1

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN

UMUM DI KOTA KIJANG KECAMATAN BINTAN TIMUR

KABUPATEN BINTAN

NASKAH PUBLIKASI

Oleh :

RIA ASYUNA

NIM : 100565201381

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS MARITIM RAJA HAJI

TANJUNGPINANG

2015

1

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN

UMUM DI KOTA KIJANG KECAMATAN BINTAN TIMUR

KABUPATEN BINTAN

RIA ASYUNA

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIP UMRAH

A B S T R A K

Apabila retribusi parkir tepi jalan umum dikelola dengan serius dan strategi yang

tepat, maka peneriman retribusi parkir di tepi jalan umum akan memberikan

kontribusi yang besar bagi penerimaan retribusi daerah secara khusus dan

pendapatan asli daerah secara umum. Namun pencapaian penerimaan retribusi

parkir di tepi jalan umum yang diperoleh akan berkurang apabila petugas

pemungut retribusi parkir di tepi jalan umum tidak bekerja maksimal. Oleh sebab

itu kemampuan petugas pemungut retribusi parkir di tepi jalan umum sangat di

butuhkan untuk bisa melakukan penerimaan secara maksimal, serta meminimalisir

penyelewengan penyelewengan dalam penerimaan retribusi parkir di tepi jalan

umum. Misalnya ada petugas pemungut retribusi parkir di tepi jalan umum yang

nakal, dengan tidak menyetorkan hasil penerimaan retribusi parkir di tepi jalan

umum yang dipungut pada jalan-jalan tertentu.

Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui implementasi

kebijakan pelaksanaan parkir di Kota Kijang Kecamatan Bintan Timur Kabupaten

Bintan. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif

Kualitatif yang mana nantinya akan mengambarkan tentang kampanye politik.

Dalam penelitian ini informan terdiri dari 5 orang. Teknik analisis data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif.

Setelah dilakukan penelitian bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir di

tepi jalan umum di Kota Kijang Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan

belum berjalan dengan baik. Adapun faktor penghambat adalah sebagai berikut

penyampaian informasi sudah dilakukan kepada masyarakat dan pihak terkait.

Namun masih ada masyarakat yang belum mengetahuinya karena sosialisasi

hanya sebatas memberikan spanduk atau panflet tanpa penjelasan lebih lanjut.

Dari dimensi sumber daya belum berjalan dengan baik karena petugas juru parkir

resmi yang ada selama ini tidak sesuai dengan lingkup wilayah yang ditetapkan

sehingga target dari pemungutan retribusi parkir tidak dapat terealisasi dengan

baik. Sumberdaya manusia yang tidak memadahi (jumlah dan kemampuan)

berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka

tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Di wilayah Kijang sangat butuh

perhatian berkaitan dengan perbaikan sarana dan prasana nya. Karena tidak hanya

petugas yang menjadi ukuran dalam pelaksanaan retribusi parkir yang baik.

Tindakan nyata di Kijang dengan membuat dan melengkapi sarana prasana

penunjang juga menjadi hal penting.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Retribusi.

2

PARKING POLICY IMPLEMENTATION STREET FRONT GENERAL

LEVY IN THE CITY KIJANG BINTAN EAST DISTRICT

DISTRICT BINTAN

RIA ASYUNA

Science Student Government, Faculty of Social UMRAH

A B S T R A C T

If the edge of the public road parking fees are managed by serious and the

right strategy, the acceptance of curbside parking fees in general will make a

major contribution to the acceptance of special levies and local revenues in

general. However, the achievement of revenue, general-street parking obtained

will be reduced if the officer collector curbside parking fees in general does not

work optimally. Therefore, the ability of officers collector curbside parking fees in

general is in need to be able to perform to the maximum acceptance, and

minimize diversion fraud in revenue, public parking on the roadside. For

example, there are attendant collector roadside parking fees in general are

mischievous, by not depositing the proceeds of roadside parking fees levied on the

public certain roads.

