implementasi undang-undang nomor 23 tahun 2011...
TRANSCRIPT
1
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
(STUDI DI LEMBAGA AMIL ZAKAT AL-IHSAN JATENG
CABANG SALATIGA)
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Sarjana dalam Hukum Islam (S.H.I)
Oleh:
IDA FATHIYAH
NIM. 214 11 014
JURUSAN S1-HUKUM EKONOMI SYARI’AH
FAKULTAS SYARI’AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA
2015
2
3
4
5
MOTO PENULIS
“Hidup Ini adalah Ibadah maka dipergunakan hidup ini dengan
sepenuhnya, hidup adalah impian, impian untuk menuju kematian”
(Penulis).
“Kesuksesan kita itu tidak terlepas dengan kesulitan, rintangan, dan
tantangan yang amat berat, kesulitan-kesulitan itu adalah syarat untuk
menuju kesuksesan yang anda capai.”
(Penulis).
6
PERSEMBAHAN
Kupersembahkan dengan cinta dan ketulusan hati karya ilmiah berupa skripsi ini
kepada :
1. Bapak Suroso dan Ibu Sulastri tercinta, yang telah mendoakan dan
memberi kasih sayang serta pengorbanan selama ini.
2. Adik ku Suci, Fira, yang telah memberikan kasih sayangnya dan
mendoakan agar selalu tetap istiqomah dalam hal apapun.
3. Para guru sejak Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi yang
penulis sayangi dan hormati dalam memberikan ilmu dan membimbing
dengan penuh kesabaran.
4. Aiif Japanise Corporation yang telah memberikan kehidupan bermakna,
pencerahan dan motivasi yang berarti sehingga penulis bisa semangat
dalam menjalani kehidupan.
5. Almamater Tercinta Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga yang penulis
banggakan.
7
KATA PENGANTAR
Rasa syukur yang dalam kami sampaikan kehadirat Allah SWT, karena
berkat rahmat-Nya Penulisan Skripsi ini dapat kami selesaikan sesuai dengan
yang diharapkan. Kami juga bersyukur atas rizki dan kesehatan
yang telah diberikan oleh-Nya sehingga kami dapat menyusun Penulisan Skripsi
ini.
Sholawat dan salam selalu penulis sanjungkan kepada Nabi, Kekasih,
Spirit Perubahan, Rasullah Muhammad SAW beserta segenap keluarga dan para
sahabat-sahabatnya, syafa’at beliau sangat penulis nantikan di hari pembalasan
nanti
Penulisan Skripsi ini disusun untuk diajukan sebagai salah satu
persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I), Fakultas
Syari’ah, Jurusan S1 Hukum Ekonomi Syari’ah yang berjudul: “Implementasi
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Di
Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jateng Cabang Salatiga)”. Kami mengakui
bahwa dalam menyusun Penulisan Skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa
adanya bantuan dari berbagai pihak. Karena itulah penulis mengucapkan
penghargaan yang setinggi-tingginya, ungkapan terima kasih kadang tak bisa
mewakili kata-kata, namun perlu kiranya penulis mengucapkan terima kasih
kepada :
1. Bapak Dr. Rahmat Hariyadi, M.Pd, selaku Rektor IAIN Salatiga
8
2. Ibu Dra. Siti Zumrotun, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah di IAIN
Salatiga.
3. Ibu Evi Ariyani, M.H, selaku Ketua Jurusan S1 Hukum Ekonomi Syari’ah
di IAIN Salatiga.
4. Heni Satar, S.H., M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang selalu meberikan
saran, pengarahan dan masukan berkaitan penulisan skripsi sehingga dapat
selesai dengan maksimal sesuai yang diharapkan.
5. Ibu Niswatul Ula, SP selaku Pimpinan Cabang Lembaga Amil Zakat Al-
ihsan Jateng Cabang Salatiga yang telah berkenan memberikan izin
penelitian di Lembaga Amil Zakat Al-ihsan Jateng Cabang Salatiga serta
memberikan informasi berkaitan penulisan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen selaku staf pengajar dan seluruh staf adminitrasi
Fakultas Syari’ah yang tidak bisa kami sebut satu persatu yang selalu
memberikan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
tanpa halangan apapun.
7. Teman-teman Jurusan S1 Hukum Ekonomi Syari’ah angkatan 2011 di
IAIN Salatiga yang telah memberikan banyak cerita selama menempuh
pendidikan di IAIN Salatiga.
8. Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI) IAIN Salatiga dan Forum
Silaturrahim Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) Indonesia yang telah
memberikan ilmu ekonomi dan organisasi ekonomi islam.
9
Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan
balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis, agar pula senantiasa
mendapatkan maghfiroh, dan dilingkupi rahmat dan cita-Nya. Amiin.
Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan skripsi ini masih jauh
dari sempurna, baik dari segi metodologi, penggunaan bahasa, isi, maupun
analisanya, sehingga kritik dan saran yang konstruktif, sangat penulis harapan
demi enaknya penulisan skripsi ini dibaca dan dipahami.
Akhirnya, penulis berharap semoga skrispi ini bermanfaat khususnya bagi
penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca.
Salatiga, Juni 2015
Penulis.
10
ASBTRAK
Fathiyah, Ida. 2015. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
Tentang Pengelolaan Zakat (Studi di Lembaga Amil Zakat Al-ihsan Jateng
Cabang Salatiga). Skripsi. Fakultas Syari’ah. Jurusan. S1 Hukum Ekonomi
Syari’ah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. Pembimbing: Heni
Satar Nurhaida, S.H., M.Si.
Kata Kunci : Implementasi, Pengelolaan Zakat, UU No. 23 Tahun 2011.
Islam merupakan agama yang menekankan keseimbangan dalam
hidup. Melalui ajarannya, Islam memberikan acuan, keyakinan, dan jalan
hidup agar umat manusia mampu mengatasi persoalan di dunia, serta
mencapai ke bahagiaan yang kekal di akhirat. Tidak hanya itu, ajaran Islam
bergerak pada dua arah sekaligus, arah vertikal (habl min Allâh) dan
horizontal (habl min al-nâs), Atau dengan kata lain, ajaran Islam tidak hanya
mementingkan hubungan individu dengan Tuhannya (ta’abbudi), melainkan
juga bersifat sosial kemasyarakatan (ijtima’iyyah). Salah satu aspek ajaran
Islam yang potensial menjadi instrumen pemberdayaan ummat dan
pengentasan kemiskinan, serta menjadi simbol harmonisnya hubungan
sesama manusia adalah zakat, apabila dikelola secara profesional dengan
menerapkan prinsip manajemen yang baik dan mengambil inspirasi dari
praktik Rasulullah dan ummat Islam pada era keemasannya dulu, zakat benar
benar akan menjadi solusi atas berbagai problema ummat. Sementara itu, UU
mengenai zakat pemerintah juga sudah mengeluarkan UU tersebut dengan
harapan pengelolaan zakat bisa berdayaguna bagi masyarakat yaitu UU No.
23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
Dengan latar belakang diatas peneliti akan mengkaji tentang
Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan
Zakat (Studi di Lembaga Amil Zakat Al-ihsan Jateng Cabang Salatiga).
Pertanyaan utama yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah (1)
Bagaimana pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jateng
Cabang Salatiga (2) Bagaimana hambatan dalam pengelolaan zakat dalam
implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan
zakat di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jateng Cabang Salatiga. Untuk
menjawab pertanyaan tersebut maka dilakukan penelitian kualitatif dengan
pendekatan yang dilakukan dengan memakai pendekatan Yuridis empiris
yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yuridis empiris adalah
pendekatan yang dilakukan dengan melihat suatu kenyataan hukum yang
terjadi dimasyarakat yang berfungsi untuk mengidentifikasi dan
mengklarifikasi perundangan-undangan.
Temuan penelitian ini menunjukan bahwa, Pertama: Pengelolaan
zakat di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jateng Cabang Salatiga secara umum
sudah terdapat SK (surat keputusan) dari notaris dan memiliki dua program
11
meliputi devisi program dan devisi marketing. Kedua:Hambatan dalam
pengelolaan zakat dalam implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011
tentang pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jateng Cabang
Salatiga kurangnya sosialisasi mengenai Undang-Undang No. 23 Tahun
2011 Pengelolaan Zakat, Pemahaman Zakat, Perbenturan Kepentingan antar
pengelola zakat masjid dan lembaga pengelola zakat, Tidak Adanya Sanksi
yang Tegas terhadap umat islam (pemberi Zakat) sedangkan dalam pada
Pasal 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Hanyalah sanksi bagi pengelola
zakat.
12
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL........................................................................................... i
NOTA PEMBIMBING........................................................................................ ii
PENGESAHAN………………………………………………………………... iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN........................................................... iv
MOTO.................................................................................................................. v
PERSEMBAHAN……………………………………………………………… vi
KATA PENGANTAR......................................................................................... vii
ABSTRAK........................................................................................................... x
DAFTAR ISI....................................................................................................... xii
DAFTAR TABEL…........................................................................................... xiv
DAFTAR BAGAN…………………………………………………………….. xv
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH............................................ 1
B. FOKUS MASALAH...…............................................................ 5
C. TUJUAN PENELITIAN............................................................. 6
D. KEGUNAAN PENELITIAN...................................................... 6
E. PENEGASAN ISTILAH............................................................. 7
F. TINJAUAN PUSTAKA.............................................................. 8
G. METODE PENELITIAN............................................................ 11
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian............................................ 11
2. Kehadiran Peneliti................................................................. 12
3. Lokasi Penelitian................................................................... 12
4. Sumber Data.......................................................................... 12
5. Prosedur Pengumpulan Data................................................. 13
6. Analisis Data......................................................................... 14
7. Pengecekan Keabsahan Data................................................. 14
H. SISTEMATIKA PENULISAN................................................... 15
13
BAB II TINJAUAN UMUM PENGELOLAAN ZAKAT
A. Tinjauan Umum Tentang Zakat……………………………....... 17
B. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Zakat………………….. 40
C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Amil Zakat (LAZ)……….. 42
BAB III PENGELOLAAN ZAKAT DI LAZIS JATENG CABANG
SALATIGA
A. Gambaran Umum Tentang LAZis Salatiga…………………… 49
B. Struktur Lambaga Amil Zakat Al-Ihsan Jateng……………….. 50
C. Gambaran Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jateng Cabang
Salatiga mengenai Program Pemberdayaan Masyarakat……….
51
D. Pengumpulan Zakat di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jateng
Cabang Salatiga………………………………………………...
60
E. Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jateng
Cabang Salatiga………………………………………………...
61
F. Pendistribusian Zakat di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jateng
Cabang Salatiga………………………………………………...
62
G. Hambatan Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan
Jateng Cabang Salatiga…………………………………………
66
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT DI
LAZIS JATENG CABANG SALATIGA
A. Analisis terhadap pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat
Al-Ihsan Jateng Cabang Salatiga……………………………….
69
B. Analisis terhadap hambatan dalam pengelolaan zakat dalam
implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang
pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jateng
Cabang Salatiga………………………………………………...
74
BAB V KESIMPULAN
A. Kesimpulan……………………………………………………. 77
B. Saran…………………………………………………………... 79
DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN
14
DAFTAR TABEL
Tabel. D.1 Hewan Qurban Peduli Di LAZiS Salatiga…………...................... 57
15
DAFTAR BAGAN
Bagan :2.1 Program Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jateng Cabang
Salatiga................................................................................................................
59
Bagan : F.1 Mekanisme Alur Penaluran Zakat……………………………….. 64
16
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Masyarakat Indonesia zaman sekarang tercatat semakin banyak
sebagai orang yang cukup bahkan berlebih dengan harta yang dimiliki,
diantaranya dari orang muslim. Jumlah penduduk muslim yang sangat
besar merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk
mengentaskan kemiskinan yang sedang melanda Indonesia. Dalam Islam,
terdapat kewajiban bagi orang yang memiliki harta berlebih dan sudah
mencapai nisab atau batas jumlah harta yang dimiliki dengan ketentuan
tertentu, wajib mengeluarkan sebagian hartanya dalam rangka mensucikan
harta yang disebut zakat.
Islam merupakan agama yang menekankan keseimbangan dalam
hidup. Melalui ajarannya, Islam memberikan acuan, keyakinan dan jalan
hidup agar umat manusia mampu mengatasi persoalan di dunia, serta
mencapai kebahagiaan yang kekal di akhirat (Khasanah, 2010: 1). Tidak
hanya itu, ajaran Islam bergerak pada dua arah sekaligus, arah vertikal
(habl min Allâh) dan horizontal (habl min al-nâs)) atau dengan kata lain
ajaran Islam tidak hanya mementingkan hubungan individu dengan
Tuhannya (ta’abbudi) melainkan juga bersifat sosial kemasyarakatan
(ijtima’iyyah) (Fakhruddin, 2008: 193).
17
Kesejahteraan menjadi salah satu prioritas utama umat Islam.
Menurut M. Ali Hasan, pada dasarnya semua orang menginginkan
kehidupan yang layak dan terpenuhi kebutuhan pokoknya. Namun,
kenyataannya tidak semua orang berkesempatan menikmati hal itu karena
berbagai faktor, seperti tidak tersedianya lapangan pekerjaan, kemiskinan,
atau rendahnya tingkat pendidikan (Hasan, 2006: 1). Melalui berbagai cara,
Islam mencoba memberikan solusi sekaligus upaya preventif dalam
menghadapi berbagai persoalan social dan ekonomi, seperti larangan
menimbun kekayaan dan imbauan untuk berbagi.
Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2011 adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian
pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan
zakat. Pengelola tersebut, salah satunya adalah Lembaga Amil Zakat
sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2011 tentang Pengelolaan Zakat.
Menurut Sudirman, Lembaga Amil Zakat merupakan institusi
pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat sehingga tidak memiliki
afiliasi dengan Badan Amil Zakat, (Sudirman, 2007: 99) yang notabene
dibentuk atas prakarsa pemerintah. Secara yuridis, definisi LAZ dapat
ditemukan dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 38
Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaga amil zakat di pandang
sebagai institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas
prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat.
