HUKUM PUBLIK HUKUM PUBLIK

& &

HUKUM PRIVATHUKUM PRIVAT

MEMAHAMI PENGERTIAN HUKUM PRIVAT DAN MEMAHAMI PENGERTIAN HUKUM PRIVAT DAN

HUKUM PUBLIK SEBAGAI BAGIAN DARI HUKUM PUBLIK SEBAGAI BAGIAN DARI

ASAS PEMBAGIAN HUKUM ATAS ASAS PEMBAGIAN HUKUM ATAS DASAR ISIDASAR ISI

1.1 MENJELASKAN ARTI HUKUM PUBLIK DAN 1.1 MENJELASKAN ARTI HUKUM PUBLIK DAN

HUKUM PRIVAT.HUKUM PRIVAT.

1.2 MENJELASKAN TEORI-TEORI PERBEDAAN 1.2 MENJELASKAN TEORI-TEORI PERBEDAAN

HUKUM PUBLIK DENGAN HUKUM PRIVAT HUKUM PUBLIK DENGAN HUKUM PRIVAT

DARI BEBERAPA AHLI.DARI BEBERAPA AHLI.

1.3 MEMBUAT SKEMA PEMBAGIAN HUKUM 1.3 MEMBUAT SKEMA PEMBAGIAN HUKUM

PUBLIK DAN HUKUM PRIVAT.PUBLIK DAN HUKUM PRIVAT.

1.4 MENJELASKAN MASING-MASING JENIS SUB 1.4 MENJELASKAN MASING-MASING JENIS SUB

BAGIANARTI HUKUM PRIVAT DAN HUKUM BAGIANARTI HUKUM PRIVAT DAN HUKUM

PUBLIKPUBLIK

HUKUM PERDATAHUKUM PERDATA

HUKUM DAGANGHUKUM DAGANG

HUKUM TATA HUKUM TATA NEGARANEGARA

HUKUM ADMIN. HUKUM ADMIN. NEGARANEGARA

HUKUM PIDANAHUKUM PIDANA

HUKUM HUKUM INTERNASIONALINTERNASIONAL

HUKUM HUKUM PRIVATPRIVAT

HUKUM HUKUM PUBLIKPUBLIK

ISI ISI HUKUMHUKUM

HUKUM PRIVATHUKUM PRIVAT(HUKUM SIPIL)(HUKUM SIPIL)

HUKUM YANG MENGATUR HUKUM YANG MENGATUR

HUBUNGAN-HUBUNGAN ANTARA HUBUNGAN-HUBUNGAN ANTARA

ORANG YANG SATU DENGAN YANG ORANG YANG SATU DENGAN YANG

LAIN, DENGAN MENITIK BERATKAN LAIN, DENGAN MENITIK BERATKAN

KEPADA KEPENTINGAN KEPADA KEPENTINGAN

PERORANGANPERORANGAN

HUKUM PUBLIKHUKUM PUBLIK((HUKUM NEGARA)HUKUM NEGARA)

HUKUM YANG MENGATUR

HUBUNGAN ANTARA NEGARA

DENGAN ALAT-ALAT

PERLENGKAPAN ATAU HUBUNGAN

ANTARA NEGARA DENGAN

PERORANGAN (WN)

HUKUM TATA HUKUM TATA NEGARANEGARA

HUKUM YANG MENGATUR BENTUK DAN HUKUM YANG MENGATUR BENTUK DAN

SUSUNAN PEMERINTAH SUATU NEGARA SUSUNAN PEMERINTAH SUATU NEGARA

SERTA HUBUNGAN KEKUASAAN ANTARA SERTA HUBUNGAN KEKUASAAN ANTARA

ALAT-ALAT PERLENGKAPAN SATU SAMA ALAT-ALAT PERLENGKAPAN SATU SAMA

LAIN, DAN HUBUNGAN ANTARA NEGARA (P. LAIN, DAN HUBUNGAN ANTARA NEGARA (P.

PUSAT) DENGAN BAGIAN-BAGIAN NEGARA PUSAT) DENGAN BAGIAN-BAGIAN NEGARA

(DAERAH SWATANTRA)(DAERAH SWATANTRA)

