputusan tidak terstruktur adalah keputusan-keputusan yang memerlukan

evaluasi, pengertian, dan pertimbangan terhadap definisi masalah. Tiap keputusan

yang dihasilkan selalu baru, penting, dan bersifat non-rutin, dan tidak perlu

kesepakatan procedural dalam membuatnya.

2) keputusan tidak terstruktur.

Keputusan terstruktur adalah keputusan bersifat berulang-ulang dan rutin,

membutuhkan prosedur baku dalam pelaksanaannya dengan tujuan agar lebih

praktis. Akan tetapi Laudon dan Laudon berpendapat ada menambahkan keputusan

semisemiterstruktur, yaitu hanya bagian tertentu dari masalah yang memiliki

jawaban yang jelas sesuai dengan prosedur tertentu, sedangkan bagian lainnya

masih belum jelas penyelesaiannya.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Peran Manajer dalam Organisasi Publik

Peranan seorang manajer dalam organisasi sangatlah penting dan

berpengaruh terhadap elektabilitas serta stabilitas jalannya suatu organisasi. Fungsi

manajer juga terkadang tidak dapat diprediksi dan tergantung situasi, seperti

manajer sebagai seorang motivator bagi karyawannya dan manajer sebagai

perancang suatu pikiran yang dituntut untuk kritis, cepat dan tangkas menghadapi

suatu masalah. Pokok pembahasan manajemen dan manajer publik hampir sama

dengan manajemen bisnis, hal itu karena pengadopsian ilmu administrasi bisnis ke

dalam sector administrasi publik dengan tujuan tercapainya efektivitas dan efisiensi

dalam administrasi publik yang telah dicapai oleh organisasi bisnis sebelumnya.

Untuk melihat bagaimana peranan manajer dalam organisasi publik, hal tersebut

dapat dianalisa dari pendapat para ahli mengenai fungsi manajemen publik.

Ada beberapa fungsi manajemen publik yang dikemukakan oleh beberapa

ahli, menurut Graham T. Allison (1986), fungsi manajemen ada 3 antara lain;

1. Fungsi Strategi

Manajemen dalam fungsi ini mempunyai kegiatan membuat dan susunan

rencana seperti susunan rencana jangka panjang dan jangka pendek, untuk

pencapaian tujuan dan prioritas organisasi, dan rencana operasional perusahaan.

2. Fungsi Manajemen Komponen Internal

Manajemen sebagai organizing dimana kegiatannya adalah melakukan

sebuah pengorganisasian, dimana manajer melakukan pengelompokan sesuai

dengan klasifikasi dan kelompok, seperti pengelompokan staff di setiap divisi,

pengelompokan pembagian pekerjaan/tugas sesuai divisi. Selain itu kegiatan

manajemen dalam fungsi ini manajer menggerakkan pegawai terhadap pekerjaan

yang sesuai dengan visi misi nya. Dan juga mengatur manajemen sumberdaya

manusia, mengatur dan menejemen sarana prasarana, serta mengomtrol kinerja

pegawai.

3. Fungsi Manajemen Komponen Eksternal

Manajemen memiliki fungsi sebagai coordinator yang berurusan

denganunt-unit organisasi eksternal, organisasi independen dan dengan media

massa serta masyarakat umum.

Sedangkan Donovan dan Jackson dalam Keban (2004) mengemukakan

fungsi manajemen publik menjadi lima, sebagai berikut;

1. Perencanaan a) menciptakan kebijakan, tujuan dan standard b) Mengembangkan aturan dan prosedur c) Mengembangkan rencana d) Melakukan ramalan (prediksi, forecasting) e) Menganalisis lingkungan f) Mengevaluasi efektivitas proses perencanaan

2. Pengorganisasian a) Membagi tugas pada setiap orang b) Menciptakan struktur c) Mendelegasikan otoritas d) Menciptakan garis otoritas dan komunikasi e) Koordinasi pekerjaan bawahan f) Mengevaluasi proses pengorganisasian

3. Staffing a) Menentukan tipe orang yg dipekerjakan b) Merekrut orang c) Menseleksi pegawai d) Melakukan training dan pengembangan pegawai e) Melakukan penilaian kinerja f) Mengevaluasi program staffing

4. Leading a) Mendorong pegawai melakukan pekerjaannya b) Memelihara semangat kerja c) Memotivasi pegawai d) Menciptakan iklim organisasi yg kondusif e) Koordinasi pekerjaan bawahan f) Mengevaluasi proses leading

