implementasi kebijakan sistem informasi manajemen

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI

MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) PADA BADAN

KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA

KOTA MEDAN

TESIS

Oleh

RAMADANSYAH PUTRA CAPAH

167025036

PROGRAM STUDI MAGISTER STUDI PEMBANGUNAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2018

Universitas Sumatera Utara

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI

MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) PADA BADAN

KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA

KOTA MEDAN

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister

Studi Pembangunan (MSP) Program Studi Magister

Studi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial Politik


Oleh :

RAMADANSYAH PUTRA CAPAH

167025036

PROGRAM STUDI MAGISTER STUDI PEMBANGUNAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2018


Telah diuji pada

Tanggal 03 September 2018

PANITIA PENGUJI TESIS

KETUA : Dr. Abdul Kadir, M.Si

ANGGOTA : Dr. Humaizi, MA

Prof. Badaruddin, M.Si

Faisal Andi Mahrawa, S.IP, M.Si

Drs. Kariono, M.Si


PERNYATAAN

Judul Tesis

“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

KEPEGAWAIAN (SIMPEG) PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KOTA MEDAN”

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya

yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan

tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat

yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis

diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis

ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian

tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang

penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan

yang berlaku.

Medan, September 2018

Peneliti,

Ramadansyah Putra Capah

167025036


i

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

KEPEGAWAIAN (SIMPEG) PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KOTA MEDAN

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana

implementasi kebijakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

dan untuk mengetahui faktor yang dapat mendorong dan menghambat

implementasi kebijakan SIMPEG di Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kota Medan (BKDPSDM) Kota Medan. Penelitian ini

dilakukan pada tahun 2018.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dan jenis penelitian

menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian dilakukan di Badan Kepegawaian

Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan.

BKDPSDM Kota Medan berada di Jl. Kapten Maulana Lubis No. 2, Kota Medan,

Sumatera Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan

data sekunder.Dan yang menjadi narasumber/informan dalam penelitian ini adalah

Kepala/Sekretaris BKDPSDM Kota Medan (Informan Kunci), Kepala

Bidang/Subbagian dan Pegawai sebagai user/pengguna kebijakan SIMPEG.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan

observasi dan wawancara.

Implementasi Kebijakan SIMPEG yang dilaksanakan di Badan

Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kota Medan

secara umum telah dilakukan dengan cukup baik. Namun dalam penerapan

kebijakan SIMPEG masih terdapat kendala yang salah satunya adalah mengenai

pengusulan kenaikan pangkat ASN/pegawai yang terkesan mempersulit pegawai

dengan tahap yang terlalu banyak. Faktor yang dapat mendorong keberhasilan

implementasi kebijakan SIMPEG adalah faktor komunikasi. Sementara faktor

yang dapat menghambat keberhasilan implementasi kebijakan SIMPEG adalah

faktor sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi di BKDPSDM Kota Medan.

Kata kunci: Implementasi kebijakan publik, komunikasi, sumber daya,

disposisi, struktur birokrasi.


ii

IMPLEMENTATION OF PERSONNEL MANAGEMENT INFORMATION

SYSTEM (SIMPEG) POLICY ON REGIONAL PERSONNEL AGENCY

AND HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT OF MEDAN CITY

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how the implementation of the

Personnel Management Information System (SIMPEG) policy and to find out the

factors that can encourage and inhibit the implementation of SIMPEG policies in

the BKDPSDM Medan City. This research was conducted in 2018.

This study uses a qualitative approach. And this type of research uses

descriptive research. The study was conducted at the Regional Personnel Agency

and Human Resource Development (BKDPSDM) Medan City. BKDPSDM Medan

City is on Jl. Captain MaulanaLubis No. 2, Medan City, North Sumatra. The data

used in this study are primary data and secondary data. And the informant in this

study was the Head / Secretary of the Medan City BKDPSDM (Key Informant),

Division Head / Subdivision and Employees as SIMPEG user / user. Data

collection techniques in this study were carried out using observation and

interviews.

The SIMPEG Policy implementation carried out at the Regional Personnel

Agency and Human Resource Development in Medan City has generally been

carried out quite well. But in the implementation of SIMPEG policies there are

still obstacles that one of them is regarding the proposed promotion of ASN /

employees who seem to make it difficult for employees with too many stages.

Factors that can drive the success of SIMPEG policy implementation are

communication factors. While the factors that can hinder the success of SIMPEG

policy implementation are resource factors, disposition and bureaucratic

structure in BKDPSDM Medan City.

Keywords: Implementation of public policy, communication, resources,

disposition, bureaucratic structure.


iii

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa oleh

karena kuasa dan anugerah-Nya penyusunan Tesisi ini dapat terselesaikan.

Penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Sistem Informasi

Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) pada Badan Kepegawaian Daerah

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan” ini disusun dengan

maksud dan tujuan memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan

pada Program Pascasarjana Program Studi Pembangunan Universitas Sumatera

Utara.

Penulis menyadari bahwa segala keterbatasan pengetahuan dan

kemampuan. Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan

segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang

konstruktif dan semua pihak demi kesempurnaan penulisan di masa mendatang.

Dukungan dari berbagai pihak selama penulis mengikuti perkuliahan pada

Program Pascasarjana hingga penyusunan Tesis ini merupakan sumbangan yang

tak ternilai hargany. Proses penulisan ini telah memberikan pengalaman yang

sangat berarti bagi penulis tentang arti “ Perjuangan, Tantangan, Cobaan dan

Kesabaran” yang selalu menghampiri, penulis disetiap tahapan penulisan ini.

Oleh karena itu melalui kesempatan ini sepatutunyalah penulis menghaturkan

ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, M.Hum selaku Rektor Universitas

Sumatera Utara.

2. Bapak Dr. Muryanto Amin, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan

Politik Universitas Sumatera Utara.


iv

3. Bapak Prof. Dr. Badaruddin, M.Si selaku Ketua Program Pasca Sarjana

Magister Studi Pembangunan Universitas Sumatera Utara.

4. Bapak Dr. Abdul Kadir, M.Si, selaku Ketua Komisi Pembimbing yang

telah banyak membantu dan mengarahkan penulis dalam pembuatan tesis

ini.

5. Bapak Dr. Humaizi, MA, selaku anggota Komisi Pembimbing yang

dengan sabar dalam membantu memberikan arahan dan bimbingan kepada

penulis untuk menyempurnakan penulisan tesis ini.

6. Bapak Prof. Dr. Badaruddin, M.Si, selaku Komisi Pembanding pada

pelaksanaan ujian tesis yang telah memberikan banyak masukan dan saran

kepada penulis.

7. Bapak Faisal Eriza, S.Sos, MSP, selaku Komisi Pembanding yang telah

memberikan banyak masukan dan saran kepada penulis.

8. Seluruh staf dan pegawai pada Program Studi Magister Studi

Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera

Utara.

9. Orang Tua Bapak Ririady Capah dan Ibu Rita Murni Bintang yang atas

doa, bimbing dan perjuangannya untuk bisa mengantar anaknya sekolah

setinggi mungkin.

10. Rekan-rekan Mahasiswa Program Pascasarjana S2 Angkatan XXXIV

Tahun 2017, terimakasih buat kebersamaan selama ini.

11. Serta selurh pihak yang tidak akan terlupakan atas dukungan yang

diberikan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung

yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu.


v

Demikian Tesis ini disusun, atas segala kekurangan mohon maaf dan

semoga dapat bermafaat bagi pihak yang memerlukannya.

Medan, September 2018

Penulis,

Ramadansyah Putra Capah

167025036


vi

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ................................................................................................ i

DAFTAR ISI ............................................................................................. ii

DAFTAR TABEL ..................................................................................... iv

DAFTAR GAMBAR ................................................................................ v

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ....................................................................... 1

1.2 Rumusan Masalah ................................................................. 10

1.3 Tujuan Penelitian ................................................................... 11

1.4 Manfaat Penelitian ................................................................. 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................... 13

2.1 Teori Kebijakan Publik George C. Edward III (1980) .......... 13

2.2 Kebijakan Publik .................................................................... 16

2.3 Tahap-Tahap Kebijakan Publik ............................................ 17

2.4 Implementasi Kebijakan Publik ............................................ 19

2.5 Sistem Informasi ................................................................... 20

2.6 Sistem Informasi Manajemen ............................................... 23

2.7 Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian ........................ 26

2.8 Penelitian Terdahulu .............................................................. 28

2.9 Kerangka Berpikir .................................................................. 33

BAB III METODE PENELITIAN .......................................................... 34

3.1 Pendekatan Penelitian ............................................................ 34

3.2 Jenis Penelitian ...................................................................... 34

3.3 Lokasi Penelitian .................................................................... 35

3.4 Sumber Data .......................................................................... 35

3.5 Narasumber/Informan ............................................................ 36


vii

3.6 Teknik Pengumpulan Data .................................................... 36

3.7 Teknik Analisis Data ............................................................ 37

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN................................................... 40

4.1 Gambaran Umum BKDPSDM Kota Medan ......................... 40

4.1.1 Profil BKDPSDM Kota Medan .................................... 40

4.1.2 Struktur Organisasi ....................................................... 40

4.1.3 Sumber Daya Aparatur ................................................. 52

4.1.4 Sarana dan Prasarana ................................................... 55

4.2 Implementasi Kebijakan SIMPEG ......................................... 58

4.3 Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan SIMPEG di

BKDPSDM Kota Medan ....................................................... 65

4.3.1 Komunikasi .................................................................. 65

4.3.2 Sumber Daya ................................................................ 74

4.3.3 Disposisi ....................................................................... 79

4.3.4 Struktur Birokrasi ......................................................... 81

4.4 Pembahasan ........................................................................... 86

4.5 Implikasi Penelitian ............................................................... 90

BAB V SIMPULAN DAN SARAN .......................................................... 90

5.1 Simpulan ................................................................................ 92

5.2 Saran ...................................................................................... 93

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................ 95


viii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Komposisi ASN Badan Kepegawaian Daerah dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan

Menurut Jenis Kelamin ............................................................... 4



Menurut Jenis Kelamin ............................................................... 51



Menurut Kelompok Umur ........................................................... 52



Menurut Kualifikasi Pendidikan ................................................. 52



Menurut Kepangkatan ................................................................. 53


PengembanganSumber Daya Manusia Kota Medan

Menurut Jabatan .......................................................................... 54

Tabel 4.6. Prasarana dan Sarana Badan Kepegawaian Daerah dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan .................. 55


ix

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .................................................................... 32

Gambar 4.1 Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan ............... 42


1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini Indonesia berada pada era Informasi. Kecepatan dan

ketepatan informasi akan mudah didapat oleh masyarakat luas. Dalam hal ini

teknologi informasi mempunyai peran penting dalam peningkatan kualitas suatu

lembaga/instansi. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5

Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara Pasal 10 bahwa ASN berfungsi sebagai

pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik, maka upaya pemerintah dalam

penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka

peningkatan pelayanan publik secara efektif dan efisien.

Dengan pengembangan berbasis elektronik untuk penataan sistem

manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan

mengoptimalisasikan teknologi informasi. Adapun pencapaian dalam basis

elektronik salah satunya adalah dengan mengembangakan sistem informasi

manajemen kepegawaian (SIMPEG) yang merupakan implementasi dari

penggunaan teknologi informasi pada pemerintahan. Sistem Informasi

Manajemen Kepegawaian atau disingkat dengan SIMPEG merupakan salah satu

bentuk dari sistem informasi mananjemen tentang kepegawaian suatu daerah atau

pusat.

Secara umum, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

menyangkut pada perencanaan, pengembangan, pengelolaan dan penggunaan alat

bantu berupa teknologi informasi untuk membantu Sumber Daya Manusia (SDM)


2

dalam kepegawaian yang berkaitan dengan perencanaan, pengembangan kualitas

sumber daya ASN, administrasi kepegawaian serta kesejahteraan kepegawaian.

Pengaplikasian SIMPEG berlaku pada semua ASN yaitu pusat dan daerah.

SIMPEG kabupaten/kota berkedudukan di kabupaten/kota, yang pengelolanya

dilaksanakan oleh bagian kepegawaian kabupaten/kota tersebut. Sistem informasi

manajemen kepegawaian di kabupaten/kota yaitu berupa aplikasi SIMPEG yang

merupakan salah satu sistem yang bergerak dibidang kepegawaian berupa

informasi kepegawaian dan merupakan alat menyelesaikan seluruh pekerjaan

yang berhubungan dengan pengolahan dan pengelolaan data tentang kepegawaian.

Perlu diselenggarakan dan dipeliharanya sistem informasi yang dikembangkan

dan dioperasikan melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

dengan tujuan agar Badan Kepegawaian Daerah dapat memiliki kemampuan

dalam mengelola serta dapat memberikan informasi tentang untuk menyampaian

surat, data kepegawaian.

Dibangunnya SIMPEG di Kepegawaian Pemeritahan Kota Medan

didasari oleh pesatnya ilmu pengetahuan terutama pada teknologi informasi serta

tuntutan terhadap kebutuhan data dan informasi untuk keperluan perencanaan,

pengembangan dan memperoleh keakuratan data pegawai dapat tercapai.

Penerapan SIMPEG secara online yang berdasarkan surat edaran Walikota Medan

nomor : 800/529, tanggal 12 Juni 2017 yaitu perihal : pendataan PNS secara

online di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Sistem informasi manajemen

kepegawaian (SIMPEG) terus mengalami perubahan secara bertahap untuk

melakukan suatu perbaikan dan penyempurnaan dalam pengelolaan data

kepegawaian.


3

Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kota Medan adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai unsur

penunjang urusan pemerintahan lingkup pengelolaan kepegawaian Aparatur Sipil

Negara (ASN) yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota

Medan melalui Sekretaris Daerah Kota Medan. Berkaitan dengan hal tersebut,

Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota

Medan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Wali Kota Medan sebagai

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan manajemen Pegawai

Negeri Sipil Daerah Kota Medan. Badan Kepegawaian Daerah dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan merupakan instansi yang

memiliki tugas pokok dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kepegawaian. Badan ini

mengurus seluruh berkas data Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai dari data pribadi

pegawai, data riwayat pegawai, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, pensiun,

hukuman disiplin, dan satya lencana. Badan Kepegawaian Daerah dan

Pengembangan Sumberdaya Manusia Kota Medan memiliki empat bidang yang

bertugas mengurus seluruh data pegawai, yaitu bidang mutasi dan kesejahteraan

pegawai, bidang pengadaan dan data kepegawaian, bidang pengembangan karir,

dan bidang pengembangan sumber daya manusia. Pada Badan Kepegawaian

Daerah Kota Medan menangani seluruh urusan kepegawaian dengan pembagian

empat bidang tersebut.

Dari pembagian per bidang di BKDPSDM Kota Medan, maka jumlah ASN

yang ada akan dibagi ke semua bidang dan sub bidang masing-masing yang

sebanyak 82 ASN.


4

Tabel 1.1.

Komposisi ASN Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kota Medan Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin Jumlah

(orang)

Persentase

(%)

Pria 46 56,10

Wanita 36 43,90

Jumlah 82 100,00

Sumber : BKD dan Pengembangan SDM Kota Medan, Mei 2017.

Maka perbandingan jumlah PNS pria dan wanita pada Badan Kepegawaian

Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan telah

menunjukkan angka yang cukup berimbang.

Selanjutnya sarana dan prasarana merupakan segala sesuatu yang

digunakan, dipakai, dan ditempati untuk mendukung pelayanan kepegawaian serta

pendidikan dan pelatihan yang semakin berkualitas yang diselenggarakan oleh


Medan. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan tersebut berupa bangunan kantor,

kendaraan bermotor, perlengkapan dan peralatan kantor, jaringan komunikasi,

mebeler, dan sarana pendukung pelayanan lainnya yang harus memadai dan sesuai

standar.

Salah satu sarana yang digunakan di BKDPSDM Kota Medan adalah

penggunakan Aplikasi SIMPEG dalam menunjang pelayanan berupa data

informasi kepegawaian, dengan peningkatan informasi yang dihasilkan, untuk itu

sangat dipengaruhi oleh kemampuan sistem dalam input kemudian diproses dan

mencapai output yang berkualitas. Salah satu Instansi pemerintah yang telah

menerapkan SIMPEG adalah Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kota Medan. Dalam pelaksanaannya, maksud tujuan dari


5

SIMPEG adalah untuk dapat mendukung Sistem Manajemen yang rasional,

mewujudkan data kepegawaian yang lengkap, membantu kelancaran bidang

kepegawaian dan lain-lain. Namun pada penerapannya SIMPEG di instansi-

instansi pemerintahan yaitu OPD belum bisa berjalan sesuai dengan tujuannya

dengan ideal karena membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk beradaptasi.

Seperti halnya dalam penginputan data kepegawaian yang langsung masuk ke

dalam website Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pemerintah Kota

Medan yang terdiri dari seluruh pegawai di 57 OPD di lingkungan Pemerintahan

Kota Medan, sehingga data bersifat integrasi.

Komponen utama dari Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

diantaranya adalah Administrasi Sistem untuk memelihara data induk, misalnya

data unit kerja, komponen yang kedua adalah pelaporan manajemen seperti

jumlah pegawai, informasi pendidikan, informasi diklat yang pernah diikuti

(struktural/fungsional), komponen ketiga adalah data entry seperti biodata

pegawai, jabatan, pendidikan dan lain-lain dan komponen terakhir yaitu output

yang menghasilkan keluaran-keluaran seperti kenaikan gaji berkala, surat

keputusan dan lain-lain. Adapun kondisi yang diinginkan dari implementasi

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) adalah seluruh data

pegawai menjadi terpusat, SIMPEG dapat berfungsi meningkatkan kinerja dan

meningkatkan layanan terhadap OPD dan juga mewujudkan data kepegawaian

yang mutakhir dan terintegrasi.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam

keseluruhan struktur kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang

ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil


6

menghasilkan output dan outcomes seperti yang telah direncanakan. Untuk dapat

mewujudkan output dan outcomes yang ditetapkan, maka kebijakan publik perlu

untuk diimplementasian dengan tepat dan baik.

George C. Edward III (1980) menyatakan bahwa ada beberapa variabel

internal yang dapat mempengaruhi implementasi suatu kebijakan. Keempat faktor

kritis yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan

tersebut adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap pelaksana dan

struktur birokrasi.

Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat

kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan

tertentu, atau menyebarluaskannya. Di samping itu sumber informasi yang

berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi

berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan

harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Tidak cukupnya

komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi

kebijakan.

Sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang peranan

penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber-

sumber pendukungnya tidak tersedia. Yang termasuk sumber-sumber dimaksud

adalah : staf yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan

keterampilan untuk melaksanakan kebijakan, kewenangan yang menjamin bahwa

program dapat diarahkan sesuai yang diharapkan, dan fasilitas pendukung

implementasi (dana dan sarana prasarana).


