HUKUM WARIS ADAT

MAKALAH

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Perkuliahan, Mata Kuliah Hukum

Adat Dalam Perkembangan, Semester IV, Tahun Akademik 2014 -

2015

Disusun Oleh :

Yadi Supriatna 131000303

Di bawah Bimbingan

Sisca Ferawati B, S.H., M.Kn.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PASUNDAN Jalan Lengkong Besar No. 68 Bandung

Telp. (022) 4205945, 4262226

www.hukum.unpas.ac.id

2015

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana atas rahmat dan

karunianya kami diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas makalah

mengenai Hukum Waris Adat dengan lancar. Dalam penyusunan makalah ini

saya selaku penyusun berterimakasih banyak kepada para pihak yang memberikan

saran dan kritiknya. Terimakasih juga kepada para penulis buku yang telah saya

kutip pendapatnya dalam isi makalah ini.

Makalah ini menjelaskan mengenai hukum waris adat yang ada di Indonesia. Baik

hukum waris adat bagi garis keturunan patrilineal, matrilineal maupun parental.

Yang mana dalam sistem waris adat tersebut memang terdapat beberapa

perbedaan yang mejadikan sebuah alasan dari sulitnya dalam mengkodifikasikan

hukum waris yang ada di Indonesia saat ini.

Semoga materi dalam makalah ini bisa bermanfaat bagi pembaca pada umumnya

dan penulis pada khususnya, penulis menyadari bahwa dalam pembuatan makalah

ini masih jauh dari sempurna untuk itu penulis menerima saran dan kritik yang

bersifat membangun demi perbaikan kearah kesempurnaan. Akhir kata penulis

sampaikan terimakasih.

Bandung, 10 April 2015

Penyusun

i

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ...............................................................................................i

Daftar Isi ..............................................................................................ii

Bab I : Pendahuluan ..............................................................................................1

A. Latar Belakang ..................................................................................1

B. Rumusan Masalah ..................................................................................1

Bab II : Tinjauan Pustaka ..................................................................................2

Bab III : Pembahasan ..............................................................................................6

A. Pembagian Hukum Waris Menurut Hukum Adat ..................................6

B. Harta Waris Adat ..................................................................................7

C. Hukum Waris Menurut Garis Keturunan : ..........................................10

1. Hukum Waris Adat Patrlinial ........................................................10

2. Hukum Waris Adat Matrillinial ............................................12

3. Hukum Waris Adat Parental/Bilateral ................................13

Bab IV : Penutup ............................................................................................18

A. Kesimpulan ................................................................................18

B. Saran

........................................................................................................19

Daftar Pustaka ............................................................................................iii

ii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan adat,

termasuk dalam hal pewarisan, Indonesia memiliki berbagai macam bentuk waris

diantaranya, diantaranya waris menurut hukum BW, hukum Islam, dan adat.

Masing-masing hukum tersebut memiliki karakter yang berbeda dengan yang lain.

Hukum adat waris mempunyai sistem kolektif, mayorat, dan

individual.Sistem waris kolektif yaitu, harta warisan dimiliki secara bersam-sama,

dan ahli waris tidak diperbolehkan untuk memiliki secara pribadi. Jika ingin

memanfaatkan harta waris tersebut, harus ada musyawarah dengan ahli waris yang

lain. Sistem waris mayorat yaitu, harta waris dimiliki oleh ahli waris yang tertua,

dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan ahli waris yang muda baik

perempuan atau laki-lak sampai merka dewasa dan mampu mengurus dirinya

sendiri.Sistem waris individual yaitu, harta warisan bisa dimliki secara pribadi

oleh ahli waris, dan kepemilikkan mutlak ditangannya.

Harta warisan menurut hukum adat bisa dibagikan secara turun-temurun

sebelum pewaris meninggal dunia, tergantung dari musyawarah masing-masing

pihak.Hal ini sangat berbeda dengan kewarisan hukum BW dan

hukum Islam yang mana harta warisan harus dibagikan pada saat ahli waris telah

meninggal dunia.Apabila harta warisan diberikan pada saat pewaris belum

meninggal dunia, maka itu disebut pemberian biasa atau dalam hukum Islam

bisadisebut sebagai hibah.

Dengan adanya beragam bentuk sistem kewarisan hukum adat,

menimbulkan akibat yang berbeda pula, maka pada intinya hukum waris harus

disesuaikan dengan adat dan kebudayaan masing-masing daerah dengan kelebihan

dan kekurangan yang ada pada sistem kewarisan tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pembagian waris menurut hukum adat?

2. Bagaimana & Seperti apakah harta waris adat?

3. Bagaimana pembagian waris adat berdasarkan garis keturunan?

1

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Di negara kita RI ini, hukum waris yang berlaku secara nasional belum terbentuk,

dan hingga kini ada 3 (tiga) macam hukum waris yang berlaku dan diterima oleh

masyarakat RI, yakni hukum waris yang berdasarkan hukum Islam, hukum Adat

dan hukum Burgerlijk Wetboek (BW)1. Hal ini adalah akibat warisan hukum yang

dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda untuk Hindia Belanda dahulu.

Menggunakan hukum waris menurut hukum adat, menurut Wirjono

Projodikoro (19911 : 58), hukum adat pada umumnya bersandar pada kaidah sosial

normatif dalam cara berpikir yang konkret yang sudah menjadi tradisi masyarakat

tertentu2.

