implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan ... · implementasi tanggung jawab sosial dan...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

i

IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

PERUSAHAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40

TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

(Studi tentang Pengembangan Masyarakat oleh Yayasan Indonesia Sejahtera

Surakarta sebagai Mitra Pelaksana Tanggung Jawab Perusahaan PT Tirta

Investama Klaten)

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum

pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh

DARMASTUTI KUSUMA HAPSARI

NIM : E 0005128

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2009


commit to user

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN




Surakarta sebagai Mitra Pelaksana Tanggung Jawab Perusahaan PT Tirta

Investama Klaten)

Disusun oleh :

DARMASTUTI KUSUMA HAPSARI

NIM : E 0005128

Disetujui untuk Dipertahankan

Dosen Pembimbing

MUNAWAR KHOLIL, S.H., M.Hum.

NIP 196810171994031003


commit to user

iii

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40

TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (Studi tentang Pengembangan Masyarakat oleh Yayasan Indonesia Sejahtera Surakarta sebagai Mitra Pelaksana Tanggung Jawab Perusahaan PT Tirta

Investama Klaten)

Disusun oleh : DARMASTUTI KUSUMA HAPSARI

NIM : E. 0005128

Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

pada : Hari : Selasa Tanggal : 18 Agustus 2009

TIM PENGUJI

1. Anjar Sri CN, S.H., M.Hum. : ................................................

Ketua

2. Al. Sentot Sudarwanto, S.H, M.Hum. : ................................................

Sekretaris

3. Munawar Kholil, S.H., M.Hum. : ................................................

Anggota

MENGETAHUI

Dekan,

MOHAMMAD JAMIN, S.H. , M.Hum.

NIP 196109301986011001


commit to user

iv

ABSTRAK

Darmastuti Kusuma Hapsari, 2009. IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (Studi tentang Pengembangan Masyarakat oleh Yayasan Indonesia Sejahtera Surakarta sebagai Mitra Pelaksana Tanggung Jawab Perusahaan PT Tirta Investama Klaten). Fakultas Hukum UNS.

Penelitian ini mengkaji penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) yang salah satunya diwujudkan dengan pengembangan masyarakat berdasarkan UUPT oleh Yayasan Indonesia Sejahtera (YIS) Surakarta sebagai mitra pelaksana pengembangan masyarakat PT Tirta Investama Klaten dan hal-hal yang menjadi kendala dalam menerapkan pengembangan masyarakat pada PT Tirta Investama Klaten beserta solusinya.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi Penelitian yaitu di YIS Surakarta. Jenis data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan penelitian kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model interaktif.

PT Tirta Investama Klaten telah menerapkan dan melaksanakan CSR sebelum diwajibkannya perseroan untuk melaksanakan CSR sebagaimana diamanatkan Pasal 74 ayat (1) UUPT dengan didasarkan pada etika bisnis. Penerapan pengembangan masyarakat oleh PT Tirta Investama Klaten bekerjasama dengan YIS merupakan program eksternal yang ditujukan kepada lingkungan sosial sekitar perusahaan. Kendala-kendala yang dihadapi YIS dalam menerapkan CSR, adalah keterbatasan sumber daya manusia, belum adanya payung hukum dalam pelaksanaan CSR, regulasi perpajakan dan budaya masyarakat yang kurang mendukung pelaksanaan CSR. Solusi yang dapat dilakukan YIS untuk mengatasi kendala tersebut antara lain bekerjasama dengan pihak ketiga, menggunakan perjanjian kerjasama sebagai dasar pelaksanaan dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

Implikasi penelitian ini yaitu perlunya pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 74 ayat (4) UUPT, agar dapat digunakan bagi setiap perusahaan sebagai pedoman dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.


commit to user

v

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohiim

Alhamdulillahirobbil’alamiin. Segala puji dan syukur senantiasa penulis

panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya

penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul:

“IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN


TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (Studi tentang

Pengembangan Masyarakat oleh Yayasan Indonesia Sejahtera Surakarta

sebagai Mitra Pelaksana Tanggung Jawab Perusahaan PT Tirta Investama

Klaten)”.

Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh

gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret Surakarta. Penulis berharap dengan penulisan hukum ini, maka

setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia dapat memberikan manfaat bagi

lingkungan sosial sekitarnya dan tidak semata-mata hanya berorientasi pada

pemenuhan laba perusahaan, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 74 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak akan terwujud tanpa

adanya bantuan, motivasi, dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara

langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima

kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret.

2. Bapak Munawar Kholil, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Skripsi penulis

yang membimbing, mengarahkan, dan menerima penulis untuk berkonsultasi


commit to user

vi

dengan tangan terbuka hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum

ini.

3. Ibu Ambar Budi S, S.H., M.Hum. selaku Kepala Bagian Hukum Perdata di

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

4. Bapak Lego Karjoko, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang

selalu memberikan nasihat dan masukan akademis pada penulis.

5. Bapak dan Ibu Dosen beserta segenap karyawan Fakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret.

6. Bapak Drs. Mulyono, M.Sc. selaku Manajer Umum Yayasan Indonesia

Sejahtera Surakarta.

7. Bapak Drs. Edy Triyanto selaku Wakil Manajer Umum Yayasan Indonesia

Sejahtera Surakarta.

8. Bapak Drs. Agung Widodo selaku Koordinator Divisi Pengembangan

Masyarakat.

9. Seluruh staff dan karyawan Yayasan Indonesia Sejahtera Surakarta.

10. Bapak Yudi Kusnandar selaku Kepala Desa Karanglo, terima kasih atas

kesediaannya memberikan keterangan pada penulis.

11. Ibu Warsiti selaku PPL Desa Polan, beserta seluruh warga desa Polan,

Karanglo, Wangen, Keprabon dan Kebonharjo Kecamatan Polanharjo serta

warga desa Daleman Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten, terima kasih atas

keramahan dan kesediaannya memberikan keterangan pada penulis.

12. Ibu, Ayah, Surya dan Nindya yang saya sayangi, terima kasih atas segala doa

dan bantuannya dalam penyusunan penulisan hukum ini.

13. Seluruh pihak yang telah membantu dalam bentuk sekecil apapun demi

kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Surakarta, 31 Juli 2009

Penulis

Darmastuti Kusuma Hapsari

NIM. E 0005128


commit to user

vii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .......................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ..................................................... iii

ABSTRAK ...................................................................................................... iv

KATA PENGANTAR .................................................................................... v

DAFTAR ISI ................................................................................................... vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ................................................................ 1

B. Rumusan Masalah ......................................................................... 7

C. Tujuan Penelitian .......................................................................... 7

D. Manfaat Penelitian ........................................................................ 8

E. Metode Penelitian .......................................................................... 9

F. Sistematika Penulisan Hukum....................................................... 16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori .............................................................................. 18

1. Tinjauan tentang Hukum Perusahaan

a. Pengertian Perusahaan......................................................... 18

b. Unsur-Unsur Perusahaan..................................................... 19

2. Tinjauan tentang Good Corporate Governance

a Pengertian Good Corporate Governance.. ........................ 27

b Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance.................... 29

3. Tinjauan Mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Perusahaan (Corporate Social Responsibility)

a Sejarah dan Perkembangan Tanggung Jawab Sosial

dan Lingkungan Perusahaan

(Corporate Social Responsibility) ...................................... 31

b Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

(Corporate Social Responsibility) ...................................... 33

c Pengertian Stakeholders..................................................... 36


commit to user

viii

4. Konsep Pengembangan Masyarakat (community

development)............................................................................ 38

5. Tinjauan tentang Efektivitas Hukum ....................................... 41

B. Kerangka Pemikiran ...................................................................... 42

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. PT Tirta Investama Klaten........................................................ 45

2. Yayasan Indonesia Sejahtera (YIS)

a. Sejarah Berdirinya Yayasan Indonesia Sejahtera................ 46

b. Struktur Organisasi Yayasan Indonesia Sejahtera............... 50

3. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Polan, Karanglo, Wangen,

Kebonharjo, Keprabon Kecamatan Polanharjo dan

Desa Daleman Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten ............. 52

B. Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan PT

Tirta Investama Klaten yang Diwujudkan dengan Pengembangan

Masyarakat oleh Yayasan Indonesia Sejahtera (YIS)

1. Hasil Penelitian

a. Tahap Persiapan ................................................................. 63

b. Perencanaan Bersama Masyarakat...................................... 69

c. Pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat............. 70

d. Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan

Masyarakat.......................................................................... 88

2. Pembahasan............................................................................... 89

C. Kendala-Kendala yang dihadapi oleh PT Tirta Investama Klaten dan

Yayasan Indonesia Sejahtera (YIS) dalam Pelaksanaan Program

Pengembangan Masyarakat (Community Development) dan

solusinya......................................................................................... 96

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan ....................................................................................... 100

B. Saran .............................................................................................. 101

DAFTAR PUSTAKA


commit to user

ix

LAMPIRAN

Lampiran 1: Perjanjian Kerjasama PT Tirta Investama Klaten dengan Yayasan

Indonesia Sejahtera (YIS) Surakarta

Lampiran 2: Hasil Wawancara

Lampiran 3: Surat Ijin Penelitian, Surat Keterangan bahwa telah selesai

Melaksanakan Penelitian


commit to user

iv

ABSTRACT

Darmastuti Kusuma Hapsari. 2009. IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BASED ON 40th LAWS OF 2007 YEARS ABOUT LIMITED LIABILITY COMPANY (Study About Community Development by Yayasan Indonesia Sejahtera of Surakarta as Partner of Corporate Responsibility PT Tirta Investama Klaten). Law Faculty of UNS.

This research is explaining of corporate social responsibility (CSR) there are formed by community development based on UUPT by Yayasan Indonesia Sejahtera (YIS) Surakarta as a partner execution of community development of PT Tirta Investama Klaten and the things that become obstacle in implementing of community development of the PT Tirta Investama Klaten with the solution also.

This research is including of empiric law research type that descriptively. The location its at YIS Surakarta. The data types of this research are primary data and secondary data. The collecting data methods are through observation, deeply interview, and library research. The data analytical is done by qualitatively with interactive design.

PT Tirta Investama Klaten have applied and done the CSR before CSR become a must for limited liability company as explained by 74 sections (1st) verse UUPT according to business ethics. The implementation of community development by PT Tirta Investama Klaten cooperation with YIS is formed external program that pointed for social environment around corporation. The obstacles that faced by YIS in CSR implementing, is limitation of human recourses, there are no law shelter yet in the execution of CSR and tax regulation and public culture that not support enough the implementation of CSR. The solution have done by YIS for solving that obstacle there are cooperation between of three side, that used agreement as implementation base and giving socialization to the public.

The implication of this research is that the government need to legalize the design of Government Regulation as the explanation of 74 sections (4th) verse UUPT, in order to be used every corporation as orientation in social and environment responsibility implementation, then create a sustainable development in Indonesia.


commit to user

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan bisnis modern merupakan kenyataan yang sangat komplek.

Kompleksitas bisnis berkaitan langsung dengan kompleksitas masyarakat

modern karena kegiatan bisnis merupakan salah satu alat dalam

mengembangkan perekonomian masyarakat pada khususnya dan negara pada

umumnya (K. Bertens, 2000: 13).

Segala sesuatu yang terjadi di suatu daerah akan berpengaruh terhadap

daerah lainnya yang tentunya membawa perubahan dalam dimensi ekonomi,

politik, teknologi, dan budaya. Hal ini mempengaruhi cara berpikir para

usahawan dalam memandang strategi bisnisnya. Perusahaan tidak lagi

dipandang sebagai bagian luar dari masyarakat tetapi merupakan bagian dari

masyarakat itu sendiri. Perusahaan dipandang sebagai suatu komunitas yang

akan selalu mempunyai hubungan sosial dengan komunitas lain, dimana

terdapat juga stereotip terhadap komunitas-komunitas lain. Kepedulian pihak

perusahaan akan selalu dipertanyakan sebab perusahaan telah menjadi bagian

masyarakat yang lebih luas dimana apapun yang terjadi di dalam masyarakat

akan mempengaruhi perusahaan. Demikian sebaliknya, apapun yang terjadi

didalam perusahaan akan mempengaruhi masyarakat atau komunitas sekitar

setempat.

Kepedulian perusahaan terhadap masyarakat umum adalah untuk

keuntungan perusahaan itu sendiri dalam kaitannya memperoleh kepercayaan

publik yang nantinya akan berpengaruh terhadap pemasaran hasil usaha.

Perihal tersebut memunculkan suatu gagasan yang bernama tanggung jawab

sosial dan lingkungan perusahaan atau corporate social responsibility (CSR)

yang sebenarnya adalah bagian dari etika bisnis.


commit to user

2

Aktivitas korporat pada masa lampau, lebih banyak bergerak dalam

perihal mengupayakan keuntungan bagi korporat dan kewajiban dalam

melakukan pelestarian terhadap lingkungan. Pada masa sekarang ini korporat

dituntut untuk memberikan kontribusinya dalam kehidupan komunitas sekitar

sebagai rekanan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini berarti bahwa

korporasi mempunyai kewajiban sosial terhadap komunitas lainnya sebagai

sesuatu yang berdiri sejajar dan saling menguntungkan (Arif Budimanta, Adi

Prasetijo, 2008: 14-18)

Ada banyak perspektif dalam memandang CSR. Apabila dilihat dari

praktek pelaksanaan CSR, maka dapat dikelompokkan menjadi tiga macam.

Pertama, korporasi yang menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan

sebagai bentuk social obligation. CSR dipandang sebagai salah satu bentuk

kewajiban, maka pelaksanaan pada umumnya hanya mengikuti persyaratan

minimal yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Hal tersebut memberikan

kesan terpaksa dalam pelaksanaannya. Kedua, korporasi menjalankan CSR

sebagai bentuk social reaction. Pelaksanaan CSR sudah lebih maju. Tidak

hanya dipandang sebagai social obligation, namun sudah mulai tumbuh

kesadaran arti penting CSR. Akan tetapi berbagai alasan dalam pelaksanaan

CSR masih jauh dari yang diharapkan, meskipun sudah di atas sekadar

memenuhi persyaratan minimal. Dalam hal ini, perusahaan masih

membutuhkan dorongan-dorongan eksternal agar pelaksanaan CSR bisa lebih

maju. Ketiga, korporasi yang sudah mampu melakukan social response.

Korporasi dan masyarakat mampu secara bersama-sama mencari peluang-

peluang untuk memberikan kontribusi demi kepentingan masyarakat.

Bentuknya bermacam-macam seperti, pembangunan prasarana listrik,

pelayanan pendidikan dasar dan kesehatan, pembangunan sarana ibadah, dan

lain sebagainya.

CSR pada masa sebelumnya lebih condong pada pendekatan yang

bersifat kedermawanan dan didasarkan karena adanya tekanan dari luar maka

dalam social response lebih berdasar pada kesadaran bahwa CSR merupakan


commit to user

3

kebutuhan dunia usaha sendiri dengan lebih menekankan pentingnya

partnership. Dalam proses ini kesulitan yang sering dihadapi adalah sasaran

yang tidak tepat dan tidak efektif. Padahal perusahaan tersebut sudah berusaha

menjalankan CSR yang lebih maju, dengan menghabiskan biaya besar.

Masalah seperti ini sering dihadapi karena perusahaan umumnya kurang

terlatih dalam melakukan pengembangan. Oleh karena itu, pelaksanaan CSR

membutuhkan keahlian tersendiri (A.B. Susanto, 2003)

Tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang memadai untuk

pelaksanaan CSR sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan CSR itu sendiri

dan bagi kelangsungan perusahaan. Keterbatasan SDM perusahaan, dapat

disiasati dengan cara menjalin kerja sama dengan pihak ketiga. Jonathan P.

Doh mengatakan bahwa:

“The emergence of nongovernmental advocacy organizations (NGAOs) has influenced many aspects of corporate strategy and organization, including corporate governance. The ability of NGAOs to leverage their influence as both shareholders and stakeholders makes them uniquely positioned to influence management toward more socially responsible practices, even when only a minority of shareholders support their initiatives” (Jonathan P. Doh http://www.new-academy-review.com. 8 Juni 2009 pukul 09.00 Wib). Terjemahan bebasnya, “Kemunculan Nongovernmental Advocacy Organizations-NGAOs (Lembaga Advokasi Non Pemerintah) telah mempengaruhi banyak aspek dalam korporat dan organisasi, termasuk tata kelola perusahaan. Kemampuan NGAOs untuk meningkatkan pengaruh sebagai shareholders dan stakeholders membuat NGAOs mempunyai posisi yang unik untuk berpengaruh terhadap manajemen agar lebih bertanggung jawab sosial, bahkan saat hanya ada sedikit shareholders yang mendukung inisiatifnya”.

Menurut Edi Suharto sebagaimana yang dikutip oleh Sunny Ummul

Firdaus bahwa komitmen dan aktivitas CSR pada intinya merujuk pada aspek-

aspek perilaku perusahaan (firms behaviour), termasuk kebijakan dan program

perusahaan yang menyangkut dua elemen kunci. Pertama, good corporate

governance yang meliputi etika bisnis, manajemen sumber daya manusia,

jaminan sosial bagi pegawai, serta kesehatan dan keselamatan kerja. Kedua,

good corporate responsibilty yang meliputi pelestarian lingkungan,


commit to user

4

pengembangan masyarakat (community development), perlindungan hak azasi

manusia, perlindungan konsumen, relasi dengan pemasok, dan penghormatan

terhadap hak-hak pemangku kepentingan lainnya (Edi Suharto, 2008:1).

CSR menjadi sangat penting, karena dalam menjalankan kegiatannya,

sebuah perusahaan harus berinteraksi dengan berbagai komponen yang terkait

dengannya. Secara umum ada dua komponen yang terlibat dalam kegiatan

perusahaan, dua komponen itu dikenal dengan shareholder dan stake holder.

Shareholder adalah komponen yang terkait dengan internal perusahaan, yang

dalam hal ini dikenal dengan para pemegang saham sedangkan yang dimaksud

dengan, Stakeholder adalah semua pihak diluar pemegang saham yang terkait

dengan kegiatan perusahaan. Ketika suatu perusahaan sudah mampu

melaksanakan fungsi CSR dengan baik maka perusahaan itupun akan

mempunyai citra baik (positif) di mata masyarakat (Andy Kasmawati, 2008:

2).

Pengusahaan sebuah usaha yang berkaitan dengan sumberdaya

hendaklah mengingat dan memperhatikan keadaan gejala sosial budaya yang

ada di sekitarnya. Situasi dan kondisi globalisasi saat ini mendorong dinamika

dan pergerakan sosial budaya masyarakat yang sangat cepat dan bervariasi

antar waktu dan ruang. Secara langsung maupun tidak langsung dapat

mempengaruhi bahkan menghambat berjalannya perusahaan itu sendiri,

seperti munculnya kesenjangan sosial akibat dari pola hidup dan pendapatan

yang sangat jauh berbeda antar korporat (pegawai perusahaan) dengan

masyarakat sekitar (Arif Budimanta, Adi Prasetijo, Bambang Rudito, 2008:

110). Apabila keadaan ini tidak diperbaiki, maka akan menimbulkan suatu

kecemburuan sosial yang semakin besar, perbedaan pengetahuan, pola hidup,

dan kepemilikan kebendaan secara fisik yang dapat memicu dan menimbulkan

masalah-masalah sosial lainnya.

Polly Courtice dan Tracey Swift mengatakan bahwa “Sustainable development can be a spur for the sort of innovation and organisational learning that is the key to being a successful business in the 21st century. The


commit to user

5

ability to turn it into a business opportunity depends in large measure on the human capital within an organisation, and the manner in which it is developed. The need to develop corporate wide sustainability literacy is a strategic necessity, both in establishing the required stocks of knowledge and experience, and in attracting and retaining the best talent. Consideration is given to the practical implications of developing a systematic approach to sustainability literacy, as reflected in the methodology being used as part of an in-depth case study” (Polly Courtice dan Tracey Swift, http://www.new-academy-review.com. 8 Juni 2009 pukul 09.00 Wib). Terjemahan bebasnya, “Pembangunan yang keberlanjutan dapat mendorong pembelajaran dan bermacam-macam inovasi perusahaan yang dapat menjadi kunci kesuksesan usaha pada abad 21 (dua puluh satu). Kemampuan untuk mengubah pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu tujuan usaha yang bergantung pada sebesar kemajuan sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan, dan konsep yang dikembangkan. Kebutuhan untuk mengembangkan perusahaan secara luas adalah kebutuhan strategis perusahaan, baik dalam menyusun kebutuhan akan ilmu pengetahuan dan pengalaman, dan dalam memajukan dan melestarikan bakat terbaik..

Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Program of Corporate

Social Responsibilty) di Indonesia yang relevan adalah dalam bentuk

pengembangan masyarakat. Program pengembangan masyarakat

direkomendasikan untuk didedikasikan pada peningkatan ekonomi dan

kesejahteraan masyarakat, masalah-masalah pemekerjaan, peningkatan

pendidikan, kesehatan masyarakat, penguatan kelembagaan sekitar serta

tersedianya infrastuktur dasar yang memadai (B. Tamam Achda dalam Sunny

Ummul Firdaus, 2008: 359).

Konsep CSR merupakan aset strategis dan kompetitif bagi perusahaan

di tengah iklim bisnis dan multi-stakeholders (banyak pemangku kepentingan)

yang makin menuntut praktik-praktik etis dan bertanggung jawab. Praktik

CSR dapat menjadi landasan fundamental bagi pertumbuhan berkelanjutan,

bukan hanya untuk perusahaan itu sendiri, tetapi juga stakeholders secara

keseluruhan.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas (UUPT), pelaksanaan CSR merupakan sebuah

tindakan sukarela perusahaan. Dengan diberlakukannya UUPT maka


commit to user

6

perusahaan besar dengan kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan

sumber daya alam dan/atau perusahaan yang tidak mengelola dan tidak

memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada

fungsi kemampuan sumber daya alam dan langsung berhubungan dengan

masyarakat, maka CSR adalah sebuah keharusan. Hal ini sesuai dengan UUPT

Pasal 74 ayat (1) yang berbunyi:

“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau

berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab,

Sosial dan Lingkungan.”

