1

BAB I

EIGENRICHTING

(TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI)

Hukum materiil (sebagaimana terjelma dalam undang-undang atau yang

bersifat tidak tertulis, merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang

bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat dalam masyarakat

(Sudikno Mertokusumo, 1985: 1). Ini berarti hukum itu bukan sekadar sebagai

pedoman, yang hanya untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja. Melainkan hukum

itu untuk dijalankan, dilaksanakan. Kemudian timbul suatu pertanyaan, siapakah

yang melaksanakan hukum? Jawabannya adalah setiap orang yang melaksanakan

hukum. Adalah salah besar kalau ada anggapan bahwa yang melaksanakan hukum

itu hanya orang-orang tertentu saja seperti sarjana hukum, pejabat ataupun

para penegak hukum serta masyarakat hukum sendiri.

Apakah benar masyarakat awam pun melaksanakan hukum ? Benar!

Bahkan tanpa sesadarnya mereka itu telah melaksanakan hukum, contohnya:

Seorang pemuda akan apel ke rumah pacarnya, si pemuda berkata, Nanti aku datang

ke rumah jam 19.00, kamu sudap siap ya, dan sang pacar menjawab, "Ya, aku nanti

sudah siap." Dengan contoh ini saja, mereka tanpa sadar telah melakukan hukum

perjanjian.

Dari contoh tersebut, bagaimana kalau salah satu dari mereka itu ingkar janji?

Hukum materiil tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu diperlukan hukum formal, atau

yang sering disebut Hukum Acara Perdata. Di sinilah peran hukum acara perdata,

kalau salah satu mereka itu wanprestasi, maka hukum acara perdata dapat

diberlakukan.

Atau dengan kata lain, Hukum Acara Perdata ini dapat digunakan untuk

menjamin ditaatinya hukum materiil perdata. Hukum Acara Perdata memang diadakan

untuk mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil

dengan perantara hakim.

Kata hakim di sini perlu digarisbawahi. Hakim di sini berarti pengadilan yang

berwenang. Bukan nama seseorang seperti misalnya Christine Hakim ataupun bukan

pula seorang yang berprofesi sebagai hakim, akan tetapi di luar pengadilan. Juga

pengadilan yang tidak berwenang-memeriksa.

2

Jadi lebih jelasnya, tuntutan hak itu tidak dapat diajukan di rumah seorang

hakim yang kebetulan menjadi tetangga, ataupun diajukan ke pengadilan yang tidak

berwenang. Sebab tidak semua pengadilan berwenang untuk memeriksa perkara yang

diajukan, Contohnya: Gugatan utang piutang diajukan ke Pengadilan Agama. Ataupun

gugatan utang piutang yang ke semua para pihaknya berdomisili di Yogyakarta, akan

tetapi gugatannya diajukan ke Pengadilan Negeri Bantul.

Hukum Acara Perdata ini diadakan dengan tujuan untuk memperoleh

perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah eigenrichting

atau tindakan menghakimi sendiri, karena eigenrichting itu merupakan tindakan untuk

melaksanakan hak menurut kemauannya sendiri yang bersifat sewenang-wenang,

tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, hingga akan menimbulkan

kerugian. Maka tindakan menghakimi sendiri itu tidaklah dibenarkan.

Contoh eigenrichting yang merugikan; A utang kepada setelah jatuh tempo A

belum dapat membayar, B lalu menyuruh C seorang debt collector untuk menyita

barang-barang milik A. Atau bahkan mungkin B menyuruh C untuk menculik dan

memukuli A.

Membicarakan eigenrichting, ada tiga pendapat dari para pakar, yaitu:

1. Van Boneval Faure mengatakan:

Tindakan menghakimi sendiri itu sama sekali tidak dibenarkan. Alasannya,

karena hukum acara telah menyediakan upaya-upaya untuk memperoleh

perlindungan hukum bagi para pihak melalui pengadilan, maka tindakan-

tindakan menghakimi sendiri di luar pengadilan yang bisa merugikan pihak lain

itu dilarang.

2. Clavoringa berpendapat:

Tindakan menghakimi sendiri pada asasnya diperbolehkan atau dibenarkan.

Namun pengertiannya, bahwa yang melakukannya dianggap melakukan

perbuatan melawan hukum.

Catatan: dari kedua pendapat itu, pada hakikatnya baik Van Bonevall Faure

maupun Cteveringa, adalah sama. Main hakim sendiri tidak dibenarkan,

karena perbuatan itu mempunyai konsekuensi hukum tersendiri.

3. Rutten mengungkapkan sebagai berikut:

3

Tindakan menghakimi sendiri pada asasnya tidak dibenarkan, akan tetapi apabila

peraturan yang ada tidak cukup memberikan perlindungan, maka tindakan

menghakimi sendiri itu secara tidak tertulis dibenarkan.

Akan tetapi, kalau dilihat dari hukum acara perdata, tidak ada aturan yang secara tegas

melarang tindakan eigenrichting itu merupakan perbuatan melawan hukum, juga dapat di

hukum (lihat a.l. pasal 167 dan 406 KBHP).

Tuntutan hak yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh

pengadilan untuk mencegah eigenrichting, ada dua macam:

1. Tuntutan hak mengandung sengketa, tuntutan ini biasa disebut gugatan. Adapun para

pihaknya sekurang-kurangnya ada dua. Pihak yang merasa dirugikan dan menggugat

disebut PENGGUGAT. Sedangkan pihak yang digugat disebut TERGUGAT.

2. Tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa, pihaknya hanya ada satu. Pihak

tersebut biasa disebut PEMOHON dan tuntutannya biasa disebut PERMOHONAN.

