i. sistematika penyusunan proposal hibah, bantuan 2020. 3. 2.¢  41 lampiran peraturan...

Download I. SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL HIBAH, BANTUAN 2020. 3. 2.¢  41 lampiran peraturan bupati situbondo

Post on 24-Jul-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

LAMPIRAN Peraturan Bupati SitubondoKEUANGAN KHUSUS
a. Pendahuluan
Pendahuluan memuat :
melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan perlunya
bantuan pembiayaan.
dan tujuan yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan.
b. Rencana Pemanfaatan
yang akan dilaksanakan.
d. Jenis Yang Diusulkan
diharapkan berupa uang, barang atau jasa.
e. Nilai/Rencana Anggaran Biaya
kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya.
f. Penutup
Penutup, memuat rangkuman mengenai pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan kegiatan yang telah
diuraikan dalam bagian sebelumnya.
(pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi.
Sistematika Proposal, adalah sebagai berikut :
a. Pendahuluan
Pendahuluan memuat :
melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan perlunya
bantuan pembiayaan.
dan tujuan yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan.
b. Rencana Pemanfaatan
yang akan dilaksanakan.
d. Jenis Yang Diusulkan
Jenis yang diusulkan, memuat bentuk dari pada bantuan sosial yang
diharapkan berupa uang atau barang.
e. Nilai/Rencana Anggaran Biaya
kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya.
f. Penutup
Penutup, memuat rangkuman mengenai pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan kegiatan yang telah
diuraikan dalam bagian sebelumnya.
(pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi.
TIDAK DIRENCANAKAN
a. Pendahuluan
Pendahuluan memuat :
dan permasalahan-permasalahan serta alasan-alasan yang
melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan perlunya
bantuan pembiayaan.
dan tujuan yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan.
Dasar hukum, memuat peraturan-peraturan yang menjadi dasar
bantuan sosial yang tidak direncanakan diberikan.
b. Rencana Pemanfaatan
yang akan dilaksanakan.
d. Jenis yang Diusulkan
Jenis yang diusulkan, memuat bentuk dari bantuan sosial yang tidak
direncanakan yang diharapkan berupa uang.
e. Nilai/Rencana Anggaran Biaya
mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian
kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya.
f. Penutup
diuraikan dalam bagian sebelumnya.
g. Tanda tangan yang disertai nama lengkap pemohon bantuan (Kepala
SKPD yang membidangi) serta stempel SKPD yang membidangi.
43
KHUSUS
a. Pendahuluan
Pendahuluan memuat :
melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan perlunya
bantuan pembiayaan.
dan tujuan yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan.
b. Rencana Pemanfaatan
yang akan dilaksanakan.
d. Jenis Yang Diusulkan
diharapkan.
kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya.
f. Penutup
diuraikan dalam bagian sebelumnya.
(pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi.
Bantuan/Pimpinan/Ketua yang masih berlaku;
Hak Asasi Manusia; (untuk Organisasi Kemasyarakatan)
c. Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati (untuk
Badan dan Lembaga);
d. Surat Keterangan pengesahan atau penetapan dari Kepala SKPD yang
membidangi sesuai dengan kewenangannya (untuk Kelompok
Masyarakat);
f. Surat Keterangan Domisili;
h. Khusus untuk pembangunan fisik, melampirkan rencana dan gambar
bangunan serta sertifikat tanah/bukti kepemilikan lainnya;
i. Surat pernyataan bahwa tidak menerima hibah pada tahun
sebelumnya.
44
II. PERSYARATAN DAN MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN SOSIAL TIDAK DIRENCANAKAN, BAGI HASIL
PAJAK/RETRIBUSI DAERAH BANTUAN KEUANGAN, BANTUAN
KEUANGAN KHUSUS, BELANJA TIDAK TERDUGA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN (INVESTASI DANA BERGULIR)
II.1 HIBAH
melalui Kepala DPPKAD;
b. Surat/Nota Dinas permohonan persetujuan pencairan kepada Bupati dari Kepala SKPD yang membidangi yang menerangkan bahwa
pengajuan telah dilengkapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
dan telah mendapatkan disposisi dari Bupati;
c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Kepala
SKPD.