Penulis menjadikan PT Tirta Investama Klaten sebagai salah satu

lokasi penelitian karena perusahaan tersebut bergerak di bidang penyediaan air

minum yang otomatis berkaitan dengan sumber daya alam. PT Tirta Investama

merupakan perusahaan nasional yang cukup banyak memberikan kontribusi

bagi pemerintah dan juga lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Di samping

itu, PT Tirta Investama Klaten juga termasuk perusahaan yang sudah

menjalankan program CSR. Dalam hal ini, yang ingin penulis ketahui adalah

bagaimanakah penerapan CSR di dalam perusahaan tersebut serta kendala atau

hambatan-hambatan yang dialami oleh perusahaan.

Atas dasar pertimbangan pada latar belakang masalah di atas, perlu

dikaji lebih dalam tentang penerapan tanggung jawab sosial perusahaan atau

corporate social responsibility (CSR) pada PT Tirta Investama Klaten. Untuk

itu perlu diteliti mengenai:

“IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN




sebagai Mitra Pelaksana Tanggung Jawab Perusahaan PT Tirta Investama

Klaten)”


commit to user

7

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan

perusahaan (corporate social responsibilty) yang diwujudkan dalam

pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh Yayasan Indonesia

Sejahtera (YIS) Surakarta sebagai mitra pelaksana tanggung jawab

perusahaan PT Tirta Investama Klaten berdasarkan Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?

2. Hal-hal apa saja yang menjadikan kendala dalam melaksanakan tanggung

jawab sosial dan lingkungan perusahaan (corporate social responsibility)

khususnya dalam hal pengembangan masyarakat oleh Yayasan Indonesia


perusahaan PT Tirta Investama Klaten, dan bagaimanakah solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

a. Mengetahui penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan

perusahaan (corporate social responsibility) yang diwujudkan dalam

program pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh Yayasan

Indonesia Sejahtera (YIS) Surakarta sebagai mitra pelaksana tanggung

jawab PT Tirta Investama Klaten berdasarkan Undang-Undang Nomor

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?

b. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Yayasan Indonesia


perusahaan PT Tirta Investama Klaten dalam menerapkan tanggung

jawab sosial perusahaan khususnya dalam hal pengembangan

masyarakat.


commit to user

8

2. Tujuan Subyektif

a. Memperoleh data sebagai bahan penulisan hukum guna memenuhi

salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam jurusan Ilmu

Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

b. Menambah pengetahuan dan pemahaman penulis dalam bidang hukum

perdata khususnya hukum perusahaan.

c. Dapat lebih memahami tentang penerapan tanggung jawab sosial dan

lingkungan perusahaan (corporate social responsibility) khususnya

dalam hal pengembangan masyarakat yang dilaksanakan oleh YIS

sebagai mitra pelaksana tanggung jawab perusahaan PT Tirta

Investama Klaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian ini akan bermanfaat pada pengembangan hukum

perdata, khususnya hukum perusahaan.

b. Hasil penelitian ini akan dapat digunakan sebagai teaching materials

pada mata kuliah hukum perusahaan, serta mata kuliah lain yang

terkait serta memberikan kegunaan untuk pengembangan ilmu hukum.

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi

penelitian lainnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Mengembangkan kemampuan berpikir penulis sehingga dapat

mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang

diperoleh.

b. Bahan masukan yang dapat digunakan dan memberikan sumbangan

pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait dan terlibat dengan bidang


commit to user

9

tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (corporate social

responsibility) khususnya pengembangan masyarakat.

c. Memberikan jawaban atas rumusan masalah yang sedang diteliti oleh

penulis.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan

analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan

konsisten (Soerjono Soekanto, 2006: 42).

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan

baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan,

mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran

dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa.

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini

adalah penelitian empiris. Pada penelitian empiris, maka yang diteliti pada

awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian

pada data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat (Soerjono

Soekanto, 2006: 52). Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian

pada data primer yaitu masyarakat di enam desa sasaran Program

Pengembangan Masyarakat disekitar pabrik PT Tirta Investama Klaten

berdiri meliputi Desa Polan, Karanglo, Wangen, Keprabon, Kebonharjo

Kecamatan Polanharjo dan Desa Daleman Kecamatan Tulung Kabupaten

Klaten yaitu Tri Warga Desa Kebonharjo, Margini Kelompok Tani Tani

Mulyo Warga Desa Daleman, Sis Warga Desa Daleman, Warsiti PPL

Polan, Polanharjo, Yudi Kusandar selaku Lurah Desa Karanglo, Joko

Suseno selaku Kepala Seksi Kecamatan Polanharjo dan Muchamad

Nurrosyid selaku Sekretaris Camat Kecamatan Tulung, Agung Widodo

selaku Koordinator Program Pengembangan Masyarakat Yayasan


commit to user

10

Indonesia Sejahtera (YIS) Surakarta dan Natalia selaku staf CSR PT. Tirta

Investama Klaten.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat

kualitatif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena

tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian; seperti perilaku,

tindakan, persepsi, dan lain-lain secara holistik dengan cara deskripsi

dalam bentuk kata-kata dan naratif dalam konteks khusus yang alamiah

dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah enam desa sasaran Program Pengembangan

Masyarakat yang terletak di sekitar lokasi pabrik PT Tirta Investama

Klaten, meliputi Desa Polan, Karanglo, Wangen, Keprabon, Kebonharjo

Kecamatan Polanharjo dan Desa Daleman Kecamatan Tulung Kabupaten

Klaten dan YIS Surakarta.

4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu

penelitian yang berusaha untuk menggambarkan tentang keadaan dan

gejala-gejala lainnya dengan cara mengumpulkan data, menyusun,

mengklasifikasi, menganalisa, dan menginterpretasikannya (Soerjono

Soekanto, 2006: 10).

5. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari

perilaku warga masyarakat melalui penelitian (Soerjono Soekanto,

2006:12). Dalam penelitian ini, didapatkan data mengenai pola pikir,

sikap dan perilaku masyarakat sekitar pabrik PT Tirta Investama

Klaten sasaran Program Pengembangan Masyarakat, persiapan,

perencanaan dan pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat

serta latar belakang PT Tirta Investama melaksanakan Program


commit to user

11

Pengembangan Masyarakat sebagai salah satu wujud pelaksanaan

CSR-nya. Data primer diperoleh dari masyarakat enam desa meliputi

Desa Polan, Karanglo, Wangen, Keprabon, Kebonharjo Kecamatan

Polanharjo dan Desa Daleman Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten

sasaran Program Pengembangan Masyarakat yaitu Tri Warga Desa

Kebonharjo, Margini Kelompok Tani Tani Mulyo Warga Desa

Daleman, Sis Warga Desa Daleman, Warsiti PPL Polan, Polanharjo,

Yudi Kusandar selaku Lurah Desa Karanglo, Joko Suseno selaku

Kepala Seksi Kecamatan Polanharjo dan Muchamad Nurrosyid selaku

Sekretaris Camat Kecamatan Tulung, Agung Widodo selaku

Koordinator Program Pengembangan Masyarakat dan Natalia selaku

staf CSR PT. Tirta Investama Klaten.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung

data primer, data ini diperoleh melalui studi kepustakaan, buku-buku,

literatur, tulisan ilmiah, koran, majalah, peraturan perundang-

undangan, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan kegiatan

dalam persiapan, perencanaan dan pelaksanaan Program

Pengembangan Masyarakat, Undang-Undang Nomor Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, literature

serta jurnal hukum.

6. Teknik Cuplikan (Sampling)

Teknik cuplikan berkaitan dengan pemilihan dan pembatasan jumlah

serta jenis dari sumber data yang akan digunakan dalam penelitian.

Penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi dalam pengumpulan

datanya. Wawancara dilakukan dengan metode purposive sampling yaitu

dipilih informan berdasarkan posisi dengan akses tertentu yang dianggap

memiliki informasi yang berkaitan dengan permasalahan sehingga


commit to user

12

informasi dapat diperoleh secara mendalam dan dapat dipercaya menjadi

sumber data yang mantap yaitu Agung Widodo selaku Koordinator

Program Pengembangan Masyarakat, Natalia selaku staf CSR PT Tirta

Investama Klaten, masyarakat dari enam desa sasaran Program

Pengembangan Masyarakat yaitu Tri Warga Desa Kebonharjo, Margini

Kelompok Tani Tani Mulyo Warga Desa Daleman, Sis Warga Desa

Daleman, Warsiti PPL Polan, Polanharjo, Yudi Kusandar selaku Lurah

Desa Karanglo, Joko Suseno selaku Kepala Seksi Kecamatan Polanharjo

dan Muchamad Nurrosyid selaku Sekretaris Camat Kecamatan Tulung.

7. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah responden. Dalam penelitian ini yang

menjadi responden adalah Agung Widodo selaku Koordinator YIS

Surakarta, dan masyarakat enam desa meliputi Desa Polan, Karanglo,

Wangen, Keprabon, Kebonharjo Kecamatan Polanharjo dan Desa

Daleman Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten sasaran Program

Pengembangan Masyarakat yaitu Tri Warga Desa Kebonharjo,

Margini Kelompok Tani Tani Mulyo Warga Desa Daleman, Sis Warga

Desa Daleman, Warsiti selaku PPL Polan, Polanharjo, Yudi Kusandar

selaku Lurah Desa Karanglo, Joko Suseno selaku Kepala Seksi

Kecamatan Polanharjo dan Muchamad Nurrosyid selaku Sekretaris

Camat Kecamatan Tulung serta Natalia selaku staf CSR PT Tirta

Investama Klaten.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara

langsung dari masyarakat melainkan dari bahan dokumen, peraturan

perundang-undangan, laporan, arsip, literatur, dan hasil penelitian

lainnya yang mendukung sumber data primer (Soerjono Soekanto,

2006: 12). Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam

penelitian ini adalah:


commit to user

13

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian

ini adalah:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);

b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas;

c. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan

penelitian ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang berisi penjelasan

mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku, artikel,

karya ilmiah, majalah, makalah, koran dan lainnya yang berkaitan

dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan

petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder, yaitu kamus, dan bahan-bahan dari internet.

8. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dilakukan untuk

memperoleh data dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan data primer

yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Penulis datang langsung ke lokasi penelitian dengan tujuan

memperoleh data yang valid dan lengkap dengan cara melakukan

wawancara mendalam dengan pegawai YIS, Agung Widodo selaku

Koordinator Pengembangan Masyarakat dan masyarakat enam desa

sasaran Program Pengembangan Masyarakat di Kabupaten Klaten

yaitu Masyarakat Desa Polan, Karanglo, Keprabon, Polanharjo

Wangen Kecamatan Polanharjo dan Desa Daleman Kecamatan Tulung

yaitu Tri Warga Desa Kebonharjo, Margini Kelompok Tani Tani

Mulyo Warga Desa Daleman, Sis Warga Desa Daleman, Warsiti PPL


commit to user

14

Polan, Polanharjo, Yudi Kusandar selaku Lurah Desa Karanglo, Joko

Suseno selaku Kepala Seksi Kecamatan Polanharjo dan Muchamad

Nurrosyid selaku Sekretaris Camat Kecamatan Tulung serta Natalia

selaku staf CSR PT Tirta Investama Klaten.

b. Observasi

Observasi penulis lakukan pada saat pertemuan rutin kelompok

tani di enam desa sasaran Program Pengembangan Masyarakat yang

berlangsung dari Bulan Maret 2009 sampai dengan akhir Bulan Mei

2009. Observasi penulis lakukan dalam rangka mengumpulkan

informasi berkaitan dengan tingkah laku dan pola pikir masyarakat

seperti apa adanya.

Teknik pengumpulan data sekunder yang akan digunakan dalam

penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik

pengumpulan data sekunder, dalam penelitian ini penulis mengumpulkan

data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-

dokumen resmi, karya ilmiah, majalah, artikel, koran, dan bahan

kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

9. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan

interaktif model yaitu komponen reduksi data dan penyajian data

dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data

terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan

dirasakan kurang maka perlu ada verifikasi dan penelitian kembali

mengumpulkan data lapangan (H.B. Sutopo, 2006: 119).

Menurut H.B. Sutopo, ketiga komponen tersebut adalah:

a. Reduksi Data

Merupakan proses seleksi, penyederhanaan dan abstraksi dari data

(fieldnote).


commit to user

15

b. Penyajian Data

Merupakan suatu realita organisasi informasi yang memungkinkan

kesimpulan penelitian dapat dilakukan, sajian data dapat meliputi

berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja, kaitan

kegiatan dan juga tabel.

c. Kesimpulan atau Verifikasi

Dalam pengumpulan data peneliti harus sudah memahami arti berbagai

hal yang ditemui, dengan melakukan pencatatan-pencatatan, peraturan-

peraturan, pola-pola, pertanyaan-pertanyaan, konfigurasi-konfigurasi

yang mungkin, arahan sebab akibat dan berbagai preposisi kesimpulan

yang diverifikasi.

Teknik analisis kualitatif model interaktif dapat digambarkan dalam

bentuk rangkaian yang utuh antara ketiga komponen diatas (reduksi data,

penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasinya) sebagai

berikut:

Bagan 1. Model Analisis Interaktif

Ketiga komponen tersebut (proses analisis interaktif) dimulai pada

waktu pengumpulan data penelitian, peneliti membuat reduksi data dan

sajian data. Setelah pengumpulan data selesai, tahap selanjutnya peneliti

mulai melakukan usaha menarik kesimpulan dengan memverifikasikan


commit to user

16

berdasarkan apa yang terdapat dalam sajian data. Aktivitas yang dilakukan

dengan siklus antara komponen-komponen tersebut akan didapat data yang

benar-benar mewakili dan sesuai dengan masalah yang diteliti.

10. Validitas Data

Data yang telah berhasil dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan

penelitian, diusahakan tidak hanya mantap dan dalam tetapi juga benar.

Dalam rangka peningkatan validitas data, penulis menggunakan cara

trianggulasi, yaitu trianggulasi sumber. Teknik trianggulasi sumber

mengarahkan peneliti agar di dalam mengumpulkan data, peneliti wajib

menggunakan beragam sumber data yang berbeda-beda. Data yang sama

atau sejenis, akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari beberapa

sumber data yang berbeda. Penelitian ini menggunakan narasumber dari

YIS, Agung Widodo selaku Koordinator Pengembangan Masyarakat,

Natalia selaku staf CSR PT Tirta Inevstama Klaten dan Tri Warga Desa

Kebonharjo, Margini Kelompok Tani Tani Mulyo Warga Desa Daleman,

Sis Warga Desa Daleman, Warsiti PPL Polan, Polanharjo, Yudi Kusandar

selaku Lurah Desa Karanglo, Joko Suseno selaku Kepala Seksi Kecamatan

Polanharjo serta Muchamad Nurrosyid selaku Sekretaris Camat Kecamatan

Tulung.

F. Sistematika Penulisan Hukum (Skripsi)

Dalam memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika

penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan karya

ilmiah, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun

sistematika penulisan hukum terbagi dalam empat bab yang saling berkaitan

dan berhubungan. Sistematika dalam penulisan hukum ini adalah sebagai

berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi

penelitian, dan sistematika penulisan hukum.


commit to user

17

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengemukakan kerangka teori tentang tinjauan tentang

hukum perusahaan, tinjauan umum mengenai good corporate

governance, tinjauan umum mengenai tanggung jawab sosial

perusahaan (corporate social responsibility), tinjauan tentang

pengembangan masyarakat (community development) dan tinjauan

tentang bekerjanya hukum. Di samping itu, memuat kerangka

pemikiran dari penulis mengenai penerapan tanggung jawab sosial

dan lingkungan perusahaan (corporate social responsibility) PT

Tirta Investama Klaten yang salah satunya dilaksanakan dalam

program pengembangan masyarakat melalui kerja sama dengan

Yayasan Indonesia Sejahtera (YIS) Surakarta.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas sekaligus menjawab permasalahan yang telah

ditentukan sebelumnya. Pertama, mengenai bagaimanakah

penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan

(corporate social responsibility) oleh PT Tirta Investama Klaten

yang salah satunya dilaksanakan dengan program pengembangan

masyarakat melalui kerja sama dengan Yayasan Indonesia

Sejahtera (YIS). Kedua, mengenai kendala-kendala yang dihadapi

oleh Yayasan Indonesia Sejahtera (YIS) Surakarta sebagai mitra

pelaksana tanggung jawab perusahaan PT Tirta Investama Klaten,

beserta solusinya.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dari jawaban permasalahan yang menjadi

obyek penelitian dan saran-saran.


commit to user

18

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Hukum Perusahaan

a. Pengertian Perusahaan

Rumusan tentang perusahaan dijabarkan dalam penjelasan

undang-undang (memorie van teoligtig, MvT) dan pendapat para ahli

hukum yang diantaranya sebagai berikut:

1) Dalam penjelasan pembentuk undang-undang (MvT) disebutkan

perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara

tidak terputus-putus, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu

mencari laba.

2) Molengraaff mengemukakan perusahaan adalah keseluruhan

perbuatan yang dilakukan secara terus menerus bertindak keluar

mendapatkan penghasilan, memperdagangkan barang,

menyerahkan barang, mengadakan perjanjian perdagangan.

3) Polak mengemukakan perusahaan mempunyai dua ciri, yakni

mengadakan perhitungan laba-rugi dan melakukan pembukuan

(Sentosa Sembiring, 2004: 5-6).

Berdasarkan rumusan Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, dikemukakan

bahwa: “Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan

setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang

didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik

Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dalam definisi

perusahaan terdapat dua unsur pokok yaitu:


commit to user

19

a. Bentuk usaha yang berupa organisasi atau badan usaha

yang didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah

negara Indonesia.

b. Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang

perekonomian (perindustrian, perdagangan, perjasaan,

pembiayaan) dijalankan oleh badan usaha secara terus

menerus untuk memperoleh keuntungan (Abdulkadir

Muhammad, 2002: 9).

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang

Dokumen Perusahaan menentukan bahwa: “Perusahaan adalah setiap

bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus

dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang

diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang

berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan

dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia”.

b. Unsur-Unsur Perusahaan

Berdasarkan definisi-definisi perusahaan yang telah dikemukakan

di atas, maka dapat dikatakan yang menjadi unsur-unsur perusahaan yaitu

(Abdulkadir Muhammad, 2002: 10-12):

1) Badan usaha

Badan usaha yang menjalankan kegiatan perekonomian itu

mempunyai bentuk hukum tertentu, seperti Perusahaan Dagang

(PD), Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Perseroan

Terbatas (PT), Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Perseroan

(Persero) dan Koperasi. Hal ini dapat diketahui melalui akta

pendirian perusahaan yang dibuat di muka notaris, kecuali koperasi

yang akta pendiriannya dibuat oleh para pendiri dan disahkan oleh

pejabat koperasi.


commit to user

20

2) Kegiatan dalam bidang perekonomian

Kegiatan ini meliputi bidang perindustrian, perdagangan,

perjasaan, pembiayaan yang dapat dirinci sebagai berikut:

a) Perindustrian meliputi kegiatan, antara lain eksplorasi dan

pengeboran minyak, penangkapan ikan, usaha perkayuan,

barang kerajinan, makanan dalam kaleng, obat-obatan,

kendaraan bermotor, rekaman dan perfilman, serta percetakan

dan penerbitan.

b) Perdagangan meliputi kegiatan, antara lain jual beli ekspor

impor, bursa efek, restoran, toko swalayan, valuta asing dan

sewa menyewa.

c) Perjasaan meliputi kegiatan, antara lain transportasi, perbankan,

perbengkelan, jahit busana, konsultasi dan kecantikan.

3) Terus menerus

Kegiatan dalam bidang perekonomian itu dilakukan secara

terus menerus, artinya sebagai mata pencaharian, tidak insidental,

dan bukan pekerjaan sambilan.

4) Bersifat tetap

Bersifat tetap artinya kegiatan itu tidak berubah atau

berganti dalam waktu singkat, tetapi untuk jangka waktu yang

lama. Jangka waktu tersebut ditentukan dalam akta pendirian

perusahaan atau surat ijin usaha, misalnya lima tahun, sepuluh

tahun, atau dua puluh tahun.

5) Terang-terangan

Terang-terangan artinya ditujukan kepada dan diketahui

oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak lain, diakui dan

dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Bentuk

terang-terangan ini dapat diketahui dari akta pendirian perusahaan,

nama dan merek perusahaan, surat izin usaha, surat izin tempat

usaha, dan akta pendaftaran perusahaan.


commit to user

21

6) Keuntungan dan atau laba

Istilah keuntungan atau laba adalah istilah ekonomi yang

menunjukkan nilai lebih (hasil) yang diperoleh dari modal yang

diusahakan (capital gain). Setiap kegiatan menjalankan perusahaan

tentu menggunakan modal, dengan modal perusahaan diharapkan

keuntungan dan atau laba dapat diperoleh karena tujuan utama dari

perusahaan adalah memperoleh keuntungan.

7) Pembukuan

Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan ditentukan,

setiap perusahaan wajib membuat catatan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 5 sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dalam pasal 5

ditentukan, catatan terdiri dari dari neraca tahunan, perhitungan

laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap

tulisan yang berisi keterangan mengenai kewajiban dan hak-hak

lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan.

Berdasarkan jumlah pemiliknya, perusahaan diklasifikasikan

menjadi perusahaan perorangan dan perusahaan persekutuan. Perusahaan

perseorangan didirikan dan dimiliki oleh satu orang pengusaha, sedangkan

perusahaan persekutuan didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang

pengusaha yang bekerja sama dalam satu persekutuan (maatscaap,

partnership) (Abdulkadir Muhammad, 2002: 47).

Perusahaan juga dapat dilihat dari kriteria bentuk hukumnya, yakni

terdiri dari perusahaan berbadan hukum dan perusahaan bukan berbadan

hukum. Perusahaan yang berbadan hukum ada yang dimiliki swasta, yaitu

Perseroan Terbatas (PT) dan koperasi, ada pula yang dimiliki oleh negara,

yaitu Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero).

Perusahaan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan koperasi selalu

berupa persekutuan, sedangkan perusahaan bukan badan hukum dapat

berupa perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan dan hanya


commit to user

22

dimiliki oleh swasta. Berdasar klasifikasi tersebut, dapat ditentukan ada

tiga jenis bentuk hukum perusahaan, yakni:

1) Perusahaan perseorangan

Perusahaan perseorangan adalah perusahaan swasta yag

didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perseorangan. Perusahaan

perseorangan dapat mempunyai bentuk hukum menurut bidang

usahanya, yaitu perusahaan industri, perusahaan jasa, dan perusahaan

dagang.

