Kelompok 5

IDENTIFIKASI ANCAMAN LEPASNYA DUA BELAS PULAU KECIL

TERLUAR DARI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Anugerah M. Zulfikar I34130064

Dea Kandita H. K. A I34140076

Irfipta I34130065

Maesarotunisya I34130066

Sari Nurfiani I34130052

Yani Istikasari I34130050

PROGRAM TINGKAT PERSIAPAN BERSAMA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2014

i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat limpahan

rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun makalah ini dengan baik

dan benar, serta tepat pada waktunya. Tema yang kami pilih adalah geopolitik dengan

judul “ANCAMAN LEPASNYA DUA BELAS PULAU KECIL TERLUAR DARI

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”.

Makalah ini telah dibuat dengan berbagai referensi dan beberapa pihak untuk

membantu dalam penyelesaian makalah ini. Oleh karena itu, kami mengucapkan

terima kasih kepada Ibu Etty Eidman, SH selaku pembimbing dan semua pihak yang

telah membantu dalam penyusunan makalah ini.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang mendasar pada

makalah ini. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat membantu kami agar dapat

menyempurnakan makalah untuk selanjutnya. Semoga makalah ini dapat memberikan

manfaat bagi kita semua.

Bogor, 21 Februari 2014

Penulis

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR......................................................................... i

DAFTAR ISI ....................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................. 1

A. Latar Belakang ....................................................................... 1

B. Landasan Teori ....................................................................... 2

C. Tujuan..................................................................................... 4

BAB II PERMASALAHAN .............................................................. 6

BAB III PEMBAHASAN .................................................................. 7

A. Nama-Nama Dua Belas Pulau Kecil Terluar ......................... 7

B. Permasalahan Pengelolaan ................................................... 11

C. Aspek Pengelolaan ............................................................... 12

D. Kelembagaan dalam Pengelolaan......................................... 12

E. Strategi Pengelolaan ............................................................. 14

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN ......................................... 15

A. Kesimpulan........................................................................... 15

B. Saran ..................................................................................... 17

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................... 22

LAMPIRAN ..................................................................................... 23

STRUKTUR ORGANISASI............................................................ 27

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan potensi sumber daya

alamnya. Dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam tersebut maka dibutuhkan

suatu sistem yaitu pengelolaan sumber daya alam secara terpadu untuk meningkatkan

kesejahteraan rakyat demi pembangunan berkelanjutan. Namun, perlu pula diadakan

pengawasan secara intensif terhadap sumber daya alam tersebut terutama yang

terletak di pulau-pulau kecil terluar Indonesia. Pulau-pulau terluar tersebut ternyata

memiliki kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga

diperlukan pula sistem pengelolaan terpadu untuk pulau-pulau kecil terluar.

Perhatian terhadap keberadaan pulau-pulau kecil terluar kini semakin marak

setelah peristiwa lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan dari Indonesia yang diputuskan

oleh Mahkamah Internasional pada tahun 2002 lalu yang kemudian menjadi

pengalaman buruk bagi bangsa Indonesia. Selain kurangnya pengawasan yang

dilakukan oleh pemerintah, juga kurangnya rasa nasionalisme masyarakat pulau

Sipadan dan Ligitan sehingga sebagian besar masyarakatnya memilih untuk bersatu

dengan Malaysia.

Faktor-faktor inilah yang menjadi rawan penguasaan negara tetangga terhadap

pulau-pulau kecil terluar sehingga dapat menjadi ancaman bagi kedaulatan negara.

Wilayah darat Indonesia berbatasan dengan tiga negara yaitu Malaysia, Papua New

Guinea, dan Timor Leste, sedangkan wilayah laut berbatasan dengan 10 negara yaitu

India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Papua New

Guinea, Australia, dan Timor Leste. Perbatasan laut pada umumnya ditandai oleh

pulau-pulau kecil terluar. Indonesia yang memiliki 92 pulau terluar antara lain 67

pulau yaitu 28 pulau berpenduduk dan 39 pulau belum berpenduduk berbatasan

langsung dengan negara tetangga dan 12 pulau lainnya rawan penguasaan efektif oleh

2

negara lain. Dua belas pulau rawan itu antara lain pulau Rondo, Sekatung, Nipa,

Berhala, Marore, Miangas, Marampit, Batek, Dana, Fani, Fanildo dan Bras. Beberapa

pulau-pulau terluar tersebut memiliki kekayaan alam seperti terumbu karang,

perikanan, hutan tropis dengan keanekaragaman hayati tinggi tetapi rawan

terhadap illegal fishing, effective occupation dari negara tetangga, dan rawan abrasi

serta hilangnya pulau karena tenggelam.