Kemudian kalau kita membicarakan tentang peradilan, lazimnya peradilan itu dibagi menjadi

dua, yaitu:

1. Peradilan volunter (voluntaire jurisdictie) yang juga sering disebut dengan kata

peradilan sukarela atau peradilan yang tidak sesungguhnya. Peradilan ini memeriksa

perkara Permohonan, perkara yang tidak mengandung sengketa.

2. Peradilan contentieus, yaitu peradilan sesungguhnya. Peradilan yang memeriksa

perkara yang mengandung sengketa.

Namun demikian sebenarnya tidak mudah kita membedakan antara peradilan volunter

dan peradilan contentious. Bandingkan pada putusan akhir dari kedua pengadilan tersebut.

Volunter menghasilkan penetapan dan contentieus menghasilkan putusan.

Perikatan 1233 BW bersumber dari

Perjanjian Undang-undang 1313 BW 1352 BW

Undang-Undang saja Undang-Undang Karena Perbuatan Manusia 1353 BW Perbuatan yang sesuai dengan hukum (rechtmatige) Perbuatan yang melawan hukum 1354 & 1359 (onrechtmatige) 1365 s/d 1380

Gambar 1. Skema Sumber Perikatan dan Pembedaannya

4

BAB II

PENGERTIAN DAN SIFAT HUKUM ACARA PERDATA

1. PENGERTIAN HUKUM ACARA PERDATA

Hukum materiil di negara kita, baik yang termuat dalam suatu Perundang-undangan

maupun yang tidak tertulis, merupakan pedoman atau pegangan ataupun penuntun bagi

seluruh warga masyarakat dalam segala tingkah lakunya di dalam pergaulan hidup, baik itu

perseorangan, masyarakat maupun dalam bernegara, apakah yang dapat dilakukan dan apa

yang tidak boleh dilakukan. Ketentuan-ketentuan tersebut misalnya antara lain, "tidak boleh

mencuri barang orang lain, tidak boleh mengganggu hak orang lain, ataupun tidak oleh kita

berbuat dalam melaksanakan hak kita secara sewenang-wenang tanpa memperhatikan hak

orang lain, dan sebagainya."

Semua ketentuan-ketentuan tersebut tidaklah cukup hanya untuk dibaca, dilihat atau

diketahui saja, melainkan untuk ditaati dan tapi di sini siapakah yang harus melaksanakan

atau menerapkan kaidah-kaidah tersebut bila ada hukum materiil yang dilanggar. Apakah kita

berhak secara sendiri-sendiri saja yang akan melaksanakan aturan tersebut ataukah harus oleh

suatu badan tertentu yang telah ditunjuk secara resmi.

Jika kita melaksanakan hukum materiil itu sendiri menurut kehendak pihak yang

bersangkutan, maka dalam hal ini akan timbullah apa yang dikenal dengan istilah "Main

Hakim Sendiri". Inilah yang justru sangat dikhawatirkan oleh kita semua, sebab dengan

keadaan demikian itu tentu saja ketertiban dalam masyarakat tidak akan terjamin lagi,

sedangkan ketertiban ini merupakan salah satu tujuan daripada hukum. Jika ada suatu badan

atau lembaga, maka badan atau lembaga apakah atau yang manakah yang berwenang untuk

melaksanakan hukum materiil ini.

Oleh karena itulah maka dalam hal ini diperlukan sekali suatu bentuk perundang-

undangan yang akan mengatur dan menetapkan tentang cara bagaimanakah melaksanakan

hukum materiil ini. Sebab tanpa adanya aturan tersebut, maka hukum materiil ini hanya

merupakan rangkaian kata-kata yang indah dan enak dibaca saja, tapi tidak dapat dinikmati

oleh warga masyarakat.

5

Hukum yang mengatur tentang cara mempertahankan dan menerapkan hukum

materiil ini, dalam istilah hukum sehari-hari dikenal dengan sebutan Hukum Formil atau

Hukum Acara.

Hukum acara perdata bertujuan untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materiil.

Dengan demikian hukum acara perdata pada umumnya tidaklah membebani hak dan

kewajiban seperti yang termuat dalam hukum perdata materiil, tapi memuat aturan tentang

cara melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah-kaidah yang termuat

dalam hukum perdata materiil, atau dengan perkataan lain untuk melindungi hak

perseorangan.

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., hukum acara perdata adalah

peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata

materiil dengan perantaraan hakim.1

Dengan demikian dapatlah disimpulkan di sini, bahwa hukum acara perdata adalah

rangkaian peraturan-peraturan yang membuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap

dan di muka Pengadil an dan cara bagaimana Pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain

untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. 2

Dengan melihat pengertian di atas maka jelaslah bahwa hukum perdata tersebut dapat

pula diartikan sebagai rangkaian aturan-peraturan hukum tentang cara-cara memelihara dan

mempertahankan hukum perdata materiil. Perkataan hukum perdata ini haruslah diberi

pengertian yang luas, artinya di sini meliputi pula hukum dagang. Penulis memberikan

pengertian hukum perdata dalam arti luas ini, dengan maksud untuk mempermudah dalam

pembahasan selanjutnya, sehingga tidak perlu lagi menyebutkan hukum dagang secara

khusus di samping hukum perdata.

Jadi tampaklah di sini, bahwa terdapat hubungan yang erat hukum perdata (hukum

formil) dengan hukum acara perdata (hukum materiil), di mana secara garis besarnya

dapatlah dikemukakan di sini bahwa hukum acara perdata berfungsi untuk mempertahankan

atau menegakkan hukum perdata, sehingga dengan adanya hukum acara perdata ini, maka

hukum perdata benar-benar akan dian manfaatnya oleh semua orang.