2) Perusahaan bukan badan hukum

Perusahaan bukan badan hukum adalah perusahaan swasta

yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa pengusaha secara kerja

sama. Perusahaan bukan badan hukum merupakan perusahaan

persekutuan yang dapat menjalankan usaha dalam semua bidang

perekonomian. Perusahaan ini dapat berbentuk firma dan persekutuan

komanditer (CV).

3) Perusahaan badan hukum

Perusahaan badan hukum terdiri dari perusahaan swasta yang

didirikan dan dimiliki oleh beberapa pengusaha secara kerja sama dan

perusahaan negara yang didirikan dan dimiliki oleh negara. Perusahaan

badan hukum merupakan persekutuan yang dapat menjalankan usaha

dalam semua bidang perekonomian. Perusahaan badan hukum

mempunyai bentuk Perseroan Terbatas (PT) dan koperasi yang

dimiliki oleh pengusaha swasta, Perusahaan Umum (Perum) dan

Perusahaan Perseroan (Persero) yang dimiliki oleh negara (Abdulkadir

Muhammad, 2002: 47-48).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas dalam Pasal 1 butir 1 mendefinisikan Perseroan Terbatas sebagai

badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan

perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang


commit to user

23

seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang

ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksananya.

Berdasarkan batasan yang diberikan Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 butir 1 tersebut di atas, ada

lima pokok yang dapat dikemukakan di sini:

1) Perseroan terbatas sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan

modal

Setiap perseroan adalah badan hukum, artinya badan yang

memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung hak dan kewajiban

yang antara lain memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari

harta kekayaan pendiri atau pengurusnya. Dalam hal ini, ilmu hukum

mengenal dua macam subjek hukum, yaitu subjek hukum pribadi

(orang perorangan), dan subjek hukum berupa badan hukum. Terhadap

masing-masing subjek hukum tersebut berlaku ketentuan hukum yang

berbeda satu dengan yang lainnya. Meskipun, dalam hal-hal tertentu

terhadap keduanya dapat diterapkan suatu aliran yang berlaku umum.

Salah satu ciri khas yang membedakan subjek hukum pribadi

dengan subjek hukum badan hukum adalah saat lahirnya subjek hukum

tersebut, yang pada akhirnya akan menentukan saat lahirnya hak-hak

dan kewajiban bagi masing-masing subjek hukum tersebut.

Dalam hal ini, orang itu menjadi subjek hukum sejak dia ada,

yaitu dimulai semenjak dia dilahirkan dan berakhir pada saat dia

meninggal. Bahkan menurut hukum perdata dinyatakan bahwa

semenjak si bayi masih dalam kandungan ibunya pun sudah bisa

mengemban hak sebagai subjek hukum. Hal ini dinyatakan dalam

Pasal 2 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa anak

yang berada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai

telah dilahirkan apabila juga kepentingan si anak menghendakinya.


commit to user

24

Sebaliknya, pada badan hukum, keberadaan status badan

hukumnya baru diperoleh setelah ia memperoleh pengesahan dari

pejabat yang berwenang, yang memberikan hak-hak, kewajiban dan

harta kekayaan sendiri bagi badan hukum tersebut, terlepas dari hak-

hak, kewajiban dan harta kekayaan para pendiri, pemegang saham,

maupun para pengurusnya. Dalam hal ini, Pasal 7 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

menyatakan bahwa perseroan memperoleh status badan hukum pada

tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan

badan hukum perseroan.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak mempunyai satu

pasal pun yang menyatakan perseroan sebagai badan hukum, tetapi

dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 butir 1 bahwa

perseroan adalah badan hukum, ini berarti perseroan tersebut

memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung hak dan kewajiban,

antara lain memiliki harta kekayaan pendiri atau pengurusnya.

Sebagai badan hukum, perseroan harus memenuhi unsur-unsur

badan hukum seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Unsur-unsur tersebut

adalah:

a) Organisasi yang teratur.

Sebagai organisasi yang teratur, perseroan mempunyai

organ yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),

direksi, dan dewan komisaris (Pasal 1 butir (2) Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Dalam hal ini

ketentuan organisasi dapat diketahui melalui ketentuan Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

Anggaran Dasar Perseroan, Anggaran Rumah Tangga perseroan,

dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.


commit to user

25

b) Harta kekayaan sendiri

Menurut Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, harta kekayaan sendiri ini

berupa modal dasar yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham

yang terdiri atas utang tunai dan harta kekayaan dalam bentuk lain.

c) Melakukan hubungan hukum sendiri

Sebagai badan hukum, perseroan melakukan sendiri

hubungan hukum dengan pihak ketiga yang diwakili oleh pengurus

yang disebut direksi. Direksi bertanggung jawab penuh untuk

kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di

dalam maupun di luar pengadilan. Di mana dalam melaksanakan

kegiatannya, direksi berada di bawah pengawasan dewan

komisaris, yang dalam hal-hal tertentu membantu direksi dalam

menjalankan tugasnya tersebut.

d) Mempunyai tujuan tersendiri

Tujuan tersebut ditentukan di dalam anggaran dasar

perseroan, karena perseroan menjalankan perusahaan, maka tujuan

utama perusahaan adalah memperoleh keuntungan/ laba (profit

oriented).

2) Perseroan Terbatas didirikan berdasar perjanjian

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, bahwa yang

dimaksud dengan “Perjanjian adalah adalah suatu perbuatan dengan

mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang

lain atau lebih”. Dalam hal ini, setiap perseroan didirikan berdasarkan

perjanjian, artinya harus ada sekurang-kurangnya dua orang yang

bersepakat mendirikan perseroan, yang dibuktikan secara tertulis yang

tersusun dalam bentuk anggaran dasar, kemudian dimuat dalam akta

pendirian yang dimuat di muka notaris.

Hal ini dipertegas dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang


commit to user

26

menyatakan bahwa perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih

dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal

ini perjanjian pembentukan Perseroan Terbatas ini juga tunduk

sepenuhnya pada syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam

Pasal 1320 KUH Perdata, di samping ketentuan khusus yang diatur

dalam UUPT

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian hanya sah

jika memenuhi empat syarat yakni:

a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

b) Kecakapan membuat suatu perikatan;

c) Suatu hal tertentu;

d) Sebab yang halal;

Ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata harus berlaku

selama perseroan masih berdiri, dan hal ini dipertegas kembali dengan

rumusan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan jumlah pemegang saham

dalam perseroan minimum berjumlah dua orang, dan rumusan Pasal 27

huruf b, yang secara tegas menolak permohonan perubahan-perubahan

anggaran dasar peseroan yang isinya bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan.

Perjanjian pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh

para pendiri tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut

dengan “Akta Pendirian”. Akta pendirian ini pada dasarnya mengatur

berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pendiri perseroan dalam

mengelola dan menjalankan perseroan terbatas tersebut. Hak-hak dan

kewajiban-kewajiban tersebut yang merupakan isi perjanjian,

selanjutnya disebut dengan “Anggaran Dasar” perseroan, sebagaimana

ditegaskan kembali dalam Pasal 8 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.


commit to user

27

3) Perseroan harus menjalankan kegiatan usaha tertentu

Menjalankan kegiatan usaha artinya menjalankan perusahaan.

Kegiatan usaha yang dilakukan perseroan adalah dalam bidang

perekonomian (industri, dagang, jasa, pembiayaan) yang bertujuan

memperoleh keuntungan/ laba.

4) Perseroan harus memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham

Sebagai suatu badan hukum yang independen, dengan hak-hak

dan kewajiban-kewajiban yang mandiri, lepas dari hak-hak dan

kewajiban-kewajiban para pemegang sahamnya maupun para

pengurusnya, perseroan jelas harus memiliki harta kekayaan tersendiri.

5) Memenuhi persyaratan undang-undang

Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan

pelaksanaannya mulai dari pendiriannya, beroperasinya dan

berakhirnya. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menganut sistem tertutup

(closed system).

2. Tinjauan tentang Good Corporate Governance

a. Pengertian Good Corporate Governance

Belum ada definisi tunggal mengenai Good Corporate

Governance (GCG), akan tetapi pada umumnya Good Corporate

Governance dipahami sebagai suatu sistem, dan seperangkat peraturan

yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan

terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham dan

dewan komisaris serta dewan direksi demi tercapainya tujuan

perusahaan, sedangkan dalam arti luas, GCG digunakan untuk

mengatur hubungan seluruh kepentingan stakeholders secara

proporsional dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan

dalam strategi perusahaan sekaligus memastikan bahwa kesalahan-


commit to user

28

kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera (Yusuf

Wibisono, 2007: 10).

Keputusan Menteri Negara/ Kepala Badan Penanaman Modal

dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara No. Kep-

23/MPM.PBUMN/2000, tanggal 31 Mei 2000, tentang pengembangan

praktik Good Corporate Governance dalam perusahaan persero,

menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan GCG adalah prinsip

korporasi yang sehat dan diterapkan dalam pengelolaan perusahaan

yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan

dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan.

Menurut Komite Cadburry, GCG adalah prinsip yang

mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai

keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam

memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholders

khususnya, dan stakeholders pada umumnya. Tentu saja hal ini

dimaksudkan pengaturan kewenangan Direktur, manajer, pemegang

saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan

perusahaan di lingkungan tertentu.

Organization for Economic Cooperation and Development

(OECD) mendefinisikan GCG sebagai cara-cara manajemen

perusahaan bertanggung jawab pada shareholder-nya. Para pengambil

keputusan di perusahaan haruslah dapat dipertanggungjawabkan, dan

keputusan tersebut mampu memberikan nilai tambah bagi

shareholders lainnya. Karena itu fokus utama di sini terkait dengan

proses pengambilan keputusan dari perusahaan yang mengandung

nilai-nilai transparency, responsibility, accountability, dan tentu saja

fairness.


commit to user

29

Di Indonesia sendiri secara umum istilah GCG diartikan

sebagai tata kelola perusahaan yang baik. Di mana GCG kemudian

didefinisikan sebagai suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang

digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah

kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka

panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders

lainnya, dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan

norma yang berlaku.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa GCG

merupakan:

1) Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang

peran dewan komisaris, direksi, pemegang saham dan para

stakeholders lainnya.

2) Suatu sistem pengecekan dan perimbangan kewenangan atas

pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua

peluang, yaitu pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset

perusahaan.

3) Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan,

pencapaian, berikut pengukuran kinerjanya (Good Corporate

Governance, http://www.madani-ri.com. 20 Agustus 2008 pukul

10.15 WIB).

b. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG)

Dalam hal ini prinsip-prinsip yang terkandung dalam GCG

antara lain (Yusuf Wibisono, 2007: 11-12) :

1) Transparency (keterbukaan informasi)

Secara sederhana bisa diartikan sebagai keterbukaan

informasi. Dalam mewujudkan prinsip ini, perusahaan dituntut

untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu

kepada segenap stakeholders-nya.


commit to user

30

2) Accountability (Akuntabilitas)

Akuntabilitas berarti adanya kejelasan fungsi, struktur,

sistem dan pertanggungjawaan elemen perusahaan. Apabila prinsip

ini diterapkan secara efektif, maka akan ada kejelasan akan fungsi,

hak, kewajiban, dan wewenang serta tanggungjawab antara

pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi.

3) Responsibility (Pertanggungjawaban)

Bentuk pertanggungjawaban perusahaan adalah kepatuhan

perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya termasuk

masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan

kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan

bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya. Dengan

menerapkan prinsip ini diharapkan akan menyadarkan perusahaan

bahwa dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan juga

mempunyai peran untuk bertanggungjawab selain kepada

shareholders juga kepada stakeholders lainnya.

4) Independency (kemandirian)

Prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara

profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tekanan atau

intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan

yang berlaku.

5) Fairness (kesetaraan dan kewajaran)

Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam

memenuhi hak stakeholder sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.


commit to user

31

3. Tinjauan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

(Corporate Social Responsibility)

a. Sejarah dan perkembangan tanggung jawab sosial dan lingkungan

perusahaan (Corporate Social Responsibility)

Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) tidak lahir

begitu saja. Ada beberapa tahapan sebelum konsep gagasan mengenai

CSR menjadi sebuah isu sentral yang mesti diimplementasikan di

perusahaan-perusahaan. Secara garis besar tahap-tahap perkembangan

CSR dapat dideskripsikan mulai dari masa revolusi industri sampai

sekarang.

Saat industri berkembang setelah terjadi revolusi industri,

kebanyakan perusahaan masih memfokuskan tujuan perusahaan hanya

sekedar untuk mencari keuntungan belaka. Seiring dengan berjalannya

waktu, masyarakat kemudian menuntut perusahaan untuk bertanggung

jawab sosial. Hal ini dikarenakan selain terdapat ketimpangan ekonomi

antara pelaku usaha dengan masyarakat di sekitarnya, kegiatan

operasional perusahaan umumnya juga memberikan dampak negatif,

misalnya eksploitasi sumber daya alam dan rusaknya lingkungan di

sekitar operasi perusahaan. Hal itulah yang kemudian melatarbelakangi

munculnya konsep CSR yang paling primitif, dalam hal ini adalah

kedermawanan yang bersifat karitatif.

Gema CSR semakin terasa pada tahun 1950-an. Di mana

persoalan-persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang semula

tidak mendapat perhatian mulai mendapatkan perhatian lebih luas dari

berbagai kalangan. Dengan diterbitkannya buku yang bertajuk “social

responsibilities of the businessman” karya Howard R Bowen tahun

1953 yang merupakan litertur awal, maka menjadikan tahun tersebut

sebagai tonggak sejarah modern CSR. Di samping itu, pada dekade ini

juga diramaikan oleh buku legendaris yang berjudul “silent spring”

yang ditulis oleh Rachel Carson, seorang ibu rumah tangga biasa yang


commit to user

32

mengingatkan kepada masyarakat dunia akan bahaya yang mematikan

dari pestisida terhadap lingkungan dan kehidupan. Dalam hal ini,

melalui buku Rachel Carson ingin menyadarkan bahwa tingkah laku

perusahaan mesti dicermati sebelum berdampak pada kehancuran.

Terbitlah “the limits to Growth” pada dasawarsa 1970-an yang

merupakan hasil pemikiran para cendekiawan dunia yang tergabung

dalam Club of Rome. Dalam hal ini, buku ini ingin mengingatkan

kepada masyarakat dunia bahwa bumi yang kita pijak mempunyai

keterbatasan daya dukung. Oleh karena itu, eksploitasi alam mesti

dilakukan secara hati-hati supaya pembangunan dapat dilakukan secara

berkelanjutan. Pada dasawarsa ini, kegiatan kedermawanan perusahaan

terus berkembang dalam kemasan philantropy dan pengembangan

masyarakat serta pada masa ini terjadi perpindahan penekanan dari

fasilitas dan dukungan pada sektor-sektor produktif ke arah sektor-

sektor sosial.

Makin banyak perusahaan yang menggeser konsep

philantropy-nya ke arah pengembangan masyarakat pada era 1980-an.

Intinya kegiatan kedermawanan yang sebelumnya kental dengan

kedermawanan ala Robin Hood makin berkembang kearah

pengembangan masyarakat, misalnya pengembangan kerja sama,

memberikan keterampilan, pembukaan akses pasar, hubungan inti

plasma, dan sebagainya. Dasawarsa 1990-an adalah dasawarsa yang

diwarnai dengan beragam pendekatan seperti integral, pendekatan

stakeholder maupun pendekatan civil society.

Tataran global, tahun 1992 diselenggarakan KTT Bumi (Earth

Summit). KTT yang diadakan di Rio de Jenairo Brazil ini menegaskan

konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang

didasarkan atas perlindungan lingkungan hidup, pembangunan

ekonomi dan sosial sebagai hal yang mesti dilakukan.


commit to user

33

Terobosan besar dalam konteks CSR dalam hal ini dilakukan

oleh John Elkington melalui konsep “3P” (Profit, people, and planet)

yang dituangkan dalam bukunya “Cannibals with Forks, the Triple

Bottom Line of Twentieth Century Business” yang dirilis pada tahun

1997. Ia berpendapat bahwa jika perusahaan ingin sustain, maka ia

perlu memperhatikan 3P, yakni bukan hanya profit yang merupakan

tujuan utama perusahaan. Namun, juga harus memberikan kontribusi

positif kepada masyarakat (people), dan ikut aktif dalam menjaga

lingkungan (planet).

Gaung CSR kian bergema setelah diselenggarakannya World

Summit on Sustainable Development (WSSD) tahun 2002 di

Johannesburg Afrika Selatan. Sejak saat inilah, definisi CSR mulai

bekembang Yusuf Wibisono, 2007: 3-7).

b. Pengertian tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan

(Corporate Social Responsibility)

Dalam hal ini belum ada definisi tunggal mengenai pengertian

dari Corporate Social Responsibilty (CSR). Berikut adalah definisi-

definisi dari CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan:

The World Business Council for sustainable Development

(WBCSD), lembaga internasional yang berdiri tahun 1995 dan

beranggotakan lebih dari 120 (seratus dua puluh) perusahaan

multinasional yang berasal dari 30 (tiga puluh ) negara memberikan

definisi CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan sebagai

“continuing commitment by business to behave ethically and

contribute to economic development while improving the quality of life

of the workforce and their families as well as of the local community

and society at large”. Terjemahan bebasnya adalah komitmen dunia

usaha untuk terus-menerus bertindak secara etis, beroperasi secara


commit to user

34

legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan

peningkatan kualitas hidup dari karyawan.

Definisi lain mengenai CSR juga dilontarkan oleh World Bank

yang memandang CSR sebagai “the commitment of business to

contribute to sustainable economic development working with

amployees and their representatives the local community and society

at large to improve quality of life, in ways that are both good for

business and good for development”. Terjemahan bebasnya adalah

komitmen dunia usaha untuk memberikan sumbangan guna menopang

bekerjanya pembangunan ekonomi bersama karyawan dan perwakilan-

perwakilan mereka dalam komunitas setempat dan masyarakat luas

untuk meningkatkan taraf hidup, intinya CSR tersebut adalah baik bagi

keduanya, untuk dunia usaha dan pembangunan.

CSR forum juga memberikan definisi, ”CSR mean open and

transparent business practise that are based on ethical values and

respect for employees, communities and environment”. Terjemahan

bebasnya yaitu, CSR berarti keterbukaan dan transparan dalam

pelaksanaan usahanya yang dilandasi oleh nilai-nilai etika dan

penghargaan kepada karyawan-karyawan, masyarakat setempat, dan

lingkungan hidup.

Sejumlah negara juga mempunyai definisi tersendiri mengenai

CSR. Uni Eropa (EU Green Paper on CSR) mengemukakan bahwa

“CSR is a concept whereby companies integrate social and

environmental concerns in their business operations and in their

interaction with their stakeholders on a voluntary basic”. Terjemahan

bebasnya, CSR adalah suatu konsep untuk integritas sosial perusahaan

dan memperhatikan masalah lingkungan dalam operasional usahanya

dan melakukan hubungan interaksi dengan stakeholders sebagai

pemangku kepentingan yang didasari kesukarelaan.


commit to user

35

Menurut Yusuf Wibisono, CSR didefinisikan sebagai tanggung

jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku

etis, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak

positif yang mencakup aspek ekonomi sosial dan lingkungan (triple

bottom line) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan

berkelanjutan (Yusuf Wibisono, 2007: 8).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas juga mengatur mengenai CSR di mana pengertian Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur di

dalam Pasal 1 butir (3) UUPT, dalam hal ini CSR disebut sebagai

tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang berarti komitmen

Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi

berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan

yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat,

maupun masyarakat pada umumnya.

Pelaksanaan CSR harus dimuat di dalam laporan tahunan

perseroan yang disampaikan oleh direksi dan ditelaah oleh dewan

komisaris yang mengharuskan memuat laporan pelaksanaan tanggung

jawab sosial dan lingkungan (Pasal 66 ayat 2 huruf c Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Dalam hal ini,

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

mewajibkan bagi setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di

bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk

melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini

ditegaskan dalam Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa perseroan

yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan

dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial

dan lingkungan.


commit to user

36

Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban

perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya

perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan

kepatutan dan kewajaran (Pasal 74 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Selanjutnya dinyatakan

bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 74 ayat

3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

c. Pengertian Stakeholders

Stakeholders yang biasa diartikan sebagai pemangku

kepentingan adalah pihak atau kelompok yang berkepentingan, baik

langsung maupun tidak langsung, terhadap eksistensi atau aktivitas

perusahaan, dan karenanya kelompok tersebut mempengaruhi dan/

atau dipengaruhi oleh perusahaan (Yusuf Wibisono, 2007: 96).

Definisi lain dilontarkan oleh Rhenald Kasali sebagaimana dikutip

oleh Yusuf Wibisono, yang menyatakan bahwa yang dimaksud para

pihak adalah setiap kelompok yang berada di dalam maupun di luar

perusahaan yang mempunyai peran dalam menentukan keberhasilan

perusahaan. Dalam hal ini Rhenald Kasali membagi stakeholders

menjadi sebagai berikut:

1) Stakeholders internal dan stakeholders eksternal

Stakeholders internal adalah stakeholders yang berada di

dalam lingkungan organisasi. Misalnya karyawan, manajer, dan

pemegang saham (shareholder), sedangkan stakeholders eksternal

adalah stakeholders yang berada diluar lingkungan organisasi

seperti penyalur atau pemasok, konsumen atau pelanggan,

masyarakat, pemerintah, pers, dsb.


commit to user

37

2) Stakeholders primer, stakeholders sekunder dan stakeholders

marjinal

Dalam hal ini stakeholders yang paling penting disebut

stakehoders primer dan stakeholders yang kurang penting disebut

stakeholders sekunder, sedangkan yang biasa diabaikan disebut

stakeholders marjinal. Urutan prioritas ini bagi setiap perusahaan

berbeda-beda, meskipun produk atau jasanya sama dan bisa

berubah-ubah dari waktu ke waktu.

3) Stakeholders tradisional dan stakeholders masa depan

Karyawan dan konsumen dapat disebut sebagai

stakeholders tradisional. Karena saat ini sudah berhubungan

dengan organisasi, sedangkan stakeholders masa depan adalah

stakeholders pada masa yang akan datang diperkirakan akan

memberikan pengaruhnya pada organisasi seperti mahasiswa,

peneliti, dan konsumen potensial.