Menurut Ter Haar, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang

bertalian dengan dari abad ke abad penerusan dan peralihan harta kekayaan yang

berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi. Selain itu, ada pendapat

lain ditulis bahwa Hukum Adat Waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur

proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda yang berwujud

dan yang tidak berwujud, dari suatu angkatan generasi manusia kepada

keturunnya.3

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa Hukum Waris

Adat mengatur proses penerusan dan peralihan harta, baik yang berwujud maupun

yang tidak berwujud dari pewaris pada waktu masih hidup atau setelah meninggal

dunia kepada ahli warisnya.

Adapun sifat Hukum Waris Adat secara global dapat diperbandingkan

dengan sifat atau prinsip hukum waris yang berlaku di Indonesia, di antaranya

adalah :4

1. Harta warisan dalam sistem Hukum Adat tidak merupakan kesatuan yang

dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak dapat terbagi

1. Moch. Koesnoe, Perbandingan antara Hukum Islam, Hukum Eropa dan Hukum Adat. Seminar Pembinaan KuRikulum Hukum Islam di Perguruan Tinggi, Badan Kerjasama PTIS, Kaliurang, 1980.hlm 1-20. 2. Saebani, Beni Ahmad, Fiqh Mawaris (Bandung; Cv. Pustaka Setia,2009), hlm. 86 3. http://websiteayu.com/artikel/sistem-hukum-waris-adat2

4. Ibid. 2

atau dapat terbagi tetapi menurut jenis macamnya dan kepentingan para

ahli waris, sedangkan menurut sistem hukum barat dan hukum Islam harta

warisan dihitung sebagai kesatuan yang dapat dinilai dengan uang.

2. Dalam Hukum Waris Adat tidak mengenal asas legitieme portie (bagian

mutlak), sebagaimana diatur dalam hukum waris barat dan hukum waris

Islam.

3. Hukum Waris Adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk

sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan segera dibagikan.

Berdasarkan ketentuan Hukum Adat pada prinsipnya asas hukum waris itu

penting, karena asas-asas yang ada selalu dijadikan pegangan dalam penyelesaian

pewarisan. Adapun berbagai asas itu di antaranya seperti asas ketuhanan dan

pengendalian diri, kesamaan dan kebersamaan hak, kerukunan dan kekeluargaan,

musyawarah dan mufakat, serta keadilan. Jika dicermati berbagai asas tersebut

sangat sesuai dengan kelima sila yang termuat dalam dasar negara RI, yaitu

Pancasila.

Di samping itu, menurut Muh.Koesnoe, di dalam Hukum Adat juga

dikenal tiga asas pokok, yaitu asas kerukunan, asas kepatutan dan asas

keselarasan.Ketiga asas ini dapat diterapkan dimana dan kapan saja terhadap

berbagai masalah yang ada di dalam masyarakat, asal saja dikaitkan dengan desa

(tempat), kala (waktu) dan patra (keadaan). Dengan menggunakan dan mengolah

asas kerukunan, kepatutan dan keselarasan dikaitkan dengan waktu, tempat dan

keadaan, diharapkan semua masalah akan dapat diselesaikan dengan baik dan

tuntas.

Hukum waris menurut hukum adat pada dasarnya merupakan

sekumpulan hukum yang mengatur proses pengoperan dari satu generasi

selanjutnya. Unsur-unsur hukum mawaris adat adalah sebagai berikut :

a. Proses pengoperan atau hibah atau pewarisan atau warisan.

Maksud dari proses disini berarti bahwa pewarisan hukum adat bukan

selalu aktual dengan adanya kematian, atau walaupun tak ada kematian

proses pewarisan itu tetap ada, mengenai penerusan, pengoperan dan

penerusan kedudukan harta material dan immaterial, penerusan itu dari

3

generasi ke generasi berikutnya. Jadi pewarisan ini bukan merupakan

pewarisan individual.

b. Harta benda materiil dan imateriil.

Tiap kesatuan keluarga mesti ada benda-benda material yang dimiliki oleh

keluarga itu, yang disebut dengan kekayaan. Kekayaan yang biasa disebut

harta keluarga (gezinsgoed), dapat diperoleh dengan cara, antara lain : (1)

harta suami istri yang diperoleh dari harta warisan dari orang

tuanya(toessheding), (2) harta suami istri yang diperoleh sendiri sebelum

perkawinan, (3) harta suami istri yang diperoleh bersama-sama semasa

perkawinan, dan (4) harta yang ketika menikah kepada pengantin (suami

istri). Kekayaan dalam keluarga tersebut pada dasarnya memiliki beberapa

fungsi :

1) Kekayaan merupakan basis material dalam kehidupan keluarga yang

dinamakan harta rumah tangga bagi kesatuan rumah tangga.

2) Kekayaan berfungsi untuk memberi basis material bagi kesatuan-

kesatuan rumah tangga yang akan dibentuk oleh keturunan.

3) Karena harta kekayaan itu merupakan basis material dari pada

kesatuan-kesatuan kekeluargaan, maka dari sudut lain harta kekayaan

itu merupakan alat untuk mempersatukan kehidupan keluarga.

4) Karena harta kekayaan itu adalah pemersatu kehidupan keluarga, maka

pada dasarnya dalam proses pewarisan, tidak dilakukan pembagian atau

pada dasarnya harta peninggalan tak dibagi-bagi.