Dengan adanya hukum acara perdata ini, maka diharapkan tindakan menghakimi

sendiri (eigenrichting) akan dapat dicegah, setidak-tidaknya bisa dikurangi. Oleh karena bila

1 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1985), hlm.

2. 2 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia, (Bandung: Penerbit Sumur Bandung,

1984), hal. 13.

6

kita perhatikan kenyataan dalam kehidupan masyarakat kita masih banyak orang

menyelesaikan suatu perkara dengan caranya sendiri (misalnya dengan jalan kekerasan atau

ancaman). Negara kita yang dikenal sebagai negara hukum, tentu tidak akan membenarkan

tindakan menghakimi sendiri ini, karena ini jelas akan menimbulkan keresahan dalam

masyarakat.

Memang dalam hukum acara perdata itu sendiri tidak ada kita jumpai ketentuan yang

dengan tegas melarang tindakan menghakimi sendiri. Tapi hukum acara perdata ini

memberikan jalan atau petunjuk pada orang-orang (pihak) bagaimana cara menyelesaikan

suatu perkara yang sedang ia hadapi dengan melalui jalur hukum. Sehingga dengan

pengetahuan tentang acara ini, maka diharapkan para pihak akan menyelesaikan perkaranya

dengan melalui jalur hukum sesuai dengan cara yang telah ditentukan dalam hukum acara

yang bersangkutan.

Dengan demikian dapat dikatakan di sini, bahwa hukum acara perdata ini

menunjukkan jalan yang harus dilakukan oleh orang (pihak) agar soal yang sedang dihadapi

dapat diperiksa dan diselesaikan oleh Pengadilan.

Akhirnya dapatlah disimpulkan di. sini, bahwa objek daripada ilmu pengetahuan

hukum acara perdata ialah keseluruhan peraturan yang bertujuan melaksanakan dan

mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materiil dengan perantaraan kekuasaan

negara.3 Perantaraan kekuasaan negara di sini maksudnya dengan melalui badan atau

lembaga peradilan, yaitu suatu badan yang berdiri sendiri diadakan oleh negara yang bebas

dari pengaruh siapa pun atau lembaga apa pun juga, yang memberikan putusan yang

mengikat bagi semua pihak yang bertujuan mencegah eigenrichting.

Lembaga peradilan ini berdiri sendiri dan tidak bisa dipengaruhi oleh lembaga lain,

sehingga nantinya benar-benar diharapkan memberikan keputusan yang seadil-adilnya, sesuai

dengan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

3 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia, (Bandung: Penerbit Sumur Bandung,

1984), hal. 13.

7

BAB III

SUMBER HUKUM DAN SEJARAH HUKUM ACARA

PERDATA

Hukum Acara Perdata bisa juga disebut dengan Hukum Perdata Formil, namun

sebutan Hukum Acara Perdata. lebih fazim dipakai daripada Hukum Perdata Formil. Hukum

Acara Perdata atau Hukum Perdata Formil sebetulnya merupakan bagian daripada Hukum

Perdata. Sebab, di samping Hukum Perdata Formil, juga ada Hukum Perdata Materiil.

Hukum Perdata Materiil ini Iazimnya hanya disebut Hukum Perdata saja.

Apa yang dimaksud dengan Hukum Acara Perdata? 4

Kalau kita membaca literatur-literatur Hukum Acara Perdata, maka kita akan

menemui berbagai macam definisi Hukum Acara Perdata ini dari para ahli (sarjana), yang

satu sama lain merumuskan berbeda-beda, namun pada prinsipnya mengandung tujuan yang

sama.

Prof. Dr. R: Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum

Acara Perdata di Indonesia menyatakan:

"Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan bagaimana cara pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan Hukum Perdata.5

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam karyanya yang berjudul Hukum Acara Perdata

Indonesia menyatakan, bahwa:

Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya Hukum Perdata Materiil dengan perantaraan hakim.6

Prof. Dr. R. Supomo,-S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri,

meskipun tidak memberikan batasan, tetapi dengan menghubungkan tugas hakim,

menjelaskan:

4 Harus disadari bahwa Hukum Acara Perdata dapat dibedakan atas 2 (dua), macam, yaitu Hukum

Acara Perdata di pengadilan dalam Iingkungan Peradilan Umum dan Hukum Acara Perdata dalam Iingkungan Peradilan Agama. Yang diuraikan dalam buku ini adalah Hukum Acara Perdata di lingkungan peradilan umum, yang juga berlaku pada pengadilan dalam Iingkungan Peradilan Agama, sepanjang tidak diatur secara khusus (Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

5 Z Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Hukum Acara Perdata di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, cet. VI, 1975, hal. 13.

6 Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, cet. II, 1979, hal. 2.

8

Dalam peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata (burgerlijke rechts orde), menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. 7

Inti dari berbagai macam definisi (rumusan) Hukum Acara Perdata di atas agaknya

tidak berbeda dengan apa' yang telah dirumuskan dalam Laporan Hasil Simposium

Pernbaharuan Hukum Perdata Nasional yang diselenggarakan oleh BPHN Departemen

Kehakiman tanggal 21 -23 di Yogyakarta, bahwa Hukum Acara Perdata adalah hukum yang

mengatur bagaimna caranya menjamin ditegakkannya atau dipertahankannya Hukum Perdata

Materiil.

Hukum Perdata (Materiil) yang ingin ditegakkan atau dipertahankan dengan Hukum

Acara Perdata tersebut meliputi peraturan hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan

perundang-undangan (seperti BW, WVK, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Undang-

Undang Perkawinan, dan sebagainya) dan hukum yang tidak tertulis berupa Hukum Adat

yang hidup dalam masyarakat. Hukum Perdata ini harus ditaati oleh setiap orang agar tercipta

ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat.