The purpose of this study is basically to determine the implementation of

policy implementation in the City parking Deer District of East Bintan Bintan

regency. In this study the authors used qualitative descriptive type of research

which will be a portrait of a political campaign. In this study informants consisted

of 5 people. Data analysis techniques used in this research is descriptive

qualitative data analysis techniques.

After doing the research that the implementation of policies on the edge of

a public street parking charges in the city of Deer District of East Bintan Bintan

regency has not been going well. The limiting factor is as follows delivery of

information has been made to the public and other interested parties. But there

are still people who do not know because socialization merely provide banners or

panflet without further explanation. From the dimensions of the resources have

not been going well for the officer's official parking attendants who have so far

not in accordance with the scope of the designated areas so that the target of

collecting parking fees can not be realized well. Human resources are not

memadahi (number and capacity) result in the implementation of the program can

not be perfect because they can not control well. Deer in the area desperately

need attention with regard to the improvement of its facilities and infrastructures.

Because not only officers who are the size of the implementation of good parking

fees. The real action in Kijang with build and equip a means of supporting

infrastructures also be important

Keywords: Policy Implementation, Retribution.

3

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN

UMUM DI KOTA KIJANG KECAMATAN BINTAN TIMUR

KABUPATEN BINTAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Kabupaten Bintan dari tahun ke tahun semakin

memperlihatkan perubahan terhadap pola hidup masyarakat hal ini berpengaruh

pada sektor kepemilikan kendaraan di Kabupaten Bintan yang makin meningkat

dimana setiap pemilik kendaraan menginginkan kemudahan untuk menjalankan

aktifitasnya. Meningkatnya penggunaan kendaraan serta aktivitas masyarakat dari

satu tempat ke tempat lain maka meningkatnya pula kebutuhan masyarakat akan

lahan atau ruang parkir. Kendaraan tidak selamanya bergerak, ada saatnya

kendaraan itu berhenti, menjadikan tempat parker sebagai unsure terpenting dalam

transportasi. Tidak seimbangnya pertambahan ruas jalan dengan pertambahan

volume kendaraan dan menyusul banyaknya ruko, minimarket, pusat perbelanjaan

dan jenis bangunan lainnya yang didirikan tanpa lahan parkir yang representatif,

bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki lahan parkir.

Seperti kita ketahui pertumbuhan volume kendaraan dan lahan parkir harus

tumbuh seimbang karena bertambahnya jumlah kendaraan begitu pula kebutuhan

ruang parkir akan bertambah. Kebutuhan akan ruang parkir akan semakin

bertambah apabila sebagian besar dari kendaraan tersebut digunakan untuk

bepergian sehingga dibutuhkan lebih dari satu unit ruang parkir.

Pemungutan Retribusi Parkir adalah salah satu dari pelaksanaan otonomi

yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai mana yang dimaksud dalam

undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah merupakan

4

upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah

dalam rangka untuk memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas

pemerintahan dan pembangunan daerah.

Perparkiran adalah merupakan bagian dari sub sistem lalu lintas angkutan

jalan penyelenggaraan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dalam rangka

meningkatkan penyelenggaraan kepada masyarakat di bidang perparkiran,

penataan lingkungan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas serta sebagai

sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Perparkiran secara umum juga diartikan sebagai suatu usaha untuk

melancarkan arus lalu lintas dan meningkatkan produktifitas sumber daya alam

dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara. Dengan demikian

perparkiran pada dasarnya dapat dikatakan sebagai usaha dasar untuk

meningkatkan sumber daya alam, dan sumber daya manusia.