Berdasarkan ketentuan mengenai fungsi dari pada harta kekayaan, maka

dalam hukum waris di kenal dua harta macam peninggalan yaitu :

a) Harta peninggalan yang dapat dibagi yaitu, peninggalan yang

dibagi-bagikan pada ahli warisnya yaitu kepada anak-anaknya.

b) Harta peninggalan yang tidak dapat dibagi yaitu, jika orang itu

meninggal, maka : hartanya menjadi harta pusaka yang dimiliki

oleh komplek-famili yang dipimpin oleh kepala-famili, dan hanya

ada seorang anak saja yang berhak mewarisi. Harta peninggalan

yang tidak dapat dibagi di golongkan menjadi dua yaitu, mayorat

(sistem pewarisan dimana anak tertua yang menjadi ahli waris) dan

4

kolektif (suatu sistem kewarisan yang dimana harta pusaka yang

dimiliki bersama, yaitu dimiliki oleh keluarga didalam arti kerabat

(famili)).

c. Satu generasi kegenerasi selanjutnya.

Pada dasarnya yang menjadi ahli waris dalam hukum adat adalah angkatan

(generasi).

d. Tata cara penyelenggaraan pembagian warisan.

Tata cara penyelenggaraannya pembagian warisan menurut hukum adat

meliputi tiga cara yaitu sebagai berikut :

1) Waris, waris berdasarkan sistem tata tertib sanak yang terbagi dalam

tiga sistem yaitu waris parental, waris patrilineal, dan waris

matrilineal.

2) Hibah, adalah perbuatan hukum yang dimana seseorang tertentu

memberikan sutau barang(kekayaan) tertentu kepada seseorang yang

diingkan, menurut kaidah hukum yang berlaku. Hibah dibagi emnajdi

dua yaitu hibah biasa (pembagian barang milik seseorang yang

langsung diikuti dengan pnyerahan seketika barang), dan hibah wasiat

(pembagian barang milik seseorang yang tidak selalu diikuti

penyerahan seketika itu, juga barang-barang itu kepada yang mendapat

barang masing-masing dan abru akan diserahkan apabila si pemberi

sudah meninggal dunai). Dengan kata lain hibah wasiat berlaku setelah

si pemberi meninggal.

5

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pembagian Waris Menurut Hukum Adat

Dalam hal pembagiannya yaitu anak-anak dan atau keturunannya serta janda,

seluruh harta menurut pasal 852 BW harus di bagi sebagai berikut:

1. Apabila anak-anak dari si wafat masih hidup, anak-anak itu dan janda

mendapat masing-masing suatu bagian yang sama, misalnya ada 4 anak dan

janda maka mereka masing-masing 1/5 bagian.

2. Apabila salah seorang anak sudah meninggal lebih dahulu, dan ia mempunyai

anak (jadi cucu dari si peninggal warisan), misalnya 4 cucu, maka mereka

semua mendapat 1/5 bagian selaku pengganti ahli waris (plaatsvervulling)

menurut pasal 842 BW. Jadi masing masing cucu mendapat 1/20 bagian.

3. Dalam hal ini tidak diperdulikan apakah anak-anak itu adalah lelaki maupun

perempuan, anak tertua atau termuda (zonder onderscheid van kunne of

eerstegeboorte).5

Menurut ketentuan Hukum Adat yang berkembang di dalam masyarakat,

secara garis besar dapat dikatakan bahwa sistem (pembagianya) hukum waris adat

terdiri dari tiga sistem, yaitu:6

a. Sistem Kolektif, Menurut sistem ini ahli waris menerima penerusan dan

pengalian harta warisan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi dan tiap ahli

waris hanya mempunyai hak untuk menggunakan atau mendapat hasil dari

harta tersebut. Contohnya seperti Minangkabau, Ambon dan Minahasa.

b. Sistem Mayorat, Menurut sistem ini harta warisan dialihkan sebagai satu

kesatuan yang tidak terbagi dengan hak penguasaan yang dilimpahkan kepada

anak tertentu saja, misalnya anak laki-laki tertua (Bali, Lampung, Teluk Yos

Sudarso) atau perempuan tertua (Semendo/ Sumatra Selatan), anak laki-laki

termuda (Batak) atau perempuan termuda atau anak laki-laki saja.

5 Anshori, Abdul Ghofur, Filsafat Hukum Kewarisan Islam (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 78

6 Lihat Soekanto, Soerjono, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 2012), hal 260

6

c. Sistem Individual, berdasarkan prinsip sistem ini, maka setiap ahli waris

mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-

masing. Pada umumnya sistem ini dijalankan di masyarakat di Jawa dan

masyarakat tanah Batak.

B. Harta Waris Adat

Harta waris adalah harta yang ditinggalkan atau yang diberikan oleh pewaris

kepada warisnya, baik yang dapat dibagi maupun yang tidak dapat dibagi. Harta

waris dapat dibagi dalam empat bagian, yaitu : harta asal, harta pemberian, harta

pencaharian, hak dan kewajiban yang diwariskan.

1. Harta asal

Harta asal adalah harta yang diperoleh atau dimiliki oleh pewaris

sebelum perkawinan yang dibawa kedalam perkawinan, baik harta itu

berupa harta peninggalan maupun harta bawaan.

Harta peninggalan dapat dibedakan harta peninggalan yang tetap

tak terbagi dan harta peninggalan yang dapat dibagi, demikian juga harta

bawaan ada harta bawaan di isteri dan harta bawaan suami.