Beracara Perdata Dikenakan Biaya

Untuk beracara perdata pada asasnya dikenakan biaya (Pasal 121 ayat (4), Pasal 182,

Pasal 183 HIR/Pasal 145 ayat (4), Pasal 192, dan Pasal 194 RBg). Biaya perkara ini meliputi

biaya kepaniteraan, pemanggilan-pemanggilan, dan pemberitahuan-pemberitahuan, serta bea

meterai. Namun, semua biaya ini harus ditetapkan serendah mungkin, sehingga dapat terpikul

oleh rakyat.

Bagi mereka yang benar-benar tidak mampu untuk membayar biaya perkara, dapat

mengajukan permohonan beracara dengan cura-cuma (prodeo), yaitu dengan menyampaikan

surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah serta

diketahui/dibenarkan oleh Camat dalam wilayah di mana yang bersangkutan bertempat

tinggal. Ketentuan ini dimaksudkan untuk pemerataan kesempatan memperoleh keadilan

kepada seluruh lapisan masyarakat.

Selanjutnya, bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan kurang mengerti tentang

hukum, pada waktu sekarang dapat pula meminta bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada

Lembaga-lembaga/Biro-biro Bantuan Hukum yang ada di lingkungan Fakultas Hukum

Universitas-universitas Negeri/Swasta, serta yang bernaung di bawah organisasi-organisasi

7 Prof. Dr. R. Supomo, S.H., Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, cet.

V, 1972, hal. 12.

9

sosial dan politik; seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Peradin, Lembaga Pelayanan dan

Penyuluhan Hukum (LPPH) di bawah naungan Golkar, Lembaga Bantuan dan

Pengembangan Hukum (LBPH) di bawah naungan Kosgoro, Lembaga Konsultasi dan

Bantuan Hukum (LKBH) Trisula di bawah naungan Soksi, Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

MKGR, dan lain-lain. Advokat, menurut Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nornor 18 Tahun

2003, malah wajib memberikn bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan

yang tidak mampu.

Apabila dalam pergaulan hukum di tengah-tengah masyarakat ada yang melakukan

pelanggaran terhadap normal kaidah Hukum Perdata tersebut, penjual tidak menyerahkan

barang yang dijualnya misalnya, maka hal itu jelas menimbulkan kerugian terhadap pihak

lain. Untuk memulihkan hak perdata pihak lain yang telah dirugikan ini, maka Hukum

Perdata Materiil yang telah dilanggar itu harus dipertahankan atau ditegakkan, yaitu dengan

cara mempergunakan Hukum Acara Perdata. Jadi, pihak lain yang hak perdatanya dirugikan

karena pelanggaran terhadap hukum perdata tersebut, tidak boleh memulihkan hak

perdatanya itu dengan cara main hakim sendiri (eigenrichting), tetapi harus menurut

ketentuan yang termuat dalam Hukum Acara Perdata.

Dari sisi lain dapat dikatakan, bahwa pelanggaran terhadap Hukum Perdata itu akan

menimbulkan perkara perdata, yakni perkara dalam ruang lingkup Hukum Perdata.

Bagaimana caranya menyelesaikan perkara perdata ini di dalam negara yang berdasarkan

hukum, tidak boleh dengan cara main hakim sendiri, tetapi harus dengan cara yang diatur

dalam Hukum Acara Perdata. Oleh karena itu, juga dapat dikatakan, bahwa yang dimaksud

dengan Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya

menyelesaikan perkara perdata melalui badan peradilan.

Seluk-beluk bagaimana caranya menyelesaikan perkara perdata melalui badan

peradilan, semuanya diatur dalam Hukum Acara Perdata. Dengan adanya Hukum Acara

Perdata masyarakat merasa ada kepastian hukum, bahwa setiap orang dapat mempertahankan

hak perdatanya dengan sebaik-baiknya dan setiap orang yang melakukan pelanggaran

terhadap Hukum Perdata yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dapat dituntut

melalui pengadilan. Dengan Hukum Acara Perdata diharapkan ketertiban dan kepastian

hukum (perdata) dalam masyarakat.

Untuk dapat mencapai apa yang menjadi tujuan dari Hukum Acara Perdata

sebagaimana disebutkan di atas ini, maka pada umumnya peraturan-peraturan Hukum Acara

Perdata itu bersifat memaksa (dwingend recht), karena dianggap menyelenggarakan

10

kepentingan umum,8 sehingga peraturan Hukum Acara Perdata yang bersifat memaksa ini

tidak dapat dikesampingkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan pihak-pihak yang

berkepentingan mau tidak mau harus tunduk dan menaatinya. Meskipun demikian, ada juga

bagian dari peraturan Hukum Acara Perdata yang bersifat pelengkap (aanvullend recht),

karena dianggap mengatur penyelenggaraan kepentingan khusus dari yang bersangkutan,9

sehingga peraturan Hukum Acara Perdata yang bersifat pelengkap ini dapat dikesampingkan

atau disimpangi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Misalnya mengenai alat-alat bukti

yang dipakai dalam pembuktian sesuatu perkara, pihak-pihak yang berkepentingan dapat

mengadakan perjanjian yang menetapkan bagi mereka hanya dapat mempergunakan 1 (satu)

macam alat bukti, umpamanya tulisan, sedangkan pembuktian dengan alat bukti lain tidak

diperkenankan. Perjanjian yang mengatur tentang pembuktian yang berlaku bagi orang-orang

yang mengadakan perjanjian tersebut dinamakan "perjanjian pembuktian", yang menurut

hukum memang dibolehkan dalam batas-batas tertentu.10

B. SUMBER-SUMBER HUKUM ACARA PERDATA

Hukum Acara Perdata pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum yang

berlaku sekarang di negara kita, masih belum terhimpun dalam 1 (satu) kodifikasi, tetapi

tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang dibuat negara kita sendiri

setelah merdeka maupun peninggalan kolonial Hindia Belanda dulu, yang belum bisa diganti

hingga kini dengan Hukum Acara Perdata nasional.