18
Sejak era reformasi kendala yang menjadi penghalang bagi
pelembagaan zakat secara perlahan mulai muncul antara lain dengan
lahirnya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat
yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Dengan
lahirnya Undang-undang tersebut pemerintah dalam hal ini Departemen
Agama melakukan berbagai upaya dalam rangka memberikan dorongan
dan fasilitas agar pengelolaan zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat
(BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat dilakukan secara
profesional, amanah dan transparan, sehingga tujuan pengelolaan zakat
bagi sebesar-besarnya kemaslahatan dan kemakmuran umat dapat tercapai
(Khasanah, 2010: 12).
Setelah Undang-undang ini diubah, definisi LAZ turut mengalami
perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 poin 8 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaga Amil Zakat
yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk
masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian,
dan pendayagunaan zakat. Melalui definisi ini, peran yang dimainkan oleh
LAZ turut berubah, yaitu sebagai pembantu dalam pengelolaan zakat di
Indonesia.
Untuk memanfaatkan dan mendayagunakan zakat dengan sebaik-
baiknya diperlukan kebijakan lembaga pengelola zakat dengan melibatkan
peran pemerintah. Dana zakat itu tidak harus diberikan kepada yang
berhak secara apa adanya tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang
19
dapat digunakan sebagai sarana, sehingga dapat melepaskan fakir-miskin
dari ketergantungan pada belas kasihan orang lain.
Undang-undang No. 23 Tahun 2011 dibuat dalam rangka
meningkatkan dayaguna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara
melembaga sesuai dengan syariat agama islam yang bertujuan melakukan
pengelolaan zakat. Pengelolaan yang dimaksud meliputi kegiatan
perencanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian,
dan pendayagunaan zakat. Selain itu, undang-undang ini dimaksudkan
untuk memastikan keteraturan dan akuntabilitas dalam perencanaan
pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, pelaksanaan
pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dan pelaporan
serta pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
Namun dalam implementasinya Undang-Undang No. 23 Tahun
2011 banyak mengalami kontroversi karena dianggap menghambat
masyarakat dalam mengumpulkan zakat dan menyalurkan kembali kepada
masyarakat. Pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 terdapat pasal
krusial yang menyalahi norma dalam masyarakat, Undang-undang No. 23
tahun 2011 dapat mengesampingkan peran mandiri masyarakat dalam
memberdayakan dana zakat. Selain itu, hasil revisi tersebut telah
menghambat kinerja dan menghambat peran lembaga-lembaga zakat yang
sudah ada. Disyahkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang
pengelolaan zakat dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan
belum menjawab perzakatan yang ada, karena di dalam Undang-Undang
20
tersebut pasal yang multitafsir yang bisa menimbulkan pro dan kontra di
kalangan pegiat zakat.
Pengelolaan zakat di indonesia masih belum optimal dan belum
mencapai tingkat yang diinginkan. Hanya sebagian kecil potensi dana
zakat yang berhasil dikumpulkan dan didistribusikan kepada yang berhak.
Demikian halnya di Lembaga Amil Zakat Al-ihsan Jateng Cabang Salatiga
yang terletak di Jalan Nanggulan No. 46 Salatiga apakah pengelolaan
zakatnya sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011.
Berangkat dari latar belakang tersebut diatas sehingga penulis
mencoba menyusun penulisan skripsi dengan Judul IMPLEMENTASI
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT (Studi di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan
Jateng Cabang Salatiga).
B. FOKUS MASALAH
1. Bagaimana pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jateng
Cabang Salatiga?
2. Bagaimana hambatan dalam pengelolaan zakat dalam implementasi
Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di
Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jateng Cabang Salatiga?
21
C. TUJUAN PENELITIAN
1. Untuk mengetahui pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan
Jateng Cabang Salatiga.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pengelolaan zakat dalam
implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang
pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jateng Cabang
Salatiga.
D. KEGUNAAN PENELITIAN
Dalam penelitian ini penulis mengharapkana agar hasil penelitian ini tidak
hanya berguna untuk pribadi tetapi juga berguna untuk orang lain.
Kegunaan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
a. Kegunaan akademis
Dengan penelitian ini penulis mengharapkan teori yang telah ditulis
dalam perkuliahan serta membandingkan realitas yang ada dalam
masyarakat. Untuk itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat pula
bagi seluruh civitas akademika sebagai bahan informasi dan bahan
penelitian terhadap permasalahan zakat.
b. Kegunaan praktis
1) Muzakki agar mengetahui pemahaman tentang kewajiban zakat.
22
2) Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jateng Cabang Salatiga agar dapat
merumuskan kebijakan dalam pengelolaan zakat dengan adanya
undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
E. PENEGASAN ISTILAH
Agar terdapat kejelasan mengenai judul penelitian di atas, maka
penulis perlu menjelaskan makna kata perkata sebagai berikut:
Implementasi yaitu proses yang melibatkan sumber-sumber yang
didalamnya termasuk manusia, dana, kemajuan, organisasi baik oleh
pemerintah maupun swasta (Widodo, 2005: 193). Dalam penelitian ini
implementasi yang dimaksudkan sebagai proses pelaksanaan atau
penerapan peraturan perundang-undangan yang sekarang berlaku sah
dalam masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah.
Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 bahwa Zakat adalah
salah satu rukun yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim sebagai
kewajiban fardhu yang mampu menunaikaanya, dan diperuntukan untuk
mustahiq (mereka yang berhak menerima zakat). Sedangkan Lembaga
Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang
memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan
pendayagunaan zakat.
Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada
semua hal yang tersebut dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan; proses
melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain
23
(Poerwadarminto, 1997:44). Sementara itu, menurut Undang-Undang No.
23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 1 pengelolaan zakat adalah kegiatan
perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan,
pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
F. TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan pustaka ini dimaksudkan menjadi acuan dan
perbandingan yang terdapat beberapa penelitian terkait yang membahas
tentang pengelolaan zakat antara lain:
Pertama, Skripsi Ancas Sulchantifa pribadi (Universitas
Diponegoro) dengan judul, “Pelaksanaan pengelolaan zakat menurut
Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat (studi
BAZ kota Semarang). Dalam tesis ini dapat disimpulkan bahwa Dalam
hal pengumpulan zakat, hal ini dilakukan oleh UPZ di berbagai instansi,
baik instansi pemerintah maupun swasta, setelah itu disetorkan kepada
BAZ Kota Semarang untuk didayagunakan. Di BAZ Kota Semarang,
pendayagunaan hasil penerimaan zakat telah sesuai dengan ketentuan
agama yaitu meliputi delapan ashnaf. Di dalam melakukan pengelolaan
zakat, BAZ Kota Semarang menemui berbagai macam kendala yang
dihadapi. Dengan adanya kendala-kendala di dalam pengelolaan zakat di
BAZ Kota Semarang tersebut, BAZ Kota Semarang meresponnya dengan
melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi kendala-kendala tersebut.
24
Kedua, skripsi Muhammad Fauzi (Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Salatiga ) 2012, dengan judul “ Pelaksanaan zakat berdasarkan
UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat”. Dapat disimpulkan
bahwa Baziz Desa Salamkanci pada hakekatnya memiliki 2 sistem
pengelolaan zakat yaitu sistem pasif dan sistem aktif. Namun dalam
implementasi sistem tersebut belum maksimal. Begitu juga dengan
pengeolaannya belum memenuhi standart yang diatur dalam UU
pengelolaan zakat. Hal tersebut dibuktikan dengan sistem pengawasannya
yang karena belum adanya dewan yang secara khusus mengawasi
pengelolaan zakat di Baziz desa SalamKanci kecamatan Bandongan
kabupaten Magelang.
Ketiga, skripsi Tri Anis Rasyidah (Universitas Brawijaya) dengan
judul “Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 terhadap
legalitas pengelolaan zakat oleh Lembaga Amil Zakat (Studi pada
beberapa LAZ di kota Malang)”. Dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan
diketahui bahwa dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2011 terhadap legalitas pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat (studi
pada beberapa LAZ di Kota Malang) belum tersosialisasi kepada
masyarakat sehingga pihak pengelola zakat dan masyarakat ragu bahwa
undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat benar-
benar diterapkan , hal ini dikarenakan masih banyaknya pasal yang tidak
sesuai dengan kondisi masyarakat sehingga menghambat legalitas LAZ
25
dalam mengelola zakat. Maka, diperlukan peninjauan ulang dan sosialisasi
mengenai undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang zakat.
Keempat, skripsi Wildan Humaidi (Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta) dengan judul “Pengelolaan zakat dalam
pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 (studi respon
lembaga pengelolaan zakat di kota Yogyakarta)”. Kesimpulannya bahwa
penyusunan skripsi ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode
wawancara dalam menggali informasi mengenai respon lembaga amil
zakat (LAZ). Wawancara dilakukan terhadap enam lembaga amil zakat
dikota yogyakarta yang diklasifikasikan kedalam tiga kelompok.
Kelompok amil zakat profesional yang terdiri dari rumah zakat dan
dompet dhuafa, kelompok amil zakat semi profesional yang terdiri dari
BAZNAS kota yogyakarta dan LAZIZ Muhammadiyah, dan kelompok
amil zakat voulenter yang terdiri dari LAZ masjid Syuhada dan LAZ
Masjid Yogyakarta. Rumah zakat menolak Undang-Unddang terebut
karena akan mengakibatkan LAZ-LAZ yang ada sebelum Undang-undang
ini lahir akan terancam dibubarkan. Dompet dhuafa dan LAZIZMU
menerima sebagian dan menolak sebagian Undang-undang ini karena pada
dasarnya memiliki fungsi positif untuk menguatkan kelembagaan dan
menertibkan LAZ, meskipun ketentuan tersebut menyusahkan LAZ.
BAZNAS kota yogyakarta karena sebagai lembaga pemerintah maka
menerima dan mengikuti terhadap perubahan Undang-undang yang ada.
Sedangkan pada LAZ Masjid Syuhada dan Masjid Jogokariyan lebih
26
cenderung menerima, karena mereka tidak mempunyai kekuatan serta
keterbatasan kualitas sumber daya manusia untuk menolak Undang-
undang ini. Perbedaan respon tersebut dikarenakan Undang-undang ini
belum tersosialisasi secara baik di masyarakat, maka diperlukan
peninjauan ulang dan sosialisasi terhadap Undang-undang tersebut.
G. METOLOGI PENELITIAN
1. Pendekatan dan jenis penelitian
a. Metode dan Pendekatan penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif
adalah penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang
dialami oleh subjek penelitian misalkan perilaku dan tindakan
secara holistik (Moleong, 2011: 6).
Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam
melakukan penelitian berdasarkan pada penelitian hukum yang
dilakukan dengan memakai pendekatan yuridis empiris..
Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan
dengan melihat suatu kenyataan hukum yang terjadi dimasyarakat
yang berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi
perundangan-undangan (Ali, 2009: 105).
b. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini secara spesifik bersifat deskriptif analitis, yang
mengungkapkan aturan perundang-undangan yang berkaitan
27
dengan objek penelitian dan pelaksanaanya di masyarakat (Ali,
2009:105-106). Metode ini dimaksudkan untuk memperoleh
gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti
mungkin tentang objek yang diteliti.
2. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini berlokasi Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jateng Cabang
Salatiga di jalan No. 46 Nanggulan, Salatiga. Penelitian ini bertindak
sebagai instrument sekaligus pengumpul data yang mana penulis
langsung datang dan mewawancarai masyarakat sekitar Nanggulan,
Salatiga.
3. Sumber Data
a. Data primer
Adalah sebuah keterangan atau fakta yang secara langsung
diperoleh melalui penelitian lapangan. Data primer diperoleh dari:
1) Informan
Adalah orang yang di manfaatkan untuk memberikan
informasinya tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi,
seorang informan harus mempunyai bayak pengalman tentang
latar penelitian. Seorang informan berkewajiban secara suka
rela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat
informal (Moleong, 2002: 90). Dalam penelitian ini yang
menjadi informan adalah pengelola zakat Lembaga Amil Zakat
Al-ihsan Jateng Cabang Salatiga.
28
2) Dokumen
Dokumen meliputi, buku arsip berkaitan denagn pelaporan
dana zakat serta buku arsip yang dimiliki oleh LAZIS Salatiga
yang berisi tentang laporan pendistribusian zakat dan
pendayagunaan zakat kepada mustahiq.
b. Data sekunder
Adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku,
hasil penelitian yang berbentuk laporan dan seterusnya (Soekanto,
1986: 12). Sumber data sekunder berasal dari setiap bahan tertulis
berupa buku-buku dan tulisan yang berkaitan dengan zakat.
4. Metode Pengumpulan Data
Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan metode penelitian lapangan (Ali, 2009: 107). Data yang
dikumpulkan secara langsung dari sumbernya di tempat penelitian.
Pada pengumpulan data secara primer, penulis menggunakan
beberapa tehnik guna memperoleh data antara lain :
a. Observasi (Pengamatan)
Observasi dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan data
yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala
yang tampak pada obyek penelitian yang pelaksanaanya langsung
pada tempat dimana suatu peristiwa, keadaan atau situasi sedang
29
terjadi (Nawawi, 1995: 94). Pengamatan ini yang dilakukan secara
langsung pada objek yaitu pendistribusian zakat di LAZiS
Salatiga.
b. Wawancara (interview)
Merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih
berhadapan secara langsung dalam proses interview ada dua pihak
yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak sebagai
pencari informasi atau interviewer sedangkan pihak lain berfungsi
sebagai informan atau responden (Romy, 1990: 71). Wawancara
ini dilakukan dengan pengelola LAZIZ Nanggulan, Salatga.