Peraturan Daerah yang mengatur Parkir Tepi Jalan Umum adalah

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan No 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Umum Bab VI Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum. Dalam

rangka terwujudnya pelaksanaan pengelolaan parkir tepi jalan umum secara lebih

berdaya guna dan berhasil guna serta untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat Kabupaten Bintan. Dalam peraturan daerah No 3 tahun 2011, pasal 15

Ayat 2 menyatakan Objek Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum

sebagaimana disebut dengan Ayat 1 Adalah Pelayanan Parkir di tepi jalan umum

ditentukan oleh pemerintah daerah dengan ketentuan perundang-undangan. Secara

hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya, namum parkir di sisi jalan

5

umumnya diperbolehkan. Parkir tepi jalan umum adalah menempati pelataran

parkir tertentu di luar badan jalan, baik itu dibangunan khusus parkir ataupun

dihalaman terbuka.

Berdasarkan kewenangan yang telah diterima oleh Dinas Perhubungan,

maka instansi ini diwajibkan untuk melakukan pemungutan retribusi parkir di tepi

jalan umum semaksimal mungkin. Dari data yang diperoleh bahwa pemungutan

retribusi parkir di tepi jalan umum dalam setiap tahunnya mengalami peningkatan

yang signifikan. Frekuensi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam

kurun waktu tiga tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan. Karena

salah satu kriteria penetapan target penerimaan retribusi daerah adalah ber-

dasarkan target pada tahun sebelumnya yang memperhitungkan kenaikan target

setiap tahunnya ± 5 %. Salah satunya dengan mengevaluasi pelaksanaan

penerimaan yang selama ini sudah dilakukan, dalam upaya menemukan

hambatan-hambatan yang ditemukan dalam proses penerimaan retribusi daerah.

Sebab apabila penerimaan retribusi daerah selalu mengalami penurunan akan

memberikan dampak negatif bagi penerimaan PAD dan APBD. Jenis retribusi

daerah yang perlu ditingkatkan penerimaannya adalah retribusi parkir di tepi

umum.

6

Tabel. 1

Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kabupaten Bintan

NO TAHUN TARGET REALISASI

1 2011 Rp. 72.000.000 Rp. 75.000.000

2 2012 Rp. 77.950.000 Rp. 67.430.000

3 2013 Rp. 84.000.000 Rp.79.000.000

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan Tahun 2013

Artinya apabila retribusi parkir tepi jalan umum dikelola dengan serius dan

strategi yang tepat, maka peneriman retribusi parkir di tepi jalan umum akan

memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan retribusi daerah secara khusus

dan pendapatan asli daerah secara umum. Namun pencapaian penerimaan retribusi

parkir di tepi jalan umum yang diperoleh akan berkurang apabila petugas

pemungut retribusi parkir di tepi jalan umum tidak bekerja maksimal. Oleh sebab

itu kemampuan petugas pemungut retribusi parkir di tepi jalan umum sangat di

butuhkan untuk bisa melakukan penerimaan secara maksimal, serta meminimalisir

penyelewengan dalam penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum. Misalnya

ada petugas pemungut retribusi parkir di tepi jalan umum yang nakal, dengan

tidak menyetorkan hasil penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum yang

dipungut pada jalan-jalan tertentu.

Dengan mengamati gejala-gejala dimaksud maka hal ini menunjukkan

bahwa implementasi kebijakan memang suatu masalah yang sangat perlu

mendapat perhatian semua pihak. Disatu sisi implementasi kebijakan didasarkan

pada perumusan-perumusan masalah yang terjadi namum di sisi lain masih

7

adanya ketidak sesuaian dalam mengiimplementasikan kebijakan guna mencapai

tujuan yang di harapkan.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat digambarkan adanya kinerja atau

tindakan mengenai kebijakan pemerintah Kabupaten Bintan terhadap pengelolaan

parker yang tidak maksimal, oleh karena itu peneliti menganggap perlu untuk

mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut. Penulis

menganggap penting dan tertarik untuk menjadi bahan penelitian bagaimana

kebijakan tersebut diimplementasikan ditengah masyarakat sehingga mendorong

penulis memilih judul penelitian: “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM DI KOTA KIJANG

KECAMATAN BINTAN TIMUR KABUPATEN BINTAN TAHUN 2014”

B. Landasan Teoritis

Agustino (2012:138), menjelaskan tentang implementasi bahwa

implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah

pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi

kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang

bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Selain hal

tersebut, menurut Eugene Bardach (Agustino 2012:138) melukiskan kerumitan

dalam proses implementasi, yaitu :

“Adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang

kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam

kata-kata dan slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para

pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Lebih sulit lagi untuk

melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang

termasuk mereka anggap klien.”