B. Landasan Teori

Kata geopolitik berasal dari kata geo dan politik. “Geo” berarti bumi dan

“Politik” berasal dari bahasa Yunani politeia, berarti kesatuan masyarakat yang

berdiri sendiri (negara) dan teia yang berarti urusan. Sementara dalam bahasa Inggris,

politics adalah suatu rangkaian asas (prinsip), keadaan, cara, danalat yang digunakan

untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam

arti politics mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa.

Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang

digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Secara umum

geopolitik adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri,

lingkungan, yang berwujud Negara kepulauan berlandaskan Pancasila dan UUD

1945. Pentingnya geopolitik bagi Indonesia adalah untuk dapat mempertahankan

Negara dan berperan penting dalam pembinaan kerjasama dan penyelesaian konflik

antar negara yang mungkin muncul dalam proses pencapaian tujuan.

Kedudukan Wawasan Nusantara

a. Wawasan nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan

ajaran yang diyakini kebenaran oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan

penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.

Dengan demikian, Wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam

menyelenggarakan kehidupan nasional.

3

b. Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari

spesifikasinya sebagai berikut :

1). Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa, dan dasar negara; berkedud ukan

sebagai landasan idiil.

2). Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai landasan konstitusi negara;

berkedudukan sebagai landasan konstitusional.

3). Wawasan Nusantara sebagai visi nasional; berkedudukan sebagai landasan

konsepsional

4). Ketahanan Nasional sebagai konsepsi nasional; berkedudukan sebagai landasan

konsepsional.

5). GBHN sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijaksanaan dasar

nasional; berkedudukan sebagai landasan operasional.

Fungsi Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-

rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, serta perbuatan

bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat

Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan, bahwa ada dua golongan negara. Yaitu

golongan negara “determinis” dan golongan negara “posibilitis”. Determinis berarti

semua hal yang bersifat politis secara mutlak tergantung dari keadaan bumi geografi.

Negara determinis adalah negara yang berada diantara dua negara raksasa / adikuasa,

sehingga, secara langsung maupun tidak langsung, terpengaruh oleh kebijakan politik

luar negeri dua negara raksasa itu.

Sebenarnya, faktor keberadaan dua negara raksasa, bukanlah satu-satunya faktor yang

mempengaruhi keadaan suatu negara yang berada diantaranya. Faktor lain seperti

faktor ideologi, politik, sosial, budaya dan militer, juga merupakan faktor yang

4

mempengaruhi. Hanya saja, karena besarnya kekuasaan dua negara besar tersebut,

maka keberadaannya menjadi faktor yang begitu dominan dalam mempengaruhi

keadaan negara yang bersangkutan.

Golongan negara yang kedua adalah golongan negara posibilitis. Golongan ini

merupakan kebalikan dari golongan determinis. Negara ini tidak mendapatkan

dampak yang terlalu besar dari keberadaan negara raksasa, karena letak geografisnya

tidak berdekatan dengan negara raksasa. Sehingga, faktor yang cukup dominan dalam

mempengaruhi keadaan negara ini adalah faktor- faktor seperti ideologi, politik,

sosial, budaya dan militer yang telah disebutkan sebelumnya. Tentunya, keberadaan

negara-negara lain di sekitar kawasan tersebut juga turut menjadi faktor yang

berpengaruh.

Geopolitik, dibutuhkan oleh setiap negara di dunia, untuk memperkuat posisinya

terhadap negara lain, untuk memperoleh kedudukan yang penting di antara

masyarakat bangsa-bangsa, atau secara lebih tegas lagi untuk menempatkan diri pada

posisi yang sejajar di antara negara-negara raksasa.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keadaan geografi suatu negara sangat

mempengaruhi berbagai aspek dalam penyelenggaraan negara tersebut, seperti

pengambilan keputusan, kebijakan politik luar negeri, hubungan perdagangan dll.

Maka dari itu, muncullah organisasi-organisasi internasional yang berdasarkan pada

keberadaannya dalam suatu kawasan, seperti ASEAN, Masyarakat Ekonomi Eropa,

The Shanghai Six dll. Komunitas-komunitas internasional ini berperan dalam hal

kerjasama kawasan, penyelesaian masalah bersama, usaha menciptakan kedamaian

dunia, dll.

C. Tujuan

1. Mengetahui permasalahan pengelolaan pulau – pulau kecil terluar di

Indonesia.

2. Mengetahui pola kelembagaan dalam pengelolaan pulau – pulau kecil terluar

5

di Indonesia.

