implementasi spse - ciptakarya.pu.go.idciptakarya.pu.go.id/dok/runtext/runing text2/materi...

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

IMPLEMENTASI SPSEKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN RAKYATTA 2016


Bahasan

• Progres 2015

• Implementasi SPSE TA 2016

2


Progres 2015

3

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 4


Progres Per Balai

5

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 6


• Implementasi SPSE 2016

7


Dasar Hukum

• Peraturan Presiden No 54 /2010 ttg PBJ Pemerintahsebagaimana terakhir kali diubah melalui Perpres No 4 / 2015– Pasal 106

(1) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukansecara elektronik.(2) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukandengan cara E-Tendering atau E-Purchasing.

– Pasal 108

(3) K/L/D/I mempergunakan Sistem PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik yang dikembangkan oleh LKPP

8


Dasar Hukum

• Akan dibuat dasar hukum implementasiSistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) diKementerian PUPR di TA 2016

• Kemungkinan dalam bentuk surat Edaranuntuk mencabut Surat Edaran No 7 Tahun2012 terkait PBJ Elektronik

9


Implementasi SPSE Kemen PUPR terpusat

• Implementasi SPSE di Kemen PUPR dilakukan secaraTERPUSAT

• Hanya ada 1 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) diKementerian PUPR

• LPSE Kemen. PUPR direncanakan akan berada di Pusat Data dan Teknologi Informasi

• Penanganan permasalahan ditangani oleh LPSE jika tidakdapat ditangani akan di eskalasi ke LKPP (termasuk jikaterjadi file rusak)

• Penyedia jasa yang belum mempunyai kode akses di SPSE agar mendaftar di LPSE Kementerian PUPR (dapat jugamendaftar di LPSE terdekat lalu menerapkan agregasipenyedia jasa agar dapat ikut lelang di semua LPSE)

10


Implementasi SPSEJaminan Keamanan

• SPSE menerapkan enkripsi : SSL (https) danApendo (Aplikasi Pengaman Dokumen – OlehLemsaneg)

• Bandwidth (650 MB)

• Redundant server

11


Lelang TA 2016

• Diharapkan dapat mulai lelang di bulanAGUSTUS Tahun Anggaran-1, agar di bulanJanuari pekerjaan sudah dapat dimulai

• Tunggu instruksi teknis terkait hal ini (dalambentuk SE dsb)

• Proses lelang dimonitor mingguan olehMenteri

12


Alur eProcurementKementerian PUPR T.A. 2016

13

eMonitoring

SIRUP pusat

SIRUP lokal

ePurchasing

SPSE 4

SPSE 3.6

Sistem PemantauanPengadaan

Pemaketan

RKAKL

PemantauanProgres Fisik

dan Keuangan

PemantauanPengadaanBarang dan

Jasa

Biro PKLN

LPSE

LPSE

LPSE

LKPP

LPSE

LKPP

Data kontrak

Data kontrak

Data paket

Data paket

A1

A2

A3

A4

Data lelang

A5

Aplikasi PenghubungA1 : eMonitoring – SIRUP Lokal dan Pusat (oleh BPKLN)A2 : SIRUP Lokal – SPSE 3.6 dan SPSE 4 (oleh LKPP – Dit.SPSE)A3 : SIRUP Lokal – Sirup Pusat (reguler dan saat dibutuhkan) (oleh LKPP – Dit. Perencanaan dan Monev)A4 : ePurchasing – eMonitoring dan Sistem Pemantauan Pengadaan (oleh LKPP – Dit.SPSE)A5 : SPSE 3.6 dan SPSE 4 – eMonitoring dan Sistem Pemantauan Pengadaan (oleh Pusdata)

Aplikasi LainnyaSistem Pemantauan Pengadaan (oleh Pusdata)

Pejabat pengadaan dan PPK

Pokja ULP


Perbedaan eProc PU vs LKPP SPSE 3.6

• 1 anggota Pokja 1 Kode akses/Password• Aanwijzing online (semi chat) di rentang waktu

tertentu• Pembukaan Penawaran (tanpa saksi)• Dokumen Penawaran Enkripsi -> Apendo• Upload Dokumen Penawaran : sistem 1 file dan 2

file (tidak dapat dipecah) max 500 MB• Jaminan Penawaran -> sesuai dengan aturan/SBD

dari Ditjen Bina Konstruksi• Full eProcurement untuk seluruh wilayah

14


Akses ke Sistem

• Akses sistem di http://lpse.pu.go.id

• Atau www.pu.go.id sub menu LPSE, sub submenu SPSE

15

http://lpse.pu.go.id/

http://www.pu.go.id/


SPSE Kementerian PUPRhttp://lpse.pu.go.id

16


SPSE Kementerian PUPRhttp://lpse.pu.go.id

17


eKataloghttps://e-katalog.lkpp.go.id/

18

• Menampilkan daftar barang-barang yang dapatdibeli melalui ePurchasing


ePurchasing

• Membeli barang dari eKatalog di INAPROC

• Akses melalui SPSE LPSE Kemen PUPR

• Dilakukan oleh Pejabat Pengadaan atau PPK dengan login di SPSE lalu pilih menu aplikasieProcurement lainnya

19


SIRUPhttp://sirup.lkpp.go.id

• Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

• Menampilkan Pemaketan (Swakelola dan Penyedia(kontraktual)