Sosial, Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan,
Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan;
e. Foto kopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang
ditandatangani bersama Bupati/Pejabat yang ditunjuk dan Ketua
Penerima Hibah bermaterai cukup;
g. Foto kopi nomor rekening Bank Jatim yang masih aktif;
h. Susunan pengurus yang masih aktif;
i. Kuitansi bukti pengeluaran uang bermaterai cukup;
j. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sesuai dengan Keputusan
Bupati tentang Pemberian Hibah beserta besarannya;
k. Foto kopi proposal pengajuan kepada Bupati;
l. Foto kopi disposisi Bupati atas proposal yang diajukan;
m. Foto kopi rekomendasi dari SKPD yang membidangi, sebagai tindak
lanjut atas disposisi Bupati terhadap proposal yang diajukan;
n. Foto kopi Berita Acara Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah
Daerah (TAPD) Pemerintah Kabupaten Situbondo;
o. Pengajuan dimasukkan ke dalam snelhecter plastik warna merah
rangkap 4 (empat), dengan rincian masing-masing 2 (dua) bendel
untuk DPPKAD, 1 (satu) bendel SKPD yang membidangi dan 1 (satu)
bendel arsip penerima.
II.2 BANTUAN SOSIAL
melalui Kepala DPPKAD;
dan telah mendapatkan disposisi dari Bupati;
c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Kepala
SKPD.
Sosial, Bagi Hasil Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan
Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan;
45
e. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan,
Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan;
f. Pakta integritas yang ditandatangani Ketua/pimpinan;
g. Foto kopi nomor rekening Bank Jatim yang masih aktif;
h. Susunan pengurus yang masih aktif;
i. Kuitansi Bukti Pengeluaran Uang bermaterai cukup;
j. Foto kopi proposal pengajuan kepada Bupati;
k. Foto kopi disposisi Bupati atas proposal yang diajukan;
l. Foto kopi surat rekomendasi dari SKPD yang membidangi, sebagai
tindak lanjut atas disposisi Bupati terhadap proposal yang diajukan;
m. Foto kopi Berita Acara Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah
Daerah (TAPD) Pemerintah Kabupaten Situbondo;
n. Pengajuan dimasukkan ke dalam snelhecter plastik warna
putih/bening rangkap 4 (empat), dengan rincian masing-masing 2
(dua) bendel untuk DPPKAD, 1 (satu) bendel SKPD yang membidangi
dan 1 (satu) bendel arsip penerima.
II.3 BANTUAN SOSIAL TIDAK DIRENCANAKAN
a. Surat permohonan pencairan kepada Bupati;
b. Surat/Nota Dinas persetujuan dari Kepala SKPD yang membidangi yang menerangkan bahwa pengajuan telah lengkap sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
yang tidak direncanakan dari SKPD yang membidangi;
d. Pakta integritas yang ditandatangani Kepala SKPD yang membidangi;
e. Foto kopi nomor rekening Bank Jatim yang masih aktif;
f. Kuitansi Bukti Pengeluaran Uang bermaterai cukup;
g. Foto kopi Berita Acara Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah
Daerah (TAPD) Pemerintah Kabupaten Situbondo;
h. Foto kopi surat rekomendasi dari SKPD yang membidangi, sebagai
tindak lanjut atas disposisi Bupati terhadap proposal yang diajukan;
i. Foto kopi disposisi Bupati atas proposal yang diajukan;
j. Foto kopi proposal pengajuan kepada Bupati;
k. Pengajuan dimasukkan ke dalam snelhecter plastik warna putih/bening rangkap 4 (empat), dengan rincian masing-masing 2
(dua) bendel untuk DPPKAD, 1 (satu) bendel SKPD yang membidangi
dan 1 (satu) bendel arsip penerima.
