implementasi good governance di kota ban
TRANSCRIPT
-
7/24/2019 Implementasi Good Governance Di Kota Ban
1/27
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Good governance merupakan sebuah inovasi dalam system tata kelola pemerintahan saat
ini. Menurut UNDP, Good Governance dimaknai sebagal praktek penerapan kewenangan
pengelolaan berbagai urusan penyelelenggaraan negara secara politik, ekonomi, dan
administratif di semua tingkatan. al ini timbul sebagai dampak dari rasa ketidakpercayaan
masyarakat terhadap pemerintahan yang ada. !elama ini pemimpin yang dipilih masyarakat
cenderung menyalahgunakan kekuasaannya dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
!ituasi dan kondisi semacam itu telah mendorong kesadaran masyarakat warga negara untuk
menciptakan sistem atau paradigma baru untuk mengawasi "alannya pemerintahan agar tidak
menyimpang dari tu"uan mulianya.
Untuk penyelenggaraan good governancetersebut diperlukan adanya pembagian peran
yang "elas dari domain good governance yaitu Pemerintah, !ektor !wasta dan Masyarakat
#UNDP$. %pabila selama ini sumber&sumber kewenangan berpusat hanya pada pemerintah
sebagai institusi tertinggi yang memiliki negara, maka secara bertahap perlu dilakukan transfer
kewenangan dan tanggung "awab kepada institusi di luar pemerintah pusat. 'ransfer kewenangan
dan tanggung "awab ini dilakukan dalam rangka desentralisasi.
Pada praktiknya, kebi"akan desentralisasi di (ndonesia telah berhasil dilaksanakan secara
baik oleh beberapa daerah. Pada kesempatan kali ini penulis akan membahas mengenai )ota
*an"ar, sebuah daerah yang baru + tahun berdiri namun telah berhasil meraih predikat good
governance, terutama dalam pelayanan publiknya. Penulis akan men"elaskan bagaimana
implementasi Good Governance di )ota *an"ar.
1.2 Ruang Lingkup
+. Pengertian Good Governance
-. Prinsip&Prinsip Good Governance
. Pengertian /tonomi Daerah0. 1atar *elakang /tonomi Daerah
2. Pelaksanaan /tonomi Daerah 3ang *ertanggung"awab
4. Profil )ota *an"ar5. 6isi Misi )ota *an"ar
1
-
7/24/2019 Implementasi Good Governance Di Kota Ban
2/27
1.3 Rumusan masalah
+. *agaimana implementasi good governance di )ota *an"ar7-. %pakah dengan implementasi good governance tersebut kota *an"ar layak mendapat
predikat sebagai daerah yang berhasil melaksanakan good governance7
BAB II
KAIAN !E"RI
2
-
7/24/2019 Implementasi Good Governance Di Kota Ban
3/27
2.1 Pengertian #$$% #$&ernan'e
Good Governance menurut *ank Dunia #8orld *ank$ adalah cara kekuasaan
digunakan dalam mengelola berbagai sumberdaya sosial dan ekonomi untuk pengembangan
masyarakat. Menurut UNDP, Good Governance dimaknai sebagal praktek penerapan
kewenangan pengelolaan berbagai urusan penyelelenggaraan negara secara politik, ekonomi,
dan administratif di semua tingkatan. Dalam konsep ini, ada tiga pilar Good Governance yang
penting yaitu 9
+$ :conomic governance #baca 9 kese"ahteraan rakyat$;
-$ Political Governance #baca. proses pengambilan keputusan$;
$ %dministrative Governance #baca 9 tata laksana pelaksanaan kebi"akan$.
Dalam proses memaknai peran kuncistakeholders #pemangku kepentingan$, mencakup
domain Good Governance, yaitu9
+$ Pemerintah #peran 9 menciptakan iklim politik dan hukum yang kondusif$,
-$ !ektor swasta #Peran 9 menciptakan lapangan peker"aan dan pendapatan$;
$ Masyarakat #peran9 mendorong interaksi sosiai, ekonomi, politik dan menga"ak
seluruh anggota masyarakat berpartisipasi$.
Untuk penyelenggaraan good governance tersebut diperlukan adanya pembagian peran
yang "elas dari masing&masing domain. %pabila selama ini sumber&sumber kewenangan berpusat
hanya pada pemerintah sebagai institusi tertinggi yang memiliki negara, maka secara bertahap
perlu dilakukan transfer kewenangan dan tanggung "awab kepada institusi di luar pemerintah
pusat. 'ransfer kewenangan dan tanggung "awab ini dilakukan dalam rangka desentralisasi.
2.2 Prinsip(Prinsip #$$% #$&ernan'e
)unci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip&prinsip di
dalamnya. *ertolak dari prinsip&prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kiner"a suatu
pemerintahan. *aik&buruknya pemerintahan bisa dinilai apabila ia telah bersinggungan dengan
semua unsur prinsip&prinsip good governance.
+. Partisipasi Masyarakat
3
-
7/24/2019 Implementasi Good Governance Di Kota Ban
4/27
!emua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara
langsung maupun melalui lembaga&lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan
mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan
mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.
-. 'egaknya !upremasi ukum
)erangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya
hukum&hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
. 'ransparansi
'ranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. !eluruh proses pemerintahan,
lembaga&lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak&pihak yang berkepentingan, dan
informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.
0. Peduli pada !takeholder
1embaga&lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak
yang berkepentingan.
2. *erorientasi pada )onsensus
'ata pemerintahan yang baik men"embatani kepentingan&kepentingan yang berbeda demiterbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok&
kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebi"akan&kebi"akan dan
prosedur&prosedur.
4. )esetaraan
!emua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan
kese"ahteraan mereka.
5. :fektifitas dan :fisiensi
Proses&proses pemerintahan dan lembaga&lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga
masyarakat dan dengan menggunakan sumber&sumber daya yang ada seoptimal mungkin.
-
7/24/2019 Implementasi Good Governance Di Kota Ban
5/27
Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi&organisasi masyarakat
bertanggung "awab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga&lembaga yang
berkepentingan.