• Pemasukan Data melalui eMonitoring

• TA 2015 PUPR sudah menampilkan 92 T rupiah

20


Kode Akses SPSE

Surat Permohonan

Memeriksa danMengirimkan kode

akses keUser/Pengguna

21

USER LPSE

Datang langsung atau kirim scan asli ke [email protected]


Format Surat Permohonan -Panitia

22


Format Surat Permohonan – PPK/Pejabat Pengadaan

23


Hubungi Kami

• Email : [email protected]

• Telp : 021 – 7255789 / 021 – 7395588 ext 199

• Fax : 021 – 7232366

• Panduan penggunaan sistem dapat didownload di :

http://edokumen.pu.go.id/pulink/PAQ3G

24

mailto:[email protected]

PRA/PASCAKUALIFIKASI

METODE PEMILIHAN

METODE PENYAMPAIAN PENAWARAN

METODE EVALUASI

6/30/2015

Umum (pengadaan barang/jasa)

kompetensi,kemampuan usaha & pemenuhan persyaratan

Calon Penyedia

CARA MENILAI

Proses penilaian kualifikasi yang dilakukan

setelah pemasukan penawaran

Proses penilaian kualifikasi yang dilakukan

sebelum pemasukan penawaranPRAKUALIFIKASI

PASCAKUALIFIKASI

Dilakukan secara adil, transparan, mendorong terjadinya persaingan yang

sehat

Untuk efisiensi: data yang diperlukan cukup dari formulir isian

Data palsu atau bohong: sanksi ”daftar hitam” dan dilaporkan secara pidana

tidak boleh mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah selama waktu tertentu

Copy dokumen disampaikan untuk penyedia yang diusulkan sebagai calon

pemenang dan pemenang cadangan serta menunjukkan aslinya

4

Pekerjaan Jasa Konsultansi

Pekerjaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/

Jasa Lainnya

S I S T E M G U G U R

Sistim gugur u/ADM

S I T E M N I L A I u/ shortlist

METODE PASCA KUALIFIKASI

Pelelangan Umum

• Pelelangan Sederhana untuk

Penyedia Barang/Jasa Lainnya

• Pemilihan Langsung untuk penyedia

pekerjaan konstruksi

Penunjukan Langsung untuk

penanganan darurat

Pemilihan Penyedia

Jasa Konsultansi Perorangan

METODE PRA KUALIFIKASI

Pekerjaan yang bersifat kompleks melalui Pelelangan Umum

Pelelangan Terbatas untuk penyedia barang dan pekerjaan konstruksi

Pekerjaan yang menggunakan Penunjukan Langsung, kecuali

untuk penanganan darurat

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Badan Usaha

6

PRAKUALIFIKASI Vs PASCAKUALIFIKASI

6/30/2015

8

Bernilai paling tinggi Rp 5.000.000.000

Pelelangan Sederhana

Pada prinsipnya semua pemilihan dilakukan melalui

metode Pelelangan Umum

Pelelangan UmumPenunjukan

Langsung

Pengadaan Langsung

• Untuk pengadaan dengan nilai s.d. Rp 200 juta

• Kebutuhan operasional• Teknologi sederhana• Resiko kecil• Usaha perseorangan/BU kecil

dan koperasi kecil

Kontes

Pemilihan Penyedia B/JL

• Tidak punya harga pasar• Tidak dapat ditetapkan

berdasarkan Harga Satuan

Pelelangan Terbatas

Penyedia yangmampu terbatas

dan untukpekerjaan kompleks

Pengadaan Barang

KEADAAN TERTENTU:

Penanganan darurat

Pek. Konferensi yang

mendadak yang dihadiri

Presiden/Wapres

Pekerjaan bersifat rahasia

Pertahanan Negara serta

Keamanan dan Ketertiban

Masyarakat

Pek.spesifik hanya bisa oleh

satu penyedia

B/JL KHUSUS:

Pek.berdasarkan tarif resmi

yg ditetapkan pemerintah

Pek.kompleks dg teknologi

khusus dan hanya 1

penyedia yg mampu

Distribusi obat/alkes tertentu

Kendaraan bermotor GSO

Sewa Hotel

9

Bernilai paling tinggi Rp 5.000.000.000

PemilihanLangsung



Pelelangan Umum

PenunjukanLangsung

Pengadaan Langsung

• Untuk pengadaan dengan nilai s.d. Rp 200 juta


dan koperasi kecil

Pemilihan Penyedia JK

Pelelangan Terbatas

Penyedia yangmampu terbatas dan

untuk pekerjaankompleks

Pekerjaan Konstruksi

KEADAAN TERTENTU:

Penanganan darurat

Pek. Konferensi yang mendadak

yang dihadiri Presiden/Wapres




Masyarakat


satu penyedia

KONSTRUKSI KHUSUS:


khusus dan hanya 1 penyedia yg

mampu

Pek Konstruksi bangunan yang

merupakan satu kesatuan sistem

konstruksi dan satu kesatuan

tanggung jawab atas resiko

kegagalan bangunan

Sarana dan prasarana di

perumahan

10

Bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000

Pelelangan Sederhana



Pelelangan Umum

KEADAAN TERTENTU:

Penanganan darurat

Pek. Konferensi yang

mendadak yang dihadiri

Presiden/Wapres




Masyarakat


satu penyedia

JL KHUSUS:

Pek.berdasarkan tarif resmi

yg ditetapkan pemerintah


khusus dan hanya 1

penyedia yg mampu

Sewa penginapan/ruang

rapat

Lanjutan sewa gedung

PenunjukanLangsung

Pengadaan Langsung

• Untuk pengadaan dengan nilai s.d. Rp.200 juta


dan koperasi kecil

Sayembara

Pemilihan Penyedia B/JL

• Proses dan hasil dari

gagasan, kreatifitas,

inovasi, budaya dan

metode pelaksanaan

tertentu

• Tidak dapat ditetapkan

berdasarkan Harga

Satuan

Jasa Lainnya

11

Bernilai paling tinggi Rp 200.000.000 dan bersifat sederhana

SeleksiSederhana

Pada prinsipnya semua pengadaan

harus dengan Seleksi Umum

Seleksi Umum

Penanganan darurat

Pek. yang menyangkut

pertahanan/keamanan

dan ketertiban masyarakat

Penyedia jasa tunggal

atau hanya bisa dilakukan

pemegang hak paten

Konsultansi di bidang

hukum (konsultan

hukum/advokat atau

pengadaan arbiter) yang

tidak direncanakan untuk

menghadapi gugatan

dan/atau tuntutan hukum

kepada Pemerintah, harus

segera

PenunjukanLangsung

Pengadaan Langsung

• Untuk pekerjaan Konsultasi dengan nilai maksimum Rp 50 Juta

• Kebutuhan operasional K/L/D/I

Sayembara

Pemilihan Penyedia Jasa

Konsultasi

• Proses dan hasil dari

gagasan, kreatifitas, inovasi

dan metode pelaksanaan

tertentu

• Tidak dapat ditetapkan

berdasarkan Harga Satuan

Jasa Konsultansi

6/30/2015

METODE 1 (SATU) SAMPUL

Penyampaian dokumen penawaran

(administrasi, teknis, dan harga)

dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul

tertutup kepada ULP/Pejabat Pengadaan

• Barang/Jasa yang standar harganya telah ditetapkan pemerintah

• Jasa Konsultansi dengan KAK sederhana

• Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan spesifikasi/volume jelas

• Digunakan juga untuk pekerjaan yang menggunakan metode pemilihan

Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung/ Kontes/Sayembara

Pengadaan barang/jasa yang

evaluasi teknisnya tidak

dipengaruhi oleh harga

Administrasi dan Teknis (Sampul I) dan Harga

(Sampul II) dimasukkan ke dalam sampul

penutup dan disampaikan kepada ULP pada

suatu waktu

• Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainya yang menggunakan sistem nilai

atau sistem biaya selama umur ekonomis

• Jasa Konsultansi yang penilaian teknis terpisah dari penilaian harga atau

bersifat kompleks

Pengadaan Barang/Jasa dimana

evaluasi teknis menghasilkan nilai

yang bervariasi yang

mempengaruhi penawaran harga

METODE 2 (DUA) SAMPUL

Penyampaian dokumen penawaran

sampul 1 (administrasi dan teknis) pada

tahap 1, kemudian sampul 2 yang berisi

penawaran harga disampaikan setelah

lulus administrasi dan teknis

• B/PK/JL yg kompleks

• B/PK/JL yg memenuhi kriteria kinerja tertentu termasuk

pertimbangan kemudahan pengoperasian dan efisiensi

pemeliharaan peralatan

• B/PK/JL dengan beberapa alternatif penggunaan sistem, desain,

dan teknologi

• Membutuhkan waktu evaluasi teknis yang lama; dan/atau

• Membutuhkan penyetaraan teknis

Pengadaan barang jasa dimana

harga yang akan ditawarkan

dipengaruhi oleh waktu atau

teknis evaluasi

METODE 2 (DUA) TAHAP

6/30/2015

17

Membandingkan dokumen penawaran terhadap dokumenlelang dengan urutan tahap adm, teknis,harga dimana apabilatidak memenuhi padasetiap tahapandinyatakan gugur

• B/PK/JL yang metode teknis pelaksanaan tidak bervariasi

Sistem Gugur#)dgn ambang

batas

Memberikan nilai unsur

teknis yang telah ditentukan

dalam dokumen

pengadaan, kemudian

dikombinasi dengan nilai

harga penawaran sesuai

dengan bobot yang telah

ditentukan

SistemNIlai

Memberikan nilai pada unsur teknis dan harga menurut umur ekonomis kemudian dikonversi ke dalam uang

B/PK/JL yang dapat diperkirakan biaya operasional, biaya pemeliharaan dan nilai sisanya serta diketahui umur ekonomis

Sistempenilaian

biaya selamaumur

ekonomis

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

• B/PK/JL yang mempunyai metode teknis dan harga yang bervariasi untuk memperoleh efesiensi dan efektifitas/spesifikasi pekerjaan yang paling baik.