5. Controlling a) Menetapkan standard b) Menciptakan perubahan dalam mencapai tujuan c) Mengembangkan struktur dan proses akuntabilitas d) Mengevaluasi kinerja

Selain itu manajemen memiliki fungsi umum menurut Keban (2004) antara

lain,

1. Fungsi Manajemen Kebijakan

Dalam fungsi manajemen kebijakan, manajer publik sebagai implementor

kebijakan publik jadi manajer sebagai penggerak pelaksana suatu kebijakan publik,

sebagai seorang implementor manajer bertugas menentukan program atau proyer

dalam tahun anggaran tertentu. Manajemen berfungsi sebagai pemberi saran kepada

analis kebijakan dan ikut berpartisipasi dalam penentuan sebuah alternative, serta

mengkoordinasikan pelaksanaan, memonitor serta mengevaluasi implementasi

program.

2. Fungsi manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

Manajemen sumberdaya manusia memiliki fungsi, merencanakan secara

baik dan memperhitungkan secara matang kebutuhan kepegawaian administrasi

publik, seperti menjadi coordinator, planner, controlling alur kepegawaian mulai

dari jumlah pegawai yang dibutuhkan, penempatan pegawai sesuai divisi, beban

kerja, dan pergerakan pegawai.

3. Fungsi Manajemen Informasi

Tugas utama dari fungsi manajemen informasi adalah mengatur masalah

keuangan organisasi, dengan melakukan perencanaan serta pengalokasian

kebutuhan organisasi, mencari, menggunakan secara optimal dan mengendalikan

sesuai rencana dana keuangan organisasi publik. Peranan manajemen informasi di

zaman otomatisasi saat ini sangat fundamental mengingat dalam membuat

keputusan, perencanaan anggaran, control, koordinasi dan pengembangan

organisasi publik sangat membutukan data dan informasi.

4. Fungsi Manajemen Hubungan Luar

Menurut Keban (2004) fungsi manajemen untuk hubungan luar, hubungan

ke masyarakat, NGO atau LSM, bisnis dan lain-lain, cenderung kurang

diperhatikan, penyebabnya sistem pemerintah yang terlalu sentralis berlebihan

dimana orientasi lebih ke pusat atau atasan. Padahal tujuan dari fungsi manajemen

hubungan luar negeri sendiri yakni menjalin hubungan kerjasama atau jaringan

yang sehat untuk mewujudkan pelayanan memuaskan masyarakat, kerjasama yang

memuaskan terhadap swasta dan terjadi kesepakatan serta searahnya tujuan dalam

membuat suatu kebijakan dengan semua stakeholders (Masyarakat, LSM dan

swasta). Akan tetapi tuntutan globalisasi menurut paradigm New Public

Management negara harus mampu bekerjasama menjalin hubungan dan kemitraan

dengan pihak luar, Public-Private Partnership, Public-Nonprofit Partnership,

Public-Public Partnership.

3.2 Teknologi Informasi Mengubah Proses Manajemen

Sebelumnya proses manajemen dalam suatu organisasi sebelum adanya

teknologi informasi bersifat paper based, sistem kerja manual dengan

menggunakan prosedur proses yang cenderung panjang, akan tetapi pada zaman

otomatisasi, teknologi informasi mengubah wajah baru dalam birokrasi, dengan

menggunakan teknologi masa kini. Teknologi informasi dalam proses manajemen

bisa dikatakan adalah sebuah alat yang tercipta dari perkembangan pengetahuan

teknologi masa kini yang dijadikan alat bantu dalam proses penyelesaian suatu

pekerjaan, perangkat tersebut adalah komputer, dimana komponen komputer

memiliki unsur perangkat keras atau biasanya disebut hardware dan unsur

perangkat software. Wujud hardware sebagai perangkat keras hanyalah komponen

fisik dari komputer dan tidak dapat berfungsi jika tidak ada manusia yang

mengintruksikan. Sedangkan Software sekumpulan data-data elektronik yang

tersimpan dan diatur oleh komputer yang berupa program atau instruksi untuk

menjalankan dan mengeksekusi suatu perintah. Tidak perlu diragukan, teknologi

informasi saat ini memiliki kapabilitas dan kecanggihan yang lebih, yang mampu

memberikan banyak keuntungan terutama pada proses manajemen. Teknologi

informasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas informasi dalam

proses manajemen, dan sebagai alat bantu maupun strategi tangguh sebagai

pengintregasian dan pengolahan data secara cepat serta akurat yang berguna pada

penciptaan pelayanan apalagi dalam manajemen publik. Teknologi informasi juga

meiliki peran penting bagi organisasi sector publik dalam menghemat waktu

sehingga terjadi keefisienan dan penghematan biaya dan secara jangka panjang

akan memberikan keuntungan ekonomis.