=. 6isi !trategis
Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan "auh ke depan atas tata
pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa sa"a yang
dibutuhkan untuk mewu"udkan perkembangan tersebut. !elain itu mereka "uga harus memiliki
pemahaman atas kompleksitas kese"arahan, budaya dan sosial yang men"adi dasar bagi
perspektif tersebut.
!elain = prinsip yang telah diuraikan di atas, terdapat +0 prinsip yang dapat melengkapi wacana
good governance, yaitu9
1. Tata pemerintahan yang berwawasan ke depan (visi strategis)
2. Tata pemerintahan yang bersifat terbuka (transparan)
3. Tata pemerintahan yang mendorong partisipasi masyarakat
0. 'ata pemerintahan yang bertanggung "awab> bertanggung gugat #akuntabel$
2. 'ata pemerintahan yang men"un"ung supremasi hukum
4. 'ata pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada konsensus
7. Tata pemerintahan yang berdasarkan profesionalitas dan kompetensi
8. Tata pemerintahan yang epat tanggap (responsif)
!. Tata pemerintahan yang mengg"nakan str"kt"r # s"mber daya seara
e$sien # efektif.
1%. Tata pemerintahan yang terdesentralisasi
++. 'ata pemerintahan yang mendorong kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat.
&
-
7/24/2019 Implementasi Good Governance Di Kota Ban
6/27
12. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada peng"rangan kesen'angan
13. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada lingk"ngan hid"p
14. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pasar
Prinsip&prinsip Good Governance sebagaimana tersebut diatas hanya bermakna bila
keberadaannya ditopang oleh lembaga yang melibatkan kepentingan publik. ?enis lembaga
tersebut adalah sebagai berikut 9
+. Pemerintah
a. Menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil
b. Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan
c. Menyediakan public service yang efektif dan accountabled. Menegakkan %Me. Melindungi lingkungan hidup
f. Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik
-. !ektor !wasta
Men"alankan industri
Menciptakan lapangan ker"a
Menyediakan insentif bagi karyawan
Meningkatkan standar hidup masyarakatMemelihara lingkungan hidup
Menaati peraturan
'ransfer ilmu pengetahuan dan tehnologi kepada masyarakatMenyediakan kredit bagi pengembangan U)M
. Masyarakat Madani
a. Men"aga agar hak&hak masyarakat terlindungib. Mempengaruhi kebi"akan publik
c. !ebagai sarana cheks and balances pemerintahd. Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintae. Mengembangkan !DM
f. !arana berkomunikasi antar anggota masyarakat
2.3 Pengertian "t$n$mi Daerah
-
7/24/2019 Implementasi Good Governance Di Kota Ban
7/27
/tonomi daerah, sebagaimana di"elaskan dalam UU No. -- tahun +===, adalah
kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang&undangan
yang berlaku, dan titik berat otonomi diletakkan di daerah tingkat (( seperti telah ditegaskan
dalam Undang&Undang No. 2 tahun +=50. !ecara filosofis, landasan yang mendasari pelaksanaandesentralisasi dan otonomi daerah bahwa otonomi dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan
publik, dan meningkatkan kese"ahteraan masyarakat melalui pemberian kewenangan yang lebih
besar kepada daerah. Melalui kewenangan ini, diharapkan akan tumbuh prakarsa atau inisiatif
dan kreativitas daerah untuk mendayagunakan potensi setempat, dan men"adi semakin responsif
terhadap permasalahan&permasalahan yang mereka hadapi. Dengan kata lain, melalui
pelaksanaan otonomi daerah ini, pemerintahan daerah diharapkan akan semakin mampu beker"a
secara efektif dan efisien dalam melayani dan merespon segala tuntutan masyarakat, dan dalam
menyelesaikan permasalahan yang ada.
%da beberapa hal pokok yang perlu digarisbawahi terkait pelaksanaan otonomi daerah9
+. 3ang lebih ditekankan dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah desentralisasi politik.
adanya transfer otoritas pembuatan keputusan kepada daerah, kepada kelompok&
kelompok yang sebelumnya tidak terwakili. 'u"uannya adalah memberikan keleluasaan
yang lebih besar kepada warga negara atau para wakil yang duduk di lembaga perwakilan
dalam proses pembuatan keputusan publik.-. keterlibatan masyarakat #daerah$ dalam proses pembangunan sebagai konsekuensi yang
paling penting sebagai akibat pelaksanaan desentralisasi politik.
. perbaikan pelayanan birokrasi daerah melalui penciptaan lembaga birokrasi yang lebih
responsif.
0. dalam skala yang lebih luas, pelaksanaan otonomi daerah ini ditu"ukan untuk merangsang
daerah&daerah agar mengembangkan potensi yang dimiliki guna menopang pembangunan
daerahnya masing&masing.
2.) Latar Belakang "t$n$mi Daerah
/tonomi daerah muncul sebagai !trategi yang diterapkan sebagai counter terhadap
ter"adinya krisis ekonomi dan kepercayaan yang kemudian berimbas pada pergantian kekuasaan
politik di (ndonesia pada tahun +==< #dari pemerintahan orde baru ke pemerintahan orde
reformasi$.
7
-
7/24/2019 Implementasi Good Governance Di Kota Ban
8/27
1embaga ka"ian ekonomiEconit Advisory Group, menyebutkan setidaknya terdapat lima
kesen"angan yang sangat kronis, yaitu 9
+. )esen"angan pendapatan antar daerah yang besar.
-. )esen"angan investasi antar daerah yang besar. )ebi"akan investasi dan birokrasi yang
terpusat selama - tahun, menghambat perkembangan investasi daerah. )egiatan
investasi daerah hanya terkonsentrasi di pulau "awa.
. Pemusatan industri di pulau ?awa.
0. Pendapatan daerah dikuasai pusat. !entralisasi pusat sangat menguasai pendapatan
daerah. Dengan demikian daerah sangat tergantung dengan alokasi bantuan dari pusat.
2. Net negatif transfer yang besar. !alah satu yang mendorong melebarnya kesen"angan
regional adanya ketimpangan dalam alokasi kredit dalam pengembangan ekonomi.