7

Selain komunikasi dan sumber daya, salah satu faktor yang

mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor

(disposisi). Jika implemetor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka

mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka

berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami

banyak masalah. Hambatan-hambatan yang sering muncul adalah maksud umum

dari suatu standar dan tujuan suatu kebijakan ketika para pelaksana kebijakan

tidak sepenuhnya menyadari dan memahami terhadap tujuan umum dari suatu

standar dan tujuan kebijakan merupakan hal yang sangat penting. Pemahaman

terhadap standar dan tujuan kebijakan merupakan sebuah potensi yang besar

dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Dan faktor terakhir yang menurut Edward akan mempengaruhi

implementasi kebijakan adalah faktor struktur birokrasi. Suatu kebijakan

seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses

implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga-

lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi. Menurut Edwards

III terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni : ”Standard Operational

Procedure (SOP) dan fragmentasi”. SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala

bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau

tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Namun

demikian, disamping menghambat implementasi kebijakan SOP juga mempunyai

manfaat.Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes

dan kontrol yang besar atas program yang bersifat fleksibel mungkin lebih dapat


8

menyesuaikan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi-birokrasi tanpa

mempunyai ciri-ciri seperti ini.

Berdasarkan survey pendahuluan, diketahui bahwa implementasi

kebijakan SIMPEG di BKDPSDM Kota Medan dilakukan dengan adanya

sinkronisasi antara masing-masing bidang, seperti halnya dalam pengurusan

pangkat kepegawaian. Berkas yang akan diusulkan secara manual akan diproses

apabila berkas kelengkapan pengurusan pegawai tersebut sudah dinyatakan

lengkap, sinkronisasi pada setiap bidang terlihat pada saat berkas tidak dapat

diproses jika data-data pegawai tersebut yang ingin mengusulkan pangkat belum

diupload secara lengkap. Aturan yang baru diterapkan di BKDPSDM Kota Medan

yaitu setiap segala urusan tentang kepegawaian terlebih dahulu harus memeriksa

data kepegawaian melalui aplikasi SIMPEG, masalah pendataan pegawai berada

dinaungan bidang pengadaan data kepegawaian. Selain itu pangkat pegawai

belum dapat di proses jika belum melengkapi SKP 2 tahun terakhir, data juga

terekam pada Aplikasi SIMPEG dibawah bidang pengembangan karir

(BANGKIR). Antara tiga bidang saling berhubungan dan semuanya terekam pada

aplikasi SIMPEG. Setelah data telah dinyatakan lengkap maka pengajuan proses

kepangkatannya dapat diproses dan diajukan pada BKN.


Kota Medan dalam mengelola data kepegawaian terkadang masih menghadapi

beberapa kendala seperti : Pertama, belum optimalnya punggunaan aplikasi

SIMPEG dalam hal usulan kenaikan pangkat pegawai. Dalam hal kenaikan

pangkat pegawai, dalam proses ini Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

tidak mempunyai banyak peran, adapun data pegawai yang akan atau sudah naik


9

pangkat tertera di website Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang hanya

sebagai database saja, bukan sebagai referensi untuk kenaikan pangkat Pegawai

Negeri Sipil artinya kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan

4 tahun sekali, namun pada kenyataannya masih bersifat manual yaitu pegawai

negeri sipil yang mengajukan kenaikan pangkat akan direkomendasikan oleh

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan ke

Badan Kepegawaian Negara sebagai pengambilan keputusan. Hal ini sangat

disayangkan karena data dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen

Kepegawaian belum dapat digunakan untuk proses kepegawaian tersebut.

Kedua, masalah ini juga berkaitan dengan kemampuan para pengelola

data kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia yang ingin mewujudkan tujuan dari Sistem Informasi Manajemen

Kepegawaian sebagai program pemerintah. Pegawai sebagai pengelola data

kepegawaian harus dapat beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ada,

artinya pegawai yang bertugas dalam penginputan data kepegawaian dapat

memahami penggunaan teknologi yang terus berkembang. Dalam segala

pelayanan informasi kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia pemerintah kota Medan, tentu banyak

yang perlu diperhatikan dan dibenahi demi terciptanya data kepegawaian yang

akurat, cepat dan tepat. Kurangnya pemahaman dan kemampuan pegawai dalam

menggunakan teknologi informasi akan dapat menghambat kinerja dari pegawai

tersebut sehingga SIMPEG tidak akan berjalan dengan baik. Maka dari itu

pegawai harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada

sebagaimana yang dijelaskan oleh Muzakki, dkk (2016) bahwa dengan


10

penggunaan teknologi informasi akan meningkatkan kinarja pegawai. Sehingga

dengan meningkatnya kinerja pegawai, SIMPEG akan dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa masih terdapat

beberapa masalah di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kota Medan mengenai implementasi kebijakan SIMPEG yang telah

dilakukan. Kemudian masalah yang menarik untuk dibahas adalah bagaimanakah

peran dari masing-masing faktor implementasi kebijakan yaitu komunikasi,

sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi di Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan? Lalu faktor manakah yang

dapat mendorong dan faktor manakah yang dapat mengambat implementasi

kebijakan SIMPEG di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kota Medan?. Dengan begitu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut

mengenai hal ini dengan judul penelitian “Implementasi Kebijakan Sistem

Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) pada Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang telah peneliti jelaskan di atas, maka

dapat disusun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Berikut

adalah rumusan-rumusan masalah yang akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian

ini.

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen

Kepegawaian (SIMPEG) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kota Medan (BKDPSDM) Kota Medan?


11

2. Faktor apa sajakah yang dapat mendorong dan menghambat implementasi

kebijakan SIMPEG di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kota Medan (BKDPSDM) Kota Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen

Kepegawaian di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kota Medan (BKDPSDM) Kota Medan

2. Untuk mengetahui faktor yang dapat mendorong dan menghambat

implementasi kebijakan SIMPEG di Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kota Medan (BKDPSDM) Kota Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara teoritis dan secara praktis penelitian ini memberi manfaat sebagai

berikut :

1. Manfaat Teoritis

a) Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pengembang ilmu

pengetahuan khususnya di bidang kepegawaian dan sistem informasi

manajemen.

b) Untuk mendukung teori-teori yang sudah ada sehubung mengenai

penerapan sistem informasi manajemen kepegawaian.

2. Manfaat Praktis

a) Penelitian dilakukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kota Medan (BKDPSDM) Kota Medan dapat digunakan


12

sebagai bahan masukan untuk menentukan sebuah kebijakan tentang

manajemen kepegawaian yang didukung oleh teknologi informasi.

b) Sebagai bahan acuan bagi peneliti lain yang meneliti tentang masalah

implementasi kebijakan sistem informasi manajemen kepegawaian.


13

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Kebijakan Publik George C. Edward III (1980)

Menurut Edwards III dalam Subarsono (2006 : 90-92) ada 4 variabel

yang mempengaruhi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan

struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain,

antara lain :

1. Komunikasi

Implementator mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mencapai

keberhasilan implementasi kebijakan, kemudian yang menjadi tujuan dan

sasaran kebijakan yang harus ditransmisi kepada kelompok dan sasaran,

sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran

suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh

kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok

sasaran.

2. Sumber Daya

Kebijakan yang telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten namun

implemntator kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan implementasi

maka tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya manusia merupakan faktor

penting dalam menjalankan isi kebijakan, tanpa sumberdaya, kebijakan hanya

akan dikertas dokumen saja.

Sumber daya yang penting menurut Winarno (2016 : 161-166), akan terdiri

dari :


14

a) Staf

Sumber daya yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan adalah

staf, tetapi jumlah staf yang banyak tidak menjamin terlaksananya isi

kebijakan dengan efektif. Para pelaksana juga harus memiliki

keterampilan-keterampilan dalam menjalankan kebijakan. Kekurangan

pelaksana yang terlatih dengan baik akan dapat menghambat

beerjalannya kebijakan-kebijakan yang ditetapkan.

b) Informasi

Implementasi kebijakan yang dijalankan dengan sumber informasi

memiliki dua bentuk yaitu pertama informasi dalam melaksanakan

kebijakan. Pelaksana-pelaksana perlu memahami apa yang akan

dilakukan dan bagaimana melakukannya. Yang kedua, informasi tentang

data dan ketaatan aturan yang ditetapkan dalam kebijakan.

c) Wewenang

Wewenang yang digunakan dalam implementasi kebijakan belum tentu

efektif walaupun dimiliki oleh suatu instansi yang besar, karena

wewenang sering disalah artikan antara wewenang formal atau diatas

kertas merupakan suatu hal dengan wewenang yang digunakan secara

efektif adalah hal lain.

d) Fasilitas

Fasilitas fisik merupakan sumber penting dalam implementasi kebijakan,

tetapi tanpa bagunan sebagai kantor untuk melakukan koordinas, tanpa

perlengkapan, tanpa perbekalan maka implementasi yang direncanakan

tidak akan berhasil.


15

3. Disposisi

Menurut Edward dalam Subarsono (2006 : 91) pengertian disposisi

merupakan watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti

komitmen, kejujuran dan sifat demokrasi. Apabila implementor memiliki

disposisi maka kebijakan akan dijalankan dengan baik sesuai yang dinginkan

oleh pembuat kebijakan. Menurut Edward dalam Winarno (2016 : 171),

karakteristik atau watak dari para implementator hal ini pada badan-badan

birokrasi pemerintahan yang tidak dimiliki oleh badan-badan swasta, antara

lain :

a) Badan-badan birokrasi pemeritah lebih bersifat homogen

Tindakan homogen berkembang dari ketertarikan pelaksana untuk

bekerja pada suatu badan-badan pemerintah dan mendukung kebijakan

yang dijalankan oleh badan-badan tersebut. Badan-badan seperti ini lebih

mempekerjakan orang-orang yang memiliki pemikiran yang sama

sehingga menimbulkan suatu lingkungan yang relatif seragam dalam

menjalankan kebijakan.

b) Berkembangnya pandangan-pandangan parokial

Selain rekruitmen personel yang memiliki pemikiran yang sama dalam

menjalankan kebijakan juga perkembangan pandangan-pandangan

parokial dikalangan birokrat.

4. Struktur Birokrasi

Organisasi menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan secara umum

kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukkan status relatifnya.

Garis-garis antara berbagai posisi-posisi itu dibingkai untuk menunjukkan


16

interaksi formal yang diterapkan. Kebanyakan peta organisasi bersifat hirarki

yang menentukan hubungan antara atasan dan bawahan dan hubungan secara

diagonal langsung organisasi melalui lima hal harus tergambar yaitu (Narita,

2016 : 10) :

a) Jenjang hirarki jabatan-jabatan manajerial yang jelas sehingga terlihat

“Siapa yang bertanggungjawab kepada siapa?”;

b) Pelembagaan berbagai jenis kegiatan oprasional sehingga nyata jawaban

terhadap pertanyaan “Siapa yang melakukan apa?”;

c) Berbagai saluran komunikasi yang terdapat dalam organisasi sebagai

jawaban terhadap pertanyaan “Siapa yang berhubungan dengan siapa dan

untuk kepentingan apa?”;

d) Jaringan informasi yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan,

baik yang sifatnya institusional maupun individual;

e) Hubungan antara satu satuan kerja dengan berbagai satuan kerja yang

lain. Dalam implementasi kebijakan, struktur organisasi mempunyai

peranan yang penting.

2.2 Kebijakan Publik

Pada sebuah organisasi pemerintahan akan terdapat kebijakan yang akan

diterapkan untuk menjalankan roda pemerintahan, kebijakan menjadi pedoman

dan dasar rencana dalam menjalankan suatu pekerjaan, selanjutnya defenisi dari

kebijakan dari para ahli akan memberikan penekanan arti yang berbeda-beda

sesuai dengan pandangan para ahli dengan latarbelakang yang berbeda pula dalam

mengartikannnya. Menurut Kiwang, (2014 : 31) bahwa kebijakan publik adalah


17

suatu Implementasi kebijakan otonomi daerah telah membawa paradigma baru

dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta dalam relasi antara

pemerintah pusat dan daerah, maka kebijakan ini akan memberikan kewenangan

yang luas kepada daerah untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya Kebijakan publik menurut Dye dalam Anshori (2012 : 75),

dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa

mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil

berbeda (what government do, why they do it, and what difference it makes).

Sementara menurut Easton dalam Thoha (1993 : 59-60), kebijakan publik adalah

alokasi dana yang otoritatif untuk seluruh masyarakat akan tetapi hanya

pemerintahlah yang dapat berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan

semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak

dikerjakan adalah hasil dari alokasi nilai-nilai tersebut.

2.3 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Menurut Dunn (1998 : 24) sebagai pakar kebijakan publik menetapkan

tahap-tahap kebijakan publik (public policy) :

1. Penyusunan Agenda

Sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan

publik. Sebelum kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan, pembuat kebijakan

perlu menyusun agenda dengan memasukkan dan memilih masalah-masalah

mana saja yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas. Masalah-masalah


18

yang terkait dengan kebijakan akan dikumpulkan sebanyak mungkin untuk

diseleksi.

2. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh

para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian

dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal

dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan

perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap

perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih

sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar

pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh

kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun

warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah. Dukungan

untuk rezim cenderung berdifusi - cadangan dari sikap baik dan niat baik

terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir

pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi

simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk

mendukung pemerintah.

4. Implementasi Kebijakan

Alternatif sebagai pemecahan masalah dengan rumusan-rumusan yang telah

ditetapkan secara terencana, tetapi suatu kebijakan seringkali menemukan

berbagai kendala, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang sering


19

mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.Kebijakan yang telah melewati tahap-

tahap pemilihan masalah tidak serta merta berhasil dalam implementasi.

Dalam rangka mengupayakan keberhasilan dalam implementasi kebijakan,

maka kendala-kendala yang dapat menjadi penghambat harus dapat diatasi

sedini mungkin.

5. Penilaian/Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut

estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan

dampak. Evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah

kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah

kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

2.4 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi menurut Grindle dalam Akib (2010 : 2) merupakan proses

umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah

ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan

untuk mencapai sasaran. Konsep dari implementasi dikemukakan oleh Lane

dalam Akib (2010 : 2) dibagi dalam dua bagian yakni formula implementasi yaitu

fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk, dan hasil dari

akibat dan yang kedua adalah kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai

dan dilaksanakan oleh implementator dalam kurun waktu tertentu.

Berdasarkan perspektif masalah kebijakan yang diperkenalkan oleh

Edward III dalam Akib (2010 : 2), implementasi kebijakan diperlukan karena


20

adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahakan. Menurut Edward

III terdapat empat faktor yang digunakan untuk memecahkan masalah kebijakan

yakni komunikasi, sumberdaya, sikap birokrasi atau pelaksana, dan struktur

organisasi termasuk aliran kerja birokrasi. Keempat kriteria tersebut perlu ada

dalam implementasi suatu kebijakan.

2.5 Sistem Informasi

Kemajuan teknologi sangat mempengaruhi perilaku manusia dalam

beraktivitas, begitu juga terhadap perkembangan teknologi informasi yang

digunakan oleh suatu organisasi dalam pencapaian sebuah tujuan. Sistem

Informasi merupakan salah satu aset strategis pada suatu organisasi dalam

mendukung dari perencanaan, pengoperasian hingga tahap evaluasi.

Dengan sistem informasi data yang dikelola akan lebih sistematis dan

terarah juga mempermudah kinerja dalam pencapaian hasil yang baik.Secara

umum definisi Sistem Informasi adalah sekelompok elemen-elemen dalam suatu

organisasi yang saling berintegrasi dengan menggunakan masukan, proses dan

keluaran dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan dan dapat

digunakan untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat (Jeffrey L.

Whitten, 2006 : 45).

Seterusnya menurut Mulyanto, (2008 : 28) mendefinisikan sistem

informasi sebagai kombinasi antarprosedur kerja, informasi, orang dan teknologi

informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi.

Pendapat para ahli di atas tentang pengertian Sistem informasi terdiri dari sumber

daya manusia, teknologi informasi pendukung dan prosedur merupakan satu


21

kesatuan kerja yang akan memproses informasi dalam pencapaian keputusan dan

tujuan suatu organisasi tersebut. Sutabri, (2012 : 10) menyebutkan sistem

informasi mempunyai karakteristik dari sistem adalah :

1. Komponen Sistem

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang

bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem

tersebut dapat berupa suatu bentuk subsistem pada aplikasi SIMPEG berupa

subsistem kepangkatan, berkala, cuti dan lain-lain. Merupakan menu yang

disediakan oleh aplikasi SIMPEG dalam proses administrasi kepegawaian di

Pemerintahan Kota Medan.

2. Batasan Sistem

Ruang lingkup sistem merupakan daerah yang membatasi antara sistem

dengan sistem lainnya atau sistem dengan lingkungan luarnya, yang bertujuan

untuk mempermudah setiap pegawai dalam menginput data pada aplikasi

SIMPEG.

3. Lingkungan Luar Sistem

Lingkungan luar sistem adalah bentuk apapun yang ada di luar ruang lingkup

atau batasan sistem yang mempengaruhi operasi sistem tersebut. Pada

aplikasi SIMPEG menyediakan beberapa sistem dalam pelayanan

administrasi kepegawaian, setiap sistem beradasarkan bidang kepegawaian

masing-masing seperti bidang kepangkatan, bidang pengembangan karir,

bidang pengadaan data pegawai dan bidang pengembangan sumber daya

manusia tetapi setiap bidang ini mempengaruhi satu sistem dengan lainnya.


22

4. Masukan Sistem

Energi yang dimasukkan ke dalam sistem masukan sistem, yang dapat berupa

pemeliharaan dan sinyal. Fungsi input memberikan kemampuan untuk

memasukkan informasi personalia ke dalam SIMPEG. Ini meliputi berbagai

prosedur yang diperlukan untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu

kedudukan data base dalam fungsi masukan ini merupakan langkah terpenting

proses pengembangan sistem melalui kreasi data base.

5. Keluaran Sistem

Keluaran ini merupakan masukan bagi subsistem yang lain. Seperti contoh

sistem informasi, keluaran yang dihasilkan adalah informasi, dimana

informasi ini dapat digunakan sebagai masukan untuk pengambilan keputusan

atau hal-hal lain yang merupakan input bagi subsistem lain. Sistem yang ada

pada aplikasi Simpeg akan menghasilkan output yang merupakan data base

yang akan diproses pada subsistem untuk mencapai hasil tujuan berupa

keputusan informasi kepegawaian.

6. Pengolahan Sistem

Suatu sistem dapat mempunyai suatu proses yang akan mengubah masukan

menjadi keluaran. Masukan data berupa data base akan diproses untuk

menghasilkan keluaran berupa data fisik.

7. Sasaran sistem

Sistem memiliki tujuan dan sasaran yang pasti dan bersifat deterministik.

Data base yang telah diinput akan diproses pada sistem dan menghasilkan

data informasi yang valid yang memutuskan apakah data dapat dilanjut untuk

diproses atau ditolak disebabkan oleh kelengkapan data yang ada.