II.4 BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI DAERAH
a. Surat permohonan pencairan dari penerima dana kepada Bupati
melalui Kepala DPPKAD;
b. Surat permohonan persetujuan pencairan kepada Bupati dari Kepala SKPD yang membidangi dan telah mendapatkan disposisi dari
Bupati;
menerangkan bahwa pengajuan telah lengkap sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
Sosial, Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan,
Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan;
46
f. Foto kopi nomor rekening Bank Jatim yang masih aktif;
g. Kuitansi Bukti Pengeluaran Uang bermaterai cukup;
h. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan Keputusan Bupati
tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil Pajak/Retribusi
Daerah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran
Pembiayaan (khusus bantuan keuangan yang bersifat khusus);
i. Pengajuan dimasukkan ke dalam snelhecter plastik warna hijau
rangkap 4 (empat) dengan rincian masing-masing 2 (dua) bendel
untuk DPKD, 1 (satu) bendel SKPD yang membidangi dan 1 (satu)
bendel arsip penerima.
a. Surat permohonan pencairan dari penerima dana kepada Bupati
melalui Kepala DPPKAD;
b. Surat permohonan persetujuan pencairan kepada Bupati dari Kepala
SKPD yang membidangi dan telah mendapatkan disposisi dari Bupati;
c. Surat persetujuan dari Kepala SKPD yang membidangi yang menerangkan bahwa pengajuan telah lengkap sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
Sosial, Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan,
Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan;
e. Pakta integritas yang ditandatangani Kepala Desa (khusus Bantuan
Keuangan Kepada Desa;
keuangan kepada partai politik);
g. Proposal yang telah disetujui Bupati (khusus bantuan keuangan yang
bersifat khusus);
h. Foto kopi nomor rekening Bank Jatim yang masih aktif;
i. Susunan pengurus yang masih aktif;
j. Kuitansi Bukti Pengeluaran Uang bermaterai cukup;
k. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan Keputusan Bupati
tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan,
Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan (khusus bantuan
keuangan yang bersifat khusus);
l. Foto kopi disposisi Bupati atas proposal yang diajukan (khusus
bantuan keuangan yang bersifat khusus);
m. Foto kopi rekomendasi dari SKPD yang membidangi, sebagai tindak
lanjut atas disposisi Bupati terhadap proposal yang diajukan (khusus
bantuan keuangan yang bersifat khusus);
n. Foto kopi Berita Acara Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah
Daerah (TAPD) Pemerintah Kabupaten Situbondo (khusus bantuan
keuangan yang bersifat khusus);
o. Pengajuan dimasukkan ke dalam snelhecter plastik warna hijau
rangkap 4 (empat) dengan rincian masing-masing 2 (dua) bendel
untuk DPKD, 1 (satu) bendel SKPD yang membidangi dan 1 (satu)
bendel arsip penerima.
a. Surat permohonan dari SKPD pengusul kepada Kepala BPBD yang
dilampiri :
b. Dokumen yang harus dilengkapi BPBD meliputi :
- Rekapitulasi RAB dari masing-masing SKPD yang ditandatangani
oleh Kepala Pelaksana BPBD;
- Pertimbangan dari Kepala Pelaksana BPBD bahwa pengajuan telah dilengkapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
c. Dari dokumen tersebut di atas sebagaimana pada huruf b, Kepala
Pelaksana BPBD mengajukan usulan SK Bupati tentang Alokasi Belanja Tidak Terduga;
d. Syarat-syarat pencairan Belanja Tidak Terduga :
- Surat permohonan pencairan kepada Bupati melalui Kepala
DPPKAD dari Kepala Pelaksana BPBD;
- Surat Pernyataan Bupati yang menerangkan telah terjadi bencana
alam/ sosial/penyakit di Kabupaten Situbondo;
- Surat pertimbangan dari Kepala Pelaksana BPBD yang
menerangkan bahwa pengajuan telah lengkap sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
- Foto kopi nomor rekening Bank Jatim yang masih aktif;
- Surat keputusan penunjukan bendahara;
- Surat persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
Pemerintah Kabupaten Situbondo;
- Pengajuan dimasukkan ke dalam snelhekter plastik dengan
warna biru rangkap 4 (empat) dengan rincian masing-masing 2 (dua) bendel untuk DPPKAD, 1 (satu) bendel untuk SKPD yang
membidangi dan 1 (satu) bendel sebagai arsip penerima.
