INDOTm wrATSAR ANAADAN INFORMASI

GEOSPASIAL

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

CV. INDO PRIMA SARANA

DENGAN

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

TENTANG

VERIFIKASI PETA DAN ALAT PERAGA GEOSPASIAL UNTUK PEND

NOMOR: IPS/12/VIII/2016

DIKAN

NOMOR: B-12.5/PPKS/PK/8/2016

Pada hari ini JUMAT tanggal DUA BELAS bulan AGUSTUS tahun DUABELAS, yang bertanda tangan di bawah ini:

Tutik Andayani Direktur CV. Indo Prima Sarana, dalam hal inidan atas nama CV. Indo Prima Sarana, yang anggtercantum dalam akte pendirian Nomor 24 tanggdan akte perubahan tertanggal 17 April 1995 NNotaris Ny. Maimunah Zubaidah S.H., di Surabay?di Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 284/1995 t;1995, berkedudukan di Jalan Karang Rejo XV noselanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Wiwin Ambarwulan Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja ama BadanInformasi Geospasial, dalam hal ini bertindak untuk dan atasnama Kepala Badan Informasi Geospasial sehingja sah untukbertindak untuk dan atas nama Badan Informas Geospasial,berkedudukan di Jalan Raya Jakarta - Bogor KM. 46 Cibinong,Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KED UA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-s|ama disebutPARA PIHAK, terlebih dahulu mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukai2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;3. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2014 tentang Jenis dan Ta

Penerimaan Negara Bukan Pajakyang berlaku pada Badan Informasi Geo

Halaman 1 dari 7

IBU ENAM

rtindak untukran dasarnya

6 Mei 1992mor 61 olehdan terdaftarggal 27 April

23 Surabaya,

Pajak;

atas Jenisasial;

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahsebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nonor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 65/PMK.02/2015 tentang Standar B aya Masukan

6.Tahun Anggaran 2016;Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun ;>015 tentangPengelolaan Pendapatan dan Belanja Negara di Badan Informasi Geospasial;

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 188 Tahun 2008 tentang Persetujuar PenggunaanSebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penermaan NegaraBukan Pajak Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;

dan memperhatikan:

1. Surat Direktur CV. Indo Prima Sarana Nomor IPS/5/1/2016 tanggal 28 Januari 2016tentang Permohonan Verifikasi Produksi Peta untuk Pendidikan; dan

2. Surat Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial Nomor B-3.7/SESIJ/IA/PL/3/2016tanggal 3 Maret 2015 tentang Permohonan Verifikasi Peta untuk Pendidikan.

sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam Pekerjaan Verifikasi Peta dar Alat PeragaGeospasial untuk Pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL1MAKSUO

Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan Pekerjaan Verifikasi Peta,dan Alat Peraga Geospasial untuk Pendidikan.

PASAL 2OBYEK

Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Peta Indonesia, Peta Dunia, dan Globe yangdiproduksi oleh PIHAK KESATU.

PASAL 3RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pekerjaan Verifikasi Peta dan Alat Peraga Geospasial untuk Penjdidikan:a. Pengumpulan data dan sumber informasi geospasial terkait dengan peta;b. Koreksi Peta Indonesia, Peta Dunia dan Globe:

Koreksi grafis dan kesesuaian terhadap standar pemetaan; danKoreksi toponimi dan keterangan geografi lain;

c. Penerbitan Laporan Hasil Verifikasi;d. Penerbitan Sertifikat Sesuai Kaidah Kartografi.