Berbagai macam peraturan perundang-undangan yang memuat Hukum Perdata

tersebut, akan disebutkan satu per satu berikut ini, dimulai dengan peraturan perundang-

undangan peninggalan zaman kolonial Belanda, kemudian peraturan perundang-undangan

yang dibuat setelah kemerdekaan.

1. Herziene Inlandsch Reglement (HIR)

HIR adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk daerah Pulau Jawa dan

Madura. Sebetulnya HIR tidak hanya memuat ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata

saja, tetapi juga memuat ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana, sebagaimana termuat

dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 114 dan Pasat 246 sampai dengan Pasal 371 serta

8 I. Rubini, S.H. dan Chidir All, S.H., Pengantar Hukum Acara Perdata, Alumni, Bandung, 1974, hal.

12. 9 Ibid. 10 Prof. R. Subekti,, S.H., Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. III, 1975, hal. 63.

11

beberapa pasal yang tersebar antara Pasal 372 sampai dengan Pasal 394. Namun, setelah

adanya KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) yang diundangkan tanggal 31

Desember 1981, maka ketentuan-ketentuan Hukum Ilmu Acara Pidana yang termuat dalam

HIR tidak berlaku lagi.

Ketentuan Hukum Acara Perdata dalam HIR dituangkan pada Pasal 115 sampai

dengan Pasal 245 serta beberapa pasal yang tersebar antara Pasal 372 sampai dengan Pasal

394, sebab rangkaian pasal-pasal yang terakhir ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan

Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana.

Keseluruhan pasal-pasal HIR mengenai Hukum Acara Perdata sebagaimana

disebutkan di atas, yakni Pasal 115 sampai dengan Pasal 245 tersebut, terhimpun dalam 1

(satu) bab, yaitu Bab IX dengan judul "Perihal mengadili Perkara dalam Perkara Perdata,

yang Diperiksa oleh Pengadilan Negeri". Bab yang memuat ketentuan Hukum Acara Perdata

ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

Bagian I (Pasal 115 sampai dengan Pasal 161) tentang Pemeriksaan Perkara dalam

Persidangan; 11

Bagian II (Pasal 162 sampai dengan Pasal 177) tentang Bukti;

Bagian III (Pasal 178 sampai dengan Pasal. 187) tentang Musyawarah dan Putusan;

Bagian IV (Pasal 188 sampai dengan Pasai 194) tentang Banding;

Bagian V (Pasal 195 sampai dengan Pasai 224) tentang Menjalankan Putusan;

Bagian VI (Pasal 225 sampai dengan Pasal 236) tentang Beberapa Mengadili Perkara-

Perkara Istimewa; dan

Bagian VII (Pasal 237 sampai dengan Pasal 245) tentang Izin Berperkara Tanpa

Ongkos Perkara.

2. Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)

RBg adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk daerah-daerah luar Pulau Jawa

dan Madura. RBg terdiri dari 5 (lima) bab yang memuat 723 (tujuh ratus dua puluh tiga)

pasal. Bab I, Bab III, Bab IV, dan Bab V yang mengatur tentang pengadilan pada umumnya

dan acara pidana tidak berlaku lagi dengan adanya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun

1951.

11 Pasal 115 sampai dengan Pasal 117 HIR tidak berlaku lagi berhubung dihapuskannya Pengadilan

Kabupaten oleh Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951.

12

Ketentuan Hukum Acara Perdata termuat dalam Bab II yang terdiri dari 7 (tujuh) dari

Pasal 104 sampai dengan Pasal 323. Titel I, titel II, titel III, titel VI dan titel VII tidak berlaku

lagi `karena Pengadilan Districtgerecht, Districraad, Magistraadgerecht, Residentigerecht,

dan Raad Justitie sudah tidak ada lagi. Yang berlaku hingga sekarang adalah titel IV dan titel

V bagi Landraad (sekarang Pengadilan Negeri).

Titel IV tersebut terdiri dari 6 (enam) bagian, yaitu:

Bagian I (Pasal 142 sampai dengan Pasal 188) tentang Pemeriksaan Perkara dalam

Persidangan;

Bagian II (Pasal 189 sampai dengan Pasal 198) tentang Musyawarah dan Putusan;

Bagian III (Pasal 199 sampai dengan Pasal 205) tentang Banding;

Bagian IV (Pasal 206 sampai dengan Pasal 258) tentang Menjalankan Putusan;

Bagian V (Pasal 259 sampai dengan Pasal 272)-tentang Beberapa Hal Mengadili

Perkara yang Istimewa; dan

Bagian VI (Pasal 273 sampai dengan Pasal 281) tentang Izin Berperkara Tanpa

Ongkos Perkara.

Sedangkan titel V (Pasal 282 sampai dengan Pasal 314) berisi tentang Bukti.

3. Bungerlijk Wetboek (BW) 12

Bungerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) meskipun sebagai

kodifikasi Hukum Perdata Materiil, narnun juga memuat Hukum Acara Perdata, terutama

dalam Buku IV tentang Pembuktian dan Daluwarsa (Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1993).

