IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN DI KECAMATAN POASIA DAN

KECAMATAN KAMBU KOTA KENDARI

NATIONAL PROGRAM IMPLEMENTATION of URBAN COMMUNITY EMPOWERMENT in POASIA and KAMBU, KENDARI

Febriany Katharina W.Andries1,Deddy Tikson2, Roland Barkey3

1Politeknik Indonesia Internasional Makassar,2Perencanaan Pengembangan Wilayah, Universitas Hasanuddin,3 Perencanaan Pengembangan Wilayah,

Universitas Hasanuddin,Makassar Alamat Korespondensi : Febriany Katharina W.Andries Politeknik Indonesia Internasional Makassar HP: 081355515502 Email: rienaandries@yahoo.com

ABSTRAK

Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kecamatan Poasia dan Kecamatan Kambu. Penelitian ini bertujuan (1) Untuk menjelaskan Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan dalam pemberdayaan masyarakat (2) Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (3) Untuk menjelaskan efektifitas output dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Poasia dan Kecamatan Kambu Kota Kendari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif . Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi PNPM Mandiri Perkotaan pada dua (2) kecamatan belum berjalan secara maksimala seperti yang diharapkan, sementara faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan lebih kepada kurang pahamnya warga masyarakat tentang pedoman pelaksanaan program secara menyeluruh, sebagian warga masyarakat juga merasa belum dilibatkan dalam proses persiapan pelaksanaan program. Untuk efektifitas output dari program dapat dilihat dari keterlibatan warga dalam menjalankan setiap tahapan program. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pemberdayaan Masyarakat, PNPM Mandiri Perkotaan ABSTRAC

Poverty is social problem which often appears in our society, especially in Indonesia. It becomes crucial issue in consideration of destructive impact which may occur on any line human life. Moreover, the poverty of Indonesia context is able to make our citizen become brittle. It can be seen from three aspects, they are poor citizen consume, multi dimension poverty, and the asymmetry between territory. The strategy and policy to solve this problem are, a quality development strategy, increasing acces of basic service for poor family strategy, social strategy, social protection strategy, social training strategy. Based on the above reason, it develops some poverty tackling model by using social training approach. Furthermore, one of the government’s efforts and policy is making social national program (PNPM-Mandiri). In this case, social training has been held to create and increate and increase the capacity of people, either individual or group in order to solve any development problem. From the background explanation above, it can be formulated on the statement of problem by writer: How implementation of poverty tackling program though PNPM-Mandiri in Kecamatan Poasia and Kecamatan Kambu ? How is the effort of social training on the implementation of PNPM program in Kecamatan Poasia and Kecamatan Kambu? The purposes of the study are to describe the implementation of PNPM-Mandiri on the poverty tackling program and the benefit for society, moreover to describe people’s participation and training effort which has been ability on the implementation of PNPM. Based on the research, the writer summarize that PNPM-Mandiri is a special family of place for people’s aspiration, communication, awareness, and expectation in Bojonegoro, especially Kecamatan Poasia and Kecamatan Kambu. Finally, the implementation of PNPM-Mandiri economy program on Poasia and Kambu works well. In addition, supporting factor for poor society and PNPM-Mandiri help people to grow and increase their quality, creativity, and make a chance for better work and salary.

Keywords: The Policy Implementation, the public empowerment, National Program Implementation of Urban Community Empowerment in Poasia and Kambu, Kendari

PENDAHULUAN

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penanggulangan kemiskinan dan

pengurangan pengangguran merupakan prioritas utama pembangunan. Ekonom peraih Nobel

ekonomi, Joseph Stiglitz (2001) menyatakan, pembangunan lebih luas daripada transformasi

di bidang ekonomi dengan tujuan peningkatan PDB per kapita. Pembangunan dengan tujuan

peningkatan income merupakan pembangunan dalam arti sempit karena sebenarnya yang

lebih penting adalah pembangunan dengan tujuan memodernisasi masyarakat, mencapai

masyarakat yang lebih baik dengan living standard yang meningkat, yang hidup tanpa

kemiskinan, yang lebih sehat dan lebih terdidik.

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan

kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Mandiri mulai tahun 2007. Melaui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya

penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap

perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan

partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat

ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek

upaya penanggulangan kemiskinan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri

Perkotaan) adalah kelanjutan dari Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)

sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah

daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini berupaya

menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat

yang representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (social capital)

masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan program masyarakat jangka menengah

dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat

dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat (Departemen Pekerjaan

Umum,2008).

Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan Program Pengembangan

Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan

beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi; Program Penanggulangan

Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan

masyarakat di perkotaan; dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus

(P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik. Mulai tahun

2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur

Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan

ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program

pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/sektor dan

pemerintah daerah.

