PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENCEMARAN BAU LIMBAH CAIR GULA (Studi di PG. DJOMBANG BARU, Kabupaten Jombang)

Di susun oleh : Nama : Alex Bintoro Nim. : 03.205.6665

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG 2009KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. WB Puji syukur saya ucapkan atas kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya saya masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan Karya Tulis ini. Tidak lupa saya ucapkan kepada dosen mata kuliah Penyelesaian Sengketa Hukum dan teman-teman yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan Karya Ilmiah ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Karya Tulis ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Dan semoga dengan selesainya Karya Tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan teman-teman semua. Amin Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang,

Januari 2009

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan adanya atau diduga adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Sengketa lingkungan (environmental disputes) merupakan species dari genus sengketa yang bermuatan konflik atau kontroversi di bidang lingkungan yang secara leksikal diartikan: Dispute. A conflict or controversy; a confllct of claims or rights; an assertion of a rlght, claim, or demand on oneside, met by contrary claims or allegations on the other Terminologi penyelesaian sengketa rujukan bahasa Inggrisnya pun beragam: dispute resolution, conflict management, conflict settlement, conflict intervention. Dalam suatu sengketa, termasuk sengketa lingkungan, tidak hanya berdurasi perse1isihan para pihak ansich, tetapi perselisihan yang diiringi adanya tuntutan (claim). Tuntutan adalah atribut primer dari eksistensi suatu sengketa (konflik). Dengan demikian, rumusan Pasal 1 angka 19 UUPLH yang hanya mengartikan sengketa lingkungan sekedar perselisihan antara dua pihak atau lebih tanpa mencantumkan claim terasa kurang lengkap dan tidak merepresentasikan secara utuh keberadaan suatu sengketa. Siapakah sesungguhnya para pihak yang berkonfiik dalam sengketa lingkungan? Atau, siapakah subyek sengketa lingkungan itu dan apa pula yang disengketakan (objek sengketa lingkungan)? Membaca keseluruhan naskah yuridis UUPLH, tampaknya tidak satu Pasal pun yang memberikan jawaban otentik-stipulatif atas pertanyaan tersebut. Namun, melalui metode penafsiran [interpretatie (methode)] dapat di tentukan subyek sengketa lingkungan, yakni: para pihak yang berselisih. Meski disadari bahwa dalam pelaksanaan pembangunan

berkelanjutan (sustalnable development) yang paling penting adalah: how to prevent dispute, not how to settle dispute sesuai dengan adagium: prevention Is better than cure, dan pepatah yang tidak tersangkal kebenarannya: an ounce of prevention is worth a pound of cure. Namun, bukan berarti hukum (UUPLH) harus mengesampingkan sengketa lingkungan tanpa penyelesaian. Sebagai kenyataan yang senantiasa terjadi dan menggejala, sengketa lingkungan membutuhkan penyelesaian yuridis untuk melindungi kepentingan korban pencemaran-perusakan lingkungan sekaligus menyelamatkan lingkungan melalui pendekatan hukum. Konsekuensi suatu negara hukum adalah menempatkan hukum di atas segala kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Negara dan masyarakat diatur dan diperintah oleh hukum, bukan diperintah oleh manusia. Hukum berada di atas segala-segalanya, kekuasaan dan penguasa tunduk kepada hukum. Salah satu unsur negara hukum adalah berfungsinya kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dilakukan oleh badan peradilan. Pemberian kewenangan yang merdeka tersebut merupakan katup penekan (pressure valve), atas setiap pelanggaran hukum tanpa kecuali. Pemberian kewenangan ini dengan sendirinya menempatkan kedudukan badan peradilan sebagai benteng terakhir (the last resort) dalam upaya penegakan kebenaran dan keadilan.

1.2.