4) Proponents, opponents, dan uncomitted (pendukung, penentang,

dan yang tidak peduli)

Di antara stakeholders ada kelompok yang memihak

organisasi (proponents), menentang organisasi (opponents) dan

yang tidak peduli atau abai (uncomitted). Dalam hal ini organisasi

perlu untuk mengenal stakeholders yang berbeda-beda ini, agar

dengan jernih dapat melihat permasalahan, menyusun rencana dan

strategi untuk melakukan tindakan yang proporsional.

5) Silent majority dan vocal minority (pasif dan aktif)

Dilihat dari aktivitas stakeholders dalam melakukan

komplain atau mendukung perusahaan, tentu ada yang menyatakan

penentangan atau dukungannya secara vokal (aktif) namun ada

pula yang menyatakan secara silent (pasif) (Yusuf Wibisono, 2007:

96-98).


commit to user

38

4. Konsep Pengembangan Masyarakat (Community Development)

Belum ada definisi tunggal mengenai pengembangan masyarakat.

Pengembangan masyarakat menurut Rudito (2003), pada hakekatnya

merupakan suatu proses adaptasi sosial budaya yang dilakukan oleh

korporat, pemerintah pusat dan daerah terhadap kehidupan komuniti-

komuniti sekitar. Artinya bahwa korporat adalah sebuah elemen dari

serangkaian elemen hidup yang berlaku di masyarakat. Sebagai salah satu

elemen, berarti korporat masuk dalam struktur sosial masyarakat setempat

dan berfungsi terhadap elemen lainnya yang ada. Dan dengan

kesadarannya, korporat harus dapat membawa komuniti-komuniti sekitar

bergerak menuju kemandiriannya tanpa merusak tatanan sosial budaya

yang sudah ada.

Definisi lain mengenai pengembangan masyarakat menurut

Budimanta (2002), secara umum adalah kegiatan pengembangan

masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan

untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial,

ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan

dengan kegiatan pembangunan sebelumnya (Arif Budimanta, Adi

Prasetijo, 2008: 116).

Konsep dasar pengembangan masyarakat adalah kesadaran bahwa

terdapat hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara

perusahaan dengan komunitas yang berada dalam lingkungan sekitarnya.

Komunitas sekitar mengharapkan perusahaan bersedia membantu mereka

dalam menghadapi masalah-masalah mereka. Sebaliknya pihak perusahaan

mengharapkan mereka diperlakukan secara adil dan cara pandang yang

suportif. Berdasarkan pandangan tersebut maka perusahaan dituntut untuk

mengeksplorasi hubungan mereka dengan masyarakat sekitar sehingga

perusahaan dapat merespon kebutuhan-kebutuhan serta masalah-masalah

yang dihadapi masyarakat (A.B. Susanto, 2008: 59).


commit to user

39

Arif Budimanta dan Adi Prasetijo dalam bukunya yang berjudul

Corporate Social Responsibility Alternatif Bagi Pembangunan Indonesia

mengatakan bahwa nilai-nilai sosial dan prinsip-prinsip pengembangan

masyarakat adalah:

a. Kerjasama, bertanggung jawab, mengetengahkan aktivitas komuniti

yang tidak membedakan laki-laki dan perempuan, dan memobilisasi

individu-individu untuk tujuan saling tolong menolong diri sendiri,

memecahkan masalah, integrasi sosial, dan atau tindakan sosial.

b. Pada tingkat masyarakat yang paling bawah, partisipasi harus

ditingkatkan, dan mengedepankan demokrasi ideal dari partisipatori

dalam kaitannya dengan sifat apatis, frustasi dan perasaan-perasaan

yang sering muncul berupa ketidakmampuan dan tekanan akibat

kekuatan struktural.

c. Sebanyak kemungkinan dan kesesuaian, community development harus

mempercayakan dan bersandar pada kapasitas dan inisiatif dari

kelompok relevan dan komuniti sekitar untuk mengidentifikasi

kebutuhan-kebutuhan, mendefinisikan masalah-masalah, dan

merencanakan dan melaksanakan pelatihan tentang tindakan; dalam

hal ini, tujuannya adalah mengarah pada kepercayaan diri dalam

kepemimpinan komuniti, meningkatakan kompetensi, dan mengurangi

ketergantungan pada negara, lembaga dan intervensi profesional.

d. Sumber daya-sumber daya komuniti (manusia, teknik dan finansial),

dan dimana kemungkinan sumber daya dari luar komuniti (dalam

bentuk kerjasama dengan pemerintah, lembaga-lembaga dan kelompok

profesional) harus dimobilisasi dan kemungkinan untuk

diseimbangkan dalam bentuk berkesinambungan dalam pembangunan.

e. Kebersamaan komuniti harus dipromosikan dalam bentuk dua tipe

hubungan: - hubungan sosial- di dalam keperbedaan kelompok

dipisahkan melalui kelas sosial atau perbedaan yang signifikan dalam

status ekonomi, suku bangsa, identitas ras, agama, gender, usia,


commit to user

40

lamanya tinggal atau karakteristik lainnya yang mungkin menyebabkan

peningkatan atau membuka konflik; dan hubungan struktural- diantara

pranata-pranata tersebut, seperti sektor-sektor publik, organisasi

nirlaba atau charity, dan organisasi kemasyarakatan dan asosiasi yang

perhatian terhadap tantangan sosial pada tingkat komuniti.

f. Aktifitas-aktifitas seperti meningkatkan perasaan solidaritas diantara

kelompok-kelompok marginal dengan mengkaitkannya dengan

kekuatan perkembangan dalam sektor-sektor sosial dan kelas untuk

mencari kesempatan ekonomi, sosial dan alternatif politik.

g. Memberikan kemampuan bagi kelompok-kelompok marginal untuk

melakukan perubahan dari dalam kelompok tersebut (Arif Budimanta,

Adi Prasetijo, 2008: 100-102).

Ife (dikutip dari Dwi Tiyanto, Lilik Kristianto, 2006: 98)

memaparkan bahwa salah satu prinsip pengembangan masyarakat adalah

pemberdayaan (empowerment), yaitu membantu komunitas dengan sumber

daya, kesempatan, keahlian dan pengetahuan agar kapasitas komunitas

meningkat sehingga dapat berpartisipasi untuk menentukan masa depan

komunitas.

Pengembangan masyarakat adalah suatu model intervensi yang

sangat memperhatikan aspek manusia serta pemberdayaan masyarakat

yang kental akan unsur pendidikan dalam upaya mengubah suatu

komunitas. Pemberdayaan dapat bervariasi berdasarkan tujuannya. Tujuan

dan bentuk pemberdayaan bidang ekonomi belum tentu sama dengan

bentuk pemberdayaan bidang pendidikan atau bidang politik. Meski

demikian, tujuan dalam setiap pemberdayaan harus saling bersinergi.

Konteks pembangunan sosial bukanlah suatu bentuk perubahan yang

bersifat cepat dan langsung terjadi, tetapi merupakan bentuk perubahan

antar generasi (Isbandi Rukminto Adi, 2008: 66, 79, 201).


commit to user

41

5. Tinjauan tentang Efektivitas Hukum

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma yang

berisikan petunjuk-petunjuk mengenai tingkah laku. Hukum merupakan

pencerminan kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya

masyarakat itu dibina dan diarahkan. Oleh karena itu, hukum mengandung

rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum itu

tercipta. Ide-ide tersebut adalah ide mengenai keadilan.

Hukum mengikatkan diri kepada masyarakat sebagai basis

sosialnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan-kepentingan

serta memberikan pelayanan pada masyarakat. Masyarakat tidak hanya

ingin keadilan diciptakan dan kepentingan-kepentingannya dilayani oleh

hukum, melainkan juga menginginkan adanya peraturan-peraturan yang

menjamin kepastian. Dengan demikian sebagaimana yang dikutip Satjipto

Rahardjo, Radbruch (1961: 36) mengatakan bahwa ada 3 (tiga) nilai dasar

dari hukum yaitu keadilan, kegunaan dan kepastian hukum.

Metode sosiologis merupakan metode yang digunakan untuk

memahami hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Metode ini

mengkaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta

memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkrit dalam masyarakat. Oleh karena

itu, metode ini memusatkan perhatiannya pada pengamatan mengenai

efektivitas dari hukum (Satjipto Rahardjo, 2000: 6).

Menurut Chambliss & Seidman (1971: 12) sebagaimana yang

dikutip oleh Satjipto Rahardjo, ketertiban masyarakat didukung oleh lebih

dari satu macam tatanan. Hal ini memberikan pengaruh tersendiri terhadap

masalah efektivitas tatanan dalam masyarakat. Ukuran-ukuran untuk

menilai tingkah laku dan hubungan-hubungan antara orang-orang

didasarkan pada hukum atau tatanan hukum. Masyarakat sesungguhnya

merupakan suatu rimba tatanan, karena didalamnya tidak hanya terdapat


commit to user

42

satu macam tatanan. Sifat majemuk ini dilukiskan oleh Chambliss &

Seidman sebagai berikut:

Semua kekuatan sosial dan pribadi

Norma Norma Kegiatan penerapan sanksi

Semua kekuatan sosial dan pribadi

Bagan 2. Bagan Chambliss & Seidman yang diadaptasi.

Bagan di atas memperlihatkan peranan kekuatan sosial yang

tidak hanya berpengaruh terhadap rakyat sebagai sasaran hukum,

melainkan juga terhadap lembaga-lembaga hukum. Ke dalam

“kekuatan sosial” ini termasuk kompleks-kompleks tatanan lain yang

telah dibicarakan. Dari arah panah-panah tersebut, dapat diketahui

bahwa hasil akhir dari pekerjaan dalam tatanan masyarakat tidak bisa

hanya dimonopoli oleh hukum. Tingkah laku rakyat tidak hanya

ditentukan oleh hukum, melainkan juga oleh kekuatan sosial lainnya

(Satjipto Rahardjo, 2000: 20-21).

B. Kerangka Pemikiran

Perusahaan berkaitan dengan masyarakat luas. Perusahaan dan

masyarakat luas mempunyai hubungan timbal balik di mana apapun yang

terjadi di dalam masyarakat akan mempengaruhi perusahaan. Demikian

Lembaga-lembaga pembuat hukum

Lembaga-lembaga penerap sanksi

Rakyat


commit to user

43

sebaliknya, apapun yang terjadi di dalam perusahaan akan mempengaruhi

masyarakat. Situasi ini membuat perusahaan memikirkan kembali strategi

bisnisnya. Perusahaan dituntut untuk lebih peduli terhadap kepentingan-

kepentingan masyarakat umum, lebih bertanggung jawab, lebih

memperhatikan kepentingan jangka panjang daripada kepentingan-

kepentingan yang sifatnya sesaat dan sepihak, dan kepedulian akan asas

keberlanjutan dan partisipasi meski tidak bisa dipungkiri bahwa tujuan utama

didirikannya sebuah perusahaan adalah untuk mencari keuntungan.

Perusahaan berpedoman pada konsep triple bottom line dalam

menjalankan usahanya, yakni selain mengejar keuntungan (profit), perusahaan

juga mesti memperhatikan dan ikut berperan dalam mensejahterakan

masyarakat (people) serta ikut menjaga kelestarian lingkungan (planet). Hal

ini kemudian memunculkan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate

Social Responsibility), di mana dalam pelaksanaannya Corporate Social

Responsibility (CSR) ini hanya sebatas tindakan sukarela, dalam artian

tergantung dari komitmen perusahaan apakah mau melaksanakannya atau

tidak.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas, maka perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di

bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan

tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Hal ini bertujuan agar

pelaksanaan CSR lebih efektif. Meski demikian, perlu diingat bahwa tanggung

jawab sosial dan lingkungan perusahaan masih merupakan hal yang baru di

Indonesia sehingga belum ada peraturan pelaksana guna mengatur

pelaksanaannya yang mengakibatkan munculnya berbagai macam konsep

yang berbeda mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan

diantaranya melaksanakan CSR dengan tindakan kedermawanan, prinsip good

corporate governance atau prinsip good corporate responsibility (tanggung


commit to user

44

jawab perusahaan) yang lebih mengutamakan pengembangan masyarakat

(community development).

Selanjutnya penulis akan mengamati tentang penerapan CSR yang

dilaksanakan oleh PT Tirta Investama yang dihubungkan dengan Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka dapat disusun kerangka

pemikiran sebagai berikut:

Bagan 3. Kerangka Pemikiran

Perusahaan Masyarakat

Keuntungan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2007 tentang Perseroan Terbatas

Pasal 74

Implementasi


commit to user

45

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. PT Tirta Investama Klaten

PT Tirta Investama Klaten merupakan salah satu pabrik PT Tirta

Investama yang didirikan oleh Tirto Utomo pada tahun 1973. Pabrik

pertama didirikan di Bekasi. Sebelas tahun kemudian di tahun 1984,

pabrik PT Tirta Investama kedua didirikan di Pandaan Jawa Timur.

Penyatuan PT Tirta Investama dengan Danone Group, kelompok

perusahaan air minum dalam kemasan terbesar di dunia dan ahli dalam

nutrisi yang terjadi pada tanggal 4 September 1998 berdampak pada

peningkatan kualitas produk dan menempatkan PT Tirta Investama

sebagai produsen air mineral dalam kemasan (AMDK) yang terbesar di

Indonesia. Sekarang setelah lebih dari 30 tahun berdiri, pabrik PT Tirta

Investama sudah berjumlah 14 buah di seluruh Indonesia dengan lebih dari

1.000.000 titik distribusi. Pada tahun 2001 Danone Asia Pte Ltd, anak

perusahaan Danone Group meningkatkan kepemilikan saham di PT Tirta

Investama dari 40 % menjadi 74 %, sehingga Danone Asia Pte Ltd

kemudian menjadi pemegang saham mayoritas PT Tirta Investama (Rina

Bellerossandi. 7 Juni 2009 pukul 08.00 WIB. http://rina-

bellerossandi.blogspot.com).

PT Tirta Investama Klaten terletak di Desa Wangen Kecamatan

Polanharjo Kabupaten Klaten. Visi Misi Danone Group adalah:

a. Memberikan kesehatan dan kesejahteraan melalui air minum yang

murni dan minuman dengan fungsi tambahan.

b. Mengembangkan organisasi yang dinamis, terbuka dan beretika, yang

memberikan para karyawannya kesempatan untuk berkembang.


commit to user

46

c. Menjadi contoh untuk kemajuan yang berkesinambungan dengan

berbagai inisiatif di bagian pelestarian sumber air dan lingkungan serta

pengembangan masyarakat.

2. Yayasan Indonesia Sejahtera

a. Sejarah Berdirinya Yayasan Indonesia Sejahtera

YIS beralamat di Jalan Tanjung Nomor 96 Surakarta. YIS

adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang membaktikan diri

pada upaya-upaya peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia

melalui pengembangan berbagai strategi pengembangan masyarakat

dengan penekanan pada partisipasi masyarakat itu sendiri.

YIS didirikan pada tanggal 20 Februari 1974 di Jakarta oleh

beberapa dokter muda yang melihat kelemahan pemerintah di bidang

pelayanan kesehatan masyarakat yang pada saat itu belum mampu

menjangkau semua lapisan masyarakat, khususnya golongan

masyarakat miskin. Hal inilah yang melatarbelakangi dr. Lukas

Hendrata (alm), dr. Muki Reksoprodjo, dr. Haryono, Suyono dan dr.

Joedaningsih yang bersama-sama membentuk organisasi nirlaba untuk

membantu masyarakat miskin khususnya dalam bidang kesehatan.

YIS lebih banyak melakukan kegiatan di bidang kesehatan,

seperti sanitasi, perbaikan gizi, kependudukan dan kesehatan

masyarakat pada awal pendiriannya. Namun, seiring dengan semakin

kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, maka

pendekatan program makin meluas dan bersifat lebih komprehensif

serta berciri partisipatif-terpadu dalam upaya pembangunan

masyarakat.

YIS pada masa sekarang ini melakukan program-program

sebagai berikut:


commit to user

47

1) Program Kesehatan Berbasis Masyarakat

YIS telah menjadikan progam kesehatan masyarakat dan

perbaikan gizi sebagai pintu masuk dalam upayanya

memberdayakan masyarakat pada sejak awal berdirinya. Dewasa

ini program dirancang dengan mendayagunakan lembaga sekitar,

misalnya Tim Kesehatan Desa, Posyandu, dan Puskesmas untuk

mampu mengenali permasalahan terkait dengan kesehatan

masyarakat dan mampu mencari cara penyelesaiannya. YIS pernah

dan sedang melakukan program ini di daerah Banjarnegara,

Boyolali, Surakarta Jawa Tengah, dan Polewali Mandar Sulawesi

Barat.

2) Program Pengembangan Ekonomi Rakyat

Program pengembangan ekonomi rakyat bertujuan untuk

membantu kelompok masyarakat golongan ekonomi lemah yang

biasanya tidak memiliki akses yang cukup terhadap pelayanan

publik dan jasa perbankan. Pendekatan dilakukan dengan

pendayagunaan kelompok (KSM-Kelompok Swadaya

Masyarakat), dengan kegiatan berupa peningkatan pengetahuan

dan ketrampilan usaha, termasuk jaringan pemasaran serta fasilitas

pinjaman modal kerja. Program dilakukan di eks Karesidenan

Surakarta.

3) Program Penguatan Institusi Sekitar

Program penguatan institusi sekitar sempat cukup terkenal

dengan nama Program Pengembangan LSM yang bertujuan

meningkatkan kapasitas manajerial organisasi dan program

pengembangan masyarakat pada lembaga-lembaga di berbagai

daerah yang dipandang memiliki komitmen kuat dalam pelayanan

masyarakat melalui bantuan pembenahan manajemen dan stimulan

sub-project fund. YIS sudah mendampingi sekitar 75 LSM sekitar

di berbagai wilayah di Indonesia. LSM mitra yang pernah

didampini diantaranya Pelpem GPKS Siantar, YPD Palembang,


commit to user

48

YSKM Pontianak, YKM Tenggarong, YPPSE Banjarnegara,

TP4MB Surakarta, YKP Surakarta, YLWD Surabaya, Yayasan

Haumeni So’e NTT, LIPKEM Makasar, YTS Toraja, YDPM

Mamasa, Yayasan Peka Manado, Yayasan Siwa Lima Maluku,

YBMD Tual, Y Mulia Wamena, PKBI Jayapura, dan BPSE-YSA

Merauke.

4) Program Pertanian Berwawasan Lingkungan

Program pertanian berwawasan lingkungan bertujuan

meningkatkan pendapatan masyarakat tani dengan mengurangi

ketergantungan pada pupuk dan obat-obatan kimia. Selain itu

program ini juga mengarahkan kelompok dampingan untuk

melakukan diversifikasi usaha berdasar potensi sekitar yang ada di

daerah pedesaan misalnya pengembangan sektor peternakan,

perikanan, penyediaan pupuk dan pestisida organik secara mandiri,

dan pengolahan hasil pertanian. Program ini masih dalam tahap

awal, dan dikembangkan di daerah Klaten dan Karanganyar Jawa

Tengah.

5) Program Manajemen Konflik dan Pendidikan Perdamaian

Penelitian YIS di tiga daerah yaitu Konawe Sulawesi

Tenggara, Polewali Mandar Sulawesi Barat, dan Kupang Nusa

Tenggara Timur menyimpulkan heterogenitas tidak dipahami

sebagai komunitas bersama yang beragam, namun sebagai sebuah

arena persaingan perebutan aset daerah yang berakibat munculnya

ketegangan antar kelompok dan marjinalisasi kelompok

masyarakat tertentu. Hal ini yang mendorong YIS mengembangkan

program Manajemen Konflik dan Pembangunan Perdamaian di

ketiga daerah tersebut.

6) Program Pelatihan Manajemen Pengembangan Masyarakat

YIS menyadari bahwa sumber daya manusia yang berkualitas

merupakan aset utama pembangunan. Sejak awal pendiriannya,

YIS secara reguler menyelenggarakan berbagai jenis pelatihan


commit to user

49

yang ditujukan untuk mitra kerjasama serta lembaga-lembaga lain

yang memiliki program Pengembangan Masyarakat, Perencanaan

Proyek, Manajemen Organisasi Nirlaba, Manajemen Kredit Mikro,

Pelatihan Pelatih (ToT), Pelatihan Monitoring dan Evaluasi

Partisipatif, dan pelatihan lain terkait dengan aktivitas LSM.

YIS mempunyai beberapa jenis usaha guna mendukung

eksistensi organisasi untuk melaksankan visi misinya, yaitu:

1) Jasa Konsultasi Manajemen Pengembangan Masyarakat

Berbagai pengalaman panjang YIS yang berupa modal

pembangunan partisipatif dikemas dalam bentuk berbagai modul,

digunakan YIS sebagai modal pelayanan jasa kepada mitra yang

membutuhkan. Konsultasi bisa berupa perencanaan program,

monitoring dan evaluasi program, evaluasi proyek, dan tailor-made

training yang dilakukan oleh staf dan kolega YIS yang memiliki

kualifikasi konsultan pada bidangnya. Lembaga yang pernah

menggunakan jasa konsultasi YIS diantaranya WVI Internasional,

Church World Service (CWS), CRS, CARE International, PLAN

International, OXFAM Great Britain, Misereor, ADB, dan

beberapa proyek hibah dari World Bank, UNICEF, UNDP,

AusAID, NZAID, Depkes RI, dan sebagainya.

2) Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

YIS memiliki LKM yang membantu pinjaman permodalan

dengan syarat ringan bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan

Menengah) serta KSM yang tidak memiliki akses modal ke

perbankan. Selain aspek permodalan, unit ini juga tetap

memperhatikan pendampingan usaha agar UMKM dan KSM bisa

berkembang. Maka dari itu, meskipun pelaku usaha yang dulunya

didampingi YIS sekarang sudah memiliki akses ke perbankan,

masih banyak dari pelaku-pelaku usaha tersebut tetap bermitra


commit to user

50

dengan Unit LKM-YIS. Untuk saat ini unit LKM YIS melayani

daerah eks Karesidenan Surakarta.