23

2.6 Sistem Informasi Manajemen

Fungsi manajemen dalam menjalankan sistem informasi menjadi penentu

utama apakah fungsi sistem informasi tersebut beroperasi atau tidak. Maka peran

manajemen menjadi kunci utama untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Sutanta

(2003 : 17) manajemen dapat diartikan sebagai proses memanfaatkan berbagai

sumber yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan. Manajemen juga dapat

dimaksudkan sebagai suatu sistem kekuasaan dalam suatu organisasi agar orang-

orang menjalankan pekerjaan. Umumnya, sumber daya yang tersedia dalam

manajemen meliputi manusia, material, dan modal. Konsep sumber daya

manajemen ini akan menjadi bertambah ketika pembahasan difokuskan pada

Sistem Informasi Manajemen. Sehingga sangat diperlukan sistem informasi

manajemen yang baik tidak hanya untuk memproses data menjadi informasi tetapi

juga untuk menyalurkan informasi mencapai proses pengambilan kebijakan atau

keputusan suatu organisasi.

Menurut pendapat Hartono (2013 : 20) sistem informasi manajemen

adalah sebuah sistem, yaitu rangkaian terorganisasi dari sejumlah

bagian/komponen yang secara bersama-sama berfungsi atau bergerak

menghasilkan informasi untuk digunakan dalam manajemen perusahaan.

Sedangkan menurut pendapat Nugroho (2010 : 16) Sistem Informasi Manajemen,

disingkat SIM, adalah sebuah sistem informasi yang berfungsi mengelola

informasi bagi manajemen organisasi. Peran informasi pada organisasi ini dapat

diibaratkan sebagi darah pada tubuh manusia. Konsep SIM sebenarnya telah ada

sebelumnya komputer muncul yaitu dimana segala macam informasi di dalam


24

organisasi harus diolah dengan cepat, teliti dan andal. Jadi dapat disimpulkan

sistem informasi manajemen adalah suatu susunan komponen-komponen yang

terhubung bekerja secara bersama-sama yang berfungsi mengelola informasi pada

manajemen organisasi tersebut.

Beberapa pendapat tentang sistem informasi manajemen (SIM), menurut

Davis (2002 : 4) menyatakan bahwa, sistem informasi manajemen adalah sebuah

sistem manusia/mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung

fungsi operasi manajemen dan pengambilan keputusan dalam sebuah

organisasi.Selanjutnya pengertian SIM juga dikemukakan oleh Mcleod (2001 : 7),

SIM merupakan sistem yang berbasis komputer, jaringan lainnya yang dapat

menyediakan informasi bagi beberapa pemakai guna mendukung fungsi-fungsi

manajemen dan fungsi pengambilan keputusan.Sedangkan menurut Komaruddin

(2003 : 65) mengatakan bahwa Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan

metode yang memungkinkan pimpinan organisasi mendapatkan informasi. Sistem

informasi berfungsi dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi, sistem disini

mencakup;

1. Berupa informasi yang tersedia

2. Informasi yang mudah dipahami

3. Informasi yang bermanfaat

4. Informasi yang tepat waktu.

Berdasarkan pendapat Arie (2014 : 4) informasi dapat dikatakan

berkualitas jika memiliki kriteria sebagai berikut :


25

1. Relevan, informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan.

Artinya kebutuhan informasi sesuai dengan yang diminta oleh suatu

organisasi tersebut.

2. Akurat, harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Keakuratan informasi

dapat dilakukan dengan pengujian oleh seserang atau lebih. Apabila

menghasilkan hasil yang sama maka dianggap akurat.

3. Lengkap, bahwa informasi yang diperoleh menyajikan gambaran lengkap dari

suatu permasalahan atau penyelesaian.

4. Tepat waktu, informasi harus tersedia pada saat yang dibutuhkan untuk

memecahkan masalah sebelum situasi krisis menjadi tidak terkendali atau

kesempatan menghilang. Informasi yang datang pada penerima tidak boleh

terlambat, karena informasi yang sudah usang tidak dapat di proses lagi.

Kriteria bagi SIMPEG (Sistem Informasi Manejemen Kepegawaian)

yang efektif itu adalah informasi yang diinput pada sistem itu cepat, tepat waktu

artinya perencanaan dan analisis data melalui sistem akan berjalan dengan optimal

dan meningkatkan pertumbuhan organisasi yang lebih baik. Selanjutnya untuk

Sistem informasi manajemen memiliki karakteristik terhadap hasil yang diperoleh

atau yang diterima oleh pengguna informasi. Menurut Sutabri (2005 : 93) yang

mengatakan bahwa karakteristik SIM guna mendapatkan sinyal yang lebih dini

tentang keberadaan dan kondisi SIM di organisasi :

1. SIM membantu manajer secara terstruktur pada tingkat operasional dan

tingkat kontrol saja.

2. SIM didesain untuk memberikan laporan operasional sehari-hari sehingga

dapat memberikan informasi untuk mengontrol operasi tersebut dengan baik.


26

3. SIM sangat bergantung pada keberadaan data organisasi secara keseluruhan,

serta bergantung pada alur informasi yang dimiliki oleh organisasi secara

keseluruhan.

4. SIM biasa tidak memiliki kemampuan untuk menganalisis masalah.

5. SIM bukan data-data yang akan terjadi seperti forcasting.

6. SIM yang berorientasi pada data-data di dalam organisasi dibandingkan data-

data dari luar organisasi.

7. SIM biasanya tidak biasa beroperasi pada data-data yang sudah terjadi atau

data-data yang sedang terjadi,

8. fleksibel karena laporan-laporan yang dihasilkan banyak sudah dipersiapkan

sebelumnya.

9. SIM membutuhkan perencanaan yang sangat matang dan panjang, sambil

memperhitungakan perkembangan organisasi di masa mendatang.

Dari penjelasan diatas, bahwa Sistem Informasi Manajemen adalah suatu

teknologi dalam penyampaian informasi yang dioperasikan oleh manusia guna

untuk mempercepat suatu proses manajemen pada suatu organisasi. Peran SIM

sangat membantu pemimpin dalam menjalankan sebuah organisasi dalam

menemukan informasi dan mengolah informasi tersebut.

2.7 Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) adalah suatu

sistem yang dikembangkan oleh pemerintah, guna mendukung sistem manajemen

pegawai negeri sipil yang rasional dan pengembangan sumber daya manusia di

aparatur pemerintah, mewujudkan data kepegawaian yang mutakhir dan

terintegrasi, menyediakan informasi pegawai negeri sipil yang akurat untuk


27

keperluan perencanaan, pengembangan, kesejahteraan dan pengendalian pegawai

terutama dalam pembuatan laporan. Menurut Simamora (2004 : 90), SIMPEG

adalah prosedur sistematik untuk mengumpulkan, menyimpan, mempertahankan,

menarik dan memvalidasi data yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi tentang

sumber daya manusia, aktifitas-aktifitas personalia, karakteristik-karakteristik

unit-unit organisasi. Berdasarkan Keputusan Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000

tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Depdagri dan Pemda

menyebutkan bahwa : Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian adalah suatu

totalitas yang terpadu yang terdiri atas perangkat pengolahan meliputi

pengumpulan, prosedur, tenaga pengolah dan perangkat lunak, perangkat

penyimpan meliputi pusat data dan bank data serta perangkat komunikasi yang

saling berkaitan, bergantung dan saling menentukan dalam rangka penyediaan

informasi di bidang kepegawaian.

Menurut Kepala BKN SIMPEG merupakan sistem informasi terpadu,

yang meliputi pendataan pegawai, pengolahan data, prosedur, tata kerja, sumber

daya manusia dan teknologi informasi untuk menghasilkan informasi yang cepat,

lengkap dan akurat dalam rangka mendukung administrasi kepegawaian. Menurut

Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan, Sistem Informasi Manajemen

Kepegawaian (SIMPEG) memiliki menu aplikasi yang berisi tentang :

1. Data Pegawai

Fasilitas data pegawai merupakan fasilitas utama dari aplikasi SIMPEG.

Untuk mengakses fasilitas ini, dapat dilakukan dengan memilih menu Data

Pegawai.


28

2. Laporan Pegawai

Laporan pegawai merupakan menu untuk melihat beberapa laporan terkait

data pegawai.

3. Gaji, menu tersebut berisi tentang daftar gaji dan rekap gaji.

Tujuan dari Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian adalah untuk

mendukung efisiensi dan integritas pengelolaan data-data kepegawaian secara

terintegrasi. Dengan rancangan berbasiskan jaringan lokal (LAN) maupun

internet, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian bisa diakses dimana saja dan

kapan saja oleh pengguna sesuai dengan hak akses yang telah ditentukan. Dari

penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Aplikasi SIMPEG (Sistem Informasi

Manajemen Kepegawain) yang di kembangkan oleh pemerintah untuk

pemerintahan pusat dan daerah guna untuk memepercepat pendataan yang akurat

dan sangat membantu dalam pencarain data pegawai hingga tahap pengolahan

data. SIMPEG yang ada disetiap pemerintahan daerah dan pusat terus mengalami

perkembangan yang diikuti oleh perkembangan teknologi, yaitu dengan cara

setiap pegawai dapat mengakses SIMPEG dimana saja dan kapan saja untuk

urusan masalah kepegawain setiap PNS.

2.8 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian mengenai “Implementasi Kebijakan Sistem

Informasi Manajemen Kepegawaian di Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Medan”. Peneliti melakukan peninjauan

terhadap penelitian-penelitian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya. Peneliti


29

mengambil beberapa hasil penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi

atau masukan untuk penelitian yang akan dilakukan.

1. Penelitian pertama yang menjadi pembanding adalah tesis yang berjudul

“Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Tingkat

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000” yang dilakukan oleh Idawarti

Sugirman (2000). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan

metode pengumpulan data wawancara mendalam dan studi dokumen. Secara

umum tujaun dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis secara

mendalam terhadap penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

(SIMPEG) mulai dari kemampuan tenaga pengelola program SIMPEG,

pelaksanaan program SIMPEG, pembinaan tenaga pengelola SIMPEG, dan

pemanfaatan program SIMPEG. Hasil penelitian yang diperoleh adalah secara

umum program sistem informasi manajemen kepegawaian telah diterapkan di

tingkat provinsi Sumatera Barat, akan tetapi pengumpulan data, transparansi

data, dan update data yang secara berkesinambungan belum terlaksana

dengan baik di unit kerja Kabupaten maupun ditingkat Provinsi. Hal tersebut

disebabkan perhatian dan kesadaran akan kepentingan data masih kurang,

sehingga data yang belum memberikan informasi yang akurat. Kualitas

tenaga pengelola tingkat provinsi cukup baik sedangkan sumberdaya yang

lain seperti sarana dan dana untuk tingkat provinsi tidak menjadi kendala

yang paling utama. Pada penelitian yang dilakukan oleh Idawarti Sugirman,

dapat dilihat bahwa SDM yang berperan penting dalam pelaksanaan SIMPEG

di Sumatera Barat.


30

2. Selanjutnya penelitian kedua yang menjadi pembanding dengan judul

“Efektifitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen pada Direktorat Badan

Pangkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Departemen Luar Negeri”

yang dilakukan oleh Septian Anggi Saputra (2008). Peneltian ini

menggunakan positivis dengan metode pengumpulan data melalui wawancara

mendalam dan studi literatur. Penelitian ini memiliki dua tujuan, tujuan

pertama yaitu untuk mengetahui efektifitas penerapan sistem informasi

manajemen pada Direktorat Badan Pangkajian dan Pengembangan Kebijakan

(BPPK) Departemen Luar Negeri. Tujuan kedua penelitian ini adalah untuk

mengetahui kendala apa saja yang muncul dalam penerapan sistem informasi

manajemen pada Direktorat Badan Pangkajian dan Pengembangan Kebijakan

(BPPK) Departemen Luar Negeri. Hasil yang didapat dari penelitian yang

dilakukan oleh Septian Anggi Saputra ini adalah pengelolaan dan pengolahan

informasi melalui penerapan sistem informasi manajemen bisa dikatakan

belum berjalan efektif, karena hampir sebagian besar analisis terhadap

variabel dan karakteristik SIM menunjukkan hasil yang belum berjalan

efektif, penerapan SIM yang belum efektif pada direktorat BPPK antara lain

ditunjukkan oleh analisis terhadap variabel dan karakteristik SIM belum

terintegrasi sistem database dalam satu sistem secara keseluruhan. Selain itu

dalam penerapan sistem informasi manajemen pada direktorat BPPK terdapat

beberapa kendala antara lain masih kurangnya capable dibidang data.

3. Laurensius J Pasanda melakukan penelitian dengan judul yaitu “Pengaruh

Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepgawaian terhadap Kinerja

Pegawai Negeri di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Palopo”.


31

Penelitian ini penggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif

melalui studi lapangan dan koesioner dengan informan adalah para pegawai

negeri sipil. Ada dua hal yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

pertama, untuk mengetahui bagaimana penerapan Sistem Informasi

Manajemen Kepegawaian di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

Kota Palopo dan kedua, untuk melihat seberapa besar pengaruh Sistem

Informasi Manajemen Kepegawaian terhadap kinerja pegawai di Kantor

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Palopo. Berdasarkan hasil

penelitian, maka di peroleh hasil bahwa pengaruh Sistem Informasi

Manajemen Kepegawaian terhadap Kinerja Pegawai Negeri di Kantor BKD

Kota Palopo termasuk dalam kategori “kuat” (berdasarkan pedoman

interpretasi korelasi oleh Sugiyono) yakni sebesar 39,7%. Sisanya

dipengaruhi oleh faktor lain di luar SIMPEG.

4. Bramantya Mahardika Angga (2010) juga melakukan penelitian dengan tema

yang sama yaitu dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Informasi

Manajemen Kepegawaian (Simpeg) di Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

Karanganyar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) penerapan

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di BKD Karanganyar, (2) usaha

yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerapan Sistem Informasi

Manajemen Kepegawaian di BKD Karanganyar, (3) keamanan informasi

dalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di BKD Karanganyar.

Bentuk penelitian yang digunakan adalah kualitatif, sedangkan metode yang

digunakan adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang

digunakan adalah wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi. Untuk


32

mengukur validitas data digunakan triangulasi data dan metode. Teknik

analisis data menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa: (1) Penerapan Sistem Informasi Manajemen

Kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah Karanganyar didukung oleh

komponen-komponen pendukung sistem yang terdiri dari; sumber daya

manusia, software, hardware, database, dan jaringan, (2) Usaha yang

dilakukan untuk mengoptimalkan penerapan Sistem Informasi Manajemen

Kepegawaian di BKD Karanganyar antara lain : (a) komponen sumber daya

manusia : mengadakan pelatihan dan workshop berkaitan dengan penerapan

sistem informasi manajemen berbasis komputer, menyediakan anggaran

tersendiri untuk pengembangan SDM, melakukan penambahan pegawai yang

kompeten di bidang komputer; (b) komponen software dengan perawatan

software secara berkala; (c) komponen hardware : upgrade komputer server

untuk mempercepat pengolahan data pegawai, perawatan secara berkala

terhadap semua hardware pendukung SIMPEG agar pengolahan data berjalan

lancar; (d) komponen database : menambah ruang untuk database dan

meningkatkan hardware pendukung database, mem-backup database sehingga

data pegawai tetap aman sekalipun database utama mengalami kerusakan; (e)

komponen jaringan : tidak menyambungkan jaringan ke internet, penambahan

antena untuk jaringan wireless.

5. Denisa Zairen dan Anggit Dwi Hartanto (2013) melakukan penelitian dengan

judul penelitian “Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen

Kepegawaian (Simpeg) Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Maluku

Tenggara”. Tujuan penelitian ini adalah agar dapat membantu dalam


33

perancangan SIMPEG yang dapat membantu dalam pengelolaan data

kepegawaian pada instansi BKD Maluku Tenggara sehingga menghasilkan

hasil akhir berupa laporan yang sebenarnya dan dapat

dipertanggungjawabkan guna memberi kemudahan dalam pengambilan

keputusan. Kesimpulan dalam penelitian ini menyatakan bahwa sistem yang

baru akan memudahkan Badan Kepegawaian Daerah dalam melakukan

pelayanan kepagawaian yang berhubungan dengan administrasi kepagawaian.

Data sudah dalam bentuk digital, terkomputerisasi, aman, pembatasan hak

akses sehingga hasil yang sudah dibuat dalam bentuk laporan akhir dapat

berguna, akurat dan bertanggung jawab sehingga memudahkan dalam

pengambilan keputusan.

2.9 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BKDPSDM

Kota Medan

Implementasi

Kebijakan SIMPEG

Teori Edward III

1. Komunikasi

2. Sumber Daya

3. Disposisi

4. Struktur Birokrasi

Tercapainya Tujuan

Kebijakan SIMPEG

dan Mampu

Menciptakan ASN

yang Profesional


34

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Yaitu proses

penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan

dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati sehingga peneliti bisa

mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami

bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawain

(SIMPEG) Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pemerintah Kota Medan. Penelitian kualitatif mempunyai latar yang alami sebagai

sumber penelitian dalam pengumpulan data, di samping itu penelitian kualitatif

bersifat deskriptif yang lebih mementingkan proses daripada hasil secara induktif

dan makna temuan merupakan hal yang paling esensial dalam rancangan

kualitatif.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan

kualitatif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu,

keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau

penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu

gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Metode deskriptif digunakan untuk

menjelaskan implementasi kebijakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

di Kota Medan. Dengan metode deskriptif diharapkan peneliti memperoleh


35

penjelasan yang mendalam terkait permasalahan yang akan diteliti. Metode

deskriptif bukan saja menjabarkan (analitis) tetapi memadukan hasil temuan yang

diperoleh dilapangan (Hasan, 2002).

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan. BKDPSDM Kota Medan

berada di Jl. Kapten Maulana Lubis No. 2, Kota Medan, Sumatera Utara.

Pemilihan lokasi penelitian ini karena pada Badan Kepegawaian Daerah dan

Pengembangan Sumber Daya (BKDPSDM) Kota Medan sudah menerapkan

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) namun masih ditemukan

beberapa kendala dalam penerapannya. Oleh karena itu peneliti memilih lokasi

tersebut untuk meneliti bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem Informasi

Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).

3.4 Sumber Data

Data untuk suatu penelitian dapat dikumpulkan dari berbagai sumber.

Sumber data dibedakan atas sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti secara

langsung dari sumber data. Teknik yang digunakan peneliti untuk

mengumpulkan data antara lain observasi, wawancara dan diskusi dan

penyebaran kuesioner. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan dengan

melakukan observasi dan wawancara langsung terhadap narasumber/informan


36

penelitian untuk memperoleh informasi yang akurat yang nantinya akan

dibahas dan dianalisis pada bagian bab berikutnya.

2. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan

kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian

dilakukan. Sumber sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh dari jurnal

penelitian, buku, artikel ilmiah, laporan dan sebagainya. Data sekunder dalam

penelitian ini digunakan sebagai data pendukung, yaitu seperti data mengenai

teori-teori yang digunakan, data penelitian terdahulu dan sebagainya.