Selain itu, juga terdapat dalam beberapa pasal Buku I, misalnya, tentang tempat tinggal atau

domisili (Pasal 17 sampai dengan Pasal 25), serta beberapa pasal Buku II dan buku III

(misalnya Pasal 533, Pasal 535, Pasal 1244, dan Pasal 1365).

4. Ordonansi Tahun 1867 Nomor 29

Ordonansi Tahun 1867 Nomor 29 ini memuat ketentuan Hukum Acara Perdata

tentang kekuatan pembuktian tulisan-tulisan di bawah tangan dari orang-orang Indonesia

(Bumiputera) atau yang dipersamakan dengan mereka. Pasal-pasal ordonansi ini diambil oper

dalam menyusun Rechts-Reglement voor de Buitengewesten (RBg). 13

12 Prof. Dr. R. Supomo, S.H., op.cit., hal, 70. 13 Sehubungan dengan Burgerlijk Wetboek sebagai sumber Hukum Acara Perdata perlu dicatat apa

yang dikemukakan Prof. Dr. Supomo, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri yang menyatakan: "Mr. Wichers, perancang Reglemen tersebut menulis dalam laporannya, tanggal 6 Juni 1848 (T.13

13

5. Wetboek van Koophandel (WvK)

Wetboek van Koophandel (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) meskipun juga

sebagai kodifikasi Hukum Perdata Materiil, namun di dalamnya ada beberapa pasal yang

memuat ketentuan Hukum Acara Perdata (misalnya Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 22, Pasal

23, Pasal 32, Pasal 255, Pasal 258. Pasal 272, Pasal 273, Pasal 274, dan Pasal 275).

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 adalah Undang-Undang tentang Peradilan

Ulangan di Jawa dan Madura. Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal 24 Juni 1947.

Dengan adanya undang-undang ini, maka peraturan mengenai banding dalam Herziene

Inlandsch Reglement (HIR) Pasal 188 sampai dengan Pasal 194 tidak berlaku lagi.

7. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 adalah Undang-Undang tentang

Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan

Acara Pengadilan-pengadiIan Sipil. Undang-undang ini mulai berlaku sejak diundangkan

tanggal 14 Januari 1951.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Darurat ini dinyatakan bahwa beberapa pengadilan

peninggalan Hindia Belanda, seperti Magistraad, Pengadilan Kabupaten, Raad District,

Pengadilan Negorij, Pengadilan Swapraja, dan Pengadilan Adat dihapuskan. Selanjutnya,

dalam Pasal 3 ayat (3)a dinyatakan bahwa perkara-perkara perdata dan/atau perkara-perkara

pidana sipil yang diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya

meliputi daerah-daerah hukum pengadilan-pengadilan yang dihapuskan itu.

Selebihnya Undang-Undang Darurat ini tidak ada mengatur tentang Hukum Acara Perdata,

tetapi hanya menyinggung Hukum Acara Pidana, dimana Pasal 6-nya disebutkan bahwa HIR

harus dipakai sebagai pedoman bagi acara pidana sipil oleh segala Pengadilan Negeri dan hal. 370) bahwa ia membuat peraturan-peraturan tentang pembuktian dalam reglemen itu untuk menghindarkan kemungkinan bahwa hakim berbuat sekehendaknya atau untuk menjaga supaya hakim tidak rnemakai pasal-pasal BW tentang pembuktian untuk Pengadilan Negeri. Akan tetapi, apa yang dimuat dalam Reglemen Indonesia tidak lain ialah peraturan-peraturan pembuktian yang terdapat di BW hanya dengan sekadar perubahan-perubahan yang perlu." Rechtsreglement Buitengewesten 1927 mengoper peraturan Reglemen Indonesia dan pasal-pasal dari Staatsblad 1867 Nomor 29 (St. 1916 No. 44) tentang kekuatan pembuktian dari surat-surat di bawah tangan, ditambah dengan sebagian dari Buku IV dar BW. (Prof. Dr. Supomo, S.H., op.cit., hal. 70). Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H. menyatakan: Pengadilan Negeri pada prinsipnya harus menurut hukum pembuktian dari BW sebagai pedoman, di mana perlu, yaitu apabila dalam suatu perkara perdata harus dilaksanakan 'suatu peraturan Hukum Perdata yang termuat dalam BW dan pelaksanaannya ini hanyadapat terjadi secara tepat jika hukum pembuktian dari BW yang bersangkutan diturut. (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., op.cit., hal. 101 -102).

14

segala kejaksaan padanya. Justru karena Undang-Undang Darurat ini tidak menyebut acara

perdata, maka berarti peraturan-peraturan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebelumnya

seperti HIR dan RBg masih tetap berlaku dan mengikat.

8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 14

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 adalah undang-undang tetap kekuasaan

Kehakiman yang mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 29 Oktober 2009. Undang-undang

ini memuat beberapa pasal hukum acara pada umumnya dan beberapa pasal Hukum Acara

Perdata. Ketentuan Hukum Acara pada umumnya tertuang dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4,

Pasal 5, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 50, Pasal 51, dan

Pasal 52. Sedangkan ketentuan Hukum Acara Perdata termuat dalam Pasal 10, Pasaf 50,

Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54.

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 adalah Undang-Undang tentang Peradilan

Umum yang mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 8 Maret 1986. Dalam undang-undang

ini diatur mengenai kedudukan, susunan, dan kekuasaan pengadilan dalam lingkungan

Peradilan Urnum. Peraturan Hukum Acara Perdata, antara lain, termuat dalam Pasal 50, Pasal

51, Pasal 60 dan Pasal 61. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 ini telah mengalami dua

kali perubahan. Perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kemudian

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 15

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 adalah Undang-Undang tentang Mahkamah

Agung yang mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 30 Desember 1985; yang kemudian

diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang mulai berlaku pada tanggal

diundangkan 15 Januari 2004.