• Ketentuan bobot penilaianunsur teknis yang dapat dikuantifikasikan adalah 10-30% dan bobot harga 70-90%

Evaluasi berdasarkankualitas penawaranteknisterbaik, dilanjutkandengan klarifikasi dannegosiasi teknis sertabiaya

• Mengutamakan kualitas teknis sebagai faktor yang menentukan terhadap hasil/manfaat (outcome) secara keseluruhan; dan/atau

• Lingkup pekerjaan yang sulit ditetapkan dalam KAK

MetodeevaluasiKualitas

Jasa Konsultansi:

Contoh:

• Jasa Konsultansi yang bersifat kajian makro (masterplan, roadmap)

• Penasihatan (advisory),

• Perencanaan dan pengawasan pekerjaan kompleks, seperti desain pembuatan pembangkittenaga listrik, perencanaan terowongan di bawah laut dan desain pembangunan bandarudara internasional

Evaluasi berdasarkan nilaikombinasi terbaik penawaranteknis (0,6 s.d 0,8) dan biayaterkoreksi (0,4 s.d 0,2) dilanjutkan dengan klarifikasidan negosiasi teknis sertabiaya

• lingkup, keluaran (output), waktu penugasan dan hal-hal lain dapat diperkirakan dengan baik dalam KAK; dan/atau

• besarnya biaya dapat ditentukan dengan mudah, jelas dan tepat

Contoh:

• Desain jaringan irigasi primer, desain jalan,

• Studi kelayakan,

• Konsultansi manajemen dan supervise bangunan non-gedung

Metodaevaluasi

kualitas dan biaya

Evaluasi penawaran teknisterbaik dengan penawaranbiaya terkoreksinya lebihkecil atau sama denganPagu Anggaran, dilanjutkandengan klarifikasi dan

negosiasi teknis serta biaya

• Ada aturan yang mengatur (standar);

• Pekerjaan dapat dirinci dengan tepat (waktu, tenaga ahli, input lainnya); atau

• Anggarannya tidak melampaui pagu tertentu

Contoh:

• Pekerjaan desain dan supervisi bangunan gedung

• Pekerjaan survei dan pemetaan skala kecil

Metodaevaluasi pagu

anggaran

Evaluasi berdasarkan penawaran biaya terkoreksinya terendahyang nilai penawaran teknisnya diatas ambang batas persyaratanteknis , dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis sertabiaya

• Pekerjaan yang bersifat sederhana dan standar

Contoh:

• Desain dan/atau supervisi bangunan sederhana

• Pengukuran skala kecil

Metodaevaluasi

biayaterendah

6/30/2015

khusus

(pekerjaan konstruksi/

jasa konsultansi konstruksi)

1. Kriteria evaluasi tidak dicantumkan (secara lengkap) dalamdokumen lelang/seleksi.

2. Terdapat kriteria evaluasi yang berlebihan (Misal: harusmenyediakan juga peralatan pendukung).

3. Perubahan ketentuan dokumen disampaikan dalam Aanwijzing,tidak dituangkan dalam Addendum Dokumen Lelang/seleksi.

4. Cara penilaian/ perlakuan yang berbeda dalam menilai thd BU.5. Dalam hal pengadaan barang (konstruksi) penetapan Spesifikasi

Teknis yang menjurus kepada Produk atau Merk tertentu.6. Pada paket pekerjaan konsultan konstruksi:

Terdapat kesalahan prosedur dimana Pokja langsungmengusulkan pemenang seleksi tanpapenetapan/pengumuman/mengusulkan terlebih dahuluperingkat teknisnya.

Merubah scope pekerjaan pada tahapan klarifikasi dannegosiasi harga.

7. Pada paket pekerjaan konsultan konstruksi: Dalam hal Urutan daftar pendek terdapat peserta yang

ber KSO maka penetapan perhitungan ditetapkan olehpokja serta dituangkan dalam dokumen kualifikasi

Dalam hal seluruh peserta kualifikasi dikuti dariperusahaan baru berdiri maka daftar pendeknyadimulai dari tanggal terbaru dari perusahaan setelahlulus administrasi kualifikasi

Dalam hal peserta kualifikasi (perusahaan baru danlama setelah lulus administrasi) maka daftar pendekdimulai setelah perusahaan lama diikuti perusahaanyang baru dimuai tanggal paling baru berdirinyaperusahaan

8. Jadwal Aanwijzing dan pembukaan penawaran haruspada hari kerja dan jam kerja dituangkan dalamDokumen Lelang/seleksi.

9. Pembukaan penawaran dan penutupan penawaranharus dilakukan pada hari yang sama

10. Data yang dievaluasi adalah data yang di web kecualipekerjaan konstruksi surat jaminan penawaran apabila> 2,5 milyar (yg dievaluasi jaminan penawan asli)

11. Dalam pembukaan penawaran masih mengevaluasi(keterangan LENGKAP/TIDAK LENGKAP)

12. Tatacara evaluasi, Klarifikasi/konfirmasi tidak disertaidengan dokumen tertulis yang memadahi

13. Tidak dilakukan tahapan evaluasi dengan benar sesuaiyang ditentukan dalam dokumen pengadaan.

14. Terdapat beberapa kelemahan dalam melakukanpembuktian kualifikasi Pada paket pekerjaan PK/JK

KEPPRES NO. 54/2010 jo 70/2012

PENGADAAN

PENGADAAN

PEMILIHAN PB/PJ PELAKSANAAN KONTRAK

PELAKSANAAN FISIK KONSTRUKSI

PELAKSANAAN FISIK KONSTRUKSI

PELAKSANAAN STUDY, DESIGN, SUPERVISI

TAHUN ANGGARAN I

PEMELIHARAAN

PEMELIHARAAN

T. A. II

3 / 6 BulanKet:

- Min3 bln pek. Semi permanen

- Min. 6 bln pek. Permanen

HAN KUHPerdata

KUHP

27

URUTAN KEKUATAN HUKUM DOKUMEN KONTRAK

adendum Surat Perjanjian [apabila ada];

pokok perjanjian;

surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;

syarat-syarat khusus Kontrak;

syarat-syarat umum Kontrak;

spesifikasi khusus;

spesifikasi umum;

gambar-gambar; dan

dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.