II.7 PENGELUARAN PEMBIAYAAN (INVESTASI DANA BERGULIR)
a. Surat permohonan pencairan dari penerima dana kepada Bupati
melalui Kepala DPPKAD;
dari Kepala SKPD yang membidangi yang menerangkan bahwa pengajuan telah dilengkapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
dan telah mendapatkan disposisi dari Bupati;
c. Foto kopi Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan,
Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan;
d. Pakta integritas yang ditandatangani ketua;
e. Foto kopi nomor rekening Bank Jatim yang masih aktif;
f. Susunan pengurus yang masih aktif;
g. Kuitansi Bukti Pengeluaran Uang bermaterai cukup;
h. Pengajuan dimasukkan ke dalam snelhecter plastik warna biru rangkap 4 (empat), dengan rincian masing-masing 2 (dua) bendel
untuk DPPKAD, 1 (satu) bendel SKPD yang membidangi dan 1 (satu)
bendel arsip penerima.
Dana, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :
a. Surat pengantar dari Kepala SKPD yang membidangi yang ditujukan
kepada Kepala DPPKAD;
b. Surat pengantar dari Penerima yang ditujukan kepada Bupati melalui
Kepala DPPKAD dengan tembusan Kepala SKPD yang membidangi;
c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas penggunaan dana;
d. Laporan Penggunaan Dana disertai bukti-bukti yang lengkap dan sah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk kegiatan yang
dilaksanakan lebih dari 1 (satu) bulan menggunakan Buku Kas Umum yang disusun setiap akhir bulan yang disertai kuitansi pengeluaran dan
dilampiri bukti-bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;
e. Melampirkan foto kopi SP2D;
f. Melampirkan Berita Acara Hasil Verifikasi Atas Kebenaran dan Kelengkapan SPj dari SKPD yang membidangi (sesuai dengan
juknis/juklak program/kegiatan);
h. Penyusunan SPJ hendaknya dimasukkan ke dalam snelhecter plastik
atau dibendel dan dijilid dengan warna sebagai berikut :
- Warna merah : Hibah
Pembiayaan
- Foto kopi untuk Bupati melalui Kepala DPPKAD;
- Foto kopi untuk SKPD yang membidangi;
- Asli untuk Arsip Penerima.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008 tentang Badan-Badan dan Orang Pribadi Yang
Menjalankan Usaha Mikro dan Kecil Yang Menerima Harta Hibah, Bantuan
Atau Sumbangan Yang Tidak Termasuk Obyek Pajak Penghasilan, bahwa
ketentuan kewajiban perpajakan atas pelaksanaan hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan
dilaksanakan sesuai ketentuan berikut ini :
a. Bendahara Umum Kas Daerah dan Bendahara Pengeluaran PPKD tidak wajib memotong PPh dan PPN atas pelaksanaan pemberian hibah,
bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan
pengeluaran pembiayaan.
Penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur, seperti Bantuan
PTKPD, Honorarium Guru Swasta, Guru Pendidik PAUD dan
sejenisnya yang dialokasikan setiap bulan, meskipun tidak dibayarkan secara bulanan, pemotongan pajak penghasilannya (PPh 21)
menyesuaikan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) masing-
masing pegawai, dengan ketentuan PTKP sebagai berikut :
Untuk diri wajib pajak orang pribadi : Rp. 36.000.000,00
Tambahan wajib pajak yang kawin : Rp. 3.000.000,00
Tambahan untuk setiap anggota keluarga : Rp. 3.000.000,00
c. Apabila Honorarium yang sifatnya merupakan insentif atau tambahan dan
hanya diberikan dalam hal pegawai tersebut melaksanakan pekerjaan
berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan dan bersifat tidak berkesinambungan, maka penghasilan tersebut dipotong
PPh 21 sebesar 5 % (lima persen) penghasilan bruto.
d. Sedangkan honorarium yang tersebut huruf d, di atas diberikan kepada
peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, maka atas
penghasilan tersebut dipotong PPh 21 sebesar 5 % (lima persen) dari
penghasilan bruto.