3) Pusat Pelatihan Wisma Sejahtera

Wisma Sejahtera merupakan pusat latihan yang nyaman

dengan lokasi tenang dan cukup strategis di Kota Surakarta. Wisma

terdiri atas Aula pertemuan dengan kapasitas 150 (seratus lima

puluh) orang, ruang kelas untuk 30 (tiga puluh) orang dengan

fasilitas lengkap untuk kenyamanan pertemuan. Unit penginapan

berlantai dua dengan kapasitas 60 (enam puluh) ruang makan dan

fasilitas untuk berolahraga.

4) Usaha Peternakan Sapi dengan Sistem Gaduhan

Usaha peternakan sapi dengan sistim gaduhan ini mulai

dikembangkan tahun 2008 bekerjasama dengan masyarakat tani di

Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar. Kerjasama usaha

ini bertujuan untuk memberikan keuntungan ekonomis kepada

masyarakat sekaligus sebagai salah satu sumber pemasukan

organisasi (YIS). Mengingat prospek usaha ini cukup bagus. Tidak

tertutup kemungkinan usaha akan dikembangkan ke wilayah yang

lebih luas.

b. Struktur Organisasi Yayasan Indonesia Sejahtera (YIS) Surakarta

Pengurus YIS adalah:

1) Pendiri : dr. Muki Reksoprodjo, Sp.OG; dr. Lukas

Hendrata; Sri Joedaningsih; Dr. Haryono Suyono.

2) Pembina : Drs. J. Gustama

3) Pengawas : Dra. Bianti Djiwandono, M.Ed.; S.

Nugroho

4) Pengurus :

a) Ketua : dr. Muki Reksoprodjo, Sp. OG

b) Sekretaris : Dra. Sri Djuarini

c) Bendahara : Lanny Hendrata


commit to user

51

B. Hasil Penelitian

s

Bagan 4. Badan Pengelola Program Yayasan Indonesia Sejahtera (YIS) Surakarta

Manajer Umum: Drs. Mulyono, M.Sc.

Wakil Manajer Umum: Drs. Edy Triyanto

BIRO SUMBERDAYA MANUSIA DAN UMUM

Kepala Biro: Johannes Tulus Staf: Kus Pratikno, Slamet Mujiono, Sarsito, Suranto

BIRO SEKRETARIAT KEUANGAN DAN PUBLIKASI

Kepala Biro: Tuty Turingsih Staf: Rina Nugraheni, Djoko S., Asteria

A., Iwan S., S.Pd., Anom Nugroho, S. Sn

DIVISI PENGEMBANGAN

MASYARAKAT Koordinator: Drs. Agung Widodo

Staf: Edi Paryanto, SP. Denny Tri Haryanto Doni Bagus Iskandar

Isnaini Farida Astri Valens Manek

Rofina Tahan Awaludin Mansyur

Ketut Teken Temaja

DIVISI KONSULTASI

DAN PELATIHAN

Koordinator: Dwi Hery Puspawaty,

S.Pd. Staf: Ardianty

Nurjanah Konsultan Senior: Prof. HB Sutopo,

M.Sc., M.Sc., Ph.D.

LEMBAGA KEUANGAN

MIKRO (LKM)

Koordinator: Hoesen

Soesono; Agus Rohadi,

Sutama, Esti Ariani

WISMA SEJAHTERA Koordinator:

Sutardjo Sunardi, Sriyono,

Budiharso


commit to user

52

3. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Polan, Karanglo, Wangen, Kebonharjo,

Keprabon Kecamatan Polanharjo dan Desa Daleman Kecamatan Tulung

Kabupaten Klaten

a. Kecamatan Polanharjo

1) Kependudukan

Bagan 5.1.1. Jumlah Penduduk Menurut Desa dan Laju

Pertumbuhan

Desa Tahun

2006

Tahun

2007

Pertumbuhan % Laju Pertumbuhan

Polan 2,095 2,129 34 0.016

Karanglo 2,469 2,450 -19 -0.008

Wangen 2,612 2,633 21 0.008

Keprabon 3,080 3,069 -11 -0.004

Kebonharjo 1,750 1,771 21 0.012

Jumlah 12,005 12,052 46 0.024

Sumber: BPS Kabupaten Klaten Tahun 2007

Tabel di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk

kurang dari ukuran ideal angka pertumbuhan penduduk yaitu 1%

(satu persen). Meski demikian, berdasarkan data yang penulis

dapat dari penjajakan kebutuhan yang dilaksanakan Yayasan

Indonesia Sejahtera (YIS) pada tahun 2007, kondisi kesehatan

masyarakat cukup baik. Tidak ditemukan penyakit ganas yang

diderita oleh warga di 5 (lima) desa sasaran Program

Pengembangan Masyarakat. Lingkungan rumah warga sudah

cukup bersih dan mempunyai sarana MCK.


commit to user

53

Bagan 5.1.2. Jumlah Penduduk Dewasa dan Anak-anak Menurut Desa

dan Jenis Kelamin

Desa Dewasa

Laki- Perempuan Laki

Anak-anak

Laki- Perempuan laki

Polan 828 832 255 214

Karanglo 955 1,000 238 257

Wangen 947 1,079 333 274

Keprabon 1,144 1,217 344 364

Kebonharjo 647 680 244 200

Jumlah 4521 4808 1414 1309

Sumber: BPS Kabupaten Klaten Tahun 2007 (data diolah)

Penduduk dewasa seharusnya mampu menjadi tenaga kerja

yang produktif. Dari data penjajakan kebutuhan, diketahui bahwa

secara umum lebih dari 70% (tujuh puluh persen) penduduk adalah

tenaga kerja produktif.

2) Pertanian

Bagan 5.2.1. Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi

Tanaman Padi Sawah

Desa Luas Panen

(Ha)

Produksi

(Kw)

Rata-rata

Produksi

(Kw/Ha)

Polan 124 10,657 85,94

Karanglo 174 14,943 85,88

Wangen 138 11,391 82,54

Keprabon 192 15,588 81,19

Kebonharjo 136 11,420 83,97

Jumlah 764 63,999 419,52

Sumber: PPL Kecamatan Polanharjo Tahun 2007


commit to user

54

Bagan 5.2.2. Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi

Tanaman Kedelai

Desa Luas Panen

(Ha)

Produksi

(Kw)

Rata-rata Produksi

(Kw/Ha)

Polan 100 6,222 62.22

Karanglo 195 12,185 62.49

Wangen 135 8,177 60.57

Keprabon 203 12,427 61.22

Kebonharjo 125 7,761 62.09

Jumlah 758 46,772 308.59

Sumber: PPL Kecamatan Polanharjo Tahun 2007

Menurut Tri, warga Desa Kebonharjo, mayoritas mata

pencaharian lima desa sasaran Program Pengembangan Masyarakat

bermata pencaharian di sektor pertanian dan beberapa desa seperti

Desa Kebonharjo dan Desa Keprabon mempunyai mata

pencaharian sampingan industri rumah tangga dan kerajinan

tanduk, dompet, tas, alat-alat rumah tangga, makanan kecil dan

sebagainya (Wawancara tanggal 5 Mei 2009 Pukul 14.30).

3) Perekonomian

Bagan 5.3.1. Sarana Pemasaran

Desa Sepeda

Motor

Mobil

Pribadi

Mobil

Dinas

Bus/

Angkota

Truk

Polan 401 25 1 1 3

Karanglo 522 12 2 2 2

Wangen 612 14 0 0 3

Keprabon 512 25 0 0 2

Kebonharjo 421 20 0 0 2

Jumlah 2468 96 3 3 12

Sumber: Monografi Desa Tahun 2007 (data diolah)

Sarana pemasaran tidak mempunyai pengaruh besar

terhadap perkembangan kegiatan ekonomi di 5 desa sasaran


commit to user

55

Program Pengembangan Masyarakat. Menurut Tri, warga Desa

Kebonharjo, pertanian di desa dan daerah sekitar desa masih

didominasi tengkulak dan hasil kerajinan hanya dibuat apabila ada

pesanan atau pembeli sendiri yang datang langsung ke tempat

produsen (Wawancara tanggal 5 Mei 2009 Pukul 14.30).

Bagan 5.3.2. Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Desa Jumlah RT Jumlah Penerima BLT Prosentase

Polan 469 131 27,93%

Karanglo 627 203 32,38%

Wangen 439 107 24,37%

Keprabon 750 252 33,60%

Kebonharjo 446 202 45,29%

Jumlah 2731 895 32,77%

Sumber: Monografi (data diolah)

Tabel daftar penerima BLT menunjukkan bahwa rata-rata

lebih dari 30% (tiga puluh persen) masyarakat yang menerima

BLT. Dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat di Desa Polan,

Karanglo, Wangen, Keprabon dan Kebonharjo adalah masyarakat

miskin.


commit to user

56

Bagan 5.3.3. Tabel Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar

Harga Konstan (Jutaan Rp) dan atas Dasar Harga Berlaku (Jutaan

Rp)

Lapangan Usaha 2006

(atas Dasar

Harga Konstan)

2006

(atas Dasar

Harga Berlaku)

Pertanian 43,660.73 71,450.46

Penggalian 751.69 1,730.45

Industri Pengolahan 23,267.21 42,760.48

Listrik dan air minum 670.21 1,975.86

Bangunan/Kontruksi 9,050.57 16,818.56

Perdagangan, Hotel,

Restoran

24,192.87 39,260.25

Angkutan, Komunikasi 4,548.29 9,457.59

Keuangan, Persewaan,

Jasa Perusahaan

2,739.99 4,478.83

Jasa-jasa

4,550.14 8,458.35

PDRB 113,071.70 196,390.84

Penduduk Pertengahan

Tahun

45,641 45,641

PDRB Per kapita 2,477,415.04 4,302,947.79

Sumber: BPS Kabupaten Klaten

Tabel Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga

Konstan nilainya lebih besar dari pada Produk Domestik Regional

Bruto atas Dasar Harga Berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa

kegiatan ekonomi masyarakat desa selalu mengalami

perkembangan dan memperolah keuntungan.


commit to user

57

4) Pendidikan

Bagan 5.4.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Desa Tingkat Pendidikan

Belum

Sekolah

TK SD SMP SMA Akademi/

Diploma/

Perguruan

Tinggi

Polan 171 (tdk ada

data)

49 32 15 21

Karanglo (tdk ada

data)

(tdk ada

data)

(tdk ada

data)

(tdk ada

data)

(tdk ada

data)

(tdk ada

data)

Wangen (tdk ada

data)

57 189 109 85 28

Keprabon (tdk ada

data)

(tdk ada

data)

(tdk ada

data)

(tdk ada

data)

(tdk ada

data)

(tdk ada

data)

Kebonharjo (tdk ada

data)

(tdk ada

data)

356 113 98 71

Sumber: Monografi Desa (data diolah)

5) Sosial Budaya

Kondisi sosial budaya secara umum Desa Polan, Karanglo,

Wangen, Keprabon dan Kebonharjo Kecamatan Polanharjo masih

dipengaruhi norma-norma dan kearifan sekitar setempat. Dalam

kehidupan masyarakat, budaya warga seperti kegiatan pengajian,

gotong royong, pertemuan rutin warga serta karang taruna masih

dilakukan sampai sekarang. Ada perubahan pada gaya hidup kaum

muda yaitu adanya keengganan untuk menggarap sawah.


commit to user

58

b. Kecamatan Tulung

Monografi Desa Daleman

1) Kependudukan

Desa Daleman memiliki luas kurang lebih 175,6015 Ha,

sebagian besar merupakan sawah dan ladang produktif, selebihnya

merupakan pemukiman, fasilitas umum, jalan, obyek wisata,

industri rumah tangga dan daerah aliran sungai (DAS). Desa ini

berpenduduk 5146 (lima ribu seratus empat puluh enam) orang.

Bagan 6.1.1. Kelompok Tenaga Kerja berdasarkan Umur

Kelompok Tenaga Kerja

(Umur)

Banyaknya Kelompok

Tenaga Kerja

Prosentase

10-14 tahun 334 6,99%

15-19 tahun 346 7,24%

20-26 tahun 503 10,52%

27-40 tahun 975 20,41%

41-56 tahun 1041 21,79%

57- keatas 1579 33,05%

Jumlah 4778 100%

Sumber: Monografi Desa Daleman Tahun 2009 Semester 1 (data

diolah)


commit to user

59

Bagan 6.1.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Jenis Mata

Pencaharian

Banyaknya Tenaga

Kerja

Prosentase

Pegawai Negeri Sipil 174 6,81%

ABRI 6 0,23%

Swasta (karyawan) 330 12,92%

Wiraswasta/Pedagang 324 12,68%

Tani 472 18,48%

Pertukangan 194 7,59%

Buruh Tani 786 30,77%

Pensiunan 84 3,29%

Jasa 184 7,20%

Jumlah 2554 100%


diolah)

Tabel Kelompok Tenaga Kerja Berdasarkan Umur dan

Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di atas

menunjukkan bahwa tenaga kerja di Desa Daleman juga terdiri dari

anak-anak mulai usia 10 (sepuluh) tahun dan dari keseluruhan

jumlah usia produktif, hanya sekitar 57,47 % (lima puluh tujuh

koma empat tujuh) saja yang bekerja. Dibandingkan dengan data

monografi tahun 2007, jumlah usia produktif mengalami

peningkatan yaitu dari 2.825 (dua ribu delapan ratus dua puluh

lima) jiwa menjadi 4444 jiwa atau mengalami peningkatan sekitar

63,57 % (enam puuh tiga koma lima tujuh persen).

2) Pertanian

Menurut Margini dan Sis, warga Desa Daleman, mayoritas

mata pencaharian warga masyarakat adalah di bidang pertanian

tradisional sedangkan produk yang dihasilkan adalah padi dan

jagung. Dalam satu tahun rata-rata petani mengalami tiga kali masa


commit to user

60

panen. Masalah yang sedang dihadapi petani adalah kelangkaan

pupuk, penjualan hasil-hasil pertanian yang dikuasai oleh

tengkulak dan kurangnya ketertarikan petani di Desa Daleman

untuk menjadi anggota kelompok tani. Selain pertanian, sebagian

kecil masyarakat juga bermata pencaharian di bidang peternakan.

Mayoritas peternakan di desa ini merupakan usaha sampingan

warga Desa Daleman (Wawancara dengan Margini pada tanggal 23

April 2009 pukul 14.30 dan Sis pada tanggal 28 Mei 2009 pukul

16.00 WIB).

Berdasarkan data monografi desa, diketahui bahwa pada

semester pertama 2009, hasil tanaman padi dan jagung adalah lima

ton/Ha. Jumlah tersebut belum mengalami peningkatan karena

rata-rata hasil panen di setiap desa adalah sekitar lima ton/Ha.

3) Perekonomian

Bagan 6.2.1. Jumlah Sarana Pemasaran

Alat Transportasi Banyaknya Alat

Transportasi

Sepeda 406

Dokar/Delman 2

Sepeda Motor 321

Mobil Pribadi 3

Truk 63

Jumlah 795


diolah)

Sarana perhubungan di Desa Daleman tidak berpengaruh

besar terhadap perekonomian desa. Pertanian sebagai mata

pencaharian mayoritas masyarakat, hasilnya langsung dijual ke

tengkulak.


commit to user

61

4) Pendidikan

Bagan 6.3.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan


diolah)

Jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan pada tahun

2009 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2007.

Meski belum mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

5) Sosial Budaya

Kondisi sosial budaya Desa Daleman Kecamatan Tulung

secara umum tidak berbeda dengan kondisi sosial budaya warga

Desa Polan, Karanglo, Wangen, Keprabon dan Kebonharjo

Kecamatan Polanharjo. Silaturahmi antar warga Desa Daleman

masih sangat erat. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan sosial seperti

gotong royong, karang taruna, kegiatan pengajian dan pertemuan

rutin warga masih berjalan. Meski demikian ada perubahan pada

Tingkat Pendidikan Tahun

2007

Prosentase Tahun

2009

Prosentase

Taman Kanak-Kanak 91 3,88% 87 3,26%

Sekolah Dasar 542 23,14% 548 20,51%

SMP/SLTP 642 27,41% 648 24,25%

SMA/SLTA 781 33,35% 808 30,24%

Akademi (D1-D3) 174 7,43% 191 7,15%

Sarjana (S1-S3) 112 4,78% 119 4,45%

Pondok Pesantren 30 1,12%

Madrasah 82 3,07%

Pendidikan

Keagamaan

149 5,58%

Sekolah Luar Biasa 4 0,15%

Kursus/Ketrampilan 6 0,22%

Jumlah 2342 100% 2672 100%


commit to user

62

gaya hidup kaum muda yaitu adanya keengganan untuk menggarap

sawah.

B. Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT Tirta Investama

Klaten yang Salah Satunya Diwujudkan dengan Pengembangan

Masyarakat oleh Yayasan Indonesia Sejahtera

1. Hasil Penelitian

PT Tirta Investama adalah perusahaan pelopor produk air minum

dalam kemasan di Indonesia dengan merek dagang Aqua. Pada tahun 1998

PT Tirta Investama bermitra dengan Danone dari Perancis dan kini lebih

dikenal dengan nama Danone Aqua. Perusahaan tersebut menguasai 45%

(empat puluh lima persen) pasar air minum dalam kemasan di Indonesia.

Keberhasilan PT Tirta Investama ini tentu tidak lepas dari respon yang

diberikan masyarakat. Oleh karena sebagai bentuk dukungan atas respon

tersebut, PT Tirta Investama telah dan sedang mengembangkan program di

bidang sosial dan lingkungan.

PT Tirta Investama Klaten merupakan salah satu pabrik PT Tirta

Investama yang terletak di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

Dalam rangka melaksanakan CSR, PT Tirta Investama Klaten akan, telah

dan sedang melaksanakan CSR. Program-program CSR PT Tirta

Investama Klaten merupakan bentuk kepedulian dan komitmen perusahaan

untuk secara aktif turut serta memberdayakan masyarakat sebagaimana

yang tertuang dalam visi Danone Aqua, yaitu:

a. Memberikan kesehatan dan kesejahteraan melalui air minum yang

murni dan minuman dengan fungsi tambahan.

b. Mengembangkan organisasi yang dinamis, terbuka dan beretika yang

memberikan para karyawannya kesempatan untuk berkembang.

c. Menjadi contoh untuk kemajuan yang berkesinambungan dengan

berbagai inisiatif di bagian pelestarian sumber air dan lingkungan, dan



commit to user

63

Menurut Agung Widodo selaku Koordinator CSR YIS,

program CSR PT Tirta Investama Klaten dilakukan melalui kerjasama

dengan lima lembaga sekitar maupun nasional, salah satunya adalah

Yayasan Indonesia Sejahtera (YIS) Surakarta. Dalam program CSR, YIS

adalah satu-satunya LSM yang bekerjasama dengan PT Tirta Investama

Klaten yang bergerak di bidang community development (pengembangan

masyarakat) yang dilaksanakan dalam tiga tahapan, yaitu:

a. Tahap persiapan

1) Needs assessment (penjajakan kebutuhan)

Penjajakan kebutuhan dilaksanakan pada bulan November

hingga Desember 2007. Penjajakan kebutuhan dilakukan di

delapan desa di tiga kecamatan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Desa-desa tersebut adalah sebagai berikut:

a) Kecamatan Polanharjo:

(1) Desa Karang Lo

(2) Desa Polan

(3) Desa Keprabon

(4) Desa Kebonharjo

(5) Desa Wangen

(6) Desa Ponggok

b) Kecamatan Tulung:

Desa Daleman

c) Kecamatan Juwiring:

Desa Kwarasan

Penjajakan kebutuhan dilakukan guna memperoleh

informasi yang lengkap mengenai kondisi masyarakat, deskripsi

data dasar delapan desa di sekitar pabrik PT Tirta Investama Klaten

serta rumusan awal rancangan program pengembangan masyarakat.

Hasil penjajakan kebutuhan adalah baseline data (data dasar) yang

mewakili informasi mengenai kondisi di suatu wilayah yang dapat


commit to user

64

dikembangkan menjadi peta masalah dan peta potensi sebagai

dasar untuk menyusun sebuah desain program. Penjajakan

kebutuhan difokuskan pada konteks ekonomi masyarakat,

pertanian, kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.

Penggalian data di masyarakat dalam proses penjajakan

kebutuhan ini dilakukan dalam dua tahap, yang pertama adalah

penggalian data untuk penyusunan data dasar dan tahap kedua

lebih bersifat konsultatif dengan pemerintah untuk mengenali dan

menyusun kebutuhan program. Data diperoleh dari masyarakat

umum, tokoh masyarakat, perangkat desa, pimpinan manajemen

perusahaan dengan cara wawancara mendalam, observasi terhadap

objek fisik dan kegiatan sosial masyarakat, serta studi dokumen.

Dari penjajakan kebutuhan dapat diketahui kondisi geografis,

demografis, pendidikan, sosial budaya, ekonomi, kesehatan, serta

lingkungan hidup masyarakat yang berikut ini akan dijelaskan

secara singkat:

a) Kondisi Geografis

Delapan desa lokasi penjajakan kebutuhan terletak pada

jalur perekonomian potensial, yaitu berada tidak jauh dari jalan

raya Solo-Klaten. Desa-desa tersebut meliputi Desa Daleman

yang berada di Kecamatan Tulung, Desa Ponggok, Desa

Karanglo, Desa Wangen, Desa Kebonharjo, dan Desa Polan

yang berada di Kecamatan Polanharjo, Serta Desa Kwarasan

yang berada di Kecamatan Juwiring yang secara administratif

berada di bawah Pemerintahan Kabupaten Klaten. Jarak desa

terjauh dengan kota/kabupaten terdekat tidak lebih dari 20 (dua

puluh) kilometer sehingga dapat ditempuh dalam waktu tidak

lebih dari satu jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan

bermotor.


commit to user

65

Kedelapan desa tersebut berada pada ketinggian antara

130-180 dpl dengan suhu antara 27-30 C dan curah hujan rata-

rata 2.000 mm/tahun. Struktur tanah di desa-desa tersebut

umumnya berwarna hitam dengan tekstur lempungan hingga

kedalaman 0,25 m serta dilewati oleh sungai/saluran irigasi

yang berasal dari sumber mata air lereng Gunung Merapi yang

kualitas dan debit airnya sangat baik.

b) Kondisi Demografis

Kedelapan desa yang terletak di Kabupaten Klaten

tersebut sebagian besar potensinya adalah di bidang pertanian

namun minat penduduk terhadap sektor pertanian lebih rendah

dibandingkan dengan minat penduduk yang bekerja pada sektor

non pertanian. Sekitar lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen)

penduduk mengenyam pendidikan hanya sampai tingkat SLTP

sedangkan sisanya telah mengenyam pendidikan sampai tingkat

SLTA dan sarjana.

c) Sosial Budaya

Masyarakat Desa Wangen, Polan, Ponggok, Karanglo,

Kebonharjo, Keprabon Kecamatan Polanharjo dan Desa

Daleman Kecamatan Tulung serta Desa Kwarasan Kecamatan

Juwiring masih memegang norma-norma dan nilai-nilai

kearifan sekitar setempat. Hal ini dapat dilihat dari

keikutsertaan masyarakat pada kegiatan gotong royong, ronda,

pengajian, pertemuan warga serta kegiatan-kegiatan sosial

lainnya. Pada saat itu, belum ada satu lembaga pun yang

melakukan kerjasama dengan masyarakat kecuali pemerintah

dan proyek-proyek yang bekerjasama dengan pemerintah

semacam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan

Proyek Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).

