hukum perikatan

HUKUM PERIKATAN

MATA KULIAH : KAPITA SELEKTA HUKUM PERDATADOSEN : DR. H. MARTIN ROESTAMY, SH., MH.

HUKUM PERIKATAN adalah suatu kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas suatu prestasi, sedangkan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi.

PERIKATAN :

“Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata, Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi di antara 2 (dua) orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana para pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.

PENGERTIAN

PENGATURAN PERIKATAN DALAM HUKUM INDONESIA

BUKU III KUH Perdata :1. PERIKATAN PADA UMUMNYA

2. PERIKATAN YANG LAHIR DARI KONTRAK ATAU PERJANJIAN

3. PERIKATAN YANG DILAHIRKAN DEMI UNDANG-UNDANG

4. HAPUSNYA PERIKATAN-PERIKATAN

5. JUAL-BELI

6. TUKAR-MENUKAR

7. SEWA-MENYEWA

7A. PERJANJIAN-PERJANJIAN UNTUK MELAKUKAN PEKERJAAN

8. PERSEKUTUAN

9. PERKUMPULAN

10.HIBAH

11.PENITIPAN BARANG

12.PINJAM-PAKAI

13.PINJAM-MEMINJAM

14.BUNGA TETAP ATAU BUNGA ABADI

15.PERJANJIAN UNTUNG-UNTUNGAN

16.PEMBERIAN KUASA

17.PENANGGUNGAN

18.PERDAMAIAN

BAB

SISTEM PENGATURAN HUKUM PERIKATAN

• Pengaturan hukum perikatan menganut sistem terbuka. Artinya setiap orang bebas melakukan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun belum diatur dalam undang-undang

• Pasal 1338 KUHPdt : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

• Ketentuan tersebut memberikan kebebasan para pihak untuk :Membuat atau tidak membuat perjanjian;Mengadakan perjanjian dengan siapapun;Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan

persyaratannya;Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau

lisan.

ASAS-ASAS HUKUM PERIKATAN

1. ASAS KONSENSUALISME

Asas konsnsualisme dapat disimpulkan dari Pasal 1320 ayat 1 KUHPdt

Pasal 1320 KUHPdt : untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat sarat : (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian (3) suatu hal tertentu (4) suatu sebab yang halal.

Pengertian kesepakatan dilukiskan dengan sebagai pernyataan kehendak bebas yang disetujui antara pihak-pihak


2. ASAS PACTA SUNT SERVANDA

Asas pacta sun servanda berkaitan dengan akibat suatu perjanjian.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt : Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang….”

Para pihak harus menghormati perjanjian dan melaksanakannya karena perjanjian itu merupakan kehendak bebas para pihak


3. ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK

Pasal 1338 KUHPdt : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Ketentuan tersebut memberikan kebebasan para pihak untuk : Membuat atau tidak membuat perjanjian; Mengadakan perjanjian dengan siapapun; Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan

persyaratannya; Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau

lisan.


Di samping ketiga asas utama tersebut, masih terdapat beberapa asas hukum perikatan nasional, yaitu :

1.Asas kepercayaan;2.Asas persamaan hukum;3.Asas keseimbangan;4.Asas kepastian hukum;5.Asas moral;6.Asas kepatutan;7.Asas kebiasaan;8.Asas perlindungan;

I. PERIKATAN YANG LAHIR DARI PERJANJIAN

PERJANJIAN :

Pasal 1313 KUHPdt :

“PERJANJIAN ADALAH SUATU PERBUATAN DENGAN MANA SATU PIHAK ATAU LEBIH MENGIKATKAN DIRINYA TERHADAP SATU PIHAK ATAU LEBIH”

Pengertian Perjanjian Pasal 1313 KUHPdt :

Tidak lengkap; Karena dalam pengertian itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja;

Terlalu luas; pengertian itu dapat mencakup hal-hal perbuatan apa saja.