Permasalahan Bertolak dari paparan singkat tersebut diatas maka penulis merumuskan masalah adalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah prosedur penyelesaian sengketa Lingkungan diluar

pengadilan ? 2. Bagaimanakah prosedur penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup ? 1.3 Metode Penulisan Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan metode analisis data bersifat kualitatif. Data yang digunakan dalam penulisan ini berupa data sekunder. Berkaitan dengan data sekunder, bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundangundangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Kep. MENLH No. 78 tahun 2003 tentang Tata Cara Pengelolaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan pada Kementerian Lingkungan Hidup. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang paling banyak digunakan dalam penulisan ini. Bahan hukum ini meliputi buku, artikel ilmiah, artikel di Internet, jurnal hukum online di West Law. Selanjutnya bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan ini berasal dari kamus hukum Blacks Law online yang diakses melalui fasilitas penelusuran data dalam West Law dan ensiklopedia online yang diakses melalui website Wikipedia dan ensiklopedia online. Ditinjau dari sudut sifatnya, tipologi penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian eksplanatoris, karena penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan secara mendalam pelaksanaan arbitrase online dan bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia mengaturnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Pengertian Sengketa Lingkungan Hidup Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan adanya atau diduga adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan.

2.2

Prinsip-prinsip penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 1. Para pihak secara suka rela bersedia dan berkeinginan menyelesaikan sengketa secara bermusyawarah. 2. Pihak ke tiga yang bertindak sebagai fasilitator/ mediator/arbiter disetujui oleh para pihak dan harus netral 3. Masing-masing pihak tidak bertahan pada posisinya. 4. Para pihak tidak mempunyai kecurigaan yang berlebihan 5. Persyaratan atau bentuk tuntutan harus rasional

2.3

Tujuan dan Sasaran Sengketa Lingkungan Hidup Dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa ( Pasal 30 Undang Undang Pengelolaan LH ). 2.3.1 Tujuan : Melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa dengan cara cepat dan efisien 2.3.2 Sasaran : 1. Pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat dihentikan 2. Ganti kerugian dapat diberikan 3. Penanggung jawab usaha/kegiatan menaati peraturan perundangan

di bidang LH 2.4 Tindak Lanjut oleh Pemerintah 1. PP No. 54 tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian (LPJP2SLH) 2. Kep.MENLH No. 77 tahun 2003 tentang Pembentukan LPJP2SLH 3. Kep. MENLH No. 78 tahun 2003 tentang Tata Cara Pengelolaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan pada Kementerian Lingkungan Hidup 2.5 Langkah-langkah penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup 1. Verifikasi lapangan (atas dasar pengaduan) 2. Penilaian besarnya dampak/ganti kerugian 3. Penerapan sanksi administrasi oleh pemerintah (kalau ada pelanggaran) 4. Pertemuan awal para pihak (menyepakati kesediaan berunding) 5. Pelaksanaan perundingan 6. Perumusan Kesepakatan akhir (besarnya ganti rugi dan tindakan tertentu) 7. Penandatanganan & Pelaksanaan kesepakatan akhir Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

BAB III PEMBAHASAN Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan : (extrajudicial settlement of dispute - alternative dispute resolution, ADR) Ps. 31 Undang Undang Pengelolaan LH, menyebutkan Penyelesaian sengketa LH di luar pengadilan, diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan bentuk dan besarnya ganti rugi, dan/atau Tindakan tertentu, guna Menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. 3.1 Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Pengadilan Dalam UUPLH, pengaturan penyelesaian sengketa lingkungan terdapat pada Pasal 30-39. Menurut Pasal 30 ayat (1) UUPLH: Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa Penyelesaian sengketa lingkungan melalui sarana hukum pengadilan dilakukan dengan mengajukan gugatan lingkungan berdasarkan Pasal 34 UUPLH jo. Pasal 1365 BW tentang ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum (onrechtmatigedaad). Atas dasar ketentuan ini, masih sulit bagi korban untuk berhasil dalam gugatan lingkungan, sehingga kemungkinan kalah perkara besar sekali. Kesulitan utama yang dihadapi korban pencemaran sebagai penggugat adalah : 1. membuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 BW, terutama unsur kesalahan (schuld) dan unsur hubungan kausal. Pasal 1365 BW mengandung asas tanggunggugat berdasarkan kesalahan (schuld aansprakelijkheid), yang dapat dipersamakan dengan Liability