Strategi dan kebijakan untuk mengatasi permasalahan ini yaitu: (1) Strategi

pertumbuhan yang berkualitas; (2) Strategi peningkatan akses pelayanan dasar bagi keluarga

miskin; (3) Strategi perlindungan sosial; (4) Strategi pemberdayaan masyarakat. (Pedum

PNPM-MP, 2009)

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan proses untuk membuat

masyarakat menjadi berdaya. Setiap anggota masyarakat dalam sebuah komunitas sebenarnya

memiliki potensi, gagasan serta kemampuan untuk membawa dirinya dan komunitasnya

untuk menuju ke arah yang lebih baik, namun potensi itu terkadang tidak bisa berkembang

disebabkan faktor-faktor tertentu. Untuk menggerakkan kembali kemandirian masyarakat

dalam pembangunan di komunitasnya, maka diperlukan dorongan-dorongan atau gagasan

awal untuk menyadarkan kembali peran dan posisinya dalam kerangka untuk membangun

masyarakat madani. Proses penyadaran masyarakat tersebut dilakukan melalui konsep-

konsep pengembangan kapasitas. Pengembangan kapasitas masyarakat adalah bentuk dari

upaya pengembangan pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat agar dapat berperan

serta aktif dalam menjalankan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan.

Proses pelaksanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Perkotaan (PNPM-MP) sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian

masyarakat dilaksanakan sesuai dengan tahapan (siklus) yang telah disusun dan ditetapkan

berdasarkan dinamika setiap level masyarakat maupun tingkat kebijakan atau pemerintah.

Tahapan kegiatan program memiliki nilai fleksibilitas sehingga pelaksanaan di lapangan

sangat konsisten terhadap proses pembelajaran masyarakat. Sehingga antara satu tahap

dengan tahap yang lain merupakan rangkaian utuh kegiatan yang tidak dapat di langkah-

langkahi.

Kebijakan pemerintah melalui program PNPM Mandiri Perkotaan merupakan salah

satu upaya memberikan solusi untuk menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Poasia dan

Kecamatan Kambu dengan sasaran delapan kelurahan yang menempatkan masyarakat

sebagai obyek dan sekaligus sebagai subjek pembangunan untuk selanjutnya masyarakat

dapat menerapkan nilai-nilai kemanusiaan, memiliki rasa peduli dan semangat partisipatif

yang utuh dan menyeluruh dalam berbagai sektor dan proses pembangunan.

BAHAN DAN METODE PENELITIAN

Rancangan dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk

menjelaskan implementasi, faktor-faktor dan efektifitas output dari Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan.

Lokasi Penelitian terletak pada Kecamatan Poasia dan Kecamatan Kambu di Kota

Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Pengumpulan data dilakukan dengan melalui dialog

dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat secara langsung untuk mendapatkan data. Untuk pengumpulan data sekunder

dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang berasal dari catatan penting dari lembaga

atau organisasi maupun dari perorangan. Dalam hal ini adalah berbagai dokumen terkait

tentang pedoman umum pelaksanaan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis

penyelenggaran program ini, termasuk catatan evaluasi fasilitator maupun temuan pihak-

pihak lain sehubungan dengan program ini.

HASIL

PNPM Mandiri Perkotaan, Provinsi Sulawesi Tenggara memulai kegiatan pada

tanggal 1 Juni 2009, walaupun sebelumnya telah melaksanakan kegiatannya sejak November

2003. Ini berarti bahwa program penanggulangan kemiskinan sejak P2KP sampai dengan

masuknya PNPM Mandiri Perkotaan di Provinsi Sulawesi Tenggara telah berada pada tahun

ke enam.

Perjalanan program penaggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara selama

6 tahun,terakhir paling tidak telah banyak membawa perubahan dan harapan kepada

masyarakat miskin selaku sasaran dari program tersebut. Perubahan-perubahan yang

dimaksud adalah terjadinya transformasi sosial dari masyarakat miskin yang tidak berdaya

menjadi masyarakat yang berdaya walaupun belum seluruhnya wilayah dampingan masuk

dalam kategori yang dimaksud. Bagi masyarakat yang menjadi sasaran program ini paling

tidak telah merasakan dan memahami arti dari program ini karena terkait dengan

keterlibatannya sebagai kelompok sasaran. Lebih jauh dapat diungkapkan bahwa program ini

telah membawa harapan terhadap perbaikan pemukiman menjadi lingkungan yang sehat

sebagai akibat adanya pemenuhan kebutuhan terhadap perbaikan dan penataan lingkungan

seperti yang dikehendaki dan menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat msikin. Sebagai

contoh, pengadaan air bersih, pembangunan drainase, jalan setapak dan talud sebagai

penangkal terjadinya banjir, dan pembangunan MCK yang selain merupakan prioritas dari

berbagai kebutuhan masyarakat miskin juga secara substansi telah menjawab bahwa dengan

pembangunan fisik/lingkungan, maka masyarakat mampu menciptakan prinsip kegotong-

royongan, swadaya dan kebersamaan.

