ii manajemen kebijakan publik

of 37 /37
II MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK (SISTEM, PROSES DAN STRATIFIKASI)

Author: marly

Post on 12-Jan-2016

139 views

Category:

Documents


5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

II MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK. (SISTEM, PROSES DAN STRATIFIKASI). PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK. (Thomas R Dye) Kebijakan publik adalah “Whatever gover nment choose to do or not to do”. (Mustopadidjaja AR) - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

I MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK

IIMANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK(SISTEM, PROSES DAN STRATIFIKASI)PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK2(Thomas R Dye)Kebijakan publik adalah Whatever government choose to do or not to do. (Mustopadidjaja AR) Suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu , atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraanNegara dan Pembangunan. KESIMPULAN PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIKKEBIJAKAN PUBLIK ADALAH SERANGKAIAN TINDAKAN YANG DITETAPKAN DAN DILAKSANAKAN ATAU TIDAK DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH YANG MEMPUNYAI TUJUAN ATAU BERORIENTASI PADA TUJUAN TERTENTU DEMI KEPENTINGAN MASYARAKAT (ISLAMY, 1984)

KESIMPULAN .RESPON SISTEM POLITIK TERHADAP DEMMAND / CLAIMS DAN SUPPORT YANG MENGALIR DARI LINGKUNGANNYA;

SERANGKAIAN TINDAKAN YANG MEMPUNYAI TUJUAN TERTENTU YANG DIIKUTI DAN DILAKSANAKAN OLEH PELAKU ATAU SEKELOMPOK PELAKU GUNA MEMECAHKAN MASALAH TERTENTU;

SUATU KEPUTUSAN YANG DIBUAT DENGAN MELIBATKAN PUBLIK ATAU YANG MEWAKILINYA, DAN SUBSTANSINYA UNTUK KEPENTINGAN ATAU BERPIHAK PADA PUBLIK.IMPLIKASINYA, KEBIJAKAN PUBLIK ADALAH :

BENTUK PERDANANYA BERUPA TINDAKAN PEMERINTAH;TIDAK CUKUP HANYA DINYATAKAN, TETAPI DILAKSANAKAN DALAM BENTUKNYA YANG NYATA;BAIK MELAKUKAN SESUATU ATAU TIDAK MELAKUKAN SESUATU, DILANDASI MAKSUD DAN TUJUAN TERTENTU;HARUS SENANTIASA DITUJUKAN BAGI KEPENTINGAN MASYARAKAT.

ELEMEN KEBIJAKAN PUBLIK SELALU MEMPUNYAI TUJUAN. BERISI TINDAKAN ATAU POLA TINDAKAN PEJABAT PEMERINTAH. APA YANG BENAR-BENAR DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH. BERSIFAT POSITIF. BERDASARKAN PERATURAN DAN BERSIFAT OTORITATIF. ESENSI KEBIJAKAN PUBLIK. UNTUK MEMECAHKAN MASALAH YANG TUMBUH KEMBANG DI MASYARAKAT. UNTUK MENGATUR DAN MENGENDALIKAN MASYARAKAT. MENGALOKASIKAN SUMBER DAYA KEPADA MASYARAKAT. DILAKUKAN OLEH INSTANSI YANG BERKEWENANGAN.

MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIKSuatu pengaturan yang diperlukan untuk merencanakan kegiatan FORMULASI, IMPLEMENTASI, dan EVALUASI hasil kebijakan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien serta memperhatikan lingkungan internal dan eksternal dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIKMKBSUATU PENGATURAN YANG DIPERLUKAN UNTUK MERENCANAKAN KEGIATANFORMULASIIMPLEMENTASIEVALUASIMEMANFAATKAN SUMBER DAYAMEMANFAATKAN LINGKUNGANGOALSEFEKTIFEFISIENINTERNAL DAN EKSTERNALMANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK10Membahas pengertian kebijakan publik dan pengelolaannya, dari perspektif sistem, proses dan stratifikasi1.SISTEM KEBIJAKAN PUBLIK;2.PROSES PENGELOLAAN KEBIJAKAN PUBLIK;3.STRATIFIKASI KEBIJAKAN PUBLIK.