*erbagai faktor ini hanya merupakan sebagian dari penyebab perlu dilakukannyadesentralisasi. !elain faktor tersebut masih ada faktor lain, misalnya daerah yang memiliki
kekayaan alam tidak dapat menikmati hasil dari kekayaan alamnya karena seluruhnya dikelola
pemerintah pusat. al itu semakin memperkuat alasan untuk dilakukannya perubahan hubungan
pusat&daerah.
2.* Pelaksanaan "t$n$mi Daerah +ang Bertanggung,a-a
Menurut !yaukani @ penyelenggaraan otonomi daerah harus dilakukan secara
bertanggung "awab. %rtinya adalah otonomi yang disertai dengan pertanggung"awaban daerah
sebagai konsekuensi dari pemberian kewenangan dan hak yang lebih luas kepada daerah.
Pemberian otonomi akan dibarengi dengan kewa"iban pemerintah daerah untuk menanggung
segala akibat yang ditimbulkan oleh pemberian otonomi. 1ebih&lebih pertanggung"awaban kepala
daerah terhadap rakyatnya dengan memakai logika pemilihan langsung kepala daerah seperti
yang selama ini dilaksanakan. Namun hal ini masih "arang dilaksanakan oleh pemerintah daerah
memberikan laporan pertanggung"awaban publik tahunan kepada masyarakat. Padahal mestinya
sangat penting dilakukan, mengingat pembangunan merupakan bagian penting yang harus diikuti
oleh warga masyarakat, bahwak kedaulatan berada di tangan rakyat. %rtinya memang masyarakat
diberikan kewenangan untuk mengetahui, mengkritisi, dan memberikan masukan atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah agar dapat ber"alan sesuai dengan aspirasi masyarakat.
2./ Pr$0il K$ta Ban,ar
8
-
7/24/2019 Implementasi Good Governance Di Kota Ban
9/27
Pembentukan )ota *an"ar sebagai daerah otonom baru yang terpisah dari daerah induk
)abupaten Aiamis berdasarkan Undang&undang Nomor -5 'ahun -- 'entang Pembentukan
)ota *an"ar di Provinsi ?awa *arat. Pembangunan di )ota *an"ar se"ak diresmikan pada tanggal
-+ Bebruari - menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang
belum terselesaikan, namun "uga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yangakan datang.
Posisi )ota *an"ar yang strategis sebagai pintu gerbang ?awa *arat di sebelah !elatan,
berbatasan dengan ?awa 'engah serta berada pada lintas selatan yang menghubungkan ?akartaC
*andung&*an"ar dan kota&kota besar di ?awa 'engah dan ?awa 'imur merupakan kondisi yang
harus dimanfaatkan seoptimal mungkin, dalam hal ini )ota *an"ar harus berperan sebagai kota
transit yang dapat mendorong )ota *an"ar sebagai kota perdagangan, "asa dan industri.
!ementara itu, mayoritas kegiatan perekonomian di )ota *an"ar saat ini adalah kegiatan
ekonomi berbasis pertanian, seperti perkebunan, peternakan, perikanan, dan lainnya. )egiatan
tersebut dapat dikembangkan lebih luas di masa depan, dan men"adi basis ekonomi kota yang
kuat. !ebagai agropolitan, kegiatan perekonomian )ota *an"ar "uga berpeluang dikembangkan
lebih luas ke bidang bisnis berbasis pertanian #agrobisnis$, seperti agroindustri, "asa&"asa
pertanian, agrowisata, serta koleksi dan distribusi produk&produk pertanian. Pengembangan
kegiatan pertanian sebagai basis ekonomi dapat men"adikan )ota *an"ar men"adi pusat ekonomi
wilayah Priangan 'imur dengan tetap mempertahankan kultur gotong royong dan partisipasimasarakat tetapi disisi lain dapat memodernkan diri namun tetap memelihara keasrian dan
keseimbangan ekosistem.
2. isi isi K$ta Ban,ar
Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang
ada di )ota *an"ar serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi
Pemerintah )ota *an"ar tahun -= C -+ yang hendak dicapai adalah 9
Dengan Iman dan Taqwa kita wujudkan Banjar Menuju Kota Agropolitan Termaju
di Priangan Timur Jawa Barat
Masyarakat )ota *an"ar adalah masyarakat yang beriman dan bertawa dengan mayoritas
bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang serta bidang "asa. Pengembangan bidang
pertanian, perdagangan dan "asa sebagai basis ekonomi dapat men"adikan )ota *an"ar sebagai
!
-
7/24/2019 Implementasi Good Governance Di Kota Ban
10/27
pusat pengembangan ekonomi di 8ilayah Priangan 'imur. Memperhatikan visi tersebut serta
perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, harus melalui
upaya&upaya yang lebih keras, cerdas dan terarah namun tetap ramah dalam meningkatkan
akselerasi pembangunan dan pemberdayaan guna tercapainya kemakmuran dan kese"ahteraan
rakyat.
Pengertian dan makna visi )ota *an"ar tersebut adalah sebagai berikut 9
Iman %an !ak-a yang dimaksud adalah kondisi dimana masyarakat )ota *an"ar memiliki ciri&
ciri orang yang beriman dan bertakwa, taat terhadap agama, hukum dan aturan&aturan yang
ditetapkan sehingga toleransi antar dan antara umat beragama, penghormatan terhadap martabat
kemanusiaan #%M$ terwu"ud.
K$ta Agr$p$litanyang dimaksud adalah )ota *an"ar "uga berpeluang dikembangkan lebih luas
ke bidang bisnis berbasis pertanian #agrobisnis$. Dengan berbagai indikator agropolitan seperti
*an"ar men"adi kota agroindustri, "asa&"asa pertanian dan agrowisata, men"adi pusat distribusi
produk&produk pertanian, ditambah pula sebagai kota "asa dan perdagangan memanfaatkan letak
strategis geografis )ota *an"ar, berbagai indikator tersebut secara bersama&sama dan saling
melengkapi akan mewu"udkan *an"ar %gropolitan.