Harta peninggalan ada harta peningggalan yang tak terbagi dan

harta peninggalan yang dapat dibagi.Dalam pewarisan yang banyak

membawa persoalan adalah harta peninggalan yang tak terbagi, karena

terhadap harta ini ada seolah-olah waris kehilangang haknya untuk

memiliki secara perseorangan atau menguasai secara penuh.Suatu harta

peninggalan tidak terbagi dalam hukum adat kita disebabkan karena sifat

dan kedudukan dari harta itu. Dalam masyarakat bilateral di Jawa, harta

peninggalan dapat menjadi harta peninggalan yang tak terbagi bilamana

misalnya seorang janda atau anak-anaknya yang belum dewasa harus

mendapat nafkahnya daripadanya dan pemberian nafkah ini tidak akan

terjamin bila diadakan pembagian.

Di Minangkabau dikenal harta pusaka tinggi seperti rumah gadang,

sawah atau peladangan.Dalam masyarakat matrilinial ini harta pusaka

adalah kepunyaan kaum dimana ibu sebagai pusat pengusaannya.Harta

peninggalan ini tidak mungkin dimiliki secara perseorangan melainkan

7

secara bersama memilikinya bagi para anggota kerabat dari pihak ibu

tersebut.

Terhadap harta kerabat di Minangkabau atau di Hitu Ambon

penguasaannya dipimpin oleh mamak kepala waris di Minangkabau, kepala

dati di Hitu. Selain faktor-faktor di atas, harta peninggalan tak terbagi

karena harta tersebut hanya diperuntukkan penguasaannya untuk diurus

seperti dalam masyarakat patrilinial beralih-beralih di Bali harta

peninggalan dikuasai oleh anak laki-laki yang tertua yang menggantikan

kedudukan orang tua untuk mengurusi dan memelihara saudara-

saudaranya, atau di Semendo yang menganut sistim matrilinial harta

peninggalan hanya dikuasai dan diurus, tidak dapat dipindah tangankan,

pada umumnya banyak harta peninggalan tetap tinggal tidak dibagi-bagi

dan disediakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan materiil keluarga

yang ditinggalkan. ( R,Soepomo, 1980 : hlm.81).

Sedangkan harta peninggalan yang dapat dibagi pada umumnya

terdapat pada masyarakat patrilinial di Batak, dan masyarakat bilateral di

Jawa, dan tidak menutup kemungkinan di daerah-daerah yang harta

peninggalan tersebut di atas karena pergeseran zaman dan merenggangnya

sistim kekerabatan harta tersebut dibagi, namun pada prinsipya tidak dapat

dibagi. Demikian juga di Semende yang menjadi harta yang tak terbagi

atau tetap terbagi-bagi hanya harta tunggu tubang saja, sedangkan harta

diluar harta tubang dapat dibagi.Harta yang dapat dibagi biasanya

merupakan harta pencaharian atau harta bawaan.

Harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh suami atau isteri

sebelum perkawinan.Oleh sebab itu dibagi antara harta bawaan suami dan

harta bawaan isteri.Harta bawaan itu ada yang terikat dengan kerabat dan

ada yang tidak terikat dengan kerabat. Harta bawaan yang terikat dengan

kerabat seperti harta pihak suami yang dibawa pihak suami yang dibawa ke

tempat kediaman isterinya (matrilokal) dalam masyarakat matrilinial di

Minangkabaum harta yang diberikan kepada anak perempuan selagi masih

gadis di Batak yang dibawa menetap di tempat kediaman suaminya

(patrilokal) yang dinamakan tano atau saba bangunan. Harta bawaan yang

8

tidak terikat dengan kerabat, karena harta itu hasil pencaharian si suami

selagi masih bujang (harta pembujangan, Sumatera Selatan), harta

penantian bagi si isteri semasa gadis atau guna kaya di Bali baik harta

perempuan ataupun harta laki-laki. Kedua harta ini dalam masyarakat kita

mempunyai kedudukan yang berbeda sesuai dengan bentuk masyarakat itu.

2. Harta pemberian

Harta pemberian adalah harta yang dimiliki oleh pewaris karena

pemberian, baik pemberian dari suami bagi si isteri, pemberian dari orang

tua, pemberian kerabat, pemberian orang lain, hadiah-hadiah perkawinan

atau karena hibah wasiat. Harta pemberian dibedakan dengan harta asal,

sebab harta asal telah ada sebelum perkawinan sedangkan harta pemberian

ada setelah perkawinan. Harta pemberian orang tua, dalam beberapa

masyarakat terikat dengan kerabat, seperti harta pemberian si bapak kepada

anak perempuannya sewaktu gadis ini Batak atau selagi anak tersebut

dalam perkawinan (saba bangunan, pauseang, indahan arian), bila si isteri

ini meninggal dan tidak mempunyai anak, maka harta ini akan kembali

pada kerabatnya. Harta pemberian orang lain, seperti pemberian dari teman

sekerja. Bila harta pemberian tersebut ditujukan kepada salah satu pihak

suami-isteri, sama halnya dengan pemberian kerabat hanya saja motif

pemberiannya berbeda. Pemberian kerabat biasanya didasarkan rasa

kasihan, welas asih atau tolong-menolong, sedangkan pemberian orang lain

karena rasa persahabatan dan sebagainya.

3. Harta pencaharian

Harta pencaharian adalah harta yang diperoleh oleh suami-isteri,

suami saja atau isteri saja dalam perkawinan karena usaha dari suami-isteri

atau salah satu pihak. Secara umum harta yang diperoleh dalam

perkawinan adalah harta bersama suami-isteri, tetapi dalam beberapa

masyarakat ada harta pencaharian suami saja, atau harta pencaharian si

isteri saja disebabkan bentuk perkawinan dan sistim kekerabatannya.