Mengelola Risiko Kontrak

• Risiko sebelum kontrak

• Risiko saat pendatanganan kontrak

• Risiko pelaksanaan kontrak

• Risiko pemutusan dan pengakhiran kontrak

• Risiko setelah kontrak berakhir

PERATURAN TERKAIT PENGADAAN pek konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi PEMERINTAH

1. Undang- Undang No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

2. Undang- Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

4. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

6. PP 28/2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana diubah terakhir dengan PP 92/2010

7. PP 29/2000 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi sebagaimana diubah dengan PP 59/2010

8. Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres 70/2012

9. Perpres 84/2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat

10. Perka No. 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Terakhir Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

11. Perka No. 15 Tahun 2012 tentang standar dokumen pengadaan Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Terakhir Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

12. Permen PU 05/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan usaha Jasa Konstruksi Asing.

13. Permen PU 08/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi UsahaJasa Konstruksi

14. Permen PU 07/2011 tentang Standar dan PedomanPengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi

sebagaimana telah diubah dengan Permen PU14/2013, 07/PRT/M/2014

PENJELASANPRINSIP-PRINSIP PBJ

PEMERINTAH31

1. Efisien : menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dansasaran yang maksimum.

2. Efektif : sesuai dengan kebutuhan dan sasaran serta memberikan manfaat yangmaksimal

3. Transparan : semua ketentuan dan informasi PBJ jelas dan dapat diketahui olehPenyedia dan masyarakat umum.

4. Terbuka : dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhisyarat/kriteria yang jelas.

5. Bersaing :

persaingan sehat diantara Penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan, hasil kompetitif , tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar PBJ.

6. Adil/tidak diskriminatif : perlakuan sama bagi semua peserta PBJ

7. Akuntabel : sesuai dengan aturan dan dapat dipertanggungjawabkan.

ETIKA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

1. Tertib dan bertanggungjawab2. Profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan 3. Tidak saling mempengaruhi 4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan sesuai

kesepakatan tertulis para pihak;5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan

kepentingan6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan

kebocoran keuangan negara dalam PengadaanBarang/Jasa;7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang

dan/atau KKN8. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan

untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan,terkait PBJ

YANG MENDASARI PERUBAHAN PERMEN 07/2014

1. Menyesuaikan dengan Perpres 70/2012

2. Menyesuaikan dengan ketentuan baru

3. Menyederhanakan proses pengadaan

4. Mendukung penyerapan anggaran

5. Menghilangkan terjadinya multitafsir

KEBERADAAN PERMEN PU 07 THN 2014

Merupakan tindak lanjut perpres yang ditujukan khususuntuk bidang Jasa Konstruksi, karena ada ketentuan dalamUU & PP Jasa Konstruksi yang belum terpenuhi

Berisi penegasan terhadap ketentuan yang ada dan penambahan ketentuan yang belum diatur dalam Perpres54/2010 jo 70/2012

Berlaku untuk seluruh bidang Jasa Konstruksi Nasional baikdi Pusat maupun Daerah

Untuk bidang jasa konstruksi diluar bidang konstruksi PU dapat menerbitkan ketentuan lebih rinci dalam bidangnya

LANDASAN HUKUM PENGADAAN JASA

KONSTRUKSI??

UU 18/’99

PP 29/OO jo 59/10

PP 30/’00PP 28/OO jo 04/10

PERPRES

54 TH 2010 jo 70/12

PERMEN

PU NO. 07/2011 jo 14/13 j0 07/14

PENGGUNAAN PERMEN PU

PERMEN PU 14/PRT/M/2013



BEBERAPA PASAL DICABUT

MENCABUT DAN PENYESUAIAN PASAL DGN KETENTUAN BARU

MENAMBAH DGN PASAL BARU

LAMPIRAN DICABUT

LAMPIRAN PKDAN JKPEDOMAN DAN STANDAR

*) PERPRES 4/2015 PASAL 109 (7) DAN

PASAL 93 (3)

*) Kecuali JaminanPenawaran

PEMAKETAN PEKERJAAN

1. Pemaketan sebanyak-banyaknya untuk Usaha Kecil tanpa mengabaikan prinsipefisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

2. Dalam melakukan pemaketan dilarang:

menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapalokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnyadilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;

menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisadipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil;

memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksudmenghindari pelelangan; dan/atau

menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/ataudengan pertimbangan yang tidak obyektif.

PERMEN PU NO. 07/PRT/M/2014TentangPerubahan TERAKHIR Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi

1. Segmentasi

a. Paket pekerjaan konstruksi ≤ Rp 2,5 Miliar, diperuntukkan bagi usahakecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yangtidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil.

b. Paket pekerjaan jasa konsultansi ≤ Rp 750 juta diperuntukkan bagi usahakecil.

c. Paket pekerjaan jasa konsultansi perorangan ≤ Rp 250 juta.