G. R. Terry memperkenalkan kategori atau fungsi teknologi informasi di

suatu perusahaan, kategori tersebut dapat dijadikan perananan mendasar di sebuah

manajemen dan hal itu dapat diaplikasikan ke dalam manajemen publik;

1. Fungsi operasional

Fungsi operasional akan mampu menjadikan struktur dalam sebuah

organisasi menjadi lebih ramping, hal itu dikarenakan beberapa fungsi telah diambil

peranannya oleh teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi yang dapat

menyebar ke seluruh fungsi organisasi, unit terkait dengan manajemen teknologi

informasi akan menjalankan fungsinya sebagai supporting agency dimana

teknologi informasi dianggap sebagai sebuah firm infrastructure.

2. Fungsi Monitoring dan control

Dalam fungsi monitoring dan control, dalam setiap fungsi manajer tidak

akan terpisahkan dengan teknologi informasi dalam aktivitasnya, terutama pada

level manajerial embedded (manajerial yang memiliki sistem terintegrasi),

sehingga unit struktur organisasi terkait dengannya harus mampu memiliki span of

control atau peer relationship sehingga memungkinkan terjadinya interaksi efektif

dengan para manajer diorganisasi terkait.

3. Fungsi Planning dan Decision

Fungsi planning dan decision memiliki peranan strategis karena dalam

pelaksanaannya teknologi informasi sebagai enabler rencana organisasi dan

merupakan knowledge generator bagi para pimpinan perusahaan atau manajer yang

dihadapkan realitas untuk mengambil sejumlah keputusan penting.

4. Fungsi Communication

Di fungsi communication, teknologi informasi sebagai sarana dan media

individu dalam organisasi untuk melakukan kegiatan berkomunikasi, berinteraksi,

berkolaborasi, dan berkooperasi.

5. Fungsi Interorganisational

Merupakan sebuah peranan yang cukup unik karena dipicu oleh semangat

globalisasi yang memaksa perusahaan untuk melakukan kolaborasi atau menjalin

kemitraan dengan sejumlah perusahaan lain. Konsep kemitraan strategis atau

partnerships berbasis teknologi informasi seperti pada implementasi Supply Chain

Management atau Enterprise Resource Planning membuat perusahaan melakukan

sejumlah terobosan penting dalam mendesain struktur organisasi unit teknologi

informasinya. Bahkan tidak jarang ditemui perusahaan yang cenderung melakukan

kegiatan pengalihdayaan atau outsourcing sejumlah proses bisnis terkait dengan

manajemen teknologi informasinya ke pihak lain demi kelancaran bisnisnya.

Peranan teknologi informasi terhadap manajemen telah merubah sistem

pengelolaan organisasi, sifat organisasi atau perusahaan sebelum tersentuk oleh

teknologi informasi yang sebelumnya menggunakan kertas secara berlebihan

sekarang berubah kea rah paperless, hal itu juga menjadikan berubahnya anggaran

perusahaan yang sebelumnya harus mengeluarkan banyak biaya namun sekarang

lebih efisien, dari segi efektifitas, perusahaan mengalami peningkatan. Proses

manajemen dan penyebaran informasi dari unit satu ke unit lainnya menjadi cepat

dan tepat, terlebih lagi jika hal ini di terapkan di dalam manajemen publik akan

meningkatkan transparansi, menurunkan angka korupsi dan pungli, serta

meningkatkan kualitas pelayanan public.

3.3 Pengaruh Sistem Informasi terhadap Pengambilan Keputusan dan

Kebijakan Publik

Terdapat empat tahapan dan proses dalam pengambilan keputusan menurut

Simon (1960) dalam Laudon dan Laudon (2005), yaitu Kecerdasan (Intelligence),

perancangan atau desain, pilihan (choice), dan penerapan (Implementation), yang

ada kaitannya dengan peranan sistem informasi terhadap proses pengambilan

keputusan, antara lain:

a) Tahap Kecerdasan (Intelligence)

Dalam tahap intelligence, kegiatannya berupa proses penelusuran dan

pendeteksian problematika yang terdapat dalam lingkup serta proses pengenalan

masalah. Input atau data masukan diperoleh, lalu diproses, dan diuji dengan tujuan

untuk mengidentifikasi masalah.

