Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bintan Dalam Meningkatkan

Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tambelan 2018

Edi Ashari⁽¹⁾, Nur.A.Dwi Putri⁽²⁾, Nazaki⁽³⁾

ediashari6@gmail.com

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas

Maritim Raja Ali Haji

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bintan dalam Meningkatkan

Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tambelan. Meningkatkan derahat kesehatan

masyarakat yang setinggi-tingginya dengan pelayanan yang terjangkau dan

berkualitas. tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi

kebijakan pemerintah kabupaten bintan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di

puskesmas tambelan. Informan dalam penelitian ini ialah dengan kepala bidang

pelayanan kesehatan kabupaten bintan, kepala UPTD puskesmas tambelan dan

masyarakat tambelan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, teknik

pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan

dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu dengan menelaah seluruh

data, baik primer maupun data sekunder lalu diinterprestasikan sesuai dengan

pemahaman peneliti. Berdasarkan hasil penelitian implementasi kebijakan pemerintah

kabupaten bintan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di puskesmas tambelan

sudah berjalan dengan cukup baik sesuai dengan prinsip-prinsip namun masih ada

beberapa kendala, belum terakreditasinya puskesmas tambelan, kurangnya sumber

daya manusia.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pemerintah, Pelayanan

PENDAHULUAN

Pembangunan dalam peningkatan pelayanan dasar terhadap publik merupakan

amanah yang harus terus dilakukan karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

Dalam Undang-Undang Nomor.25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, yang

dimaksud pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan bagi setiap

warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Salah satu bentuk pelayanan publik

tersebut adalah pelayanan di bidang kesehatan. Peningkatan pelayanan di bidang

kesehatan sangat penting karena kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang

keberadaannya sangat diperlukan oleh masyarakat. Kesehatan juga merupakan aspek

yang sangat vital dalam mencapai Millenium Development Goals ( MDG’s ) karena

kesehatan merupakan indikator perkembangan suatu bangsa.

Perlu dibutuhkan konsep strategis untuk memperbaiki tatanan pelayanan publik

bidang kesehatan ini. Sehingga tidak terjadi miss communication antara aparatur

pemerintah, paramedis dan masyarakat yang menjadi sasaran utama dalam aspek

pelayanan publik dalam bidang ini. Dalam tulisan ini penulis mencoba memberikan

gambaran langkah strategis apa yang dapat diterapkan pada pelayanan publik bidang

kesehatan di Indonesia.

Salah satu bentuk pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah

pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat. Reformasi dibidang kesehatan

dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan menjadikannya lebih

efisien, efektif serta dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Seperti yang

tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.

951/Menkes/SK/VI/2000 yaitu bahwa “tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk

meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar

terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. (Departemen Kesehatan Jakarta

(Tahun 2000).

Meningkatnya tingkat pendidikan dan keadaan sosial dalam masyarakat maka,

meningkat pula kesadaran akan arti hidup sehat dan keadaaan tersebut menyebabkan

tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu, nyaman dan berorientasi

pada kepuasan konsumen semakin mendesak dimana diperlukan kinerja pelayanan

yang tinggi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah pada Bab IV pasal 11 ayat (2) ditetapkan bahwa bidang

pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota

adalah pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian,

perhubungan, industry dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup,

pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja. Berdasarkan undang-undang tersebut, bidang

kesehatan menempati urutan kedua (setelah bidang pekerjaan umum) dari bidang

pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota. Ini

berarti bahwa dalam rangka Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah

Kota bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan

untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayahnya, dengan memberikan

pelayanan yang memuaskan.