Permasalahan lain yang masih menjadi tantangan adalah

adanya ketergantungan masyarakat terhadap pimpinan yang


commit to user

66

ada di lingkungannya. Masyarakat belum mempunyai

kepercayaan terhadap potensi dirinya dalam memecahkan

persoalan tanpa didampingi oleh pemimpinnya.

d) Kondisi Ekonomi

Sektor pertanian khususnya padi sawah masih

diandalkan sebagai sektor perekonomian sentral di desa-desa

tersebut. Selain padi, petani juga mengusahakan tanaman

palawija utamanya sayuran yang ditanam secara tumpangsari.

Jenis-jenis tanaman tersebut hanya berfungsi sebagai pekerjaan

sampingan. Industri rumah tangga seperti industri pati onggok,

industri rumah tangga makanan-makanan kecil, kerajinan

tanduk, kerajinan dompet dan tas, kerajinan alat-alat rumah

tangga, alat pertanian juga menjadi penggerak struktur ekonomi

utama yang kedua setelah pertanian. Masyarakat bekerja di

bidang industri rumah tangga untuk mengisi waktu luang

setelah melakukan pekerjaan di sektor pertanian yaitu pada saat

tengah hari hingga sore hari karena pada umumnya, masyarakat

bekerja di lahan sejak pagi hingga tengah hari.

e) Kondisi Kesehatan

Daftar isian tingkat perkembangan tahun 2006 pada

masing-masing desa menunjukkan bahwa tidak ada jenis

penyakit yang berkembang berdasarkan kondisi lingkungan

yang buruk, dengan demikian sebenarnya mutu kesehatan

lingkungan di desa-desa tersebut relatif baik. Kedelapan desa

wilayah penjajakan kebutuhan sudah mempunyai posyandu.

Meski demikian hanya beberapa desa yang memiliki Pos

Kesehatan Desa (PKD) yaitu Desa Wangen, Desa Kebonharjo,

Desa Keprabon, Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo, dan

Desa Kwarasan Kecamatan Juwiring sedangkan Desa Polan

dan Desa Karanglo Kecamatan Polanharjo serta Desa Daleman

Kecamatan Tulung belum mempunyai PKD.


commit to user

67

Ragam penyakit yang diderita oleh warga desa pada

umumnya adalah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan

saluran pernapasan seperti infeksi saluran pernapasan akut

(ispa) yaitu batuk, pilek dan diare, serta menurunnya kondisi

badan. Beberapa penyakit berat seperti darah tinggi dan

kencing manis diderita oleh beberapa warga yang berusia

lanjut.

f) Kondisi Lingkungan Hidup

Lebih dari 70% (tujuh puluh persen) lahan digunakan

sebagai tanah pertanian sedangkan sisanya digunakan sebagai

areal pertokoan, perdagangan, peribadatan, pendidikan,

perkantoran dan areal industri. Secara umum hampir tidak

terdapat lahan tidur.

Sebagian warga desa berpendapat bahwa sejak

keberadaan pabrik PT Tirta Investama Klaten debit air

menurun, ada polusi suara serta polusi udara, namun sebagian

lagi berpendapat bahwa keberadaan pabrik PT Tirta Investama

Klaten tidak berpengaruh terhadap debit air dan tidak

mengganggu masyarakat. Pendapat-pendapat tersebut biasanya

dilatarbelakangi oleh kekecewaan sebagian warga karena hanya

beberapa warga saja yang bisa menjadi tenaga kerja di PT Tirta

Investama. Penurunan debit air sebenarnya tidak hanya

disebabkan oleh aktivitas pabrik tapi juga gundulnya lereng

Gunung Merapi sehingga mengganggu tangkapan air yang pada

gilirannya air lebih cepat turun ke daerah yang rendah yang

terkadang menyebabkan banjir.

Data-data hasil penjajakan kebutuhan yang memuat

kondisi-kondisi masyarakat di delapan desa yang terletak di

tiga kecamatan Kabupaten Klaten dapat disimpulkan bahwa,


commit to user

68

sebagian besar masyarakat bermata pencaharian di sektor

pertanian, sebagian lagi di sektor industri rumah tangga dan

selebihnya bekerja disektor lain. Selain itu, kesadaran

penduduk terhadap kesehatan dan lingkungan juga masih

sangat kurang. Walaupun hubungan antara rendahnya

kesadaran lingkungan dan kesehatan dengan tingkat

pendapatan masyarakat tidak berkorelasi langsung, tapi dampak

negatif yang diakibatkannya telah dirasakan masyarakat. Oleh

karena itu, permasalahan ini perlu menjadi perhatian utama

untuk diatasi.

2) Lokakarya hasil penjajakan kebutuhan

Pelaksanaan penjajakan kebutuhan yang telah dilaksanakan

oleh YIS pada bulan November hingga Desember 2007

menghasilkan data dasar mengenai kondisi fisik, ekonomi, sosial

dan budaya yang dapat digunakan sebagai peta masalah dan peta

potensi dalam menyusun sebuah desain program. Lokakarya hasil

penjajakan kebutuhan dilaksanakan pada bulan Februari 2008 di

Desa Karanglo Kecamatan Polanharjo. Lokakarya ini dihadiri oleh

YIS, PT Tirta Investama Klaten, pejabat kecamatan dan kelurahan

terkait serta tokoh masyarakat.

Lokakarya penjajakan kebutuhan diadakan guna

menyamakan persepsi antara YIS, PT Tirta Investama Klaten,

pemerintah dan masyarakat di desa calon sasaran program. Dari

lokakarya tersebut, PT Tirta Investama Klaten mengadakan sedikit

perubahan mengenai lokasi pelaksanaan program pengembangan

masyarakat. Pada tahap awal PT Tirta Investama hanya menyetujui

enam desa di dua kecamatan sebagai lokasi pelaksanaan program

pengembangan masyarakat dari kedelapan desa yang dijadikan

lokasi penjajakan kebutuhan. Keenam desa tersebut adalah Desa

Polan, Desa Karanglo, Desa Kebonharjo, Desa Keprabon dan Desa


commit to user

69

Wangen Kecamatan Polanharjo serta Desa Daleman Kecamatan

Tulung. Sedangkan Desa Kwarasan di Kecamatan Juwiring dan

Desa Ponggok di Kecamatan Polanharjo tidak dijadikan lokasi

program pengembangan masyarakat karena Desa Kwarasan terlalu

jauh dari lokasi pabrik sehingga tidak terkena dampak langsung

dari aktivitas pabrik, sementara Desa Ponggok sudah menjadi

lokasi program CSR PT Tirta Investama. Meski demikian tidak

menutup kemungkinan untuk dilibatkan pada kegiatan-kegiatan

lain dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

b. Perencanaan Bersama Masyarakat (PBM)

Lokakarya hasil penjajakan kebutuhan menghasilkan

kesepakatan antara YIS dengan PT Tirta Investama Klaten untuk

melaksanakan program pengembangan masyarakat di enam desa yang

terletak di dua kecamatan, yaitu Desa Polan, Desa Karanglo, Desa

Kebonharjo, Desa Keprabon dan Desa Wangen Kecamatan Polanharjo

serta Desa Daleman Kecamatan Tulung. Setelah lokakarya, kegiatan

pertama yang dilakukan adalah PBM. PBM rencananya dilaksanakan

pada tanggal 26 Mei 2008 sampai dengan tanggal 6 Juni 2008 namun

dalam pelaksanaannya baru berakhir pada tanggal 2 Juli 2008.

Kemunduran ini dikarenakan padatnya kegiatan desa pada bulan-bulan

tersebut seperti adanya sosialisasi konversi gas, sosialisasi Bantuan

Langsung Tunai (BLT) dan pemilihan perangkat desa.

PBM diinisiasi oleh unit CSR PT Tirta Investama Klaten, yaitu

dengan menggunakan dana taktis CSR PT Tirta Investama Klaten.

PBM dilakukan dalam rangka persiapan program pengembangan

masyarakat di enam desa lokasi program pengembangan masyarakat.

Hal ini dikarenakan sejak lokakarya hasil penjajakan kebutuhan pada

bulan Februari 2008, perjanjian kerja sama program pengembangan

masyarakat antara YIS dengan PT Tirta Investama Klaten belum


commit to user

70

selesai prosesnya serta mengingat bahwa proses pembuatan perjanjian

yang baru membutuhkan waktu lama.

Dua puluh lima wakil masyarakat desa yang terdiri dari tokoh

masyarakat, tokoh agama, anggota BPD, organisasi-organisasi di

tingkat masyarakat, alumni lokakarya dan masyarakat umum yang

kesemuanya berasal dari enam desa lokasi program pengembangan

masyarakat, diundang dalam PBM di masing-masing desa sehingga

dapat tersusun perencanaan kegiatan masyarakat secara partisipatif di

enam desa pada akhir bulan Juni 2008. Dengan PBM ini, maka

tersusunlah peta sosial, kondisi kelembagaan, alur sejarah

pembangunan desa, kalender kegiatan musiman, matriks prioritas

masalah dan kebutuhan masyarakat, rencana kerja masyarakat desa,

dan rekomendasi program kerja tahun 2009 bagi enam desa.

c. Pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat

Mata pencaharian penduduk tidak bisa dilepaskan dari kualitas

lingkungan alam. Budaya agraris masyarakat yang sudah berkembang

sejak dulu tidak mungkin digantikan dengan kegiatan ekonomi lainnya.

Sedangkan sebagian masyarakat yang bergerak di bidang industri

rumah tangga dan bidang-bidang lainnya, juga tidak mungkin beralih

dengan kegiatan ekonomi produktif lainnya kecuali bila terjadi

keadaan yang sangat memaksa yang mengakibatkan masyarakat harus

beralih dengan kegiatan ekonomi produktif lainnya.

Keterbatasan dalam hal kegiatan ekonomi produktif, jika tidak

segera diatasi akan mengakibatkan rendahnya pendapatan masyarakat.

Keterbatasan kegiatan ekonomi produktif tersebut disebabkan oleh

diversifikasi dan inovasi usaha baru yang rendah, persoalan

pemasaran, modal dan tidak adanya wadah bagi pelaku usaha tersebut.


commit to user

71

Persoalan yang masih membelit sebagian besar petani adalah

dikuasainya sistem saprodi dan hasil produksi oleh para tengkulak.

Dampak lepasnya akses dan kontrol petani terhadap sistim tata niaga

saprodi dan hasil produksi mengakibatkan tidak terkontrolnya harga

hasil produksi. Permasalahan lain yang masih dihadapi petani adalah

tingginya harga sarana produksi dan rendahnya hasil produksi

sehingga pendapatan petani menjadi rendah.

Sektor agraris dipertahankan sebagai sumber pendapatan utama

masyarakat dengan cara memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada

seperti meningkatkan produktivitas, efisiensi biaya produksi, perbaikan

sistim kelembagaan dan tata niaga saprodi dan hasil-hasil produksi.

Perbaikan ini dilakukan dengan upaya yang ramah lingkungan

sehingga tidak akan menyebabkan masalah pencemaran lingkungan.

Oleh karena itu, konsep yang ditawarkan untuk membantu

memecahkan masalah tersebut adalah Kegiatan Pertanian dan Ekonomi

Produktif lainnya yang Berbasis Masyarakat Ramah Lingkungan.

Kegiatan pertanian dan ekonomi produktif lainnya yang berbasis

masyarakat ramah lingkungan ini dilaksanakan dengan mengurai satu

persatu faktor penyebabnya, yaitu regulasi kebijakan publik,

kelembagaan masyarakat, penguasaan akses pasar dan modal, serta

jaringan kerja. Hal ini merupakan persoalan yang berkaitan dengan

mata pencaharian utama masyarakat yang sampai saat ini dirasakan

masyarakat masih kurang memberikan pendapatan yang mencukupi

untuk kebutuhan hidup.

Rencana Program Jangka Panjang lima Tahun dengan konsep

Kegiatan Pertanian dan Ekonomi Produktif lainnya yang Berbasis

Masyarakat yang Ramah Lingkungan, pada awal pelaksanaannya

difokuskan pada kegiatan-kegiatan untuk dasar pelaksanaan program

jangka panjang. Program Pengembangan Masyarakat dilakukan secara

bertahap. Hal ini sesuai dengan visi ketiga Danone Group, yaitu


commit to user

72

menjadi contoh untuk kemajuan yang berkesinambungan dengan

berbagai inisiatif di bagian pelestarian sumber air dan lingkungan, dan


Kegiatan-kegiatan pada awal program lebih difokuskan pada

aspek capacity building, khususnya bagi kelompok-kelompok yang

dipersiapkan untuk mitra program. Capacity building yang akan

dilakukan berupa kegiatan-kegiatan pengembangan sumber daya

manusia maupun dukungan permodalan. Pengembangan sumber daya

manusia dilakukan agar masyarakat siap dan terampil dalam mengelola

kegiatan yang dipilihnya, sementara dukungan permodalan

dimaksudkan dapat menumbuh kembangkan kegiatan ekonomi

produktif masyarakat.

Program pendampingan 16 (enam belas) kelompok di enam

desa calon sasaran program rencananya akan dilaksanakan pada Bulan

Agustus 2008 – Desember 2009. Kelompok-kelompok tersebut

dikembangkan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Kelompok-

kelompok yang akan didampingi merupakan kelompok yang sudah

terbentuk ataupun kelompok baru dengan kriteria:

1) Masyarakat di sekitar lokasi pabrik PT Tirta Investama Klaten

2) Anggota kelompok berasal dari masyarakat dengan tingkat

ekonomi marjinal

3) 30% (tiga puluh persen) anggotanya adalah kaum perempuan

4) Jumlah anggota minimal 15 (lima belas) orang

5) Didukung penuh oleh Kepala Desa (Kades) dan BPD

Program pengembangan masyarakat dilaksanakan dengan

strategi-strategi sebagai berikut:

1) Melakukan sosialisasi dan advokasi

Strategi ini dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan

program akan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang


commit to user

73

saling terkait, yaitu pemerintah, PT Tirta Investama Klaten dan

masyarakat.

2) Melakukan assessment dan monev yang berkelanjutan dalam

pelaksanaan program

Permasalahan dan kebutuhan masyarakat akan selalu

berkembang. Maka dari itu, selama pelaksanaan program akan

selalu disertai proses assessment dan monev secara berkelanjutan

sehingga dapat diperoleh data-data terbaru sebagai dasar intervensi

program pada tahap-tahap selanjutnya.

3) Menggunakan pendekatan kelompok

Kelompok digunakan sebagai strategi untuk mengorganisir

masyarakat, termasuk didalamnya potensi-potensi masyarakat.

Kelompok yang terbentuk dengan prinsip-prinsip dari, oleh dan

untuk masyarakat akan digunakan sebagai wadah kegiatan bersama

di bidang ekonomi dan bidang lainnya.

4) Stimulan modal usaha

Bantuan modal usaha bukan hibah, namun bantuan tersebut

sifatnya revolving fund (dana bergilir) yang akan dikelola oleh

lembaga keuangan mikro yang didirikan masyarakat. Bantuan

modal diberikan untuk pengembangan kegiatan ekonomi produktif

serta dengan kriteria tertentu.

5) Pengembangan jaringan

Pengembangan jaringan dimaksudkan untuk memperluas

akses informasi dan kerja sama masyarakat dalam bidang ekonomi,

sosial dan lingkungan dengan berbagai pihak untuk

mengembangkan kemampuan masyarakat .

6) Demonstration plot (demplot)

Demplot digunakan untuk mengenalkan hal yang baru

kepada masyarakat dengan cara mengajak masyarakat untuk

mengalami langsung perubahan tersebut melalui uji coba.


commit to user

74

7) Pengembangan SDM

Pengembangan SDM dilakukan melalui berbagai cara

seperti pelatihan, studi banding, magang, lokakarya, pameran,

pengadaan bahan bacaan dan pendampingan.

8) Pencapaian secara bertahap

Pencapaian secara bertahap tujuan umum program

dilakukan melalui penentuan prioritas kebutuhan dan evaluasi.

9) Pengembangan forum komunikasi desa dan lintas desa

Pengembangan forum komunikasi desa dan lintas desa

sebagai upaya mempercepat proses komunikasi dan sebagai media

belajar bagi anggota-anggota kelompok dalam rangka

pengembangan kapasitas dan pemecahan masalah-masalah yang

dihadapi.

YIS melaksanakan Program Pengembangan Masyarakat dalam

lima bidang, yaitu:

1) Pelembagaan program

a) Penggalangan dukungan dan koordinasi dengan pihak-pihak

terkait

Sasaran penggalangan dukungan dan koordinasi dengan

pihak-pihak terkait ini adalah 300 (tiga ratus) orang yang terdiri

dari aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat dan kelompok

sasaran program. Tujuannya adalah agar kelompok sasaran

program dan stakeholders memahami tujuan program,

kelompok sasaran mempunyai rasa memiliki terhadap program

dan memunculkan dukungan dari kelompok sasaran dan

stakeholders terkait dengan pelaksanaan proyek. Untuk itu,

bentuk kegiatannya berupa sosialisasi, diskusi dan pembahasan

rencana tindak lanjut. Program ini direncanakan

diselenggarakan pada rentang Bulan Agustus 2008 – Desember

2009.


commit to user

75

Stakeholders yang terdiri dari Dinas Pertanian dan

Tanaman Pangan Kabupaten Klaten, PPL Polanharjo, PPL

Tulung, BKK Polanharjo, Bagian Perekonomian dan

Diperindagkop terlibat sejak persiapan, perencanaan,

pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi kegiatan. Secara

umum, stakeholders mendukung program-program yang

ditawarkan yang prosesnya dilakukan secara bersama-sama

antara masyarakat, pemerintah desa dan YIS dalam rembug

desa sehingga disepakati rencana kerja program pengembangan

masyarakat yang akan dilakukan sesuai dengan tanggung

jawabnya masing-masing. Meski demikian, belum semua

stakeholders yang dihubungi memberikan respon positif

terhadap program.

b) Pembentukan dan Penyegaran Kelompok Swadaya Masyarakat

dan Lembaga Kredit Mikro

Sasaran program ini adalah 300 (tiga ratus) anggota

yang berasal dari aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat dan

kelompok sasaran program. Tujuannya adalah membentuk dan

mereorganisasi 12 (dua belas) KSM/LKM. Untuk itu bentuk

kegiatannya berupa pembentukan kelompok dan reorganisasi.

Program ini rencananya dilaksanakan pada bulan September –

Oktober 2008 dan terrealisasi sesuai jadwal. Tapi dalam

pelaksanaannya, 12 (dua belas) kelompok yang direncanakan

dibentuk dan/atau direvitalisasi dengan anggota 150 (seratus

lima puluh) orang, ternyata berkembang menjadi 16 (enam

belas) kelompok dengan jumlah anggota lebih dari 600 (enam

ratus) orang. Peningkatan jumlah kelompok ditentukan pada

saat pelaksanaan rembug desa atas permintaan Unit CSR PT

Tirta Investama Klaten, dimana kegiatan ini sebelumnya tidak

direncanakan YIS. Pembengkakan jumlah kelompok di tahun

awal berdampak pada manajemen program YIS, khususnya


commit to user

76

yang terkait dengan beban kerja staf pendamping dan

pembengkakan operasional pendampingan. Dengan adanya 16

(enam belas) kelompok, maka seorang staf yang rencananya

mendampingi dua kelompok, pada pelaksanaannya

mendampingi empat kelompok dengan dibantu seorang staf

lagi sebagai pendamping lapangan. Khusus untuk Desa

Karanglo yang kelompok taninya masih tergabung dengan

Gapoktan, maka pendampingannya dilakukan dengan

melibatkan koordinator program.

c) Pembuatan Peraturan Desa (Perdes)

Sasaran program ini adalah 120 (seratus dua puluh)

orang yang terdiri dari aparat desa, tokoh masyarakat dan

kelompok sasaran program. Focus Group Discussion,

stakeholder mapping dan penyusunan program kerja

merupakan bentuk kegiatan dalam program ini. Tidak seperti

program-program lainnya yang mengambil lokasi di enam desa

sasaran Program Pengembangan Masyarakat, program ini

hanya mengambil lokasi di Desa Keprabon, Karanglo dan

Daleman. Program ini rencananya dilaksanakan pada bulan

Desember 2008 – Juli 2009. Kegiatan ini bertujuan menyusun

Perdes sesuai dengan rumusan masalah yang telah disepakati.

Realisasi program ini belum selesai karena sampai saat

ini belum ada satu Perdes pun yang diundangkan dan baru tiga

desa yang merencanakan pembuatan perdes yaitu Desa

Keprabon Kecamatan Polanharjo yang sudah menyusun sebuah

draft Perdes yaitu Perdes tentang Pemanfaatan Air untuk Irigasi

Di Desa Keprabon yang disusun berdasarkan permasalahan

aktual terkait dengan penggunaan air untuk irigasi yang sering

menimbulkan konflik di antara para petani, Desa Karanglo

Kecamatan Polanharjo yang sudah memutuskan tema


commit to user

77

pembuatan Perdes yaitu Perdes tentang larangan pemeliharaan

bebek yang mengganggu pertanian dan Desa Daleman

Kecamatan Tulung yang mengambil tema penanganan limbah

pati onggok yang menimbulkan pencemaran. Pembuatan

Perdes harus didasarkan pada aspirasi masyarakat. Meski

demikian, sebelum disosialisasikan, draft Perdes ini akan

dilokakaryakan dengan melibatkan masyarakat yang

berkepentingan, yaitu petani. Tahap persiapan program ini telah

dilakukan sejak Bulan Oktober 2008 dengan dilakukan

pertemuan-pertemuan secara formal melalui dialog tokoh yang

difasilitasi oleh YIS maupun melalui pertemuan-pertemuan

informal.