!erma,u %i Priangan !imur yang dimaksud adalah perekonomian kota agribisnis yang berdaya
saing bagi )ota *an"ar dimungkinkan, mengingat kota *an"ar memiliki keunggulan sebagai kota
pusat distribusi produk pertanian serta tata letak geografis sebagai kota transit perdagangan antarkabupaten dan provinsi, dibandingkan dengan kabupaten>kota lain yang ada di Priangan 'imur.
%gar visi tersebut dapat diwu"udkan dan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi
pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan misi )ota *an"ar, yang didalamnya
mengandung gambaran tu"uan serta sasaran yang ingin dicapai.
isi 4
Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan #-=&-+$ yang bertumpu pada potensi
sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki serta ditun"ang dengan semangat kebersamaan,
tanggung "awab yang optimal dan proposional dari seluruh pemangku kepentingan kota, maka
misi yang akan dilaksanakan beserta arah pembangunan, strategi dan indikator kiner"a 2 #lima$
tahun mendatang ditetapkan 0 #empat$ misi yaitu9
1. eningkatkan Kualitas 5umer Da6a anusia 75D8
1%
-
7/24/2019 Implementasi Good Governance Di Kota Ban
11/27
!umber Daya Manusia yang agamis, berbudi luhur, berpendidikan dan berperilaku hidup
sehat merupakan cerminan kehidupan sehari&hari )ota *an"ar yang bertawa kepada 'uhan 3ang
Maha :sa dan berakhlak mulia. al itu ditu"ukan dari (ndeks Pembangunan Manusia #(PM$ yang
tinggi.
Dengan menekankan perhatian terhadap pendidikan dan kesehatan, maka diharapkan
dapat memberikan dampak produktivitas masyarakat )ota *an"ar men"adi masyarakat yang mau
berpartisipasi, beker"a sama dan men"aga keharmonisan dan mampu memanfaatkan segala
potensi menu"u kota agropolitan terma"u di 8ilayah Priangan 'imur ?awa *arat.
2. eningkatkan La,u Pertumuhan Ek$n$mi 7LPE8
Perkembangan perekonomian )ota *an"ar yang berdaya saing dimungkinkan, mengingat
keunggulan ekonomi kota terletak di sektor "asa khususnya "asa distribusi dan "asa kota transit
#untuk orang dan barang$, dengan tambahan faktor networkingakan mampu menghasilkanbentukan nilai tambah ekonomi yang besar.Networking yang dimaksudkan terutama untuk
memanfaatkan potensi ekonomi daerah sekitar untuk memproduksi barang dan "asa lain yang
nilai tambahnya meresap di )ota *an"ar ditambah kebi"akan ekonomi diarahkan pada
pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat pedesaan dengan prinsip keadilan dimana
pemerintah memperlakukan setiap pelaku ekonomi dan pelaku usaha baik besar maupun kecil
pada posisi yang sama.
3. eningkatkan Kesa%aran %an Kepatuhan !erha%ap Hukum
Pembangunan bidang hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses
penyelenggaraangood and clean governance. /leh karena itu, pembangunan bidang hukum
merupakan salah satu kebi"akan pembangunan untuk mewu"udkan pemantapan kiner"a
pemerintah daerah.
Perbedaan pemahaman terhadap keanekaragaman budaya, kondisi sosial, kesen"angan
kese"ahteraan, tingkat kemiskinan dan kepadatan penduduk serta ancaman lain berupa
perkembangan miras dan narkoba, prostitusi, per"udian, premanisme dan ancaman dari luar
merupakan faktor korelatif timbulnya gangguan ketertiban dan ketentraman yang dapat diredam
oleh sikap, perilaku dan tindakan masyarakat yang patuh dan disiplin terhadap hokum
). eningkatkan !ata Kel$la Pemerintahan se'ara Pr$0esi$nal untuk en,amin
ter'iptan6a Good Governance
11
-
7/24/2019 Implementasi Good Governance Di Kota Ban
12/27
Pemberdayaan aparatur pemerintah dikembangkan dalam rangka peningkatan kompetensi
dan profesionalismenya sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang
didukung dari aspek kebi"akan, renumerasi, standard pelayanan minimal bagi terciptanya
organisasi yang efektif, efisien, rasional dan proporsional sesuai dengan kemampuan dan
kebutuhan daerah.
!edangkan pemberdayaan masyarakat merupakan upaya perwu"udan iklim demokrasi dan
peningkatan akses masyarakat terhadap berbagai formasi penyelenggaraan pemerintahan dalam
rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan serta pengawasan dan
pengendalian pembangunan.
BAB III
PEBAHA5AN
3.1 Kei,akan Umum K$ta Ban,ar
12
-
7/24/2019 Implementasi Good Governance Di Kota Ban
13/27
Pertama,kebi"akan yang berhubungan dengan keberpihakan kepada masyarakat,
diarahkan pada peningkatan (ndeks Pembangunan Manusia #(PM$ meliputi pendidikan,
kesehatan, daya beli dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Di bidang pendidikan,
Pemerintah )ota *an"ar memiliki komitmen dalam meningkatkan angka partisipasi murni, melek
huruf dan peningkatan mutu pendidikan melalui pembebasan biaya pendidikan mulai dari tingkat!D sampai !MP dan bantuan beasiswa yang terancamDrop Outmulai dari tingkat !D, !MP,
!M%>!M). *easiswa "uga diberikan kepada pela"ar dan mahasiswa yang berprestasi dan kepada
tutor P%UD diberikan insentif @p.+.>orang dari sekitar -2 P%UD yang ada. !edangkan
insentif untuk tenaga pendidik diberikan sekitar @p.2.>bulan.