Halaman 2 dari 7

PASAL 4TUGAS PIHAK KESATU

PIHAK KESATU bertugas:a. menyerahkan Peta Indonesia, Peta Dunia, dan Globe beserta metada

PIHAK KEDUA.b. menyerahkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan

dilaksanakan kepada PIHAK KEDUA.c. memperbaiki Peta Indonesia, Peta Dunia dan Globe berdasarkan Laporan

dari PIHAK KEDUA; dand. melaksanakan pembayaran terhadap Pekerjaan Verifikasi Peta dan

Geospasial untuk Pendidikan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dedan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5TUGAS PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA bertugas:a. menyelesaikan pekerjaan Verifikasi Peta dan Alat Peraga Geospasial unt

sesuai dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimanaPerjanjian Kerja Sama ini;

b. melaksanakan koreksi terhadap Peta Indonesia, Peta Dunia, dan Globe;c. menerbitkan Laporan Hasil Koreksi berdasarkan pelaksanaan koreksi petad. menerbitkan Sertifikat Sesuai Kaidah Kartografi setelah Peta Indonesia

dan Globe dinyatakan layak cetak berdasarkan hasil koreksi peta; dane. melaksanakan pekerjaan Verifikasi Peta dan Alat Peraga Geospasial unt

secara profesional.

PASAL 6PENGATURAN TEKNIS

Untuk memfasilitasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHApengaturan teknis berupa program atau rencana tindak lanjut yang merupakaterpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini

PASAL 7PELAKSANAAN

(1) Perencanaan pekerjaan Verifikasi Peta dan Alat Peraga Geospasial untdilaksanakan oleh PARA PIHAK.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dengan memperhatikan danketentuan peraturan perundang-undangan.

nya kepada

rifikasi yang

Hasil Koreksi

Alat Peragagan besaran

Halaman 3 dari 7

k Pendidikaniatur dalam

Peta Dunia,

< Pendidikan

melakukanbagian tidak

< Pendidikan

engindahkan

PASAL 8JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

Pekerjaan Verifikasi Peta dan Alat Peraga Geospasial untuk Pendidikan haru 5 diselesaikanoleh PIHAK KEDUA paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditarldatanganinyaPerjanjian Kerja Sama.

PASAL 9PEMBIAYAAN

(1) PARA PIHAK secara pasti (fixed) telah sepakat untuk menyetujui haVerifikasi Peta dan Alat Peraga Geospasial untuk Pendidikan sebesar R(delapan juta rupiah), dengan rincian penggunaan sebagai berikut:a. Pengumpulan data dan sumber informasi geospasial terkait dengan pb. Koreksi peta cetak;c. Penerbitan Laporan Hasil Verifikasi; dand. Penerbitan Sertifikat Sesuai Kaidah Kartografi.

(2) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ipada PIHAK KESATU.

(3) Jumlah biaya pekerjaan tersebut di atas sudah termasuk segala biayaPajak dan biaya lain yang harus dibayar oleh PIHAK KESATU sketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10CARA PEMBAYARAN

(1) Pembayaran dilakukan secara langsung transfer ke rekening PNBP BIG dCabang Bogor Nomor 0003889370 atas nama BPn 139 Satker SeknBadan Informasi Geospasial.

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pali(empat belas) hari setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11FORCE MAJEURE

(1) Yang dimaksud force majeure (keadaan memaksa) dalam Perjanjian Kadalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAmempengaruhi kinerja dan pelaksanaan pekerjaan PARA PIHAK yaitu:a. Bencana alam (gempa, tanah longsor, badai, dan banjir);b. Perang, revolusi, makar, huru hara, pemberontakan, kerusuhan da

kebakaran; danc. Keadaan memaksa yang dinyatakan oleh pemerintah.

ga pekerjaan8.000.000,00

ta;

dibebankan

pengeluaransuai dengan

Halaman 4 dari 7

Bank BNI 46ariat Utama

g lambat 14

rja Sama iniC yang dapat

kekacauan,

(2) Apabila terjadi force majeure maka:a. PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK KESATU atau seb^ knya bahwa

telah terjadi keadaan memaksa;b. PIHAK KESATU menyatakan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA aljau sebaliknya

bahwa telah terjadi keadaan memaksa;c. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa PIHAK

KESATU tidak membuat pernyataan sebagaimana dimaksud pada \ uruf b, makaPIHAK KEDUA berhak mengajukan keadaan memaksa kepada PIHAK KESATUuntuk mendapatkan persetujuan tertulis;

d. Jika dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejal; diterimanyapemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU tentang keadaan memaksatersebut, PIHAK KESATU tidak memberikan jawaban, maka PIH K KESATUdianggap menyetujui terjadinya keadaan memaksa tersebut;

e. PIHAK KEDUA segera melaporkan kemajuan pekerjaan pada s|aat keadaanmemaksa, setelah diperiksa oleh PIHAK KESATU; dan

f. Pembayaran PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan perhitungansetelah PIHAK KEDUA menyelesaikan kewajibannya.