8

Van Meter dan Van Horn (Wahab, 2008:43) merumuskan tentang

implementasi yang menyatakan bahwa :

“Proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh

individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau

swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan

dalam keputusan kebijaksanaan.“

Mazmanian dan Sabatier (Wahab, 2008:43), menjelaskan makna

implementasi yaitu :

“Memahami apa yang senyatanya terjadi, sesudah suatu program dinyatakan

berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi

kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah

disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik

usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan

akibat/dampak nyata pada masyarakat atau suatu peristiwa.”

Jadi berdasarkan beberapa pandangan di atas dapat dijelaskan bahwa

implementasi adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan setelah adanya suatu

keputusan, dimana suatu keputusan selalu dimaksudkan untuk mencapai sasaran

tertentu, dengan melakukan serangkaian aktivitas.

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan

yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Daniel

Mazmanian dan Paul Sabatier (1983:61) mendefinisikan Implementasi kebijakan

sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang -

undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-

keputusan eksekutif yang penting atau keputusanbadan peradilan. Lazimnya

keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi,

9

menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai

cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Menurut Van Meter dan Van Horn (Agustio, 2012: 35) mendefinisikan

implementasi kebijakan, sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh

individu-individu atau pejabat- pejabat atau kelompok- kelompok pemerintah

atau swasta yang di arahkan pada tercapainya tujuan -tujuan yang telah

digariskan dalam keputusan kebijakan. Nawawi (2007:138) mengemukakan

beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

a. Teori George C. Edward III. Dalam pandangan Edward III, implementasi

kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan

agar implmentor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang

menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada

kelompok sasaran (target groups), sehingga akan mengurangi distorsi

implementasi.

2) Sumber daya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan

secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber

daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif.

Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya

kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

3) Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oeh implementor,

seperti komitmen, kejujuran, dll. Apabila implementor memiliki disposisi

yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan

10

dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Edward

III menyatakan bahwa sikap dari pelaksana kadangkala menyebabkan

masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat

kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengantispasinya, dapat

mempertimbangkan/ memperhatikan aspek penempatan pegawai

(pelaksana) dan insentif.

4) Struktur birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam

organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya

kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda

diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga

menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian

laporan. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung

melemahkan pegawasan dan menimbulkan red-tape yakni prosedur

birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi

tidak fleksibel. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating

Procedure (SOP) dan fregmentasi.

C. Hasil Penelitian

1. Komunikasi

Penyampaian informasi sudah dilakukan kepada masyarakat dan pihak terkait.

Namun masih ada masyarakat yang belum mengetahuinya karena sosialisasi

hanya sebatas memberikan spanduk atau panflet tanpa penjelasan lebih lanjut.

Padahal Retribusi tersebut adalah bentuk pelayanan parkir di tepi jalan umum

11

yang ditentukan oleh pemerintah daerah yang harus dipatuhi oleh seluruh

masyarakat.

2. Sumber Daya

Dari dimensi sumber daya belum berjalan dengan baik karena petugas juru

parkir resmi yang ada selama ini tidak sesuai dengan lingkup wilayah yang

ditetapkan sehingga target dari pemungutan retribusi parkir tidak dapat terealisasi

dengan baik. Sumberdaya manusia yang tidak memadahi (jumlah dan

kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna

karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf

pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan

skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu

adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program

retribusi parkir. Di wilayah Kijang sangat butuh perhatian berkaitan dengan

perbaikan sarana dan prasana nya. Karena tidak hanya petugas yang menjadi

ukuran dalam pelaksanaan retribusi parkir yang baik. Tindakan nyata di Kijang

dengan membuat dan melengkapi sarana prasana penunjang juga menjadi hal

penting. Dari hasil observasi juga ditemukan hal yang sama bahwa memang di

Kijang sangat memiliki keterbatasan dalam hal sarana dan prasana.Parkir

merupakan salah satu potensi utama pendapatan daerah yang potensial sehingga

perlu dikelola dengan baik.