Menurut teori baru

PERJANJIAN :

“SUATU HUBUNGAN HUKUM ANTARA DUA PIHAK ATAU LEBIH BERDASARKAN KATA SEPAKAT UNTUK MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM”

ANTARA PERIKATAN DAN PERJANJIAN

Pasal 1233 KUHPdt :

“TIAP-TIAP PERIKATAN DILAHIRKAN BAIK KARENA

PERSETUJUAN, BAIK KARENA UNDANG-UNDANG”

PERIKATAN(Ps.1233)

PERSETUJUANPs. 1313

UNDANG-UNDANGPs. 1352

Undang-undangkarena perbuatan manusia

(Ps. 1353)

Melulu Undang-undanga) Pekarangan yang

berdampingan (Ps.625).b) Kewajiban mendidik dan

memelihara anak (Ps. 104)

Perbuatan menurut hukuma) Perwakilan sukarela (Ps.1354).b) Pembayaran

Perbuatan melawan hukum(Ps. 1365)

Syarat Sah PerjanjianSyarat sah Perjanjian

Pasal 1320 KUHPerdata

Sepakat mereka yang mengikatnya

Cakap untuk

membuat suatu

perikatan

Suatu hal tertentu

Suatu sebab yang halal

Syarat subjektif Syarat Objektif

SYARAT SAH PERJANJIAN (1)

SEPAKAT

Dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain.

Cacat syarat Subjektif

Pasal 1321 KUHPerdata : “Tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.

1. Kekhilafan

Eror in persona Eror in substantia

Kesesatan mengenai orang Kesesatan mengenai hakikat barangnya

2. Paksaan

Pasal 1324 KUHPerdata :

“Paksaan telah terjadi, apabila perbuatan itu sedemikian rupa hinga dapat menakutkan seorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata”.

Yang dimaksud paksaan ialah kekerasan jasmani atau ancaman (akan membuka rahasia) dengan sesuatu yang

diperbolehkan hukum yang menimbulkan kepad seseorang sehingga ia membuat perjanjian.

Paksaan ini harus benar-benar menimbulkan suatu ketakutan bagi yang menerima paksaan

Ketakutan saja tidak identik dengan paksaan

Pasal 1326 KUHPerdata : “Ketakutan saja karena hormat terhadap ayah, ibu atau lain sanak keluarga dalam garis ke atas tanpa disertai kekerasan, tidak lah cukup untuk pembatalan persetujuan.

3. Penipuan

Pasal 1328 KUHPerdata

Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan persetujuan, apabila tipu-muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu-muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi haurs dibuktikan.


CAKAP

Pada asasnya setiap orang yang sudah dewasa atau akil balig dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1330 KUHPerdata disebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian.


HAL TERTENTU

Dimaksudkan bahwa harus ditentukan apa yang diperjanjikan itu, mengenai hak-hak dan kewajiban apabila timbul perselisihan.

Paling sedikit barang yang diperjanjikan harus ditentukan jenisnya.

Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada di tangannya si berutang pada waktu perjanjian dibuat.


CAUSA YANG HALAL

Sebab yang halal ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian.

BENTUK-BENTUK PERJANJIAN

PERJANJIAN

TERTULIS LISAN

DI BAWAH TANGAN SAKSI NOTARIS AKTA NOTARIS

JENIS PERJANJIAN

BERNAMA/ ONBENOMDE/NOMINAT

TIDAK BERNAMA/ONBENOMDE/

INNOMINAT

1. JUAL-BELI2. TUKAR MENUKAR3. SEWA-MENYEWA4. PERJANJIAN UNTUK

MELAKUKAN PEKERJAAN5. PERSEKUTUAN6. PERKUMPULAN7. HIBAH8. PENITIPAN BARANG9. PINJAM-PAKAI10.PINJAM-MEMINJAM11.PERJANJIAN UNTUNG-

UNTUNGAN

1. SEWA-BELI2. SHARING CONTRACT3. KONTRAK KARYA4. WARALABA5. KONTRAK RAHIM6. B. O. T7. LEASING8. dll……

PENAFSIRAN PERJANJIANSuatu perjanjian terdiri dari serangkaian perkataan-perkataan. Oleh karena itu, untuk menetapkan isi perjanjian perlu diadakan penafsiran, sehingga jelas diketahui maksud-maksud pihak ketika mengadakan perjanjian.