3.5 Narasumber/Informan

Narasumber merupakan informan kunci atau orang-orang yang

berpotensi memberikan informasi yang diperlukan. Informan ini harus banyak

pengalaman tentang penelitian, serta dapat memberikan pandangannya dari dalam

tentang nilai-nilai, sikap, proses, dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian

setempat. Informan adalah orang yang berada pada lingkungan penelitian. Adapun

informan yang dipilih yaitu :

1. Kepala/Sekretaris BKDPSDM Kota Medan (Informan Kunci)

2. Kepala Bidang/Subbagian

3. Pegawai sebagai user/pengguna kebijakan SIMPEG

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer adalah pengumpulan data yang

diperoleh melalui kegiatan penelitian langsung ke lokasi penelitian untuk mencari


37

data-data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun teknik

pengumpulan data yang dilakukan adalah :

1. Observasi yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk

menghimpun data penelitian, dimana data penelitian itu dapat diamati

peneliti. Peneliti melakukan pengamatan langsung ke kantor Badan

Kepegawaian Daerah dan Penmgembangan Sumber Daya Manusia Kota

Medan, melakukan pengamatan langsung pada bagian pelayanan sistem

informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG).

2. Wawancara Mendalam yaitu proses tanyajawab yang dilakukan secara

langsung dan mendalam ditujukan terhadap informan di lokasi penelitian

dengan draft pertanyaan yang disiapkan dan disesuaikan dengan rumusan

masalah yang telahada. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait

implementasi kebijakan sistem informasi manajemen kepegawaian di Badan

Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota

Medan.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam

periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap

jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis

terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai

tahap tertentu, diperoleh dan dianggap kredibel (Sugiyono 2010 : 91). Menurut

Miles dan Huberman dalam Ulber Silalahi (2009 : 339), kegiatan analisis terdiri


38

dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian

data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Lebih jelasnya, berikut dijelaskan mengenai tiga alur kegiatan dalam

analisis data yang dilakukan yaitu :

1. Reduksi Data

Diartikan sebagai proses pemilihan data kasar yang muncul dari hasil catatan-

catatan tertulis dilapangan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelilti untuk

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyusun data.

Penyajian data yang paling sering digunakan untuk data kualitatif pada masa

lalu adalah bentuk teks naratif dalam puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan

halaman. Akan tetapi, teks naratif dalam jumlah besar melebihi beban

kemampuan manusia dalam memproses informasi dan menggerogoti

kecenderungan-kecenderungan mereka untuk menemukan pola-pola

sederhana.

3. Menarik Kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih

bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat

yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti- bukti

yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan


39

data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang

kredibel.


40

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum BKDPSDM Kota Medan

4.1.1 Profil BKDPSDM Kota Medan


Kota Medan adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai unsur

penunjang urusan pemerintahan lingkup pengelolaan kepegawaian Aparatur Sipil

Negara (ASN) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota

Medan melalui Sekretaris Daerah Kota Medan. Berkaitan dengan hal tersebut,


Medan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Wali Kota Medan sebagai

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan manajemen Pegawai

Negeri Sipil Daerah Kota Medan.

Sebagai OPD yang membidangi kepegawaian serta pendidikan dan

pelatihan, Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kota Medan memiliki peran strategis dalam keberhasilan Kota Medan dalam

meningkatkan kualitas ASN. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1

Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata

Kerja Perangkat Daerah, Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kota Medan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis kepegawaian dan pengembangan sumber daya

manusia;


41

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis kepegawaian dan pengembangan sumber

daya manusia untuk terlaksananya manajemen pegawai asn yang meliputi

penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan,

pengembangan karir, pola karir, pendidikan dan pelatihan, promosi, mutasi,

penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin,

pemberhentian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua serta perlindungan

pegawai asn;

3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis

kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan

lingkup kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia berdasarkan

atas peraturan perundang-undangan; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait terkait dengan

tugas dan fungsinya.

4.1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat

Daerah, susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kota Medan terdiri dari :

1. Kepala Badan;

2. Sekretaris :

a. Subbagian Umum;

b. Subbagian Keuangan; dan


42

c. Subbagian Penyusunan Program.

3. Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai :

a. Subbidang Mutasi;

b. Subbidang Kepangkatan; dan

c. Subbidang Kesejahteraan dan Fasilitasi Profesi Pegawai ASN.

4. Bidang Pengembangan Karir :

a. Subbidang Jabatan;

b. Subbidang Disiplin; dan

c. Subbidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja.

5. Bidang Pengadaan dan Data Kepegawaian :

a. Subbidang Data dan Arsip;

b. Subbidang Pengembangan Sistem Informasi; dan

c. Subbidang Pengadaan.

6. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia :

a. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Sertifikasi;

b. Subbidang Pengembangan Kompetensi; dan

c. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional.

7. UPT;

8. Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kota Medan digambarkan sebagai berikut :


43

Gambar 4.1. Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan


1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan lingkup

kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan dan

penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan

pelaksanaan tugas Kepala Badan. Sekretariat menyelenggarakan fungsi, dengan

rincian :

a. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan

mempedomani rencana umum kota, Renstra, dan Renja Badan untuk

terlaksananya sinergitas perencanaan;


44

b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur

(SOP), standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan,

analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar

lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan

tugas secara optimal;

c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan

penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (reward and

punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup

kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

d. Pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program

dan kegiatan, SOP, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan,

analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja,

dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup

Badan;

e. Fasilitasi, supervisi, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Bidang yang

meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan,

SOP, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan,

analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar

lainnya lingkup Badan sesuai dengan usulan Bidang berdasarkan atas

peraturan perundang-undangan;

f. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan,

perlengkapan, penyusunan program dan kegiatan, kepegawaian, analisis

jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, kepegawaian, analisis

peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan,


45

kehumasan, dan umum lainnya lingkup Badan agar terciptanya pelayanan

administrasi yang cepat, tepat, dan lancar;

g. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi

unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan,

unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;

h. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan

lainnya berdasarkan atas peraturan perundang–undangan;

i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai

pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan


2. Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Sekretariat lingkup administrasi umum. Subbagian Umum menyelenggarakan

fungsi, dengan rincian :

a. Perencanaan program dan kegiatan Subbagian dengan mempedomani

rencana umum kota, Renstra, dan Renja Badan untuk terlaksananya

sinergitas perencanaan;

b. Penyusunan bahan kebijakan, SOP, standar kompetensi jabatan, analisis

jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya

lingkup Subbagian untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara

optimal;

c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan

penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment)


46

lingkup Subbagian berdasarkan peraturan atas peraturan perundang-

undangan;

d. Penyusunan bahan koordinasi SOP, standar kompetensi jabatan, analisis

jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya dalam

rangka terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Badan;

e. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum meliputi pengelolaan

tata naskah dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisis

peraturan, penataan kearsipan, perlengkapan, dan penyelenggaraan

kerumahtanggaan, keprotokolan, dan kehumasan;

f. Penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi kelembagaan,

ketatalaksanaan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-

undangan;

g. Penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas

pelayanan publik;

h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup

Subbagian meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan

perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;

i. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan


j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai

pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan

k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan



47

3. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Sekretariat lingkup pengelolaan administrasi keuangan. Subbagian Keuangan

menyelenggarakan fungsi, dengan rincian :


rencana umum kota, Renstra dan Renja Badan untuk terlaksananya


b. Penyusunan bahan kebijakan, SOP, standar pelayanan, standar

pelayanan, dan standar lainnya lingkup Subbagian untuk

terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;

c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan


lingkup Subbagian berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

d. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi keuangan, meliputi kegiatan

penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan,

verifikasi, dan pelaporan administrasi keuangan berdasarkan atas

peraturan perundang-undangan;

e. Pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat

Penatausahaan Barang Badan;

f. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup


perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya

berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;


48

g. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan


h. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai


i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan


4. Subbagian Penyusunan Program

Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Sekretariat lingkup penyusunan program dan pelaporan. Subbagian

Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi, dengan rincian :


rencana umum kota, Renstra dan Renja Badan untuk terlaksananya


b. Penyusunan bahan kebijakan, SOP, dan standar lainnya lingkup

Subbagian untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;

c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan


lingkup Subbagian berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

d. Penyusunan bahan pengoordinasian Renstra, Renja, Laporan Kinerja,

SOP, dan standar lainnya dalam rangka terselenggaranya tugas dan

kegiatan lingkup Badan;

e. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup



49

perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya

berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

f. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan


g. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai


h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan


5. Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai

Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Badan lingkup perpindahan, kepangkatan, dan kesejahteraan PNS.

Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai memiliki 3 subbidang yaitu Subbidang

Mutasi, Subbidang Kepangkatan dan Subbidang Kesejahteraan dan Fasilitasi

Profesi Pegawai ASN.

a. Subbidang Mutasi

Subbidang Mutasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai lingkup perpindahan dan

kenaikan gaji berkala PNS.

b. Subbidang Kepangkatan

Subbidang Kepangkatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai lingkup kepangkatan PNS.

c. Subbidang Kesejahteraan dan Fasilitasi Profesi Pegawai ASN

Subbidang Kesejahteraan dan Fasilitasi Profesi Pegawai ASN

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Mutasi dan


50

Kesejahteraan Pegawai lingkup kesejahteraan PNS dan kelembagaan

profesi ASN.

6. Bidang Pengembangan Karir

Bidang Pengembangan Karir mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Badan lingkup jabatan, kedisiplinan, dan evaluasi kinerja PNS. Bidang

Pengembangan Karir memiliki 3 subbidang yang antara lain adalah Subbidang

Jabatan, Subbidang Disiplin dan Subbidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja.

a. Subbidang Jabatan

Subbidang Jabatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Bidang Pengembangan Karir lingkup jabatan PNS.

b. Subbidang Disiplin

Subbidang Disiplin mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Bidang Pengembangan Karir lingkup kedisiplinan PNS.

c. Subbidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja

Subbidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Karir lingkup

evaluasi kinerja PNS.

7. Bidang Pengadaan dan Data Kepegawaian

Bidang Pengadaan dan Data Kepegawaian mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Badan lingkup pengadaan PNS dan data

kepegawaian. Bidang pengadaan dan data kepegawaian terdiri atas tiga subbidang

yaitu :

a. Subbidang Data dan Arsip


51

Subbidang Data dan Arsip mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Bidang Pengadaan dan Data Kepegawaian lingkup data

kepegawaian.

b. Subbidang Pengembangan Sistem Informasi

Subbidang Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengadaan dan Data Kepegawaian

lingkup pengembangan sistem informasi.

c. Subbidang Pengadaan

Subbidang Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Bidang Pengadaan dan Data Kepegawaian lingkup pengadaan pegawai

ASN.

8. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Badan lingkup pengembangan sumber daya

manusia (SDM) pegawai ASN. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

terdiri dari subbidang :

a. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Sertifikasi

Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Sertifikasi

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan

Sumber Daya Manusia lingkup pendidikan dan pelatihan (diklat)

kepemimpinan dan sertifikasi.

b. Subbidang Pengembangan Kompetensi


52

Subbidang Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia lingkup

pengembangan kompetensi SDM PNS.

c. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional

Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional mempunyai

tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Sumber Daya

Manusia lingkup pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis dan fungsional.

4.1.3 Sumber Daya Aparatur

Tabel 4.1.


Daya Manusia Kota Medan Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin Jumlah

(orang)

Persentase

(%)

Pria 46 56,10

Wanita 36 43,90

Jumlah 82 100,00


Berdasarkan isu pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) maka

perbandingan jumlah PNS pria dan wanita pada Badan Kepegawaian Daerah dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan telah menunjukkan angka

yang cukup berimbang.

Jika diamati dari besaran kelompok usia, maka mayoritas SDM aparatur

yang bertugas pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kota Medan merupakan kelompok usia muda yang energik dan


53

memiliki etos kerja yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepegawaian serta

pendidikan dan pelatihan.

Tabel 4.2.


Daya Manusia Kota Medan Menurut Kelompok Umur

Rentang Usia

(tahun)

Jumlah

(orang)

Persentase

(%)

Di bawah 30 16 19,51

30 – 39 34 41,46

40 – 49 14 17,07

50 – 60 18 21,95

Jumlah 82 100,00



Kota Medan memiliki SDM aparatur yang cukup ideal. Karena seluruh PNS

memiliki ijasah minimal tingkat SMA sederajat. Mayoritas PNS-nya

berpendidikan Sarjana (S-1) sebanyak 67,07%. Potensi ini menjadi modal yang

cukup untuk pengembangan kompetensi teknis PNS dalam melaksanakan tugas

dan fungsinya.

Tabel 4.3.


Daya Manusia Kota Medan Menurut Kualifikasi Pendidikan

Pendidikan Formal Jumlah

(orang)

Persentase

(%)

Magister (S-2) 9 10,98

Sarjana (S-1) 55 67,07

Diploma (D.III) 5 6,10

SMA sederajat 13 15,85

Jumlah 82 100,00



54

Tabel selanjutnya menunjukkan bahwa mayoritas PNS yang bertugas pada


Medan merupakan PNS dengan pangkat Penata, yaitu 78,05%. Sedangkan PNS

dengan pangkat Pembina dan Pengatur persentasenya sama, yaitu 10,98%.

Tabel 4.4.


Daya Manusia Kota Medan Menurut Kepangkatan

Golongan Ruang Jumlah

(orang)

Persentase

(%)

IV/c 1 1,22

IV/b 2 2,44

IV/a 6 7,32

III/d 13 15,85

III/c 7 8,54

III/b 20 24,39

III/a 24 29,27

II/d 5 6,10

II/c 2 2,44

II/b 1 1,22

II/a 1 1,22

Jumlah 82 100,00


Hal ini menunjukkan bahwa komposisi PNS pada lingkungan organisasi

tidak menunjukkan struktur piramida, melainkan menggelembung di tengah,

yakni golongan III. Kondisi ini kurang ideal mengingat keberadaan PNS dengan

pangkat Pengatur masih sangat dibutuhkan untuk melaksanakan sebagian tugas

organisasi, khususnya sebagai frontliner terhadap pengguna jasa pelayanan

kepegawaian.


55


Kota Medan mendorong pengangkatan jabatan fungsional tertentu (JFT), baik

keahlian maupun keterampilan, yang memiliki peran dan tanggung jawab strategis

dalam penyelenggaraan aktivitas organisasi. Saat ini Badan Kepegawaian Daerah

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan memiliki tiga orang JFT

Analis Kepegawaian. Sedangkan pos jabatan struktural yang masih kosong

sebanyak dua jabatan, yaitu : Kepala Subbidang Pengadaan dan Kepala Subbidang

Pengembangan Kompetensi.

Tabel 4.5.


Daya Manusia Kota Medan Menurut Jabatan

Jabatan Jumlah

(orang)

Persentase

(%)

Struktural 19 23,17

Fungsional Umum 60 73,17

Fungsional Tertentu 3 3,66

Jumlah 82 100,00


4.1.4 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan segala sesuatu yang digunakan, dipakai,

dan ditempati untuk mendukung pelayanan kepegawaian serta pendidikan dan

pelatihan yang semakin berkualitas yang diselenggarakan oleh Badan

Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan.

Sarana dan prasarana yang dibutuhkan tersebut berupa bangunan kantor,

kendaraan bermotor, perlengkapan dan peralatan kantor, jaringan komunikasi,


56

mebeler, dan sarana pendukung pelayanan lainnya yang harus memadai dan sesuai

standar.

Kondisi prasarana dan sarana Badan Kepegawaian Daerah dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan (per 31 Mei 2017) adalah

sebagai berikut :

Tabel 4.6.

Prasarana dan Sarana Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kota Medan

No. Uraian Satuan

A. Tanah dan bangunan -

B. Kendaraan bermotor :

1. Kendaraan roda empat 6 unit

2. Kendaraan roda dua 13 unit

C. Peralatan dan Mesin :

1. Komputer 36 unit

2. Laptop 16 unit

3. Notebook 3 unit

4. Printer 38 unit

5. Scanner 2 unit

6. Mesin ketik elektronik 2 unit

7. Mesin ketik biasa 7 unit

8. Harddisk 2 unit

9. Internet 1 set

10. Local Area Network (LAN) 1 set

11. Peralatan jaringan 1 set

12. Server 3 unit

13. Router 2 unit

14. Stabilizer 1 unit

15. Unit Power Supply (UPS) 6 unit

16. Lemari besi 3 unit

17. Lemari kaca 3 unit

18. Lemari kayu 7 unit


57


19. Rak buku 4 unit

20. Filing cabinet 13 Unit

21. Brankas 1 unit

22. Meja biro 48 unit

23. Meja kerja 2 unit

24. Meja komputer 22 unit

25. Meja rapat 1 unit

26. Kursi kerja hidrolik besar 3 unit

27. Kursi kerja hidrolik sedang 20 unit

28. Kursi kerja besi 25 unit

29. Kursi rapat 1 unit

30. Sofa tamu 6 set

31. AC (pendingin ruangan) 20 unit

32. Exhaust fan 1 unit

33. Mesin fotokopi 2 unit

34. Infocus proyektor 4 unit

35. Microphone wireless 1 unit

36. Amplifier wireless 2 unit

37. Megaphone wireless 1 unit

38. Kamera digital 3 unit

39. Kamera video 5 unit

40. Mesin faximile 2 unit

41. Audio phone In 1 unit

42. Mesin penghancur kertas 5 unit

43. Televisi 3 unit

44. Kulkas 1 unit

45. Dispenser 2 unit

46. Mesin penghisap debu 1 unit

47. Mesin absensi 2 unit

48. Sound system 1 unit

49. Papan pengumuman 1 unit

50. Jam mekanis 1 unit

51. Tabung pemadam api 1 unit

52. Tangga aluminium 1 unit


58

4.2 Implementasi Kebijakan SIMPEG

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian berguna untuk mengolah data

kepegawaian, yaitu sebagai sistem informasi terpadu yang meliputi pendataan

pegawai, pengolahan data, prosedur, tata kerja, sumber daya manusia dan

teknologi informasi untuk menghasilkan informasi yang cepat, lengkap dan akurat

dalam rangka mendukung administrasi kepegawaian.

Secara umum, tujuan SIMPEG di lingkungan Pemerintahan menurut

Bramantya (2010) adalah :

1. Sistem informasi manajemen kepegawaian yang handal dan terintegrasi

secara nasional dapat menjawab berbagai informasi tentang PNS (Pegawai

Negeri Sipil) yang dibutuhkan oleh para pengambil kebijakan untuk

perencanaan, pengembangan dan kesejahteraan PNS.

2. Sistem informasi manajemen kepegawaian dapat menjamin penyelenggaraan

kebijakan di bidang manajemen kepegawaian baik secara organisasional,

wilayah maupun nasional dan pada gilirannya menjadi perekat bangsa dalam

NKRI.

3. Mewujudkan data PNS yang akurat disetiap instansi baik di pusat maupun

daerah yang terintegrasi secara nasional dan untuk bahan dalam penyusunan

standar kompetensi dan klasifikasi jabatan.