Pembelajaran masyarakat terhadap pengelolaan kegiatan sosial mencerminkan azas

kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat yang kurang mampu. Kegiatan ini terkait dengan

penciptaan lingkungan yang sehat. Selanjutnya kegiatan ekonomi merupakan pembelajaran

yang diharapkan dapat mencerminkan sebuah tanggung jawab dan keterbukaan baik secara

perorangan maupun secara berkelompok, sehingga kepercayaan akan tetap menjadi modal

sosial yang sangat berharga.

Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan dalam

Aspek Pemberdayaan Masyarakat dapat disimpulkan dari pendapat responden bahwa

Pelaksanaan PNPM sudah melibatkan peran serta masyarakat secara aktif, sebagaimana

pendapat 70 persen responden. Program ini bermanfaat bagi masyarakat sebagaimana

pendapat 45 persen responden.

Mayoritas masyarakat lokasi dimana PNPM berada keterlibatan mereka cukup tinggi

sebagaimana 55 persen pendapat mereka. Program ini bermanfaat sebagaimana mayoritas

jawaban responden sejumlah 70 persen. Program ini secara langsung berdampak pada

peningkatan ekonomi masyarakat, sebagaimana pendapat 60 persen responden menyatakan

demikian. Evaluasi program ini berjalan dengan baik dan dilakukan sesudah program

berjalan, sebagaimana pendapat 70 persen responden. Kesulitan dalam program ini yang

terutama adalah prosedur/birokrasi program sebagaimana pendapat 40 persen responden,

selain masalah administrasi program dan teknis/konstruksi. Pengetahuan, kemampuan

menyangkut hubungan dengan masyarakat yang dimiliki pendamping/fasilitator memadai,

sebagaimana 60 persen pendapat responden.

Pada tingkat masyarakat (siklus masyarakat kelurahan) misalnya diutamakan pada

penguatan kelembagaan (BKM) dan pemampuan masyarakat dalam penyusunan perencanaan

pembangunan yang partisipatif khususnya yang berorientasi pada perencanaan

penanggulangan kemiskinan, dengan adanya dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Penanggulangan Kemiskinan (PJM Nangkis) tiga tahunan, sementara untuk level

kabupaten/kota melalui siklus kabupaten/kota lebih diarahkan untuk mendorong Tim

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) menyusun Strategi

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SKPD) dan PJM Nangkis Kabupaten/Kota. Untuk

capaian indikator pelaksanaan kegiatan dan program bisa dilihat pada tabel 1.

PEMBAHASAN

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan merupakan

program nasional dalam wujud kerangka kebijakan dasar dan acuan pelaksanaan program-

program. Tujuan PNPM Mandiri Perkotaan adalah meningkatkan kesejahteraan dan

kesempatan kerja masyarakat miskin dengan cara meningkatkan kapasitas masyarakat dalam

meningkatkan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan dengan memanfaatkan potensi

ekonomi dan sosial yang mereka miliki. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi

pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perkotaan dapat dilihat dari hasil pendapat masyarakat,

yang dituangkan dalam distribusi responden pada tabel 2. Dari hasil distribusi menunjukkan

bahwa masyarakat Cukup Tahu dengan keberadaan program PNPM di lingkungannya, ini

didukung oleh pilihan masyarakat sebesar 50%. Dasar pengetahuan tersebut diperoleh dari

sosialisasi yang dilakukan oleh pendamping program. Ini menunjukkan bahwa sosialisasi

sebelum kegiatan sangat berdampak pada pengetahuan masyarakat pada program yang akan

dijalankan. Namun berdasarkan hasil rekapitulasi dari kuesioner, sosialisasi tersebut belum

berdampak pada pemahaman tentang tahapan-tahapan dalam program, ini ditunjukkan

dengan 28% pilihan masyarakat menyatakan Tidak Tahu dengan tahapan pelaksanaan dalam

program PNPM dan merasa Rumit dan Cukup Rumit untuk tahapan-tahapan pelaksanaan

tersebut, yang ditunjukkan dengan 45% dan 40% pilihan responden. Walaupun tingkat

pemahaman masyarakat yang merasa tidak tahu dan rumit dengan tahapan pelaksanaan,

namun masyarakat merasa program yang dijalankan telah Sesuai dengan apa yang

dibutuhkan pada lokasi mereka, hal ini ditunjukkan dengan 65% pilihan masyarakat.