!ementara di bidang kesehatan dalam rangka meningkatkan dera"at kesehatan
masyarakat, berbagai insentif yang berikan Pemerintah )ota *an"ar dalam rangka meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan melalui pembebasan biaya berobat ke puskesmas,
@!UD di kelas ((( dan di @!. asan !adikin bagi masyarakat keluarga miskin yang belum
mempunyai askes se"ak tahun -2 dan tentunya dengan tidak melupakan pemberian tun"angan
untuk tenaga medis dan paramedis. !edangkan untuk meningkatkan angka harapan hidup,
menurunkan angka kematian bayi dan ibu diantaranya dilaksanakan melalui pembentukan desa
dan dusun siaga, intervensi terhadap giEi buruk, pembangunan pos kesehatan di seluruh
desa>kelurahan dan pemberdayaan posyandu termasuk insentif kader posyandu mulai dari
@p.2. sampai @p.+.>orang>bulan.
Disamping intervensi terhadap bidang pendidikan dan kesehatan tersebut, peningkatan
daya beli merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peningkatan (ndeks Pembangunan
Manusia, untuk itu berbagai upaya dilakukan untuk mendongkrak daya beli masyarakat )ota
*an"ar diantaranya dengan pemberian bantuan permodalan untuk home industryseperti pengra"in
bata, makan an olahan, kera"inan bambu dan kayu, konveksi dan bordir, industri gula kelapa
dan lain&lain serta fasilitasi peri"inan.
Kedua,kebi"akan yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur pemerintahan.
'idak dapat dipungkiri, di lima tahun pertama pemerintahan )ota *an"ar difokuskan pada
pembangunan infrastruktur pemerintahan seperti gedung&gedung perkantoran yang baru, polres,
samsat dan lain&lain. al ini untuk menun"ang pelayanan kepada masyarakat dengan adanya
sarana dan prasarana pemerintahan.
13
-
7/24/2019 Implementasi Good Governance Di Kota Ban
14/27
Ketiga,kebi"akan yang berhubungan dengan penataan kota. Disamping melengkapi
sarana prasarana pemerintahan, di lima tahun pertama pemerintahan )ota *an"ar "uga difokuskan
pada penciptaan keramaian kota yang dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur kotanya
yang ditun"ang oleh pendirian berbagai kelengkapan fasilitas sosial dan umum, peningkatan "alan
dari kondisi awal lapisan penetrasi men"adi lapisan hotmiF dan pembangunan "embatan&"embatanpenghubung dengan dilengkapi oleh serta penataan dan pembangunan ob"ek wisata baru seperti
sarana rekreasi waterparkyang dilengkapi dengan penataan sungai citanduy sebagai salah satu
upaya untuk menciptakan ruang publik di )ota *an"ar kemudian ditun"ang dengan sarana otel
yang memadai dan tempat C tempat hiburan.
dan keempat,)ebi"akan yang berhubungan dengan penguatan pemberdayaan
desa>kelurahan. Melalui %P*D tahun -= diberikan bantuan keuangan kepada desa sebesar
@p.+...,& per desa terdiri dari Penguatan ekonomi pedesaan melalui usaha ekonomi
produktif masyarakat melalui bantuan permodalan terhadap pengusaha ekonomi kecil
menengah @p.2..>desa; Pemberdayaan masyarakat miskin dan pengangguran
melalui program pembangunan pola padat karya sebesar @p.-2..>desa. Pembangunan
infrastruktur pedesaan sebesar @p.2..>desa.
3.2 Perkemangan In%eks Pemangunan anusia 7IP8 K$ta Ban,ar
!alah satu indikator yang paling menentukan keberhasilan pelayanan public adalah (PM
#(ndeks Pembangunan Manusia$. *erikut ini penulis sa"ikan gambaran mengenai (PM kota
*an"ar periode -4&-+
14
-
7/24/2019 Implementasi Good Governance Di Kota Ban
15/27
Grafik 4.1
erkem!angan "# $ota %an&ar tahun '(()*'(1(
?ika memperhatikan la"u perkembangan (PM&nya, selama periode -2&-+ la"u
perkembangan (PM )ota *an"ar relatif berfluktuasi, dimana pada periode -2&-4 la"u
peningkatannya sebesar -,00 poin, mengalami penurunan ta"am pada periode -4&-5 yaitu
1&
-
7/24/2019 Implementasi Good Governance Di Kota Ban
16/27
turun sebesar ,-< poin. !elan"utnya pada periode -5&-< memgalami peningkatan sedikit
sebesar +,0 poin. !edangkan pada periode -
-
7/24/2019 Implementasi Good Governance Di Kota Ban
17/27
meningkatkan pembangunan manusia bisa lebih berguna, dimana dalam hal ini pemerintah harus
semaksimal mungkin bisa menempatkan manusia sebagai tu"uan akhir pembangunan dan bukan
sebagai alat dalam pembangunan.
!alah satu indikator yang menun"ukkan pencapaian keberhasilan pembangunan sumber
daya manusia melalui (ndeks Pembangunan Manusia #(PM$. Dimana dalam indikator (PM
memperhatikan rata&rata indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks daya beli. Pergerakan
pencapaian la"u (PM )ota *an"ar yang begitu dinamis, bahkan cenderung fluktuatif, dipengaruhi
la"u indeks pendidikan dan indeks daya beli yang agak melambat, sedangkan indeks kesehatan
pergerakan lebih cepat dibanding kedua indeks tersebut.
Pencapaian angka (PM )ota *an"ar yang terus membaik, didukung dengan peningkatan
nilai komponen dari (PM. )omponen yang men"adi dasar penghitungan (PM seperti angka
harapan hidup, melek huruf, dan pengeluaran riil per kapita yang semuanya relatif membaik.