1.SISTEM KEBIJAKAN PUBLIK11ANDERSONRESPONSE DARI SISTEM POLITIK TERHADAP DEMANDS/CLAIM YANG MENGALIR DARI LINGKUNGANNYA

MUSTAPADIDJAJATATANAN KELEMBAGAAN YANG BERPERAN ATAU MERUPAKAN WAHANA DALAM PENYELENGGARAAN SEBAGIAN ATAU KESELURUHAN PROSES KEBIJAKAN (FORMULASI, IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KINERJA KEBIJAKAN)

SISTEM ..12Kebijakan publik adalah suatu respons dari sistem politik terhadap demand / claims yang mengalir dari lingkungannya (Anderson).

Definisi tsb mencerminkan Elemen KP:

1.Stake holder kebijakan.2. Kebijakan publik (policy contents) William Dunn 3. Lingkungan kebijakan (policy environment) 4. Kelompok Sasaran Kebijakan (Target Group ) (Mustopadijaya). 12SISTEM 13Dynamic Model David Easton banyak dipakai dalam sistem kebijakan oleh para pakar dalam policy study;Model ini berdasarkan System Theory (input process Output dan Feedback);Easton membagi lingkungan kebijakan ke dalam dua kelompok yaitu : (1) Intra Environment ; (2) Extra Societal Environment).Dari kedua kelompok ini mengalir dua input : (1) Demand/Claim. (2) Support

DAVID EASTON14 Policy OutputPolicy Process Demand /ClaimSupportINTRA DAN EXTRA ENVIRONMENTINPUTPROCESSOUTPUTFeedback15SISTEM KEBIJAKAN PUBLIKEcological SystemBiological SystemPersonality SystemSocial SystemInternational Political SystemsInternational Ecological SystemsInternational Social SystemsThe Intra Societal Environmental

The Extra Societal Environmental

I NPUT S

The Flow of Effects From The EnvironmentsThe Political System

Information Feedback

Conversion of Demand

Info Outputs

Informative FeedbackDemandSupportOutputs. TOTAL ENVIRONMENT (Feedback Loop)AUTHOR I T I E S16INSTITUSIONAL, pembuatan kebijakan berdasarkan struktur organisasi pemerintah (legislatif, eksekutif, yudikatif);

ELIT MASSA, dibuat oleh kelompok elit yang merasa mampu, sedangkan masyarakat apatis;

KELOMPOK, dibuat atas desakan kelompok kepentingan yang kuat;

MODEL SISTEM POLITIK (David Easton)SISTEM KEBIJAKAN PUBLIKPolitical System/Model Theory :

SISTEM KEBIJAKAN PUBLIK17Thomas R. Dye : Public policy is whatever the Government chooses to do or not to do.(What Governments Do, Why they do it, and What difference it Makes) Kebijakan publik bukan hanya kebijakan yang secara sengaja dibuat, tetapi juga yg sengaja tak dibuat oleh pemerintah karena sudah dapat diatur oleh masyarakat itu sendiri.2. PROSES PENGELOLAAN KEBIJAKAN PUBLIK (Anderson)18Penyusunan Agenda, yaitu mengidentifikasi masukan masalah kebijakan, apa yang menjadikan masalah tersebut menjadi masalah publik dan bagaimana mengembangkan menjadi agenda pemerintah;

Formulasi Kebijakan, yaitu mengembangkan alternatif kebijakan dan menentukan yang terlibat dalam formulasi tersebut.Proses ..19 Adopsi kebijakan, yaitu bagaimanan kebijakan diundangkan, apa saja content kebijakan, prosesnya bagaimana dan siapa yang mengadopsi kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan, yaitu menetapkan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, dan apa dampaknya terhadap muatan kebijakan.Proses ..20 Evaluasi kebijakan, yaitu menilai efektivitas serta dampak kebijakan, tuntutan terhadap kebijakan sehingga perlu dilakukan perubahan atau pencabutan kebijakan.Manajemen KP

KEBIJAKAN PUBLIK DIKEMBANGKAN DARI ISU KEBIJAKAN DAN BUKAN HANYA DARI MASALAH KEBIJAKAN. 21

ISU KEBIJAKAN TERDIRI ATAS MASALAH KEBIJAKAN (dalam arti sudah ada kejadian yang harus diatasi) dan KEBUTUHAN KEBIJAKAN (yaitu kebutuhan yang mungkin muncul di masa depan yang perlu diantisipasi melalui kebijakan publik).