based on fault dalam sistem hukum Anglo-Amerika. Pembuktian unsur hubungan kausal antara perbuatan pencemaran dengan kerugian penderitaan tidak mudah. Sangat sulit bagi penderita untuk menerangkan dan membuktikan pencemaran lingkungan secara ilmiah, sehingga tidaklah pada tempatnya. 2. Masalah beban pembuktian (bewijslast atau burde of proof) yang menurut Pasal 1865 BW/Pasal 163 HIR Pasal 283 R.Bg. merupakan kewajiban penggugat. Padahal, dalam kasus pencemaran lingkungan, korban pada umumnya awam soal hukum dan seringkali berada pada posisi ekonomi lemah, bahkan sudah berada dalam keadaan sekarat. Mojokerto). Sungguh berat dan terasa tidak adil mewajibkan penderita yang memerlukan ganti kerugian untuk membuktikan kebenaran gugatanya. Menyadari kelemahan tersebut, Hukum Lingkungan Keperdataan (privaatrechtelijk miliuerecht) mengenal asaa tanggunggugat mutlak (strick liability-risico aansprakelijkheid) yang dianut pula oleh Pasal 35 UUPLH. Tanggunggugat mutlak timbul seketika pada pada saat terjadinya perbuatan, tampa mempersoalkankesalahantergugat. Ukuran dampak besar dan penting tentu sangat saintifik dan membutuhkan pengaturan hukum yang cermat demi terjaminnya kepastian hukum. Sebelum berlakunya UUPLH, asas strick liability telah pula diterapkan secara selectif oleh Pasal 21 UUPLH. Tujuan penerapan asas tanggunggugat mutlak adalah: untuk memenuhi rasa keadilan; mensejalankan dengan kompleksitas perkembangan teknologi, sumber daya alam dan lingkungan; serta mendorong badan usaha yang berisiko tinggi untuk menginternalisasikan biaya. sosial yang dapat timbul akibat kegiatannya. Hukum Lingkungan Keperdataan tidak saja mengenal sengketa (seperti dalam Tragedi Ajinomoto di

lingkungan antara individu, tetapi juga atas nama kelompok masyarakat dengan kepentingan yang sama melalui gugatan kelompok - class action - actio popularis. 3.2 Dampak Pencemaran yang dtimbulkan oleh PG. DJOMBANG BARU Gangguan lingkungan, baik berupa pencemaran maupun perusakan lingkungan merupakan ancaman bagi kelestarian fungsi lingkungan hidup. Kegiatan industri memiliki potensi yang cukup tinggi untuk terjadinya pencemaran lingkungan. Limbah yang dihasilkan dari setiap kegiatan industri mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi lingkungan sekitarnya. Apabila limbah industri yang dibuang ke dalam lingkungan tidak dikelola secara sempurna sehingga melampaui baku mutu yang telah ditetapkan. Bila hal itu terjadi maka masyarakat sekitar pabrik yang akan terkena dampak negatifnya yang dapat menyebabkan mereka mengalami kerugian, baik kerugian materiil maupun immateriil. Seperti halnya pencemaran lingkungan yang dtimbulkan oleh PG. DJOMBANG BARU, dimana limbah cairnya yang dibuang ke dalam lingkungan telah menimbulkan pencemaran bau amis. Dikatakan telah terjadi pencemaran karena bau amis limbah cair PG. DJOMBANG BARU tersebut telah menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan warga masyarakat sekitarnya. Bila mengacu pada pengertian tingkat kebauan yang disebutkan dalam Keputusan MenLH No. KEP-50/MENLH/11/1996, maka standart pencemaran bau adalah bila bau yang berada dalam udara telah melampaui batas maksimal yang ditetapkan, sehingga menyebabkan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan terganggu. Oleh karena itu, untuk menghindari dampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya, maka setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan haruslah memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap lingkungan hidup selama menjalankan proses produksinya, sehingga kelestarian