4. Meningkatkan pelayanan dibidang kepegawaian secara transparan dan

objektif sehingga setiap PNS dapat dengan mudah mendapatkan informasi

tentang kepegawaian

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang diterapkan di

BKDPSDM Kota Medan bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik


59

kepada setiap pegawai yang berurusan dengan segala hal tentang kepegawaian

salah satunya tentang masalah usulan pangkat. Dengan pemanfaat SIMPEG ini

diharapkan pelayanan kepada semua pegawai menjadi lebih baik.

BKDPSDM Kota Medan menetapkan beberapa strategi yang dilakukan

untuk mencapai tujuan SIMPEG. Antara lain dengan :

1. Melaksanakan pelayanan kepegawaian di BKDPSDM Kota Medan dengan

menggunakan aplikasi SIMPEG secara online.

2. Setiap bentuk pelayanan kepegawaian oleh ASN Pemerintah Kota Medan

dengan menggunakan aplikasi SIMPEG.

3. Kebijakan aplikasi SIMPEG dilaksanakan berdasarkan Keputusan Walikota

Medan

4. Tupoksi pada masing-masing bidang dibagi berdasarkan subbidang masing-

masing yang diimplementasikan oleh pelasaksana/staf pada bidang tersebut.

Penerapan SIMPEG dengan komputerisasi ini sangat memudahkan

pegawai dalam menyimpan dan menemukan kembali data-data pegawai yang

diperlukan. Bila sebelumnya harus mencari dalam almari arsip saat membutuhkan

data tersebut, kini tinggal mengetikkan apa yang dibutuhkan ke dalam komputer,

dan semua informasi kepegawaian yang dibutuhkan akan tersedia. Hal ini sangat

memudahkan pegawai dalam menyimpan dan mengelola database. Dalam aplikasi

SIMPEG ini, terdapat menu yang dapat memudahkan para pegawai untuk mencari

data dalam entry data dan pengelolaan data/informasi. Data-data kepegawaian

bisa ditemukan sesuai kebutuhan dan seketika itu juga dapat dicetak sebagai

bahan laporan.


60

Di setiap instansi, data kepegawaian merupakan hal yang penting, karena

digunakan sebagai bahan analisis instansi terhadap para pegawainya. Oleh karena

itu pengelolaan data kepegawaian harus dilakukan dengan praktis agar mudah

diakses. Penerapan SIMPEG berbasis berbasis komputerisasi di BKDPSDM Kota

Medan akan memudahkan para staff/pegawai baik dalam menyimpan maupun

menemukan kembali data-data pegawai untuk pengolahan lebih lanjut.

Setiap pihak yang terlibat dalam pembuatan aplikasi SIMPEG diorganisir

sehingga mereka memahami dan menguasai tanggung jawabnya masing-masing.

Setelah selesai, pengorganisasian dilakukan antara lain dengan pendelegasian

wewenang yang sangat diperlukan, khususnya kepada para pegawai yang

berkompeten dalam menangani tugas-tugas pengelolaan kepagawaian secara

sistematis melalui aplikasi SIMPEG.

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris BKDPSDM yaitu Bapak

Baginda, dapat diketahui hal berikut :

“Pembuatan program aplikasi SIMPEG ini dilaksanakan langsung

oleh Subbidang Data dan Arsip sama Subbidang Pengembangan Sistem

Informasi, subbidang data dan arsip tugasnya untuk nyusun programnya

seperti apa mau dibuat dan yang membuat dan menyusun program aplikasi

SIMPEGnya itu subbidang sistem informasi...” (Sumber : Wawancara, 19

Juni 2018).

Penyusunan program aplikasi SIMPEG di BKDPSDM dilaksanakan oleh

Subbidang Data dan Arsip serta Subbidang Pengembangan Sistem Informasi

dengan koordinasi dari Sekretaris. Pada Subbidang Data dan Arsip, subbidang ini

berperan dalam menentukan menu-menu apa saja yang akan dimasukkan ke

dalam aplikasi SIMPEG. Karena pada aplikasi SIMPEG hampir seluruhnya

membahas tentang data dan arsip pegawai. Setelah itu, kemudian Subbidang


61

Pengembangan Sistem Informasi berperan untuk menyusun program aplikasi

SIMPEG tersebut agar dapat digunakan dengan optimal di seluruh Subbagian,

Bidang dan Subbidang di BKDPSDM. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh

Kepala Subbidang Data dan Arsip yaitu Bapak Suminto sebagai berikut :

“Ya kita kan sudah tahu, dalam program SIMPEG itu hampir

keseluruhan isinya membahas tentang data pegawai. Dengan adanya

aplikasi ini kita jadi gampang aja untuk akses data pegawai kapanpun dan

dimanapun. Jadi dalam penyusunan program itu memang kami Subbagain

Data dan Arsip ikut terlibat langsung...” (Sumber : Wawancara, 21 Juni

2018).

Penyusunan program kebijakan SIMPEG ini akan berhubungan dengan

tupoksi masing-masing subbidang, bagian serta subbagian yang ada di

BKDPSDM. Pengawasan dan pengendalian juga dilakukan agar ASN/pegawai

dapat menyerahkan data kepegawaian yang tepat dan penyerahan laporan itu juga

dilakukan tepat waktu. Pengawasan dan pengendalian ini penting agar input data

kepegawaian yang dimasukkan ke dalam aplikasi SIMPEG dapat dilakukan terus-

menerus dan tepat waktu pula untuk menjamin bahwa data kepegawaian yang

tersedia pada aplikasi SIMPEG memang selalu diperbaharui.

Sekretaris BKDPSDM, Bapak Baginda menuturkan bahwa :

“Untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian kebijakan SIMPEG

di BKDPSDM ini, saya selaku Sekretaris juga ikut langsung mengawasi

pelaksanaannya. Selain itu kami juga menghimbau kepada masing-masing

Kepala Subbagian, Kepala Bidang dan Kepala Subbidang untuk ikut

terlibat dalam mengawasi kegiatan yang dilaksanakan pada masing-masing

bagian tersebut...” (Sumber : Wawancara 19 Juni 2018).

Di BKDPSDM Kota Medan, kegiatan pengawasan dan pengendalian

dilakukan oleh pimpinan dan masing-masing Kepala Subbagian, Kepala Bidang,

dan Kepala Subbidang. Dalam hal ini kepala BKDPSDM juga menugaskan agar


62

para pegawai yang berposisi menangani data kepegawaian dalam aplikasi

SIMPEG dapat mengerjakan semua tugas yang menjadi tanggungjawabnya secara

optimal. Dalam pengarahan tersebut, Kepala BKDPSDM juga sering memberikan

motivasi, menunjukkan kepemimpinan yang baik, membuat keputusan yang tepat,

menekankan komunikasi dua arah dengan pegawai, melakukan koordinasi,

negosiasi, dan menangani konflik secara bijak dan melakukan apa pun yang

diperlukan untuk dapat memajukan BKDPSDM, sehingga kinerja pemerintahan

daerah semakin meningkat seiring dengan meningkatnya efektivitas manajemen

kepegawaian melalui aplikasi SIMPEG.

Apabila dikaji secara lebih mendalam, manajemen kepegawaian melalui

aplikasi SIMPEG di BKDPSDM Kota Medan juga sudah dilakukan dengan upaya

mengendalikan berbagai faktor yang terjadi di luar hal-hal yang diperkirakan

sebelumnya. Langkah pengendalian tersebut dilakukan melalui pemantauan,

penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan

melalui aplikasi SIMPEG. Pelaksanaan kegiatan manajemen kepegawaian selalu

dipantau, dinilai dan dilaporkan melalui aplikasi SIMPEG. Jika ada

penyimpangan atau kesalahan, BKDPSDM akan segera melakukan tindakan

perbaikan dan penyempurnaan rencana, agar aplikasi SIMPEG memang benar-

benar dapat mendukung pelaksanaan manajemen kepegawaian di BKDPSDM

Kota Medan. Kegiatan pengendalian yang dilakukan ini biasanya adalah

memantau dan menilai kehadiran pegawai yang menangani data kepegawaian

dalam aplikasi SIMPEG, melihat kedisiplinannya, perilaku, kerjasama yang

ditunjukkan, dan pelaksanaan pekerjaan sesuai SOP yang sudah ditentukan.


63

Namun penerapan kebijakan SIMPEG di BKDPSDM Kota Medan bukan

tanpa kendala. Seperti yang telah dijelaskan dibagian latar belakang penelitian,

berdasarkan analisa peneliti maka terdapat beberapa kendala dalam implementasi

SIMPEG di BKDPSDM Kota Medan yang salah satunya adalah masalah

mengenai kepangkatan (kenaikan pangkat). BKDPSDM tidak dapat berdiri sendiri

tanpa dukungan dari ASN Pemerintahan Kota Medan seluruhnya. Maka dari itu

ASN Pemerintahan Kota Medan harus mampu memahami dengan baik sistem

kerja SIMPEG yang telah diterapkan agar implementasinya berjalan dengan baik.

Salah satu kendala yang terdapat di BKDPSDM contahnya yaitu : Jika ada

ASN yang akan mengajukan usulan kenaikan pangkat. Maka ASN/pegawai

tersebut harus melewati semua prosedur yang telah ditetapkan. Mulai dari

melengkapi berkas yang dibutuhkan untuk kenaiakan pangkat yang akan

diserahkan ke OPD masing-masing, lalu OPD akan membuat pengatar untuk

diajukan sebagai usulan kenaikan pangkat pegawai tersebut. Usulan pengantar

yang kemudian diserahkan ke BKDPSDM Kota Medan tidak hanya

membutuhkan data fisik tetapi juga operator OPD wajib menginput usulan

kenaikan pangkat pada aplikasi SIMPEG dan yang terakhir harus melengkapi

setiap data-data pegawai yang wajib diupload di aplikasi tersebut.

Pimpinan BKDPSDM yaitu Kaban menegaskan : “Jika pegawai yang

ingin mengurus tentang kepegawaian seperti kenaikan dan lain-lain, wajib

melengkapi data-data pribadi SIMPEG. Jika pegawai menemukan data-data

pegawai tidak lengkap maka berkas usulan fisik akan ditolak dan terlebih dahulu

melengkapi data pribadinya”.


64

Penegasan ini dilakukan dikarenakan setiap pegawai Pemerintah Kota

Medan wajib melengkapi setiap data-data pribadi pegawai seperti SK pangkat,

CPNS, PNS, pendidikan, diklat dan lain-lain. Dan aturan ini sudah tegaskan oleh

Walikota Medan melalui Peraturan Walikota Medan Nomor 800/529 Tahun 2017

yaitu perihal : Pendataan PNS Secara Online di Lingkungan Pemerintah Kota

Medan.

Setelah semua berkas-berkas pegawai lengkap maka usulan pangkat dapat

diproses dan diselesaikan dengan waktu yang dapat dikatakan pasti. Karena ketika

pertama usulan pangkat masuk (berkas yang dikatakan lengkap) melalui TNDE

(Tata Naskah Dinas Elektronik) di aplikasi tersebut akan jelas waktu usulan

masuk dan batas penyelesaian 3 hari tetapi ini hanya aturan apliasi TNDE.

Kenyataannya setiap pegawai harus lebih aktif untuk menanyakan kapan berkas

akan selesai atau masih dalam proses.

Namun jika pegawai yang ingin mengusulkan kenaikan pangkat tidak

memiliki data yang lengkap, maka pegawai tersebut terlebih dahulu harus

melengkapi data dan berkas fisik yang diperlukan. Disinilah sangat diperlukan

keterlibatan masing-masing ASN di lingkungan kepemerintahan Kota Medan

untuk lebih memperhatikan, aktif dan ikut bertanggungjawab untuk selalu meng

update data di aplikasi SIMPEG dan selalu menjaga berkas-berkas fisik yang

dimiliki.

Berdasarkan kasus diatas, jika tujuan akhir dari SIMPEG adalah untuk

mempermudah, memaksimalkan pengelolaan secara efektif dan efisien maka

berdasarkan hal tersebut tujuan ini belum terpenuhi secara baik. Hal inilah yang

kemudian menjadi kendala dalam implementasi kebijakan SIMPEG di


65

BKDPSDM Kota Medan. Hal ini yang kemudian menyebabkan banyaknya

komplain dari pegawai yang berurusan tentang hal kepegawaian. Kasus di atas

mencerminkan begitu banyaknya tahap yang harus dilalui ASN untuk

mengusulkan kenaikan pangkat, padahal kendala ini seharusnya dapat teratasi

dengan adanya integrasi yang baik antara masing-masing OPD dengan

BKDPSDM. Jadi ASN akan lebih mudah untuk mengusulkan kenaikan pangkat

karena semua data pegawai akan dapat dengan mudah diakses melalui aplikasi

SIMPEG.

4.3 Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan SIMPEG di

BKDPSDM Kota Medan.

4.3.1 Komunikasi

Menurut Edward komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan

dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau publik dan sikap serta tanggapan dari

pra pihak yang terlibat. Sedangkan pengertian komunikasi itu sendiri merupakan

proses penyampaian informasi dari komunikasi kepada komunikan. Komunikasi

sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan

publik. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat dan

konsisten.

Komunikasi merupakan salah satu elemen penting yang mempengaruhi

implementasi kebijakan publik. Keberhasilan sebuah kebijakan dapat dilihat dari

komunikasi yang ada. Kebijakan harus disampaikan kepada pihak-pihak yang

terkait, sehingga informasi yang disampaikan harus akurat. Apabila penyampaian

tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau


66

bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok

sasaran, maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan atau resistensi dari

kelompok sasaran yang bersangkutan.

Implementasi kebijakan SIMPEG dapat berjalan dengan efektif bila proses

komunikasi yang dilakukan oleh BKDPSDM Kota Medan dalam melaksanakan

tugasnya dilakukan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan visi dan misi

yang ada. Komunikasi dalam implementasi kebijakan SIMPEG dapat

dilaksanakan dengan komunikasi atau penyampaian kejelasan informasi dan

adanya konsistensi penyampaian informasi secara baik. Proses komunikasi yang

baik akan mendorong aparatur untuk dapat lebih meningkatkan pelayanannya.

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu

implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran

komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan

banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi,

sehingga apa yang diharapkan terhenti di tengah jalan.

Oleh karena itu diperlukannya tiga hal, yaitu penyaluran (transmisi) yang

baik akan mengahsilkan implementasi yang baik pula, adanya kejelasan yang

diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam

pelaksanaannya, dan adanya konsistensi yang diberikan pelaksanaan kebijakan.

Jika yang dikomunikasikan berubah-ubah akan membingungkan dalam

pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan. Peneliti membahas fenomena

komunikasi dengan memperhatikan transmisi, kejelasan tujuan dan konsistensi

yang disesuaikan dengan hasil penelitian. Komunikasi dalam implementasi


67

kebijakan SIMPEG di BKDPSDM untuk lebih jelasnya akan peneliti jelaskan

sebagai berikut :

1. Transmisi

Transmisi merupakan suatu penyampaian informasi dari pihak satu ke

pihak lainnya. Penyampaian informasi disini adalah cara aparatur dalam

menyampaikan informasi mengenai pembatasan jam operasional hiburan malam

kepada pengusaha dan masyarakat. Penyampaian informasi ini harus dilakukan

dengan baik untuk menghasilkan suatu pelaksanaan kebijakan yang optimal.

Penyampaian informasi tentunya tidak selalu berjalan dengan baik seringkali

terjadi masalah dalam penyampaian informasi seperti adanya salah pengertian

atau kesalahpahaman yang disebabkan oleh human error atau faktor lainnya

seperti banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses

penyampaian informasi.

Proses penyampaian informasi mengenai kebijakan SIMPEG dilakukan

dengan cara beberapa hal yaitu dengan arahan secara langsung maupun melalui

catatan tertulis. Penyampaian informasi ini dilakukan oleh Pimpinan dan

Sekretaris BKDPSDM Kota Medan kepada seluruh Bidang yang terdapat di

BKDPSDM Kota Medan. Tujuan yang direncanakan BKDPSDM dalam proses

penyampaian informasi adalah untuk memberikan pemahaman kepada masing-

masing pegawai yang bekerja di BKDPSDM mengenai kebijakan SIMPEG. Oleh

karena itu dibutuhkan suatu penyampaian informasi yang jelas, mudah dimengerti

dan mudah dipahami agar pegawai yang menerimanya bisa mudah mengerti dan

paham akan maksud dari kebijakan tersebut. Seiring dengan hal tersebut setelah


68

mewawancarai informan kunci dalam penelitian ini yaitu bapak Baginda selaku

Sekretaris BKDPSDM Kota Medan, maka dapat diketahui :

“Untuk komunikasi mengenai kebijakan SIMPEG ini kita berikan

instruksi langsung kepada masing-masing kepala Subbagian dan kepala

Bidang di BKDPSDM, jadi penyampaiannya sudah dilakukan dengan baik

karena masing-masing kepala sudah mengerti maksud yang ingin dicapai

dari kebijakan SIMPEG ini...” (Sumber : Wawancara, 18 Juni 2018).

Melihat hasil wawancara di atas, penyampaian informasi ini sudah berjalan

dengan baik yaitu pihak Kepala Badan dan Sekretaris telah memberikan instruksi

langsung kepada masing-masing kepala Subbagian dan kepala Bidang di

BKDPSDM Kota Medan. Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan salah

satu pegawai yang bernama Bapak Chairulsyah sebagai pengguna kebijakan

diketahui hal berikut :

“...Fungsi dan tugas pegawai berdasarkan Bidang masing-masing

juga udah dikasitau ke masing-masing Bidang, ada pemberitahuan tertulis

dari pihak Sekretaris jadi pegawai tinggal ikuti aturan-aturan itu...”

(Sumber : Wawancara, 18 Juni 2018).

Selain dengan penyampaian langsung, penyampaian informasi mengenai

kebijakan SIMPEG di BKDPSDM Kota Medan juga dilakukan dengan cara

tertulis agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat memahami secara baik apa

yang ingin dicapai dalam implementasi kebijakan SIMPEG ini.

2. Kejelasan Tujuan

Syarat komunikasi berikutnya adalah komunikasi yang diterima oleh

pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan atau ambigu.

Penyampaian informasi harus disampaikan dengan benar-benar jelas supaya tidak

akan terjadi kesalahpahaman antara individu yang satu dengan individu lainnya.


69

Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan

umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun

pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari

peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan. Hal

tersebut berarti bahwa kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan

praktik-praktik yang ada dalam masyarakat. Apabila kebijakan berisi nilai-nilai

yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka

kebijakan tersebut akan mendapat kendala dan hambatan ketika

diimplementasikan. Sebaliknya suatu kebijakan harus mampu mengakomodasikan

nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Dalam sebuah kebijakan, tujuan merupakan satu tolak ukur yang sangat penting

untuk menilai keberhasilan kebijakan itu sendiri.