PASAL 12PENGAKHIRAN PERJANJIAN

b.

c.

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak sebelumPerjanjian Kerja Sama, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:a. Kesepakatan bersama PARA PIHAK secara tertulis untuk mengak

Kerja Sama ini;Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan berturut-turut terhitungditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini, tidak atau belum mpekerjaannya;Atas permintaan sendiri oleh PIHAK KEDUA dengan pemberitahulambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya dan wajib menyerahkan peselama ini telah dilaksanakan;

d. Salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau leyang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini (wanprestasi") dan tetapatau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerimaperingatan minimal 14 (empat belas) hari kalender; dan

e. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal suratpengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dari pihak yang dirugikan.

(2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan kewajiban yanyang belum diselesaikan oleh salah satu pihak, sehingga syarat-syarat dketentuan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap beterselesaikannya kewajiban oleh pihak yang wajib melaksanakannya.

Halaman 5 dari 7

angka Waktu

ri Perjanjian

dari tanggalmulai tugas

n selambat-erjaan yang

tid, akih ketentuan

memenuhirat teguran/

mberitahuan

[ telah timbuln ketentuan-aku sampai

PASAL 13PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, maka akan diseleslaikan secaramusyawarah.

(2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah,diselesaikan oleh suatu Panitia Pendamai yang berfungsi sebagaidibentuk dan diangkat oleh PARA PIHAK dan terdiri dari 3 (tiga) orang yaitjj:a. 1 (satu) orang wakil dari PIHAK KESATU sebagai anggota;b. 1 (satu) orang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota; danc. 1 (satu) orang diluar PARA PIHAK yang ahli, sebagai ketua yang

PARA PIHAK.(3) Keputusan Panitia Pendamai ini mengikat PARA PIHAK dan biaya

perselisihan yang dikeluarkan akan ditanggung oleh PARA PIHAK.(4) Jika Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diterirha

satu pihak atau PARA PIHAK, maka perselisihan akan diteruskan melalluiNegeri Cibinong.

maka akanrriediator yang

disetujui oleh

penyelesaian

oleh salahli Pengadilan

PASAL 14TRANSPARANSI

Kerja sama ini dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip kerja sama keterbukaaninformasi publik, transparansi dan anti korupsi sesuai ketentuan peraturai perundang-undangan.

PASAL15PERUBAHAN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalamPerjanjian Kerja Sama Tambahan (Addendum) dan merupakan bagiar yang tidakterpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 16LAIN-LAIN

(1) Informasi geospasial yang dihasilkan dari kerja sama ini diselenggarakan kesuai kaidahteknis yang berlaku.

(2) Dalam hal Informasi geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakanuntuk keperluan pendidikan, pembangunan, batas wilayah atau hal-fal lain yangmengikat secara hukum, maka informasi geospasial tersebut tidak mengikat kedudukanPIHAK KEDUA di dalam forum eksekutif dan/atau legislatif.

Halaman 6 dari 7

PASAL17PENUTUP

Perjanjian Kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dakekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan Pserta tembusannya disampaikan kepada pihak-pihak lain yang berkepentihubungannya dengan pekerjaan ini.

BADPIHAK KEDUA

JI FORMASI GEOSPASIALPIHAK KESATU

CV. INDO PRIMA SA

ARWULANEN«M RIBU RUPIAH

TUTIK ANDAYAIS

Halaman 7 dari 7

mempunyaiHAK KEDUAgan dan ada

ANA