Berdasarkan hasil distribusi program PNPM pada penelitian ini, dapat dikatakan bahwa

masyarakat di lokasi penelitian telah memperoleh Manfaat dari program PNPM, ini

ditunjukkan dengan 65% pilihan tersebut. Sementara untuk monitoring program, masyarakat

masih belum merasa puas, hal ini ditunjukkan dengan pilihan Sedang sebesar 50% dan Tidak

Berjalan dalam tiap tahapan sebesar 15%. Sementara 30% masyarakat merasa monitoring

dalam tiap tahapan berjalan baik.

Dalam hal sumber daya responden mempunyai tanggapan yang beragam, namun

mereka sepakat perlu adanya peningkatan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun

yang lainnya. Dari hasil penilitian menunjukkan bahwa masyarakat merasa program PNPM

pada lokasi mereka telah efektif, hal ini ditunjukkan dengan 35% pilihan responden yang

menyatakan program Efektif dan Cukup Efektif sebesar 30%. Sementara dampak langsung

pelaksanaan program, masyarakat merasa cukup memberikan dampak, ini ditunjukkan

dengan 65% pilihan responden yang menyatakan Cukup Berdampak dan 60% yang

menyatakan bantuan langsung masyarakat Cukup Bermanfaat.

Sosialisasi yang dilakukan pendamping cukup jelas bagi masyarakat, walaupun

tingkat pemahaman masyarakat akan hal ini masih perlu ditingkatkan. Keikutsertaan

masyarakat dalam pelaksanaan langsung program PNPM dirasa Tepat bagi masyarakat. Ini

didasari oleh 60% pilihan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat berminat dengan setiap

program yang akan dilakukan di lingkungan mereka. Minat ini akan sangat berpengaruh pada

kerja keras dan kemauan dalam mensukseskan program yang akan dijalankan. Sehingga

setiap program yang mengikutsertakan masyarakat didalamnya akan memiliki tingkat

keterikatan dan hak pemeliharaan yang lebih tinggi, karena mereka merasa bagian dari apa

yang dijalankan.

Implementasi dari setiap program akan mampu memberikan dampak positif dengan

keterlibatan masyarakat secara aktif. Keterlibatan masyarakat akan memberikan

keberlangsungan kerjasama yang baik antara masyarakat dan pendamping maupun pengurus

dan pemerintah.

Pelibatan masyarakat dalam tiap proses dan tahapan pembangunan sangat baik bagi

keberlangsungan pembangunan itu sendiri. Berdasarkan Tabel 20 diatas, masyarakat

mayoritas telah Dilibatkan secara aktif dalam program PNPM, ini ditunjukkan dengan 60%

pilihan masyarakat. Hasil program menunjukkan bahwa Terdapat Perbedaan setelah adanya

program PNPM, hal ini ditunjukkan dengan 65% pilihan masyarakat. Inipun didukung

dengan 45% pilihan responden yang menyatakan program PNPM cukup memberikan

Manfaat untuk mereka.

Perubahan lingkungan diharapkan memberikan dampak positif pada peningkatan

ekonomi. Pelaksanaan program PNPMpun diharapkan dapat memberikan peningkatan pada

perekonomian masyarakat. Peningkatan inipun dirasakan oleh masyarakat pada lokasi

penelitian, ini ditunjukkan dengan 55% pilihan masyarakat yang menyatakan program PNPM

Cukup Berdampak pada peningkatan perekonomian mereka.

Pelaksanaan kegiatan membutuhkan umpan balik berupa evaluasi yang akan menjadi

masukan bagi kegiatan-kegiatan selanjutnya. Berdasarkan hasil pilihan masyarakat diketahui

bahwa sebesar 70% masyarakat menyatakan evaluasi setelah program berjalan telah

Dilakukan. Selain itu, terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan pendamping dengan

keberhasilan program. Inipun dirasakan masyarakat dengan 60% pilihan responden.

Faktor-faktor yang juga mempengaruhi proses pelaksanaan program adalah masih

banyaknya dana BLM yang belum terealisasi dengan maksimal, hal ini nampak pada

pemanfaatan dana kegiatan lingkungan untuk pekerjaan Rehab Rumah warga pada

Kecamatan Poasia, pada data realisasi fisik dengan jumlah Rp. 42.660.000,- dengan

presentasi 100 persen, pada realisasi keuangan sebesar Rp. 35.000.000,- dengan asumsi

pencapaian 100 persen.