2. Penerbit Jaminan

a. Paket pekerjaan konstruksi ≤ Rp 50 Miliar dan jasa konsultansi ≤ Rp 2,5 milyarmenggunakan surat jaminan → Bank Umum/PerusahaanPenjaminan/Perusahaan Asuransi dengan substansi sesuai yang tercantumdalam standart dokumen Permen 14/2013.

b. Paket pekerjaan konstruksi > Rp 50 Miliar menggunakan surat jaminan →Bank Umum. Perkerjaan konsultansi > 2,5 milyard -----.bank umum

c. Pengadaan sampai dengan < Rp 2,5 Miliar tidak menggunakan surat jaminanpenawaran

d. Substansi jaminan penawaran harus memasukkan KKN

3. Peserta

a. Sangahan dan Sanggah Banding dapat diajukan oleh “siapa saja” (mendapat kuasa dari yang berhak).

b. Sampai dengan nilai 30 Miliar dapat diperuntukan untuk penyedia

jasa menengah.(M1atauM2) c. Dalam mengevaluasi data kualifikasi harus mempertimbangkan data-

data yang paling baru.(“up dating”}

d. Dalam verifikasi, data-data kualifikasi apabila pokja ragu akandikonfirmasikan ke penerbit.

e. lampiran judul“buku pedoman PK ATAU buku pedomanJK” (lampiran Permen) hanya sebagai penuntun para pihak, yang mengikat adalah lampiran buku standar dokumen pengadaan yang dituangkan didalam dokumen pengadaan MASING-MASING POKJA

Kriteria evaluasi pekerjaan konstruksi (1)

Dalam menetapkan/melaksanakan evaluasi teknis untuk metode sistemgugur, (gugur ambang batas atau sistem nilai persetujuan eselonI) harus

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Metode Pelaksanaan

b. Jangka waktu pelaksanaan(bukan JADWAL)

c. Spesifikasi Teknis (hanya untuk pekerjaan terintegrasi)d. Personil Inti

e. Peralatan utama

f. Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan

g. RK3K ( ??????)


a) Metode pelaksanaan pekerjaan, meliputi:1) tahapan/urutan pada metode pelaksanaan (secara garis besar) dalam

penyelesaian pekerjaan utama;2) metode kerja setiap kegiatan bagian pekerjaan utama (tidak termasuk

proses produksi barang jadi/pabrikan , contoh: lift, pompa, concrete readymix);

3) metode kerja setiap kegiatan pekerjaan penunjang/sementara yang terkaitdengan pekerjaan utama.

Catatan:Dilarang mensyaratkan network planning/Critical Path, cashflow, atau diagram;

b)Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terimapertama/Provisional Hand Over (PHO) yang ditawarkan tidak melebihi jangkawaktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pelelangan.

Catatan: Dilarang menambah persyaratan jadwal kebutuhan

material, peralatan, dan personil/tenaga kerja; Dilarang meneliti urutan secara teknis jenis kegiatan yang

dilaksanakan karena sudah dievaluasi pada metode pelaksanaan


c) Peralatan minimal, meliputi:1) jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan utama minimal yang

ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan (ditetapkan sesuai denganpekerjaan utama, peralatan utama tidak termasuk peralatan pendukung);dan

2) produktifitas kapasitas dari peralatan yang disediakan dibandingkandengan yang diperlukan dalam huruf a) di atas.

Catatan: Lokasi dan tahun pembuatan peralatan tidak dijadikan

pertimbangan dalam penilaian; Pokja ULP dapat melakukan pembuktian/peninjauan ke lokasi

dan kondisi peralatan Dalam hal pascakualifikasi, penilaian peralatan menggunakan

daftar isian kualifikasi

d)Spesifikasi Teknis (hanya untuk pekerjaan terintegrasi).


e) Personil Inti, meliputi:1) Penilaian personil manajerial (ahli/terampil) pada organisasi pelaksanaan

pekerjaan: usaha non kecil tidak termasuk tenaga terampil dan/atau personil pendukung; usaha kecil cukup personil pelaksana (tenaga terampil);

2) Kompetensi personil manajerial di atas, meliputi kesesuaian:(1) Jabatan/Posisi;(2) Pendidikan;(3) Profesi/keahlian; dan(4) Tahun Pengalaman (sesuai jabatan/posisi dan profesi/keahlian).

Catatan:Sebelum ditetapkan sebagai pemenang harus dipastikan personil inti tidaksedang terikat kontrak.

f) Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan, meliputi:1) Bukan pekerjaan utama; dan2) Pekerjaan spesialis

g) RK3K.Catatan:menggugurkan teknis, untuk meyakini bahwa penawaran harga sudahtermasuk biaya keperluan K3 serta penanggulangan bahaya k3

Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K)

Dalam dokumen pengadaan, PPK harus menyampaikan identifikasi bahayayang akan timbul akibat pekerjaan tersebut.

Dalam dokumen penawaran, Penyedia harus mengisi bentuk pengendaliandari identifikasi bahaya dan membuat sasaran serta program K3

Evaluasi teknis Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi(RK3K) dilakukan terhadap sasaran dan program K3 untukpengendalian risiko bahaya K3.

Catatan :

Evaluasi teknis terhadap RK3K :

RK3K memenuhi persyaratan yaitu adanya sasaran dan program K3 yang secaraumum menggambarkan penguasaan dalam mengendalikan risiko bahaya K3;

Diharapkan masing-masing Direktorat Jenderal membuat pedomandalam penilaian terkait evaluasi teknis K3;

Penerapan SMK3 berdasarkan Permen PU no.9 tahun 2008 tentang SMK3.