2) Pengembangan ekonomi

a) Sektor Pertanian

(1) Penyuluhan dan sosialisasi pertanian

Program ini memberikan penyuluhan dan

penyosialisasian beragam permasalahan di sektor pertanian

yang berkesinambungan. Sasaran program ini terdiri dari

unsur kelompok tani, tokoh masyarakat dan pemuda-

pemudi yang kesemuanya berjumlah 180 (seratus delapan

puluh) orang. Kegiatannya berupa sosialisasi dan tanya

jawab mengenai permasalahan pertanian. Kegiatan ini

rencananya dilaksanakan pada Bulan September, Desember

2008 dan Maret, Juni, September, Desember 2009.

Program penyuluhan dan sosialisasi pertanian

terlaksana sesuai jadwal yaitu dimulai Bulan September

2008 dengan terbentuk/terevitalisasinya kelompok tani.

Kegiatan ini dilakukan secara berkala berdasarkan jadwal

pertemuan kelompok atau dalam kegiatan lain yang


commit to user

78

jadwalnya ditentukan bersama antara kelompok tani dengan

YIS maupun PPL.

Kesadaran petani dalam upaya pembangunan

pertanian memerlukan proses yang cukup panjang. Materi

yang disampaikan dalam penyuluhan dan sosialisasi

pertanian ini pada umumnya terkait dengan usaha pertanian

seperti cara pemupukan berimbang, penanggulangan hama

sundep, sosialisasi tanam benih langsung (tabela),

penanganan hama tikus, sosialisasi pentingnya

berkelompok dan peran anggota kelompok dalam

mendukung perkembangan kelompok.

(2) Pelatihan pembuatan pupuk organik

Pelatihan pembuatan pupuk organik ini ditujukan

untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan

pengurus dan anggota kelompok tani tentang pembuatan

pupuk organik. Kegiatan ini dijadwalkan dilaksanakan pada

Bulan Januari – Juni 2009.

Sebelum pelatihan dilaksanakan, dilakukan kegiatan

studi banding pertanian organik dalam rangka konsultasi

pertanian organik di Lembah Hijau Multi Farm Sukoharjo

yang diikuti oleh 14 (empat belas) orang perwakilan

kelompok tani Desa Keprabon yang dilakukan pada tanggal

30 Agustus 2008 dan 20 (dua puluh) orang perwakilan

kelompok tani Desa Daleman yang dilakukan pada tanggal

13 November 2008. Kegiatan ini mampu menumbuhkan

motivasi yang cukup tinggi bagi masyarakat petani untuk

usaha pertanian ramah lingkungan.

Kegiatan pelatihan pengembangan pupuk organik

terlaksana sesuai jadwal, bahkan selesai lebih awal dari


commit to user

79

waktu yang diperkirakan. Pelatihan pengembangan pupuk

organik dilaksanakan tanggal 31 Januari, 2-3, 8, 10-12, 16

dan 23 Februari 2009. Pada tanggal 31 Januari 2009

pelatihan diikuti oleh Kelompok Tani Tani Mulyo

Daleman, 2 Februari 2009 pelatihan diikuti oleh dua

kelompok tani yaitu Kelompok Tani Sedyo Maju Daleman

dan Kelompok Tani Sedyo Makmur Daleman, 3 Februari

2009 pelatihan diikuti oleh Kelompok Tani Dadi Maju I

Keprabon dan Kelompok Tani Dadi Maju II Keprabon, 8

Februari 2009 pelatihan diikuti oleh Kelompok Tani Sido

Dadi III Wangen, 10 Februari 2009 pelatihan diikuti oleh

Kelompok Tani Sari Makmur I Kebonharjo, 11 Februari

2009 pelatihan diikuti tiga kelompok tani yaitu Kelompok

Tani Marsudi Makmur I, 12 Februari 2009 pelatihan diikuti

Kelompok Tani Sido Dadi I Wangen, 16 Februari 2009

pelatihan diikuti oleh empat Kelompok Tani yaitu

Kelompok Tani Manis Harjo I Karanglo, Kelompok Tani

Manis Harjo II Karanglo, Kelompok Tani Manis Harjo III

Karanglo dan Kelompok Tani Sari Makmur II Kebonharjo,

23 Februari 2009 pelatihan diikuti oleh Kelompok Tani

Sido Dadi II Wangen.

Pelatihan pengembangan pupuk organik ini

dilatarbelakangi oleh kasus penggunaan pupuk kimia yang

semakin meningkat yang terjadi di enam desa di sekitar

wilayah PT Tirta Investama yaitu Desa Polan, Kebonharjo,

Wangen, Keprabon, Karanglo Kecamatan Polanharjo dan

Desa Daleman Kecamatan Tulung. Pelatihan ini merupakan

salah satu tahap dari kegiatan pendekatan edukatif untuk

meningkatkan kesadaran anggota tentang pentingnya

penggunaan pupuk organik untuk mengatasi permasalahan-


commit to user

80

permasalahan yang terjadi di lingkungan pada umumnya

dan lahan pertanian pada khususnya.

(3) Pembuatan pupuk organik

Pelatihan pembuatan pupuk organik dilanjutkan

dengan pembuatan pupuk organik untuk menyediakan

pupuk organik oleh, dari dan untuk masyarakat. Pembuatan

pupuk organik dijadwalkan diselenggarakan pada Bulan

Januari – Juni 2009.

Pembuatan pupuk organik adalah salah satu

rangkaian sekolah lapang yang diawali dengan pelatihan

pembuatan pupuk organik yang mulai dilaksanakan pada

Bulan Januari 2009 dan dilanjutkan dengan pembuatan

pupuk organik pada Bulan Maret 2009.

(4) Community Garden (sekolah lapang)

Program sekolah lapang ini bertujuan untuk

memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenai

pertanian organik. Oleh karena itu, bentuk kegiatannya

berupa praktek lapangan, diskusi konsultatif dan

pendampingan. Program ini direncanakan terselenggara

pada Bulan Maret – Agustus 2009.

Kegiatan ini baru direalisasikan pada akhir Bulan

April 2009. Sampai saat ini, yang belum melaksanakan

rembug desa adalah Desa Kebonharjo, sedangkan desa-desa

yang lain sudah melaksanakan rembug desa guna membuat

perencanaan-perencanaan mengenai pertanian organik.

Khusus di Desa Daleman, pertanian organik tidak hanya di

uji cobakan pada tanaman padi saja melainkan juga pada

tanaman palawija.


commit to user

81

b) Sektor Peternakan

(1) Pelatihan budidaya ternak

Pelatihan budidaya ternak ini bertujuan

meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pengurus dan

anggota kelompok tentang budidaya ternak. Seperti

program-program pelatihan lainnya, bentuk kegiatan

pelatihan ini adalah ceramah dan tanya jawab. Program ini

dijadwalkan terlaksana pada Bulan Maret – April 2009 tapi

baru bisa direalisasikan tanggal 9 – 10 Juni 2009.

(2) Distribusi ternak kecil

Program distribusi ternak kecil, yang sebenarnya

merupakan upaya diversifikasi usaha tani, sasarannya

adalah masyarakat petani yang ada di Desa Karanglo, Polan

dan Wangen. Bentuk kegiatannya adalah pembelian dan

distribusi ternak kecil yaitu bebek. Kegiatan ini

dijadwalkan terlaksana pada Bulan April 2009.

(3) Demplot penggemukan sapi

Memberikan pembelajaran tentang penggemukan

sapi terhadap masyarakat Desa Karanglo dan Keprabon

yang berjumlah 12 (dua belas) orang, merupakan tujuan

dari program ini. Bentuk kegiatannya adalah pemeliharaan

sapi anakan secara bergulir, diskusi konsultatif dan

pendampingan. Kegiatan ini dijadwalkan terlaksana pada

Bulan Mei – Juni 2009.

Kegiatan-kegiatan di sektor peternakan tidak

terlaksana sesuai rencana karena sampai pada Bulan Mei

2009, kegiatan sedang difokuskan pada pertanian organik

yang menjadi mata pencaharian mayoritas masyarakat.

Kegiatan pengembangan ternak akan dilaksanakan mulai

Bulan Juni 2009.


commit to user

82

c) Sektor Industri Rumah Tangga

(1) Pelatihan manajemen usaha kecil

Tujuan dari pelatihan manajemen usaha kecil adalah

meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan tentang

manajemen usaha bagi pengurus dan anggota kelompok

yang kesemuanya berjumlah 60 (enam puluh) orang dari

enam desa program pengembangan masyarakat. Kegiatan

ini dijadwalkan terlaksana pada Bulan Maret –April 2009.

Pelatihan manajemen usaha kecil terlaksana sesuai

jadwal yang terbagi dalam dua tahap yaitu pelatihan tahap

pertama tanggal 3 -5 Maret 2009 dan pelatihan tahap kedua

tanggal 10- 12 Maret 2009. Pelatihan tahap pertama

dihadiri oleh 25 (dua puluh lima) orang peserta pelatihan

yang terdiri dari kelompok industri rumah tangga Desa

Kebonharjo dan KSM Desa Polan dan diselenggrakan di

Balai Desa Keprabon, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten

Klaten. Sedangkan pelatihan tahap kedua dihadiri oleh 29

(dua puluh sembilan) orang yang terdiri dari kelompok tani

di enam desa sasaran Program Pengembangan Masyarakat

dan diselenggarakan di Balai Desa Keprabon, Kecamatan

Polanharjo, Kabupaten Klaten.

(2) Pelatihan ketrampilan teknis (industri rumah tangga dan

kesehatan)

Tujuan dari kegiatan pelatihan ketrampilan teknis

adalah meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan 75

(tujuh puluh lima) orang pengurus dan anggota kelompok

tentang beragam teknis produksi dan pendampingan dengan

bentuk kegiatan ceramah, tanya jawab dan praktek.

Pendampingan juga dilakukan terhadap kader kesehatan.

Kegiatan ini mengambil lokasi di Desa Keprabon,


commit to user

83

Kebonharjo dan Daleman. Kegiatan ini dijadwalkan

terlaksana Bulan November 2008, Februari, Agustus dan

November 2009. Program ini diputuskan untuk ditunda

realisasinya karena penguasaan teknis produksi para pelaku

usaha industri rumah tangga masih cukup memadai.

d) Program Supporting

(1) Pelatihan manajemen kelompok/organisasi

Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan tentang

dasar-dasar manajemen organisasi dan program terhadap

pengurus dan anggota kelompok dari enam desa sasaran

Program Pengembangan Masyarakat adalah tujuan

dilaksanakannya program ini. Bentuk kegiatannya adalah

ceramah dan tanya jawab, diskusi, role play, studi kasus

dan penugasan-penugasan lain. Program ini dijadwalkan

terlaksana pada Bulan Oktober – November 2008.

Pelatihan manajemen kelompok/organisasi ini

dilaksanakan dua kali, yaitu pelatihan manajemen

kelompok yang terdiri dari tokoh masyarakat, perangkat

desa dan PPL Polanharjo yang dilaksanakan di Desa

Karanglo dan pelatihan manajemen kelompok bagi

pengurus kelompok yang dilaksanakan di Desa Daleman.

Pelatihan manajemen kelompok di Desa Karanglo

diikuti oleh 26 (dua puluh enam) orang yang terdiri dari

masyarakat, perangkat desa dan PPL Polanharjo. Hal ini

dikarenakan 18 (delapan belas) kelompok yang telah

difasilitasi pembentukannya oleh YIS di enam desa, secara

keorganisasian belum mampu mengelola kegiatannya

secara mandiri. Kelompok-kelompok tersebut masih

memerlukan pendampingan intensif dari tokoh masyarakat,

perangkat desa maupun PPL sebagai motivator setempat.


commit to user

84

Di lain pihak, ketrampilan tokoh masyarakat, perangkat

desa dan PPL dalam memfasilitasi pengelolaan kelompok

masih belum optimal, khususnya pada aspek pengelolaan

organisasi kelompok. Dari kegiatan ini teridentifikasi

beberapa fasilitator yang mempunyai kemampuan dan

ketrampilan dalam mendampingi kelompok. Di samping itu

juga telah dibuat rencana tindak lanjut dalam rangka

melakukan pendampingan kelompok di desa masing-

masing oleh peserta pelatihan.

Pelatihan manajemen kelompok di Balai Desa

Daleman tanggal 16 – 17 Desember 2008 diikuti oleh 20

(dua puluh) orang pengurus kelompok sedangkan pelatihan

manajemen kelompok tanggal 22 – 23 Desember 2008

diikuti oleh 22 (dua puluh dua) orang pengurus kelompok.

(2) Pelatihan dana bergulir

Tujuan pelatihan dana bergulir adalah meningkatkan

pengetahuan dan ketrampilan pengurus dan anggota

kelompok yang kesemuanya berjumlah 60 (enam puluh)

orang dari enam desa sasaran Program Pengembangan

Masyarakat mengenai dana bergulir yang meliputi

pengertian, prinsip-prinsip, pembukuan dan keuangan dana

bergulir, dimana bentuk kegiatannya berupa ceramah dan

tanya jawab, latihan soal dan diskusi kelompok serta role

play dan studi kasus. Program ini dijadwalkan terlaksana

pada Bulan Mei – Juni 2009 tapi baru akan dilaksanakan

Bulan Juli 2009. Program ini tertunda karena sampai saat

ini kelompok belum mempunyai rasa kesadaran yang cukup

dalam hal pengelolaan dana.

(3) Stimulan dana bergulir


commit to user

85

Stimulan dana bergulir ini ditujukan sebagai

stimulan modal usaha bagi 180 (seratus delapan puluh)

orang yang terdiri dari pengurus dan anggota kelompok dari

enam desa sasaran Program Pengembangan Masyarakat.

Stimulan dana ini harus dikembalikan kepada kelompok

dan akan digulirkan lagi. Kegiatan ini dijadwalkan

terlaksana pada Bulan Juli – September 2009.

Kegiatan pelatihan dana bergulir dan stimulan dana

bergulir sampai saat ini belum terealisasi karena sampai

saat ini kelompok belum benar-benar kuat dan pemahaman

yang kurang matang dalam hal pembukuan dan pengelolaan

keuangan.

3) Pengembangan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan Hidup

a) Kesehatan masyarakat

(1) Pelatihan kader masyarakat

Pelatihan kader kesehatan ditujukan untuk

meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan kader

kesehatan yang kesemuanya berjumlah 30 (tiga puluh)

orang, mengenai bidang ketrampilan dasar dan

pendampingan dengan bentuk kegiatan yang berupa

ceramah dan tanya jawab, diskusi, role play, studi kasus

dan penugasan-penugasan lain. Kegiatan ini mengambil

lokasi di Desa Kebonharjo dan dijadwalkan terselenggara

pada Bulan Februari 2009. Namun sampai saat ini pelatihan

belum juga terlaksana karena YIS masih mengupayakan

koordinasi dengan pihak Puskesmas setempat. Karena

koordinasi belum terjalin dengan baik, kegiatan akan

dialihkan pada pembuatan data dasar golongan darah

masyarakat yang berguna apabila ada masyarakat yang

memerlukan transfusi darah.


commit to user

86

b) Lingkungan hidup

Pengembangan lingkungan hidup akan dilaksanakan

pada program selanjutnya.

4) Technical Assistance

a) Pendampingan teknis dan manajerial

Pendampingan teknis dan manajerial ditujukan untuk

memberikan bantuan terhadap anggota dan pengurus kelompok

dari enam desa sasaran Program Pengembangan Masyarakat,

mengenai teknis dan manajemen pelaksanaan kegiatan serta

pemecahan masalah. Bentuk kegiatannya berupa

pendampingan formal dan tidak formal dengan cara kunjungan

berkala/insidental, diskusi dan pelibatan diri dalam kegiatan-

kegiatan yang diorganisir oleh masyarakat. Kegiatan ini

dijadwalkan terlaksana pada Bulan Agustus – Desember 2009.

Pendampingan teknis dan manajerial terlaksana sesuai

jadwal yaitu dimulai pada Bulan Agustus 2008. Pelaksanaan

pendampingan teknis dan manajerial setiap kelompok pada

umumnya dilakukan setiap pertemuan rutin kelompok dan pada

saat ada kebutuhan mendesak dari kelompok yang biasanya

muncul ketika ada permasalahan dalam kelompok. Secara

umum kegiatan yang dilakukan dalam pendampingan lebih

pada upaya-upaya penyadaran dan penguatan kegiatan

kelompok.

b) Dialog (tokoh masyarakat dan kelompok tani)

Kegiatan ini ditujukan untuk menyediakan sarana

komunikasi bersama antara kelompok sasaran program, tokoh

masyarakat, dan pemerintah yang kesemuanya berasal dari

enam desa sasaran program pengembangan masyarakat, dengan

bentuk kegiatan diskusi dan pembahasan-pembahasan


commit to user

87

permasalahan desa/kelompok. Program ini akan dilaksanakan

setiap dua bulan mulai September 2008.

Kegiatan ini terlaksana lebih awal yaitu mulai Bulan

Agustus 2008 dan telah menghasilkan berbagai macam usulan

kegiatan program pengembangan masyarakat di enam desa dua

kecamatan di Kabupaten Klaten yaitu mengenai siapa saja yang

akan menjadi kelompok sasaran program, pelaksana eksekusi

di tingkat lapangan, sudah adakah pemahaman yang sama

terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan dikembangkan dan

jadwal serta substansi kegiatan yang telah disepakati masih

konstektual atau tidak. Dengan dialog tokoh tersebut,

diharapkan tercapai pemantapan persiapan kegiatan program,

menentukan pihak-pihak yang dapat dihubungi terkait dengan

pelaksana program di lapangan dan calon kelompok sasaran

program serta membuat kesepakatan-kesepakatan lain yang

terkait dengan tujuan program.

5) Planning, Monitoring dan Evaluasi

a) Pertemuan rutin kelompok dan monitoring

Pertemuan rutin kelompok dan monitoring kelompok

sasaran program di enam desa sasaran Program Pengembangan

Masyarakat dilakukan guna mengetahui perkembangan

program di enam desa sasaran Program Pengembangan

Masyarakat melalui kunjungan lapangan, studi dokumen dan

berbagai metode penggalian informasi lainnya. Kegiatan ini

akan dilaksanakan pada Bulan Agustus 2008 – Desember 2009.

Kegiatan ini terlaksana pada Bulan Agustus 2008 dan

menghasilkan beberapa kesepakatan mengenai jadwal

pertemuan kelompok di enam desa sasaran Program

Pengembangan Masyarakat dengan dihadiri seorang staf

pendamping guna memperoleh informasi terkait dengan


commit to user

88

perkembangan dan permasalahan kelompok dan pemupukan

modal usaha pertanian.

6) Biaya program

Pengadaan biaya operasional ini digunakan oleh pelaksana

program untuk mendukung implementasi program, penyediaan

honor, sewa dan pengadaan sarana dan prasarana program.

Besarnya biaya operasional yang berasal dari sponsor dan swadaya

ini dinegosiasikan pada Bulan Agustus 2008 – Desember 2009.

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan program mulai Agustus

2008-Desember 2009 adalah sebesar Rp 997.370.000,- yang terdiri

dari PT Tirta Investama Klaten Rp 755.770.000,-, swadaya YIS

dan masyarakat sebesar Rp 241.600.000,-. Sedangkan dana untuk

penjajakan kebutuhan sampai dengan Perencanaan Bersama

Masyarakat adalah kurang lebih sebesar Rp 42.000.000,-

d. Evaluasi pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat.

Evaluasi program bertujuan melakukan kajian capaian-capaian

pelaksanaan program dan memberikan rekomendasi kepada pihak-

pihak terkait terhadap kelompok sasaran program di enam desa

program pengembangan masyarakat yang dijadwalkan terlaksana pada

Bulan November 2008 dan November – Desember 2009. Namun

dengan adanya perjanjian kerja dengan PT Tirta Investama Klaten

dengan YIS dalam pelaksanaan program, maka evaluasi diadakan pada

setiap termin kegiatan. Pada termin I bentuk evaluasi berupa progress

report dengan sumber laporan kegiatan, laporan mingguan staf dan

laporan bulanan agar PT Tirta Investama Klaten dapat mendapatkan

informasi secara lebih mendalam dalam melakukan langkah-langkah

untuk mengambil keputusan dalam program ini.

Evaluasi program pada akhirnya baru direalisasikan pada

Bulan Januari 2009 karena termin I pelaksanaan program


commit to user

89

pengembangan masyarakat adalah Bulan Agustus – Desember 2008

(Wawancara tanggal 14 Mei 2009 Pukul 10.00 WIB).

2. Pembahasan

Perusahaan yang berbentuk perseroan, sebagaimana yang

disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang

Perseroan Terbatas, didirikan dengan maksud dan tujuan tertentu yang

tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Sementara itu, Pasal 1

angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun1997 tentang Dokumen

Perusahaan menyiratkan bahwa perusahaan adalah bentuk usaha yang

dilakukan secara terus menerus dengan memperoleh laba. Dengan

demikian, tujuan utama perseroan adalah mencari keuntungan Dalam

mencari keuntungan, sebuah perusahaan dituntut untuk berjalan sesuai

dengan prinsip triple bottom line yaitu profit (laba), people (masyarakat)

dan planet (lingkungan). Prinsip inilah yang kemudian diadaptasi oleh PT

Tirta Investama Klaten untuk menentukan visi misi perusahaan dalam

menjalankan kegiatan usahanya. Salah satu visi misi PT Tirta Investama

Klaten adalah mengembangkan model bisnis berkesinambungan yang

inovatif khusus untuk pengelolaan sumber daya air dan pengembangan

masyarakat.