3. Mengetahui strategi lembaga pemerintah dalam mengelola pulau – pulau kecil

terluar di Indonesia.

6

BAB II

PERMASALAHAN

Ternyata terdapat pula beragam masalah yang terjadi di pulau-pulau kecil luar

tersebut diantaranya belum ada kepastian batas laut, kondisi penduduk terisolir dan

marginal serta banyaknya pelanggaran hukum seperti pencurian dan penyelundupan.

Hal tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan-

kebijakan strategis pengelolaan pulau-pulau terluar untuk memanfaatkan dan

mengembangkan potensi sumber dayanya yang tertuang dalam Peraturan Presiden

Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Namun,

kurangnya pengawasan secara intensif dari pemerintah terhadap penguasaan pihak

asing, diperlukan strategi-strategi jitu dalam melindungi eksistensi pulau-pulau kecil

terluar berpotensi.

Berdasarkan hal tersebut tim penulis memberikan rumusan masalah sebagai

berikut:

1. Apa yang menjadi permasalahan pengelolaan pulau – pulau kecil terluar di

Indonesia?

2. Bagaimana pola kelembagaan dalam pengelolaan pulau – pulau kecil terluar di

Indonesia?

3. Bagaimana strategi lembaga pemerintah dalam mengelola pulau – pulau kecil

terluar di Indonesia?

7

BAB III

PEMBAHASAN

A. Nama – Nama Dua Belas Pulau Kecil Terluar Indonesia yang Terancam Lepas

Berikut ini adalah nama – nama dua belas pulau kecil terluar di Indonesia

beserta keterangannya:

1. Pulau Rondo (Gambar 1)

Lokasi pulau : Kabupaten Sabang, Nangroe Aceh Darussalam

Koordinat : 6° 4′ 30″ LU, 95° 6′ 45″ BT (sebelah barat

Pulau Weh)

Spesifikasi : Tidak ada penduduk, penjaga mercusuar

Negara tetangga : India

Kerawanan : Illegal Fishing

2. Pulau Berhala (Gambar 2)

Lokasi pulau : Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatra Utara

Koordinat : 3°46′38″LU,99°30′3″BT, sekitar 48 mil dari

Pelabuhan Belawan.

Spesifikasi : Tidak ada Penduduk, luas ± 2,5 km2

Negara tetangga : Malaysia

Kerawanan : Illegal Fishing, Effective Occupation

8

3. Pulau Sekatung (Gambar 3)

Lokasi pulau : Kabupaten Natuna , Kepulauan Riau

Koordinat : 4°47′45″LU,108°1′19″BT

Spesifikasi : Tidak ada penduduk, luas ± 0,3 km2

Negara tetangga : Vietnam

Kerawanan : Illegal Fishing

4. Pulau Nipah (Gambar 4)

Lokasi pulau : Kota Batam, Riau

Koordinat : 01º 93” 13’ LU dan 103º 39” 11’ BT

Spesifikasi : Tidak ada penduduk, luas ± 60 ha, 60% karang, 20%

pasir

Negara tetangga : Singapura

Kerawanan : Terancam tenggelam karen eksploitasi pasir laut

secara besar – besaran oleh Singapura, Pelayaran

Internasional, Biota laut rusak.

5. Pulau Marore (Gambar 5)

Lokasi pulau : Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara

Koordinat : 4°44′14″LU,125°28′42″BT

Spesifikasi : penduduk ± 640 jiwa, luas ± 214,49 km2

Negara tetangga : Fillipina

Kerawanan : Illegal fishing

6. Pulau Miangas (Gambar 5)

Lokasi pulau : Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara

9

Koordinat : 5°34′2″LU,126°34′54″BT, 48 mil ke Filipina

Spesifikasi : penduduk ± 678 jiwa, luas ± 3,15 km2

Negara tetangga : Filipina

Kerawanan : Penyelundupan, Terorisme, Penggunaan mata uang

Peso

7. Pulau Marampit (Gambar 5)

Lokasi pulau : Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara

Koordinat : 4° 46′18″ LU, 127° 8′ 32″ BT.

Spesifikasi : penduduk ± 1436 jiwa, luas 12 km2

Negara tetangga : Fillipina

Kerawanan : Illegal Fishing, Effective Occuption

8. Pulau Fani (Gambar 6)

Lokasi pulau : Kabupaten Raja Ampat, Papua

Koordinat : 1°4′28″LU,131°16′49″BT

Spesifikasi : ada penduduk, luas ± 9km2

Negara tetangga : Republik Palau

Kerawanan : Illegal fishing, Effective Occupation

9. Pulau Fanildo (Gambar 6)

Lokasi pulau : Kabupaten Biak Numfar, Papua

Koordinat : 0° 56′22″ LU, 134° 17′44″ BT.