Dalam implementasi kebijakan SIMPEG di BKDPSDM Kota Medan,

tujuan utama penerapan SIMPEG harus disusun secara jelas dan tepat agar

implementasi dapat dilaksanakan dengan baik. Ketika suatu tujuan tidak

ditetapkan dengan jelas dan tepat maka hal yang dapat terjadi yaitu kekeliruan dan

ketidakjelasan dan hal tersebut harus dihindari. Mengenai kejelasan tujuan

SIMPEG berikut penjelasan Sekretaris BKDPSDM Kota Medan :

“Dalam SIMPEG ini sebetulnya kita berharap cukup besar, karena

memang SIMPEG ini berkaitan langsung sama hampir semua kegiatan di

BKDPSDM ini. Jadi kalau ditanya tujuannya sudah jelas atau belum

jawabnya ya sudah. Karena dalam pembuatan kebijakan ini kita

berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri. Urusan mengenai

kepegawaian ini luas, makanya kita harus pakai sistem untuk

mengaturnya, sistem itulah namanya SIMPEG (Sistem Informasi

Manajemen Kepegawaian)...” (Sumber : Wawancara, 19 Juni 2018).


70

SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Pegawai) merupakan sistem

informasi terpadu, yang meliputi pendataan pegawai, pengolahan data, prosedur,

tata kerja, sumber daya manusia dan teknologi informasi untuk menghasilkan

informasi yang cepat, lengkap dan akurat dalam rangka mendukung administrasi

kepegawaian. Secara umum tujuan penerapan SIMPEG adalah agar dapat

mewujudkan suatu sistem informasi yang terintegrasi dalam suatu jaringan

komputer yang mampu menghasilkan informasi yang bermutu untuk menunjang

pengambilan keputusan manajemen kepegawaian di lingkungan Pemerintahan.

Pada BKDPSDM Kota Medan sendiri, SIMPEG diimplementasikan agar

mempermudah segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan administrasi

kepegawaian. Dimana informasi mengenai data-data pegawai akan dapat dengan

mudah diakses melalui aplikasi yang telah terintegrasi. Hal tersebut sesuai dengan

apa yang diungkapkan Sekretaris BKDPSDM Kota Medan :

“Tujuan utama penerapan SIMPEG ini ya untuk mempermudah

segala urusan administrasi kepegawaian. Misalnya untuk evaluasi kinerja

pegawai, masa kerja pegawai, kenaikan gaji, kenaikan pangkat dan

sebagainya. Semua ini akan lebih mudah dengan adanya aplikasi SIMPEG,

karena semua data-data yang diperlukan dapat diakses melalui aplikasi

SIMPEG. Jadi kita tau, misalnya untuk tahun depan siapa-siapa saja

pegawai yang akan pesiun, bagaimana kinerja di suatu instansi, seperti

itu...” (Sumber : Wawancara, 19 Juni 2018).

Untuk lebih spesifik, berikut tujuan penerapan SIMPEG di BKDPSDM

Kota Medan :

a. Mewujudkan pengelolaan, pemanfaatan data dan informasi kepegawaian

secara optimal.

b. Mewujudkan sistem informasi kepegawaian yang mampu mendukung

pelaksanaan manajemen kepegawaian secara optimal.


71

c. Mewujudkan pelayanan simpeg yang lebih transparan, efektif dan

efisien.

Berdasarkan tujuan tersebut dapat diketahui bahwa kata kunci yang

digunakan adalah optimal, transparan, efektif dan efisien. Optimal adalah ukuran

yang menyebabkan tercapainya tujuan. Secara umum optimalisasi merupakan

pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada

suatu konteks. Dengan begitu dapat dipahami bahwa penggunaan kata optimal

dalam tujuan kebijakan SIMPEG ini adalah untuk melaksanakan pengelolaan,

pemanfaatan data dan informasi yang dapat mendukung pelakasanaan

kepegawaian secara maksimal.

Selain itu, dalam tujuan kebijakan SIMPEG juga digunakan kata

transparan, hal ini dimaksudkan untuk melaksanakan segala prosedur atau tata

cara, penyelengaraan pemerintahan yang berkaitan dengan sistem kepegawaian

dan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh

masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil

atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Suatu kegiatan dikatakan

efektif apabila tujuan ataupun sasaran yang telah ditentukan dapat dicapai dengan

baik. Sedangkan kata efisien berarti ketepatan cara (usaha, kerja), dalam

menjalankan atau melakukan suatu kegiatan dengan tidak membuang-buang

waktu, tenaga dan biaya.

Berdasarkan tujuan SIMPEG yang telah dijelaskan diatas, maka kejelasan

sudah terlihat dengan baik dalam tujuan tersebut. Dimana tujuan penerapan


72

SIMPEG ini kemudian menjadi tolak ukur apakah implementasi yang

dilaksanakan sudah baik atau tidak.

3. Konsistensi

Syarat komunikasi berikutnya adalah konsisten. Hal tersebut menjadi

penting mengingat didalam sebuah komunikasi yang diberikan dalam pelaksanaan

suatu kebijakan haruslah bersifat konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau

dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah dan dalam

pelaksanaannya tidak sesuai, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan

dan kebingungan bagi pelaksana kebijakan dilapangan dalam menjalankan suatu

kebijakan.

Konsistensi ini terkait dengan sikap, persepsi, dan respon dari BKDPSDM

Kota Medan sebagai pelaksana dalam memahami secara jelas dan benar terhadap

mekanisme-mekanisme dan pedoman yang dilaksanakan. Tingkat keefektifan

kebijakan SIMPEG akan tergantung kepada konsistensi dan kejelasan perintah

pelaksanaanya. Walaupun perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan

mempunyai unsur kejelasan, tetapi apabila perintah tersebut bertentangan maka

perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan

tugasnya dengan baik.

Disisi lain, perintah implementasi kebijakan SIMPEG yang tidak konsisten

akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam

menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan SIMPEG di BKDPSDM Kota

Medan. Konsistensi sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kerja. Konsistensi

dimaksudkan untuk menjaga kinerja aparatur agar tetap pada alur sesuai dengan

isi dari kebijakan. Pelaksanaan kerja akan sesuai dengan prosedur kerja apabila


73

tujuan yang telah dirumuskan dilaksanakan secara konsisten. Pelaksanaan kerja

yang sesuai dengan prosedur ini akan menghasilkan kualitas kerja yang

berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Kepala Bidang di

BKDPSDM yaitu Bapak Ridho, maka dapat diketahui :

“Iya, konsisten ini penting. Sejak kebijakan SIMPEG ini mulai

diterapkan, seluruh pegawai mau tidak mau harus terlibat didalamnya.

Konsistensi ini bisa diliat dari mantapnya tujuan yang udah ditetapkan.

Jadi kita tidak ragu dan tidak berubah-ubah lagi dalam menetapkan

kebijakan. Makanya ketika kita menerapakan SIMPEG kita banyak

lakukan sosialisasi sama anggota-anggota di BKDPSDM, trus kita juga

lakukan hal yang sama untuk instansi lainnya di Pemko (Pemerintah Kota)

Medan...” (Sumber : Wawancara, 19 Juni 2018).

Dalam mencapai tujuannya, strategi yang digunakan BKDPSDM Kota

Medan dalam mengimplementasikan kebijakan SIMPEG ini antara lain dengan

memastikan bahwa penyelenggaraan manajemen kepegawaian sudah dilakukan

dengan baik dan konsisten agar dapat mewujudkan aparatur sipil negara yang

profesional dan sejahtera. Hal ini sesuai dengan seperti yang diungkapkan

Sekretaris BKDPSDM Kota Medan :

“...kita harus pastikan dulu apakah semua kegiatan udah dilakukan

dengan baik apa belum, kita juga harus konsisten supaya bisa menerapkan

kebijakan dengan baik, makanya kita harus pastikan dulu sampai saat ini

apakah kita udah baik penyelenggaraan kegiatannya atau belum, kalau

belum ya harus ditingkatkan lagi...” (Sumber : Wawancara, 19 Juni 2018).

Dengan baiknya tingkat konsistensi yang ada dalam

mengimplementasikan kebijakan SIMPEG di BKDPSDM Kota Medan maka,

pelaksanaan kebijakan tersebut akan mantap dan memberikan hasil yang sesuai

dengan apa yang telah ditetapkan dalam kebijakan SIMPEG tersebut.


74

Berdasarkan dari penjelasan ketiga indikator yang mempengaruhi variabel

komunikasi yaitu transmission (penyampaian informasi), clarity (kejelasan), dan

consistency (konsisten) dapat diketahui bahwa komunikasi dalam implementasi

kebijakan SIMPEG di BKDPSDM Kota Medan ini sudah berjalan dengan baik.

4.3.2 Sumber Daya

Sumber daya dalam kebijakan merupakan kebutuhan yang mutlak harus

dilaksanakan pada setiap organisasi melalui perwujudan dan interaksi yang

sinergis, sistematis dan terencana atas dasar kemitraan. Pengembangan sumber

daya dalam implementasi kebijakan SIMPEG di BKDPSDM Kota Medan

diarahkan kepada pembentukan sistem manajemen kepegawaian yang lebih

efektif.

Sumber daya menjadi salah satu faktor penting dalam implementasi

kebijakan publik. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya

anggaran, dan sumber daya fasilitas. Sumber daya menusia berkenaan dengan

kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk mengimplementasikan kebijakan

secara efektif. Sumber daya dikatakan baik dilihat dari sumber daya manusia,

anggaran dan fasilitas. Sumber daya manusia di dalam suatu organisasi

merupakan hal yang penting. Ketersediaan staff yang berkualitas sangat

dibutuhkan, atau yang dalam penelitian ini adalah staff pegawai yang memiliki

kompetensi mengenai SIMPEG agar mampu menjalankan tugasnya dengan baik

untuk mencapai tujuan instansi.

Dalam kebijakan SIMPEG di BKDPSDM Kota Medan, terdapat sumber-

sumber yang dapat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut


75

dalam menciptakan efisiensi kerja. Sumber-sumber tersebut antara sumber daya

manusia dan fasilitas (sarana dan prasarana).

Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri

manusia untuk mewujudkan perannya sebagai mahkluk sosial yang mampu

mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya

menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan. Sumber daya manusia yang bermutu

dan profesional merupakan kunci utama dalam tercapainya tujuan dan berjalannya

suatu implementasi kebijakan. Sumber daya manusia adalah unsur penting dalam

suatu proses pengolahan data. Peran sumber daya manusia didalam suatu

organisasi sangat menentukan bagi terwujudnya tujuan organisasi.

Staff selain diharapkan pandai dan terampil, staff juga hendaknya

berkeinginan dan mempunyai kesungguhan untuk bekerja secara efektif dan

efisien. Sebaliknya apabila staff yang kurang mampu, kurang cakap, dan kurang

terampil dapat mengakibatkan pekerjaan tidak dapat terselesaikan secara optimal

tepat dan cepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Staff ini merupakan aset

yang sangat penting dan berharga untuk BKDPSDM Kota Medan. Faktor sumber

daya manusia ini haruslah mendapatkan perhatian yang baik dalam rangka

meningkatkan pelayanan publik.

Berdasarkan data komposisi ASN pada BKDPSDM Kota Medan (Tabel 4.3)

diketahui bahwa Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kota Medan ini memiliki sumber daya manusia yang cukup ideal.

Karena seluruh PNS memiliki ijasah minimal tingkat SMA sederajat. Mayoritas

PNS-nya berpendidikan Sarjana (S-1) sebanyak 67,07%. Potensi ini menjadi


76

modal yang cukup untuk pengembangan kompetensi PNS untuk ikut berkontribusi

dalam implementasi kebijakan SIMPEG.

Dalam hal sumber daya manusianya, Badan Kepegawaian Daerah dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan juga mendorong PNS untuk

pengangkatan jabatan fungsional tertentu (JFT), baik keahlian maupun

keterampilan, yang memiliki peran dan tanggung jawab strategis dalam

penyelenggaraan aktivitas organisasi. Saat ini Badan Kepegawaian Daerah dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan memiliki tiga orang JFT

Analis Kepegawaian. Sedangkan pos jabatan struktural yang masih kosong yaitu

sebanyak dua jabatan, yaitu : Kepala Subbidang Pengadaan dan Kepala Subbidang

Pengembangan Kompetensi.

Mayoritas PNS yang bertugas pada Badan Kepegawaian Daerah dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan merupakan PNS dengan

pangkat Penata, yaitu sebanyak 78,05%. Sedangkan PNS dengan pangkat

Pembina dan Pengatur persentasenya sangat kecil yaitu sebesar 10,98%. Selain

itu, komposisi PNS pada lingkungan organisasi juga tidak menunjukkan struktur

piramida yang baik, melainkan menggelembung ditengah, yakni pada komposisi

PNS berdasarkan golongannya. PNS yang berada pada golongan III sangat

mendominasi komposisi PNS di BKDPSDM yaitu dengan total sebanyak 64 dari

82 pegawai. Kondisi ini kurang ideal mengingat keberadaan PNS dengan pangkat

Pengatur masih sangat dibutuhkan untuk melaksanakan sebagian tugas organisasi,

khususnya sebagai frontliner terhadap pengguna jasa pelayanan kepegawaian.

Staff merupakan faktor yang sangat penting dalam keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kebijakan. Hal ini dikarenakan manusia adalah unsur


77

penggerak dan pelaksana dari kebijakan itu sendiri. Sehingga diharapkan agar

BKDPSDM terus dapat meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki.

Selain sumber daya manusia, sumber daya fasilitas juga merupakan hal yang

dapat mempengaruhi implementasi kebijakan SIMPEG di BKDPSDM. Sumber

daya fasilitas termasuk faktor yang tidak kalah pentingnya dengan sumber daya

manusia dalam implementasi kebijakan SIMPEG ini. Pengadaan fasilitas yang

layak seperti gedung, peralatan, dan perlengkapan akan menunjang implementasi

suatu kebijakan.

Tersedianya sarana dan prasarana kerja adalah salah satu indikator

efektivitas organisasi dalam kemampuannya bekerja secara produktif. Dengan

adanya fasilitas sarana dan prasarana yang baik maka akan menunjang

keberhasilan kebijakan SIMPEG di BKDPSDM Kota Medan. Secara keseluruhan,

BKDPSDM memiliki 36 unit komputer, 16 laptop, 3 unit notebook. Selain itu

BKDPSDM Kota medan juga memiliki 38 unit printer, 2 scanner. BKDPSDM

juga menyediakan jaringan internet Local Area Network (LAN) dengan 3 server

dan 2 router.

Pejabat Penyedia Barang, Ibu Doharni yang peneliti wawancarai

menuturkan bahwa :

“Untuk penyediaan sarana dan prasarana terkait kebijakan

SIMPEG ini, waktu itu memang ada arahan dari Sekretaris untuk tambah

sarana dan prasarana untuk mendukung kebijakan ini. Karena memang

anggaran juga tersedia jadi saya beli tambahan komputer, laptop dan

printer sesuai instruksi. Menurut saya semua perlengkapan itu udah cukup

untuk kegiatan-kegiatan operasional. Karena kita kan tidak bisa juga

terlalu boros anggaran...” (Sumber : Wawancara 25 Juni 2018).

Kelangkapan jumlah komputer, printer, scan, boling kabinet, rasanya

belum cukup baik. Karena masih terdapat kekurangan seperti kurangnya komputer


78

untuk Subbidang Kepangkatan. Tidak semua pegawai pada Subbidang

Kepangatan mendapatkan fasilitas komputer saat melakukan aktivitas kerja di

BKDPSDM Kota Medan. Padahal kelengkapan sarana dan prasarana merupakan

hal yang penting dan sangat mempengaruhi tingkat penyelesaian urusan

kepegawaian di Subbidang Kepangkatan karena dalam bidang ini pegawai akan

banyak berurusan dengan SIMPEG yang dapat diakses melalui komputer atau

laptop.

Selain itu, kondisi boling kabinet yang masih sedikit menjadi masalah bagi

pegawai sehingga berkas-berkas yang ada harus ditumpuk disamping meja/kursi

pegawai yang dapat menghalangi keleluasaan pegawai untuk melakukan aktivitas.

Hal ini sesuai dengan yang diutarakan salah seorang staff yang bernama Ibu Nia :

“Kalau masalah Sarana dan Prasarana sih menurut saya sebetulnya

udah cukup, beberapa staf disediakan komputer ataupun laptop di meja

kerjanya, tapi tidak semuanya kebagian. Ada beberapa staf yang tidak.

Satu lagi, disini kan keliatan berkas ditumpuk dimana-mana, ini menurut

saya sih ini karna boling kabinet disini udah penuh. Jadi kalo ada berkas

baru tidak bisa lagi disimpan di boling kabinet. Terpaksa diletak di meja

lah jadinya...” (Sumber : Wawancara 25 Juni 2018).

Luas ruangan juga menjadi hal yang tidak kalah pentingnya, luas ruangan

pada masing-masing bidang terlihat kurang sesuai dengan banyaknya barang-

barang serta berkas yang ada didalamnya. Hal ini semoga saja dapat lebih

diperhatikan oleh kepala BKDPSDM agar pegawai dapat bekerja maksimal dan

mencapai tujuan dalam Kebijakan SIMPEG yang telah ditetapkan sebelumnya.


79

4.3.3 Disposisi

Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementor.

Disposisi akan menentukan keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Apabila

implementor memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan

kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Disposisi memegang salah satu peran penting dalam keberhasilan sebuah

implementasi kebijakan. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan tugasnya,

seseorang harus paham dan memiliki pandangan yang baik terkait dengan

kebijakan tersebut.

Disposisi pada penelitian ini difokuskan mengenai komitmen. Komitmen

dibuktikan dengan melihat alasan implementor untuk dapat melaksanakan

implementasi, tujuan/perubahan yang ingin dicapai, dan perubahan yang telah

dicapai para implementor untuk implementasi kebijakan SIMPEG. Kebijakan

SIMPEG ini memiliki tujuan yaitu untuk dapat menciptakan manajemen

kepegawaian yang efektif. Jika pelaksanaan ingin dilakukan dengan efektif, maka

para pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga

harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.

Komitmen pegawai dalam menjalakan kebijakan SIMPEG ini sesuai harus

sesuai dengan visi dan misi BKDPSDM dalam memberikan pelayanan yang

efektif dan efisien. Terwujudnya SIMPEG sesuai dengan perkembangan teknologi

agar terbentuknya jaringan komunikasi data mulai dari Kabupaten/Kota, Provinsi

dan Departemen Dalam Negeri, serta tersajinya informasi Kepegawaian yang

cepat, tepat dan akurat guna menunjang pengambilan Keputusan bagi pimpinan.

Berikut hasil gambaran komitmen pegawai terhadap implementasi kebijakan


80

SIMPEG berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah seorang

staff yang bernama Bapak Chairulsyah :

“Komitmen itu kan dari masing-masing individu, kalau saya

sendiri ya saya suka pekerjaan ini, dengan begitu saya bisa kerjakan semua

pekerjaan saya dengan baik, tapi kalau saya ditanya tentang komitmen

pegawai di BKDPSDM secara umum ya saya tidak tahu, coba aja tanya

sama pimpinan, mungkin mereka tahu...” (Sumber : Wawancara, 21 Juni

2018).