Pada tahun -= indeks kesehatan #angka harapan hidup$ dari 54,+= men"adi 54,< di tahun
-+. Untuk indeks daya beli dari 4-,=4 tahun -= men"adi 4,5- pada -+. !edangkan pada
indeks pendidikan pergerakan tidak terlalu signifikan yaitu dari
-
7/24/2019 Implementasi Good Governance Di Kota Ban
18/27
diarahkan pada kebutuhan masyarakat secara luas, terutama rumahtangga miskin seperti9
kebi"akan retribusi pelayanan kesehatan dasar gratis di puskesmas, program perbaikan giEi
masyarakat, peningkatan layanan kesehatan keluarga dan masyarakat, ?aring Pengaman !osial
#?P!$ bidang pelayanan kesehatan dasar, peningkatan pelayanan lingkungan sehat, peningkatan
sarana air bersih, peningkatan promosi kesehatan, dan perbaikan kualitas air dan lingkunganmampu mendorong peningkatan indeks kesehatan yang cukup berarti. %kan tetapi, belum
bertumbuh kembangnya kesadaran akan pentingnya kesehatan individu dan keluarga di sebagian
masyarakat, utamanya pada masyarakat di lingkungan perdesaan, menyebabkan tugas pemerintah
di bidang kesehatan di masa mendatang masih cukup berat. )ondisi tersebut tentunya
membutuhkan "alinan sinergitas antar berbagai sektor di bidang kesehatan dan keberpihakan yang
nyata dari pemerintah dengan mengalokasikan anggaran untuk bidang kesehatan sesuai
kebutuhan. Di samping itu, peran serta masyarakat dalam melakukan perubahan fundamental
pada sikap>perilaku hidup sehat, men"adikan berbagai upaya penanganan kesehatan masyarakat
akan ber"alan lebih optimal dengan ditun"ukkan oleh meningkatnya angka harapan hidup dan
terus menurunnya angka kematian bayi secara signifikan.
!ebagai salah satu komponen dalam indikator (PM, daya beli merupakan indikator yang
paling sensitif terhadap perubahan yang ter"adi. !etiap perubahan kebi"akan makro nasional
ternyata berdampak terhadap ketatnya perkembangan daya beli masyarakat, kondisi eksternal
seperti kebi"akan fiskal, moneter serta inflasi #naik turunnya harga barang dan "asa$, merupakan
faktor yang mempengaruhi terhadap naik turunnya daya beli masyarakat. /leh karena itu perlu
ditingkatkan kiner"a pembangunan guna meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor
perekonomian terutama yang berbasis ekonomi kerakyatan.
Dengan membaiknya fundamental ekonomi makro yang bisa dilihat dari perkembangan
la"u pertumbuhan ekonomi #1P:$ )ota *an"ar yang terus bergerak dinamis, cukup dapat
meyakinkan berbagai kalangan bahwa perekonomian )ota *an"ar dapat segera bangkit setelah
mendapat tekanan kuat akibat dampak krisis ekonomi beberapa tahun lalu. )etika krisis ekonomi
masih ter"adi, kemampuan daya beli sebagian besar masyarakat )ota *an"ar relatif cukup
tertekan, bahkan cenderung ter"un bebas. Dengan relatif stabilnya kondisi perekonomian dewasa
ini ternyata berpengaruh cukup baik terhadap kenaikan pada komponen kemampuan daya beli
#PPP$ masyarakat selama periode tahun -2 C -+.
18
-
7/24/2019 Implementasi Good Governance Di Kota Ban
19/27
8alaupun terlihat adanya perubahan dengan terus membaiknya kemampuan daya beli,
adanya fluktuasi kondisi ekonomi makro baik nasional maupun regional, seperti la"u inflasi dan
investasi yang tak kun"ung membaik dapat menyebabkan terus tertekannya kema"uan daya beli
masyarakat. Pemerintah kota harus terus mewaspadai dan tetap bercermin dari ke"adian di masa
puncak krisis ekonomi, bahwa perubahan kebi"akan di sektor ekonomi yang cenderung mendapatrespon negatif dari masyarakat, seperti kenaikan harga *ahan *akar Minyak #**M$ dan ongkos
tansportasi ternyata ikut pula mempengaruhi kemampuan daya beli di masyarakat dalam "angka
pan"ang. )arena pada umumnya setiap kenaikan pada dua sektor tersebut langsung diikuti oleh
kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok>dasar. Untuk itu, diperlukan langkah&langkah yang
kondusif dari pemerintah agar setiap kebi"akan yang diambil tetap mengedepankan kepentingan
masyarakat secara luas.
!alah satu upaya penting diantaranya adalah terus melakukan optimalisasi pengembangan
produk industri kecil dan menengah sehingga mampu memenuhikebutuhan lokal dan tidak
bergantung pada komoditas dari luar daerah. !ering tersendatnya pasokan kebutuhan pokok
akibat ganggungan alur distribusi #karena ban"ir, dan bencana alam lainnya$, menyebabkan harga&
harga komoditas barang dari luar daerah seringkali melon"ak. )ondisi ini cukup meresahkan
masyarakat dan tentunya berpengaruh pada tertekannya kemampuan daya beli. /leh karena itu,
peran nyata pemerintah sangat diperlukan, sebagai fasilitator dan regulator usaha, pemerintah
harus mampu men"embatani produktivitas pelaku usaha lokal dengan pangsa pasar yang tersedia.
Di samping itu, upaya memberi perlindungan dan kenyamanan usaha bagi investor #pemilik
modal$, dengan memangkas "alur periEinan dan menghindari pungutan yang tidak perlu akan
men"amin aktivitas ekonomi dapat bergerak lebih dinamis.
1!
-
7/24/2019 Implementasi Good Governance Di Kota Ban
20/27
Grafik 4.-
"# $ota %an&ar dan komponennya '((,*'(1(
3.) Implementasi #$$% #$&ernan'e %i K$ta Ban,ar
Dalam menerapkan good governance di suatu daerah, setidaknya daerah tersebut harus
berhasil menerapkan prinsip&prinsip good governance dalam pemerintahannya. Di kota ban"ar,
penerapan prinsip tersebut dapat dilihat sebagai berikut 9
+. Partisipasi Masyarakat
8alikota *an"ar telah menekankan kepada setiap /rganisasi Perangkat Daerah #/PD$,
supaya mengakomodir usulan dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan #Musrenbang$
tingkat )ecamatan #bottom up planning$. )emudian hasil musrenbang tersebut disampaikan
dalam Borum Gabungan /PD, yang mempunyai kedudukan dan fungsi mensinergikan prioritas
program dan kegiatan pembangunan dari hasil musrenbang kecamatan dengan @en"a /PD, atau
sarana mempertemukan top down planning dan bottom up planning.