Efektifitas output dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Perkotaan dari pendapat responden dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan program ini secara

umum berdampak langsung dengan masyarakat, ini terlihat melalui pernyataan sebagian

besar responden, sejumlah 65 persen. Badan Keswadayaan Masyarakat penting artinya bagi

masyarakat sekitar, terlihat dari 45 persen pendapat responden. Bantuan Langsung

Masyarakat memberi manfaat bagi masyarakat sebagaimana pendapat 55 persen responden.

Bentuk keterlibatan masyarakat dalam pemberdayaan dianggap tepat, sebagaimana pendapat

45 persen responden.

Dalam konteks kegiatan ekonomi meliputi terbentuk beberapa KSM yang bergerak

dalam kegiatan ekonomi dalam bentuk pinjaman bergulir, munculnya unit-unit usaha

produktif yang dikelola masyarakat dan berkesinambungan, meningkatnya modal bergulir

dan pendapatan masyarakat. Dalam konteks kegiatan sosial meliputi peningkatan

pengetahuan dan keterampilan warga miskin baik dalam skala usaha maupun dalam hal

kapasitas sumber daya lainnya.

Dalam kegiatan infrastruktur meliputi kualitas sarana dan prasarana jalan menjadi baik,

terbukanya akses ekonomi, tingkat kesehatan masyarakat meningkat, tempat pemukiman

warga bebas dari longsor dimusim hujan, rumah warga terutama warga miskin memenuhi

standar kesehatan, kebutuhan dasar warga teratasi, kualitas kesehatan semakin baik, sarana

TPS (Bak Sampah tersedia pada permukiman warga ( Miskin + Mampu), terciptanya

lingkungan hunian yang bersih dan sehat, terciptanya sarana pelayanan kesehatan ibu hamil

dan anak-anak yang dapat terjangkau, menurunnya tingkat kecelakaan, teratasinya kerawanan

sosial, terdapatnya tempat usaha yang nyaman dan strategis, produktifitas usahatani warga

semakin meningkat. Dalam kegiatan ekonomi meliputi pertumbuhan usaha ekonomi warga

miskin mengalami pertumbuhan sangat signifikan, terjadinya peningkatan pendapatan

ekonomi rumah tangga miskin. Khusus Sosial meliputi terbukanya lapangan kerja sehingga

dapat mengurangi pengangguran.

Dalam hal infrastruktur transportasi menjadi lancar, akses masyarakat terutama warga

miskin terhadap sentra-sentra ekonomi menjadi lancar, harapan hidup masyarakat meningkat

seiring dengan perbaikan kualitas lingkungan, terjaminnya keselamatan fisik rumah dan

manusia (pemilik rumah), produktifitas kerja membaik, sumber penyakit dari air konsumsi

masyarakat dan MCK dapat teratasi secara berkelanjutan, waktu untuk mencari nafkah

semakin tersedia cukup, ketergantungan pada PDAM secara perlahan dapat dikurangi,

meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, munculnya

budaya hidup bersih dan sehat, menumbuhkan kesadaran dan budaya untuk selalu hidup

sehat sejak dini, keamanan dan kenyamanan permukiman warga dapat terjamin secara

berkelanjutan, terciptanya keindahan lingkungan pasar, pendapatan meningkat, daya beli

warga semakin meningkat seiring dengan pendapatan dari usahatani meningkat. Khusus

ekonomi terjadi pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin secara mandiri; terbuka lapangan

kerja seiring dengan pertumbuhan usaha, sedangkan dalam hal sosial terjadinya peningkatan

pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi.

Selama periode Tahun I (Juni - Desember 2009) kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

dapat dilihat dari data Propinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan quick status (QS) dan data

SIM adalah sebagai berikut : Lokasi lama PNPM Mandiri Perkotaan 2009 di Sulawesi

Tenggara sebanyak 81 kelurahan. 54 kelurahan di kota Kendari, 14 Kelurahan di kota Bau-

Bau, 5 Kelurahan di Kabupaten Kolaka dan 8 Kelurahan di Kabupaten Muna. Dan semua

kelurahan tersebut kegiatan Pemberdayaan Masyarakat-nya sudah mencapai fasilitasi sinergi