HUKUM ADMINISTRASI HUKUM ADMINISTRASI NEGARANEGARA

HUKUM TATA USAHA HUKUM TATA USAHA NEGARA/HUKUM TATA NEGARA/HUKUM TATA

PEMERINTAHANPEMERINTAHAN

HUKUM YANG MENGATUR CARA-CARA HUKUM YANG MENGATUR CARA-CARA

MENJALANKAN TUGAS (HAK & MENJALANKAN TUGAS (HAK &

KEWAJIBAN) DARI KEKUASAAN ALAT-KEWAJIBAN) DARI KEKUASAAN ALAT-

ALAT PERLENGKAPAN NEGARAALAT PERLENGKAPAN NEGARA

HUKUM PIDANAHUKUM PIDANA

HUKUM YANG MENGATUR PERBUATAN-HUKUM YANG MENGATUR PERBUATAN-

PERBUATAN APA YANG DILARANG DAN PERBUATAN APA YANG DILARANG DAN

MEMBERIKAN PIDANA KEPADA SIAPA MEMBERIKAN PIDANA KEPADA SIAPA

YANG MELANGGARNYA SERTA YANG MELANGGARNYA SERTA

MENGATUR BAGAIMANA CARA-CARA MENGATUR BAGAIMANA CARA-CARA

MENGAJUKAN PERKARA KE MUKA MENGAJUKAN PERKARA KE MUKA

PENGADILANPENGADILAN

HUKUM HUKUM INTERNASIONALINTERNASIONAL

HUKUM PERKARA HUKUM PERKARA INTERNASIONALINTERNASIONAL

HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN

HUKUM ANTARA WARGA NEGARA-WARGA HUKUM ANTARA WARGA NEGARA-WARGA

NEGARA SESAMA NEGARA DENGAN WARGA NEGARA SESAMA NEGARA DENGAN WARGA

NEGARA-WARGA NEGARA DARI NEGARA NEGARA-WARGA NEGARA DARI NEGARA

LAIN DALAM HUBUNGAN INTERNASIONALLAIN DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL

HUKUM PUBLIK HUKUM PUBLIK INTERNASIONALINTERNASIONAL

HUKUM ANTARA NEGARAHUKUM ANTARA NEGARA

HUKUM YANG MENGATUR HUKUM YANG MENGATUR

HUBUNGAN ANTARA NEGARA YANG HUBUNGAN ANTARA NEGARA YANG

SATU DSATU DEENGAN NEGARA-NEGARA NGAN NEGARA-NEGARA

YANG LAIN DALAM HUBUNGAN YANG LAIN DALAM HUBUNGAN

INTERNASIONALINTERNASIONAL

TEORITEORIPERBEDAAN HUKUM PUBLIK PERBEDAAN HUKUM PUBLIK

DENGAN HUKUM PRIVATDENGAN HUKUM PRIVAT BERASAL DARI ULPIANUS, AHLI ILMU HUKUM

ROMAWI KRITERIANYA : SIFAT KEPENTINGAN YANG

DIATAUR OLEH HUKUM HUKUM PUBLIK : SESUATU YANG

BERHUBUNGAN DENGAN KESEJAHTERAAN

ROMAWI HUKUM PRIVAT : SESUATU YANG MENGURUS

KEPENTINGAN (BADAN-BADAN) KHUSUSAPEL DOORN, 1985 : 183APEL DOORN, 1985 : 183

VAN APELDORNVAN APELDORN(TERORI KEPENTINGAN YANG (TERORI KEPENTINGAN YANG

DILINDUNGI)DILINDUNGI)

APABILA YANG DI LINDUNGI OLEH HUKUM APABILA YANG DI LINDUNGI OLEH HUKUM

ADALAH KEPENTINGAN UMUM, MAKA ADALAH KEPENTINGAN UMUM, MAKA

TERMASUK HUKUM PUBLIK.TERMASUK HUKUM PUBLIK.

DANDAN

APABILA YANG DI LINDUNGI ADALAH APABILA YANG DI LINDUNGI ADALAH

KEPENTINGAN KHUSUS, MAKA TERMASUK KEPENTINGAN KHUSUS, MAKA TERMASUK

HUKUM PRIVAT.HUKUM PRIVAT.

JA. LOEFF DAN BIERLING(TEORI SUBYEK)(TEORI SUBYEK)

KRITERIA :KRITERIA :

APAKAH SUATU HUBUNGAN HUKUM APAKAH SUATU HUBUNGAN HUKUM

TERMASUK HUKUM PUBLIK ATAU TERMASUK HUKUM PUBLIK ATAU

HUKUM PRIVAT, TERLETAK PADA HUKUM PRIVAT, TERLETAK PADA

SUBYEK HUKUMNYASUBYEK HUKUMNYA

BELLEFROIDBELLEFROID(TEORI KLASIK)(TEORI KLASIK)

MERUPAKAN PUBLIK MENGATUR TATA NEGARA MERUPAKAN PUBLIK MENGATUR TATA NEGARA

YANG MELIPUTI :YANG MELIPUTI :

A.A. MENGATUR CARA BADAN/ ALAT NEGARA MENGATUR CARA BADAN/ ALAT NEGARA

MENJALANKAN TUGASNYA.MENJALANKAN TUGASNYA.