PEMAHAMAN POINT PENTING STUDI KEBIJAKAN PUBLIK AKAN SELALU MUNCUL MASALAH KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI INPUT KEBIJAKAN DARI DUA KUTUB, YAKNI : 1. DARI HAL-HAL YG SUDAH DIATUR, KARENA : - ADANYA PERGESERAN PARADIGMA; - MENINGKATNYA TUNTUTAN MASYARAKAT; - TIMBULNYA KONFLIK; - TIMBULNYA MASALAH BARU KARENA KEBIJAKAN PUBLIK TSB. - DLL 2. DARI HAL-HAL YANG MEMANG BELUM/TIDAK DIATUR.22SYARAT ISU KEBIJAKAN23TIGA PRASYARAT AGAR ISU KEBIJAKAN DAPAT MASUKAGENDA SISTEMIK (COBB dan ELDER; Islamy, 2001):Isu tersebut memperoleh perhatian yang luas atau setidak-tidaknya dapat menimbulkan kesadaran masyarakat;

Adanya persepsi dan pandangan/pendapat publik yang luas bahwa beberapa tindakan perlu dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut;

Adanya persepsi yang sama dari masyarakat bahwa masalah tersebut adalah merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab yang sah dari beberapa unit pemerintah untuk memecahkannya.FAKTOR MASUKNYA ISU DALAM AGENDA PEMERINTAH (ANDERSON):24Bila terdapat ancaman terhadap keseimbangan antara kelompok (group equilibrium), maka kelompok-kelompok tersebut akan mengadakan reaksi dan menuntut tindakan pemerintah untuk mengambil prakarsa guna mengatasi ketidakseimbangan tersebut;

Kepentingan politik;

Timbulnya krisis atau peristiwa luar biasa, yang mendapatkan perhatian luar biasa dari masyarakat;

25Adanya gerakan protes/demonstrasi dari masyarakat;

Masalah-masalah khusus atau isu-isu politik yang timbul di masyarakat yang menarik perhatian media komunikasi dan melalui reportasenya telah menyebabkan masalah-masalah atau isu-isu tersebut semakin menonjol sehingga lebih banyak lagi perhatian masyarakat dan para pembuat kebijakan tertuju pada masalah atau isu-isu tersebut.

PROSES PENGELOLAAN KP (Policy Making, Anderson)PROBLEM IDENTIFICATION AND AGENDA SETTINGFORMULATIONADOPTIONIMPLEMENTATIONEVALUATIONApa yang dimaksud masalah kebijakan. Apa yang menyebabkan masalah menjadi masalah publik. Bagaimana masalah berkembang menjadi agenda pemerintah ?Bagaimana alternatif kebijakan dikembangkan Siapa yang berpartisipasi dalam formulasi ?Bagaimana alternatif diadopsi & diundangkan Persyaratan apa yang harus ditempuh Siapa yang mengadopsi kebijakan ? Proses apa yang dipakai. Apa saja muatan kebijakan yang telah diadopsi Siapa yg terlibat dalam pelaksanaan ? Apa yang dilakukan agar suatu kebijakan dapat menimbulkan effek? Apa dampaknya terhadap muatan kebijakan ?Bagaimana efektivitas/dampak kebijakan diukur ? Siapa yang melakukan evaluasi ? Apa konsekwensi yg ditimbulkan oleh evaluasi Apa ada tuntutan untuk mengubah atau mencabut kebijakan ?26Notasi : LK Lingkungan Kebijakan PK Pengelola Kebijakan KP Kebijakan Publik KS Kelompok Sasaran PK KS KP LKPolicy System DIMENSI : SOSIAL POLITIK DAN EKONOMI ELEMEN SISTEM KEBIJAKAN( Menurut Prof.Mustopadidjaja, AR)27PK : APLIKASI ELEMEN SISTEM KEBIJAKAN28LK : LK : KP : KS : Proses Pengelolaan KPWILLIAM N.DUNNPerumusan MasalahPeramalanRekomendasiPemantauanEvaluasi