5. Analisis data
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif
analisis. Analisis data yang dapat digunakan adalah pendekatan
kualitatif terhadap data primer dan sekunder, dengan menggunakan
pola pikir deduktif yang menganalisis implementasi Undang-Undang
No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat terhadap pelaksanaan
zakat. Setelah pengumpulan data terkumpul kemudian data tersebut di
analisis seperlunya agar diperoleh data yang matang dan akurat. Untuk
menganalisisnya, data-data yang diperoleh kemudian direduksi,
dikategorikan dan selanjutnya disentisasi atau disimpulkan (Moleong,
2011: 288).
6. Pengecekan keabsahan data
30
Dalam suatu penelitian, validalitas data mempunyai pengaruh yang
sangat besar dalam menentukan hasil akhir suatu penelitian sehingga
untuk mendapatkan data yang valid diperlukan suatu teknik untuk
memeriksa keabsahan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan
keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam
membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moleong,
2004: 330). Pengeceken keabsahan data dalam penelitian ini
menggunakan tiangulasi data dimana dengan membandingkan apa
yang telah diatur oleh Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang
pengelolaan zakat dengan hasil penelitian implementasi Undang-
undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelollan zakat terhadap
pelaksanaan zakat di LAZIZ Salatiga.
H. SISTEMATIKA PENULISAN
Agar diperoleh penelitian yang sistematis, terarah serta mudah
difahami dan dapat dimengerti oleh para pembaca pada umumnya, maka
peneliti akan menyajikan karya ilmiah ini ke dalam bentuk sistematika
penelitian yang terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut:
Bab pertama Pendahuluan dalam bab ini berisi mengenai, Latar
belakang masalah, Fokus Masalah, Tujuan Masalah, Kegunaan Penelitian,
Penegasan Istilah, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian yang berisi tentang
Jenis penelitian dan pendekatan, Kehadiran Peneliti, Lokasi Penelitian,
Kebutuhan dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisia Data,
31
Pengecekan Keabsahan Data, Tahap-Tahap Penelitian dan Sistematika
Penulisan.
Bab kedua yaitu berisi mengenai Landasan Teori meliputi;
Tinjauan Umum tentang Zakat, Tinjauan Umum tentang Pengelolaan
Zakat, Tinjauan Umum tentang Lembaga Amil Zakat (LAZ).
Bab ketiga yaitu berisi tentang Pemamaparan Data dan Hasil
Penelitian dalam bab ini berisi mengenai, Gambaran umum mengenai
LAZIZ Cabang Salatiga, Gambaran Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jateng
Cabang Salatiga mengenai Program Pemberdayaan Masyarakat, Pengumpulan
Zakat di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jateng Cabang Salatiga,
Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jateng Cabang
Salatiga, Pendistribusian Zakat di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jateng
Cabang Salatiga, Hambatan Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat
Al-Ihsan Jateng Cabang Salatiga.
Bab keempat berisi tentang analisis meliputi; Pengelolaan zakat di
Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jateng Cabang Salatiga dan Hambatan
dalam pengelolaan zakat dalam implementasi Undang-Undang No. 23
Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan
Jateng Cabang Salatiga.
Bab kelima penutup dalam bab ini berisi mengenai, Kesimpulan
dan Saran.
32
BAB II
TINJAUAN UMUM PENGELOLAAN ZAKAT
A. Tinjaun Umum tentang Zakat
1. Pengertian Zakat
Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa
zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau
badan usaha untuk kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan
syariat islam.
2. Zakat Menurut Fiqih
Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti,
yaitu al-barakatu artinya keberkahan, al-namaa artinya pertumbuhan dan
perkembangan, ath-thaharatu artinya kesucian dan ash-shalahu artinya
beresan (Hafidhuddin, 2002: 7). Menurut al-Mawardi sebagaimana yang
dikutip oleh Anshori (2006: 7) dalam kitab al-Hawi menyatakan bahwa
“zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu,
menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan yang
tertent”.
Menurut istilah Fiqh Islam, zakat berarti harta yang wajib
dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk disampaikan kepada
mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan yang telah
ditentukan di dalam syara’ (Anshori, 2006: 12).
33
Dilihat dari definisi zakat menurut bahasa dan istilah mengandung
arti bahwa keduanya memiliki hubungan sangat nyata dan erat sekali,
yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi bersih,
tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik.
Adapun dasar hukum zakat sebagai berikut:
a. Al-Qur’an
Dasar hukum diwajibkannya zakat dalam Islam adalah sebagaimana
firman Allah dalam al-Qur’an, diantaranya terdapat dalam surat al-
Baqarah ayat 110 sebgai berikut:
Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan
apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat
pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-
apa yang kamu kerjakan”.
Surat Maryam ayat 31 :
Artinya : “Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana
saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan)
shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup”.
Surat At-Taubah ayat 103:
34
Artinya: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat
itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk
mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi
mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui
Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta
yang berlebih-lebihan kepada harta benda Maksudnya: zakat itu
menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan
memperkembangkan harta benda mereka.
b. Hadits
Selain terdapat dalam al-Qur’an, dasar hukum diwajibkannya zakat
dalam Islam juga terdapat dalam Hadits Nabi, diantaranya:
1) Hadits riwayat Muslim dari Ibn Umar, bahwa Rasulullah Saw
bersabda yang artinya:
“Islam didirikan dari lima sendi: mengaku bahwa tidak ada Tuhan
yang sebenarnya disembah melainkan Allah dan bahwa
Muhammad itu utusan Allah; mendirikan sholat; mengeluarkan
zakat;mengerjakan haji dan berpuasa di bulan Ramadhan”.
2) Hadits riwayat Thabarani
“Bila suatu kaum enggan mengeluarkan zakat, Allah akan menguji
mereka dengan kekeringan dan kelaparan”.
3) Hadits riwayat al-Bazar dan Baihaqi
“bila zakat bercampur dengan harta lainnya maka itu akan
merusak harta itu”(Anshori, 2006: 16-17).
35
1. Prinsip-prinsip Zakat
Zakat mempunyai enam prinsip, yaitu:
a. Prinsip keyakinan keagamaan
b. Prinsip pemerataan dan keahlian
c. Prinsip produktifitas dan kematangan
d. Prinsip penalaran
e. Prinsip kebebasan
f. Prinsip etik dan kewajaran
Prinsip keyakinan keagamaan menyatakan bahwa orang yang membayar
zakat meyakini bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi
keyakinan agamanya, sehingga kalau orang yang bersangkutan belum
menunaikan zakatnya, belum merasa sempurna ibadahnya.
Prinsip pemerataan cukup jelas mengambarkan tujuan zakat, yaitu
membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan tuhan kepada umat
manusia.
Prinsip produktivitas dan kematangan menekankan bahwa zakat memang
wajar harus dibayarkan karena milik tertentu telah menghasilkan produk
tertentu. Hasil (produksi) tersebut hanya dapat dipungut setelah melampaui
jangka waktu satu tahun yang merupakan ukuran normal memperoleh hasil
tertentu.
Prinsip Nalar dan kebebasan menjelaskan bahwa zakat hanya dapat
dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani serta rohaninya, yang merasa
mempunyai tanggung jawab untuk membayar zakat untuk kepentingan
36
bersama. Zakat tidak dipungut dari orang yang sedang dihukum atau orang
yang menderita sakit jiwa.
Prinsip etik dan kewajaran menyatakan bahwa zakat tidak akan diminta
secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan. Zakat
tidak mungkin dipungut, kalau karena pemungutan itu orang yang
membayarnya justru akan menderita (Djuanda dkk, 2006: 14-15).
2. Tujuan Zakat
Yang dimaksud dengan tujuan zakat, dalam hubungan ini, adalah sasaran
praktisnya. Tujuan sebagai berikut:
a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari
kesulitan hidup serta penderitaan.
b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh
Mustahiq(penerima zakat).
c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama muslim dan
manusia pada umumnya.
d. Menghilangkan sifat kikir atau serakah para pemilik harta.
e. Membersihkan sifat iri dan dengki (kecemburuan social) dari hati
orang-orang miskin.
f. Menjebantani jurang pemisahnya pemisah antara yang kaya dengan
yang miskin dalam suatu masyarakat.
g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri pada diri
seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
37
h. Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan
menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
i. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan social
(Djuanda, dkk, 2006:15-16).
3. Manfaat Zakat
Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung manfaat yang
demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang
berzakat (Muzakki), penerimanya (mustahiq), harta yang dikeluarkan
zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhanya. Manfaat tersebut antara
lain sebagai berikut:
a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Swt.
b. Karena zakat merupakan hak mustahiq, zakat berfungsi untuk
menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin,
kearah kehidupan yang lebih baik.
c. Zakat sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana
maupaun prasarana.
d. Zakat untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu
bukanlah membersihkan harta kotor, tetapi mengeluarkan bagian dari
hak orang lain dari harta kita usahakan baik dan benar.
e. Indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran islam (Djuanda,
dkk, 2006: 16-17).
Adapun Multiplayer effek dari zakat yaitu sebagai berikut:
1) Menambah jumlah Muzakki dan mustahiq atau Mushodiq.
38
2) Melipat gandakan penguasaan asset dan modal di tangan umat
islam.
3) Membuka lapangan kerja yang luas (Djuanda, dkk, 2006: 17).
4. Syarat-Syarat Zakat
a. Syarat orang yang mengeluarkan zakat
yaitu orang yang wajib mengeluarkan zakat (muzakki) adalah orang
atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban
menunaikan zakat apabila memiliki kelebihan harta yang telah cukup
haul dan nisbahnya (Anshori, 2006: 25).
b. Syarat harta yang dizakatkan
1) Pemilikan yang pasti, halal dan baik
Artinya sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya,
baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati
hasilnya. Dalam hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim,
Rasulullah Saw bersabda: “Allah tidak menerima zakat dari harta
yang tidak sah”.
Harta yang tidak sah yang dimaksudkan adalah adalah harta
yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak halal. Atau dalam
memperoleh harta tersebut menggunakan cara-cara yang dilarang
oleh agama, misalnya dengan korupsi, berjudi, menipu, mencuri,
persekutuan jahat, berzina dan lain-lain (Anshori, 2006: 26).
39
2) Berkembang
Artinya, harta itu berkembang, baik secara alami
berdasarkan sunnatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau
usaha manusia. Dalam terminologi fiqhiyyah, menurut Yusuf
Qardhawi sebagaimana yang dikutip oleh Hafidhuddin (2002: 22)
menyatakan bahwa pengertian berkembang itu terdiri dari dua
macam, yaitu secara konkret dan tidak konkret.
Konkret dengan cara dikembangbiakan, diusahakan,
diperdagangkan dan yang sejenis dengannya. Sedangkan yang
tidak konkret, maksudnya harta tersebut berpotensi untuk
berkembang di tangannnya sendiri maupun di tangan oleh orang
lain, tetapi atas namanya. Berdasarkan syarat tersebut, Yusuf
Qardhawi mengambil kesimpulan bahwa setiap harta yang
berkembang atau berpotensi untuk berkembang termasuk dalam
objek atau sumber zakat.
Harta yang tidak berkembang dan tidak berpotensi untuk
dikembangkan tidak wajib dikenai zakat, sesuai dengan hadits
rasulullah Saw. Yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa “seorang
muslim tidak wajib mengeluarkan zakat dari kuda dan budaknya”
(Anshori. 2006: 27).
3) Melebihi kebutuhan pokok
Artinya harta yang dimiliki oleh seseorang itu melebihi
kebutuhan pokok yang diperlukan bagi diri sendiri dan keluarganya
40
untuk hidup wajar sebagai manusia. Para ulama berselisih pendapat
dalam hal ini, apakah harta yang dikeluarkan zakatnya harta
berpenghasilan bersih setelah dikurangi kebutuhan primer ataukah
harta penghasilan kotor. Di sisi lain kebutuhan primer setiap orang
bersifat relatif dan tidak terukur, sehingga jika syarat surplus dari
kebutuhan primer di berlakukan dapat dipastikan banyak yang
tidak membayar zakat, walaupun sudah memiliki hartamelebihi
nishabnya.
Ulama madzhab Hanafi menentukan bahwa harta yang
dikeluarkan zakatnya adalah harta yang bersih setelah dikurangi
kebutuhan rutin. Alasan ini cukup kuat, karena zakat diwajibkan
bagi orang kaya. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Saw “tidak
wajib bayar zakat kecuali orang kaya”. Manakala pendapatan
seseorang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan harian diri dan
keluarganya berarti dia tidak termasuk orang kaya, kecuali jika
setelah kebutuhan keluarganya terpenuhi masih memiliki kelebihan
yang mencapai nishab, berarti ia wajib bayar zakat.
Hal ini juga dikuatkan al-Qur’an dalam surat al-Baqarah
ayat 219, yang artinya:”dan mereka bertanya kepadamu apa yang
mereka nafkahkan. Katakanlah “yang lebih dari keperluan”.
Menurut Ibnu Abbas “sesuatu yang lebih adalah sesuatu yang lebih
dari kebutuhan sekarang (Anshori, 2006: 27-28).
41
4) Bersih dari hutang
Artinya harta yang dimiliki oleh seseorang itu bersih dari
hutang, baik hutang kepada Allah (nazar, wasiat) maupun hutang
kepada sesama manusia. Zakat juga hanya dikenakan jika terbebas
dari hutang karena hutang merupakan beban yang harus ditunaikan
(Anshori, 2006: 28).
5) Mencapai nishab
Menurut pendapat jumhur ulama harus mencapai nishab
yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban
zakat. Contohnya nishab zakat emas adalah 85 gram, nishab zakat
hewan ternak kambing adalah 40 ekor dan sebagainya
(Hafidhuddin, 2002: 24).
6) Mencapai masa haul
Artinya, harta tersebut harus mencapai waktu tertentu
pengeluaran zakat, biasanya dua belas bulan Qamariyah, atau
setiap kali setelah menuai. Harta-harta yang disyaratkan cukup
setahun dimiliki nishabnya adalah binatang ternak, emas dan perak,
binatang perniagaan. Sedangkan harta-harta yang tidak disyaratkan
haul setiap tahun adalah tumbuh-tumbuhan ketika menuai dan
barang temuan ketika ditemukan (Anshori, 2006: 29).