Berdasarkan wawancara tersebut kemudian peneliti terpancing untuk

menanyakan kepada Sekretaris BKDPSDM langsung mengenai komitmen

pegawai secara umum. Dan berikut hasil wawancaranya :

“Kalau untuk pegawai yang kurang efektif kinerjanya sih ada, tapi

saya tidak tahu apakah itu berkaitan dengan komitmennya dalam bekerja

disini atau tidak, kita tahu kalau di pemerintahan ini kan semua pegawai

harus ikuti semua aturan dan tugas yang dikasi sama atasan, tapi terkadang

ada juga beberapa pihak yang merasa tertekan karna hal itu, mungkin itu

juga sebab dari kurang baiknya komitmen pegawai...” (Sumber :

Wawancara, 21 Juni 2018).

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat diketahui bahwa komitmen

sebagai sikap dari pegawai dalam BKDPSDM terkesan masih kurang maksimal.

Seharusnya baik pihak atasan maupun bawahan yang terdapat di BKDPSDM

harus memiliki tingkat komitmen yang baik, sehingga masing-masing individu

dapat terus mengerjakan tugasnya dengan senang hati dan tanpa perasaan tertekan.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan salah seorang staff lainnya yang bernama

Pak Sukri :

“Rasa tertekan karena harus menjalankan semua tugas sesuai

perintah atasan sih kadang ada, karna pimpinan terkadang tidak mau tau

bagaimana proses kerjaan dilakukan, yang penting hasilnya harus bagus


81

dan sesuai dengan apa yang mereka harapkan...” (Sumber : Wawancara, 21

Juni 2018).

Dengan hasil wawancara kepada salah seorang staff tersebut dapat

diketahui bahwa masih terdapat pihak-pihak yang merasa tertekan dengan

pemberian tugas maupun penetapan aturan yang dilakukan instansi. Dengan rasa

tertekan ini maka pegawai tidak akan dapat bekerja secara optimal, dan

diharapkan agar seluruh pihak di BKDPSDM memiliki disposisi (sikap) yang baik

terhadap pekerjaan yang dilakukan untuk meningkatkan implementasi kebijakan

SIMPEG di BKDPSDM Kota Medan.

4.3.4 Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi termasuk salah satu faktor yang penting dalam

implementasi kebijakan SIMPEG di BKDPSDM Kota Medan. Ada dua

karakteristik utama dari birokrasi menurut Edward, yaitu prosedur–prosedur kerja

atau sering disebut sebagai Standard Operating Procedures (SOP) dan

fragmentasi. SOP yang baik adalah yang mencantumkan kerangka kerja yang

jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan

menjadi acuan dalam bekerja implementor.

Dengan adanya SOP, sumber daya pengampu kebijakan mampu dapat

menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam SOP

sehingga dapat menimbulkan efektivitas dan efisiensi kinerja, sedangkan struktur

organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang

dan kompleks.


82

Struktur birokrasi menjelaskan bagaimana kedudukan, tugas, dan fungsi

dialokasikan kepada masing-masing bagian yang terdapat pada BKDPSDM Kota

Medan. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap cara setiap bagian

melaksanakan tugasnya dalam implementasi kebijakan SIMPEG ini. Ketika arah

dan strategi secara keseluruhan ditetapkan serta struktur birokrasi telah dibentuk,

maka hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pegawai dalam melakukan

kegiatan atau menjalankan tugas dan fungsinya. Mengenai alokasi tugas dan

fungsi yang diberikan dalam implementasi kebijakan SIMPEG di BKDPSDM

Kota Medan berikut penuturan Sekretaris BKDPSDM :

“Untuk masing-masing bidang dan bagian disini, kita serahkan

perencanaan perumusan kebijakannya pada masing-masing bidang itu

sendiri, kita bebaskan mereka mengatur perumusan kebijakannya, baru

setelah itu persetujuan perumusannya tetap berdasarkan koordinasi dari

Sekretaris...” (Sumber : Wawancara, 19 Juni 2018).

Secara umum, kebijakan SIMPEG yang dirumuskan oleh Menteri Dalam

Negeri berdasarkan keputusan Mendagri No. 17 Tahun 2000 adalah untuk :

1. Penyeragaman dan penstandarisasian pengolahan data pegawai di

Departemen Dalam Negeri, Propinsi dan Kabupaten/Kota dengan

mempedomani petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam

Negeri.

2. Terciptanya mekanisme pendistribusian data yang diawali dari

Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Departemen Dalam Negeri melalui jaringan

komunikasi data sehingga diperoleh data yang cepat, tepat dan akurat serta

berkesinambungan.


83

3. Terwujudnya SIMPEG sesuai dengan perkembangan teknologi informatika

dan terbentuknya jaringan komunikasi data mulai dari Kabupaten/Kota,

Provinsi dan Departemen Dalam Negeri, serta tersajinya informasi

Kepegawaian yang cepat, tepat dan akurat guna menunjang pengambilan

Keputusan bagi pimpinan.

Struktur birokrasi merupakan suatu gambar yang menggambarkan tentang

jenis atau tipe pembagian bidang-bidang, kedudukan dan jenis wewenang pejabat,

bidang hubungan pekerjaan yang terkait, garis perintah dan tanggung jawab serta

rentang kendali sistem pimpinan di BKDPSDM Kota Medan. Struktur birokrasi

sebagai pelaksana kebijakan memiliki peranan penting dalam kebijakan SIMPEG

ini. Salah satu aspek yang terpenting dalam BKDPSDM Kota Medan adalah

adanya standard operational prosedure (SOP) dan fragmentasi atau penyebaran

tanggung jawab.

Salah satu aspek yang terpenting dalam birokrasi adalah adanya standar

operasional prosedur (SOP). SOP adalah suatu standar atau pedoman tertulis yang

dipergunakan untuk mendorong dan menggerakan suatu instansi untuk mencapai

tujuannya. SOP merupakan tata cara atau tahapan yang dibakukan dan harus

dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. SOP di BKDPSDM Kota

Medan berpedoman kepada rencana strategis yang terdiri dari pernyataan visi dan

misi, tujuan dan sasaran strategis instansi. Berdasarkan hasil wawancara peneliti

dengan informan staff yang bernama Pak Sukri mengenai SOP dapat diketahui

bahwa :

“Sebenarnya tidak ada SOP khusus yang mengatur tentang ini itu

dalam implementasi kebijakan SIMPEG ini, tetapi kita kan tetap

melaksanakan tugas sesuai dengan arahan-arahan dari atasan, sesuai visi,


84

misi dan tupoksi kami, jadi kami tau untuk melakukan ini harus

bagaimana, ini bagaimana, karna kalau tidak terarah kita tidak akan bisa

mencapai tujuan kita...” (Sumber : Wawancara, 21 Juni 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa SOP khusus

mengenai kebijakan SIMPEG ini tidak ada dibuat oleh BKDPSDM. Namun

tentunya hal ini perlu memnjadi perhatian bagi pihak BKDPSDM, karena dalam

pencapaian implementasi kebijakan yang baik maka SOP harus dibuat, hal ini

bukan hanya sebagai alat pengarahan, tetapi juga media evaluasi yang dapat

digunakan untuk melihat apakah semua kegiatan yang dilakukan di BKDPSDM

terkait implementasi kebijakan SIMPEG sudah dilakukan dengan baik atau tidak.

Sedangkan dalam fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab, struktur

birokrasi merupakan pembagian tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing

bagian dalam instansi terkait, struktur biorkrasi merupakan salah satu faktor yang

berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Struktur birokrasi menjelaskan

bagaimana kedudukan, tugas, dan fungsi yang dialokasikan dalam organisasi. Hal

ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap cara setiap bagian melaksanakan

tugasnya dalam implementasi kebijakan SIMPEG. Ketika arah dan strategi

BKDPSDM secara keseluruhan telah ditetapkan serta struktur birokrasi telah

dibentuk maka hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana bagian-bagian

tersebut melakukan/menjalankannya tugas dan fungsinya sesuai dengan yang

diarahkan.

Implementasi kebijakan SIMPEG di BKDPSDM Kota Medan dilakukan

dalam rangka memudahkan proses pengelolaan data kepegawaian di BKDPSDM

Kota Medan sendiri, khususnya untuk menangani urusan kepegawaian yang

tersebar di berbagai OPD Kota Medan. Ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan


85

lembaga/instansi terkait agar dapat memudahkan kegiatan pengkoordinasian,

pengarahan, pengendalian, rekrutmen, pengembangan dan pemberian kompensasi

pegawai.

Dalam hal ini, ketua BKDPSDM selaku pemilik kedudukan tertinggi di

BKDPSDM menetapkan perencanaan-perencanaan yang akan dilaksanakan untuk

jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Perencanaan mengenai

pengaturan tanggung jawab ini harus dibuat dengan jelas dan mudah dipahami.

Pimpinan BKDPSDM dalam menetapkan perencanaan berinteraksi langsung

dengan masing-masing Kepala Subbagian dan Kepala Bidang untuk menentukan

perencanaan yang terbaik. Pimpinan juga merespon jika ada pihak yang pro

maupun kontra terhadap perencanaan yang dibuat.

Misalnya pada Subbidang Kepangkatan, perumusan tentang penyebaran

tanggung jawab dilaksanakan oleh Kepala Bidang Mutasi dan Kesejahteraan

Pegawai di BKDPSDM Kota Medan. Perumusan ini merupakan turunan dari

strategi-strategi yang telah ditetapkan oleh BKDPSDM dalam menerapkan

kebijakan SIMPEG. Perumusan kebijakan, pengendalian, evaluasi, dan penilaian

lingkup pada Subbidang Kepangkatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan,

unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-

unsur lainnya kemudian akan dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi pada dasarnya Kepala masing-masing Subbidang melaksanakan

tugas-tugas dan fungsinya sesuai dengan apa yang telah dirumuskan oleh Kepala

Bidang dan juga Sekretaris. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Kepala

Subbidang Kepangkatan BKDPSDM yaitu Bapak Jopan sebagai berikut :


86

“Bidang Mutasi dan Kesejahteraan punya 3 (tiga) Subbidang

didalamnya, ada Subbidang Mutasi, Subbidang Kepangkatan dan

Subbidang Kesejahteraan dan Fasilitasi Profesi ASN, nah kami Subbidang

Kepangkatan ini dalam perumusan kebijakan itu berdasarkan keputusan

dari Kepala Bidang Mutasi dan Kesejahteraan. Setelah perumusan

kebijakan sudah ditentukan dengan koorinasi dengan Sekretaris, baru nanti

kami menerima arahan mengenai perencanaan dan tugas yang akan kami

laksanakan...” (Sumber : Wawancara, 21 Juni 2018).

Namun berdasarkan pada wawancara dan pengamatan yang peneliti

lakukan ditemukan bahwa terkadang dalam pelaksanaan kegiatan mengenai

kebijakan SIMPEG ini masih terdapat beberapa masalah. Masalah tersebut antara

lain seperti apa yang telah peneliti ceritakan di latarbelakang penelitian dan bagian

Implementasi Kebijakan SIMPEG pada bahasan sebelumnya. Berdasarkan

masalah mengenai pengusulan kenaikan pangkat tersebut maka dapat diketahui

bahwa pemberian tanggung jawab memang sudah dilakukan dengan cukup baik

oleh BKDPSDM, namun hal ini masih kurang efektif dan dapat menghambat

implementasi kebijakan SIMPEG di BKDPSDM Kota Medan.

4.4 Pembahasan

Secara teoritis, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan penyediaan informasi

yang akurat dan efisien, sehingga pengambilan keputusan dapat secara obyektif

dilakukan. Secara strategis aplikasi SIMPEG merupakan salah satu sistem yang

bergerak dibidang kepegawaian dan mampu menumbuhkan pengetahuan,

memelihara, memperkaya dan menyediakan pengetahuan dibidang kepegawaian

kepada pihak-pihak yang membutuhkan sebagai basis pengambilan keputusan

yang akurat pada saat yang tepat.


87

SIMPEG yang diselenggarakan secara cepat, tepat dan akurat ditujukan

untuk mendukung kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil, terutama di

dalam mendukung kebijakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil. Kondisi Sistem

Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Indonesia pada saat ini

umumnya sudah mengarah ke sistem informasi yang integratif, sistematis, up to

date, dan mudah serta cepat dalam mendapatkan data pegawai yang sewaktu-

waktu diperlukan dalam pembinaan yang berkaitan dengan usaha meningkatkan

kualitas pegawai.

Seperti hasil penelitian dibagian sebelumnya telah dijelaskan mengenai

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan

SIMPEG di BKDPSDM Kota Medan. Faktor tersebut antara lain adalah

komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Komunikasi yang

terjadi di BKDPSDM mengenai kebijakan SIMPEG secara umum seperti yang

telah dijelaskan sebelumnya sudah dilaksanakan dengan baik.

Selain itu, penerapan SOP mengenai kabijakan SIMPEG juga telah

dilaksanakan dengan baik. Yaitu dengan menerapkan aturan bahwa segala berkas

yang masuk harus dapat diselesaikan dalam 5 hari kerja. Setiap berkas yang

masuk ke dalam aplikasi simpeg memiliki beberapa tahapan yaitu: berkas dikirim

oleh pegawai, dan kemudian berkas masuk ke dalam TNDE (Tata Naskah Dinas

Elektronik. Setelah berkas masuk kedalam TNDE maka Staf BKD (staf bagian

umum) akan membuka file berkas tersebut lalu staf yang bersangkutan

mengirimkan/memberikan file tersebut kepada bidang yang berkaitan. Kemudian

dari bidang tersebut akan memberikan file ke subbidang yang dituju. Misalnya

berkas adalah berkas berkas usulan berkala, maka berkas tersebut akan diberikan


88

kepada subbidang yang berkaitan. Setelah masuk ke subbidang tersebut, maka

berkas akan di periksa oleh staf di bagian subbidang apakah data tersebut sudah

lengkap atau belum. Jika berkas yang dikirimkan sudah lengkap maka berkas akan

diproses lebih lanjut, namun jika ternyata berkas tersebut belum lengkap maka

usulan tersebut akan ditolak. Keseluruhan tahap dan proses inilah yang harus

dapat diselesaikan dalam 5 hari kerja.

Berdasarkan observasi peneliti maka dapat diketahui bahwa seluruh proses

tersebut pada BKDPSDM Kota Medan sudah dilakukan dengan baik yaitu dengan

menyelesaikan keseluruhan tahap dalam 5 hari kerja. Namun terdapat salah satu

persoalan yang masih dihadapi pegawai yaitu mengenai lamanya proses usulan

kenaikan pangkat. Berdasarkan hasil observasi peneliti maka dapat diketahui

bahwa dalam hal usulan kenaikan pangkat, proses pemeriksaan data dan

penyaluran data di BKDPSDM selama ini sudah dilakukan dengan baik yaitu

dengan tetap mengupayakan kegiatan tersebut selesai dalam 5 hari kerja, hanya

saja karena usulan kenaikan pangkat berkas juga harus dikirim ke BKN maka

yang menjadi kendala selama ini adalah proses verifikasi data di BKN yang

prosesnya cenderung lama. Jadi berdasarkan SOP yang ada tersebut, dapat

diketahui bahwa implementasi kebijakan SIMPEG sudah dilakukan dengan baik

oleh BKDPSDM Kota Medan.

Hal ini berbeda dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh

Idawarti Sugirman (2000) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa secara

umum program sistem informasi manajemen kepegawaian telah diterapkan di

tingkat provinsi Sumatera Barat, akan tetapi pengumpulan data, transparansi data,

dan update data yang secara berkesinambungan belum terlaksana dengan baik di


89

unit kerja Kabupaten maupun ditingkat Provinsi. Hal tersebut disebabkan karena

perhatian dan kesadaran akan pentingnya data masih kurang. Jika dibandingkan

dengan penelitian tersebut, maka apa yang telah dilakukan oleh BKDPSDM Kota

Medan sudah jauh lebih baik dengan penerapan kebijakan SIMPEG di Sumatera

Barat.

Pada hasil penelitian selajutnya yaitu penelitian Septian Anggi Saputra

(2008) juga dapat diketahui pengelolaan dan pengolahan informasi melalui

penerapan sistem informasi manajemen kepegawaian dikatakan belum berjalan

dengan efektif, dalam penelitian ini masalah yang mencuat adalah kurangnya

kemampuan pegawai dalam mengelola data yang masuk. Untuk itu tentunya

diharapkan bagi BKDPSDM Kota Medan agar selalu mengutamakan dan

memperhatikan proses pengelolaan data (berkas) yang masuk karena berdasarkan

hasil penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa pada bagian inilah (pengelolaan

data) kebanyakan masalah akan muncul.

Semakin baiknya BKDPSDM dalam mengelola data yang masuk maka

akan mendorong kinerja SDM yang dimiliki BKDPSDM sebagai salah satu

instansi pemerintahan daerah. Karena berdasarkan hasil penelitian Pasanda (2016)

dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan SIMPEG ini memiliki hubungan

yang kuat terhadap kinerja pegawai. Semakin baiknya penerapan kebijakan

SIMPEG yang dilakukan BKDPSDM Kota Medan maka akan mendorong

pegawai dalam meningkatkan kinerjanya.


90

4.5 Implikasi Penelitian

Berdasarkan pembahasan dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan

SIMPEG sudah berjalan dengan cukup baik. Mulai dari penetapan tujuan yang

jelas dan tepat, pemilihan strategi pencapaian tujuan, perumusan kebijakan yang

baik, perencanaan kebijakan yang matang hingga sistem pengawasan dan

pengendalian yang baik. Namun masih terdapat kendala yang apabila tidak segera

diatasi akan menjadi masalah yang serius. Berikut implikasi penelitian ini

berdasarkan hasil yang didapatkan.

1. Berdasarkan observasi peneliti maka diketahui bahwa sumber daya fasilitas

(sarana dan prasarana) yang terdapat di BKDPSDM sudah cukup lengkap,

hanya saja ruang tempat pegawai bekerja khususnya ruang subbidang terasa

kurang luas. Hal ini dikarenakan banyaknya berkas-berkas ASN/pegawai

yang ditumpuk di atas meja maupun disamping meja kerja, tentu saja hal ini

akan mengganggu aktivitas pegawai dalam menjalankan tugasnya.

2. Tingginya tingkat keefektifan kebijakan publik dapat dilihat berdasarkan

tujuan yang telah ditetapkan. Semakin tujuan tersebut tercapai maka semakin

tinggi pula tingkat efektivitasnya, begitu pula sebaliknya. Tingkat

keberhasilan implementasi kebijakan SIMPEG di BKDPSDM Kota Medan

dapat dikatakan cukup baik. Untuk itu Kepala BKDPSDM harus tetap

menjaga keefektifan implementasi kebijakan SIMPEG di BKDPSDM dengan

memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan

implementasi kebijakan SIMPEG. BKDPSDM diharapkan dapat

meningkatkan faktor-faktor tersebut untuk dapat meningkatkan dan

mendorong keberhasilan kebijakan yang dilakukan. Dengan semakin


91

terwujudnya tujuan kebijakan SIMPEG maka BKDPSDM akan menjadi

lembaga/instansi yang mampu mewujudkan pelaksanaan manajemen

kepegawaian secara optimal.