1. KATA-KATA JELAS

Pasal 1342 KUHPerdata : “Jika kata-kata suatu persetujuan jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang dari padanya dengan jalan penafsiran “.

2. KEBIASAAN SEBAGAI ELEMEN PERJANJIAN

Pasal 1347 : “hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam persetujuan meskipun tidak dengan jelas tegas dinyatakan”.

PENAFSIRAN PERJANJIAN

3. PENAFSIRAN SISTEMATIS

Pasal 1348 : “Semua janji yang dibuat dalam suatu persetujuan harus diartikan dalam hubungan satu sama lain; tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka persetujuan sebelumnya”.

4. ADA KERAGUAN

Pasal 1349 : “Jika ada keragu-raguan, maka suatu persetujuan harus ditafsirkan atas kerugian orang yang telah minta diperjanjikannya sesuatu hal, dan untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu”.

PENAFSIRAN PERJANJIAN

5. PENAFSIRAN TIDAK MEMBATASI MAKSUD PARA PIHAK

Pasal 1350 : “meskipun bagaimanapun luasnya kata-kata dalam mana suatu persetujuan disusun, namun persetujuan itu hanya meliputi hal-hal yang nyata-nyata dimaksudkan oleh kedua belah pihak sewaktu membuat persetujuan”.

6. PENAFSIRAN TIDAK MEMBATASI MAKSUD PARA PIHAK

Pasal 1351 : “jika seorang dalam suatu persetujuan menyatakan suatu hal untuk menjelaskan perikatan, tak dapatlah ia dianggap bahwa dengna demikian hendak mengurangi maupun membatasi kekuatan persetujuan menurut hukum dalam hal-hal yang tidak dinyatakan”.

II. PERIKATAN YANG LAHIR DARI UNDANG-UNDANG

PERIKATAN YG LAHIR DARI UNDANG-UNDANG

Pasal 1352 s.d 1380 KUHPdt :

“Suatu perikatan yang timbul/lahir/adanya karena telah

ditentukan oleh undang-undang itu sendiri”


Perikatan yang lahir dari UU saja, adalah perikatan yang timbul/lahir/adanya karena adanya hubungan kekeluargaan.

Perikatan yang lahir karena perbuatan manusia : Perbuatan yang

diperbolehkan Perbuatan melanggar

hukum (PMH).


1. MEWAKILI URUSAN ORANG LAIN (ZAAKWAARNEMING);

2. PEMBAYARAN HUTANG YANG TIDAK DIWAJIBKAN (Ps. 1359 KUHPdt);

3. PERIKATAN WAJAR (NATURLIJKE VERINTENIS, Ps. 1359 ayat (2) KUHPdt);

4. PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGEDAAD, Ps. 1365 KUHPdt).

II. BERAKHIRNYA PERIKATAN

1. KARENA PEMBAYARAN;2. KARENA PENAWARAN PEMBAYARAN TUNAI,

DIIKUTI DENGAN PENYIMPANAN ATAU PENITIPAN (KONSIGNASI);

3. KARENA PEMBAHARUAN UTANG (NOVASI);4. KARENA PERJUMPAN UTANG ATAU

KOMPENSASI;5. KARENA PENCAMPOURAN UTANG;6. KARENA PEMBEBASAN UTANGNYA7. KARENA MUSNAHNYA BARANG TERUTANG;8. KARENA KEBATALAN ATAU PEMBATALAN;9. KARENA BERLAKUNYA SUATU SYARAT

BATAL;10. KARENA LEWATNYA WAKTU.

PASAL 1381 KUHPdt

hukum perikatan

Documents