Di Minangkabau harta bersama dikenal harta suarang, di Jawa

gono-gini, di Kalimantan harta perpantanganm di Bugis dan Makasar

dikenal cakkara. Harta bersama dapat bertambah karena harta bawaan,

9

harta pemberian, dan harta lain yang diperuntukkan untuk keluarga yang

diberikan tersebut.

C. Hukum Waris Adat Berdasarkan Garis Keturunan

1. Hukum Waris Adat Patrilineal

Patrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur

alurketurunan berasal dari pihak ayah. Kata ini seringkali disamakan

dengan patriarkat atau patriari, meskipun pada dasarnya artinya

berbeda. Patilineal berasal dari dua kata, yaitu pater (bahasa Latin) yang

berarti "ayah", dan linea (bahasa Latin) yang berarti "garis". Jadi,

"patrilineal" berarti mengikuti "garis keturunan yang ditarik dari pihak

ayah".

Sementara itu patriarkat berasal dari dua kata yang lain,

yaitupater yang berarti "ayah" dan archein (bahasa Yunani) yang berarti

"memerintah". Jadi, "patriari" berarti "kekuasaan berada di tangan ayah

atau pihak laki-laki".7

Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam

hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak dan Bali.

Yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki sebab anak perempuan yang

telah kawin dengan cara "kawin jujur" yang kemudian masuk menjadi

anggota keluarga pihak suami, selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris

orang tuanya yang meninggal dunia. Dalam masyarakat tertib Patrilineal

seperti halnya dalam masyarakat Batak Karo, khususnya, dan dalam

masyarakat Batak pada umumnya.8 Titik tolak anggapan tersebut, yaitu:

a. Emas kawin (tukur), yang membuktikan bahwa perempuan dijual;

b. Adat lakoman (levirat) yang membuktikan bahwa perempuan diwarisi

oleh saudara dari suaminya yang telah meninggal.

c. Perempuan tidak mendapat warisan;

7 http://id.wikipedia.org/wiki/PatRilineal

8 Eman Suparman, Hukum Waris Ri dalam Perspektif Islam Adat dan BW, (Bandung:

Refika Aditama, 2005), hlm. 43

10

d. Perkataan naki-naki menunjukkan bahwa perempuan adalah makhluk

tipuan, dan lain-lain.

Akan tetapi ternyata pendapat yang dikemukakan di atas hanya

menunjukkan ketidaktahuan dan sama sekali dangkal sebab terbukti dalam

cerita dan dalam kesusasteraan klasik, kaum wanita tidak kalah peranannya

dibandingkan dengan kaum laki-laki.9

Meskipun demikian, kenyataan bahwa anak laki-laki merupakan

ahli waris pada masyarakat patrilineal, dipengaruhi pula oleh beberapa

faktor sebagai berikut:

1) Silsilah keluarga didasarkan pada anak laki-laki. Anak perempuan tidak

dapat melanjutkan silsilah (keturunan keluarga);

2) Dalam rumah-tangga, isteri bukan kepala keluarga. Anak-anak

memakai nama keluarga (marga) ayah. Istri digolongkan ke dalam

keluarga (marga) suaminya;

3) Dalam adat, wanita tidak dapat mewakili orang tua (ayahnya) sebab ia

masuk anggota keluarga suaminya;

4) Dalam adat, laki-laki dianggap anggota keluarga sebagai orang tua

(ibu);

5) Apabila terjadi perceraian, suami-isteri, maka pemeliharaan anak-anak

menjadi tanggung jawab ayahnya. Anak laki-laki kelak merupakan ahli

waris dari ayahnya baik dalam adat maupun harta benda.

Di dalam pelaksanaan penentuan ahli waris dengan menggunakan

kelompok keutamaan maka harus diperhatikan prinsip garis keturunan yang

dianut oleh suatu masyarakat tertentu. Pada umumnya masyarakat Bali

menganut susunan kekeluargaan patrilinial, sehingga dalam hukum adat di

Bali terdapat persyaratan-persyaratan sebagai ahli waris menurut I Gde

Pudja adalah :

1) Ahli waris harus mempunyai hubungan darah, yaitu misalnya anak

pewaris sendiri.

2) Anak itu harus laki-laki.

9. Ibid. Hlm. 66

11

3) Bila tidak ada anak barulah jatuh kepada anak yang bukan sedarah yang

karena hukum ia berhak menjadi ahli waris misalnya anak angkat.

4) Bila tidak ada anak dan tidak ada anak angkat, hukum Hindu membuka

kemungkinan adanya penggantian melalui penggantian atas kelompok

ahli waris dengan hak keutamaan kepada kelompok dengan hak

penggantian lainnya yang memenuhi syarat menurut Hukum Hindu.10

Apabila suatu keluarga hanya mempunyai anak perempuan tanpa

ada anak laki-laki maka anak perempuan itu dapat diangkat statusnya

sebagai anak laki-laki (sentana rajeg) dengan cara perkawinan ambil laki,

sehingga anak perempuan tersebut dapat menjadi sebagai ahli waris dari

harta warisan orang tuanya. Anak angkat berdasarkan hukum waris adat di

Bali dilakukan bilamana suatu keluarga tidak mempunyai keturunan,

sehingga fungsi anak angkat itu sebagai penerus generasi atau keturunan,

agar mantap sebagai penerus keturunan dan tidak ada keragu-raguan maka

pengangkatan anak ini haruslah diadakan upacara pemerasan dan

diumumkan di hadapan masyarakat.11

Upacara penggangkatan anak ini dimaksudkan untuk melepaskan

anak itu dari ikatan atau hubungan dengan orang tua kandungnya dan

sekaligus memasukkan anak itu ke dalam keluarga yang mengangkatnya.