5. Syarat Penerima Zakat
Yang berhak menerima zakat menurut ketentuan al-Qur’an surat at-
Taubah ayat 60 adalah:
42
a. Fakir
1) Menurut Hanafi, fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang
dari se-nishab atau mempunyai se-nishab atau lebih, tetapi habis
dengan hajatnya.
2) Menurut Maliki, fakir adalah orang yang mempunyai harta, sedang
hartanya tidak mencukupi untuk keperluannya dalam masa satu
tahun, orang yang mempunyai penghasilan tetapi tidak mencukupi
kebutuhannya.
3) Menurut Hambali, fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta,
atau mempunyai harta kurang dari seperdua keperluannya.
4) Menurut syafii fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan
usaha atau mempunyai harta atau usaha yang kurang dari seperdua
kebutuhannya dan tidak ada orang yang berkewajiban member
belanja (Anshori, 2006: 29).
b. Miskin
1) Menurut Hanafi, miskin adalah orang yang tidak mempunyai harta
satupun jua.
2) Menurut Maliki, miskin adalah orang yang tidak mempunyai harta
satupun juga.
3) Menurut hambali, miskin adalah orang yang mempunyai harta
seperdua kebutuhannya atau lebih tetapi tidak mencukupi.
Sedangkan Menurut syafii, miskin adalah orang yang mempunyai
harta seperdua kebutuhannya atau lebih tetapi tidak mencukupi.
43
Atau orang yang biasa berpenghasilan, tetapi tidak mencukupi.
Memiliki rumah dan perabot rumah tangga yang dipakainya sehari-
hari tidak dihitung sebagai kekayaan (Anshori, 2006: 30).
c. Amil
Semua mazhab bersepakat bahwa yang dinamakan dengan amil
adalah pengurus zakat, penulis, pembagi, penasehat, yang bekerja
untuk kepentingan zakat (Anshori, 2006: 30).
d. Muallaf
Menurut imam Syafii sebagaimana yang dikutip oleh Anshori (2006:
31) menyatakan bahwa muallaf adalah sebagai berikut:
1) orang yang baru masuk Islam sedang imamnya belum teguh.
2) orang Islam yang berpengaruh pada kaumnya. Apabila ia diberi
zakat, orang lain atau kaumnya akan masuk Islam.
3) Orang Islam yang berpengaruh terhadap orang kafir.
4) Kalau ia diberi zakat maka orang islam akan terhindar dari
kejahatan kafir yang ada dibawah pengaruhnya dan orang yang
menolak kejahatan terhadap orang yang anti zakat.
e. Riqab
Adalah hamba yang telah dijanjikan oleh tuannyabahwa dia boleh
menebus dirinya, hamba itu diberi zakat sekedar menebus dirinya
(Anshori, 2006: 31).
f. Gharim
Ada tiga macam kategori ghorim menurut syafii yaitu sebagai berikut:
44
1) Orang yang berhutang karena mendamaikan antara dua orang yang
berselisih.
2) Orang yang berhutang untuk dirinya sendiri untuk kepentingan
mubah maupun tidak mubah, tetapi ia sudah bertaubat.
3) Orang yang berhutang karena jaminan hutang orang lain, sedang ia
dan jaminannya tidak dapat membayar hutang tersebut (Anshori,
2006: 31).
g. Sabilillah
Adalah balatentara yang membantu dengan kehendaknya sendiri,
sedang ia tidak mendapatkan gaji yang tertentu dan tidak pula
mendapat bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan
peperangan dalam dewan balatentara. Orang ini diberi zakat meskipun
ia kaya sebanyak keperluannya untuk masuk ke medan perang seperti
membeli senjata, kuda atau peperangan lainnya (Anshori, 2006 :33).
h. Ibnus sabil
Menurut Syafii, Ibnu sabil adalah orang yang dalam perjalanan yang
halal, sekedar ongkos sampai kepada maksudnya. Bahwa ia sangat
membutuhkan bantuan, bukan untuk maksiat tetapi dengan tujuan yang
sah (Anshori, 2006: 33).
6. Macam-Macam Zakat
a. Zakat fitrah
45
Zakat fitrah disyariatkan pada tahun kedua bulan syaban. Maka sejak
saat itu pula zakat fitrah menjadi pengeluaran wajib yang dilakukan
setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga
yang wajar pada malam dan hari raya idul fitri, sebagai tanda syukur
kepada Allah karena telah selesai menunaikan ibadah puasa.
1) Syarat-syarat wajib zakat fitrah sebagai berikut:
a) Islam
b) Orang itu ada sewaktu terbenam matahari penghabisan bulan
ramadhan. Sedangkan orang yang meninggal pada waktu
ifthor, tidak wajib mengeluarkan zakat ataupun orang yang
lahir setelah itu.
c) Mempunyai kelebihan harta keperluan makanan untuk dirinya
sendiri dan orang-orang yang wajib dinafkahi.
2) Waktu-waktu membayar zakat fitrah
Waktu wajib membayar zakat fitrah pada asalnya adalah sewaktu
terbenam matahari pada malam hari raya Idul Fitrah. Tetapi tidak
ada larangan apabila membayar sebelum waktu tersebut, asalkan
masih tetap dalam hitungan bulan ramadhan. Waktu-waktu tersebut
adalah sebagai berikut:
a) Waktu mubah yaitu pada awal bulan Ramadhan sampai
penghabisan Ramadhan.
b) Waktu wajib yaitu dari penghabisan terbenamnya matahari
penghabisan bulan Ramadhan (malam hari raya Idul Fitri),
46
tujuannya adalah agar fakir miskin pada hari raya dapat
merayakan hari kemenangannya juga.
c) Waktu sunnah yaitu selepas shalat subuh sebelum pergi shalat
hari raya (waktu fajar 1 syawal). Biasanya muzakki sudah
mengetahui secara pasti siapa mustahiqnya.
d) Waktu makruh yaitu membayar zakat selepas shalat Id, tetapi
sebelum terbenamnya matahari pada hari raya tersebut.
e) Waktu haram yaitu dibayar sesudah terbenam pada hari raya
(Anshori, 2006: 42).
b. Zakat mal atau zakat harta
Adalah bagian dari harta kekayaan seseorang juga (badan hukum)
yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu dalam
jumlah minimal tertentu (Anshori, 2006: 46).
Adapun Unsur-unsur zakat sebagai berikut:
1) Orang yang mengeluarkan zakat (muzakki)
2) Harta yang wajib dizakati meliputi emas dan perak, perdagangan
dan perusahaan, hasil pertanian, hasil perkebuanan dan hasil
perikanan, hasil tambang, hasil peternakan, hasil pendapatan dan
jasa dan rikaz (Anshori, 2006: 21-23). Menurut Hafiddudin (2002:
93-121) menambahkan kewajiban harta yang wajib dizakati dalam
perekonomian modern, terdapat kriteria zakat modern yang di
kelompokkan kedalam sepuluh bagian zakat antara lain:
a) zakat profesi
47
b) zakat perusahaan
c) zakat surat-surat berharga
d) zakat perdagangan mata uang
e) zakat hewan ternak yang diperdagangkan
f) zakat madu dan produk hewani
g) zakat investasi property
h) zakat asuransi syariah
i) zakat usaha tanaman anggrek, sarang burung wallet, ikan hias
j) zakat rumah tangga modern.
3) Penerima zakat (mustahiq)
Golongan orang yang yang menerima zakat yaitu ada 8 asnaf
diantaranya adalah faqir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim,
sabilillah, dan ibnu sabil (Anshori, 2006: 24).
4) Amil
Adalah pengelola zakat yang diorganisasikan dalam suatu badan
atau lembaga. Amil memiliki kekuatan hukum secara formal untuk
mengelola zakat. Dengan adanya amil, menurut Abdurrahman
sebagaimana yang dikutip oleh Ansori (2006: 25) akan memiliki
beberapa ketentuan formal, antara lain:
a) Menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat
b) Menjaga perasaan rendah diri pada mustahiq zakat
c) Untuk mencapai efisien dan efektifitas zakat
48
d) Memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan
pemerintahan yang Islami.
3. Zakat Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun2011
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2011 pasal 1 ayat 2, yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib
dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang diberikan kepada
yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.
Adapun Dasar hukum zakat pada Undang-Undang Republik
indonesia Nomor 38 Tahun 1999, terdapat pasal 2 yang berbunyi setiap
warga negara Indonesia yang beragama islam mampu atau badan yang
memiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.
Sedangkan penjelasan dari Pasal 2 Yang dimaksud dengan warga
negara Indonesia adalah warga negara Indonesia yang berada atau yang
menetap baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Pengumpulan yang terdapat pada Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Thun 2011, pasal 21 ayat (1) dan (2), pasal 22, pasal
23 ayat (1) dan ayat (2), pasal 24 yaitu sebagai pada 21 menjelaskan, (a)
Dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan perhitungan
sendiri atas kewajiban zakatnya. (b) Dalam hal tidak dapat menghitung
sendiri kewajiban zakatnya, muzakki dapat meminta bantuan BAZNAS.
Sedangkan Pasal 22 menjelaskan mengenai, Zakat yang dibayarkan
oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan
kena pajak dan pasal 23 menjelaskan BAZNAS atau LAZ wajib
49
memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki, bukti setoran zakat
sebagaiman dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang
penghasilan pajak.
Adapun pengumpulan zakat sesuai dengan pasal 24 menjelaskan
lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS
provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam peraturan
pemerintah.
1. Pengelolaan Zakat
Pengelolaan zakat yang terdapat pada Undang-Undang republik
Indonesia Nomor 38 Tahun 1999, Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5)
adalah sebagai berikut:
a. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk
oleh pemerintah.
b. Pembentukan badan amil zakat meliputi:
1) Nasional oleh pemerintah atas usul menteri
2) Daerah provinsi oleh gubernur atas usul kepada kantor
wilayah departemen agama provinsi
3) Daerah kabupaten atau daerah kota bupati atau walikota atas
usul kepala kantor departemen agama kabupaten tau kota
4) Kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama
kecamatan
c. Badan amil zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja
yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.
50
d. Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan
pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.
e. Organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur
pengawas, dan unsur pelaksana.
Adapun penjelasan dari pasal 6 ayat (1), (2) huruf d, dan (5) di atas
adalah sebagai berikut:
Yang dimaksud dengan pemerintah pada ayat (1) adalah
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat membentuk
badan amil zakat nasional yang berkedudukan di ibu kota negara.
Pemerintah daerah membentuk badan amil zakat daerah yg berkedudukan
di ibu kota provinsi, kabupaten atau kota, dan kecamatan.
Sedangkan pada Ayat (2) huruf d menjelaskan mengenai, Badan
amil zakat kecamatan dapat membentuk unit pengumpulan zakat atau di
kelurahan. Serta pada Ayat (4) Yang dimaksud dengan msyarakat ialah
ulama, kaum cendekia, dan tokoh masyarakat setempat. Adapaun
dimaksud dengan memenuhi persyaratan tertenu, antara lain, memiliki
sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional, dan berintegritas tinggi.
Unsur pertimbangan dan unsur pengawas yang dimaksud pada ayat
(5) adalah terdiri atas para ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, dan
wakil pemerintah dan unsur pelaksana terdiri atas unit administrasi, unit
pengumpul, unit pendistribusi, dan unit lain sesuai dengan kebutuhan.
Serta untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, dapat dibentuk unit
51
pengumpul zakat sesuai dengan kebutuhan di instansi pemerintah dan
swasta, baik di dalm negeri maupun di luar negeri.
2. Asas dan Tujuan Zakat
Asan dan tujuan zakat pada Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2011, terdapat pasal 2 dan pasal 3 yaitu Pengelolaan
zakat berasaskan sebagai berikut:
a. Syariat islam
b. Amanah
c. Kemanfaatan
d. Keadilan
e. Kepastian hukum
f. Akuntabilitas
Pengelolaan zakat pada pasal 3 bertujuan untuk, meningkatkan
efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengeolaan zakat, meningkatkan
manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan
penanggulangan kemiskinan.
3. Pendayagunaan Zakat
Pendayagunaan zakat yang terdapat pada Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, terdapat pada pasal 27 ayat (1), (2)
dan (3) adalah sebagai berikut:
a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka
penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
52
b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar
mustahik tekah terpenuhi sedangkan Ketentuan lebih lanjut
nengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan perturan
menteri.
4. Macam-macam Zakat menurut undang-undang No. 23 Tahun 2011 ada
2 yaitu :
a. Zakat mal
b. Zakat fitrah
Adapun macam zakat mal pada ayat (1) Undang-undang tentang zakat
menjelaskan meliputi:
1) Emas, perak dan logam mulia
2) Uang dan surat berharga
3) Perniagaan
4) Pertanian, perkebunan dan kehutanan
5) Peternakan dan perikanan
6) Pertambangan
7) Perindustrian
8) Pendapatan dan jasa serta rikaz
Zakat mal tersebut merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki
perseorangan atau badan usaha. Sedangkan syarat tata cara penghitungan
zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam.
53
5. Tugas BAZNAS atau LAZ dalam melaksanakan tugas dalam pasal 6
menyelenggarakan fungsi meliputi:
a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan
zakat.
b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan
zakat.
c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, pengelolaan zakat.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS dapat
bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara
tertulis kepada presiden lewat menteri dan kepada dewan perwakilan
rakyat republik Indonesia paling sedikit (satu) kali dalam 1 (Satu) tahun.
Selain menerima zakat BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima
infak, sedekah, dan dana social keagamaan lain. Sedangkan
pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan dana social
dilakukan dengan syariat islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan
yang diikrarkan oleh pemberi. Pengelolaan infak, sedekah dan dana social
keagamaan lainya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.
