implementasi perlindungan korban tindak pidana … fileimplementasi perlindungan korban tindak...

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA

TERORISME ( STUDI KASUS BOM BALI)

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana SI dalam Ilmu

Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh

Muhammad Poldung N.P Dalimunthe

NIM. E0013287

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2017

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)


TERORISME ( STUDI KASUS BOM BALI)

Oleh:


NIM E0013287

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum

(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 29 September 2017

Pembimbing

Subekti, S.H., M.H

NIP.196410221989032002

iii

PERNYATAAN

Nama : Muhammad Poldung N.P Dalimunthe

Nim : E0013287

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:


TERORISME ( STUDI KASUS BOM BALI) adalah betul-betul karya sendiri.

Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda

citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti

pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik

berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar saya peroleh dari

penulisan hukum (skripsi) ini.


Yang membuat pernyataan,


NIM. E0013287

v

MOTTO

Jangan takut jatuh, kerana yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah

jatuh. Jangan takut gagal, kerana yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang

yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, kerana dengan kesalahan yang

pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada

langkah yang kedua.

(Buya Hamka)

Kesabaran itu ada dua macam: sabar atas sesuatu yang tidak kau ingin dan

sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini.

(Ali bin Abi Thalib)

Bantulah orang disekitarmu selagi kamu bisa membantunya, karena hanya Allah

SWT yang mengetahui suatu perbuatanmu.

(Penulis)

vi

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat

dan karunia, kupersembahkan skripsi ini untuk:

Orang tuaku tercinta H.Paris Dalimunthe dan Hj.Ratna Dewi Siregar yang selalu

mendukung dan memberikan semangat serta doa untuk keberhasilan

Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

vii

ABSTRAK

Muhammad Poldung Naek Parsadaan Dalimunthe. 2017. E0013287.

Implementasi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus

Bom Bali). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan hambatan

dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Terorisme

Bom Bali I dan Bom Bali II.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif.

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang

digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan

hukum yang digunakan adalah melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka.

Analisis hukum menggunakan metode kualitatif.

Tindak Pidana Terorisme dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa

(extra ordinary crime), hal ini dikarenakan terorisme merupakan tindak pidana

yang sangat menakutkan bagi seluruh warga dunia maupun masyarakat Indonesia.

Tindak Pidana Terorisme telah menimbulkan banyak korban, berdasarkan hal itu

negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada korban. Pengaturan

mengenai terorisme secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang di dalamnya

mengatur perlindungan hukum bagi korban sebagai bentuk perlindungan Hak

Asasi Manusia, secara khusus diatur dalam Pasal 5 Ayat (1), Pasal 6, Pasal 7,

Pasal 7 A, Pasal 7 A Ayat (3). Perlindungan hukum tersebut dapat berbentuk

rehabilitasi, kompensasi,restitusi. Pada sisi lainnya dalam Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Saksi dan Korban juga memberikan pengaturan mengenai perlindungan hukum

bagi korban Tindak Pidana Terorisme yang diatur dalam Pasal 36-Pasal 42

tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi. Pemberian perlindungan hukum

bagi korban Tindak Pidana Terorisme Bom Bali I dan Bom Bali II. Berdasarkan

hasil penelitian, data menunjukkan pada tahun 2015-2016 terdapat 62 korban

yang belum mendapatkan hak-nya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam

undang-undang tersebut. hal ini menunjukkan bahwa pada proses pelaksanaan

undang-undang terdapat ketidakmampuan pemerintah di dalam menjangkau

pemberian hak hak material dan immaterial kepada korban terorisme Bom Bali I

dan Bom Bali II. Ketidakmampuan tersebut disebabkan adanya kendala internal

dan eksternal yang dialami oleh LPSK dalam memberikan perlindungan hukum

kepada korban Tindak Pidana Terorisme.

Kata Kunci: Perlindungan korban, Tindak Pidana Terorisme

viii

ABSTRACT

Muhammad Poldung Naek Parsadaan Dalimunthe. 2017. E0013287.

Implementation of the protection of victims of terrorism crime (case study of

Bali Bombing). Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

This research aims to observe the enforcement and obstacles that have

been suffered and given the law of protection by the victim’s criminal terrorism in

Bali.

This research is a kind of empirical research that refers to the Descriptive

one, and also the researcher do the research in the Qualitative Approach. I used

primary and secondary data to analyze this research, and i used interviews,

observations and some referrences of law as one of my techniques of collecting

data, and I analyzed it using Qualitative Method of Analysis.