Partai Politik dll atas pembelian barang (misalnya pembelian 20 juta),
maka organisasi/lembaga tersebut tidak boleh memungut PPh 22 dan
PPN karena tidak ditunjuk sebagai Pemungut PPh 22 dan PPN, tetapi
kewajibannya adalah membayar PPN yang dipungut oleh penjual.
f. Apabila kelompok/organisasi/lembaga/Partai Politik dll melakukan
pembelian jasa yang merupakan obyek PPh 23 dan obyek PPh final, maka
wajib memungut dan menyetor pajak yang terutang.
g. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah atas belanja makanan dan minuman rapat dikenakan Pajak
Daerah sebesar 10%.
V.1 Contoh Format Usulan/Proposal Hibah/Bantuan Sosial
KOP ORGANISASI/LEMBAGA
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Desa ………Kecamatan ………… di
wilayah Kabupaten Situbondo, dan dalam rangka menunjang kegiatan
Kelompok/Lembaga/Organisasi/Pemerintah …………….…………….., kami
hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan berupa uang/barang/jasa sehingga
pelaksanaan tugas dan fungsi kami dapat berjalan secara optimal dan
berperan aktif dalam percepatan pembangunan daerah dan pelaksanaan
tugas-tugas pemerintahan di daerah.
untuk kegiatan :
Bupati berkenan untuk dapat membantu kami dalam bentuk pemberian
hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan…............. Sebagai bahan
pertimbangan Bapak, terlampir kami sampaikan proposal permohonan
hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan dimaksud.
diucapkan terima kasih.
VI.1 Hibah
KOP SKPD
Kepada Yth. Bupati Situbondo Melalui Tim Anggaran Pemerintah
Daerah Kabupaten Situbondo di
Membaca proposal yang diajukan oleh ………….…… melalui surat nomor ….…… tanggal ……………, setelah dilakukan evaluasi terhadap proposal pemohon yang meliputi penilaian antara lain :
NO URAIAN PENILAIAN
2. Domisili Jelas Tdk Jelas
3. Keberadaan Organisasi Fiktif Tdk Fiktif
4. Kepengurusan (masyarakat) Jelas Tdk Jelas
5. Sekretariat tetap (organisasi kemasyarakatan)
Ada Tdk ada
Ya Tidak
8. Kepemilikan Tanah ( khusus konstruksi )
Sah Tdk Sah
Pernah Belum Pernah
Badan, lembaga dan Ormas
Catatan : UsulanPemohon : Barang Rp……………… Uang Rp………………. Usulan SKPD : Barang Rp……………… Uang Rp………………. Kesimpulan : Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, dapat disetujui terhadap proposal yang diajukan. Demikian untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
TANDA TANGAN TIM EVALUASI
Daerah Kabupaten Situbondo di
Membaca proposal yang diajukan oleh…… melalui surat nomor…… tanggal ……, setelah dilakukan evaluasi terhadap proposal pemohon yang meliputi penilaian antara lain :
NO URAIAN PENILAIAN
2. Domisili Jelas Tdk Jelas
3. Identitas Individu, Keluarga Jelas Tdk Jelas
4. Keberadaan Organisasi (lembaga non pemerintahan)
Fiktif Tdk Fiktif
Jelas Tdk Jelas
Pernah Belum Pernah
Individu
Keluarga
Lembaga non pemerintahan
Catatan : UsulanPemohon : Barang Rp……………… Uang Rp…………………. Usulan SKPD : Barang Rp……………... Uang Rp…………………. Kesimpulan : Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, dapat disetujui terhadap proposal yang diajukan. Demikian untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut sesuai
prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
TANDA TANGAN TIM EVALUASI
Daerah Kabupaten Situbondo di
Membaca proposal yang diajukan oleh ………..… melalui surat nomor ……… tanggal ……….……, setelah dilakukan evaluasi terhadap proposal pemohon yang meliputi penilaian antara lain :
NO URAIAN PENILAIAN
2. Domisili Jelas Tdk Jelas
3. Nilai yang diajukan Wajar Tdk Wajar
Catatan : Usulan Pemohon : Uang Rp…………………. Usulan SKPD : Uang Rp…………………. Kesimpulan : Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, dapat disetujui terhadap proposal yang diajukan. Demikian untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
TANDA TANGAN TIM EVALUASI
Belanja Tidak Terduga
di – SITUBONDO
1. …………………………………………………………………………………………… 2. …………………………………………………………………………………………… 3. ……………………………………………………………………………………………
NO URAIAN PENILAIAN
b. Pakta Integritas Lengkap Tdk Lengkap
2. Nilai yang diajukan Wajar Tdk Wajar
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, dapat disetujui terhadap permohonan usulan belanja tidak terduga yang diajukan. Demikianuntuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut sesuai prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah. Situbondo, …………………..