6. Pelaporan pengelolaan zakat
Untuk menciptakan kinerja yang baik suatu lembaga harus mempunyai
tata kelola yang baik pula dengan ini sesuai dengan pasal 29 tentang
pengelolaan zakat maka pelaporan BAZNAS atau LAZ sebagai
berikut:
54
a. BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan pelaksanaan
pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana social keagamaan
lainya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara
berkala.
b. BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaa zakat,
infak, sedekah, dan dana social keagamaan lainya kepada
BAZNAS dan pemerintah daerah seacara berkala.
c. LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat,
infak, sedekah, dan dana sosial lainnya kepada BAZNAS
pemerintah daerah secara berkala.
d. BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaa pengelolaan
zakat, infak, sedekah, dan dana social keagamaan lainnya kepada
menteri secara berkala.
e. Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media
cetak atau elektronik.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Zakat
Untuk mewujudkan pelaksanaan zakat secara baik dan adil, tepat
sasaran dan berdayaguna tinggi maka perlunya manajemen
pengawasan terhadap lembaga pengelola zakat, adapun pengawasan
lembaga zakat yang telah diatur oleh Undang-undang No. 23 tahun
2011 Tentang pengelolaan zakat meliputi sebagai berikut:
a. Menteri melaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap
BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan Laz.
55
b. Gubernur dan Bupati/Wali kota melaksanakan pembinaan dan
pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS
kabupaten/Kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya meliputi,
fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.
B. Tinjauan Umum tentang Pengelolaan Zakat
1. Pengert pengelolaan zakat
ثنا ثنا ادوا د بد اا بدد ر أبو حد ثنى اار أبو حد اى اار بد بد ا ي حد ا مود ثنى د أا أبى حد
ا اد د بد د د لى اد د ا ا الد نى الد اا اا اد اا أ د ا فل م د أ د اا أ د
اوا دد لى د ا كنا ح د ناا - الي ل صلى- . كنا ح د د
Artinya: Imran bin Husain pernah diangkat untuk mengurus/mengelola harta
zakat dan ia menceritakan bahwa kami menarik zakat dari pengalaman kami
menarik zakat pada zaman nabi Muhamad saw begitu juga kami
menyalurkannya. (HR.Bukhari no 1883)
Ini adalah satu dari sekian banyak hadist nabi dalam kitab shahih
Bukhari dan shahih Muslim yang menceritakan tentang pengelolaan zakat
pada masa nabi dan setelahnya. Inti dari kisah tersebut adalah bahwa
semua pengelola zakat pasca zaman nabi Muhammad saw selalu berusaha
menyesuaikan kerja pengelolaan zakat mereka seperti pengelolaan di masa
nabi Muhammad saw.Dengan demikian wajarlah dan sudah seharusnya
kita selalu mengevaluasi kinerja pengelolaan zakat kita agar selalu sesuai
dengan pengelolaan zakat di zaman nabi saw walaupun tidak harus kaku
dan selalu khawatir dalam berijtihad dalam hal-hal yang multi tafsir atau
tidak ada teksnya sama sekali (Bisyri. 2011: TH).
56
Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa
Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan
pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan
zakat.
Pengelolaan zakat oleh lembaga zakat, apalagi yang memiliki
kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan antara lain:
a. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.
b. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apalagi
berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki.
c. Untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam
penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu
tempat.
d. Untuk memperlihatkan syiar islam dalam semanagt penyelenggaraan
pemerintahan yang islami (Hafidhuddin, Didin.2002: 126)
2. Asas dan Tujuan Pengelolaan Zakat
Menurut Pasal 4 UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan
Zakat bahwa pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan,
dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945. Pasal 5 menyebutkan pengelolaan zakat bertujuan:
a. Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat
sesuai dengan tuntunan agama.
57
b. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.
C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Amil Zakat (LAZ)
1. Pengertian Lembaga Amil Zakat (LAZ)
Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah
Lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu
pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan
Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
Sementara itu, tugas Lembaga Amil zakat dalam Pasal 17 Undang-
undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menyatakan tugas
LAZ untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan,
pendistribusian dan pendayagunaan zakat, maka masyarakat dapat
membentuk LAZ.
2. Pembentukan Lembaga Amil Zakat
Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 18
Pembentukan Lembaga Amil Zakat wajib mendapat izin Menteri atau
pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan.
b. Islam yang mengelola bidang pendidikan.
c. Dakwah, dan sosial.
58
d. Berbentuk lembaga berbadan hukum.
e. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS.
f. Memiliki pengawas syariat.
g. Memiliki kemampuan teknis, administratif.
h. Keuangan untuk melaksanakan kegiatannya bersifat nirlaba.
i. Memiliki program untuk mendayagunakan.
j. Zakat bagi kesejahteraan umat; dan bersedia diaudit syariah dan
diaudit keuangan secara berkala.
3. Keanggotaan Lembaga Amil Zakat
Berdasarkan pada Pasal 8 Undang-undang No. 23 Tahun 2011
keanggotaan Lemabga Amil Zakat yang tugasnya hanya membatu Badan
Zakat Amil Nasional (BAZNAS) maka kelembagaan ini tetap sesuai
dengan kelembagaan BAZNAS sesuai dengan undang-undang yang ada
dalam hal ini Undang-undang No. 23 Tahun 2011.
Keanggotaan sebagai berikut:
a. BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.
b. Keanggotaan BAZNAS terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur
masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.
c. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan
tokoh masyarakat Islam.
d. Unsur Pemerintah dapat ditunjuk dari kementerian/instansi yang
berkaitan dengan pengelolaan zakat.
e. BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.
59
Sedangkan pada Pasal 9 adalah masa kerja anggota BAZNAS
dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu)
kali masa jabatan. Pada pasal 10 Anggota BAZNAS diangkat dan
diberhentikan oleh sebagai berikut:
1) Presiden atas usul Menteri.
2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas
usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia.
3) Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.
Adapun Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota
sesuai dengan pasal 11 Undang-undang No. 23 Tahun 2011 adalah
BAZNAS sedikit harus:
a) warga negara Indonesia.
b) Beragama Islam bertakwa kepada Allah SWT.
c) Berakhlak mulia.
d) Berusia minimal 40 (empat puluh) tahun.
e) Sehat jasmani dan rohani dan tidak menjadi anggota partai politik.
f) Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat dan tidak pernah
dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
Sedangkan pemberhentian anggota berdasarkan pasal 12 Undang-
undang No. 23 Tahun 2011 adalah sebagai Anggota BAZNAS
diberhentikan apabila:
60
(1) meninggal dunia.
(2) Habis masa jabatan.
(3) Mengundurkan diri.
(4) Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus
menerus; atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.
4. Pelaporan Lembaga Amil Zakat
Pelaporan Lembaga Amil Zakat sesuai dengan Undang-undang No.
23 Tahun 2011 pada pasal 19 dan 20 adalah LAZ wajib melaporkan
pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala sedangkan Ketentuan
lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan,
pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
5. Peran dan Fungsi Lembaga Amil Zakat
Lembaga Amil Zakat diakui oleh Undang-Undang sebagai bentuk
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah
di Indonesia. Pasal 1 poin 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999
menyebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian
serta pendayagunaan zakat.
Berdasarkan ketentuan di atas terdapat tiga peran yang dimainkan
dalam pengelolaan zakat, yaitu operator, pengawas dan regulator. Peran
61
yang dimainkan LAZ hanya sebagian kecil, yaitu sebagai operator
(Ramadhita, 2010).
Sedangkan peran yang lain menjadi kewenangan pemerintah. Peran
ini diatur dalam Pasal 8 yang menyatakan badan amil zakat sebagaimana
dimaksud pada Pasal 6 dan lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud
pada Pasal 7 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan
dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
LAZ dengan BAZ memiliki peran dan kedudukan yang sama, yaitu
membantu pemerintah mengelola zakat. Keduanya berdiri sendiri dalam
melakukan aset zakat. Keberadaan LAZ maupun BAZ harus mampu
mewujudkan tujuan besar dilaksanakannya pengelolaan zakat, seperti
meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian zakat,
meningkatkan fungsi pranata keagamaan untuk mewujudkan ke
sejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil
gunaan daya guna zakat (Fakhruddin, 2008: 253-254).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
yang baru, membawa perubahan terhadap peran LAZ dalam menjalankan
fungsi pengelolaan zakat. Pasal 17 yang menyatakan bahwa untuk
membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan dan
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk
LAZ. Jika dalam Undang-Undang yang lama posisi keduanya dipandang
sejajar dan seimbang dalam menjalankan fungsi pengelolaan zakat, dalam
Undang-Undang yang baru ini peran LAZ menjadi dikerdilkan dan
62
diposisikan sebagai subordinat dari BAZ yang di bentuk oleh pemerintah.
Pergeseran inilah yang ditentang oleh LAZ-LAZ yang tergabung dalam
Forum Zakat, bahkan ada wacana untuk melakukan judicial review kepada
Mahkamah Konstitusi, meskipun instrumen yang keberlakuannya, yaitu
Peraturan Pemerintah diberi tenggat satu tahun (Fadjar, 2012: 1).
Adapun syarat-syarat seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau
pengelola zakat harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut:
a. Beragam islam.
Zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslilin yang termasuk
rukun islam (rukun islam ketiga), karena itu sudah saatnya apabila
urusan penting kaum muslimin ini diurus oleh sesama muslim.
b. Mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap
menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.
c. Memiliki sifat amanah atau jujur. Sifat ini sangat penting karena
berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya para muzakki akan
dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelolaan
zakat, jika lembaga ini memang patut dan layak dipercaya.
Keamanahan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaaan)
daam menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala dan
juga ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syariah
islamiyyah.
d. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia
mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan
63
zakat kepada masyarakat. Dengan pengetahuan tentang zakat yang
relatif memadai, para amil zakat diharapkan terbebas dari kesalahan
dan kekeliruan yang diakibatkan dari kebodohannya pada masalah
zakat tersebut.
e. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-
baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang sangat penting juga
harus ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas.
Perpaduan antara amanah dan kemampuan inilah yang akan
menghasilkan kinerja yang optimal.
f. Syatar yang tidak kalah pentingnya, hemat penulis adalah
kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Amil zakat
yang baik adalah amil zakat yang full-time dalam melaksanakan
tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan. Banyaknya amil
zakat yang sambilan dalam masyarakat kita menyebabkan amil zakat
tersebut pasif dan hanya menunggu kedatangan muzakki untuk untuk
membayarkan zakatnya atau infaknya. Dan sebagian besar adalah
bekerja pada bulan ramadhan saja. Kondisi semacam ini harus segera
dihentikan dan diganti dengan amil-amilyang serius, sungguh-sungguh
dan menjadikan pekerjaan amil zakat sebagai pilihan hidupnya (Al-
Qaradhawi. 1991: 586).
64
BAB III
PENGELOLAAN ZAKAT DI LAZIS SALATIGA
A. Gambaran Umum Tentang LAZis Salatiga
1. Sejarah berdirinya LAZis di Salatiga
LAZis, “lembaga Amil Zakat Al-Ihsan” Jateng cabang Salatiga,
adalah salah satu lembaga amil zakat yang konsentrasi pada bidang
pengumpulan zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf serta dana kemanusiaan
lain milik ummat dan beranggung jawab terhadap upaya penyalurannya.
Berangkat dari kesadaran untuk lebih peduli dan berbagi, terutama
pada penanganan masyarakat yang tergolong mustahik di Jawa Tengah
dan diperlukan sebuah upaya pengentasan kemiskinan yang berbasis pada
pemberdayaan umat melalui program secara sistematis, maka pada tanggal
1 Agustus 2007 didirikanlah Lembaga Amil Zakat yang bernama Yayasan
Al-Ihsan Jawa Tengah dibawah notaris Ida Widiyanti, SH Nomor
193/IW/VII2007 tanggal 9 Agustus 2007.
Pada tanggal 15 Maret 2009, didirikanlah Lazis cabang yang ke-10
yaitu LAZis Jateng Cabang Salatiga Raya, sebagai sebuah lembaga amil
zakat, yang dikelola secara full time dengan konsentrasi penghimpunan
dan penyaluran berada di wilayah Salatiga Raya.
Pusat LAZis di Jawa Tengah berada di Jatingaleh, Semarang.
LAZis Jateng didirikan pada tahun 2007, sedangkan LAZis kota Salatiga
didirikan pada tahun 2009, yang bertempat di Jl. Nanggulan No. 46
65
Salatiga yang dipelopori oleh Ibu Nishwatul Ula, SP, yang sekarang
menjadi pimpinan cabang di LAZis Cabang Salatiga ini.
2. Visi dan Misi
Visinya yaitu Bangkit dari kemiskinan menuju kemandirian Misi-nya
antara lain:
a. Membangun sistem manajerial kelembagaan yang amanah,
profesional, inovatif dan accountable.
b. Membangun jaringan internal dan eksternal LAZis Jateng dalam
penghimpunan dan pemberdayaan dana ummat.
c. Membangun asset-asset sosial ummat dalam sektor ekonomi,
pendidikan dan kesehatan.
d. Peningkatan kualitas sumber daya amilin secara periodik.
B. Struktur Lambaga Amil Zakat Al-Ihsan Jateng
Dewan Pembina : 1. Drs. Wiranto M.Kom
2. Drs. Fachrul Rozi M.Ag.
3. Rouf S.Si
Dewan Pengawas : 1. Edy Faozaeni, SE.Ak
2. H. Nurul Khamdi. BE
3. Hatta Syamsudin, Lc
Ketua yayasan : Sakidi, SE.Ak, M.Si
Wakil Ketua : Arif Nurhayadi
Sekretaris : Yanur Wibowo
Bendahara : Doso Sutrisno
PimpinanCabang
Salatiga
: Nishwatul Ula, S.P
Admin Keuangan Satya Meiyana A.Md
66
Marketing dan
Fundrising
: 1. Bagas Laksono
2. Agus Setyawan
3. Purwanto
Programer : 1. Nur Ahmad
2. Rosidah,SE
Manager Pemberdayaan : Anis Kholisotul. M, S.Pdi
a. Layanan Ambulan : 1. Purwanto
2. Takim
b. Pendidikan : Nur Ahmad Yuli
c. Kesehatan : 1. dr. Adang
2. dr. Anis
3. Bidan Restu
4. Bidan Sri Wahyuni
5. Perawat Dewi
Kerjasamadengan
Lembaga Ekternal:
: 1. MBI
2. YDWN
3. YCI
4. SN
C. Gambaran Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jateng Cabang Salatiga mengenai
Program Pemberdayaan Masyarakat
1. Pemberdayaan Masyarakat
Di lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah dalam
pemberdayaan masyarakat masih banyak sedekah, belum banyak yang
zakat sehingga dominan kerja LAZis Jateng Cabang Salatiga itu hanya
menghimpun menyalurkan, dan melaporkan.