Adapaun proses pelayanan kesehatan dan kualitas pelayanan berkaitan dengan

ketersediaan sarana kesehatan yang terdiri dari pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas,

Balai Pengobatan), pelayanan rujukan (rumah sakit), ketersediaan tenaga kesehatan,

peralatan dan obat-obatan. Kinerja pelayanan menyangkut hasil pekerjaan, kecepatan

kerja, pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan harapan pelanggan, dan ketepatan

waktu dalam menyelesaikan pekerjaan. Pemerintah telah berusaha memenuhi

kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan dengan mendirikan Rumah Sakit dan

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di seluruh wilayah Indonesia. Puskesmas

adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten / kota yang bertanggung jawab

menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja tertentu.

Bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai salah satu jenis fasilitas pelayanan

kesehatan tingkat pertama memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan nasional,

khususnya subsistem upaya kesehatan, bahwa penyelenggaraan Pusat Kesehatan

Masyarakat perlu ditata ulang untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan

kualitas pelayanan dalam rangka meningkatkan derajat masyarakat serta

menyukseskan program jaminan sosial nasional. Sesuai dengan Peraturan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan

Masyarakat.

Kemudian di wilayah Kabupaten Bintan saat ini sudah memiliki (15)

Puskesmas yang masing-masing tersebar disetiap wilayah kabupaten bintan. Salah

satunya puskesmas yang terletak dikecamatan tambelan. Kecamatan Tambelan

merupakan wilayah Kabupaten Bintan, daerah ini ialah gugusan dari pulau yang

terletak ditengah laut Natuna dan berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Kecamatan

Tambelan ialah daerah kepulauan yang terletak pada posisi yang geografis 106ᵒ21'00''

- 107ᵒ59'00'' LU dan 0ᵒ50'00'' - 1ᵒ50'00" - 1ᵒ21'00" BT, memiliki luas sekitar

356,905,00 Ha. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan pada

bagian Utara dan Selatan, Pada bagian Barat berbatasan dengan Kecamatan Bintan

Timur dan bagian Timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat. (Badan Pusat

Statistik Kabupaten Bintan.co.id 2015).

Tambelan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bintan, kecamatan yang

paling terjauh dari kabupatenya, tambelan saat ini terdiri dari (7) desa dan (1)

kelurahan, memiliki (1) buah Sekolah Menengah Atas, (1) Sekolah Menengah

Pertama, (1) MTS, (7) Sekolah Dasar dan (2) TK. Adapun hasil wawancara saya

dengan masyarakat disana, yang mengatakan pelayanan kesehatan yang berada

dipuskemas kecamatan tambelan saat ini belum begitu memberikan kepuasaan yang

cukup kepada masyarakat. Yang mana disebabkan beberapa faktor penghambat dalam

segi pelayanan yakni:

1. Keterbatasan fasilitas prasarana

2. Petugas sering keluar daerah

3. Akses pelayanan yang belum merata, bermutu dan terjangkau

4. Jarak yang jauh dari pusat kota

Dengan memperhatikan kondisi lapangan serta dukungan informasi yang peneliti

dapatkan dari masyarakat kecamatan tambelan, maka untuk menyingkapi kenyataan

tersebut peneliti tertarik mengangkat permasalahan ini ke dalam penelitian ilmiah.

untuk mengatasi masalah diatas maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam

dan melakukan penelitian lebih dalam tentang fenomena yang terjadi dengan peneltian

yang berjudul sebagai berikut ”Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bintan

Dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tambelan“

METODE DAN BAHAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskritip kualitatif. Penelitian di

lakukan di desa batu lepuk kecamatan tambelan, kabupaten bintan tahun 2018. Teknik

dan alat pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi, dan

dokumentasi dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Adapun yang

jumlah informasi dalam penelitian ini sebanyak 4 orang.

HASIL

Adapun hasil yang di peroleh oleh peneliti di UPTD puskesmas tambelan di desa

batu lepuk kecamatan tambelan, kabupaten bintan yang meliputi Bagaimana

implementasi kebijakan pemerintah kabupaten bintan dalam meningkatkan pelayanan

kesehatan di UPTD puskesmas kecamatan tambelan 2018.

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian

ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah kabupaten bintan

dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di UPTD puskesmas tambelan.

Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini selain melalui studi

dokumentasi, penelitan juga melakukan wawancara kepada bebarapa informan

wawancara yang dilakukan agar peneliti mengetahui informasi yang valid tentang

penelitian yang diteliti dari informan.

PEMBAHASAN

Maka dari itu untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemerintah

kabupaten bintan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di puskesmas tambelan.

Penulis mencoba menganalisis dengan mengacu pada pendapat van meter dan van

horn (Agustian, 2012:142) yang terdiri dari 6 (enam) variabel yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilanya jika-dan-

hanya ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur

yang mengadakan di level pelaksanaan kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau

tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan dilevel

warga, maka agak sulit memang meralisasikan level warga, maka agak sulit

memang meralisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan

berhasil.

Dapat disimpulkan bahwa UPTD puskesmas tambelan memiliki Standar

operasional prosedur (SOP) dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada

masyarakat. Kemudian untuk masyarakat yang tidak terjangkau puskesmas

dibawahnya puskesmas itu memilki PUSTU puskesmas pembantu dan

POSKESDES kesehatan desa, hal ini dapat dikatakan masyarakat dipermudah

untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Dan Upaya yang sudah dilakukan

sampai saat ini adapun dengan di keluarkannya PERBUP tentang pengobatan

gratis bagi masyarakat yang memiliki KTP bintan, pengobatan gratis di

puskesmas sesuai dengan aturan yang sudah tertulis.

Kemudian pemerintah juga memberikan akses kemudahan untuk masyarakat

tambelan dengan berkerja sama dengan rumah sakit abdul aziz yang berada di

singkawang Kalimantan barat bagi mereka yang tidak tercover oleh BPJS. Hal

tersebut dibuktikan dari hasil wawancara kepada informan dinas dan puskesmas..

2. Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat, tergantung dari

kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia meruapakan

sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses

implementasi. Tetapi diluar sumebrdaya manusia, sumberdaya lain yang perlu

diperhitungkan juga, ialah: sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu.

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa UPTD puskesmas

tambelan memiliki misi yang menuju pada program meningkatkan kulitas sumber

daya manusia,dan sudah ada upaya yang dilakukan oleh uptd puskesmas

tambelan. Sumberdaya manusia merupakan sumber daya yang tidak kalah penting

dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Sumberdaya manusia

menuntut adanya kualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh

kebijakan yang telah ditetapkan disamping kualitas yang memadai. Tetapi, jika

kulitas sumber daya manusia tersebut rendah, maka keberhasilan implementasi

kebijakan akan sulit untuk dicapai.

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa untuk menjalankan

program-program yang sudah direncanakan dalam meningkatkan pelayanan

kesehatan yang berkulitas ini bersumber dari APBN anggaran pendapatan belanja

negara, APBD anggaran pedapatan belanja daerah dan JKN jaminan kesehatan

nasional. Bahwa UPTD puskesmas tambelan kabupaten bintan melaksanakan

program-program melalui tiga sumber dana tersebut.

Jadi berdasarkan wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa puskesmas

tambelan jelas memiliki tujuan akhir yang akan dicapai agar menjadi puskesmas

pusat pelayanan kesehatan yang berkualitas menuju masyarakat tambelan sehat

dan mandiri dibidang kesehatan.

3. Karakteristik agen pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksanaan meliputi organisasi formal dan

organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasiann kebijakan publik.

Selain itu karakteristik dari badan pelaksanaan dilihat dari stuktur birokrasi.

Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik, norma dan pola hubungan yang

terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan

baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan

kebijakan.

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa agen

pelaksana baik individu, maupun tim sudah bekerja dengan baik sesuai dengan

tugas dan fungsinya masing-masing. Hal ini sangat mempengaruhi keberhasilan

suatu kebijakan karena apabila agen pelaksana tidak mengatahui masing-masing

tugas dan fungsinya yang telah diberikan akan mengalami kegagalan.

4. Sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak

mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.

Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah

hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan yang mereka

rasakan. Tetapi kebijakan yang akan diimplementorkan pelaksanaan adalah

kebijakan dari atas (top down) yang sangat memungkinkan para pengambil

keputusannya tidak pernah mengetahui kebutuhan, keinginan, atau permasalahan

yang warga ingin selesaikan.

Hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa dengan disediakanya kotak

saran dan sms center agar apa yang diinginkan masyarakat dapat diketahui.

Tujuan agar mencapai kemajuan. Namun masih banyak masyarakat yang tidak

mengerti akan peran kotak saran dalam memberi saran dan masukkan dalam

pelayanan yang di berikan UPTD puskesmas tambelan.

5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan

publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat

dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan

sangat kecil untuk terjadi. Dan bagitu pula sebaliknya.

Koordinasi antara pihak puskesmas dan dinas kesehatan sangat baik sekali, hal

ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara diatas. Didalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat berdasarkan cuplikan wawancara diatas bahwasanya Puskesmas

Kecamatan Tambelan juga menjallin Hubungan kerjasama dengan RSUD Abdul

Aziz yang berada di Kalimantan Barat hal ini karena secara geografis letak

puskesmas tambelan lebih dekat menuju ke RSUD Abdul Aziz jarak tempuh yang

diperlukan hanya memakan waktu kurang 8 (delapan) jam jika dibandingkan

dengan RSUD Bintan yang merupakan Rumah Sakit Umum Daerah yang di miliki

oleh Kabupaten Bintan memakan waktu kurang lebih 24 (dua puluh empat) jam

dari Kecamatan Tambelan sendiri

6. Lingkungan ekonomi, sesuai dan politik

Hal ini terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja

implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh van meter dan van

horn adalah sejauh mana limgkungan ekternal turut mendorong keberhasilan

kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja

implementasi kebijakan karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan

harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Dapat disimpulkan bahwa dari pernyataan ibuk yulistini lingkungan sosial

turut mendukung dengan kebijakan yang telah dilaksanakan. Dari hasil

wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah sudah berupaya semaksial

mungkin dalam memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat bintan

dengan adanaya PERBUP NOMOR 36 TAHUN 2016.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di bahas di bab sebelumnya, maka

penulis menarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan sudah berjalan dengan

cukup baik sesuai dengan prinsip-prinsip namun masih ada beberapa kendala. Hal ini

dapat dilihat dari enam indikator yang penulis gunakan untuk mengetahui bagaimana

implementasi kebijakan yanag dilaksanakan oleh Uptd Puskesmas tambelan, yaitu:

Dapat disimpulkan bahwa UPTD puskesmas tambelan memiliki Standar

operasional prosedur (SOP) dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada

masyarakat. Kemudian untuk masyarakat yang tidak terjangkau puskesmas

dibawahnya puskesmas itu memilki Pustu puskesmas pembantu dan Poskesdes

kesehatan desa, hal ini dapat dikatakan masyarakat dipermudah untuk memperoleh

pelayanan kesehatan. Dan Upaya yang sudah dilakukan sampai saat ini adapun dengan

di keluarkannya PERBUP tentang pengobatan gratis bagi masyarakat yang memiliki

KTP bintan, pengobatan gratis di puskesmas sesuai dengan aturan yang sudah tertulis.

Dilihat dari indictor sumber daya yang ada dipuskesmas tambelan saat ini sudah

memenuhi syarat tenaga kesehatan sebagaimana yang telah dimaksud pada ayat 2

paling sedikit 2 dokter. agen pelaksana baik individu, maupun tim sudah bekerja

dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Hal ini sangat

mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan karena apabila agen pelaksana tidak

mengatahui masing-masing tugas dan fungsinya yang telah diberikan akan mengalami

kegagalan.