PT Tirta Investama Klaten adalah perusahaan multinasional yang

menjalankan kegiatan usahanya dengan mengambil sumber daya alam,

menyadari bahwa pendirian sebuah perusahaan akan mempengaruhi

kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat khususnya

masyarakat sekitar dan salah satu instrumen dalam yang mempengaruhi

pertumbuhan perekonomian bangsa dan negara. Berkaitan dengan

permasalahan ini, sejak tahun 2005 mayoritas kepemilikan saham

perusahaan beralih kepada seorang warga negara Perancis yang bernama

Antoine Riboud yang sebelumnya didirikan dan dimiliki oleh seorang

warga negara Indonesia yang bernama Tirto Utomo, PT Tirta Investama


commit to user

90

Klaten mulai melaksanakan upaya-upaya pendekatan di lingkungannya

seperti CSR. Tetapi alokasi dana CSR waktu itu, pengelolaannya

diserahkan pada Pemerintah Kabupaten setempat yaitu Pemerintah

Kabupaten Klaten. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan

Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2006, diketahui

bahwa sumbangan PT Tirta Investama Klaten kepada Pemerintah

Kabupaten Klaten pada tahun 2006 adalah Rp 2.692.924.000,- (Laporan

Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten

Tahun Anggaran 2006. www.bpk.go.id. diakses tanggal 10 Juni 2009

pukul 08.00 WIB).

Menurut Joko Suseno, Kepala Seksi Kecamatan Polanharjo, CSR

PT Tirta Investama Klaten diwujudkan dalam program penghijauan di

Desa Ngaran, Borongan, Karanglo dan Desa Janti Kecamatan Polanharjo

pada tahun 2006 dengan dana kurang lebih sebesar Rp 25.000.000,- untuk

setiap desa (Wawancara tanggal 24 Juli 2009 Pukul 10.30 WIB). Tidak

berbeda dengan CSR yang dilaksanakan di Kecamatan Tulung, menurut

Muchamad Nurrosyid, Sekretaris Camat Kecamatan Tulung, CSR PT Tirta

Investama Klaten dilaksanakan pada tahun 2006 dengan program

penghijauan di Desa Majegan, Kiringan, Bono dan Beji Kecamatan

Tulung dengan dana kurang lebih sebesar Rp 25.000.000,- untuk setiap

desa (Wawancara tanggal 28 Juli 2009 Pukul 10.00 WIB).

PT Tirta Investama Klaten pada tahun 2007 menunjuk sebuah

lembaga independen, YIS untuk bekerja sama melaksanakan CSR yang

diwujudkan dalam pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat

khususnya bagi masyarakat sekitar. Komitmen PT Tirta Investama Klaten

sejalan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan

adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan

ekonomi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan


commit to user

91

lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan sendiri, komunitas setempat,

dan masyarakat pada umumnya.

Program Pengembangan Masyarakat PT Tirta Investama Klaten

bekerja sama dengan YIS diawali dengan tahap persiapan yang terdiri dari

penjajakan kebutuhan, lokakarya hasil penjajakan kebutuhan dan PBM

serta tahap pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat dengan

melibatkan stakeholders terkait yaitu, Pemerintah Kabupaten Klaten,

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Dinas Pertanian

Kabupaten Klaten dan enam desa calon sasaran Program Pengembangan

Masyarakat di Kabupaten Klaten.

Tahap yang paling mendasar dalam pelaksanaan Program

Pengembangan Masyarakat adalah penguatan kelompok dengan cara

membangun komunikasi dengan para anggota kelompok dan antar

kelompok untuk menggalang dukungan serta koordinasi. Penguatan

kelompok juga bertujuan untuk menimbulkan rasa saling membutuhkan

antar anggota dan kelompok serta pembangunan organisasi-organisasi

sosial masyarakat. Kelompok-kelompok dikategorikan berdasarkan

kegiatan ekonomi yang dilakukan.

Kelompok-kelompok masyarakat merupakan komponen penting

untuk melakukan perubahan baik dari segi sosial, budaya dan ekonomi

masyarakat. Transformasi sosial hanya dapat berhasil apabila masyarakat

menyadari akan hak dan kewajibannya serta mempunyai kemampuan

untuk melaksanakannya. Untuk menciptakan transformasi tersebut, YIS

telah melakukan komunikasi, sosialisasi dan advokasi dalam bentuk

penyuluhan, diskusi-diskusi, pelatihan dan pendampingan. Komunikasi

dengan kelompok masyarakat dilakukan secara berkelanjutan dan

berkesinambungan yang secara tidak langsung dapat digunakan sebagai

sarana assessment, monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk

mengetahui perubahan dan perkembangan kebutuhan masyarakat guna


commit to user

92

mendapatkan kesamaan dan kesepakatan program yang tersusun secara

partisipatif, terpadu, terencana, tepat dan berdaya guna bagi masyarakat.

Program pengembangan masyarakat PT Tirta Investama Klaten

bekerjasama dengan YIS telah memberikan manfaat, yaitu:

a. Menurut Natalia, staf CSR PT Tirta Investama Klaten, bagi PT Tirta

Investama Klaten, perusahaan dapat memperbaiki hubungan dengan

masyarakat sekitar. Sebelum Program Pengembangan Masyarakat

dilaksanakan, upaya-upaya perlawanan dalam bentuk demonstrasi dari

sebagian masyarakat sekitar yang menyatakan penentangan sangat

sering terjadi. Namun setelah PT Tirta Investama Klaten melaksanakan

CSR yang bekerja sama dengan YIS melalui konsep pengembangan

masyarakat dengan didahului penjajakan kebutuhan sebagai dasar

perencanaan program, upaya perlawanan dalam bentuk demonstrasi

tidak pernah terjadi lagi (Wawancara tanggal 5 Mei 2009 Pukul 16.00

WIB).

b. Menurut Agung Widodo, bagi YIS sendiri Program Pengembangan

Masyarakat yang sampai saat ini telah dan sedang dilaksanakan, dapat

menjadi bahan pembelajaran YIS dalam membuat konsep dan

perencanaan program-program selanjutnya dalam kaitannya dengan

pengembangan masyarakat utamanya masyarakat di lingkungan pabrik

(Wawancara tanggal 14 Mei 2009 Pukul 10.00 WIB).

c. Menurut Yudi, Kepala Desa Karanglo, masyarakat dapat menambah

ketrampilan dan pengetahuan dari pelatihan dan pendampingan yang

diberikan YIS. Perubahan pola pikir pemimpin dan masyarakat untuk

mandiri dan berani menyelesaikan permasalahan yang dihadapi tanpa

harus bergantung pada pimpinan. Masyarakat yang sebelumnya

bersaing secara individu dalam mengembangkan usahanya, sekarang

telah berkelompok guna mengembangkan usahanya. Sebagian besar

masyarakat telah berorientasi pada pengembangan masyarakat yang

berkelanjutan, bahwa di masa yang akan datang ketika YIS atau


commit to user

93

bahkan PT Tirta Investama Klaten tidak mendampingi masyarakat,

masyarakat dapat berkembang secara mandiri (Wawancara tanggal 14

Juli 2009 Pukul 09.45).

Keuntungan-keuntungan yang diperoleh para pemangku

kepentingan menunjukkan hubungan yang saling menguntungkan.

Kedudukan masyarakat sebagai rekan dalam pengembangan masyarakat

menunjukkan CSR telah dilaksanakan sebagai tanggung jawab sosial

perusahaan. Perusahaan dan masyarakat secara bersama-sama mampu

mencari solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi

di masyarakat.

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi implementasi CSR di

Indonesia, yaitu:

a. Komitmen pimpinan perusahaan

Menurut Natalia, staf CSR PT Tirta Investama Klaten, CSR

telah dilaksanakan PT Tirta Investama Klaten sejak tahun 2005

sebelum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 disahkan

(Wawancara tanggal 5 Mei 2009 Pukul 16.00 WIB). Hal ini sesuai

dengan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas yang pada intinya menyatakan bahwa CSR adalah

komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan

ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan

lingkungan yang bermanfaat baik bagi perusahaan sendiri, komunitas

setempat dan masyarakat pada umumnya.

Pada tahun 2005, kepemilikan PT Tirta Investama Klaten

berpindah ke tangan Antoine Riboud yang sebelumnya dimiliki oleh

Tirto Utomo. Perihal ini menunjukkan bahwa komitmen pimpinan

perusahaan sangat berpengaruh terhadap kebijakan CSR perusahaan.


commit to user

94

b. Berkaitan dengan kematangan perusahaan

PT Tirta Investama Klaten adalah salah satu perusahaan air

minum dalam kemasan dari Aqua Grup yang tergabung dalam Danone

Group. PT Tirta Investama berdiri sejak tahun 1973 dan merupakan

perusahaan multinasional sejak tahun 2001, 74 % kepemilikan saham

di PT Tirta Investama dimiliki oleh Danone Group yang sebelumnya

hanya memiliki 40% saham. PT Tirta Investama Klaten sebagai

perusahaan multinasional yang mengikuti standar ISO 26000 yang

berkomitmen dalam hal tanggung jawab sosial dan lingkungan serta

mengembangkan komunikasi dan memberikan manfaat bagi

masyarakat khususnya masyarakat sekitar.

c. Regulasi yang diatur pemerintah

Regulasi yang mengatur mengenai CSR dan perpajakan

berpengaruh terhadap pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh

perusahaan. Di Indonesia, belum disahkannya Rancangan Peraturan

Pemerintah menjadi kendala dalam terciptanya aturan bahwa CSR

adalah sebuah keharusan bagi perusahaan.

Program Pengembangan Masyarakat di enam desa di dua

kecamatan Kabupaten Klaten merupakan salah satu bagian dari

implementasi CSR yang dalam pelaksanaannya dalam penerapannya juga

tidak bisa mengesampingkan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip GCG

tersebut diwujudkan dalam:

a. Prinsip keterbukaan informasi

Prinsip keterbukaan informasi diwujudkan dengan cara

memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai

permasalahan yang dihadapi perusahaan dengan pemerintah, untuk

diselesaikan bersama dengan masyarakat.

b. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas adalah prinsip adanya kejelasan fungsi,

hak kewajiban, wewenang dan tanggung jawab antara pemegang


commit to user

95

saham, dewan komisaris dan dewan direksi atau adanya kejelasan

fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga

pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Hal ini dapat dilihat

dari pembagian tugas dan wewenang PT Tirta Investama Klaten dalam

pelaksanaan pengembangan masyarakat yang dilakukan melalui kerja

sama dengan YIS.

c. Pertanggungjawaban

Bentuk pertanggungjawaban PT Tirta Investama Klaten

terwujud dalam pelaksanaan CSR-nya sebagai salah satu tujuan

perusahaan yang taat terhadap aturan yang berlaku yaitu Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya

Pasal 1 butir 3 dan Pasal 74 ayat (1). Pada tahap awal, sosialisasi,

penyuluhan, pelatihan dan pembuatan demplot pupuk organik yang

ditujukan untuk mengubah pertanian yang sebelumnya menggunakan

pupuk dan obat-obatan kimia menjadi pertanian organik yang ramah

lingkungan dan mampu mengurangi ongkos produksi.

d. Kemandirian

Prinsip kemandirian mensyaratkan pengelolaan perusahaan

secara profesional tanpa benturan kepentingan dan tekanan atau

campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan

yang berlaku. Prinsip ini diwujudkan PT Tirta Investama Klaten

dengan menjalin kemitraan dengan YIS dalam melaksanakan salah

satu program CSR-nya yaitu pengembangan masyarakat di enam desa

di dua kecamatan Kabupaten Klaten. Kemitraan ini bertujuan

menghindarkan kepentingan perusahaan yang terkadang menggunakan

CSR sebagai pencitraan perusahaan bukan sebagai perwujudan itikad

baik perusahaan untuk ikut memberikan kontribusi pada stakeholders

(masyarakat sekitar) menuju pembangunan berkelanjutan.

e. Kesetaraan dan kewajaran

Prinsip kesetaraan dan kewajaran diwujudkan dengan

masyarakat berkedudukan sebagai subjek program baik dalam


commit to user

96

perencanaan dan pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat.

Perusahaan hanya memfasilitasi hal-hal yang diperlukan dalam

penyusunan dan pelaksanaan program yang disusun bersama

masyarakat.

C. Kendala-kendala yang Dihadapi PT Tirta Investama Klaten dan Yayasan

Indonesia Sejahtera (YIS) dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial

Perusahaan yang Salah Satunya Diwujudkan dengan Program

Pengembangan Masyarakat dan Solusinya

Menurut Agung Widodo selaku Koordinator Program Pengembangan

Masyarakat, Program Pengembangan Masyarakat di enam desa di dua

kecamatan Kabupaten Klaten yang telah dan sedang dilaksanakan oleh PT

Tirta Investama Klaten bersama YIS, menghadapi beberapa kendala yaitu:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat yang merupakan

salah satu konsep CSR, idealnya dilaksanakan oleh perusahaan sendiri

tanpa melibatkan pihak lain untuk menjamin kerahasiaan perusahaan.

Namun karena SDM perusahaan yang masih terbatas mengenai CSR, pada

akhirnya perusahaan melibatkan pihak ketiga yaitu LSM YIS. Dalam hal

ini, YIS bukan pelaksana CSR dari PT Tirta Investama Klaten, melainkan

sebagai mitra dalam pelaksanaan CSR di enam desa sasaran Program

Pengembangan Masyarakat. Karena konsep CSR yang dilaksanakan di

enam desa sasaran Program Pengembangan Masyarakat adalah konsep

yang diusulkan YIS. Meski demikian tidak dapat dipungkiri bahwa

kemitraan CSR antara PT Tirta Investama Klaten dengan YIS mempunyai

sisi positif yaitu bahwa CSR yang dilaksanakan oleh PT Tirta Investama

Klaten dengan YIS bukan merupakan alat perusahaan untuk menjaga citra

perusahaan atau dapat dikatakan sebagai uang pelicin agar perusahaan

mendapatkan legitimasi dari masyarakat sekitar melainkan merupakan

komitmen perusahaan untuk menerapkan tata kelola dan hubungan yang

baik dengan pihak eksternal khususnya masyarakat sekitar serta


commit to user

97

mengembangkan model bisnis berkesinambungan yang inovatif khusus

pengelolaan sumber daya air dan pengembangan masyarakat.

2. Belum adanya payung hukum dalam pelaksanaan CSR

CSR di Indonesia, sampai saat ini baru diatur dalam Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam

pelaksanaannya, membutuhkan Peraturan Pemerintah sebagai dasar dan

payung hukum dalam pelaksanaannya. Belum disahkannya Rancangan

Peraturan Pemerintah mengakibatkan adanya keberagaman pendapat

mengenai konsep pelaksanaan CSR, standarisasi pelaksanaan CSR,

kewajiban penyusunan laporan dan pengungkapan CSR, kategori kegiatan

industri yang wajib melaksanakan CSR, verifikasi pihak-pihak ketiga yang

dalam kaitannya ikut membantu atau bahkan bermitra dengan perusahaan

dalam pelaksanaan CSR-nya dan seandainya dimungkinkan adanya sebuah

lembaga independen untuk mengawasi pelaksanaan CSR serta sanksi yang

jelas bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR.

Tindakan kedermawanan sampai saat ini masih banyak dilakukan

perusahaan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan CSR. Selain itu, karena

ketiadaan payung hukum, perusahaan dapat berkelit bahwa pelaksanaan

CSR bukan merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh perusahaan

melainkan bersifat sukarela.

3. Regulasi Perpajakan yang kurang mendukung pelaksanaan CSR

Program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan, ditinjau dari

sudut pandang perpajakan, terkait dengan Pajak Penghasilan (PPh) dan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dari sudut PPh, perusahaan biasanya

memilih strategi sehingga semua biaya yang dikeluarkan untuk program

CSR yang dipilih dapat dibebankan sebagai biaya yang mengurangi laba

kena pajak. Sebagai contoh, biaya program beasiswa, magang dan

pelatihan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Sedangkan dari sudut

PPN, perusahaan biasanya memilih strategi sehingga barang dan/atau jasa

yang diberikan tidak terhutang PPN. Salah satu contohnya adalah bantuan


commit to user

98

bagi korban bencana alam gempa bumi yang terjadi di Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta dan sebagian Jawa Tengah pada tanggal 27 Mei

2006 serta gempa bumi dan tsunami yang terjadi di pesisir pantai selatan

Pulau Jawa pada tanggal 17 Juli 2006 sebagaimana yang diatur dalam

Peraturan Menteri Keuangan No. 95/PMK.03/2006. Peraturan ini

menunjukkan bahwa fasilitas pajak hanya diberikan pada bantuan bencana

alam saja. Permasalahan lain yang masih menjadikan perusahaan enggan

melakukan CSR adalah bahwa biaya pelaksanaan CSR yang dikeluarkan

perusahaan, tidak dihitung sebagai salah satu pengeluaran perusahaan yang

mengakibatkan perusahaan harus mengeluarkan biaya lagi. Hal ini

bertentangan dengan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa pelaksanaan

CSR adalah kewajiban perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan

sebagai biaya perseroan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Permasalahan-permasalahan ini mengakibatkan kepedulian sebagian besar

perusahaan menjadi bersifat insidental dan bukan merupakan program

yang dilakukan secara terus menerus.

4. Kondisi budaya Masyarakat

Masyarakat mempunyai ketergantungan terhadap pihak luar.

Permasalahan lain yang masih mengganjal adalah ketergantungan

masyarakat terhadap pimpinan, baik secara formal maupun non formal.

Sehingga ketika YIS melaksanakan Program Pengembangan Masyarakat,

ada sebagian kecil masyarakat yang kurang kooperatif.

Solusi yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan di atas adalah:

1. Bekerja sama dengan pihak ketiga

Keterbatasan perusahaan dalam hal SDM dapat diatasi dengan

melibatkan stakeholders atau pihak ketiga dalam pembuatan konsep dan

pelaksanaan CSR. Pihak ketiga tersebut antara lain akademisi dan LSM.


commit to user

99

2. Berpedoman pada perjanjian kerja sama

Ketiadaan payung hukum sebagai dasar teknis pelaksanaan CSR

dapat diatasi dengan mengadakan kerja sama antara PT Tirta Investama

Klaten dengan YIS. Perjanjian kerja sama ini dibagi dalam dua perjanjian

kerja sama yaitu perjanjian untuk melakukan penjajakan kebutuhan dan

perjanjian untuk melaksanakan program pengembangan masyarakat.

Perjanjian penjajakan kebutuhan telah selesai dilaksanakan oleh YIS. Hasil

penjajakan kebutuhan adalah kondisi masyarakat secara menyeluruh yang

digunakan sebagai dasar penyusunan program.

3. Sosialisasi kepada masyarakat

Sosialisasi sudah dan sedang dilakukan kepada masyarakat guna

mengubah pola pikir masyarakat. Sosialisasi ini dilaksanakan sejak tahap

persiapan pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat yaitu

lokakarya hasil penjajakan kebutuhan dengan mengundang tokoh-tokoh

masyarakat, Perencanaan Bersama Masyarakat dengan mengundang 25

(dua puluh lima) wakil masyarakat desa yang terdiri dari tokoh

masyarakat, tokoh agama, anggota BPD, organisasi-organisasi di tingkat

masyarakat, alumni lokakarya dan masyarakat umum yang kesemuanya

berasal dari enam desa sasaran Program Pengembangan Masyarakat dan

pada tahap pelaksanaan program.


commit to user

100

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. PT Tirta Investama Klaten telah berkomitmen melaksanakan CSR sejak

tahun 2005 sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2007. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 3 dan Pasal 74 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Salah

satu bentuk CSR PT Tirta Investama Klaten adalah pengembangan

masyarakat yang dilaksanakan di enam desa di dua kecamatan Kabupaten

Klaten yang diwujudkan melalui kerjasama antara perusahaan dengan

masyarakat sekitar untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan di

sekitar pabrik dengan menggunakan pola komunikasi bottom up dan top

down dalam pencapaian kesepakatan-kesepakatan. Pengembangan

masyarakat sampai saat ini merupakan konsep yang paling ideal bagi

pelaksanaan CSR di Indonesia karena masyarakat dilibatkan secara

langsung dalam persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

program. Program Pengembangan Masyarakat ini meliputi pemberdayaan

ekonomi, sosial, pendidikan dan hukum. Belum dapat diketahui bisa

tidaknya pengembangan masyarakat sebagai salah satu instrumen

peningkatan perekonomian masyarakat karena Program Pengembangan

Masyarakat baru dilaksanakan pada Bulan Agustus 2008. Sedangkan

dampaknya baru dapat diketahui hasilnya minimal sekitar tiga sampai

empat tahun mendatang. Meski demikian telah terjadi perubahan sikap,

pola pikir dan perilaku masyarakat diantaranya kemauan masyarakat untuk

berkelompok dan belajar.

2. Kendala yang dihadapi YIS dalam menerapkan CSR adalah keterbatasan

sumber daya, belum adanya payung hukum yang mengatur mengenai

pelaksanaan CSR, regulasi perpajakan yang kurang mendukung

pelaksanaan CSR, sosial budaya masyarakat yang kurang mendukung


commit to user

101

pelaksanaan CSR. Solusi yang dapat dilakukan YIS untuk mengatasi

kendala tersebut antara lain bekerjasama dengan pihak ketiga, berpedoman

pada perjanjian kerjasama dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa saran, antara lain:

1. Berdasarkan Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas, ”Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung

jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah”, maka

pemerintah hendaknya segera mengesahkan Rancangan Peraturan

Pemerintah yang mengatur mengenai CSR. Selain itu, untuk menghindari

benturan kepentingan antara perusahaan dan masyarakat sekitar yang

disebabkan adanya alasan bahwa perusahaan tidak wajib melaksanakan

CSR karena Rancangan Peraturan Pemerintah belum disahkan sedangkan

masyarakat sudah menyadari pentingnya pelaksanaan CSR oleh suatu

perusahaan.

2. Keuntungan perusahaan yang diperuntukkan CSR hendaknya menjadi

pengeluaran perusahaan yang tidak kena pajak. Oleh karena itu,

pemerintah sebaiknya mengadakan perubahan aturan dalam bidang

perpajakan yang memuat kriteria khusus fasilitas pajak dalam pelaksanaan

CSR perusahaan.

3. PT Tirta Investama Klaten hendaknya lebih terbuka dengan akademisi

sebagai salah satu pemangku kepentingan guna mempromosikan CSR

yang telah dilaksanakan di lingkungan yang lebih luas.

4. Masyarakat hendaknya lebih terbuka terhadap hal-hal dan pengetahuan

baru sepanjang hal tersebut bermanfaat terhadap kelangsungan hidup

masyarakat.

implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan ... · implementasi tanggung jawab sosial dan...

Documents