3. Mengenai kasus kepangkatan diharapkan agar kendala ini dapat diatasi

dengan segera karena jika tidak diatasi maka akan banyak pegawai yang akan

mengeluh karena terlalu panjangnya tahapan yang harus dilewati untuk

pengusulan kenaikan pangkat.


92

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil observasi peneliti dan pembahasan pada bab

sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa simpulan dalam penelitian ini yaitu

sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan SIMPEG yang dilaksanakan di Badan Kepegawaian

Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kota Medan secara

umum telah dilakukan dengan cukup baik. Namun dalam penerapan

kebijakan SIMPEG masih terdapat beberapa kendala yang salah satunya

adalah mengenai pengusulan kenaikan pangkat ASN/pegawai yang terkesan

mempersulit pegawai dengan tahap yang terlalu banyak yaitu melalui OPD,

BKD, lalu BKN. Seharusnya tahap-tahap ini tidak perlu dilalui karena hanya

dengan memanfaatkan aplikasi SIMPEG seluruh data administrasi pegawai

dapat diakses di OPD, BKD dan BKN tanpa perlu pegawai yang

bersangkutan mengurusnya ke lokasi.

2. Komunikasi pada implementasi kebijakan SIMPEG di BKDPSDM

berdasarkan penyampaian informasinya, kejelasan tujuan dan konsistensinya

sudah diterapkan dengan baik, hal ini yang kemudian mendorong terciptanya

implementasi kebijakan yang baik pada instansi pemerintah. Sementara untuk

sumberdaya, masih terdapat beberapa masalah yang terdapat didalamnya

seperti kurangnya pegawai yang memiliki pangkat Pembina dan Pengatur,

serta efisiennya manajemen fasilitas penyimpanan arsip fisik pegawai


93

sehingga banyak berkas-berkas yang bertumpuk dimeja-meja pegawai. Untuk

faktor disposisi, rasa tertekan pegawai kadang cenderung dimiliki oleh

pegawai dalam menjalankan tugasnya karena pemberian tugas yang harus

dikerjakan dengan benar. Dan yang terakhir berdasarkan faktor struktur

birokrasi, struktur birokrasi pada BKDPSDM Kota Medan sudah dapat

dikatakan cukup baik, namun belum efektif. Sehingga hal ini dapat

menimbulkan masalah-masalah seperti yang peneliti angkat yaitu mengenai

pengusulan kenaikan pangkat. Berdasarkan hasil observasi peneliti maka

dalam implementasi kebijakan SIMPEG di BKDPSDM Kota Medan, faktor

yang dapat mendorong keberhasilan implementasi kebijakan SIMPEG di

BKDPSDM adalah faktor komunikasi. Sementara faktor yang dapat

menghambat keberhasilan implementasi kebijakan SIMPEG adalah faktor

sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi karena faktor ini belum dapat

dioptimalkan dengan baik.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ditarik dalam penelitian ini maka dapat

dibuat beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota

Medan sebagai induk SIMPEG harus selalu melakukan himbauan, sosialisasi

maupun arahan kepada ASN/pegawai agar lebih memperhatikan

implementasi kebijakan SIMPEG yang ada agar tercapai tujuan SIMPEG

seperti yang selama ini diharapkan oleh pemerintah dan mampu menciptakan

ASN yang profesional. Implementasi kebijakan SIMPEG harus didukung


94

penuh baik bagi atasan maupun bawahan dan seluruh elemen dari

BKDPSDM Kota Medan.

2. Diharapkan kepada BKDPSDM Kota Medan agar dapat menigkatkan faktor

sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang dimiliki, hal ini perlu

dilakukan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan SIMPEG

di BKDPSDM sendiri. Seperti diketahui sumber daya, disposisi dan struktur

birokrasi merupakan faktor penghambat keberhasilan implementasi kebijakan

SIMPEG, namun dengan meningkatkan faktor sumber daya, disposisi dan

struktur birokrasi agar semakin baik, maka faktor-faktor tersebut bukan tidak

mungkin akan dapat berubah menjadi faktor pendukung keberhasilan

implementasi kebijakan SIMPEG di BKDPSDM Kota Medan.

Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menguji kembali tingkat

efektivitas kebijakan SIMPEG di Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kota Medan pada masa yang akan datang untuk membantu

instansi tersebut menilai apakah yang selama ini dilaksanakan sudah sesuai

dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.


95

DAFTAR PUSTAKA

Anshori, Yuli Tirtariandi dan Ayi Karyana. 2012. Kebijakan Publik Yang

Partisipatif dan Komunikatif. Jurnal Kebijakan Publik. Vol. 3, No 2.

Arie, Nunuk, S. 2014. Employe Performance Management Informastion System In

Support Of Civil Service Center Of Humanies, Health Policy and

Community Emplowerment. Surabaya.

Bramantya Mahardika Angga. 2010. Analisis Penerapan Sistem Informasi

Manajemen Kepegawaian (Simpeg) di Badan Kepegawaian Daerah

(BKD) Karanganyar. Skripsi. Universitas Sebelas Maret.

Bungkaes H.R, J. H. Posumah, Burhanuddin Kiyai. 2013. Hubungan Efektifitas

Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan

Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten

Kepualauan Talaud. Acta Diurna, Vol. 1 No. 23

Davis, Gordon B, Kerangka Dasar. 2002 : Sistem Informasi Manajemen, Bagian I

Pengantar. Seri Manajemen No. 90-A. Cetakan Kedua Belas, Jakarta :

PT. Pustaka Binawan Pressindo.

Denisa Zairen dan Anggit Dwi Hartanto. 2013. “Analisis Dan Perancangan Sistem

Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Pada Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Maluku Tenggara”. Universitas

AMIKOM, Yogyakarta. Vol 15. No 3.

Dunn, William. 1998. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gadjah Mada

University Press, Yogyakarta.

Effendy, Onong Uchjana. 2008. Dinamika Komunikasi. Bandung : PT. Remaja

Haedar Akib. 2010. Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa dan Bagaimana.

Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik. Volume 1. No 1.

Hartono, Bambang, 2013. “Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer”.

Jakarta : PT.RINEKA CIPTA.

Hasan, M. Iqbal. 2002. Pokok – pokok Metodologi Penelitian 7 Aplikasinya.

Ghalia Indonesia.

Idawarti Sugirman. 2000. Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen

Kepegawaian di Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000. Tesis.


96

Jeffrey, Whitten L. 2006. Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta. Graha Ilmu.

Kiwang, Amir S. 2014. Kebijakan Publik dan Efektifitas Organisasi. Jurnal

Kebijakan Publik. Vol.5

Komarudin, A. 2003. Ensiklopedia Manajemen. Bandung, Penerbit : Alumni.

Laurensius J Pasanda. 2016. “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen

Kepgawaian terhadap Kinerja Pegawai Negeri di Badan Kepegawaian

Daerah (BKD) Kota Palopo”. Skripsi. Universitas Hasanuddin.

Mcleod. Jr., Raymond 2001. Sistem Informasi Edisi7 Jilid 2. Prenhallindo.

Jakarta.

Mulyanto, Agus. 2008. Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta :

Pustaka Pelajar.

Muzakki, Mukhammad Hilmi., Heru Susilo., dan Saiful Rahman Yuniarto. 2016. Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Karyawan (Studi

Pada Karyawan PT. Telkom Pusat Divisi Regional V Surabaya). Jurnal

Administrasi Bisnis. Universitas Brawijaya.

Narita, Devi. 2016. Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Pada Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang. Skripsi.

Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjungpinang.

Nugroho, Eko. 2010. “Sistem Informasi Manajemen : Konsep Aplikasi dan

Perkembangan”. Yogyakarta : Penerbit ANDI.

Septian Anggi Saputra. 2008. Efektifitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen

pada Direktorat Badan Pangkajian dan Pengembangan Kebijakan

(BPPK) Departemen Luar Negeri. Skripsi, Universitas Indonesia.

Siagian, 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bumi Aksara.

Simamora, Henry. 2004 dalam Monalisa Siti “Evaluasi Kualitas Layanan Sistem

Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Menggunakan Metode

Servqual. Pekanbaru.

Subarsono. 2006. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi).

Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif,

Kuantitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.


97

Sutabri, Tata. 2005. Sistem Informasi Manajemen.Yogyakarta, Andi

Sutabri, Tata. 2012. Konsep Sistem Informasi. Andi. Yogyakarta

Sutanta, Edhy. 2003. Sistem Informasi Manajemen. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Thoha, Miftah. 1993. Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta :

Grasindo.

Ulber. Silalahi. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung : Refika Aditama

Winarno, Budi. 2016. Kebijakan Publik Era Globalisasi (Teori, Proses, dan Studi

Kasus Komparatif). Yogyakarta : CAPS

Peraturan :

Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 2014. Tentang Aparatur Sipil

Negara.

Keputusan Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi

Manajemen Kepegawaian Depdagri dan Pemda

Surat Walikota Medan Nomor : 800/5081, tanggal 26 Mei 2009. Perihal

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).

Surat Edaran Walikota Medan Nomor : 800/529, tanggal 12 Juni 2017. Perihal :

Pendataan PNS secara online di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Lain-lain :

http : //administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/ Hal. 3

http : //jurnal.untad.ac.id/ hal 1013-1014

http : //ejournal.adbisnis.fisip-unmul.ac.id/ hal. 392-393

http : //literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-

landasan.html

http : //dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektifitas


LAMPIRAN

Hasil Rekap Wawancara

PERTANYAAN MENGENAI KOMUNIKASI

Pertanyaan 1:Bagaimana sih pak cara komunikasi yang dilakukan mengenai

implementasi kebijakan SIMPEG ini?

Jawab:

“Untuk komunikasi mengenai kebijakan SIMPEG ini kita berikan

instruksi langsung kepada masing-masing kepala Subbagian dan kepala

Bidang di BKDPSDM, jadi penyampaiannya sudah dilakukan dengan baik

karena masing-masing kepala sudah mengerti maksud yang ingin dicapai dari

kebijakan SIMPEG ini...”

Pertanyaan 2:Untuk penyampaian informasi mengenai fungsi dan tugas masing-

masing pegawai bagaimana mekanismenya pak?

Jawab:

“...Fungsi dan tugas pegawai berdasarkan Bidang masing-masing

juga udah dikasitau ke masing-masing Bidang, ada pemberitahuan tertulis

dari pihak Sekretaris jadi pegawai tinggal ikuti aturan-aturan itu...”

Pertanyaan 3:Menurut Bapak bagaimana tentang kejelasan tujuan dalam kebijakan

SIMPEG di BKDPSDM Kota Medan ini? Apakah tujuannya sudah ditetapkan dengan

jelas?

Jawab:


“Dalam SIMPEG ini sebetulnya kita berharap cukup besar, karena

memang SIMPEG ini berkaitan langsung sama hampir semua kegiatan di

BKDPSDM ini. Jadi kalau ditanya tujuannya sudah jelas atau belum

jawabnya ya sudah. Karena dalam pembuatan kebijakan ini kita berdasarkan

keputusan Menteri Dalam Negeri. Urusan mengenai kepegawaian ini luas,

makanya kita harus pakai sistem untuk mengaturnya, sistem itulah namanya

SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian)...”

Pertanyaan 4: Lalu apa sih tujuan utama dari penerapan kebijakan SIMPEG ini

Menurut bapak?

Jawab:

“Tujuan utama penerapan SIMPEG ini ya untuk mempermudah segala

urusan administrasi kepegawaian. Misalnya untuk evaluasi kinerja pegawai,

masa kerja pegawai, kenaikan gaji, kenaikan pangkat dan sebagainya. Semua

ini akan lebih mudah dengan adanya aplikasi SIMPEG, karena semua data-

data yang diperlukan dapat diakses melalui aplikasi SIMPEG. Jadi kita tau,

misalnya untuk tahun depan siapa-siapa saja pegawai yang akan pesiun,

bagaimana kinerja di suatu instansi, seperti itu...”

Pertanyaan 5:Menurut Bapak, penting tidak sih pak sikap konsisten dalam

implementasi kebijakan SIMPEG ini pak?

Jawab:

“Iya, konsisten ini penting. Sejak kebijakan SIMPEG ini mulai

diterapkan, seluruh pegawai mau tidak mau harus terlibat didalamnya.

Konsistensi ini bisa diliat dari mantapnya tujuan yang udah ditetapkan. Jadi

kita tidak ragu dan tidak berubah-ubah lagi dalam menetapkan kebijakan.

Makanya ketika kita menerapakan SIMPEG kita banyak lakukan sosialisasi


sama anggota-anggota di BKDPSDM, trus kita juga lakukan hal yang sama

untuk instansi lainnya di Pemko (Pemerintah Kota) Medan...”

Pertanyaan 6:Ada tidak pak yang harus dipersiapkan BKDPSDM Kota Medan untuk

dapat menerapkan kebijakan SIMPEG ini? Trus penting tidak pak konsisten dalam

menerapkan kebijakan?

Jawab:

“...kita harus pastikan dulu apakah semua kegiatan udah dilakukan

dengan baik apa belum, kita juga harus konsisten supaya bisa menerapkan

kebijakan dengan baik, makanya kita harus pastikan dulu sampai saat ini

apakah kita udah baik penyelenggaraan kegiatannya atau belum, kalau belum

ya harus ditingkatkan lagi...”

PERTANYAAN MENGENAI SUMBER DAYA

Pertanyaan 1: Bagaimana sih pak kelengkapan sarana dan prasarana di BKDPSDM

secara umum terkait kebijakan SIMPEG? Apakah ada penambahan unit ketika

SIMPEG ini diterapkan?

Jawab:

“Untuk penyediaan sarana dan prasarana terkait kebijakan SIMPEG

ini, waktu itu memang ada arahan dari Sekretaris untuk tambah sarana dan

prasarana untuk mendukung kebijakan ini. Karena memang anggaran juga

tersedia jadi saya beli tambahan komputer, laptop dan printer sesuai

instruksi. Menurut saya semua perlengkapan itu udah cukup untuk kegiatan-

kegiatan operasional. Karena kita kan tidak bisa juga terlalu boros

anggaran...”


Pertanyaan 2: Menurut Bapak bagaimana kelengkapan sarana dan prasarana di

BKDPSDM? Apakah sudah cukup?

Jawab:

“Kalau masalah Sarana dan Prasarana sih menurut saya sebetulnya

udah cukup, beberapa staf disediakan komputer ataupun laptop di meja

kerjanya, tapi tidak semuanya kebagian. Ada beberapa staf yang tidak. Satu

lagi, disini kan keliatan berkas ditumpuk dimana-mana, ini menurut saya sih

ini karna boling kabinet disini udah penuh. Jadi kalo ada berkas baru tidak

bisa lagi disimpan di boling kabinet. Terpaksa diletak di meja lah jadinya...”

PEERTANYAAN MENGENAI DISPOSISI

Pertanyaan 1: Menurut bapak perlu tidak pak pegawai memiliki komitmen terkait

dengan implementasi kebijakan SIMPEG di BKDPSDM?

Jawab:

“Komitmen itu kan dari masing-masing individu, kalau saya sendiri

ya saya suka pekerjaan ini, dengan begitu saya bisa kerjakan semua

pekerjaan saya dengan baik, tapi kalau saya ditanya tentang komitmen

pegawai di BKDPSDM secara umum ya saya tidak tahu, coba aja tanya sama

pimpinan, mungkin mereka tahu...”

Pertanyaan 2:

Menurut Bapak ada tidak pak pegawai yang bermasalah karena

komitmennya kurang baik?

Jawab:

“Kalau untuk pegawai yang kurang efektif kinerjanya sih ada, tapi

saya tidak tahu apakah itu berkaitan dengan komitmennya dalam bekerja


disini atau tidak, kita tahu kalau di pemerintahan ini kan semua pegawai

harus ikuti semua aturan dan tugas yang dikasi sama atasan, tapi terkadang

ada juga beberapa pihak yang merasa tertekan karna hal itu, mungkin itu

juga sebab dari kurang baiknya komitmen pegawai...”

Pertanyaan 3:

Apakah Bapak merasa tertekan karena harus mengerjakan tugas sesuai

dengan perintah atasan?

Jawab:

“Rasa tertekan karena harus menjalankan semua tugas sesuai

perintah atasan sih kadang ada, karna pimpinan terkadang tidak mau tau

bagaimana proses kerjaan dilakukan, yang penting hasilnya harus bagus dan

sesuai dengan apa yang mereka harapkan...”

PERTANYAAN MENGENAI STRUKTUR BIROKRASI

Pertanyaan 1: Bagaimana sih sistem pembagian tugas dan perumusan kebijakan

dalam penerapan SIMPEG di BKDPSDM Kota Medan ini pak?

Jawab:

“Untuk masing-masing bidang dan bagian disini, kita serahkan

perencanaan perumusan kebijakannya pada masing-masing bidang itu

sendiri, kita bebaskan mereka mengatur perumusan kebijakannya, baru

setelah itu persetujuan perumusannya tetap berdasarkan koordinasi dari

Sekretaris...”


Pertanyaan 2: Ada tidak pak aturan SOP yang khusus mengenai implementasi

kebijakan SIMPEG di BKDPSDM?

Jawab:

“Sebenarnya tidak ada SOP khusus yang mengatur tentang ini itu

dalam implementasi kebijakan SIMPEG ini, tetapi kita kan tetap

melaksanakan tugas sesuai dengan arahan-arahan dari atasan, sesuai visi,

misi dan tupoksi kami, jadi kami tau untuk melakukan ini harus bagaimana,

ini bagaimana, karna kalau tidak terarah kita tidak akan bisa mencapai

tujuan kita...”

Pertanyaan 3: Sebenarnya siapa sih pak yang merumuskan kebijakan untuk

mengatur tugas dan fungsi masing-masing subbidang?

Jawab:

“Bidang Mutasi dan Kesejahteraan punya 3 (tiga) Subbidang

didalamnya, ada Subbidang Mutasi, Subbidang Kepangkatan dan Subbidang

Kesejahteraan dan Fasilitasi Profesi ASN, nah kami Subbidang Kepangkatan

ini dalam perumusan kebijakan itu berdasarkan keputusan dari Kepala

Bidang Mutasi dan Kesejahteraan. Setelah perumusan kebijakan sudah

ditentukan dengan koorinasi dengan Sekretaris, baru nanti kami menerima

arahan mengenai perencanaan dan tugas yang akan kami laksanakan...”


LAMPIRAN

Hasil Wawancara Di Bkdpsdm Kota Medan

JENDELA DEPAN APLIKASI SIMPEG

WAWANCARA DENGAN KASUBID PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

TANGGAL 19 JUNI 2018


BAPAK CHAIRULSYAH STAF/PELAKSANA YANG MENGOPERASIKAN

APLIKASI SIMPEG


IBU NIA STAFF/PELAKSANA YANG MENGECEK BERKAS USULAN

PANGKAT PEGAWAI



IBU ADE DAN PAK SUKRI STAF/PELAKSANA MENGECEK DATA

KEPEGAWAIAN ASN PEMKO MEDAN


IBU DESY DAN PAK RAHMAD STAF/PELAKSANA MENGECEK USULAN

AJUAN SIMPEG

19 JUNI 2018


implementasi kebijakan sistem informasi manajemen

Documents