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Situbondo Nama dan Stempel Nip.
TANDA TANGAN TIM EVALUASI
VII.1 Hibah Berupa Uang
NOMOR : TAPD/ / /Tahun
MEMPERHATIKAN :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah, dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Surat rekomendasi SKPD ………………………………………..…… Kabupaten
Situbondo Nomor : ................................................ tanggal ....................
Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Situbondo memberikan pertimbangan
terhadap pemberian belanja hibah berupa uang Tahun ….. kepada
......................................................................................................... dan telah
Nama Kegiatan Besaran (Rp)
Adapun jenis belanja hibah berupa uang yang akan diberikan kepada
pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara/badan
usaha milik daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan ( ormas )
dengan pertimbangan sebagai berikut :
a. Bagi Badan dan Lembaga memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang
diterbitkan oleh Bupati;
penetapan dari Kepala SKPD yang membidangi sesuai dengan
kewenangannya;
mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia paling singkat 3 tahun sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan dan memiliki sekretariat tetap.
Demikian Pertimbangan TAPD Kabupaten Situbondo untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
NOMOR : TAPD/ / /tahun
MEMPERHATIKAN :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah, dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Surat rekomendasi SKPD ………………………………………..…… Kabupaten
Situbondo Nomor : ................................................ tanggal ....................
Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Situbondo memberikan pertimbangan
terhadap pemberian belanja hibah berupa barang Tahun …. kepada
......................................................................................................... dan telah
Nama Kegiatan Besaran (Rp)
Adapun jenis belanja hibah berupa barang yang akan diberikan kepada
pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara/badan
usaha milik daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan ( ormas )
dengan pertimbangan sebagai berikut :
a. Bagi Badan dan Lembaga memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang
diterbitkan oleh Bupati;
penetapan dari Kepala SKPD yang membidangi sesuai dengan
kewenangannya;
mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia paling singkat 3 tahun sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan dan memiliki sekretariat tetap.
Demikian Pertimbangan TAPD Kabupaten Situbondo untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
BERITA ACARA PERTIMBANGAN TAPD KABUPATEN SITUBONDO
ATAS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG TAHUN ….
NOMOR : TAPD/ / /Tahun
MEMPERHATIKAN :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah, dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Surat rekomendasi SKPD ………………………………………..…… Kabupaten
Situbondo Nomor : ................................................ tanggal ....................
Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Situbondo memberikan pertimbangan
terhadap pemberian belanja bantuan sosial berupa uang Tahun …. kepada
......................................................................................................... dan telah
Nama Kegiatan Besaran (Rp)
Adapun jenis bantuan sosial berupa uang yang akan diberikan kepada
individu, keluarga, dan lembaga non pemerintahan dengan pertimbangan
sebagai berikut:
b. Berdomisili di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Situbondo,
c. Bagi lembaga non pemerintahan memiliki kepengurusan yang jelas.
Demikian Pertimbangan TAPD Kabupaten Situbondo untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
BERITA ACARA PERTIMBANGAN TAPD KABUPATEN SITUBONDO
ATAS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG TAHUN ….
NOMOR : TAPD/ / /Tahun
MEMPERHATIKAN :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah, dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah berepa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan…

Recommended

View more >