B.B. MENGATUR HUBUNGAN HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN HUKUM YANG

DIADAKAN ANTARA NEGARA / PEMERINTAH DIADAKAN ANTARA NEGARA / PEMERINTAH

DENGAN PARA INDIVIDU/WARGA NEGARA.DENGAN PARA INDIVIDU/WARGA NEGARA.

C.C. MENGATUR HUBUNGAN HUKUM ANTARA LAT MENGATUR HUBUNGAN HUKUM ANTARA LAT

NEGARA/PEMERINTAH.NEGARA/PEMERINTAH.

HUKUM PRIVATHUKUM PRIVAT MENGATUR TATA TERTIB MENGATUR TATA TERTIB

MASYARAKAT YANG MENYANGKUT :MASYARAKAT YANG MENYANGKUT :

A.A. KELUARGA/ FAMILI DAN KEKAYAAN PARA KELUARGA/ FAMILI DAN KEKAYAAN PARA

WARGA/INDIVIDUWARGA/INDIVIDU

B.B. HUBUNGAN ANTARA WARGA/INDIVIDUHUBUNGAN ANTARA WARGA/INDIVIDU

C.C. HUBUNGAN ANTARA INDIVIDU DAN ALAT HUBUNGAN ANTARA INDIVIDU DAN ALAT

NEGARA, SEJAUH ALAT NEGARA TERSEBUT DI NEGARA, SEJAUH ALAT NEGARA TERSEBUT DI

DALAM LALU LINTAS HUKUM DALAM LALU LINTAS HUKUM

BERKEDUDUKAN SEBAGAI INDIVIDU BERKEDUDUKAN SEBAGAI INDIVIDU

A.THONA.THONKRETARIA :KRETARIA :

TERLETAK PADA TERLETAK PADA CARA MEMPERTAHANKAN CARA MEMPERTAHANKAN

HAK-HAKHAK-HAK YANG DITIMBULKAN OLEH HUKUM. YANG DITIMBULKAN OLEH HUKUM.

APABILA INISIATIF TIMBUL DARI INDIVIDU, APABILA INISIATIF TIMBUL DARI INDIVIDU,

MAKA TERMASUK HUKUM PRIVAT.MAKA TERMASUK HUKUM PRIVAT. APABILA INISIATIF TIMBUL DARI PIHAK APABILA INISIATIF TIMBUL DARI PIHAK

NEGARA/ PEMERINTAH , MAKA NEGARA/ PEMERINTAH , MAKA TERMASUK TERMASUK

HUKUM PUBLIK. HUKUM PUBLIK.

SALMONSALMON (RESIDU TEORIE)(RESIDU TEORIE)HUKUM PUBLIK : PERHUBUNGAN HUKUM PUBLIK : PERHUBUNGAN

HUKUM YANG DIPERLUKAN/ HUKUM YANG DIPERLUKAN/

BERLAKU BAGI NEGARA DALAM BERLAKU BAGI NEGARA DALAM

HUBUNGANNYA DENGAN HUBUNGANNYA DENGAN

WARGANYA, SEDANG WARGANYA, SEDANG SISANYASISANYA

ADALAH HUKUM PRIVAT.ADALAH HUKUM PRIVAT.

HANS KELSENHANS KELSEN(ABSTRACT THEORY OF NORMS)(ABSTRACT THEORY OF NORMS)

KRETERIA : PADA LAW MAKING KRETERIA : PADA LAW MAKING

PROSES.PROSES.

SEBAB : HUKUM PUBLIK MAUPUN SEBAB : HUKUM PUBLIK MAUPUN

HUKUM PRIVAT SEMATA-MATA HUKUM PRIVAT SEMATA-MATA

HANYALAH INDIVIDUALISASAI DARI HANYALAH INDIVIDUALISASAI DARI

PADA KETENTUAN UMUM SAJAPADA KETENTUAN UMUM SAJA

PADA HUKUM PRIVAT :PADA HUKUM PRIVAT :INDIVIDU-INDIVIDU TERIKAT OLEH HUKUM INDIVIDU-INDIVIDU TERIKAT OLEH HUKUM

YANG DIBUAT SENDIRI MELALUI PROSES YANG DIBUAT SENDIRI MELALUI PROSES

PEMBUATAN HUKUM.PEMBUATAN HUKUM.

HUKUM PUBLIK :HUKUM PUBLIK :INDIVIDU TERIKAT OLEH HUKUM, TANPA INDIVIDU TERIKAT OLEH HUKUM, TANPA

BOLEH IKUT SERTA DI DALAM PEMBUATAN BOLEH IKUT SERTA DI DALAM PEMBUATAN

HUKUM.HUKUM.