Spesifikasi : Tidak ada penduduk, luas ± 9 km2

Negara tetangga : Republik Palau

Kerawanan : Illegal fishing, Effective Occuption

10

10. Pulau Dana (Gambar 7)

Lokasi pulau : Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur

Koordinat : 11°0′36″LS,122°52′37″BT

Spesifikasi : Tidak ada penduduk

Negara tetangga : Australia

Kerawanan : Illegal fishing, Effective Occuption

11. Pulau Bras (Gambar 6)

Lokasi pulau : Kabupaten Biak Numfor, Papua

Koordinat : 0°55′57″LU,134°20′30″BT

Spesifikasi : Penduduk ± 50 jiwa, luas ± 3375 km2

Negara tetangga : Republik Palau

Kerawanan : Illegal fishing, Effective Occuption

12. Pulau Batek (Gambar 7)

Lokasi pulau : Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur

Koordinat : 9°15′30″LS,123°59′30″BT

Spesifikasi : Tidak ada penduduk, luas ± 25 ha, tempat penyu

bertelur dan migrasi lumba – lumba

Negara tetangga : Timor Leste

Kerawanan ; Illegal Fishing, Effective Occuption

11

B. Permasalahan Pengelolaan Pulau – Pulau Kecil Terluar

Permasalahan yang dihadapi pulau – pulau kecil terluar sebagai

wilayah perbatasan, antara lain :

● Belum adanya kepastian sebagian garis batas laut dengan negara

tetangga.

● Untuk pulau - pulau yang berpenduduk, kondisi masyarakat di wilayah

tersebut masih terisolir dan termarjinalkan, sehingga memiliki tingkat

kerawanan yang tinggi di bidang ekonomi, politik, dan keamanan.

● Maraknya pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perbatasan

seperti penyelundupan, pencurian ikan, trafficking dan perompakan.

● Terbatasnya prasarana dan sarana untuk melakukan pembinaan,

pengawasan, dan pengembangan, khususnya terhadap pulau – pulau

yang terpencil, sulit dijangkau dan tidak berpenghuni.

● Ukuran pulau diperbatasan umumnya pulau – pulau yang sangat kecil

sehingga sangat rentan terhadap kerusakan baik oleh alam maupun

manusia.

● Belum sinkronnya pengelolaan perbatasan, baik yang mencakup

kelembagaan, program, maupun kejelasan kewenagan.

● Belum adanya peraturan perundangan yang jelas dan menyeluruh

dalam pengelolaan pulau – pulau terluar.

● Adanya salah penafsiran tentang Undang – Undang Nomor 34 Tahun

2004 tentang Otonomi Daerah yang menimbulkan berbagai konflik

dalam kewenangan pengelolaan wilayah perairan.

● Kurangnya sosialisasi tentang keberadaan dan pentingnya pulau –

pulau terluar.

12

C. Aspek – Aspek Pengelolaan Pulau – Pulau Kecil Terluar

Pengelolaan pulau - pulau kecil terluar terutama pelau – pulau yang

berbatasan langsung dengan negara tetangga dilakukan setidaknya membawa

tiga misi, yaitu : 1) menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,

keamanan nasional, pertahanan negara, dan menciptakan stabilitas kawasan;

2) pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pembangunan

berkelanjutan; 3) memberdayakan masyarakat dalam rangka meningkatkan

kesejahteraannya.

Kawasan pulau – pulau kecil terluar memiliki arti penting dalam

pengembangan bangsa dan negara, karena kawasan ini secara geopolitik

memiliki nilai strategis, secara ekonomi berkaitan dengan penguasaan zona

ekonomi eksklusif dan zona landas kontinen, dan secara politis sangat terkait

dengan batas teritorial laut. Kawasan ini juga merupakan kawasan potensial

terjadinya dispute dan konflik dengan negara tetangga serta sebagai penentu

struktur geografi dan volume wilayah.

D. Kelembagaan dalam Pengelolaan Pulau – Pulau Kecil Terluar

Strategi pembangunan pulau – pulau kecil terluar yang telah diuraikan

diatas perlu dilakukan secara terpadu antar sektor. Pembangunan yang

dilakukan harus terintegrasi dengan mengutamakan peningkatan

kesejahteraan masyarakat dan keamanan mencakup mulai dari tahap

perencanaan, pelaksanaan pembangunan dengan konsep kemitraan,

monitoring, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan

melibatkan institusi independen. Integrasi pembangunan wilayah perbatasan

memerlukan penanganan dalam bentuk kemitraan sebab beban

pembangunan tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri

dengan keterbatasan sumber dana, sumber daya manusia, dan institusi.

