2017

TIM PENYUSUN LKJIP

pengadilan negeri kotamobagu

1/1/2017

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI

KOTAMOBAGU

PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU JL. MAYJEND SOETOYO NO. 348 KOTAMOBAGU

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU

NOMOR :W19-U4/ 01/IKU/I/2017

TENTANG

REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU

KETUA PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU

Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :

PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator

Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

2. Bahwa dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Negeri Kotamobagu perlu

meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Indikator

Kinerja Utama (IKU).

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

3. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi.

4. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman.

5. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua

atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum.

6. Undang-undang Nomor :50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua

atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Negeri.

7. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua

atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara.

8. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

9. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.

10.

Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,

Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.

11. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang

Sekretariat Mahkamah Agung.

12. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang

Kepaniteraan Mahkamah Agung.

13.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal 19 Desember 2016 tentang Pembahasan Review

Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis

(Renstra) Pengadilan Negeri Tahuna Tahun 2015 – 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU 2017.

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini

merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu,

untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan

anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan

akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan

dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015 - 2019.

Kedua Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian

kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Manado.

Ketiga Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan

ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :

a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka

meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas

kinerja.

b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada

Ketua Pengadilan Negeri Tahuna.

Keempat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotamobagu,

Pada Tanggal : Januari 2017

Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu

NOVA LOURA SASUBE, SH, MH

NIP. 19731125 199903 2 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Manado.

2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Kotamobagu.

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN

PENANGG

UNG

JAWAB

SUMBER

DATA

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana

Catatan :

Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya

Panitera

Laporan Bulanan

dan

Laporan Tahunan

b. Persentase perkara :

- Perdata

- Pidana

yang diselesaikan

tepat waktu

Catatan :

perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)

Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya

Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan

Panitera Laporan Bulanan

dan

Laporan Tahunan

x 100%

x 100%

c. Persentase penurunan sisa perkara:

- Perdata

- Pidana

Tn = Sisa perkara tahun berjalan

Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya

Catatan:

Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan

Panitera

Laporan Bulanan

dan

Laporan Tahunan

d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :

Banding

Kasasi

PK

Catatan :

Upaya hukum = Banding, kasasi, PK

Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan

Panitera Laporan Bulanan

dan

Laporan Tahunan

e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Catatan:

Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban

Panitera Laporan Bulanan

dan

Laporan Tahunan

f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Index Kepuasan Pencari Keadilan

Catatan :

PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit

Panitera Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan

x 100%

x 100%

x 100%

Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu

Panitera Laporan Bulanan

dan

Laporan Tahunan

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Catatan :

Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Panitera

Laporan Bulanan

dan

Laporan Tahunan

c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Panitera

Laporan Bulanan

dan

Laporan Tahunan

d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Panitera Laporan Bulanan

dan

Laporan Tahunan

x 100%

x 100%

x 100%

x 100%

3 Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Catatan :

Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Panitera

Laporan Bulanan

dan

Laporan Tahunan

b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Catatan :

Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)

Panitera

Laporan Bulanan

dan

Laporan Tahunan

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu

Catatan :

PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)

Panitera

Laporan Bulanan

dan

Laporan Tahunan

x 100%

x 100%

x 100%

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti

Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT

Catatan :

BHT : Berkekuatan Hukum Tetap

Panitera

Laporan Bulanan

dan

Laporan Tahunan

x 100%

RENCANA KINERJA TAHUNAN

PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU

TAHUN 2017

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target Program Kegiatan Indikator Kegiatan Target Anggaran/