lingkungan hidup sebagai pendukung perikehidupan manusia tetap terpelihara. Setiap tindakan pencemaran lingkungan pasti akan menimbulkan reaksi dari masyarakat untuk menaggapinya, karena lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap orang untuk menikmatinya. Bentuk reaksi masyarakat itu sendiri bermacam-macam, yaitu berupa keluhan, protes dan tuntutan ganti kerugian yang semuanya itu tergantung dari sejauhmana dampak negatif dari limbah industri itu menyentuh dan menyinggung kepentingan masyarakat sekitarnya. Pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri dapat dihindari bila setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menaati ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui sejauhmana penaatan mereka, maka diperlukan tindakan pengawasan yang benar-benar maksimal dari pejabat yang berwenang yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah , bila wewenang pengawasan itu telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Tindakan pencemaran lingkungan yang telah menimbulkan kerugian bagi orang lain dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, karenanya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berkewajiban untuk membayar ganti kerugian dan/atau melakukan tindakan tertentu. Adapun penyelesaian sengketanya sendiri dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Bila memilih jalur diuar pengadilan atau prosedur perundingan, maka bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau tindakan-tindakan apa yang dibebankan kepada perusahaan sebagai wujud tanggung jawabnya atas pencemaran yang ditimbulkan dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Dari tiga bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang diberikan oleh

UULH No.23 Tahun 1997 tersebut, maka para pihak yang bersengketa diberikan kebebasan untuk memilih bentuk mana yang ingin digunakan dalam penyelesaian sengketa. Namun bila dilihat dari karakteristiknya, maka secara umum mediasi merupakan bentuk yang paling efektif, dikarenakan bila masyarakat korban pencemaran tidak memiliki tingkat pendidikan serta pengetahuan yang cukup tinggi, maka dengan adanya mediator yang berfungsi sebagai pemberi saran, akan menghindarkan adanya kekhawatiran bahwa hasil kesepakatan akan menguntungkan salah satu pihak, oleh karena itu diperlukan seorang mediator yang benar-benar bersifat netral atau tidak mudah terpengaruh oleh kekuasaan dan uang, serta memiliki keterampilan untuk melakukan perundingan, sehingga proses perundingan sebagai alternatif penyelesaian sengketa akan benar-benar dipercaya dan tetap dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyelesaiakan sengketa. Dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadialn, maka di Indonesia sudah ditetapkan sistem MAPS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) atau dalam istilah asingnya dikenal dengan istilah ADR (Alternatif Dispute Resolution). Dalam UULH No.23 Tahun 1997 pasal 30 dan 31 telah mengintrodusir 3 bentuk alternatif penyelesaian sengketa, yaitu negoisasi, mediasi dan arbitrasi.

3.3

Penyelesaian Sengketa Lingkungan akibat pencemaran bau limbah cair gula PG. DJOMBANG BARU Dalam penyelesaian sengketa lingkungan ini, para pihak yang bersengketa memilih proses negoisasi atau perundingan antar warga masyarakat dengan pihak pabrik yang melibatkan pihak ketiga (penengah), yaitu tim KPPLH. Dari hasil perundingan (negoisasi) tersebut, masyarakat tidak menuntut

pembayaran kerugian dari pihak PG. Djombang Baru melainkan hanya menuntut agar pihak pabrik secepatnya mengatasi atau menghilangkan bau amis yang mencemari lingkungan desa Sambong Permai, desa Jombang Krajan dan desa Tambak Beras atau setidak-tidaknya mengurangi kadar bau amis limbahnya sampai tingkat sekeci-kecilnya.Tuntutan warga tersebut dilakukan karena bau amis limbah gula ini selain sudah mengganggu kenyamanan lingkungan juga menggangu kesehatan masyarakat sekitarnya. Adapun realisasi dari hasil negoisasi tersebut, walaupun sudah dilaksanakan, namun masih terdapat penyimpangan dari pihak pabrik yaitu pihak pabrik hanya melakukan penggelontoran 2 kali saja di sungai Gude (saluran pembuangan limbah), padahal berdasarkan kesepakatan, penggelontoran akan dilakukan setiap 15 hari sekali selama musim giling. Penyimpangan lainnya adalah pihak pabrik hanya membangun 2 bak IPAL. Bila pengolahan limbah dilakukan melalui 4 bak IPAL maka akan dihasilkan air limbah yang bening dan tidak menimbulkan bau yang menyengat. Meskipun saat ini masyarakat sudah tidak melakukan protes lagi kepada pihak pabrik karena ketergantungan atau keseganan masyarakat karena pihak pabrik banyak memberikan bantuan materiil atau dengan istilah tanggung jawab secara sosial, semua itu tidak akan menyelesaikan masalah, tindakan pabrik tersebut hanya akan bersifat sementara saja dan pada akhirnya akan menuai protes kembali. BAB IV PENUTUP