-. 'egaknya !upremasi ukum
2%
-
7/24/2019 Implementasi Good Governance Di Kota Ban
21/27
'idak banyak kasus hukum yang menyita perhatian selama + tahun berdirinya kota *an"ar.
!upremasi hukum "uga dapat dikatakan telah ditegakkan karena proses hukum berlaku untuk
semua kalangan, termasuk wakil ketua DP@D kota ban"ar yang terkena kasus pengani%yaan yang
dilakukannya terhadap ?uhandi, pengurus P%A Partai Demokrat )ecamatan Pataruman.
Meskipun begitu, ban"ar tidak luput dari isu korupsi, misalnya kasus dugaan korupsi tanah
lapang *an"ar *hakti dan *an"ar 8aterpark. Namun kedua kasus tersebut saat ini masih
men"alani proses hukum.
. 'ransparansi
!e"auh ini pemerintah kota ban"ar sangat transparan mengenai informasi yang terkait
dengan pemerintah. 8arga dapat mengakses informasi tersebut melalui website
http9>>www.ban"ar&"abar.go.id dan disana warga bisa mendapatkan berbagai informasi yangdibutuhkan secara lengkap.
0. Peduli pada !takeholder
Untuk masyarakat, )ota *an"ar telah menerapkan anggaran pro rakyat dimana pelayanan
publik dan kese"ahteraan rakyat men"adi tu"uan utama pemerintah. Untuk pengusaha swasta, kecil
dan menengah !alah satu upaya penting diantaranya adalah terus melakukan optimalisasi
pengembangan produk industri kecil dan menengah sehingga mampu memenuhikebutuhan lokal
dan tidak bergantung pada komoditas dari luar daerah.
2. *erorientasi pada )onsensus
Di kota *an"ar, banyak forum warga atau forum masyarakat yang dapat menampung
aspirasi masyarakat untu kemudian disampaikan dalam musrenbang bersama pemerintah yang
dilaksanakan secara berkesinambungan. Borum tersebut seperti Borum Masyarakat Peduli
)esehatan #BMP)$ untuk isu kesehatan, Borum Peduli *an"ar !ehat #BP*!$ untuk isu kebersihan
dan tata ruang kota, 1!M Gempur, Borum !ar"ana Pendamping untuk pengalokasian %DD, serta
Borum Desa !iaga dan )ader Desa !iaga untuk isu pemberdayaan perempuan dan anak.
4. )esetaraan
21
-
7/24/2019 Implementasi Good Governance Di Kota Ban
22/27
Di bidang kesehatan, se"ak tahun -0, )ota *an"ar telah membebaskan biaya berobat
bagi keluarga tidak mampu. )ini, sekitar -2 persen dari total penduduk sekitar - ribu "iwa bisa
bebas biaya pengobatan di puskesmas dan kelas tiga @umah !akit Umum Daerah *an"ar.
Di bidang pendidikan, !e"ak tahun -2, "auh sebelum ada kebi"akan nasional */!
#*antuan /perasional !ekolah$, *an"ar sudah memberikan kemudahan akses pendidikan bagi
warga miskin. )ebi"akan ini mereka sebut sebagai H%ngka Prediksi Drop /ut #D/$I.
Melalui kebi"akan ini, Pemerintah )ota *an"ar mewa"ibkan kepala sekolah di !D dan
!MP memprediksi anak&anak yang potensial tidak bisa melan"utkan sekolah karena kekurangan
biaya. %nak&anak !D yang diprediksi tidak bisa melan"utkan ke !MP diberikan bantuan sebesar
-2 ribu per bulan, dan dari !MP ke !M% sebesar 52 ribu per bulan. ingga tahun -+-,
pemerintah kota sudah membiayai 22 orang anak prediksi D/ !MP, dan anak prediksi
D/ !M%. !ementara untuk akses pendidikan tinggi, setiap tahun *an"ar membiayai sebanyak -
anak dari keluarga miskin yang punya nilai terbaik di !M% untuk melan"utkan ke perguruan
tinggi.
Pemerintah kota "uga memberikan tun"angan kepada +4 guru sebesar 2 ribu per
bulan. Dulu hanya ada + !M) dan + !M%, sekarang kota *an"ar telah memiliki !M% dan 0
!M). 'erobosan program pemberian akses pendidikan bagi warga miskin ini digan"ar dengan
penghargaan dari )ementerian Pendidikan Nasional. Pada tahun -
-
7/24/2019 Implementasi Good Governance Di Kota Ban
23/27
menyurutkan perhatian erman kepada ide penguatan desa dan kelurahan. Dalam praktek,
besarnya %lokasi Dana Desa yang digelontorkan tetap tidak kurang dari + milyar rupiah.
Mengingat belum memadainya pemerintah desa mengelola keuangan, pemerintah kota
menyalurkan %DD melalui *UMD:! #*adan Usaha Milik Desa$ dan )operasi di kelurahan.
*UMD:! dan )operasi ini dikelola oleh tenaga profesional. 'idak hanya dipakai untuk
membiayai pembangunan desa, sebagian %DD "uga digunakan untuk membiayai usaha&usaha
ekonomi produktif yang dikelola masyarakat dengan skim revolving fund. HDengan skim ini,
setiap *UMD:! dan koperasi sekarang sudah punya uang +.+2... !etiap tahun
pemerintah desa mendapatkan tambahan penghasilan sebesar + "uta dari keuntungan *UMD:!
dan koperasi,I lan"ut erman.
Di bidang ekonomi kerakyatan, )ota *an"ar "uga menggen"ot partisipasi warganya
melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan )eluarga #PUP-)$, yang melibatkan -4 desa
dan kelurahan. !etiap desa mendapatkan dana @p 2 "uta per tahun. Dana itu men"adi modal usaha
bagi pengembangan warga desa, seperti usaha kecil menegah dan pertanian.
%da "uga program )operasi ?emaah Mas"id #)op"amas$ yang melibatkan 4 mas"id
dengan peserta aktif lebih dari +. orang. !etiap mas"id diberikan dana stimulan @p + "uta.
