HUKUM HUKUM PERIKATANPERIKATAN

PERDATA BARATPERDATA BARAT

Tim Pengajar Hukum Perdata BaratTim Pengajar Hukum Perdata BaratFakultas Hukum – Universitas Fakultas Hukum – Universitas

IndonesiaIndonesia2006 2006

2

Istilah Istilah

Common Common LawLaw

ContractContractAgreementAgreementAgreeAgreePactPactCovenantCovenantTreaty Treaty

Civil Law Civil Law (Indonesia)(Indonesia)

KontrakKontrak

SewaSewa

PerjanjianPerjanjian

PersetujuanPersetujuan

PerikatanPerikatan

3

Pengertian Pengertian

Prof. SubektiProf. Subekti Perikatan Perikatan → → hubungan hukum antara 2 hubungan hukum antara 2

pihak/lebih, dimana satu pihak berhak pihak/lebih, dimana satu pihak berhak menuntut, sementara pihak lain berkewajiban menuntut, sementara pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutanmemenuhi tuntutan

Perjanjian Perjanjian → → suatu peristiwa dimana seorang suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada orang lain atau 2 orang saling berjanji pada orang lain atau 2 orang saling berjanji untuk melakukan suatu prestasiberjanji untuk melakukan suatu prestasi

Perjanjian Perjanjian ≠ Kontrak ≠ Perikatan ??≠ Kontrak ≠ Perikatan ??

4

Menurut Ps. 1313 KUHPerdataMenurut Ps. 1313 KUHPerdata““Suatu perbuatan dimana satu orang atau Suatu perbuatan dimana satu orang atau

lebih mengikatkan dirinya terhadap suatu lebih mengikatkan dirinya terhadap suatu orang atau lebih lainnya”orang atau lebih lainnya”

Dalam praktek tidak dibedakan istilah Dalam praktek tidak dibedakan istilah kontrak atau perjanjian atau perikatan.kontrak atau perjanjian atau perikatan.

Dalam teori dibedakan istilah perjanjian Dalam teori dibedakan istilah perjanjian atau perikatanatau perikatan

5

Sistematika Buku III Sistematika Buku III KUHPerdataKUHPerdata

Bagian Umum (1233-1456)Bagian Umum (1233-1456)

Buku III Buku III Lex specialis derogat lex generalisLex specialis derogat lex generalis

Bagian Khusus Bagian Khusus Nominat Nominat 15 Perj.15 Perj.

13191319

Sistem TerbukaSistem Terbuka

Sumber perikatanPrestasiSyarat sahnya perikatanWanprestasiKeadaan memaksaResiko s.d hapusnya perikatan

Inominat Sumber:•Peraturan Per UU•Kebiasaan

Asas keb. berkontrak

6

Pengaturan Hukum Pengaturan Hukum PerikatanPerikatan

Buku ke IIIBuku ke III Bab I s.d Bab IV tentang Perikatan Pada Bab I s.d Bab IV tentang Perikatan Pada

UmumnyaUmumnya Bab V s.d Bab VII tentang Perjanjian Bab V s.d Bab VII tentang Perjanjian

KhususKhusus Lihat pasal 1319 KUHPerdataLihat pasal 1319 KUHPerdata Ketentuan Bagian Umum berlaku juga Ketentuan Bagian Umum berlaku juga

pada perjanjian-perjanjian yang diatur pada perjanjian-perjanjian yang diatur dalam KUHDdalam KUHD

7

Perjanjian Perjanjian

Dalam perjanjian setidak-tidaknya Dalam perjanjian setidak-tidaknya melibatkan 2 pihak:melibatkan 2 pihak:

Yaitu pihak yang mengajukan penawaran Yaitu pihak yang mengajukan penawaran dan pihak yang menerima penawaran dan pihak yang menerima penawaran tersebuttersebut

Dalam KUHPerdata disebutkan bahwa Dalam KUHPerdata disebutkan bahwa kedua belah pihak itu adalah pihak yang kedua belah pihak itu adalah pihak yang berkewajiban untuk melakukan prestasi berkewajiban untuk melakukan prestasi (debitur) dan pihak yang berhak menuntut (debitur) dan pihak yang berhak menuntut terlaksananya prestasi tersebut (kreditur)terlaksananya prestasi tersebut (kreditur)

8

Sumber PerikatanSumber Perikatan KongretKongret

Peristiwa hukumPeristiwa hukum

Perjanjian (1313)Perjanjian (1313)

UU sajaUU saja

UUUU 1354, 13591354, 1359

Halal Halal

Krn Prb Man.Krn Prb Man.