Pembangunan pulau – pulau kecil terluar harus melibatkan seluruh instansi

sektoral terkait dengan memanfaatkan berbagai sumber dana pembangunan

13

(lokal, nasional, dan internasional), kekuatan ekonomi daerah, serta

melibatkan peran sektor perbankan pemerintah dan swasta dan lembaga

keuangan non bank.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 pengelolaan

pulau – pulau kecil terluar dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Pengelolaan

Pulau – Pulau Kecil Terluar, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi. Tim

tersebut merupakan wadah koordinasi non-struktural yang berada di bawah

dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Tim tersebut bertugas

untuk mengkoordinasikan dan merekomendasikan penetapan rencana dan

pelaksanaan pengelolaan pulau – pulau kecil terluar; serta melakukan

monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaanya. Penyelenggaraan tugas

Tim Koordinasi sehari – hari dibantu oleh Tim Kerja yang dikoordinasikan

oleh Menteri Kelautan dan Perikanan .

Selain Tim Koordinasi dan Tim Kerja, pengelolaan pulau – pulau kecil

terluar juga melibatkan pemerintah daerah sebagai pemilik kewenangan

pembangunan di mana pulau tersebut berada. Disebutkan dalam Peraturan

Presiden Nomor 78 Tahun 2005 bahwa pengelolaan pulau – pulau kecil

terluar dilakukan secara terpadu antara pemerintah bersama sama dengan

pemerintah daerah. Seiring dengan diterapkannya Undang – Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka daerah memiliki peluang

untuk merencanakan, mengelola dan mengendalikan pemanfaatan sumber

daya di daerahnya, termasuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau – pulau

kecil yang ada di wilayahnya. Diberlakukannya undang – undang tersebut

merupakan momentum untuk lebih terperhatikannya pengelolaan terhadap

pulau – pulau kecil terluar. Dengan kata lain, otonomi daerah diharapkan

dapat memfasilitasi percepatan pembangunan di wilayah tersebut, sehingga

potensi yang ada dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat.

14

E. Strategi Pengelolaan Pulau – Pulau Kecil Terluar

Ada dua strategi dalam pengelolaan kawasan pulau – pulau kecil

terluar Indonesia, yaitu strategi jangka pendek dan jangka panjang.

Strategi jangka pendek, meliputi :

a. Sosialisasi Perpres No. 78/2005 tentang Pengelolaan Pulau – Pulau

Kecil Terluar.

b. Melakukan identifikasi terhadap keberadaan pulau – pulau kecil

terluar.

c. Melakukan rekonstruksi dan pemeliharaan titik – titik referensi dari

titik – titik dasar.

d. Membangun pelindung pantai dari ancaman abrasi.

e. Melakukan patroli keamanan laut yang dimaksudkan sebagai upaya

preventif (pencegahan) maupun upaya represif (penindakan).

f. Sosialisasi tentang pentingnya menjaga pulau – pulau kecil terluar.

Strategi jangka panjang meliputi :

a. Mengundang investasi untuk pengembangan pulau – pulau kecil

terluar.

b. Menjadikan pulau – pulau yang memiliki produktivitas hayati tinggi

sebagai kawasan koservasi.

c. Melakukan penataan ruang pada wilayah pulau – pulau kecil termasuk

laut dan pesisirnya.

d. Meningkatkan kerjasama bilateral dalam pengelolaaan kawasan

perbatasan.

e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui kegiatan

pemberdayaan.

15

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Permasalahan yang dihadapi pulau – pulau kecil terluar sebagai wilayah

perbatasan, antara lain :

● Belum adanya kepastian sebagian garis batas laut dengan negara

tetangga.

● Untuk pulau - pulau yang berpenduduk, kondisi masyarakat di wilayah

tersebut masih terisolir dan termarjinalkan, sehingga memiliki tingkat

kerawanan yang tinggi di bidang ekonomi, politik, dan keamanan.

● Maraknya pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perbatasan

seperti penyelundupan, pencurian ikan, trafficking dan perompakan.

● Terbatasnya prasarana dan sarana untuk melakukan pembinaan,

pengawasan, dan pengembangan, khususnya terhadap pulau – pulau

yang terpencil, sulit dijangkau dan tidak berpenghuni.