Sedangkan program-program ada secara spesifik hanya ada
beberapa saja seperti tugas marketing hanya menghimpun dan
mengedukasi kepada masyarakat hal ini berkaitan dengan zakat harus
melewati lembaga amil zakat tidak langsung ke mustahiq.
67
Adapun devisi-devisi program, yaitu melakukan pemberdayaan
kepada masyarakat dan sedangkan lembaga amil zakat berbeda dengan
orang yang menyalurkan zakat dalam hal ini setiap penyaluran zakat dari
lazis Jateng Cabang Salatiga tidak diberikan secara cuma-cuma ada timbal
balik kepada LAZis Jateng Cabang Salatiga sehingga masyarakat yang
diberi zakat tidak serta merta meminta zakat secara terus menerus tapi
bagaimana dana yang diberikan dalam bentuk qordul hasan sehingga
diharapkan yang tadinya mustahiq menjadi muzakki. Dalam hal lain
pemberdayaan masyarakat seperti beasiswa anak didik yang berprestasi,
agamanya bagus dll. Akan tetapi jika yang mendapatkan beasiswa tersebut
tidak memberikan raport yang baik maka dari lembaga akan mencabut
atas apa yang telah diberikan dari lembaga kepada penerima beasiswa
tersebut. (Wawancara dengan Manager LAZiS Jateng Cabang Salatiga
pada tanggal 25 Mei 2015).
2. Program Lembaga Amal Zakat Al-Ihsan Jateng Cabang Salatiga
Program yang dimiliki Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jateng
Cabang Salatiga ada sekitar enam program atau produk dan pada setiap
cabang Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jateng Cabang Salatiga ada 3
program unggulan yang harus ada, yaitu:
a) Ambulance, 1 ambulance harus ada ketika zakat yang terkelola lebih dari
20 juta.
b) PMB ( Program Masyarakat Berdaya ).
68
c) Program Ternak.
Namun di LAZis Jateng cabang Salatiga, terdapat 6 progam yang dinamai six
support terdiri dari:
a. Education Support
1) Yatim Center
Beasiswa terpadu Yatim-Dhuafa, 51 anak meliputi sebagai berikut:
a) SD : 39 anak @ Rp 50.000,-
b) SMP : 12 anak @ Rp 65.000,-
c) SMA : 1 anak @ Rp 150.000,-
2) Sekolah Penghafal Al-Qur’an (SPA), PIDI (Pesantren Islam Darul
Islam) sebagai berkut:
a) Jumlah santri ; 29 siswa prestasi.
b) Kelulusan UAN 100% Tahun (2009 dan 2010).
c) Juara III Lomba Mapel Matematika se-Kabupaten Demak.
d) Juara III Lomba MTQ Putri Cabang Tilawah se-Kabupaten
Demak.
e) Ranking II NEM Terbaik SMP/Swasta se-Kabupaten Demak.
f) Juara Harapan I Lomba TEHMASA SMP/MTS se-Kabupaten
Demak.
3) Donasi orang tua asuh SPA senilai Rp 350.000,-/bulan.
4) Donasi biasa; Infaq rutin Rp 50.000,-/bulan.
5) Beasiswa STIMIK Antar Bangsa dan Focus
Sedangkan beasiswa STIMIK antar Bangsa terdiri dari sebagai berikut:
69
a) jumlah mahasiswa : 4 Mahasiswa.
b) Donasi orangtua asuh rutin :Rp500.000/bulan.
c) Donasi infaq, infaq rutin :Rp100.000/bulan.
Beasiswa Focus sebagai berikut:
a) Jumlah mahasiswa 10 mahasiswa.
b) Donasi orang tua asuh ; rutin Rp400.000/bulan.
c) Donasi Biasa; infaq rutin Rp500.000/bulan.
b. Economic Support
1) Kelompok Usaha Besama (KUBE) sebagai berikut:
a) Pengguliran Stimulant modal dalam suatu kelompok.
b) Dana berkisar Rp 500.000 sampai Rp 2.000.000/ orang.
c) Pendampingan/pertemuan rutin, pelatihan/training usaha,
gathering.
d) Sudah terbentuk 12 kelompok KUBE di kota Semarang.
e) Infaq program Rp 50.000/bulan.
2) Kandang Ternak Lohjinawi sebagai berikut:
a) Pemberian bantuan hewan ternak berupa kambing.
b) Hewan yang digulirkan 3 ekor (2 betina dan 1 jantan), peruntukan
bagi mustahik berkomitmen untuk bangkit, berubah dan keluar
dari kemiskinan.
c) Gunung pati : 4 kandang proses.
d) Ngaliyan : 3 proses, 1 Mandiri.
e) Banyumanik : 4 Mandiri.
70
f) Tembalang : 4 Mandiri.
g) Mijen : 3 proses, 1 Mandiri.
h) Donasi investasi Rp 3,2 juta /tahun (setiap tahun dapat 1 ekor
kambing qurban selama 6 kali).
i) Infaq progam Rp 50.000/bulan.
3) Training Intesive Potong Rambut sebagai berikut:
a) Pengguliran stimulant.
b) Pelatihan/training usaha, pendampingan usaha, gathering.
c) Gelombang 1 : 5 orang (2 mandiri).
d) Gelombang 2 : 7 orang (proses mandiri).
e) Infaq program : Rp 50.000/bulan.
c. Health Support
Jaringan Medis Peduli Dhuafa ( JMPD) sebagai berikkut:
1) Pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis:telah membantu 194
orang.
2) Bantuan Persalinan : 3 ibu terbantu.
3) Pusat kesehatan yang dibentuk oleh LAZis Jateng cabang Salatiga
tersebut bernama “Pondok Bersalin Sahabat Bunda” yang bertempat di
Kecamatan Argomulyo, Salatiga. Pondok Bersalin Sahabat Bunda
LAZiS jateng bekerja sama dengan Bidan Sri Wahyuni A.Md keb.
memberikan pelayanan berupa: pemeriksaan kehamilan, persalinan,
perawatan setelah melahirkan, dan Keluarga Berencana (KB) gratis
yang diperuntukkan bagi golongan tidak mampu (dhuafa). Untuk
71
mendapatkan pelayanan tersebut, maka terlebih dahulu haruslah
tercatat sebagai anggota (member) di Pondok bersalin tersebut.
Adapun persyaratan untuk menjadi anggota adalah sebagai berikut:
a) Membawa surat keterangan tidak mampu dari RT, RW, kelurahan
dan masjid setempat.
b) Usia kehamilan maksimal 7 bulan.
c) Mengisi formulir pendaftaran dengan dilengkapi persyaratan
administrasi berupa:
a) Photo copy kartu keluarga.
b) Photo copy KTP suami/istri.
c) Pas photo 4x6 ( 2 lembar ) suami/istri.
d) Photo copy surat nikah
Khitan Massal sebagai berikut:
1) Layanan khitan bagi Dhuafa bekerjasama dengan instansi mitra
LAZis Jateng.
2) Infaq program Rp 50.000,-/bulan.
3) Khitan Massal: telah membantu 93 anak, @ Rp 100.000,- (
Santunan + Bingkisan ).
d. Qurban Support
Qurban adalah pembagian kambing ketika hari besar idul kurban dengan
ketentuan sebagai berikut :
1) Calon peserta mengisi formulir kepesertaan Tabungan Qurban dengan
lengkap.
72
2) Angsuran Qurban dapat dijemput petugas Lazis Jateng.
3) Lama mengangsur 10 kali.
4) Biaya administrasi Rp 100.000,- digunakan untuk operasional qurban,
apabila tabungan diambil.
5) Hewan qurban dikirim H-1 atau hari Tasyrik.
6) Jika hewan tidak sesuai (sakit/kurang bobot), maka dapat ditukar
dengan hewan lain atau uang kembali 100%.
Sedangkan Jenis Tabungan Qurban Mandiri sebagai berikut:
Lazis Jateng menyediakan hewan qurban bagi Muqorib dan Lazis
Jateng siap mengantar hewan qurban sampai tempat tujuan yang
diinginkan. Keuntungan dari penjualan hewan qurban untuk Program
Pemberdayaan Lazis Jateng.
Adapun Qurban Peduli yang ada di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan
Jateng Cabang Salatiga sebagai berikut:
Hewan qurban diamanahkan ke Lazis Jateng dalam program:
TYPE BERAT ( ± ) ANGSURAN/BULAN
Domba A 25-28 Kg Rp 80.000,-
Domba B 32-35 Kg Rp 100.000,-
Domba C 38-46 Kg Rp 120.000,-
Kambing A 30-35 Kg Rp 120.000,-
Kambing B 36-46 Kg Rp 140.000,-
Sapi A 220-250 Kg Rp 100.000,-
Sapi B 300-350 Kg Rp 125.000,-
Tabel : D.1 Hewan Qurban Peduli Di LAZiS Salatiga
e. Da’wah Support
1) Da’i Center ( Layanan Ustadz/Ustadzah ).
73
2) Jumlah Ustadz : 14 Ustadz/Ustadzah.
3) Kajian Rutin KPP Pratama dan PT PLN ( Persero ) APJ Salatiga.
4) Program Mukena Bersih (Prokasih): Pengadaan mukena dan Layanan.
5) Jemput-Cuci-Antar mukena masjid dan mushola secara gratis. Telah
melayani 13 masjid.
6) Gerakan Cinta al-Quran (Gita Qur’an).
7) Penyaluran Mushaf al-Qur’an gratis ke masjid/mushola/komunitas
yang membutuhkan.
f. Ziswaf Support
1) “SS” Sedekah Shubuh
Rasulullah SAW bersabda, “Setiap pagi Hamba Allah bangun, ada 2
malaikat yang turun ke Bumi. Malaikat yang satu berdo’a ; Ya Allah
berikan ganti (harta bagi orang yang berinfaq). Malaikat yang kedua
berdo’a ; Ya Allah berikan kebinasaan bagi orang yang menahan
(hartanya)”. (HR Mutafaqun Alaih).
2) Majalah Embun
Merupakan salah satu bentuk program dari Lazis yang mana Majalah
Embun juga berfungsi sebagai laporan atas kegiatan yang dilakukan
pada tiap bulannya.
3) Konter Zakat
74
Menyediakan konter zakat di perkantoran untuk memudahkan pegawai
dalam membayar zakat, infak, shadaqah dan wakaf serta konsultasi
tentang ZISWAF.
4) Training Zakat
Pembekalan pemahaman dan pengetahuan tentang ZISWAF bagi duta
zakat dan masyarakat muslim.
Bagan : 2.1 Program Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jateng Cabang Salatiga
Lembaga Amal Zakat
Al-Ihsan Jateng Cabang
Salatiga
ZISWAF
Support
Dakwah
Support
Health
Support
Economic
Support
Qurban
Support
Education
Support
75
D. Pengumpulan Zakat di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jateng Cabang
Salatiga
Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Salatiga dalam
pengumpulan zakat, mereka mempunyai 3 strategi pengumpulan zakat,antara
lain sebagai berikut:
a. Donatur atau orang yang memberi zakat datang sendiri ke kantor cabang
b. Duta zakat mendatangi ke rumah-rumah donatur baik secara kolektif
maupun individu. Maksudnya, Di lembaga ini mempunyai sistem MGM
(Muzakki Get Muzakki) seperti halnya satu orang mengajak atau menagih
anggotanya yang sudah ikut program ini.
c. Transfer, karena LAZiS JATENG ini cakupannya se-Indonesia jadi jika
kita ingin berzakat namun jangkauan rumah ke kantor LAZiS jauh,kita
dapat mentransfer zakat kita melalui Pos, Bank, dll.
d. Jemput langsung
Berdasarkan wawancara oleh Nishwatul Ula selaku pimpinan
cabang Salatiga tanggal 25 Mei 2015 menyatakan bahwa salah satu
mekanisme pengumpulan zakat adalah jemput langsung dimana ketika
seseorang mendapatkan brosur dari lazis lalu orang tersebut tertarik
sebagai donatur. Biasanya yang dilakukan donator tersebut pertama kali
lewat sms, kemudian donatur tersebut menyuruh pihak lazis untuk
menjemputnya guna memberikan zakat.
76
E. Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jateng Cabang
Salatiga
1. Manajemen Pengelolaan Zakat
Manajemen pengelolaan lembaga Lembaga Amal Zakat Al-Ihsan
jateng Cabang Salatiga secara umum sudah terdapat SK (surat keputusan)
dari notaris, kemudian secara kelembagaan LAZis Cabang Salatiga masuk
dalam FOZ (forum zakat) yaitu forum untuk pengelola-pengelola zakat
tingkat nasional.
Pengelolaan di lazis cabang salatiga meliputi devisi program dan
devisi marketing:
a) Devisi program
Devisi program yaitu tujuannya melakukan pemberdayaan ekonomi
masyarakat dan dalam devisi program meliputi:
1) Program ekonomi
program ekonomi harapannya supaya adanya perubahan dari status
mustahiq berubah ke muzakki.
2) Program pendidikan
Program pendidkan meliputi malakukan pengajaran TPQ dan
memeberikan beasiswa kepada pelajar dengan ketentuan dan
syarat-syarat yang telah ditentukan oleh lazis.
3) Program layanan ambulan
Program ini bekerja sama dengan PLN yaitu berupa pinjaman
ambulan dari PLN, tetapi secara operasional PLN tetap membantu.