PMH (1365)PMH (1365)

Pacta Sunt Servanda

PERIKATANPs. 1233

9

3 Macam Prestasi (Ps. 1234 KUHPerdata)3 Macam Prestasi (Ps. 1234 KUHPerdata)

1.1. Memberikan sesuatu (to Geven)Memberikan sesuatu (to Geven)

2.2. Berbuat sesuatu (to Doen)Berbuat sesuatu (to Doen)

3.3. Tidak berbuat sesuatu (Niet Doen)Tidak berbuat sesuatu (Niet Doen)

Macam PerjanjianMacam Perjanjian

Macam-macam perjanjian dapat dilihat dari Macam-macam perjanjian dapat dilihat dari KUHPerdata maupun doktrin hukumKUHPerdata maupun doktrin hukum

10

Menurut Menurut DoktrinDoktrin

Dilihat dari segi prestasiDilihat dari segi prestasi Timbal Balik Timbal Balik → → saling memenuhi kewajiban utamanyasaling memenuhi kewajiban utamanya Timbal Balik Tidak Sempurna Timbal Balik Tidak Sempurna → → saling memenuhi tetapi saling memenuhi tetapi

kewajiban tp tidak seimbang. Misal perjanjian pemberian kewajiban tp tidak seimbang. Misal perjanjian pemberian kuasa (ps. 1792-1808)kuasa (ps. 1792-1808)

Perjanjian Sepihak Perjanjian Sepihak → → hanya 1 pihak yang mempunyai hanya 1 pihak yang mempunyai kewajiban. Misal perjanjian hibah (ps. 1666)kewajiban. Misal perjanjian hibah (ps. 1666)

Dilihat dari segi pembebananDilihat dari segi pembebanan Perjanjian Tanpa Beban Perjanjian Tanpa Beban → → perjanjian hibah (pemberi perjanjian hibah (pemberi

hibah tidak menarik manfaat bagi dirinya sendiri)hibah tidak menarik manfaat bagi dirinya sendiri) Perjanjian Atas Beban (perjanjian yang mewajibkan Perjanjian Atas Beban (perjanjian yang mewajibkan

masing-masing pihak melakukan prestasi)masing-masing pihak melakukan prestasi) Dilihat dari segi kesepakatanDilihat dari segi kesepakatan

Perjanjian Konsesual Perjanjian Konsesual → → lahir pada saat tercapainya kata lahir pada saat tercapainya kata sepakat diantara para pihaksepakat diantara para pihak

Perjanjian Riel Perjanjian Riel → → lahir disamping kata sepakat juga lahir disamping kata sepakat juga diiikuti dengan penyerahan barangdiiikuti dengan penyerahan barang

11

Menurut KUHPerdataMenurut KUHPerdata

A.A. Perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak Perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatuberbuat sesuatu

B.B. Bersyarat Bersyarat →→ jika digantungkan pada suatu peristiwa tertentu jika digantungkan pada suatu peristiwa tertentu yang akan datang dan masih belum terjadi. Ada 2 macam: yang akan datang dan masih belum terjadi. Ada 2 macam:

1.1. Syarat tangguh Syarat tangguh 2.2. Syarat batalSyarat batal

C.C. Ketetapan waktuKetetapan waktuD.D. Alternatif (manasuka)Alternatif (manasuka)E.E. Tanggung menanggung Tanggung menanggung → → Ps. 18 KUHD Ps. 18 KUHD → → firma, dikatakan tiap firma, dikatakan tiap

persero bertanggung jawab secara tanggung menanggung untuk persero bertanggung jawab secara tanggung menanggung untuk perikatan firmaperikatan firma