PJM Pronangkis desa/kelurahan dalam Musrenbang/Rakorbang Kota/Kabupaten.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kami menyimpulkan implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Mandiri Perkotaan di Kecamatan Poasia dan Kecamatan Kambu Kota Kendari sudah berjalan

sebagaimana yang diharapkan, hal ini nampak dalam keterlibatan dan peran serta masyarakat

secara aktif, manfaat yang diperoleh oleh masyarakat dengan adanya Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan, program ini juga secara langsung berdampak

pada peningkatan ekonomi masyarakat walaupun tidak secara merata. Dampak peningkatan

ekonomi tidak banyak dan lebih pada golongan sangat miskin yang tertolong. Kesulitan yang

dihadapi terutama berhubungan dengan prosedur/birokrasi program. Pemahaman masyarakat

setempat tentang PNPM Mandiri Perkotaan, tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan

program dalam lingkup kelurahan, sehingga pembangunan yang bersumber dari perencanaan

warga diharapkan tepat sasaran dan tentunya bermanfaat. Dengan adanya pembangunan yang

berasal dari perencanaan masyarakat akan mendorong terwujudnya kelompok peduli yang

akan menjaga kualitas kegiatan tersebut. Disamping itu, manfaat yang dirasakan jikalau

proses pembangunan berasal dari aspirasi warga akan berpotensi pada pengurangan

kemiskinan dalam wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pekerjaan Umum,(2008). Laporan Tahun ke-I (Juni-Desember 2009) PNPM Mandiri Perkotaan Provinsi

Sulawesi Tenggara,(2009) Modul P2KP,(2006) Pedum PNPM-MP,(2009)

Tabel 1. Capaian Indikator Pelaksanaan Program

Capaian Indikator Komponen I

Uraian Capaian Sumber Data

Min. 40% tingkat kehadiran kaum miskin & rentan dalam pertemuan perencanaan & pengambilan keputusan

45% Tercapai Data SIM

Min 40% tingkat kehadiran perempuan dalam pertemuan perencanaan & pengambil keputusan 25%

Tidak Tercapai Data SIM

Min 30% penduduk dewasa mengikuti pemilihan LKM ditingkat RT/komunitas Basis 50% Tercapai Data SIM

LKM terbentuk di minimum 90% kelurahan 100% Tercapai Data SIM

Min 90% dari kelurahan telah menyelesaikan PJM Pro & telah di ratifikasi dlm musyawarah warga

100% Tercapai Data SIM

Min 80% pemerintah kota/kab menyediakan dana pendukung 20% untuk Pemkot/Kab dgn kapasitas fiscal rendah & 50% untuk Pemkot/Kab dgn kapasitas sedang, tinggi, sangat tinggi

25% Tidak Tercapai

APBD

Capaian Indikator Komponen II

Uraian Capaian Sumber Data

Jumlah dari setiap kegiatan prasarana, ekonomi & sosial yang diselesaikan di 80% kelurahan 35% Belum ada

data Data SIM

Min 70% dari prasarana yang dinilai memiliki kwalitas baik 90% Tercapai Hasil

Sertifikasi

Min 70% kelurahan dengan program dana bergulir memiliki pinjaman beresiko ≥ 3 bulan < 10%

62% Tidak

Tercapai Data SIM

Min 90% kel. Dgn program dana bergulir memiliki rasio pendapatan & biaya> 125% 53%

Tidak Tercapai Data SIM

Min 90% kel. Dgn program dana bergulir dengan tingkat pengembalian modal tahunan> 10%

12% Tidak

Tercapai Data SIM

Min 30% anggota KSM adalah perempuan 80% Tidak

Tercapai Data SIM

MK

Capaian Indikator Komponen III

Uraian Capaian Sumber

Data

90% KMW menyediakan data secara akurat dan tepat waktu melalui SIM 40% Tidak

Tercapai Data SIM

70% LKM telah menyelesaikan audit keuangan tahunan 100%

Tercapai Data SIM

Tabel 2. Distribusi Variabel Program PNPM MP No Pernyataan Responden (N=40) % I Pengetahuan masyarakat tentang PNPM di lokasi penelitian 1 2 3 4

Cukup tahu Kurang tahu Sangat tahu Tidak tahu sama sekali

20 16

2 2

50 40

5 5

II Sumber pengetahuan tentang PNPM di lokasi penelitian 1 2 3 4

Sosialisasi Mengukuti pembahasan program Kaitan pekerjaan Lainnya

30 0

10 0

75 0

25 0

III Pemahaman pedoman pelaksanaan program PNPM di lokasi penelitian 1 2 3 4 5

Paham Cukup paham Tidak paham Sangat paham Sangat tidak paham

16 4

16 0 4

40 10 40

0 10

IV Pengetahuan tentang tahapan pelaksanaan PNPM di lokasi penelitian 1 2

Tidak tahu Tahu

28 12

70 30

V Tanggapan tentang tahapan-tahapan pelaksanaan program PNPM 1 2 3 4

Rumit Cukup rumit Tidak rumit Sangat rumit

18 16

4 2

45 40 10

5

VI Pelibatan dalam persiapan pelaksanaan program PNPM 1 2 3 4

Dilibatkan Cukup dilibatkan Tidak dilibatkan Sangat dilibatkan

16 0

20 4

40 0

50 10

VII Sosialisasi program PNPM 1 2 3 4

Memadai Cukup memadai Tidak memadai Sangat memadai

14 10 14

2

35 25 35

5

No Pernyataan Responden (N=40) % VIII Monitoring program PNPM dalam setiap tahapan