14 Sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ini yang berlaku

sebelumnya. Organisasi, administrasi, dan finansial badan-badan peradilan di Indonesia berada di bawah kekuasaan dan pembinaan Mahkamah Agung, sehingga kekuasaan kehakiman menjadi benar-benar mandiri terlepas dari kekuasaan pemerintah.

15 Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tercantum Pasal 45A yang berisi pembatasan kasasi dalam kasus pidana, di mana permohonan kasasi tidak bisa dilakukan atas putusan praperadilan, perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda, dan perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

15

11. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang mulai berlaku

sejak diundangkan tanggal 2 November 2011. Undang-undang ini mengatur bantuan

hukum bagi orang atau kelompok orang miskin yang diselenggarakan oleh pemerintah

dengan menggunakan dana yang dibebankan kepada APBN.

Dalam Undang-undang ini diatur asas-asas bantuan hukum (Pasal 2), tujuan

penyelenggaraan bantuan hukum (Pasal 3), penyelenggara bantuan hukum (Pasal 6), pemberi

bantuan hukum (Pasal 8), hak pemberi bantuan hukum (Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11), hak

dan kewajiban penerima bantuan hukum (Pasal 12 dan Pasal 13), syarat dan tata cara pemberi

bantuan hukum (Pasal 14 dan Pasal 15), dan pendanaan bantuan hukum (Pasal 16, Pasal 17,

Pasal 18, dan Pasal 19).

12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah Undang-Undang tentang advokat

yang mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggai 5 April 2003. Dalam undang-undang ini,

antara lain, diatur tentang pengangkatan sumpah, status, penindakan, dan pemberhentian

advokat. Selain itu juga, tentang hak dan kewajiban advokat, bantuan hukum cuma-cuma,

kode etik, organisasi, dan Dewan Kehormatan Advokat.

13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat ketentuan-

ketentuan Hukum Acara Perdata (khusus) untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan serta

menyelesaikan perkara-perkara perdata mengenai perkawinan, pencegahan perkawinan,

pembatalan perkawinan, dan putusnya perkawinan (perceraian) (Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6,

Pasal 7, Pasal 9, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 55.

Pasal 60, Pasal 63, Pasal 65, dan Pasal 66). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah .Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur secara

lebih terperinci pasal-pasal yang memuat Hukum Acara Perdata tersebut.

14. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang. Undang-undang ini mengatur Hukum Acara Perdata Khusus untuk

memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara kepailitan.

16

15. Yurisprudensi16

Beberapa yurisprudensi terutama dari Mahkamah Agung juga memuat ketentuan

Hukum Acara Perdata. Bahkan, yurisprudensi Mahkamah Agung menjadi sumber Hukum

Acara Perdata yang sangat penting di negara kita sekarang terutama untuk mengisi

kekosongan, kekurangan, dan ketidaksempurnaan yang banyak terdapat dalam peraturan

perundang-undangan Hukum Acara Perdata peninggalan zaman Hindia Belanda.

Pada waktu sekarang sudah banyak beredar buku-buku dari berbagai penerbit yang

berisi himpunan yurisprudensi ini, bahkan Mahkamah Agung sendiri secara periodik telah

menerbitkannya.

16. Peraturan Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung juga merupakan sumber Hukurn Acara Perdata. Dasar

hukum Mahkamah Agung untuk mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung ini termuat

dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang menyatakan:

Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini.

Dalam penjelasannya disebutkan:

Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang ini. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk undang-undang. Penyelenggara peradilan yang dimaksudkan undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian, Mahkamah Agung tidak mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, alat pembuktian, serta penilaian, ataupun pembagian beban pembuktian.

C. SEJARAH SINGKAT HUKUM ACARA PERDATA

1. Sejarah Singkat Herziene Inlandsch Reglement (HIR)

Herziene Inlandsch Reglement (HIR) merupakan salah satu sumber Hukum Acara

Perdata peninggalan kolonial Hindia Belanda yang masih berlaku di negara kita hingga kini.

16 Yurisprudensi mengenai Hukum Acara Perdata dapat dilihat pada lampiran buku ini.

17

Herziene Inlandsch Reglement (HIR) sebenarnya berasal dari Inlandsch Reglement

(IR) atau Reglement Bumiputera), yang termuat dalam Stb. 1848 Nomor 16 dengan judul

(selengkapnya) Reglement op de uit oefening van de politie de Burgerlijke Rechtspleging en

de strafvordering onder de Inlanders en de Vreemde Oosterlingen op Java en Madura

(Reglement tentang pelaksanaan tugas kepolisian, peradilan perkara perdata dan penuntutan

perkara pidana terhadap golongan Bumiputera dan Timur Asing di Jawa dan Madura).17

IR pertama kali diundangkan tanggai 5 April 1848 (Stb. 1848 Nomor 16) merupakan

hasil rancangan JHR. Mr. HL. Wichers, President hooggerechtshof (Ketua Pengadilan

Tertinggi di Indonesia pada zaman Hindia Belanda) di Batavia. Beliau adalah seorang jurist

bangsawan kenamaan pada waktu itu. Dasar wewenang Mr. Wichers membuat rancangan IR

tersebut adalah Surat Keputusan Gubernur Jenderal J.J. Rochussen tanggal 5 Desember

1846 Nomor 3 yang memberikan tugas kepadanya untuk merancang sebuah reglement

(peraturan) tentang administrasi, polisi, dan proses perdata serta proses pidana bagi golongan