F.F. Dapat dibagi/tidak dapat dibagi Dapat dibagi/tidak dapat dibagi → → prestasi dalam hal terdapat prestasi dalam hal terdapat beberapa orang debitur/krediturbeberapa orang debitur/kreditur

G.G. Ancaman hukuman Ancaman hukuman → → diwajibkan pada debitur untuk menjamin diwajibkan pada debitur untuk menjamin pelaksanaan perikatannya, melakukan sesuatu perbuatan, jika pelaksanaan perikatannya, melakukan sesuatu perbuatan, jika perikatan tidak terpenuhi.perikatan tidak terpenuhi.Ancaman hukum mengandung 2 maksud:Ancaman hukum mengandung 2 maksud:

1.1. Untuk mendorong debitur melaksanakan kewajibannyaUntuk mendorong debitur melaksanakan kewajibannya2.2. Membebaskan kreditur dari pembuktian tentang Membebaskan kreditur dari pembuktian tentang

jumlah/besarnya kerugian yang diderita.jumlah/besarnya kerugian yang diderita.

12

Perikatan alam (Natuurlijke Verbintenis) Perikatan alam (Natuurlijke Verbintenis) → → secara tegas secara tegas tidak diatur dalam KUHPerdatatidak diatur dalam KUHPerdataSatu-satunya pasal yang menyebutkan adalah Ps. 1359 Satu-satunya pasal yang menyebutkan adalah Ps. 1359 ayat (2) ayat (2) → → “Pembayaran yang tidak diwajibkan tidak “Pembayaran yang tidak diwajibkan tidak boleh diminta kembali” dengan perkataan lain yang tidak boleh diminta kembali” dengan perkataan lain yang tidak diwajibkan tetap menjadi hak krediturdiwajibkan tetap menjadi hak kreditur

Perikatan alam adalah perikatan yang berada ditengah-Perikatan alam adalah perikatan yang berada ditengah-tengah diantara perikatan moral dan perikatan hukum tengah diantara perikatan moral dan perikatan hukum → → perikatan yang tidak sempurna, tidak dapat dituntut perikatan yang tidak sempurna, tidak dapat dituntut dimuka hakim, “hutang ada, tp hak menuntut dimuka hakim, “hutang ada, tp hak menuntut pembayaran tidak ada” tergantung pada kemauan pembayaran tidak ada” tergantung pada kemauan debitur, jika hutang dibayar debitur, jika hutang dibayar → → menjadi perikatan hukum menjadi perikatan hukum biasa, hutang pun hapus karena pembayaranbiasa, hutang pun hapus karena pembayaran

Yang termasuk perikatan alamYang termasuk perikatan alam Ps. 1788 KUHPerdataPs. 1788 KUHPerdata Pembayaran bunga pinjaman yang tidak diperjanjikanPembayaran bunga pinjaman yang tidak diperjanjikan Sisa hutang pailit, setelah diadakan perjanjian Sisa hutang pailit, setelah diadakan perjanjian

perdamaian perdamaian

13

Asas-asas penting dalam hukum Asas-asas penting dalam hukum perikatanperikatan

Sistem terbuka dan asas konsensualisme Sistem terbuka dan asas konsensualisme -- Ps. 1338 (1)Ps. 1338 (1)• Sistem terbuka x sistem tertutup Sistem terbuka x sistem tertutup → → berkaitan dengan berkaitan dengan

aanvullend recht (optinal law)aanvullend recht (optinal law) atau hukum pelengkap atau hukum pelengkap• Konsensualisme Konsensualisme → → lahir pada saat tercapai kata sepakatlahir pada saat tercapai kata sepakat

o Pengecualiannya:Pengecualiannya: Perjanjian formal Perjanjian formal → → formalitas tertentu. Misalnya perjanjian hibah formalitas tertentu. Misalnya perjanjian hibah

akta notarisakta notaris Perjanjian riilPerjanjian riil

Asas kebebasan berkontrak Asas kebebasan berkontrak → → kebebasan untuk kebebasan untuk menentukan isi dan bentuk perjanjianmenentukan isi dan bentuk perjanjian