Rp

1. Terwujudnya proses

Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang

diselesaikan - Perdata - Pidana

100% 005.03.07

Program Peningkatan Manajemen

Peradilan Umum

1049

Peningkatan Manajemen Peradilan

Umum

Perkara

Peradailan umum yang diselesesaikan di

tingkat pertama dan banding secara tepat

waktu

235

Perkara 126.430.000

b. Persentase perkara: - Perdata

- Pidana Yang diselesaikan tepat waktu

90%

90%

005.03.07 Program

Peningkatan Manajemen Peradilan

Umum

1049 Peningkatan

Manajemen Peradilan Umum

Perkara Peradailan umum

yang diselesesaikan di tingkat pertama

dan banding secara tepat waktu

235 Perkara

126.430.000

c. Persentase penurunan sisa perkara - Perdata

- Pidana

100%

005.03.07 Program Peningkatan

Manajemen Peradilan Umum

1049 Peningkatan Manajemen

Peradilan Umum

Perkara Peradailan umum yang

diselesesaikan di tingkat pertama dan banding

secara tepat waktu

235 Perkara

126.430.000

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hokum

- Banding - Kasasi - PK

100%

005.03.07 Program Peningkatan

Manajemen Peradilan Umum

1049 Peningkatan Manajemen

Peradilan Umum

Perkara Peradailan umum yang

diselesesaikan di tingkat pertama dan banding

secara tepat waktu

235 Perkara

126.430.000

e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan

dengan diversi

100%

005.03.07 Program

Peningkatan Manajemen Peradilan

Umum

1049 Peningkatan

Manajemen Peradilan Umum

Perkara Peradailan umum

yang diselesesaikan di tingkat pertama

dan banding secara tepat waktu

235 Perkara

126.430.000

f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

100%

005.03.07 Program Peningkatan

Manajemen Peradilan Umum

1049 Peningkatan Manajemen

Peradilan Umum

Perkara Peradailan umum yang

diselesesaikan di tingkat pertama dan banding

secara tepat waktu

235 Perkara

126.430.000

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

100%

005.03.07 Program Peningkatan

Manajemen Peradilan Umum

1049 Peningkatan Manajemen

Peradilan Umum

Perkara Peradailan umum yang

diselesesaikan di tingkat pertama dan banding

secara tepat waktu

235 Perkara

126.430.000

b. Persentase perkara yang

diselesaikan melalui mediasi

1%

005.03.07

Program Peningkatan Manajemen

Peradilan Umum

1049

Peningkatan Manajemen Peradilan

Umum

Perkara

Peradailan umum yang diselesesaikan di

tingkat pertama dan banding secara tepat

waktu

235

Perkara 126.430.000

c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding kasasi

dan PK secara lengkap dan tepat waktu

100%

005.03.07 Program

Peningkatan Manajemen Peradilan

Umum

1049 Peningkatan

Manajemen Peradilan Umum

Perkara Peradailan umum

yang diselesesaikan di tingkat pertama

dan banding secara tepat waktu

235 Perkara

126.430.000

d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat

diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

0%

005.03.07 Program Peningkatan

Manajemen Peradilan Umum

1049 Peningkatan Manajemen

Peradilan Umum

Perkara Peradailan umum yang

diselesesaikan di tingkat pertama dan banding

secara tepat waktu

235 Perkara

126.430.000

3. Meningkatnya Akses Perdilan bagi Masyarakat

miskin dan terpinggirkan

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

100%

005.03.07 Program

Peningkatan Manajemen Peradilan

Umum

1049 Peningkatan

Manajemen Peradilan Umum

Perkara Peradilan Umum yang

diselesaikan melalui Pembebasan

Biaya Perkara

2 Perkara

1.500.000

b. Persentase perkara yang

diselesaikan di luar gedung pengadilan 100%

005.03.07

Program Peningkatan Manajemen

Peradilan Umum

1049

Peningkatan Manajemen Peradilan

Umum

Jumlah perkara

yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung

pengadilan

100 Perkara

262.400.000

c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan

hukum (posbakum) 100%

005.03.07 Program Peningkatan

Manajemen Peradilan Umum

1049 Peningkatan Manajemen

Peradilan Umum

Jumlah pelaksanaan Pos Bantuan Hukum 192 jam

layanan

19.200.000

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

100%

005.03.07 Program Peningkatan

Manajemen Peradilan Umum

1049 Peningkatan Manajemen

Peradilan Umum

Perkara Peradailan umum yang

diselesesaikan di tingkat pertama dan banding

secara tepat waktu

235 Perkara

126.430.000

Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu

Nova Loura Sasube, SH, MH

NIP. 19731125 199303 2 003

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA

PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan

akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RIETHA VERRA KAROUW, SH

Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : NOVA LOURA SASUBE, SH, MH

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai

lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang

telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian

terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi uang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.

Kotamobagu, Januari 2017

Ketua Panitera (Nova Loura Sasube, S.H.,M.H) (Rietha Verra Kraouw, S.H.)

PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2017

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Terwujudnya proses

Peradilan yang Pasti,

Transparan dan Akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata

- Pidana

100%

100%

b. Persentase perkara: - Perdata

- Pidana

Yang diselesaikan tepat waktu

90%

90%

c. Persentase penurunan sisa perkara - Perdata

- Pidana

100%

100%

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK

100%

100%

100%

e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

100%

f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

100%

Peningkatan Efektifitas

Pengelolaan Penyelesaian

Perkara

a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

1%

c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

100%

d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

0%

Meningkatnya Akses

Perdilan bagi Masyarakat

miskin dan terpinggirkan

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan

100%

c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)

100%

Meningkatnya kepatuhan

terhadap putusan pengadilan

a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

100%

Ketua Pengadilan Panitera

(Nova Loura Sasube, S.H.,M.H) (Rietha Verra Karouw,S.H.)

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA

PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan

akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DONNY S. GOLONGGOM, SE

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Kotamobagu

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : NOVA LOURA SASUBE, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai

lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang

telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian

terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi uang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.

Kotamobagu, Januari 2017

Ketua Pengadilan Sekretaris

(Nova Loura Sasube, SH, MH.) (Donny S Golonggom, SE)

PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2017

KINERJA SUPORTING UNIT

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Meningkatnya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

a. Jumlah laporan pengelolaan keuangan

100%

b. Jumlah penyelenggaraan operasional perkantoran

100%

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan

a. Jumlah Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Standar Pelayanan Prima Peradilan

100%

Ketua Pengadilan Sekretaris

(Nova Loura Sasube, SH., MH.) (Donny S Golonggom, SE)