Dana itu diserahkan secara mandiri pada pengurus mas"id untuk modal para "emaahnya.
Peningkatan daya beli masyarakat "uga disuntik dana senilai @p - miliar untuk pengadaan+ sapi, + kambing, dan + ekor domba pada -4 desa. 'ahun -++, program ini akan
ditambah + ekor sapi senilai @p = "uta. ewan itu nantinya bisa di"adikan sumber nafkah
tambahan masyarakat.
Di bidang ketahanan pangan, *an"ar sudah memperbarui sistem produksi, distribusi, dan
konsumsi pangan. Perbaikan sistem produksi pangan dilakukan dengan mengubah sawah non
teknis men"adi sawah teknis. Dengan dukungan air melimpah dari !ungai Aitanduy, saluran
irigasi teknis, dan pembangunan beberapa danau, produksi padi dan bahan pangan di *an"ar bisa
dipertahankan kestabilannya. !awah&sawah baru "uga dicetak di banyak tempat.
)husus ketersediaan pangan bagi warga miskin, pemerintah )ota *an"ar sudah
menandatangani kesepakatan bersama dengan *U1/G. Pemerintah )ota *an"ar menyimpan
uang di *U1/G sebesar -&0 "uta untuk menalangi pembayaran @%!)(N. Dengan cara ini
masyarakat miskin dapat menerima @%!)(N tepat waktu.23
-
7/24/2019 Implementasi Good Governance Di Kota Ban
24/27
-
7/24/2019 Implementasi Good Governance Di Kota Ban
25/27
/tonomi daerah berorientasi pada upaya mewu"udkan praktik good governance, yang
ditandai dengan adanya aparatur pemerintah daerah yang bisa men"adi pelayan masyarakat dan
mampu meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Dan yang terpenting adalah adanya sosok
kepala daerah yang benar&benar faham dan mengetahui apa yang men"adi kepentingan dan
kebutuhan masyarakatnya serta kepentingan dan kebutuhan organisasi pemerintah daerah.
Untuk itu sangat diperlukan adanya kreativitas dan inovasi dari kepala daerah yang terus
menerus untuk men"awab kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Peningkatan kualitas tata
kelola pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah hanya
akan dapat terwu"udkan bila kepala daerah mampu melakukan kreasi dan inovasi sesuai dengan
potensi, karakteristik dan spesifikasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. 'anpa adanya
kreasi dan inovasi dari kepala daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dengan good governance
akan mengalami stagnasi yang akhirnya berimplikasi buruk terhadap pencapaian visi dan misipemerintah daerah. Maka salah satu faktor penentu berhasilnya good governance di kota ban"ar
adalah sifat kepemimpinan kepala daerahnya serta komitmen yang tinggi dari aparat pemerintah
lainnya untuk mema"ukan kota *an"ar.
BAB I
PENU!UP
).1 Kesimpulan
Good Governance menurut *ank Dunia #8orld *ank$ adalah cara kekuasaan
digunakan dalam mengelola berbagai sumberdaya sosial dan ekonomi untuk pengembangan
masyarakat. Untuk penyelenggaraan good governance tersebut diperlukan adanya pembagian
peran yang "elas dari masing&masing domain #pemerintah, swasta, dan masyarakat$. %pabila
2&
-
7/24/2019 Implementasi Good Governance Di Kota Ban
26/27
selama ini sumber&sumber kewenangan berpusat hanya pada pemerintah sebagai institusi
tertinggi yang memiliki negara, maka secara bertahap perlu dilakukan transfer kewenangan dan
tanggung "awab kepada institusi di luar pemerintah pusat. 'ransfer kewenangan dan tanggung
"awab ini dilakukan dalam rangka desentralisasi.
)ota *an"ar, sebagai daerah yang baru dibentuk sebagai konsekuensi atas desentralisasi
tersebut, membuktikan diri bahwa mereka telah berhasil menerapkan good governance di
daerahnya. ampir seluruh prinsip good governance diterapkan dalam pemerintahannya.
)eberhasilan ini dibuktikan dengan angka (PM #(ndeks Pengembangan Manusia$ di *an"ar yang
mencapai angka tertinggi dibandingkan rata&rata (PM di ?awa *arat, hal ini membuktikan bahwa
pemerintah kota *an"ar telah sepenuhnya berorientasi pada pelayanan publik.
Dengan segala perolehan yang dicapai )ota *an"ar, daerah ini layak mendapatkan predikat
good governance atas keberhasilannya dalam menerapkan prinsip&prinsip good governance
tersebut. !elain itu berbagai penghargaan yang diraih )ota *an"ar "uga membuktikan bahwa
pemerintahnya telah kompeten dalam melaksanakan otonomi daerah.
).2 5aran
!egala pencapaian yang diraih )ota *an"ar dalam waktu yang relative singkat tidak luput
dari pengaruh pemimpin serta regulasi dan kebi"akan yang dibuatnya. Pengaruh walikota *an"ar
saat ini begitu tertanam di benak masyarakat, namun pada tahun ini walikota incumbent sudahhabis masa baktinya dan tidak dapat kembali memimpin karena sudah memimpin selama -
periode. /leh karena itu, hendaknya walikota terpilih kelak tidak terlalu membuat banyak
perubahan dalam aturan dan kebi"akan, seperti yang seringkali ter"adi dalam system
pemerintahan di (ndonesia. !ebaiknya, peraturan dan kebi"akan yang telah ada terus
dipertahankan dan dikembangkan secara konsisten.
al lain yang perlu diperhatikan adalah mengenai korupsi. 'ata pemerintahan saat ini
yang sangat mengedepankan transparansi hendaknya dipertahankan. %lur informasi antara
masyarakat dan pemerintah yang saat ini sudah baik dengan adanya berbagai forum masyarakat
"uga sebaiknya ditingkatkan agar setiap penyimpangan yang dilakukan di tingkat terkecil
sekalipun dapat segera ditanggulangi.
2
-
7/24/2019 Implementasi Good Governance Di Kota Ban
27/27