Di tingkat kecerdasan, individu mengumpulkan informasi untuk

mengidentifikasi masalah yang muncul dalam organisasi. Kegiatan dalam tingkat

ini yakni pengidentifikasian dan pemahaman masalah-masalah yang muncul di

dalam organisasi mengenai mengapa masalah itu muncul, di mana, dan apa saja

akibatnya. Saat proses ini sistem tradisional SIM yang menawarkan variasi rincian

informasi dapat membantu mengidentifikasikan masalah, khususnya jika system

yang bersangkutan memberi beberapa alternatif pemecahan sebagai outputnya.

b) Tahap Perancangan

Dilakukannya proses menemukan dan mengembangkan alternatif. Tahap

tersebut meliputi proses guna mengetahui permasalahan, menurunkan solusi dan

menguji kelayakan solusi. Kegiatan yang menyusun beberapa alternatif dan solusi

dari sebuah masalah. Saat melakukan perancangan atau desain solusi permasalahan,

dan seseorang akan merancang desain solusi atas masalah tersebut. Dan system

informasi yang cocok dalam perancangan menurut Laudon dan Laudon yakni SPK

(Sistem Pengambilan Keputusan), SPK yang sederhana dan ideal diperuntukkan di

tingkat pengambilan keputusan ini karena system SPK memiliki model yang

mampu menjalankan beberapa model sederhana, dapat dikembangkan dengan

cepat, dan dapat dioperasikan dengan data yang terbatas.

c) Tahap Pilihan

Pada tahap ini merupakan proses pemilihan dari berbagai alternatif tindakan

untuk pemecahan masalah yang mungkin dijalankan. Proses tahap ini meliputi

pencarian, evaluasi, dan rekomendasi solusi yang sesuai untuk model yang telah

dibuat. Solusi dari model merupakan nilai spesifik untuk variable hasil pada

alternative yang dipilih.

Tahap pilihan atau choice ini memilih serta menentukan solusi dari

beberapa alternatif solusi, peranan dan pengaruh Sistem informasi dalam kegiatan

pemilihan yakni diperlukannya system SPK, namun yang lebih kompleks,

alasannya dimana dalam permasalahan ini akan dikembangkan data ekstensif yang

lebih banyak pada beragam alternatif dan model-model sederhana, dapat

dikembangkan secara cepat, serta dapat dioperasikan dengan data yang terbatas

(Laudon dan Laudon, 2005).

d) Tahap Penerapan atau implementasi

Tahap dimana dilakukannya pelaksanaan dari keputusan yang telah

disetujui dan diambil. Dalam tahap ini diperlukan penyusunan serangkaian tindakan

yang terencana, dengan tujuan agar hasil keputusan dapat dipantau dan disesuaikan

jika diperlukannya perbaikan. Tingkatan ini melakukan kegiatan menjalankan

keputusan dan melaporkan kemajuan solusi yang diterapkan. Selama melakukan

implementasi, manajer dapat menggunakan system pelaporan yang bisa

mengerjakan laporan-laporan rutin untuk kemajuan solusi tertentu. System

pendukung yang digunakan adalah mulai dari system SIM smapai ke system-sistem

yang lebih kecil, seperti perangkat lunak untuk perencanaan proyek pada PC

(Laudon dan Laudon, 2005).

Simon juga menggambarkan konstribusi Sistem Informasi Manajemen

(SIM) dan Ilmu manajemen terhadap proses pengambilan keputusan, berikut adalah

ilustrasinya;

Pengaruh sistem informasi terhadap pengambilan keputusan dapat di dilihat

dari karakteristik dan kapabilitas kunci Sistem Pendukung Keputusan (SPK),

seperti halnya yang dikemukakan oleh Turban (2005),

1) Memiliki karakteristik mendukung pengambilan keputusan, terutama pada

situasi semiterstruktur dan tak terstruktur.

2) Memiliki karakteristik mendukung semua level manajerial, dari eksekutif

puncak sampai manajer lini.

3) Dukungan untuk individu dan kelompok.

