IMPLEMENTASI PROGRAM IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAANPENGELOLAAN OBAT OBAT PUBLIK PUBLIK

Engko Sosialine MDisampaikan Pada

Pertemuan Rakontek Direktorat Bina Obat Publik & Perbekkes

Tahun 2014

2

MENTERI KESEHATAN sistem kesehatan nasionalsistem kesehatan nasional

Dijamin ketersediaan dan keterjangkauannya  (serta pemerataan)

.

Dijamin ketersediaan dan keterjangkauannya  (serta pemerataan)

.

Subsistem Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan

Subsistem Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan

Tersedianya sediaan farmasi, alkes dan makanan yang terjamin aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu 

Tersedianya sediaan farmasi, alkes dan makanan yang terjamin aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu 

Derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya 

.

Derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya 

.

OBAT

MENTERI KESEHATAN

Pharmaceutical Use Pharmaceutical Use aand Supply Managementnd Supply Management

Dispensing

NATIONAL FORMULARY

e-catalogue

GDPGSP

GPPGood Prescribing Practice

MESOPTOEPO

POR

5

SIKLUS PENGELOLAAN OBAT

DukunganManajemen

Pengadaan

Perencanaan

Distribusi

Penggunaan

Penyimpanan

Manajemen Satu

Pintu (?)

Manajemen Satu

Pintu (?)Koordinasi

(?)Koordinasi

(?)

Perlu Pemantapan Manajemen Pengelolaan Obat Sistem Satu Pintu

Pengaturan Pengaturan

Instalasi Farmasi PemerintahInstalasi Farmasi Pemerintah

6

Pedoman Pengelolaan Obat Publik & Perbekes

Pedoman Pengadaan Obat Publik & Perbekes

Sarpras Instalasi Farmasi Pemerintah

Rancangan Permenkes ttg Instalasi Farmasi Pemerintah

MENTERI KESEHATAN

ProsesProses e-Catalogue e-Catalogue ObatObat

(Status per 26 Agustus 2014)(Status per 26 Agustus 2014)

*) Minggu ke-4 Agustus 2014**) Estimasi selesai Minggu ke-4 September 2014

Sudah diproses dalam 7 (tujuh) paket, sejak 25 Nov 2013

Akan diproses dalam 2-4 paket

Faskes Jumlah E-Catalogue Persentase (%)Dinkes Provinsi/Kab/Kota

514 173 34 %

RSUP / RSUD 592 175 30%

Satker yang Melaksanakan e-Purchasing Berdasarkan e-Catalogue

Tahun 2014 *)

*) Berdasarkan Data LKPP s.d. akhir Mei 2014

MENTERI KESEHATAN

*) Berdasarkan Data LKPP s.d. akhir Mei 2014

MENTERI KESEHATAN

*) Berdasarkan Data LKPP s.d. akhir Mei 2014

MENTERI KESEHATAN

Satker lain yang Satker lain yang Melaksanakan Melaksanakan

e-Purchasing e-Purchasing Berdasarkan Berdasarkan e-Cataloguee-Catalogue Tahun Tahun

20142014

No Nama Satker

1. Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Ditjen Binfar dan Alkes, Kemenkes RI

2. Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat, Surakarta

3. Perwakilan BKKBN, Prov. Sumatera Utara

4. BKPM Wilayah Klaten

5. BKPM Wilayah Pati

6. KKP Kelas I Soekarno-Hatta

7. Biro Umum dan Perlengkapan, LIPI

8. Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung

Jenis Keluhan (%) Status 11 Agustus 2014

HP. 081281753081 dan email : e_katalog@kemkes.go.id

%

Kategori Keluhan Rincian Keluhan CAPA

1. Prosedural Kejelasan prosedur/tata cara pemesanan e-purchasing (upload ulang, pembatalan pemesanan namun belum dilakukan cancel pada sistem)

Belum tercantum data distributor pd e-Catalogue

Sosialisasi e Catalogue Pusat 34 Prov, 497

Kab/Kota (1098 orang) Dekon 15 Prov (673

orang)

Modul e-purchasing dapat diunduh di website LKPP atau You Tube

Siapkan frequently asked questions and answers

Koordinasi intensif dg LKPP

Kategori Keluhan Rincian Keluhan CAPA

2. Kesiapan Penyedia Distributor tdk bersedia melayani krn hutang RS yg belum dibayarkan

Waktu respons pemesanan

Kekosongan obat pada distributor

Waktu pengiriman barang

Dalam proses (APBNP)

Tindak lanjut langsung dg IF Penyedia

Komunikasi pelaksanaan e-Purchasing terkait perencanaan yang nantinya akan dituangkan dalam kontrak, meliputi jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, jadwal pengiriman .