Dalam sistem hukum adat waris patrilineal, pewaris adalah seorang yang

meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, baik

harta itu diperoleh selama dalam perkawinan maupun harta pusaka, karena

di dalam hukum adat perkawinan suku bersistem patrilineal, yang memakai

marga itu berlaku keturunan patrilineal maka orang tua merupakan pewaris

bagi anak-anaknya yang laki-laki dan hanya anak laki-laki yang merupakan

ahli waris dari orang tuanya.

10 I Gde Pudja Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila dan Ajaran Hindu

Dharma, Cetakan Keempat, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha

Departeman Agama INDONESIA, (selanjutnya disingkat I Gde Pudja I) hlm. 42.

11.http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/5FHS1HUKUM/207711066/BAB%20II.pdf,

hal. 17, 06-11-2013, 07.10 WIB

12

Sifat masyarakat patrilinial adalah masyarakat yang anggota-

anggotanya menarik garis keturunan melalui garis bapak.Sifat

kekeluargaan masyarakat adat ini disebut juga dengan masyarakat

Unilaterial. Pada masyarakat unilaterial diperlakukan kawin jujur.Pola

pembagian harta warisan masyarakat parental adalah :

a) Yang berhak mewarisi hanyalah anak laki- laki

b) Kakek, jika tidak memiliki anak laki- laki

c) Saudara laki- laki, jika kakek tidak ada

2. Hukum Waris Adat Matrilinial

Di RI hukum waris adat bersifat pluralistik menurut suku bangsa

atau kelompok etnik yang ada.Pada dasarnya hal itu disebabkan oleh sistem

garis keturunan yang berbeda-beda, yang menjadi dasar dari sistem suku-

suku bangsa atau kelompok-kelompok etnik. Masalahnya adalah, antara

lain: Apakah ada persamaan antara hukum waris adat yang dianut oleh

berbagai suku atau kelompok tersebut, dan apakah hal itu tetap dianut

walaupun mereka menetap di luar daerah asalnya.12

Menguraikan system hukum adat waris dalam suatu masyarakat

tertentu, kiranya tidak dapat terlepas dari system kekeluargaan yang

terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan.Demikian pula halnya

dengan system hukum adat waris dalam masyarakat matrilinial di

Minangkabau, ini berkaitan erat dengan system kekeluargaan yang menarik

garis keturunan dari pihak ibu.

Hukum waris menurut hukum adat Minangkabau senantiasa

merupakan masalah yang aktual dalam berbagai pembahasan.Hal itu

mungkin disebabkan karena kekhasannya dan keunikannya bila

dibandingkan dengan system hukum adat waris dari daerah-daerah lain

di Indonesia ini.Seperti telah dikemukakan, bahwa system kekeluargaan di

Minangkabau adalah system yang menarik garis keturunan dari pihak ibu

yang dihitung menurut garis ibu, yakni saudara laki-laki dan saudara

12 Asri Thaher, S.H. Sistem Pewarisan dan Kekerabatan Adat Matrilinial. Tesis.

Universitas Diponegoro. Semarang. Hal. 4

13

perempuan, nenek beserta saudara-saudaranya, baik laki-laki maupun

perempuan.

Dengan system tersebut, maka semua anak-anak hanya dapat

menjadi ahli waris dari ibunya sendiri, baik untuk harta Pusaka Tinggi

yaitu harta yang turun-temurun dari beberapa generasi, maupun harta

pusaka rendah yang harta yang turun dari satu generasi.

3. Hukum Waris Adat Parental/Bilateral

Sistem parental ini di Ri dianut di banyak daerah, seperti: Jawa,

Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan,

seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate, dan Lombok.Berbeda

dengan dua sistem kekeluargaan sebelumnya yaitu sistem patrilineal dan

sistem matrilinial, sistem kekeluargaan parental atau bilateral ini memiliki

ciri khas tersendiri pula, yaitu bahwa yangmerupakan ahli waris adalah

anak laki-laki maupun anak perempuan.Mereka mempunyai hak yang sama

atas harta peninggalan orangtuanya sehingga dalam proses pengalihan

sejumlah hartakekayaan dari pewaris kepada ahli waris, anak laki-laki dan

anak perempuan mempunyai hak untuk diperlakukan sama. Tiga

bentuk sistem kekeluargaan yang sangat menonjol senantiasa

merupakan contoh pembahasan.

Hal tersebut mungkin didasarkan pada pertimbangan, bahwa di

antara ketiga sistem kekeluargaan itu perbedaannya sangat prinsipil karena

seolah-olah sistem patrilineal merupakan kebalikan dari sistem

matrilinial.Kemudian kedua sistemtersebut dirangkum oleh satu sistem

yang mengambil unsur dari kedua sistem tersebut, yaitu sistem parental

atau bilateral.

Hukum warisan parental atau bilateral adalah memberikan hak

yang sama antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, baik kepada suami

dan istri, serta anak laki-laki dan anak perempuan termasuk keluarga dari

pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan. Ini berarti bahwa anak laki-

laki dan anak perempuan adalah sama-sama mendapatkan hak warisan dari

14

kedua orang tuanya, bahkan duda dan janda dalam perkembangannya juga

termasuk saling mewarisi.