Asas kekuatan mengikat Asas kekuatan mengikat → → asas yang menyatakan asas yang menyatakan bahwa para pihak terkait untuk melaksanakan isi bahwa para pihak terkait untuk melaksanakan isi perjanjian termasuk terikat pada kebiasaan & perjanjian termasuk terikat pada kebiasaan & kepatutankepatutan

14

Asas kepribadian Asas kepribadian → → asas yang menyatakan bahwa asas yang menyatakan bahwa perjanjian berlaku bagi pihak yang mengadakan perjanjian berlaku bagi pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri (Ps. 1315 jo 1340). perjanjian itu sendiri (Ps. 1315 jo 1340). Pengecualiannya ps. 1317Pengecualiannya ps. 1317

Asas itikad baik Asas itikad baik → → ps. 1338 (3) ps. 1338 (3) → → perjanjian harus perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik harus diartikan objektif diartikan objektif → → maksudnya perjanjian maksudnya perjanjian didasarkan pada keadilan, kepatutan, dan didasarkan pada keadilan, kepatutan, dan kesusilaan. Itikad baik dalam buku II KUHPerdata kesusilaan. Itikad baik dalam buku II KUHPerdata → → kejujuran subjektifkejujuran subjektif

Pacta Sunt ServandaPacta Sunt Servanda Ps. 1338 ayat (1)Ps. 1338 ayat (1) Asas Pacta Sunt Servanda berkaitan dengan akibat Asas Pacta Sunt Servanda berkaitan dengan akibat

perjanjian perjanjian → → adanya asas kepastian hukumadanya asas kepastian hukum Pada asas ini tersimpul adanya larangan bagi para Pada asas ini tersimpul adanya larangan bagi para

hakim untuk mencampuri isi dari perjanjianhakim untuk mencampuri isi dari perjanjian

15

Syarat-syarat sahnya Syarat-syarat sahnya perjanjianperjanjian

Ps. 1320 KUHPerdata

Kesepakatan (Consensus)

Kecakapan (Capacity)

Hal tertentu (Certanty of Terms)

Sebab yang halal (Legality)

Subjektif

Objektif

16

Kesepakatan (Consensus)Kesepakatan (Consensus)

Bebas

Kekhilafan

Paksaan

Penipuan

• Inti atau pokok perjanjian (objek/prestasi) thd suatu konsep• Ketidaksesuaian kontrak dgn negosiasi

•Psychis (vis compulsiva) → relatif•Bukan paksaan fisik

Suatu rangkaian kebohongan yg diaturperlu dipertimbangkan:•Taraf pendidikan•Kecakapan org yang ditipu

17

Kecakapan (Capacity)Kecakapan (Capacity)

OrangOrang

Subjek HukumSubjek Hukum

Badan Hukum Badan Hukum

Ps. 1330 KUHPerdata•Orang belum dewasa•Dibawah pengampuan•Orang perempuan

18

Hal Tertentu (Certainty of Terms)Hal Tertentu (Certainty of Terms)

Ps. 1333 KUHPerdata

Prestasi

Ps. 1234 KUHPerdata1. Memberikan sesuatu2. Berbuat sesuatu3. Tidak berbuat sesuatu

Objek PerjanjianPokok

19

Sebab yang halal (legality)Sebab yang halal (legality)

Yang dimaksud dengan Sebab adalah isi Yang dimaksud dengan Sebab adalah isi perjanjian itu sendiri, yang perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak (Ps. 1377 KUHPerdata)oleh para pihak (Ps. 1377 KUHPerdata)

Isi dari perjanjian itu harus memuat suatu Isi dari perjanjian itu harus memuat suatu kausa yang diperbolehkan atau legal kausa yang diperbolehkan atau legal ((geoorloofde oorzaakgeoorloofde oorzaak) yaitu:) yaitu:

1.1. Undang-undangUndang-undang

2.2. Ketertiban umum (Ketertiban umum (openbare orde/public policyopenbare orde/public policy))

3.3. Kesusilaan (Kesusilaan (zenden/moralityzenden/morality))

4.4. PATIHA (Kepatutan, Ketelitian, dan Kehati-hatian)PATIHA (Kepatutan, Ketelitian, dan Kehati-hatian)

20

Pelaksanaan PerjanjianPelaksanaan Perjanjian Asas itikad baik (Ps. 1338 (3)) Asas itikad baik (Ps. 1338 (3)) → → dalam dalam

pelaksanaan prestasi harus bersifat objektif pelaksanaan prestasi harus bersifat objektif → → mengacu pada keadilan, kepatuhan, dan mengacu pada keadilan, kepatuhan, dan kesusilaankesusilaan

Harus memuat elemen dari perjanjian sesuai Harus memuat elemen dari perjanjian sesuai dengan Ps. 1339 dan 1347dengan Ps. 1339 dan 1347o Isi perjanjian itu sendiriIsi perjanjian itu sendirio KepatutanKepatutano KebiasaanKebiasaano UUUUDalam praktek di peradilan, urutannya menjadiDalam praktek di peradilan, urutannya menjadio Isi perjanjianIsi perjanjiano UUUUo KebiasaanKebiasaano KepatutanKepatutan

21

PenafsiranPenafsirano Penafsiran Penafsiran → → maksudnya untuk mengetahui maksud para maksudnya untuk mengetahui maksud para

pihak yang membuat perjanjianpihak yang membuat perjanjiano UU memberikan pedoman:UU memberikan pedoman:

Ps. 1342 Ps. 1342 → → Penafsiran UUPenafsiran UU Ps. 1347 Ps. 1347 → → kebiasaankebiasaan Ps. 1348 Ps. 1348 → → tentang kedudukan janjitentang kedudukan janji Ps. 1349 Ps. 1349 → → penafsiran jika ada keraguanpenafsiran jika ada keraguan Ps. 1350 Ps. 1350 → → kata perjanjian bersifat umumkata perjanjian bersifat umum Ps. 1351 Ps. 1351 → → tentang pengurangan & pembatasan kekuatan tentang pengurangan & pembatasan kekuatan

perjanjianperjanjian Eksekusi rielEksekusi riel

o Harfiah Harfiah → → pelaksanaan pemenuhan kewajiban debiturpelaksanaan pemenuhan kewajiban debituro Yuridis Yuridis → → kreditur dapat mewujudkan sendiri prestasi kreditur dapat mewujudkan sendiri prestasi

yang dijanjikan dengan biaya debitur berdasarkan kuasa yang dijanjikan dengan biaya debitur berdasarkan kuasa yang diberikan hakim, apabila debitur tidak melaksanakan yang diberikan hakim, apabila debitur tidak melaksanakan prestasiprestasi

o Ps. 1234 hanya mengatur mengenai eksekusi riel berupaPs. 1234 hanya mengatur mengenai eksekusi riel berupa Berbuat sesuatuBerbuat sesuatu Tidak berbuat sesuatu Tidak berbuat sesuatu

22

Tidak terlaksananya perjanjianTidak terlaksananya perjanjianTerdapat dua alasan tidak terlaksananya suatu perjanjian, yaitu:Terdapat dua alasan tidak terlaksananya suatu perjanjian, yaitu:1.1. WanprestasiWanprestasi2.2. Overmacht atau keadaan memaksaOvermacht atau keadaan memaksa

1. Wanprestasi1. Wanprestasi Pengertian Pengertian → → debitur tidak memenuhi apa yang diperjanjikan atau debitur tidak memenuhi apa yang diperjanjikan atau

lalailalai BentuknyaBentuknya

1.1. Tidak melaksanakan perjanjianTidak melaksanakan perjanjian2.2. Tidak sempurna melaksanakanTidak sempurna melaksanakan3.3. Terlambat melaksanakanTerlambat melaksanakan4.4. Melakukan hal yang tidak bolehMelakukan hal yang tidak boleh

Ps. 1238 KUHPerdata debitur dinyatakan lalai dengan surat Ps. 1238 KUHPerdata debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah/akta sejenis yang menyatakan lalai atau demi perintah/akta sejenis yang menyatakan lalai atau demi perikatannyaperikatannya