● Ukuran pulau diperbatasan umumnya pulau – pulau yang sangat kecil

sehingga sangat rentan terhadap kerusakan baik oleh alam maupun

manusia.

● Belum sinkronnya pengelolaan perbatasan, baik yang mencakup

kelembagaan, program, maupun kejelasan kewenagan.

● Belum adanya peraturan perundangan yang jelas dan menyeluruh

dalam pengelolaan pulau – pulau terluar.

● Adanya salah penafsiran tentang Undang – Undang Nomor 34 Tahun

2004 tentang Otonomi Daerah yang menimbulkan berbagai konflik

16

dalam kewenangan pengelolaan wilayah perairan.

● Kurangnya sosialisasi tentang keberadaan dan pentingnya pulau –

pulau terluar.

2. Pembangunan yang dilakukan harus terintegrasi dengan mengutamakan

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keamanan mencakup mulai dari tahap

perencanaan, pelaksanaan pembangunan dengan konsep kemitraan, monitoring, serta

evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan melibatkan institusi independen.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 pengelolaan pulau – pulau

kecil terluar dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau – Pulau Kecil

Terluar, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi. Tim tersebut merupakan wadah

koordinasi non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung

kepada presiden. Tim tersebut bertugas untuk mengkoordinasikan dan

merekomendasikan penetapan rencana dan pelaksanaan pengelolaan pulau – pulau

kecil terluar; serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaanya.

Penyelenggaraan tugas Tim Koordinasi sehari – hari dibantu oleh Tim Kerja yang

dikoordinasikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan . Peraturan Presiden Nomor 78

Tahun 2005 bahwa pengelolaan pulau – pulau kecil terluar dilakukan secara terpadu

antara pemerintah bersama sama dengan pemerintah daerah. Seiring dengan

diterapkannya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

maka daerah memiliki peluang untuk merencanakan, mengelola dan mengendalikan

pemanfaatan sumber daya di daerahnya, termasuk sumber daya kelautan, pesisir dan

pulau – pulau kecil yang ada di wilayahnya.

3. Strategi dalam pengelolaan kawasan pulau – pulau kecil terluar Indonesia, yaitu

strategi jangka pendek dan jangka panjang.

17

B. SARAN

Adapun beberapa pokok strategi yang dapat dilakukan dalam mempertahankan

kedaulatan wilayah kita antara lain:

1. Pemetaan Kembali Titik-Titik Perbatasan Indonesia

Pemetaan kembali titik-titik perbatasan wilayah Indonesia harus dilakukan. Hasil

pemetaan baru tersebut harus dibandingkan dengan pemetaan yang pernah dilakukan

sebelumnya. Koordinat titik-titik perbatasan sangat penting untuk kita inventarisir

dan dimasukkan dalam sebuah undang-undang mengenai perbatasan wilayah

Indonesia. Apabila perlu, daripada konstitusi diubah-ubanh hanya untuk keperluan

rebutan kekuasaan, masukkan klausul mengenai titik-titik perbatasan tersebut dalam

UUD.

2. Bangun Jalan (Prioritaskan Pembangunan) di Sepanjang Perbatasan Darat

Pandangan kita mengenai perbatasan sebagai wilayah terpencil harus kita ubah. Mulai

saat ini kita harus memandang perbatasan sebagai wilayah strategis. Strategis untuk

mempertahankan wilayah kita. Dari perspektif eksternal, wilayah atau kota-

kota/kabupaten di daerah perbatasan adalah “etalase” NKRI. Artinya, kemajuan dan

kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah tersebut akan menjadi “nilai jual” positif

bagi diplomasi internasional Indonesia. Sebaliknya, keterbelakangan atau kelambanan

ekonomi di daerah-daerah itu akan menjadi makanan empuk bagi pihak-pihak asing

yang berkepentingan untuk melemahkan kredibilitas RI di dunia internasional. Oleh

karena itu, pemerintah pusat dan daerah yang memiliki wilayah perbatasan darat

dengan negara tetangga seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara

Timur dan Papua harus memprioritaskan pembangunan prasarana jalan di sepanjang

perbatasan. Jalan tersebut dihubungkan ke pusat kota atau pusat pemukiman terdekat.

Tujuan pembangunan jalan tersebut adalah untuk merangsang pembangunan kota

atau pemukiman baru di dekat perbatasan. Kelak, sarana transportasi darat itulah

media “perkuatan” ketahanan ekonomi (juga sosial budaya) di daerah-daerah

tersebut.