MUSTOPADIDJAJAPengkajian PersoalanPenentuan TujuanPerumusan AlternatifPenyusunan ModelPenentuan KriteriaPenilaian AlternatifPerumusan Rekomendasi29Konsep Dasar Pembuatan Kebijakan Publik Serta Analisisnya PKKS LK KPIPOLICY MAKING PROCESSDimensi : Sosial Politik dan EkonomiDimensi : TeknisPolicy SystemFeed backPolicy CycleHUBUNGAN SISTEM DAN PROSES KEBIJAKANEKF30 STRATIFIKASI KEBIJAKAN PUBLIKTAP. MPR - III TH. 2000UU no. 10 TH. 2004 Pasal 7UUD TAP MPRUUPERPUPPKEP.PRESPERDA,Dst.UUD UU / PERPUPPPER.PRESPERDA.STRATIFIKASI KP32Meliputi :

1. Kebijakan stratejik (Umum).2. Kebijakan taktis (Manajerial).3. Kebijakan operasional (Teknis). Kebijakan yang lebih rendah tidak bolehbertentangan dengan kebijakan yanglebih tinggi. VARIASI KEGIATAN ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIKSTUDI ISI KEBIJAKAN ( CONTENT )STUDI TENTANG PROSES KEBIJAKAN ( PROCESS )STUDI TENTANG OUTPUT KEBIJAKANSTUDI EVALUASI ( STUDI DAMPAK )STUDI TENTANG INFORMASI UNTUK PEMBUATAN KEBIJAKANPROSES KEPENASIHATAN ( ADVOCACY PROCESS)NASIHAT KEBIJAKAN ( POLICY ADVOCACY )TYPES OF STUDY OF PUBLIC POLICY-MAKING 1

STUDY OF CONTENT2

STUDY OF POLICY PROCESS

3

STUDY OF POLICY OUTPUTS4

EVALUA TION5

INFORMA-TION FOR POLICY6

PROCESS ADVOCACY

7

POLICY ADOCACY

POLICY STUDIES(Knowledge of policy and the policy process)POLICY ANALYSIS(Knowledge in the policy process)ANALYST AS POLITICAL ACTOR POLITICAL ACTOR AS ANALYST347 VARIAN ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIKSTUDIES OF POLICY CONTENT : yakni studi atau upaya mempelajari kebijakan publik yang diarahkan pada pertanyaan mengenai asal muasalnya dan berkembangnya substansi tertentu yang menjadi obyek kebijakan publik.

STUDIES OF POLICY PROCESS : perhatian studi ditujukan kepada tahapan munculnya suatu kebijakan ke permukaan, serta pengaruh berbagai faktor terhadap berkembangnya isu tersebut.

STUDIES OF POLICY OUTPUTS : berupaya mengetahui mengapa terjadi beragam kualitas output kebijakan di berbagai daerah/area.

EVALUATION STUDIES : merupakan perbatasan antara kegiatan analysis of policy dan analysis for policy. Studi evaluasi merupakan studi tentang dampak kebijakan terhadap populasi.35INFORMATION FOR POLICY MAKING : merupakan upaya penghimpunan, pengolahan dan penyusunan data guna membantu pembuat kebijakan menentukan keputusannya;

PROCESS ADVOCACY : yakni upaya untuk meningkatkan kualitas sistem pembuatan kebijakan. Peningkatan tersebut dapat berupa penyempurnaan mekanisme pemerintahan (seperti : realokasi fungsi dan tugas pokok);

POLICY ADVOCACY : yakni kegiatan untuk memperjuangkan gagasan atau opsi tertentu dalam proses kebijakan, baik dilakukan secara individu atau melalui suatu pressure Group.36MENUJU III - DINAMIKA PROSES KP DALAM DIMENSI SOSEKPOL