12

3. Disposisi

Dimensi ketiga adalah disposisi, dimana diukur dari insentif yang diberikan

dari pemerintah kepada juru parkir agar pekerjaan mereka dilapangan lebih baik

dan bertanggungjawab. Namun sangat disayangkan fenomena yang terjadi adalah

gaji di terima adalah ketentuan umum dari pemerintah, sesuai dengan kemampuan

dan tingkat golongan ruang lingkup yang harus mereka terima, tapi kalau insentif

petugas juru parkir tidak ada.

4. Struktur birokrasi

struktur birokrasi terlihat bahwa sebenarnya sudah ada SOP, namun belum

semua mengetahuinya secara baik Standar pelaksanaan kerja atau SOP juga

memberikan penjelasan mengenai proses ini juga menyangkut kepada penentuan

para juru pungut parkir dan juru pungut kepada petugas parkir yang berada ditepi

jalan umum. Selain itu juga kepatuhan dapat ditinjau dari pembayar retribusi

parkir di tepi jalan umum, dimana kepatuhan ini dilihat dari keinginan masyarakat

untuk membayar retribusi parkir ditepi jalan umum dan juga kepatuhan petugas

parkir dalam meminta retribusi parkir yang dibebankan kepada masyarakat.

Proses ini tentunya dilakukan melalui pengawasan terhadap petugas pemungut

parkir ditepi jalan umum yang sudah ditunjuk dalam upaya untuk melakukan

evaluasi terhadap pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum.

13

D. Penutup

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan

bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota

Kijang Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan belum berjalan dengan

baik. Hal ini diketahui dari beberapa faktor dalam implementasi kebijakan

belum berjalan dengan baik, seperti komunikasi, sumber daya disposisi

dan struktur birokrasi.

2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan kepada pemerintah khususnya

Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan selaku implementor dalam

kebijakan ini, kemudian juru parkir yang ada di lapangan serta masyarakat

adalah :

1. Sebaiknya dilakukan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah mengenai

retribusi parkir tentang isi dan tujuan dibuatnya aturan tersebut sehingga

semua pihak berkepentingan memahami mengenai permasalahan tersebut.

2. Sebaiknya juru parkir di wilayah Kota Kijang kembali di data dan

ditambah sesuai dengan kebutuhannya sehingga antara target dan realisasi

dapat dicapai.

3. Sebaiknya ada perbaikan sarana dan prasarana untuk lahan parkir,

kemudian petugas parkir diberikan karcis agar pihak dari Dinas

Perhubungan dapat mengkontrol pemasukan retribusi parkir setiap

harinya.

14

4. Sebaiknya ada insentif yang sesuai untuk diberikan kepada petugas juru

parkir agar para juru parkir dapat bekerja dengan tanggungjawab.

5. Sebaiknya SOP harus dibuat dalam perda pemungutan retribusi parkir agar

ada kejelasan dalam pelaksanaan kerja.

6. Sebaiknya juru parkir yang ada juga diberikan pembekalan agar

memahami tentang pentingnya retribusi parkir untuk Kota Kijang.

7. Masyarakat juga harus memahami tentang tanggungjawabnya dalam

memberikan retribusi parkir saat menggunakan fasilitas yang disediakan

oleh pemerintah.

15

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku Sumber

Abidin, Said Zaenal. 2004. Kebijakan Publik. Edisi Revisi Cetakan kedua.

Jakarta: Pancur Siwah

Agustino, Leo. 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung : Alfabeta.