Criminal terrorism is categorized as an Extraordinary Crime, which is

admitted in every nations or countries. This has been occurred because terrorism

is one of the most dangerous and deadly crimes for all human beings and also

Indonesians. Terrorism has suffered many peoples or victims, so that they must

have the law of protection against them. The regulations of terrorism have been

arranged in the Act of Terrosist , number 15 in 2013, which arranged for victim’s

law of protection in the way of Human Rights, specifically provided for in Article

5 Paragraph (1), Article 6, Article 7, Article 7 A, Paragraph (3) of Article 7 A.

The law of it’s protection can be applied in the rehabilitations, compencations and

restitutions. It has been also arranged in UU No.13/2006 and UU No. 31/2014

about law of protection against the victim’s terrorism crime, provided for in

Article 36-Article 42 on Compensation, Restitution and Rehabilitation. It will give

the law of protection against them which has been occured in Bali. Based on the

results of the study, data show in 2015-2016 there are 62 victims who did not

receive their rights as the applications of it’s Acts. This incident showed that the

applications of the process of its acts have many disabilities from the

governmentin giving their material and immaterial rights to the victim of the Bali

Bombing 1 and Bali Bombing 2. The inability is due to internal and external

constraints experienced by LPSK in providing legal protection to victims of

Criminal Acts of Terrorism.

Keywords: Protection of victim, Crime of Terrorism.

ix

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah SWT semesta alam, sholawat

beserta salam kepada Nabi dan Rasul Muhammad SAW atas kelancaran yang

hamba peroleh dan nikmat yang selalu diberikan daalam penyelesaian penulisan

hukum (skripsi) ini dengan judul “Implementasi Perlindungan Korban Tindak

Pidana Terorisme (Studi Kasus Bom Bali)”. Penulisan skripsi ini berisi

mengenai upaya yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana

Terorisme dan hambatan yang dialami oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan

Korban dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana

Terorisme. Penulisan hukum ini juga dilakukan guna melengkapi syarat kelulusan

pendidikan sarjana hukum dan ilmu hukum Fakultas hukum Universitas Sebelas

Maret Surakarta. Penulisan hukum ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi

masyarakat pada umumnya dan mahasiswa fakultas hukum pada khususnya.

Penulis menyadari sepenuhnya keberhasilan penulis dalam penyelesaian

penulisan ini, tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan, pengarahan, dan doa

dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin ucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Supanto, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum

Univeritas Sebelas Maret Surakarta;

2. Sabar Slamet S.H.,M.H. selaku pembimbing akademik yang telah

memberikan bimbingan dan pengarahan selama penulis menempuh

masa studi;

3. Subekti, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta serta selaku Dosen

Pembimbing penulisan hukum yang telah memberikan dorongan,

arahan, dan masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam

penyelesaian penulisan hukum ini;

4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah

mengajar, mendidik, dan memberikan ilmu nya selama penulis

menempuh masa studi;

x

5. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

yang telah memberikan dorongan dan kelancaran dalam proses

penyelesaian penulisan hukum ini;

6. Kedua orangtuaku Bapak H. John Paris Dalimunthe dan Ibu Ratna Dewi

Siregar, yang senantiasa selalu memberikan doa, nasihat, bimbingan,

cinta dan kasih sayang serta dukungan yang senantiasa diberikan

untukku;

7. Ketiga Kakakku, Devi Septiaris Dalimunthe,S.E.,M.E dan Eva Dwi

Putri Dalimunthe, S.Ei , Lily Santi Dalimunthe karena telah memberikan

semangat serta motivasi dan arahan kepada penulis;

8. Pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban beserta jajarannya, yang

telah memberikan ijin penulis untuk melaksanakan penelitian ini ,

sehingga penulis mendapatkan informasi dalam penyusunan penulisan

hukum (skripsi) ini;

9. Pihak Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jendral Peraturan

Perundang-Undangan beserta jajarannya, yang telah memberikan ijin

penulis untuk melaksanakan penelitian ini dan kepada Bapak

Muhkamin,SH. Selaku Kasubdit Pembahasan Rancangan Undang-

Undang yang telah memberikan informasi dalam penyusunan penulisan

hukum (skripsi) ini;

10. Rena Lukma Aisyah Putri yang selalu memberikan semangat dan selalu

meluangkan waktunya untuk penulis.

11. Sahabat penulis Elyanda Faizal, Aprial Bustam, Imam Samudera

Ritonga, Meilisa Putri Ong, Risya Ayu, Icha khairunisyah , Iqbal

Assegaf, Ade Syahputra, Khairunnisya Nasution, Samsi AAN, Erdwin

Wicaksono, Trihadi, Levi, Lutfan, Wawan, Dicky yang senantiasa selalu

membantu dan mendorong penulis dalam menyelesaikan penulisan

hukum ini;

12. Keluarga serial maling kundang yang selalu memberikan semangat dan

dorongan dalam proses penyelesaian studi penulis;

xi

13. Teman-teman seperjuangan PPW, Alfiansyah, Alif Hanifwanto, Sabiq,

Pingky, Lukman Rafi (ahong), Achiruddin, Atho, Wulan, yang

senantiasa selalu membantu dan mendorong penulis dalam

menyelesaikan penulisan hukum ini;