1 2 3 4

Berjalan baik Sedang Tidak berjalan Sangat tidak berjalan

12 20

6 2

30 50 15

5

IX Sesuai tidaknya program PNPM di lokasi penelitian 1 2

Sesuai Tidak

26 14

65 35

Tabel 3. Distribusi Variabel Pemberdayaan Masyarakat No Pernyataan Responden (N=40) %

I Efektivitas program 1 2 3 4

Efektif Cukup efektif Tidak efektis Tidak tahu

14 12

4 10

35 30 10 25

II Dampak langsung pelaksanaan program 1 2 3 4

Sangat berdampak Cukup berdampak Tidak berdampak Tidak tahu

2 26

8 4

5 65 20 10

III Penting tidaknya badan keswadayaan masyarakat 1 2 3 4

Sangat penting Cukup penting Tidak penting Tidak tahu

10 18

8 4

25 45 20 10

IV Manfaat tidaknya bantuan langsung masyarakat

1 2

Sangat bermanfaat Cukup bermanfaat Tidak bermanfaat Tidak tahu

14 24

0 2

35 60

0 5

V Pemberdayaan masyarakat dalam proses perencanaan program PNPM melalui sosialisasi ke masyarakat

1 2 3 4

Sangat tidak jelas Tidak jelas Jelas Sangat jelas

2 10 26

2

5 25 65

5

VI Pemberdayaan masyarakat dalam tahap pelaksanaan program PNPM melalui bentuk keikutsertaan masyarakat dalam pola KSO

1 2 3 4 5

Sangat rendah Rendah Diragukan Tinggi Sangat tinggi

6 14

2 16

2

15 35

5 40

5

VII Pemberdayaan masyarakat dalam tahap pelaksanaan program PNPM melalui bentuk keikutsertaan masyarakat dalam pola pelaksanaan langsung

1 2 3 4 5

Sangat tidak tepat Tidak tepat Diragukan Tepat Sangat tepat

0 0 2

24 14

0 0 5

60 35

Tabel 4. Distribusi Variabel Peran Serta Masyarakat

No Pernyataan Responden (N=40) %

I Pelibatan peran serta masyarakat secara aktif dalam program PNPM 1 2

Dilibatkan Tidak dilibatkan

24 16

60 40

II Ada tidaknya perbedaan kondisi sebelum dan sesudah program PNPM 1 2

Ada perbedaan Tidak ada perbedaan

26 14

65 35

III Manfaat tidaknya program PNPM 1 2 3 4 5

Sangat bermanfaat Cukup bermanfaat Tidak bermanfaat Biasa saja Tidak tahu

6 18 2

10 4

15 45

5 25 10

IV Pelibatan masyarakat dalam program PNPM 1 2 3 4

Sangat aktif Cukup aktif Tidak aktif Biasa saja

8 8 4

20

20 20 10 50

V Manfaat program PNPM bagi masyarakat 1 2 3 4

Sangat bermanfaat Cukup bermanfaat Tidak bermanfaat Biasa saja

20 8 8 4

50 20 20 10

VI Dampak program PNPM pada peningkatan ekonomi masyarakat 1 2 3 4

Sangat berdampak Cukup berdampak Tidak berdampak Tidak tahu

2 22 8 8

5 55 20 20

VII Evaluasi program setelah berjalan 1 2 3 4

Dilakukan Tidak jelas Tidak dilakukan Tidak tahu

28 4 2 6

70 10

5 15

VIII Kesulitan dalam pelaksanaan program PNPM 1 2 3 4 5

Administrasi program Teknis/konstruksi Psikologis Prosedur/birokrasi program Pendanaan KPP

8 10 0

22 0

20 25

0 55

0 IX Hubungan pengetahuan pendamping terhadap keberhasilan program

1 2 3 4 5

Sangat tidak memadai Tidak memadai Diragukan Memadai Sangat memadai

6 0 6

24 4

15 0

15 60 10

Tabel 6. Progres Pelaksanaan Program

KEGIATAN

MASTER SCHEDULE

REALISASI TOTAL

MULAI

SELESAI

STATUS

BELUM (kel.)