77
4) Devisi Marketing
Dalam pengelolaan devisi marketing tugasnya adalah menjual
produk yang ada di lazis salatiga yaitu sedekah subuh. Sedangkan sedekah
subuh sendiri hanya nama produk saja akan tetapi kegiatan ini meliputi
sedekah yang dilakukan saat pagi hari atau saat subuh. Dalam produk
tersebut peminatnya paling banyak, karena dalam hadits Rasulullah
diriwayatkan oleh Muslim “ barang siapa ketika pagi mengeluarkan
hartanya, kemudian malaikat juga ikut mendoakannya dan Allah akan
memberikan keberkahan kepadanya” (Wawancara dengan Manager
LAZiS Jateng Cabang Salatiga pada tanggal 25 Mei 2015).
F. Pendistribusian Zakat di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jateng Cabang
Salatiga
Menurut wawancara dengan Nishwatul Ula selaku manajer lazis cabang
salatiga pada tanggal 25 Mei 2015 menyatakan bahwa pendistribusian zakat
disalurkan kepada delapan asnaf yaitu fakir, miskin, ibnu sabil, fisabilillah,
muallaf, orang yang memilki banyak hutang, amil, riqab ,akan tetapi sifatnya
tidak rutin. Misalkan terkadang yang namanya muallaf, garim tidak semerta-
merta langsung datang ke lazis untuk menunjukan seseorang tersebut
dikatakan muallaf atau gharim, yang lebih banyak disalurkan yaitu kepada
fakir, miskin.
Cara penyaluran zakat bisa direkomendasikan dari seseorang, dan orang
tersebut melaporkan ke lazis bahwa didaerah tempat tinggal orang tersebut
78
terdapat seorang yang tergolong ekonominya lemah dan meminta pihak lazis
untuk membantunya. Di lazis cabang salatiga ada ketentuan atau tata cara
sebagai mustahiq yaitu pihak lazis menyediakan form biodata yang tujuannya
untuk mengetahui identitas calon mustahiq tersebut.
Sedangkan penyaluran zakat dalam bentuk lain juga ada yaitu melalui,
beasiswa yang disalurkan lewat sekolah-sekolah, mekanismenya dari devisi
program datang ke sekolah kemudian mendata berkaitan dengan siswa yang
ingin diberi beasiswa tersebut. Untuk pemberian beasiswa pendidikan
diberikan setiap seminggu sekali sekaligus ada pendampingan di Lembaga
Amil Zakat Al-Ihsan Jateng Cabang Salatiga serat diarahkan untuk di beri
materi agama, TPA, selama mendapatkan beasiswa dari lembaga ini.
Adapun cara pendistribusian, antara lain:
1. 40% digunakan untuk edukasi
2. 30% digunakan untuk anak yatim
3. 20% digunakan untuk Program ekonomi
4. Dan 10% untuk lain-lain.
Dalam hal ini di LAZiS Jateng Cabang Salatiga ini, dari penghimpunan
dana zakat yang terkumpul, dananya bisa dialokasikan ke dalam program-
program yang telah tertera diatas tadi. Jadi masyarakat tidak hanya akan
mendapatkan zakat seperti pada umumnya namun LAZiS menyesuaikan
dengan kebutuhan apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat.
79
Mekanisme Alur Penyaluran Dana
Penghimpunan LAZiS Jateng
Bagan :F.1 Mekanisme Alur Penaluran Zakat
Keterangan:
1. Penghimpunan Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jateng
2. Pengajuan Proposal dan Rencana Anggaran Belanja (RAB)
3. Posting ke lembaga
4. Laporan dari lembaga ke LAZiS Jateng
Kebijakan Penghimpunan dan Penyaluran Lembaga sebagai berikut:
a. Semua penghimpun dana program dipungut lazis jateng
b. Akan diposting ke masing-masing lembaga dengan syarat pembuatan
proposal dan RAB yang ditunjuk kepada lazis jateng
c. Yang disalurkan lembaga setelah dipotong operational lazis
d. Pengajuan dana diajurkan kepada bagian penyalur lazis kota semarang
yang kemudian ditanda tangani oleh pincab dan direktur operasional
Dana ZIS/PROGRAM
LAZIS JATENG
LEMBAGA
1
3
2
4
80
e. Penyaluran dana dengan cara ditransfer dana rekening lembaga
f. Setiap ahir bulan proposal dan RAB masuk lazis jateng, dana diposting
setiap awal bulan maksimal tanggal 3 (awal bulan)
g. Gaji pengelola diambilkan dari rekening lembaga. Dan diketahui pimpinan
lembaga
h. Sumber dana zis diposting sebagai berikut:
1) Untuk menutup potongan operasional 20% dari lembaga (Sesuai
dengan penghimpunan tidak terkait Lazis Jateng Cab. Di bulan
sebelumnya).
2) Untuk mekanisme pembagian akan dirapatkan dalam forum rapat
bulanan keuangan disetiap tanggal 3 (awal bulan).
i. Rapat dengan lembaga di inisiasi oleh direktur oprasinal
j. Format laporan disesuaikan dengan apa yang dicontohkan pak arip
k. Laporan dikumpulkan setiap tanggal 3 ditunjukan kepada direktur
penyalurkan LAZiS Jateng Pusat Cq. Cabang semarang.
l. Evaluasi perkembangan lembaga dilaksanakan setiap bulan sekali yang
dihadiri oleh pimpinan lembaga, direktur penyaluran pusat dan ketua
yayasan Al-Ihsan Jawa Tengah
m. Adapun apabila ada perubahan maka harus disepakati oleh semua pihak
yang berkepentingan (Lembaga Mitra dan LAZiS Jateng)
81
G. Hambatan Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jateng
Cabang Salatiga
Dalam melaksanakan pengelolaan zakat Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan
Jateng Cabang Salatiga memiliki beberapa kendala dalam mengelola zakat,
kendala tersebut antara lain
1. Kurangnya sosialisasi mengenai Undang-Undang No. 23 Tahun 2011
Pengelolaan Zakat; Dikarenakan sosialisasi mengenai Undang-Undang
Pengelolaan Zakat masih kurang, maka hal ini mengakibatkan ketidak
tahuan masyarakat mengenai lembaga pengelolaan zakat, sehingga
dalam prakteknya masyarakat masih membayarkan zakat di masjid-
masjid dilingkungannya.
2. Pemahaman Zakat
Dikarenakan kehidupan di kota Salatiga yang kurang agamis,
mengakibatkan pemahaman zakat kurang dimengerti dan ditaati oleh
masyarakat Kota Salatiga yang beragama Islam sebagai salah satu
kewajiban. Hal ini mengakibatkan kesadaran masyarakat untuk
melaksanakan zakat masih rendah. Kesadaran masyarakat Kota Salatiga
masih terbatas pada pelaksanaan zakat fitrah saja. Sedangkan untuk
melaksakan zakat mal, kesadaran masyarakat Kota Salatiga masih rendah.
3. Perbenturan Kepentingan
Selama ini pelaksanaan zakat dikelola oleh masjid-masjid dan pada
umumnya ruang lingkup masjid-masjid tersebut sangat terbatas, yaitu
pada tingkat rukun tangga (RT) atau rukun warga saja (RW). Biasanya
82
pengumpulan dan pendistribusian zakat itu pun terbatas pada masyarakat
rukun tangga (RT) atau rukun warga (RW) tersebut. Sehingga dapat
terjadi salah satu masjid dapat mengumpulkan zakat dalam jumlah yang
sangat besar dan pendistribusiannya hanya terbatas pada lingkungan
masjid tersebut. Sedangkan pada masjid yang lain, zakat yang terkumpul
jumlahnya sangat sedikit sehingga tidak mencukupi kebutuhan
masyarakat. Hal ini menyebabkan pendistribusian zakat kurang merata.
Dengan dibentuknya Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jateng Cabang
Salatiga, diharapkan pengelolaan zakat dapat lebih terorganisasi dengan
baik. Salah satu tujuannya adalah pendistribusian zakat lebih merata dan
tidak menumpuk pada satu daerah saja, sehingga tujuan zakat untuk
pemerataan ekonomi dapat terwujud.
4. Tidak Adanya Sanksi yang Tegas.
Pada Undang-Undang Pengelolaan Zakat, tidak ada sanksi untuk orang
Islam maupun badan hukum yang dimiliki oleh orang Islam yang tidak
menunaikan zakat. Padahal pada Pasal 2 Undang-Undang 23 tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat disebutkan sebagai berikut : Setiap warga
Negara Indonesia yang beragama Islam dan maupun atau badan yang
dimiliki, untuk orang muslim berkewajiban menunaikan zakat. Sanksi
yang diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat hanyalah sanksi
bagi pengelola zakat (Wawancara dengan Manager LAZiS Jateng Cabang
Salatiga pada tanggal 25 Mei 2015).
83
Bilamana terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola zakat,
yaitu karena kelalaiannya tidak mencatat dengan tidak benar harta zakat,
infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan karafat. Maka menurut Pasal 39
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diancam
dengan hukuman penjara selama lima tahun dan atau denda sebanyak
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dengan tidak adanya sanksi bagi
orang Islam maupun badan yang dimiliki oleh orang muslim, maka Undang-
Undang Pengelolaan Zakat tersebut kurang kuat, karena menurut ketentuan
agama Islam, pemerintah sebenarnya pemerintah memiliki kekuasaan untuk
memaksa warga negaranya untuk membayar zakat.
84
BAB IV
ANALISIS TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT DI LAZiS
JATENG CABANG SALATIGA
3. Analisis terhadap pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan
Jateng Cabang Salatiga.
Penunaian zakat bagi umat Islam Indonesia telah lama dilaksanakan
sebagai dorongan pengalaman dan penyempurnaan ajaran agamanya,
walaupun pelaksanaan dan pemberdayaannya masih bersifat tradisional, akan
tetapi lambat laun dalam perkembangannya mulai disadari bahwa jumlah umat
Islam mayoritas sebenarnya zakat merupakan sumber dana potensial namun
belum dimanfaatkan dan dikelola secara baik, terpadu dan optimal dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Karena itu, dalam proses perjalanan
sejarah, maka pada tanggal 23 September 1999 Bangsa Indonesia telah
memiliki hukum berupa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat, yang pelaksanaan dan pedoman teknis diatur dalam
Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 yang telah disempurnakan
dengan keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2003 dan Keputusan
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Nomor D-29 Tahun 2000.
85
Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor
38 Tahun 1999 tentan9 Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga
perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang No.
23 Tahun 2011 Tentang Pengelelolaan Zakat. Sedangkan dalam Undang-
undang No. 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa Pengelolaan zakat adalah
kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam
pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
Dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tentang
pengelolaan zakat tersebut selangkah lebih maju Bangsa Indonesia untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penuaian dan pelayanan ibadah
zakat khususnya bagi umat Islam, karena zakat sebagai rukun Islam
merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan
diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan
yang baik (profesional, amanah, transparan dan bertanggung jawab) maka
zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk
memajukan bagi kesejahteraan masyarakat terutama pengentasan kemiskinan
dan pemberantasan kesenjangan sosial.
Menurut Pasal 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang
Pengelolaan zakat berasaskan, Syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan,
kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas, sesuai dengan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 3 menyebutkan Pengelolaan zakat
bertujuan:
86
a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan
zakat.
b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
Temuan penulis dilapangan berkaitan pengelolaan zakat di Lazis
Jateng Cabang Salatiga bahwa Manajemen pengelolaan lembaga Lembaga
Amal Zakat Al-Ihsan jateng Cabang Salatiga sudah sesuai dengan Undang No.
23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat salah satunya adalah sudah terdapat
SK (surat keputusan) dari notaris, kemudian secara kelembagaan lazis cabang
salatiga masuk dalam FOZ (forum zakat) yaitu forum untuk pengelola-
pengelola zakat tingkat nasional.
Sementara itu, Pengelolaan di Lembaga Amil Zakat Al-ihsan Jateng
Cabang Salatiga meliputi devisi program dan devisi marketing:
a. Devisi program
Devisi program yaitu tujuannya melakukan pemberdayaan ekonomi
masyarakat dan dalam devisi program meliputi:
Program ekonomi
program ekonomi harapannya supaya adanya perubahan dari status
mustahiq berubah ke muzakki.
Program pendidikan
Program pendidkan meliputi malakukan pengajaran TPQ dan
memeberikan beasiswa kepada pelajar dengan ketentuan dan syarat-
syarat yang telah ditentukan oleh lazis.
87
Program layanan ambulan
Program ini bekerja sama dengan PLN yaitu berupa pinjaman ambulan
dari PLN, tetapi secara operasional PLN tetap membantu.
b. Devisi Marketing
Dalam pengelolaan devisi marketing tugasnya adalah menjual produk
yang ada di lazis salatiga yaitu sedekah subuh. Sedangkan sedekah subuh
sendiri hanya nama produk saja akan tetapi kegiatan ini meliputi sedekah
yang dilakukan saat pagi hari atau saat subuh. Dalam produk tersebut
peminatnya paling banyak, karena dalam hadits Rasulullah diriwayatkan
oleh Muslim “barang siapa ketika pagi mengeluarkan hartanya, kemudian
malaikat juga ikut mendoakannya dan Allah akan memberikan keberkahan
kepadanya”.
Selanjutnya, produk atau program yang dilaksanakan Lembaga Amil
Zakat Al-Ihsan Jateng Cabang Salatiga dalam pemberdayaan kemiskinan di
masyarakat. Dan di lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah dalam
pemberdayaan masyarakat masih banyak sedekah, belum banyak yang zakat
sehingga dominan kerja LAZis Jateng Cabang Salatiga itu hanya menghimpun
menyalurkan, dan melaporkan.
Sedangkan program-program ada secara spesifik hanya ada beberapa
saja seperti tugas marketing hanya menghimpun dan mengedukasi kepada
masyarakat hal ini berkaitan dengan zakat harus melewati lembaga amil zakat
tidak langsung ke mustahiq.