4.1

Kesimpulan 1. Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup secara non

Litigasi dapat dilakuakan mekanismenya menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. 2. Penyelesaian sengketa lingkungan melalui litigasi atau sarana hukum pengadilan dilakukan dengan mengajukan gugatan lingkungan berdasarkan Pasal 34 UUPLH jo. Pasal 1365 BW tentang ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum (onrechtmatigedaad). 3. Gugatan perwakilan (class actions) adalah gugatan dari sekelompok masyarakat dalam jumlah besar yang mempunyai kesamaan kepentingan (interest) yang dirugikan atas suatu persoalan hukum, yang diwakili oleh seorang atau sekelompok untuk bertindak atas diri mereka dan mewakili kepentingan dari kelompok masyarakat lainnya (class members). Prosedur pemeriksaan gugatan perwakilan (class actions) dalam pengadilan tata usaha negara pada prinsipnya sama seperti pemeriksaan gugatan perwakilan (class actions) di pengadilan perdata asalkan objek yang dipermasalahkannya tersebut merupakan pelanggaran terhadap kaedah hukum administrasi negara/tata usaha

negara. Yang terpenting dalam pengajuan gugatan perwakilan ini ada suatu permohonan untuk pemeriksaan gugatan atas dasar asas-asas yang terdapat dalam class actions, misalnya adanya uji kelayakan menjadi perwakilan kelas (prelminary certification test) yang dilakukan dengan cara notification, dan pemberian kesempatan untuk masuk (opt in) atau keluar dari suatu gugatan (opt out). Apabila suatu gugatan memenuhi persyaratan untuk diperiksa secara class actions maka pengadilan akan mengabulkan permohonan memenuhi tersebut persyaratan dalam untuk bentuk diperiksa penetapan. menurut Sebaliknya apabila gugatan yang dimohonkan tidak prosedur class actions maka gugatan tersebut ditolak pemeriksaannya dengan proses pemeriksaan gugatan perwakilan (class actions) dan selanjutnya gugatan tersebut akan diperiksa secara gugatan perkara biasa saja. 4. Pengkajian perlindungan ini menyiratkan pada betapa korban pentingnya pencemaran-

hukum

perusakan lingkungan sebagai manifestasi prohektif hak atas lingkungan (hidup) yang baik dan sehat. Namun sayangnya, kualitas normatif pengaturan UUPLH terhadap mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan dirasakan kurang kondusif dan signifikan bagi pengembangan kesadaran lingkungan. Terlalu banyak kendala yang harus dihadapi oleh korban pencemaran-perusakan lingkungan dalam penyelesaian

sengketa teknologis.