Bahkan proses pemberian harta kepada ahli waris khususnya

kepada anak, baik kepada anak laki-laki maupun anak perempuan

umumnya telah dimulai sebelum orang tua atau pewaris masih hidup. Dan

sistem pembagian harta warisan dalam masyarakat ini adalah individual

artinya bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan dari pemiliknya atau

pewaris kepada para ahli warisnya, dan dimiliki secara pribadi.

Sifat sistem hukum kewarisan adat parental atau bilateral yang

pada umumnya di pulau Jawa, termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa

Barat dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebenarnya dapat dilihat dari

beberapa segi; pertama segi jenis kelamin, ini dapat dibagi dua kelompok,

pertama kelompok laki- laki dan kelompok perempuan. Kedua segi

hubungan antara pewaris dengan ahli waris.Dari segi ini juga ada dua

kelompok pertama yaitu kelompok ahli waris karena terjadinya ikatan

perkawinan suami dan istri.Kelompok kedua adalah kelompok hubungan

kekerabatan, karena adanya hubungan darah ini ada tiga yaitu kelompok

keturunan pewaris, seperti anak pewaris, cucu pewaris, buyut pewaris,

canggah pewaris dan seterusnya ke bawah sampai galih asem.Kelompok

asal dari pada pewaris, yaitu orang tua dari pewaris, seperti ayah dan ibu

dari pewaris, kakek dan nenek pewaris, buyut laki-laki dan buyut

perempuan pewaris, dan seterusnya ke atas dari pihak laki-laki dan

perempuan.Dan kelompok ketiga adalah hubungan kesamping dari

pewaris, seperti saudara-saudara pewaris, baik laki-laki maupun perempuan

seterusnya sampai anak cucunya serta paman dan bibi seterusnya sampai

anak cucunya, dan siwo atau uwa laki-laki dan perempuan sampai anak

cucunya.

Dalam sistem hukum warisan parental atau bilateral juga menganut

keutamaan sebagai mana sistem hukum warisan matrilinial.Menurut

Hazairin ada tujuh kelompok keutamaan ahli waris parental atau bilateral,

15

artinya ada kelompok ahli pertama, kelompok ahli waris kedua, kelompok

ahli waris ketiga dan seterusnya sampai kelompok ahli waris ketujuh.13

Dimaksud kelompok keutamaan disini, ialah suatu garis hukum

yang menentukan di antara kelompok keluarga pewaris, yang paling berhak

atas harta warisan dari pewaris, artinya kelompok pertama diutamakan dari

kelompok kedua dan kelompok kedua diutamakan dari kelompok ketiga

dan seterusnya. Sehingga kelompok-kelompok ini mempunyai akibat

hukum, bahwa kelompok pertama menutup kelompok kedua, dan

kelompok kedua menutup kelompok ketiga seterusnya sampai kelompok

ketujuh.Berdasarkan uraian tersebut di atas, tampaknya hukum warisan

parental itu tidak terlepas dari sistem kekerbatan yang berlaku, karena

kelompok ahli waris itu menghitungkan hubungan kekerabatan malalui

jalur laki-laki dan jalur perempuan. Sehingga kedudukan ahli waris laki-

laki dan perempuan sama sebagai ahli waris

Atas dasar kesamaan hak antara laki-laki dengan perempuan,

sehingga perolehan harta warisannya tidak ada perbedaan, yaitu satu

berbanding satu, maksudnya bagian warisan laki-laki sama dengan bagian

perolehan perempuan. Namun dalam perkembangannya hukum warisan

adat parental khususnya di Jawa kelompok laki-laki dengan kelompok

perempuan bervariasi ada dua berbanding satu, artinya laki-laki mendapat

bagian dua bagian dan perempuan mendapat satu bagian. Adanya variasi

itu karena terpengaruh ajaran agama Islam, karena hukum warisan Islam

perolehan harta warisan antara laki-laki dengan perempuan dua berbanding

satu, artinya laki-laki mendapat dua bagian, sedangkan perempuan

mendapat satu bagian, (lihat Quran Surat An-Nisa ayat 11 dan 12).

Dengan adanya perubahan perolehan harta warisan antara laki-laki

dengan perempuan, ini membuktikan bahwa hukum warisan adat parental

khususnya di Jawa telah mendapat resepsi dari hukum Islam, meskipun

dalam praktek belum seluruhnya mayarakat merecepsi hukum warisan

Islam.

13. http://www.kompasiana.com/posts/type/opinion/27 May 2013/ 12:16

16

Sifat masyarakat parental adalah masyarakat yang anggota-

anggotanya menarik garis keturunan melalui garis ibu dan garis

bapak. Pola pembagian harta waris :

a. Pertama, jika salah satu meninggal, harta warisan dibagi menjadi dua,

yaitu harta benda asal ditambah setengah harta benda perkawinan. Ahli

warisnya adalah :

1) Semua anak- anaknya (laki- laki atau perempuan) dengan bagian

sama rata,

2) Bila tidak beranak, maka harta benda bersama jatuh pada yang

masih hidup,

3) Bila ada anak, maka harta asal jatuh pada famili yang tertua dari

yang meninggal (orang tua), bila yang tertua tidak ada, harta asal

jatuh pada ahliwaris kedua dari kedua orangtua tersebut (saudara

laki- laki).

b. Kedua, jika keduanya meninggal tanpa anak, harta benda bersama jatuh

pada famili kedua belah pihak.