4) Dukungan untuk semua keputusan independen dan atau sekuensial.

5) Dukungan di semua fase proses pengambilan keputusan: inteligensi, desain,

pilihan, dan implementasi.

6) Dukungan pada berbagai proses dan gaya pengambilan keputusan.

7) Kemampuan sistem beradaptasi dengan cepat dimana pengambil keputusan

dapat menghadapi masalah-masalah baru dan pada saat yang sama dapat

INTELLIGENCE

(PENELUSURAN

LINGKUP)

DESIGN

(PERANCANGAN)

CHOICE

IMPLEMENTATION

Sistem Informasi Manajemen/

Pengelolaan Data Elektronik

Ilmu Manajemen/

Operations research

Sistem Pendukung

Keputusan

menanganinya dengan cara mengadaptasikan sistem terhadap kondisi-kondisi

perubahan yang terjadi.

8) Pengguna merasa seperti di rumah. User-friendly, kapabilitas grafis yang kuat,

dan sebuah Bahasa interaktif yang alami.

9) Peningkatan terhadap keefektifan pengambilan keputusan (akurasi, timelines,

kualitas) dari pada efisiensi (biaya).

10) Pengambilan keputusan mengontrol penuh semua langkah proses pengambilan

keputusan dalam memecahkan masalah.

11) Pengguna akhir dapat mengembangkan dan memodofikasi sistem sederhana.

12) Menggunakan model-model dalam penganalisaan situasi pengambilan

keputusan.

13) Disediakannya akses untuk berbagai sumber data, format, dan tipe, mulai dari

sistem informasi geografi (GIS) sampai sistem berorientasi objek.

14) Dapat dilakukan sebagai alat standalone yang digunakan oleh seorang

pengambil keputusan pada satu lokasi atau didistribusikan di satu organisasi

keseluruhan dan di beberapa organisasi sepanjang rantai persediaan.

Jika melihat karakteristik Sistem Pengambilan Keputusan yang tidak lain

salah satu jenis sistem informasi yang dikemukakan Turban. Sistem Pengambilan

Keputusan sangat berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan, pengaruh

tersebut menimbulkan penguatan serta dorongan ke arah positif dalam situasi

organisasi, setiap lini pegawai dalam organisasi dimudahkan dengan sistem SPK,

sistem pengambilan keputusan tersebut juga membantu mempermudah pengambil

keputusan dalam menghadapi berbagai masalah baru dan mampu dengan cepat

beradaptasi. Keefektifan pengambilan keputusan juga meningkat, pengontrolan

proses pengambilan keputusan juga menjadi mudah, serta menjadikan perubahan

data yang rumit menjadi lebih mudah dibaca oleh berbagai pihak.

relevansi (relevancy). akurasi (accuracy). Ketiga, tepat waktu (timeliness).

Dan pengaruh terhadap kebijakan publik, memberikan kemudahan kepada

pemerintah dalam menjalankan instrument kebijakannya, dan bagi masyarakat

pelayanan akan lebih transparan dan minimnya praktek penyelewengan, sistem

informasi mampu mengurangi tatap muka antara masyarakat dengan pemerintah.

Informasi yang diberikan untuk masyarakat lebih bersifat akurat, bersifat tetap

karena dengan sistem informasi hanya satu pemegang atau penyebar informasi

mampu menyebarkan ke khalayak banyak sehingga tingkat pengurangan makna

informasi yang disampaikan tetap sama, jekas mencerminkan maksud informasi

dan bebas dari kesalahan-kesalahan karena informasi disebarkan oleh pihak yang

bertanggung jawab dan ahlinya. Sistem informasi dalam manajemen public menjadi

tepat waktu, informasi yang dihasilkan datang sesuai dengan waktu yang telah

ditentukan, hal itu akan berpengaruh terhadap kegiatan lainnya sehingga

menimbulkan kelancaraan dalam mengerjakan tugas, tanpa harus saling tunggu-

menunggu.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sistem informasi saat ini menjadi hal yang penting, tidak hanya dalam

kehidupan bersosial namun juga dalam organisasi terutama dalam manajemen suatu

organisasi, model organisasi manajemen saat ini kegiatannya sangat berkaitan

dengan sistem organisasi, mulai dari penginputan data, pemrosesan data, dan

menghasilkan output data.

4.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

Yeremias T. Keban. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep , Teori

dan Isu. Penerbit Gaya Media .Yogyakarta.2004