PROSES (kel.)

SELESAI

(kel.) %

Master Schedule 2009 Lama 12 SOSIALISASI 1201 Koordinasi dengan BKM, Lurah, dan Lembaga Tingkat Kelurahan

21-Jan-09

28-Jan-09 S 73 0 8

9.00%

1202 Sosialisasi kepada kelompok Perempuan dan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat

29-Jan-09

5-Feb-09 S 73 0 8

9.00%

1203 Sosialisasi Tinjauan partisipatif tingkat Kelurahan 6-Feb-

09 21-Feb-

09 S 73 0 8 9.00%

13 TINJAUAN PARTISIPATIF 73 0 8 9.00%

1301 Sosialisasi Rencana Kegiatan tinjauan Partisipatif 15-Okt-

09 19-Okt-

09 S 73 0 8 9.00%

1302 pembentukan tim Tinjauan Partisipatif 20-Okt-

09 23-Okt-

09 S 73 0 8 9.00%

1303 Bimbingan tatacara pelaksanaan tinjauan Partisipatif 24-Okt-

09 04-

Nop-09 S 73 0 8 9.00%

1304 Tinjauan internal (tinjauan kelembagaan BKM/LKM,program,keuangan oleh BKM,UP,Sekretariat)

24-Okt-09

04-Nop-09 S 73 0 8

9.00%

1305 Tinjauan eksternal/jajak pendapat masyarakat (oleh masyarakat dan KSM/panitia)

26-Okt-09

02-Nop-09 S 73 0 8

9.00%

1306 Rumusan tinjauan partisipatif oleh tim tinjauan partisipatif

03-Nop-09

10-Nop-09 S 73 0 8

9.00%

1307 Tahapan paska tinjauan partisipatif (penyusunan Renta,program kerja LKM,penyusunan laporan tinjauan dan rekomendasi pengelolaan keuangan)

05-Nop-09

07-Nop-09 S 73 0 8

9.87%

1308 BKM/LKM Mempersiapkan Laporan pertanggungjawaban (LPJ)

09-Nop-09

11-Nop-09 S 73 0 8

9.87%

14 RAPAT/REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT) 1401 Sosialisasi Rencana Pelaksanaan Rapat/Rembug Tahunan Warga kepada masyarakat

19-Nop-09

26-Nop-09 S 80 0 1

1.25%

1402 Pembentukan Panitia Rapat/Rembug Tahunan Warga 27-

Nop-09 03-Des-

09 S 0 0 0 0.00%

1403 Pengumpulan Bahan berupa Hasil TINJAUAN Program, TINJAUAN Kelembagaan dan TINJAUAN Keuangan

30-Nop-09

02-Des-09 S 0 0 0

0.00%

1404 Pelaksanaan Rapat/Rembug Tahunan Warga oleh Panitia

03-Des-09

05-Des-09 S 0 0 0

0.00%

Sumber: Laporan Tahunan ke-1, PNPM Mandiri Perkotaan Prop.Sultra,2009

1405 Penyusunan Laporan Rapat/Rembug Tahunan Warga oleh Panitia

07-Des-09

09-Des-09 S 0 0 0

0.00%

1406 Sosialisasi hasil Rapat/Rembug Tahunan Warga kepada masyarakat

10-Des-09

17-Des-09 S 0 0 0

0.00%

15 INTEGRASI HASIL RTW DGN PROGRAM PEMDA LAINNYA (Musrembang & Channeling) 1501 Penyusunan profile BKM dan proposal teknis kegiatan kepada pihak lain

18-Des-09

5-Jan-09 S 36 0 45

55.55%

1502 Fasilitasi terjadinya Sarasehan Program Channeling Nangkis oleh BKM, KBP dan TKPKD

6-Jan-09

28-Jan-09 S 36 0 45

55.55%

1503 Marketing proposal teknis kegiatan BKM untuk Channeling

14-Jan-09

1-Mar-09 S 36 0 45

55.55%

1504 Fasilitasi sinergi PJM pronangkis desa/kel dlm Forum Musbangkel

18-Jan-09

25-Jan-09 S 36 0 45

55.55%

1505 Fasilitasi sinergi PJM pronangkis desa/kel dlm Forum Musbangkec (Kecamatan)

1-Feb-09

8-Feb-09 S 36 0 45

55.55%

1506 Fasilitasi Sinergi PJM pronangkis desa/kel dlm Musrenbang/ Rakorbang tkt kota/kab

8-Mar-09

15-Mar-09 S 36 0 45

55.55%