14. Teman-teman Seperjuangan Bimbingan Adit, Wini, Anisa, Bella,

Nurhanifah, Tomy yang selalu memberikan semangat dan dorongan

dalam proses penyelesaian studi penulis

15. Keluarga besar Ucap-Ucap Devita, Ezdien, Tyo, Ega, Octha, Dyah,

Ajeng, Puspa yang selalu memberikan semangat dan dorongan dalam

proses penyelesaian studi penulis;

16. Keluarga besar Wisma Indri, Jaki, bintar, Panji, Baihaqi, Nendi, Abied,

dhesta, Johan, Fatah yang selalu memberikan semangat dan dorongan

dalam proses penyelesaian studi penulis

17. Keluarga besar KORFAH, CLE, BEM FH UNS, SEMAR,

JOGLOSEMAR, PANDAWA, PATIMUDA, CHANDRADIMUKA,

IKA SMAN 3 PLUS RANTAU UTARA yang selalu memberikan

semangat dan dorongan dalam proses penyelesaian studi penulis

18. Teman-teman angkatan 2013 yang senantiasa mendukung dan bersama-

sama dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas

Maret Surakarta;

19. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum (skripsi) ini masih memiliki

banyak kekurangan, maka diperlukan saran dan kritik dalam penyempurnaaan

penulisan hukum (skripsi) ini. Akhir kata, semoga penulisan hukum (skripsi) ini

berguna dan bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan penegakan hukum di

kemudian hari


Penulis


E001328

xii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ........................................................ ii

PERNYATAAN ........................................................................................................... iii

MOTTO ........................................................................................................................ iv

PERSEMBAHAN ......................................................................................................... v

ABSTRAK .................................................................................................................... vi

ABSTRACT ................................................................................................................... vii

KATA PENGANTAR .................................................................................................. viii

DAFTAR ISI ................................................................................................................. xi

DAFTAR GAMBAR, BAGAN, TABEL .................................................................... xiii

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................................ xiv

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah ......................................................................... 1

B. Rumusan Masalah .................................................................................. 5

C. Tujuan Penelitian ................................................................................... 6

D. Manfaat Penelitian .................................................................................. 6

E. Metode Penelitian ................................................................................... 7

F. Sistematika Penulisan Hukum ................................................................ 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .............................................................................. 15

A. Kerangka Teori ...................................................................................... 15

1. Tindak Pidana Terorisme sebagai Kejahatan kemanusiaan ............... 15

a. Pengertian Tindak Pidana Terorisme ........................................... 15

b. Pengaturan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia ..................... 17

xiii

c. Tindak Pidana Terorisme Sebagai Kejahatan Kemanusiaan

Luar biasa (extra ordinary crime) .............................................. 25

2. Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Terorisme ......................... 26

a. Pengertian korban ........................................................................ 26

b. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak

Pidana Terorisme .......................................................................... 28

c. Prinsip-Prinsip Dasar Perlindungan Korban Kejahatan ............... 31

d. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Tindak Pidana Terorisme .............................................................. 35

1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-

undang 31 Tahun 2014 ...................................................... 37

2) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 ............................ 41

B. Kerangka Pemikiran ............................................................................... 47

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .......................................... 50

A. Hasil Penelitian ....................................................................................... 50

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban .. ...................................... 50

2. Direktorat Jenderal Perancangan Peraturan Perundang-Undangan

Kementerian Hukum dan HAM ....................................................... 57

B. PEMBAHASAN .................................................................................... 60

1.Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme

Bom Bali ........................................................................................... 60

2. Hambatan Dalam Implementasi Perlindungan Hukum Korban

Tindak Pidana Terorisme Daam Kasus Bom Bali ............................ 75

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN ......................................................................... 88

A. Simpulan ................................................................................................. 88

B. Saran ....................................................................................................... 90

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................. 91

LAMPIRAN

xiv

DAFTAR GAMBAR, BAGAN, DAN TABEL

A. Gambar :

1. Model Analisis Interaktif ............................................................................... 12

2. Permohonan Perlindungan Hukum 2015-2016 ............................................. 53

3. Permohonan Bantuan Medis ......................................................................... 54

4. Layanan Bantuan Rehabilitasi Psikososial ................................................... 55

B. Bagan :

1. Kerangka Pemikiran ....................................................................................... 47

2. Struktur Organisasi LPSK .............................................................................. 51

C. Tabel :

1. Jenis Tindak Pidana Terorisme..................................................................... 19

2. Data Permohonan Perlindungan Hukum Berdasarkan Jenis Tindak

Pidana Terorisme ........................................................................................ 53

xv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta Kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Lampran 2. Surat Ijin Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta kepada Direktorat Jenderal Perancangan Peraturan

Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM

Lampiran 3. Lembar Tanda Terima Permohonan Izin Penelitian Direktorat

Jenderal Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian

Hukum dan HAM

Lampiran 4. Surat Ketetapan Nomor B-006/A/C/.9/01/2017

implementasi perlindungan korban tindak pidana … fileimplementasi perlindungan korban tindak...

Documents