88
Devisi-devisi program, yaitu melakukan pemberdayaan kepada
masyarakat dan sedangkan lembaga amil zakat berbeda dengan orang yang
menyalurkan zakat dalam hal ini setiap penyaluran zakat dari lazis jateng
cabang salatiga tidak diberikan secara cuma-cuma ada timbal balik kepada
LAZis Jateng Cabang Salatiga sehingga masyarakat yang diberi zakat tidak
serta merta meminta zakat secara terus menerus tapi bagaimana dana yang
diberikan dalam bentuk qordul hasan sehingga diharapkan yang tadinya
mustahiq menjadi muzakki. Dalam hal lain pemberdayaan masyarakat seperti
beasiswa anak didik yang berprestasi, agamanya bagus dll. Akan tetapi jika
yang mendapatkan beasiswa tersebut tidak memberikan raport yang baik maka
dari lembaga akan mencabut atas apa yang telah diberikan dari lembaga kepada
penerima beasiswa tersebut.
Selain program yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa
Tengah Cabang Salatiga, Lembaga ini juga melakukan pengumpulan zakat, dan
mempunyai 3 strategi pengumpulan zakat, antara lain sebagai berikut:
a. Donatur atau orang yang memberi zakat datang sendiri ke kantor cabang
b. Duta zakat mendatangi ke rumah-rumah donatur baik secara kolektif
maupun individu. Maksudnya, Di lembaga ini mempunyai sistem MGM (
Muzakki Get Muzakki) seperti halnya satu orang mengajak atau menagih
anggotanya yang sudah ikut program ini.
c. Transfer, karena LAZis Jateng ini cakupannya se-Indonesia jadi jika kita
ingin berzakat namun jangkauan rumah ke kantor LAZis jauh,kita dapat
mentransfer zakat kita melalui Pos, Bank, dll.
89
d. Jemput langsung
Jemput langsung dimana ketika seseorang mendapatkan brosur dari lazis
lalu orang tersebut tertarik sebagai donatur. Biasanya yang dilakukan donator
tersebut pertama kali lewat sms, kemudian donator tersebut menyuruh pihak
lazis untuk menjemputnya guna memberikan zakat.
4. Analisis terhadap hambatan dalam pengelolaan zakat dalam
implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan
zakat di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jateng Cabang Salatiga.
Dalam melaksanakan fungsinya suatu lembaga Amil Zakat haruslah
mempunyai asas kemanfaat kepada masyarakat terutama mereka yang
membutuhkan bantuan seperti fakir miskin, amil, muallaf, riqob, ghorim,
sabillah, ibnu sabil sehingga kegiatan lembaga tersebut bisa memberikan
kontribusi yang nyata dihadapan masyarakat umum dalam rangka mengatasi
kesenjangan sosial, maka dari itu Lembaga Amil Zakat dalam melakukan
programnya penyalurannya zakat kepada masyarakat.
Dalam melaksanakan pengelolaan zakat Lembaga Amil Zakat Al-
Ihsan Jateng Cabang Salatiga memiliki beberapa kendala dalam mengelola
zakat, kendala tersebut antara lain
1. Kurangnya sosialisasi mengenai Undang-Undang No. 23 Tahun 2011
Pengelolaan Zakat; Dikarenakan sosialisasi mengenai Undang-Undang
Pengelolaan Zakat masih kurang, maka hal ini mengakibatkan ketidak
tahuan masyarakat mengenai lembaga pengelolaan zakat, sehingga
90
dalam prakteknya masyarakat masih membayarkan zakat di masjid-
masjid di lingkungannya.
2. Pemahaman Zakat
Dikarenakan kehidupan di kota Salatiga yang kurang agamis,
mengakibatkan pemahaman zakat kurang dimengerti dan ditaati oleh
masyarakat Kota Salatiga yang beragama Islam sebagai salah satu
kewajiban. Hal ini mengakibatkan kesadaran masyarakat untuk
melaksanakan zakat masih rendah. Kesadaran masyarakat Kota Salatiga
masih terbatas pada pelaksanaan zakat fitrah saja. Sedangkan untuk
melaksakan zakat mal, kesadaran masyarakat Kota Salatiga masih rendah.
3. Berbenturan Kepentingan
Selama ini pelaksanaan zakat dikelola oleh masjid-masjid dan pada
umumnya ruang lingkup masjid-masjid tersebut sangat terbatas, yaitu
pada tingkat rukun tangga (RT) atau rukun warga saja (RW). Biasanya
pengumpulan dan pendistribusian zakat itu pun terbatas pada masyarakat
rukun tangga (RT) atau rukun warga (RW) tersebut. Sehingga dapat
terjadi salah satu masjid dapat mengumpulkan zakat dalam jumlah yang
sangat besar dan pendistribusiannya hanya terbatas pada lingkungan
masjid tersebut. Sedangkan pada masjid yang lain, zakat yang terkumpul
jumlahnya sangat sedikit sehingga tidak mencukupi kebutuhan
masyarakat. Hal ini menyebabkan pendistribusian zakat kurang merata.
Dengan dibentuknya Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jateng Cabang
91
Salatiga, diharapkan pengelolaan zakat dapat lebih terorganisasi dengan
baik. Salah satu tujuannya adalah pendistribusian zakat lebih merata dan
tidak menumpuk pada satu daerah saja, sehingga tujuan zakat untuk
pemerataan ekonomi dapat terwujud.
4. Tidak Adanya Sanksi yang Tegas.
Pada Undang-Undang Pengelolaan Zakat, tidak ada sanksi untuk
orang Islam maupun badan hukum yang dimiliki oleh orang Islam yang
tidak menunaikan zakat. Padahal pada Pasal 2 Undang-Undang 23 tahun
2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan sebagai berikut: Setiap warga
Negara Indonesia yang beragama Islam dan maupun atau badan yang
dimiliki, untuk orang muslim berkewajiban menunaikan zakat. Sanksi
yang diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat hanyalah sanksi
bagi pengelola zakat.
92
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari hasil analisis yang ada di bab empat dapat disimpulkan yaitu sebagai
berikut:
c. Pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jateng Cabang
Salatiga secara umum sudah terdapat SK (surat keputusan) dari notaris,
kemudian secara kelembagaan lazis cabang salatiga masuk dalam FOZ
(forum zakat) yaitu forum untuk pengelola-pengelola zakat tingkat
nasional. Sedangkan Pengelolaan di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan
Jateng Cabang Salatiga meliputi devisi program dan devisi marketing,
devisi program, devisi program yaitu tujuannya melakukan
pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti, program ekonomi, program
ekonomi harapannya supaya adanya perubahan dari status mustahiq
berubah ke muzakki sedangkan program pendidkan meliputi malakukan
pengajaran TPQ dan memeberikan beasiswa kepada pelajar dengan
ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh lazis. Ada pula
program layanan ambulan Program ini bekerja sama dengan PLN yaitu
berupa pinjaman ambulan dari PLN, tetapi secara operasional PLN tetap
membantu. Sedangkan devisi marketing Dalam pengelolaan devisi
marketing tugasnya adalah menjual produk yang ada di lazis salatiga
yaitu sedekah subuh. Sedangkan sedekah subuh sendiri hanya nama
93
produk saja akan tetapi kegiatan ini meliputi sedekah yang dilakukan saat
pagi hari atau saat subuh. Dalam produk tersebut peminatnya paling
banyak, karena dalam hadits Rasulullah diriwayatkan oleh Muslim.
d. Hambatan dalam pengelolaan zakat dalam implementasi Undang-undang
No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat Al-
Ihsan Jateng Cabang Salatiga dalam melaksanakan pengelolaan zakat
memiliki beberapa kendala dalam mengelola zakat, kendala tersebut antara
lain : (1) Kurangnya sosialisasi mengenai Undang-Undang No. 23 Tahun
2011 Pengelolaan Zakat; Dikarenakan sosialisasi mengenai Undang-
Undang Pengelolaan Zakat masih kurang, maka hal ini mengakibatkan
ketidak tahuan masyarakat mengenai lembaga pengelolaan zakat,
sehingga dalam prakteknya masyarakat masih membayarkan zakat di
masjid-masjid dilingkungannya. (2) Pemahaman Zakat, Dikarenakan
kehidupan di kota Salatiga yang kurang agamis, mengakibatkan
pemahaman zakat kurang dimengerti dan ditaati oleh masyarakat Kota
Salatiga yang beragama Islam sebagai salah satu kewajiban. Hal ini
mengakibatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan zakat masih
rendah. Kesadaran masyarakat Kota Salatiga masih terbatas pada
pelaksanaan zakat fitrah saja. (3) Perbenturan Kepentingan, Selama ini
pelaksanaan zakat dikelola oleh masjid-masjid dan pada umumnya ruang
lingkup masjid-masjid tersebut sangat terbatas, yaitu pada tingkat rukun
tangga (RT) atau rukun warga saja (RW). Dengan dibentuknya Lembaga
Amil Zakat Al-Ihsan Jateng Cabang Salatiga, diharapkan pengelolaan
94
zakat dapat lebih terorganisasi dengan baik. Salah satu tujuannya adalah
pendistribusian zakat lebih merata dan tidak menumpuk pada satu daerah
saja, sehingga tujuan zakat untuk pemerataan ekonomi dapat terwujud. (4)
Tidak Adanya Sanksi yang Tegas, Pada Undang-Undang Pengelolaan
Zakat, tidak ada sanksi untuk orang Islam maupun badan hukum yang
dimiliki oleh orang Islam yang tidak menunaikan zakat. Padahal pada
Pasal 2 Undang-Undang 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
disebutkan sebagai berikut: Setiap warga Negara Indonesia yang beragama
Islam dan maupun atau badan yang dimiliki, untuk orang muslim
berkewajiban menunaikan zakat. Sanksi yang diatur dalam Undang-
Undang Pengelolaan Zakat hanyalah sanksi bagi pengelola zakat.
B. Saran
Dari kseimpulan diatas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:
c. Bagi akademik
Melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam IAIN
Salatiga, khususnya Jurusan S1 Hukum Ekonomi Syariah diharapkan
lebih aktif membantu mensosialisasikan tentang Undang-Undang No.
23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat sehingga diharapkan Undang-
undang No. 23 Tahun 2011 bagi Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jateng
Cabang Salatiga bisa maksimal dalam menjalankan kelembagaannya
secara optimal sehingga dapat memberikan kontribusi kepada
masyarakat yang membutuhkan.
95
d. Kegunaan praktis
3) Mustahik agar mengelola harta dengan baik yang telah mereka
terima, sehingga kelak bisa menjadi Muzakki.
4) Muzakki agar bersedia mengeluarkan zakatnya melalui panitia
zakat yang ada, mengingat selama ini masih banyak masyarakat
yang belum paham mengenai kewajiban menunaikan zakat dan
inti dari tujuan zakat.
e. Bagi Pengelola Lembaga Amil Zaka Al-ihsan Cabang Salatiga
Dapat dijadikan sebagai bahan informasi dalam perumusan
kebijaksanaan khususnya yang berhubungan dengan zakat, infaq,
Sodaqoh.
96
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Ali, Zainudin. 2009. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar
Grafika.
Anshori, Abdul Ghofur. 2006. Hukum dan Pemberdayaan Zakat.
Yogyakarta: Pilar Media.
Departemen Agama RI. 2002. Al-Qur’an dan Terjemahanya. Jakarta:
Pustaka Armani.
Djuanda dkk. 2006. Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan.
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Fakhruddin. 2008. Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia. Malang:
UIN Malang Press.
Hasan, M. Ali. 2006. Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi
Problema Sosial di Indonesia. Jakarta:Kencana.
Hanifuddin, didin. 2007. Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta:
Gema Insani.
Inoed, dkk. 2005. Anatomi Fiqh Zakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Khasanah, Umratul. 2010. Manajemen Zakat Modern Instrumen
Pemberdayaan Ekonomi Umat. Malang:UIN Malang Press.
Moleong, lexy. 1999. Metodologi Penelitian. Bandung:PT.Remaja Rosada
Karya.
97
Nawawi, Hadari. 1995. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press.
Qadir, Abdurrachan. 2011. Zakat: Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial.
Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Qardhawi, Yusuf. 2011. Hukum Zakat. Jakarta:Litera Antarnusa.
Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penulisan Hukum. Jakarta: UI Press.
Sudirman. 2007. Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas. Malang:UIN
Malang Press.
Romy, Suemitro. 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurementri.
Jakarta: Ghalia Indonesia.
Widodo, Hertanto dan Teten Kustiawan. 2005. Akuntansi dan Manajemen
Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat. Jakarta:Institut
manajemen Zakat.
W.J.S Poerwadarminto. 1997. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta:
Balai Pustaka.
Karya Ilmiah
Fadjar, Abdul Mukthie. 2012. Menguji Konstitusionalitas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,
makalah disampaikan dalam forum kuliah umum dan konsultasi
publik “Mengkritisi UU 23/2011”, Tanggal 12 April 2012(Malang,
Universitas Brawijaya, 2012).
98
Fauzi, Muhammad. 2012. Pelaksanaan zakat berdasarkan UU No 23
Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Skrispsi, Jurusan Syariah:
STAIN Salatiga.
Ramadhita, Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Kehidupan
Sosial. Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
Rasyidah, Tri Anis, Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011
terhadap legalitas pengelolaan zakat oleh Lembaga Amil Zakat
(Studi pada beberapa LAZ di kota Malang). Skripsi: Universitas
Brwawijaya Malang.
Sulchantifa, Ancas, Pelaksanaan pengelolaan zakat menurut Undang-
Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat (Studi BAZ
kota Semarang). Skripsi: Universitas Diponegoro Semarang.
Humaidi, Wildan, Pengelolaan zakat dalam pasal 18 ayat (2)
Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 (studi respon lembaga
pengelolaan zakat di kota Yogyakarta). Skripsi: UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3885.
99
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 115.
Wawancara
Ula, Niswatul. 2015. Wawancara. Salatiga. Direktur LAZiS Cab. Salatiga