4. Kriteria Evaluasi (4)

a. Pemilihan Pekerjaan Konstruksi pada prinsipnya dilakukanmelalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi.

b. Khusus untuk Pekerjaan Konstruksi bersifatkompleks, terintegrasi, dan/atau diyakini jumlahpenyedianya terbatas, pemilihan penyedia Pekerjaan Konstruksidilakukan melalui metode Pelelangan Terbatas denganprakualifikasi.

c. Dalam hal pengadaan pekerjaan konstruksi yang bersifatkompleks, terintegrasi, atau bernilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), harus menggunakanpersyaratan/kriteria evaluasi teknis yang ditetapkanterlebih dahulu oleh Pejabat Eselon I terkait untukmenghindari persyaratan/ kriteria yang diskriminatif dan/ ataupertimbangan yang tidak obyektif.

5. Evaluasi PenawaranHarga

a. Evaluasi dokumen penawaran harus berdasarkan pada pedoman evaluasi penawaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.

b. Harga penawaran yang nilainya di bawah80% HPS.

EVALUASI PENAWARAN

NOYES

Gugur

Jaminan Pelaksanaan dinaikan sebesar 5% dari

HPS

Gugur Penetapan

WAJAR

TIDAK

WAJAR

MENOLAK TERIMA

Klarifikasi Kewajaran

Harga

Penetapan

Harga Penawaran <80% HPS

6. Evaluasi Kewajaran Harga di bawah 80% HPS :

1) Meneliti dan menilai kewajaran harga satuan dasar meliputi hargaupah, bahan, dan peralatan dari harga satuan penawaran, sekurang-kurangnyapada setiap mata pembayaran utama;

2) Meneliti dan menilai kewajaran kuantitas/koefisien dari unsur upah, bahan, danperalatan dalam Analisa Harga Satuan;

3) Hasil penelitian butir 1) dan butir 2) digunakan untuk menghitung harga satuanyang dinilai wajar tanpa memperhitungkan keuntungan yang ditawarkan; dan

4) Harga satuan yang dinilai wajar digunakan untuk menghitung total hargapenawaran yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

5) Total harga sebagaimana dimaksud pada huruf d. dihitung berdasarkan volumeyang ada dalam daftar kuantitas dan harga.

Apabila hasil evaluasi > harga penawaran → tidak wajar dan gugur.

Apabila hasil evaluasi ≤ harga penawaran → wajar, tidak gugur, jaminan

pelaksanaan menjadi

sebesar 5% dari HPS

7. Penetapan Pemenang Pek. Konstruksi

(alat/personil sama untuk penawaran beberapa paket)

a. Mengikuti beberapa paket pek. konstruksi dalam waktu bersamaan &menawarkan peralatan sama, hanya dapat ditetapkan sebagaipemenang pada 1 paket → klarifikasi menentukan peralatan tersebutakan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnyadinyatakan peralatan tidak ada dan dinyatakan gugur.

b. Dikecualikan dengan syarat kapasitas dan produktifitasperalatan secara teknis dapat menyelesaikan pekerjaan lebihdari 1 paket.

c. Mengikuti beberapa paket pek. Konstruksi/jasa konsultansi dalamwaktu bersamaan & menawarkan personil sama, hanya dapatditetapkan sebagai pemenang pada 1 paket → klarifikasi menentukanpersonil tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaanlainnya personil dinyatakan tidak ada dan dinyatakan gugur.

8. Sanggahan dansanggahan banding

a. Dalam hal jawabansanggahan bandingmenyatakanpelelangan/seleksigagal dan harusdilakukan evaluasiulang, maka tidak adasanggahan dansanggahan bandingterhadap hasil evaluasiulang.

b. Apabila peserta keberatanterhadap hasil evaluasiulang dapat mengajukanpengaduan yang ditujukankepada APIP K/L/D/Ibersangkutan.

9. Penunjukan Langsung (Lelang Ulang Gagal)

Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang gagal, PokjaULP dapat melakukan Penunjukan Langsung berdasarkan persetujuanPA, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, danakuntabilitas, dengan ketentuan:

a. hasil pekerjaan tidak dapat ditunda;

b. menyangkut kepentingan/keselamatan masyarakat; dan

c. tidak cukup waktu untuk melaksanakan proses Pelelangan/Seleksi/ Pemilihan Langsung dan pelaksanaan pekerjaan.

10.Keterlambatan (Melewati Tahun Anggaran)

a. Keterlambatan & akan melampaui TA berjalan akibat kesalahan PenyediaPekerjaan Konstruksi, sebelum dilakukan pemutusan kontrak PenyediaPekerjaan Konstruksi dapat diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampaidengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan dengandiberlakukan denda sebesar 1/1000 dari nilai Kontrak atau nilai bagianKontrak untuk setiap hari keterlambatan. Kesempatan menyelesaikan pekerjaanselama 50 hari tersebut dapat melampaui TA berjalan.*) (<4%)

b. Penyelesaian pekerjaan akibat keterlambatan melampaui TAberjalan, diterbitkan adendum untuk mencantumkan sumber danatahun anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akandiselesaikan.

c. PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila berdasarkanhasil penelitian yang dilakukan, dinilai Penyedia Pekerjaan Konstruksitidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupundiberikan kesempatan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnyapelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Catatan:

*) Penkeu No 25/PMK05/2012 tanggal 7 Februari 2012

Besaran yang akan dibayarkan dari material on site berkisar antara 50% sampai dengan70%, dengan ketentuan:

a. Peralatan dan/atau bahan yang merupakan bagian dari pekerjaan utama namun belumdilakukan uji fungsi (commisioning) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak danperubahannya;

2) Memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen;

3) Bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen;

4) Disetujui oleh PPK sesuai dengan capaian fisik yang diterima;

5) Dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindahtangankan olehpihak manapun; dan

6) Keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserahterimakan secara satukesatuan fungsi merupakan tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa.

b. Dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh Penyedia Barang/Jasa, butir a.2)dan butir a.3) tidak diperlukan;

c. Pembayaran untuk item atau kontrak harga satuan.