18

3. Bangun Wilayah Baru di Dekat Perbatasan

Setelah di sepanjang perbatasan dibangun jalan yang terhubung ke pusat kota atau

pusat pemukiman terdekat, pemerintah daerah diharuskan membangun wilayah baru

di dekat perbatasan. Pembangunan untuk perluasan kota yang sudah mapan harus

dihambat dan masyarakat dirangsang untuk mengembangkan wilayah baru. Untuk

melakukan hal tersebut, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus menyusun

konsep pengembangan wilayah perbatasan secara komprehensif agar wilayah baru

yang dibentuk dapat hidup baik secara ekonomi maupun sosial.

Selain itu, wilayah baru yang dibangun sebaiknya diarahkan untuk memiliki

spesialsisasi. Misalnya, ada blok khusus jeruk Pontianak, blok khusus kebun aren,

blok khusus sawah padi, dll. untuk merangsang masuknya investasi bisnis pendukung

di sana.

4. Pembangunan Pangkalan Militer di Dekat Perbatasan

Saat ini kita melihat gelaran pasukan TNI kita kurang memadai untuk melakukan

upaya menjaga perbatasan negara. Gelaran pasukan justru diletakkan di wilayah-

wilayah padat penduduk yang sudah terbangun. Gelaran pasukan seperti ini harus

diubah. Batalyon-batalyon yang berada di wilayah “aman” dari gangguan luar

sepantasnya direlokasi ke wilayah perbatasan. Apalagi, urusan keamanan dan

ketertiban saat ini sudah menjadi tanggung jawab kepolisian. Jelas ini tidak mudah

dan akan membutuhkan „effort“ tidak sedikit. Namun, terbukti ini cukup efektif di

perbatasan RI-Papua Nugini. Bukan karena angkatan perang PNG „lebih kecil“

dibanding TNI (juga Malaysia), namun penggelaran kekuatan militer akan

menghambat “perilaku mencuri” negara lain karena konflik senjata (apabila terjadi

kontak senjata) relatif lebih sulit diselesaikan sehingga negara manapun cenderung

menghindari kontak senjata.

5. Galakkan Kembali Transmigrasi

Program transmigrasi yang dulu gencar dilaksanakan pada era Orde Baru harus

19

digalakkan kembali. Transmigran diarahkan untuk mendiami wilayah-wilayah baru

yang dibentuk di dekat perbatasan. Saya yakin, apabila infrastruktur transportasi dan

komunikasi disiapkan, banyak penduduk dari wilayah-wilayah padat yang bersedia

bertransmigrasi.

6. Pemberian Insentif Pajak

Agar pengusaha dan perbankan mau masuk, pemerintah perlu memberikan insentif

pajak bagi pengusaha yang mau berinvestasi di wialayah baru tersebut.

7. Pilih Pemimpin yang Kuat dan Tegas

Pemimpin yang kuat dan tegas sangat penting. Terlepas dari segala kekurangan yang

dituduhkan, kita pernah memiliki dua sosok pemimpin yang tegas sehingga dihormati

kawan dan disegani lawan. Kedua pemimpin yang kuat dan tegas itu adalah Soekarno

dan Soeharto. Pada saat kedua orang itu memimpin, tidak ada yang berani

melecehkan negara kita. Akan tetapi, setelah berganti pemimpin, negara kita menjadi

bulan-bulanan pelecehan terutama oleh Malaysia dan kadang-kadang Singapura.

8. Bangun Jalan (Prioritaskan Pembangunan) di Sepanjang Perbatasan Darat

Pandangan kita mengenai perbatasan sebagai wilayah terpencil harus kita ubah. Mulai

saat ini kita harus memandang perbatasan sebagai wilayah strategis. Strategis untuk

mempertahankan wilayah kita. Dari perspektif eksternal, wilayah atau kota-

kota/kabupaten di daerah perbatasan adalah “etalase” NKRI. Artinya, kemajuan dan

kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah tersebut akan menjadi “nilai jual” positif

bagi diplomasi internasional Indonesia. Sebaliknya, keterbelakangan atau kelambanan

ekonomi di daerah-daerah itu akan menjadi makanan empuk bagi pihak-pihak asing

yang berkepentingan untuk melemahkan kredibilitas RI di dunia internasional. Oleh

karena itu, pemerintah pusat dan daerah yang memiliki wilayah perbatasan darat

dengan negara tetangga seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara

Timur dan Papua harus memprioritaskan pembangunan prasarana jalan di sepanjang

perbatasan. Jalan tersebut dihubungkan ke pusat kota atau pusat pemukiman terdekat.