lingkungan: Kenyataan

yuridis, ini

ekonomis

maupun korban

menyebabkan

pencemaran-perusakan lingkungan seringkali enggan menyelesaikan sengketa lingkungan melalui jalur hukum. 5. Terdapatnya kelemahan dan kekeliruan perumusan dalam agar UUPLH semakin menyadarkan Melalui dijadikan perlunya pengaturan momentum dengan dilakukan percepatan upaya-upaya merevisi UUPLH keberlakuannya dan efektif. dapat hukum yang tangguh, keberadaan UUPLH akan diapreasiasikan memproyeksi Indonesia yang seimbang

sumberdaya ekologis yang menopangnya, dan bukan yang menggerogoti tiang pancang masa depan. Keadaan tersebut tidak dapat terjadi tanpa transformasi prioritas dan nilai pribadi yang akrab dan ramah lingkungan. Ketentuan UUPLH yang merupakan tumpuan harapan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan lingkungan. perlu Jadikan terus dikaji as agar a mampu tool of mewujudkan manusia Indonesia sebagai pembina UUPLH Sustainable development 6. Apabila mempunyai kesamaan kepentingan (interest) yang dirugikan atas suatu persoalan hukum, yang diwakili oleh seorang atau sekelompok untuk bertindak atas diri mereka dan mewakili kepentingan dari kelompok masyarakat lainnya (class members).class actions lebih meringankan penggugat karena dilakukan

bersama-sama.

4.2

Saran 1. Tindakan pencemaran kerugian sebagai lingkungan bagi perbuatan orang yang lain telah dapat hukum, menimbulkan dikategorikan

melawan

karenanya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berkewajiban untuk membayar ganti kerugian dan/atau melakukan tindakan tertentu. Dan sebaiknya penyelesaian sengketanya sendiri dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Bila memilih jalur diuar pengadilan atau prosedur perundingan, maka bentuk dan besarnya ganti kerugian dan tindakan-tindakan apa yang

dibebankan kepada perusahaan sebagai wujud tanggung jawabnya atas pencemaran yang ditimbulkan dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa. 2. Bagi para pemilik pabrik maupun usaha apapun yang ada di sekitar pantai agar tidak membuang limbah atau sampah ke area pemukiman penduduk. Mereka harus menyediakan sarana kebersihan agar limbah atau sampah yang mereka hasilkan tidak mencemari pantai. Demikianlah saran-saran yang dapat kami sampaikan,semoga apa yang telah kami sampaikan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat agar mau menjaga keasrian dan kebersihan lingkungan. Semua orang harus ikut berperan serta dalam menanggulangi masalah yang sangat berbahaya yang bernama Pencemaran Lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Rahmadi, Takdir, 1996, Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Makalah Penataran Hukum Lingkungan, Proyek kerjasama Hukum Indonesia - Belanda, Surabaya. 2. http://albatrozz.wordpress.com/2008/09/09/mekanisme-penyelesaian-

sengketa-lingkungan-hidup-secara-litigasi-maupun-non-ligasi-serta-tinjauangugatan-class-action-dan-legal-standing-di-peradilan-indonesia/ 3. http://digilib.itb.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jiptumm-gdl-s12002-rr-5818-perdata&q=Desa 4. http://yudhim.blogspot.com/2008/11/contoh-makalah-tentang-abrasi.html

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ......................................................................................... KATA PENGANTAR......................................................................................... DAFTAR ISI...................................................................................................... BAB I PENDAHULUAN............................................................................ 1.1 Latar Belakang..........................................................................

1.2 1.3

Permasalahan............................................................................ Metode Penulisan .....................................................................

BAB II TINJAUAN PUSTAKA................................................................... 2.1 2.2 2.3 Pengertian Sengketa Lingkungan Hidup ............................ Prinsip-prinsip penyelesaian SLH......................................... Tujuan dan Sasaran Sengketa Lingkungan Hidup............. 2.3.1 2.3.2 2.4 2.5 Tujuan................................................................. Sasaran ...............................................................

Tindak Lanjut oleh Pemerintah.... Langkah-langkah penyelesaian SLH....................................

BAB III PEMBAHASAN............................................................................... 3.1 3.2 3.3 Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Pengadilan.... Dampak Pencemaran yang dtimbulkan oleh PG. DJOMBANG BARU....................................................................................... Penyelesaian Sengketa Lingkungan akibat pencemaran bau limbah cair gula PG. DJOMBANG BARU..........................................

BAB IV PENUTUP......................................................................................... 4.1 4.2 Kesimpulan.............................................................................. Saran........................................................................................

DAFTAR PUSTAKA.........................................................................................