11. Material On-Site

“ Billing Rate ” (SE Menteri PU Nomor : 03/SE/M/2013)

• Sebagai acuan penyusunan HPS/RAB PekerjaanKonsultansi di Kementerian PU

• Biaya langsung personil Tenaga Ahli Jasa KonsultansiMaksimal

Rupiah Per

Bulan

Rupiah Per

Bulan

Rupiah Per

Bulan

S1 S2 S3

1 2 3 4 5 6 7

1 21,100,000

2 22,900,000

3 24,600,000

4 26,400,000

1 28,200,000 1 29,500,000

2 30,000,000 2 31,600,000

3 31,700,000 3 33,600,000

4 33,500,000 4 35,800,000

1 35,300,000 1 37,800,000 1 41,400,000

2 37,100,000 2 39,800,000 2 43,700,000

3 38,800,000 3 41,900,000 3 46,000,000

4 40,600,000 4 43,900,000 4 48,200,000

5 42,400,000 5 46,100,000 5 50,400,000

6 44,100,000 6 48,100,000 6 52,800,000

7 45,900,000 7 50,100,000 7 55,000,000

8 47,700,000 8 52,200,000 8 57,200,000

9 49,500,000 9 54,200,000 9 59,400,000

10 51,200,000 10 56,200,000 10 61,800,000

11 53,000,000 11 58,400,000 11 64,200,000

12 54,800,000 12 60,400,000 12 66,800,000

AHLI UTAMA

BESARAN MAKSIMAL BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERASI) UNTUK TENAGA AHLI

BERPENDIDIKAN (S1, S2, S3) BERDASARKAN PENGALAMAN PROFESI & SERTIFIKASI

PROVINSI DKI JAKARTA (BENCHMARK )

Tahun

Pengalaman

Tahun

Pengalaman

Tahun

PengalamanKlasifikasi

AHLI MUDA

AHLI MADYA

No. Provinsi Indeks

1 Nanggroe Aceh Darussalam 1.010

2 Sumatera Utara 0.935

3 Sumatera Barat 0.935

4 Riau 0.921

5 Kepulauan Riau 0.892

6 Jambi 0.907

7 Sumatera Selatan 0.904

8 Kepulauan Bangka Belitung 0.968

9 Bengkulu 0.871

10 Lampung 0.880

11 Banten 0.909

12 DKI Jakarta 1.000

13 Jawa Barat 0.781

14 Jawa Tengah 0.760

15 DI. Yogyakarta 0.816

16 Jawa Timur 0.772

17 Bali 0.861

18 Nusa Tenggara Barat 0.913

19 Nusa Tenggara Timur 0.897

20 Kalimantan Barat 0.857

21 Kalimantan Tengah 0.952

22 Kalimantan Selatan 0.969

23 Kalimantan Timur 0.992

24 Sulawesi Utara 0.929

25 Sulawesi Tengah 0.869

26 Sulawesi Tenggara 0.882

27 Sulawesi Selatan 0.927

28 Sulawesi Barat 0.932

29 Gorontalo 0.826

30 Maluku 0.882

31 Maluku Utara 0.867

32 Papua 1.117

33 Papua Barat 1.064

TABEL BESARAN INDEKS WILAYAH PROVINSI DI INDONESIA

PROVINSI DKI JAKARTA (BENCHMARK )

1. Data Sanggahan Banding Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan

Kementerian PU

83

47 43

30 26

Rp0

Rp200

Rp400

Rp600

Rp800

Rp1.000

Rp1.200

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2010 2011 2012 2013 2014

NIL

AI

PA

KE

T (

MIL

IAR

)

JU

ML

AH

PA

KE

T

TAHUN ANGGARAN

SANGGAHAN BANDING BENAR TA.2010 - 2014

NILAI PAKET (MILIAR)

JUMLAH PAKET

128

59

39

143

Rp0,00

Rp500,00

Rp1.000,00

Rp1.500,00

Rp2.000,00

Rp2.500,00

Rp3.000,00

Rp3.500,00

Rp4.000,00

Rp4.500,00

0

20

40

60

80

100

120

140

2010 2011 2012 2013 2014

NIL

AI

PA

KE

T (

MIL

IAR

)

JU

ML

AH

PA

KE

T

TAHUN ANGGARAN

SANGGAHAN BANDING TIDAK BENAR TA. 2010 - 2014


JUMLAH PAKET

No. Data Penetapan Pemenang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi diatas

> Rp. 100 M dan Jasa Konsultansi diatas > Rp. 10 M oleh Menteri PU

2.

14

35

6471

21

Rp0

Rp2.000

Rp4.000

Rp6.000

Rp8.000

Rp10.000

Rp12.000

0

20

40

60

80

2010 2011 2012 2013 2014

NIL

AI

PA

KE

T (

MIL

IAR

)

JU

ML

AH

PA

KE

T

TAHUN ANGGARAN

PENETAPAN PEMENANG LELANG DAN SELEKSI TOTAL MENTERI PU

TAHUN 2010 - 2014


JUMLAH PAKET

implementasi spse - ciptakarya.pu.go.idciptakarya.pu.go.id/dok/runtext/runing text2/materi...

Documents