20

Tujuan pembangunan jalan tersebut adalah untuk merangsang pembangunan kota

atau pemukiman baru di dekat perbatasan. Kelak, sarana transportasi darat itulah

media “perkuatan” ketahanan ekonomi (juga sosial budaya) di daerah-daerah

tersebut.

9. Bangun Wilayah Baru di Dekat Perbatasan

Setelah di sepanjang perbatasan dibangun jalan yang terhubung ke pusat kota atau

pusat pemukiman terdekat, pemerintah daerah diharuskan membangun wilayah baru

di dekat perbatasan. Pembangunan untuk perluasan kota yang sudah mapan harus

dihambat dan masyarakat dirangsang untuk mengembangkan wilayah baru. Untuk

melakukan hal tersebut, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus menyusun

konsep pengembangan wilayah perbatasan secara komprehensif agar wilayah baru

yang dibentuk dapat hidup baik secara ekonomi maupun sosial.

Selain itu, wilayah baru yang dibangun sebaiknya diarahkan untuk memiliki

spesialsisasi. Misalnya, ada blok khusus jeruk Pontianak, blok khusus kebun aren,

blok khusus sawah padi, dll. untuk merangsang masuknya investasi bisnis pendukung

di sana.

10. Pembangunan Pangkalan Militer di Dekat Perbatasan

Saat ini kita melihat gelaran pasukan TNI kita kurang memadai untuk melakukan

upaya menjaga perbatasan negara. Gelaran pasukan justru diletakkan di wilayah-

wilayah padat penduduk yang sudah terbangun. Gelaran pasukan seperti ini harus

diubah. Batalyon-batalyon yang berada di wilayah “aman” dari gangguan luar

sepantasnya direlokasi ke wilayah perbatasan. Apalagi, urusan keamanan dan

ketertiban saat ini sudah menjadi tanggung jawab kepolisian. Jelas ini tidak mudah

dan akan membutuhkan „effort“ tidak sedikit. Namun, terbukti ini cukup efektif di

perbatasan RI-Papua Nugini. Bukan karena angkatan perang PNG „lebih kecil“

dibanding TNI (juga Malaysia), namun penggelaran kekuatan militer akan

menghambat “perilaku mencuri” negara lain karena konflik senjata (apabila terjadi

kontak senjata) relatif lebih sulit diselesaikan sehingga negara manapun cenderung

21

menghindari kontak senjata.

11. Galakkan Kembali Transmigrasi

Program transmigrasi yang dulu gencar dilaksanakan pada era Orde Baru harus

digalakkan kembali. Transmigran diarahkan untuk mendiami wilayah-wilayah baru

yang dibentuk di dekat perbatasan. Saya yakin, apabila infrastruktur transportasi dan

komunikasi disiapkan, banyak penduduk dari wilayah-wilayah padat yang bersedia

bertransmigrasi.

12. Pemberian Insentif Pajak

Agar pengusaha dan perbankan mau masuk, pemerintah perlu memberikan insentif

pajak bagi pengusaha yang mau berinvestasi di wialayah baru tersebut.

13. Pilih Pemimpin yang Kuat dan Tegas

Pemimpin yang kuat dan tegas sangat penting. Terlepas dari segala kekurangan yang

dituduhkan, kita pernah memiliki dua sosok pemimpin yang tegas sehingga dihormati

kawan dan disegani lawan. Kedua pemimpin yang kuat dan tegas itu adalah Soekarno

dan Soeharto. Pada saat kedua orang itu memimpin, tidak ada yang berani

melecehkan negara kita. Akan tetapi, setelah berganti pemimpin, negara kita menjadi

bulan-bulanan pelecehan terutama oleh Malaysia dan kadang-kadang Singapura.

22

DAFTAR PUSTAKA

23

LAMPIRAN

Gambar 1. Lokasi Pulau Rondo

Gambar 2. Lokasi Pulau Berhala

24

Gambar 3. Peta Pulau Sekatung

Gambar 4. Lokasi Pulau Nipa

25

Gambar 5. Lokasi Pulau Marore, Pulau Marampit dan Pulau Miangas

Gambar 6. Lokasi Pulau Fani, Pulau Fanildo dan Pulau Bras

26

Gambar 7. Lokasi Pulau Dana dan Pulau Batek

27

STRUKTUR ORGANISASI

KETUA

Anugerah M. Zulfikar

SEKRETARIS

Dea Kandita H. K. A

MODERATOR

Sari Nurfiani

PENYAJI

Irfipta

PENYAJI

Yani Istikasari

PENYAJI

Maesarotunisya