Hukuman (akibat) bagi debitur lalaiHukuman (akibat) bagi debitur lalai1.1. Ganti rugiGanti rugi2.2. Pembatalan perjanjian/pelaksanaan perjanjianPembatalan perjanjian/pelaksanaan perjanjian3.3. Peralihan resikoPeralihan resiko4.4. Membayar biaya perkaraMembayar biaya perkara

23

Hukuman terhadap wanprestasiHukuman terhadap wanprestasi

Ad 1. ganti rugiAd 1. ganti rugi

Ganti Rugi

Biaya

BungaRugi

Ganti rugi:1. Bersifat material2. Bersifat immaterial

Kerusakan barang-barangkreditur akibat kelalaiandebitur

Segala pengeluaran yang nyata-nyata sudah dikeluarkan

Kerugian yang berupaKehilangan keuntungan

Pembatasan ganti rugi1. Ps. 12472. Ps. 1248

24

Ad. 2 Pembatalan PerjanjianAd. 2 Pembatalan Perjanjian• Tujuannya Tujuannya → → membawa kedua belah pihak kemabli pada keadaan membawa kedua belah pihak kemabli pada keadaan

sebelum perjanjiansebelum perjanjian• Pasal 1266 KUHPerdata Pasal 1266 KUHPerdata → → perikatan bersyarat perikatan bersyarat → → syarat batal, syarat batal,

selalu dianggap ada dicantumkan dalam perjanjian yang timbal selalu dianggap ada dicantumkan dalam perjanjian yang timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban tidak balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban tidak batal demi hukum tapi dapat dimintakan pembatalan pada hakim. batal demi hukum tapi dapat dimintakan pembatalan pada hakim. Yang membatalkan perjanjian bukan kelalaian tetapi putusan hakimYang membatalkan perjanjian bukan kelalaian tetapi putusan hakim

Ad. 3 Peralihan ResikoAd. 3 Peralihan Resiko• Resiko Resiko → → kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu

peristiwa di luar kesalahan peristiwa di luar kesalahan salah satu pihaksalah satu pihak yang menimpa objek yang menimpa objek perjanjianperjanjian

• Pasal 1237 Pasal 1237 →→ resiko dalam perjanjian pemberian barang resiko dalam perjanjian pemberian barang““Sejak lahirnya perjanjian resiko di tanggung oleh orang yang Sejak lahirnya perjanjian resiko di tanggung oleh orang yang

berhak menagih pembayaran”berhak menagih pembayaran”• Pasal 1460 Pasal 1460 → → resiko dalam jual beli resiko dalam jual beli → → berdasarkan jenis barangnya. berdasarkan jenis barangnya.

Ps. 1461 s.d 1464Ps. 1461 s.d 1464• Pasal 1545 Pasal 1545 → → resiko dalam perjanjian tukar menukarresiko dalam perjanjian tukar menukar

Ad. 4 Pembayaran Ongkos PerkaraAd. 4 Pembayaran Ongkos Perkara• Pasal 18 (1) HIR Pasal 18 (1) HIR

““Debitur lalai/kalah, diwajibkan membayar biaya perkara”Debitur lalai/kalah, diwajibkan membayar biaya perkara”

25

2. Keadaan Memaksa (overmacht)2. Keadaan Memaksa (overmacht) Overmacht/force majeurOvermacht/force majeur Tiga unsur overmacht adalahTiga unsur overmacht adalah

1.1. Tidak memenuhi prestasiTidak memenuhi prestasi2.2. Ada sebab yang terletak diluar kesalahan debiturAda sebab yang terletak diluar kesalahan debitur3.3. Faktor penyebab itu tidak dapat diduga sebelumnya dan tidak Faktor penyebab itu tidak dapat diduga sebelumnya dan tidak

dapat dipertanggungjawabkan kepada debiturdapat dipertanggungjawabkan kepada debitur Dua ajaran tentang overmacht:Dua ajaran tentang overmacht:

1.1. Ajaran yang objektif (de objektive overmachtsleer) atau absolutAjaran yang objektif (de objektive overmachtsleer) atau absolut Dalam keadaan memaksaDalam keadaan memaksa Unsur impossibilitasUnsur impossibilitas

2.2. Ajaran yang subjektif (de subjective overmachtsleer) atau relatifAjaran yang subjektif (de subjective overmachtsleer) atau relatif Dalam keadaan memaksaDalam keadaan memaksa Unsur diffikultasUnsur diffikultas

Bentuk keadaan memaksaBentuk keadaan memaksa1.1. Bentuk umum Bentuk umum →→ karena iklim, kehilangan, dan pencurian karena iklim, kehilangan, dan pencurian2.2. Bentuk khusus Bentuk khusus →→ undang-undang, peraturan pemerintah, dan undang-undang, peraturan pemerintah, dan

pemogokan pemogokan

26

Hapusnya perikatanHapusnya perikatanDalam praktek hapusnya perikatan:Dalam praktek hapusnya perikatan: Jangka waktunya berakhirJangka waktunya berakhir Dilaksanakan objek perjanjianDilaksanakan objek perjanjian Kesepakatan dua belah pihakKesepakatan dua belah pihak Pemutusan secara sepihakPemutusan secara sepihak Adanya putusan pengadilanAdanya putusan pengadilan

Pasal 1381 KUHPerdataPasal 1381 KUHPerdata PembayaranPembayaran Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau

penitipan barang (konsinyasi)penitipan barang (konsinyasi) Pembaharuan hutang (novasi)Pembaharuan hutang (novasi) Perjumpaan hutang (kompensasi)Perjumpaan hutang (kompensasi) Percampuran hutangPercampuran hutang Pembebasan hutangnyaPembebasan hutangnya Musnahnya barang yang terhutangMusnahnya barang yang terhutang Batal dan pembatalanBatal dan pembatalan Berlakunya syarat batalBerlakunya syarat batal Lewatnya waktu (daluarsa) Lewatnya waktu (daluarsa)

27

KesimpulanKesimpulan Hapusnya perikatan dapat terjadi karena beberapa sebab yang Hapusnya perikatan dapat terjadi karena beberapa sebab yang

secara garis besar dapat dibedakan menjadi:secara garis besar dapat dibedakan menjadi:1.1. Karena pemenuhan perikatan itu sendiri, yaitu pembayaran, Karena pemenuhan perikatan itu sendiri, yaitu pembayaran,

penawaran pembayaran tunai disertai penyimpanan atau penawaran pembayaran tunai disertai penyimpanan atau penitipan, pembaharuan hutangpenitipan, pembaharuan hutang

2.2. Karena terjadi suatu peristiwa perdata yang menghapuskan Karena terjadi suatu peristiwa perdata yang menghapuskan kewajiban kedua belah pihak dalam perikatan, yaitu terjadi kewajiban kedua belah pihak dalam perikatan, yaitu terjadi perjumpaan hutang, dan percampuran hutangperjumpaan hutang, dan percampuran hutang

3.3. Karena terjadi suatu perbuatan hukum yang menghapuskan Karena terjadi suatu perbuatan hukum yang menghapuskan kewajiban debitur dalam perikatan yaitu pembebasan hutang kewajiban debitur dalam perikatan yaitu pembebasan hutang oleh kredituroleh kreditur

4.4. Karena musnahnya objek dalam perikatan, dalam hal ini Karena musnahnya objek dalam perikatan, dalam hal ini dikaitkan dengan suatu kebendaan yang harus diserahkan dikaitkan dengan suatu kebendaan yang harus diserahkan (jadi yang terkait dengan perikatan untuk meyerahkan (jadi yang terkait dengan perikatan untuk meyerahkan sesuatu)sesuatu)

5.5. Karena tidak terpenuhi syarat lahirnya suatu perikatanKarena tidak terpenuhi syarat lahirnya suatu perikatan6.6. Karena terpenuhinya syarat batal dalam suatu perikatan Karena terpenuhinya syarat batal dalam suatu perikatan

bersyaratbersyarat7.7. Karena lewatnya waktu (daluarsa)Karena lewatnya waktu (daluarsa)