CATATANCATATAN HUKUM PRIVATHUKUM PRIVAT

WARGA NEGARA TERIKAT PADA PERATURAN WARGA NEGARA TERIKAT PADA PERATURAN

TERTENTU. BERSIFAT MEMAKSA KEBEBASAN TERTENTU. BERSIFAT MEMAKSA KEBEBASAN

YURIDIS, DIBATASI SYARAT-SYARAT.YURIDIS, DIBATASI SYARAT-SYARAT. HUKUM PUBLIKHUKUM PUBLIK

KEBEBASAN PELAKSANAAN/PEMERINTAH DIBATASAI KEBEBASAN PELAKSANAAN/PEMERINTAH DIBATASAI

OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

TUNDUK PADA PERATURAN PROSEDURTUNDUK PADA PERATURAN PROSEDUR

MIS : MENDENGARKAN PENDAPAT YBS. (W.N)MIS : MENDENGARKAN PENDAPAT YBS. (W.N)

YBS DAPAT NAIK BANDINGYBS DAPAT NAIK BANDING

BATAS TAJAM MANA BATAS TAJAM MANA HUKUM PRIVAT MANA HUKUM PRIVAT MANA HUKUM PUBLIK AGAR HUKUM PUBLIK AGAR

TIDAK KABURTIDAK KABURCONTOH :CONTOH :

PERKAWINANPERKAWINAN

SUATU PERATURAN HUBUNGAN ANTAR 2 SUATU PERATURAN HUBUNGAN ANTAR 2

WARGA NEGARA : HUKUM PRIVATWARGA NEGARA : HUKUM PRIVAT

TETAPI TERIKAT KEPADA PERATURAN :TETAPI TERIKAT KEPADA PERATURAN :

DIKUKUHKAN PETUGAS PEMEMERINTAH (CAPIL)DIKUKUHKAN PETUGAS PEMEMERINTAH (CAPIL)

HUKUM PUBLIKHUKUM PUBLIK

HUKUM PRIVATHUKUM PRIVAT

✿ MENGATUR HUBUNGAN ANTARA WARGA MENGATUR HUBUNGAN ANTARA WARGA

NEGARA.NEGARA.✿ ASAS POKOK OTONOMI WARGA NEGARA ASAS POKOK OTONOMI WARGA NEGARA

ANTARA LAIN : ANTARA LAIN : MILIK PRIBADIMILIK PRIBADI..✿ KEBEBASAN MEMBUAT KONTRAK.KEBEBASAN MEMBUAT KONTRAK.✿ WARGA NEGARA MEMPERTAHANKAN HAK WARGA NEGARA MEMPERTAHANKAN HAK

OLEH MEREKA SENDIRI TAPI TERIKAT PADA OLEH MEREKA SENDIRI TAPI TERIKAT PADA

PROSEDUR YANG TELAH DITETAPKAN.PROSEDUR YANG TELAH DITETAPKAN.✿ PEMERINTAH : PEMBERI ADVIS PEWASITAN.PEMERINTAH : PEMBERI ADVIS PEWASITAN.

HUKUM PUBLIKHUKUM PUBLIK

HUBUNGAN HUKUM DITETAPKAN SEPIHAK HUBUNGAN HUKUM DITETAPKAN SEPIHAK

OLEH PEMERINTAH.OLEH PEMERINTAH. WARGA NEGARA SECARA YURIDIS WARGA NEGARA SECARA YURIDIS

TERIKAT PADA PUTUSAN PEMERINTAH.TERIKAT PADA PUTUSAN PEMERINTAH. MEMPERTAHANKAN HAK :MEMPERTAHANKAN HAK :

- DITANGAN PEMERINTAH DITANGAN PEMERINTAH

- TUNTUTAN HUKUM DARI JAKSA, TUNTUTAN HUKUM DARI JAKSA,

BERDASARKAN KEPENTINGAN UMUMBERDASARKAN KEPENTINGAN UMUM

REFERENSIREFERENSI

ALGRA, N.E.; dkk., 1977. ALGRA, N.E.; dkk., 1977. PENGANTAR ILMU PENGANTAR ILMU

HUKUM. HUKUM. JAKARTA : BINACIPTA.JAKARTA : BINACIPTA.

KANSIL, C.S.T., 1993. KANSIL, C.S.T., 1993. PENGANTAR ILMU PENGANTAR ILMU

HUKUM DAN TATA HUKUM HUKUM DAN TATA HUKUM

INDONESIAINDONESIA. . JAKARTA : BALAI JAKARTA : BALAI

PUSTAKA.PUSTAKA.