Aminullah, Erman. 2004. Berpikir Sistemik Untuk Pembuatan Kebijakan Publik,.

Bisnis dan Ekonom. Jakarta: Penerbit PPM

Arikunto S. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Ed Revisi VI,

Jakarta : PT Rineka Cipta.

Badjuri, Abdulkahar dan Yuwono, Teguh. 2002. Kebijakan Publik: Konsep dan

Strategi. Semarang: Universitas Diponegoro.

Bungin, Burhan. 2005. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : PT Raja

Grafindo.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 1995. Rekayasa dan Manajemen Lalu

Lintas. Departemen Perhubungan, Jakarta

Dunn, William N. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada

University Press.

Dwiyanto, Agus. 2008. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Yogyakarta :

Gadjah Mada University Press.

Dwiyanto, Indiahono.2009. Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gava Media.

Harsoyo. 1977. Manajemen Kinerja. Jakarta: Persada.

Herdiansyah, Haris. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu

Sosial. Salemba Humanika. Jakarta.

16

Hill, Michael.(ed). 1994. The Policy Process: A Reader. New York: Haverster

Wheatsheaf

Iskandar, Wirjokusumo dan Soemardji Ansori.2009. Metode Penelitian Kualitatif

“Bidang Ilmu-Ilmu Sosial Humaniora (Suatu Pengantar)”, Surabaya :

UNESA University Press.

Islamy, M. Irfan, 2004. Kebijakan Publik, Jakarta: Penerbit Karunika.

Marpaung, Happy. 2002. Pengantar Pariwisata, Bandung : Alfabeta.

Mazmanian, David A,and Paul A. Sabatier. 1983. Implementation and Public

Policy.USA: Scott, Foreman Company

Moleong, Lexy J., 2005, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja

Rosda Karya.

Nawawi, Barda Arif. 2007. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum

Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta : Kencana.

Ndraha, Taliziduhu.2003. Kybernologi: Ilmu Pemerintahan Baru 1 dan 2. Jakarta:

Rineka Cipta

Nugroho, Riant. D, 2003, Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan

Formulasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Parsons, Wayne. 2008. Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice

of Policy Analysis (Tri Wibowo Budi Santoso, Penerjemah). Jakarta :

Kencana Prenada Media Group.

Riduwan. 2009. Metode dan Teknik Menyusun Tesis. Bandung : Alfabeta.

Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi).

Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

17

Sulistyo-Basuki. 2006. Metode Penelitian. Jakarta: Wedatama Widya Sastra dan

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia

Sugiantoro, Ronny. 2000. Pariwisata : Antara Obsesi dan Realita Yogyakarta :

Mitra Gama Widya.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan “Pendekatan Kuantitatif,

Kualitatif, dan R & D”. Bandung : Alfabeta.

Suharno. (2010). Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses & Analisis

Kebijakan. Yogyakarta : UNY Press.

Suharto, Edi. 2012. Analisis Kebijakan Publik “Panduan Praktis Mengkaji

Masalah dan Kebijakan Sosial”, Bandung : Alfabeta.

Surbakti, A. Ramlan. 1984. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua.

Jakarta:Yayasan Obor Indonesia..

Umar, Husain. 2007. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Bisnis. Jakarta : PT

Raja Grafindo Persada.

Wahab, Solichin Abdul, 2008. Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke

Implementasi Kebijaksanaan Negara, Edisi Ketujuh, Jakarta: Bumi

Aksara.

Wardoyo, 1980, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Warpani S. 1988. Rekayasa Lalu Lintas. Jakarta: Bhatara Karya Aksara

Warpani, S. 1990. Merencanakan sistem pengangkutan. Bandung: Penerbit ITB

Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik, Teori dan Proses, Jakarta : Media

Pressindo.

18

B. Sumber Lainnya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi

Jasa Umum

Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Nomor 13 Tahun 2011

Tentang Retribusi Jasa Usaha.

Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Nomor 13 Tahun 2011

Tentang Retribusi Jasa Umum.

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak

Daerah