HUKUM PERDATA, PERJANJIAN, dan PERIKATAN

Oleh :Ariesta Carmelita / 125030200111004

Hara A. G. Parhusip / 125030200111006Fonda Agustina Mulyanto / 125030201111001

Din Haidiati / 125030201111004

HUKUM PERDATA

PENGERTIAN HUKUM PERDATA• Hukum perdata adalah segala hukum pokok

yang mengatur kepentingan perorangan dan hubungan antara subyek hukum. Biasanya disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik.

• Hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, harta benda, dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya.

HUKUM PERDATA dalam

arti luas

Hukum Perdata Materiil

Hukum Perdata Formil / HAP / Proses Perdata

ISI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

1. Buku 1 tentang Orang / Van Personnenrecht : mengatur tentang orang sebagai subyek hukum, hukum perkawinan, dan hukum keluarga, termasuk waris.

2. Buku 2 tentang benda / Zaakenrecht : mengatur tentang benda sebagai obyek hak manusia dan juga mengenai hak kebendaan.

3. Buku 3 tentang Perikatan / Verbintenessenrecht : mengatur tentang hak dan kewajiban yang terbit dari perjanjian, perbuatan melanggar hukum, dan peristiwa-peristiwa lain yang menerbitkan hak dan kewajiban perseorangan.

4. Buku 4 tentang Daluwarsa dan Pembuktian / Verjaring en Bewijs : mengatur tentang pembuktian dan daluwarsa

HUKUM PERJANJIAN

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata

“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain/lebih.”

Kelemahan Pasal 1313 KUHPerdata

Kelemahan Seharusnya

1. Merupakan perbuatan (maknanya luas)

Perbuatan Hukum

2. Yang mengikatkan diri hanya 1 pihak sehingga bisa disebut perjanjian sepihak

Saling Mengikatkan diri

3. Tujuan tidak Jelas Harus Jelas

Ciri Perjanjian

• Perjanjian menimbulkan atau melahirkan perikatan

• Perjanjian lebih konkret daripada perikatan

• Pada umumnya perjanjian merupakan hubungan hukum bersegi 2

Azas-azas Hukum Perjanjian secara umum

1.Azas kebebasan berkontrak2.Azas Konsensualisme3.Azas Mengikatnya suatu perjanjian

(pacta sunt servanda)4.Azas Iktikad baik (Togoe

dentrow), • Bersifat objektif• Bersifat Subyektif

5.Azas Kepribadian

6.Asas Perjanjian Batal Demi Hukum

7.Asas Keadaan Memaksa8.Asas Cancelling9.Asas Obligatoir10.Zaakwarmening

Unsur-unsur perjanjian

1.Unsur Essensialia2.Unsur Naturalia3.Unsur Accidentalia

Syarat Sahnya perjanjian (Pasal 1320)

1. Sepakat2. Kecakapan3. Suatu sebab yang halal4. Suatu hal tertentu

1. Sepakat

Unsur Offerte (penawaran) Acceptasi (penerimaan)

Cacat Kehendak

• Unsur Cacat Kehendak1.Kekhilafan / Kekeliruan /

Kesesatan2.Paksaan3.Penipuan

2. Kecakapan

Orang yang tidak cakap / tidak berwenang melakukan perbuatan hukum, yaitu :1.Mereka yang belum cukup umur2.Mereka yang diletakkan di

bawah pengampuan

3. Suatu sebab yang halal

Tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum,dan kesusilaan

4. Suatu Hal tertentu

Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan

Akibat dari suatu perjanjianPasal 1338 KUHPerdata

1.Perjanjian mengikat para pihak2.Perjanjian tidak dapat ditarik

kembali secara sepihak3.Perjanjian harus dilaksanakan

dengan iktikad yang baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata

Jenis-Jenis Perjanjian Menurut Berbagai Cara

1.Perjanjian menurut sumber-sumbernya

2.Perjanjian menurut hak dan kewajiban para pihak

3.Perjanjian menurut keuntungan pada salah satu pihak dan adanya prestasi pada pihak lain

4.Perjanjian menurut namanya

5. Perjanjian menurut bentuknya6. Perjanjian istimewa sifatnya7. Perjanjian Campuran8. Perjanjian Penanggungan9. Perjanjian garansi10.Perjanjian menurut sifatnya

HUKUM PERIKATAN

Dasar Hukum Perikatan berdasarkan KUHPerdata

1.Perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian)

2.Perikatan yang timbul dari undang-undang

3.Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi karena perbuatan melanggar hukum dan perwakilan sementara

Azas-azas dalam Hukum Perikatan

• Asas Kebebasan Berkontrak• Asas konsensualisme

Wanprestasi dan Akibatnya

Wansprestasi timbul apabila salah satu pihak (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan. Adapun bentuk dari wansprestasi bisa berupa empat kategori, yakni :

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali 2. Debitur memenuhi prestasi namun tidak

baik/keliru3. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak

tepak waktunya4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian

tidak boleh dilakukannya.

Akibat-akibat wanprestasi berupa hukuman atau akibat-akibat bagi debitur yang melakukan wansprestasi , dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yakni :

1.Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur

2.Pembatalan perperjanjian atau pemecahan perjanjian

3.Peralihan risiko

Hapusnya Perikatan

Bab IV Buku III KUH Perdata mengatur tentang hapusnya perikatan baik yang timbul dari persetujuan maupun dari undang-undang yaitu dalam pasal 1381 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa ada delapan cara hapusnya perikatan yaitu :1. Pembayaran2. Penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan.3. Pembaharuan utang (inovatie)4. Perjumpaan utang (kompensasi)

5. Percampuran utang6. Pembebasan utang7. Musnahnya barang yang terutang8. Kebatalan dan pembatalan perikatan- perikatan

Adapun dua cara lainnya yang tidak diatur dalam Bab IV Buku III KUH Perdata adalah :9. Syarat yang membatalkan (diatur dalam Bab I)10. Kedaluwarsa (diatur dalam Buku IV, Bab 7)