- Menetapkan Permenkes ttg Petunjuk Pelaksanaan e-Purchasing: termasuk perencanaan dan time line respons

- Forum Komunikasi Penyedia 2 kali (300 orang)

Kategori Keluhan Rincian Keluhan CAPA

3. Spesifikasi

4. Kesiapan Pengguna

Kemasan obat tidak sesuai e-Catalogue

PBF tidak sesuai dg e-Catalogue

Satker memesan obat tidak sesuai dg Tk Faskes sesuai Fornas

Satker belum memiliki akun e-Purchasing

Kelengkapan administrasi

Pemesanan obat yg belum terdapat dalam e-Catalogue

Sosialisasi e-Catalogue bahwa spesifikasi pada e-Catalogue adalah mengikat

Sosialisasi Fornas

Informasikan kepd Satker agar berkoordinasi dg LPSE di daerahnya

Sosialisasi e-Purchasing

Sosialisasi Perpres 70 Th 2012 ttg Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan SE Menteri No. 167 Th 2014 ttg Pengadaan Obat berdasarkan e-Catalogue

16

PENGEMBANGAN E-LOGISTIC (1)

Output

Bank Data E-Logsitik

Pusat/KemkesInstalasi Farmasi

Kementrian Kesehatan

Internet

Internet

Internet

Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota

Instalasi Farmasi Propinsi

PetaGrafikTabel

Upload Data Wajib

Upload Data Wajib

Akses Publik

PuskesmasPuskesmasPuskesmasPuskesmas

Integrasi laporan

Akses Pusat(Raw Data)

Integrasi laporan

Internet

PENGEMBANGAN E-LOGISTIC (2)

Program Penuntasan 100 HARI MENUJU AKHIR KIB II

RENCANA AKSI KRITERIA KEBERHASILAN

UKURAN KEBERHASILAN

PENILAIAN VERSI UKP4

CAPAIAN TARGET

Pembenahan Kualitas Manajemen Logistik Obat & Vaksin di IF K/K

Pengembangan aplikasi e-logistik untuk mendukung manajemen logistik obat & vaksin di seluruh IF K/K

Termanfaatnya aplikasi e-logistik untuk mendukung manajemen logistik obat & vaksin di seluruh IF K/K

Target 15 Agustus : Termanfaatkannya aplikasi e-logistic untuk mendukung manajemen logistik obat & vaksin di 50 IF K/K

Ada 55 K/K dari 10 provinsi yang telah mengupload.

Target 17 September : Termanfaatkannya aplikasi e-logistic untuk mendukung manajemen logistik obat dan vaksin di 200 IF K/K

Hingga tanggal 21 Agustus 2014, sudah ada 229 K/K dari 30 provinsi yang telah mengupload.

Target 10 Oktober : Termanfatkannya aplikasi e-logistik untuk mendukung manajemen logistik obat dan vaksin di 500 IF K/K

INDIKATOR DIT. BINA OBAT PUBLIK & PERBEKKES TAHUN 2015 - 2019

IKK Baseline 2014

Target Catatan

2015 2016 2017 2018 2019

Persentase (%) ketersediaan obat dan vaksin di IFK

77.00 80 82 85 90 95 Penetapan target berdasarkan trend pencapaian target 2010 - 2014

Persentase IFK yang sesuai standar

53,12 55 60 65 70 75 Penetapan target berdasarkan trend pencapaian target 2010 - 2014

Defisini Operasional & Formula Perhitungan Indikator Dit. Bina Obat Publik & Perbekkes

Penilaian Instalasi Farmasi

1 2 3

Sampling untuk uji mutu obat akan dilakukan oleh Badan POM dan Jajarannya

Metoda uji dan biaya menjadi tanggungjawab Badan POM

Uji Mutu obat tahun 2014 akan dilaksanakan pada Kab/Kota, di 33 Provinsi dan Pusat

Kriteria Instalasi Farmasi Kab/Kota yang akan dilakukan sampling untuk uji mutu obat ditentukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi

Sampling untuk Uji Mutu Obat di Instalasi Farmasi

• Agar ketersediaan obat untuk pelayanan tidak terganggu maka Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam perencanaan obat perlu memeperhitungkan jumlah sampling obat.

• Daftar obat yang akan dilakukan uji mutu diutamakan obat yang terdapat dalam Formularium Nasional dan atau e-katalog obat.

• Penatausahaan Persediaan: daftar obat yang disampling agar dibuatkan dokumen BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak ( SE Menkes No. KU/Menkes/417/VIII/2013)

Sampling untuk Uji Mutu Obat di Instalasi Farmasi

TERIMA KASIH