Sikap dan kecenderuangan (disposisition) para pelaksana bahwa dengan

disediakanya kotak saran dan sms center agar apa yang diinginkan masyarakat dapat

diketahui. Tujuan agar mencapai kemajuan. Namun masih banyak masyarakat yang

tidak mengerti akan peran kotak saran dalam memberi saran dan masukkan dalam

pelayanan yang di berikan UPTD puskesmas tambelan.

Koordinasi antara pihak puskesmas dan dinas kesehatan sangat baik sekali, hal

ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara diatas. Didalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat berdasarkan cuplikan wawancara diatas bahwasanya Puskesmas

Kecamatan Tambelan juga menjallin Hubungan kerjasama dengan RSUD Abdul Aziz

yang berada di Kalimantan Barat.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah sudah

berupaya semaksial mungkin dalam memberikan pelayanan kesehatan untuk

masyarakat bintan dengan adanaya PERBUP NOMOR 36 TAHUN 2016.

DAFTAR REFERENSI

Buku:

Abidin, Rosidi Dr. 2013. Reinventing Government. Yogyakarta: C.V Andi Offset

Abdul Wahab, Solichin.2008. Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi

Kebijakan Negara Edisi Kedua. Bumi Aksara. Jakarta.

Abdul Wahab, Solichin. 2012. ANALISIS KEBIJAKAN: Dari Formulasi ke

penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Bumi

Agustino, Leo. 2008. Dasar- dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.

Agustino, Leo. 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung

Anggara, Sahya, 2012. Ilmu administrasi Negara. Bandung: CV Pustaka Setia.

Dunn,William N. 2000. Pengantar Analisa Kebijakan Publik.

Yogyakarta:GadjahMada Press

Herdiansyah, Haris. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial.

Jakarta Selatan: Salemba Humanika.

Irwan A.W. 2006. Budidaya Tanaman Kedelai (Glycine max (L.) Merill). Jurusan

Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran, Jatinangor.

Bandung

Islamy, Irfan. 2003. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bina

Aksara.

Labolo, Muhadam Dr. 2014. Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada

Ndraha, Taliziduhu. 2005. Teori Budaya Organisasi, Cetakan Pertama, PT. Rineka

Cipta, Jakarta.

Riant Nugroho. 2014, Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta,

Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:

Alfabeta.

Sufianto, Dadang Dr. H. 2015. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: CV Pustaka

Setia.

Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik :Teori dan Proses. Yogyakarta :Med Press (

Anggota IKAPI ).

Winarno Budi. 2012. Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus.Yogyakarta:

CAPS.

Jurnal :

Tedi Sudrajat Dan Agus Mardianto, (2012:Vol.12 No.2) Hak Atas Pelayanan Dan

Perlindungan Kesehatan Ibu Dan Anak Implementasi Kebijakan Di Kabupaten

Banyumas.

Irawati Sagala1, Laksono Trisnantoro dan Retna Siwi Padmawati, (2016:Vol.05

No.03) Implementasi Kebijakan Jkn Oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan Di

Kabupaten Kepulauan Anambas.

R.Hendri Apriyanto, Tjahjono Kuntjoro, Dan Lutfhan Lazuardi, (2013:Vol.02 No.04),

Implementasi Kebijakan Subsidi Pelayanan Kesehatan Dasar Terhadap Kualitas

Pelayanan Puskesmas Di Kota Singkawang.

Lisdawati, (2014: Vol.5 No.3), Implementasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di

Rumah Sakit Umum daerah Inche Abdoel Moeis Di Samarinda Seberang.

Undang-undang:

UU no 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

UUD 1945 Pasal 28H Ayat 1.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 951/Menkes/SK/VI/2000.

Dokumen:

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan

Internet:

https://rachmatul4212.wordpress.com/2013/01/28/teknik-pengumpulan-data-dalam-

penelitian-kuantitatif-dan-kualitatif/

https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/19908-

fakir-miskin-dan-anak-anak-terlantar-dipelihara-oleh-nega