17

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hukum adat waris mempunyai sistem kolektif, mayorat, dan

individual. Hukum Waris Adat mengatur proses penerusan dan peralihan harta,

baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari pewaris pada waktu masih

hidup atau setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta waris adalah

harta yang ditinggalkan atau yang diberikan oleh pewaris kepada warisnya, baik

yang dapat dibagi maupun yang tidak dapat dibagi. Harta waris dapat dibagi

dalam empat bagian, yaitu : harta asal, harta pemberian, harta pencaharian, hak

dan kewajiban yang diwariskan.

Di dalam sistem patrinial kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam

hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak dan Bali.Yang

menjadi ahli waris hanya anak laki-laki.

Dalam system matrilinial semua anak-anak hanya dapat menjadi ahli waris

dari ibunya sendiri baik untuk harta pusaka tinggi maupun untuk harta pusaka

rendah. Jika yang meninggal itu adalah seorang laki-laki maka anak-anaknya dan

jandanya tidaklah ahli waris mengenai harta pusaka tinggi, tetapi ahli warisnya

adalah seluruh kemenakannya dari pihak laki-laki.

Sistem kekeluargaan parental atau bilateral ini memiliki ciri khas tersendiri

pula, yaitu bahwa yang merupakan ahli waris adalah anak laki-laki maupun anak

perempuan. Mereka mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan

orangtuanya sehingga dalam proses pengalihan sejumlah harta kekayaan dari

pewaris kepada ahli waris, anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak

untuk diperlakukan sama. Berikut perbandingan tiga sistem kewarisan :

18

No. Sistem

Kewarisan

Ciri-ciri Kelebihan Kekurangan

1.

Individual

Harta peninggalan

itu dibagi-

bagikankepemilik-

annya kepada para

waris

Para waris dapat

bebas mengusai

dan memiliki

harta warisan

bagiannya tanpa

dipengaruhi

anggota-anggota

keluarga yang

lain

Pecahnya harta

warisan dan

meregangnya

tali kekerabatan.

2.

Kolektif

Harta peninggalan

diteruskan dan

dialih-kan

kepemilikan-nya

dari pewaris

kepada ahli waris

sebagai kesatuan

yang tidak terbagi-

bagi

penguasaannya

dan pemilikannya.

Dapat terlihat

apabila fungsi

harta kekayaan

itu

diperuntukkan

bagi

kelangsungan

harta anggota

keluarga

tersebut.

menimbulkan

cara berpikir

yang terlalu

sempit, kurang

terbuka karena

selalu

terpancang pada

kepentingan

keluarga saja

3.

Mayorat

Harta peninggalan

diwarisi

keseluruhan-nya

atau sebagian

besar (sejumlah

harta pokok dari

suatu keluarga)

oleh seorang anak

saja.

Terletak pada

kepemimpinan

anak tertua yang

mengganti-kan

kedudukan

orang tuanya

yang telah

meninggal untuk

mengurus harta.

Tampak apabila

anak tertua ini

ternyata tidak

mampu

mengurus harta

kekayaan orang

tuanya itu

19

B. SARAN

Dalam sistem waris nasional kini sangat sulit untuk diadakan sebuah

kodifikasi, karena dalam sebuah sistem waris nasional terdapat beberapa garis

keturunan dalam sistem hukum adat yang memang amat sangat jauh berbeda dan

apabila dikodifikasikan maka akan hilangnya jati diri negara kita yang terdiri dari

beberapa adat yang berkembang. Memang pada dasarnya apabila seseorang

memiliki keyakinan dan asumsi lain maka akan berubah akan sistem kewarisanya

karena disebabkan oleh beberapa faktor.

Setiap karakter bangsa ini nantinya memang sangatlah menentukan ciri

dari bangsa kita yaitu negara dengan keberanekaragaman adat dan sistem

hukumnya tapi memang hal tersebut sedikit menghambat karena terjadi sebuah

permasalahan yang kompleksitas dimana jika diseragamkan maka akan hilang

sebagian yang menjadi kekhasan negara kita dan apabila tida maka itu dia menjadi

sebuah permasalahan yang membingungkan.

Saran kami selaku penulis memang harus dikodifikasikan tanpa

menghilangkan esesnsi dari sistem hukum adat dari masing-masing adat tersebut

dengan kata lain dikodifikasikan dengan memuat ketentuan-ketentuan khusus

didalamnya.

20

DAFTAR PUSTAKA

Anshori, Abdul Ghofur, Filsafat Hukum Kewarisan Islam (Yogyakarta: UII

Press,2005).

Asri Thaher, S.H. Sistem Pewarisan dan Kekerabatan Adat Matrilinial. Tesis.

Universitas Diponegoro. Semarang.

Eman Suparman, Hukum Waris RI dalam Perspektif Islam Adat dan BW,

(Bandung: Refika Aditama, 2005).

http://websiteayu.com/artikel/sistem-hukum-waris-adat2

http://id.wikipedia.org/wiki/Patrilineal.

http://library.upnvj.ac.id/pdf/5FHS1HUKUM/207711066/BAB%20II.pdf, hal. 17,

06-11-2013, 07.10 WIB

http://kompasiana.com/post/opini

I Gde Pudja Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila dan Ajaran Hindu

Dharma, Cetakan Keempat, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat

Hindu dan Budha Departeman Agama INDONESIA, (selanjutnya

disingkat I Gde Pudja I).

Saebani, Beni Ahmad, Fiqh Mawaris (Bandung; Cv. Pustaka Setia,2009).

Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

2012)