Bumiputera. 18

Pada waktu itu peraturan Hukurn Acara Perdata yang dipakai oleh pengadilan yang

berwenang mengadili golongan Bumiputera dalam perkara perdata adalah peraturan Hukum

Acara Perdata yang termuat dalam Stb. 1819 Nomor 20 yang hanya memuat 7 (tujuh) pasal

tentang acara Perdata. Dalam menyusun rancangan IR, Wichers mempelajari lebih dahulu

terhadap reglement tahun 1819 tersebut dan rencana tahun 1841 yang pernah dibuatnya atas

dasar reglement 1819, di mana pada akhirnya ia berpendapat bahwa keduanya (reglement

tahun 1819 dan rancangan tahun 1841 tersebut) tidak dapat dijadikan dasar untuk menyusun

reglement yang akan dikerjakannya. 19

Dalam waktu yang relatif singkat - belum sampai 1 (satu) tahun - tanggal 6 Agustus

1847 Mr. Wichers telah berhasil membuat sebuah rencana peraturan Hukum Acara Perdata

dan Pidana, yang terdiri dari 432 (empat ratus tiga puluh dua) pasal lengkap dengan

penjelasan-penjelasannya. Rencana Wichers ini disambut berlainan oleh pihak-pihak yang

dimintakan pertimbangannya. Ada yang tidak setuju seperti Mr. Hultman yang berpendapat

bahwa rencana itu sangat berliku-Iiku dan terlalu mengikat, sehingga perlu disederhanakan.

Akan tetapi, keberatan Hultman tidak dapat diterima oleh Hooggerechtshot. Pengadilan

Tertinggi ini menilai rencana Wichers itu sebagai suatu kemajuan dibandingkan dengan

17 K. Wantjik Saleh, S.H., Hukum Acara Perdata, Ghalia Indonesia, cet. III, 1977, hlm 11. 18 Ny. Retnowulan Sutantio, S.H., Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Alumni, Bandung,

cet. I, 1979, hal. 16. 19 Mr. R. Tresna, Komentar HIR, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, hal. 10.

18

peraturan tahun 1819. Kemudian, 2 (dua) orang dari Hooggerechtshof menghendaki supaya

rencana itu dilengkapi dengan peraturan tentang vrijwaring, voeging, tussenkomst,

reconventie, request civiel, dan sebagainya seperti halnya dengan Hukum Acara Perdata

untuk golongan Eropa yang termuat dalam Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering

yang sering disingkat dengan Rv atau BRv. Namun, Wichers tidak bersedia untuk mengubah

rencananya dengan usul-usul tambahan tersebut, dengan alasan, kalau orang sudah mulai

menambah berbagai ketentuan terhadap rencana tersebut, akhirnya akan tidak terang lagi

sampai di mana batasnya yang dianggap perlu atau patut ditambahkan itu. Jika demikian, kata

Wichers, lebih baik memberlakukan saja hukum acara untuk golongan Eropa terhadap

golongan Bumiputera.20

Kendatipun demikian, Mr. Wichers sedikit banyak rupanya mendekati juga

keinginan pengusul-pengusul tersebut. Akan tetapi, dengan pembatasan. Sesuai dengan itu ia

memuat suatu ketentuan penutup yang bersifat umum. Ketentuan mana setelah diubah dan

ditambah kini menjadi pasal yang penting sekali dari HIR, yaitu Pasal 393 yang berbunyi

sebagai berikut:

(1) Dalam hal mengadili di muka pengadilan bagi golongan Bumiputera tidak boleh

dipakai bentuk-bentuk acara yang melebihi atau lain daripada apa yang telah

ditetapkan dalam reglement ini.

(2) Namun demikian, Gubernur Jenderal berhak, apabila berdasarkan pengalaman

ternyata bahwa dalam hal yang demikian itu sangat diperlukan, setelah meminta

pertimbangan Hooggerechtshof, untuk pengadilan-pengadilan di Jakarta, Semarang,

dan Surabaya dan lain-lain pengadilan seperti itu yang juga memerlukannya,

menetapkan lagi ketentuan lainnya yang Iebih mirip dengan ketentuan-ketentuan

hukum acara bagi pengadilan-pengadilan Eropa.

Akhirnya rancangan Wichers diterima oleh Gubernur Jenderal dan diumumkan pada

tanggal 5 April 1848 (Stb. 1848 Nomor 16) dengan sebut Reglement op de uit oefening van

de politie de Burgerlijke Rechtspleging en de strafvordering onder de Inlanders en de

Vreemde Oosterlingen op Java en Madura, yang sering disingkat dengan Inlandsch

Reglement (IR) yang dinyatakan mulai berlaku sejak.tanggal 1 Mei 1848. IR ini kemudian

disahkan dan dikuatkan dengan Firman Raja tanggal 29 September 1849 Nomor 93 yang

20 Ibid., hal. 11.

19

diumumkan dalam Stb. 1849 Nomor 63; dan oleh karena dengan pengesahan ini sifat IR

menjadi Koninklijkbesluit.21

Sejak diumumkan pertama kali tanggal 5 April 1848, IR telah mengalami beberapa

kali perubahan. Perubahan pertama dilakukan pada tahun 1926 Stb. 1929 Nomor 559 jo.

Pasal 496). Perubahan terakhir dilakukan pada tahun 1941 (Stb. 1941 Nomor 44) yang

dikatakan sebagai perubahan yang memperbarui (Herziene) terhadap lnlandsch Reglement,

sehingga sejak itulah IR berubah menjadi HIR singkatan dari Herziene lnlandsch Reglement

yang berarti Reglement Indonesia yang diperbaharui (yang sering pula disingkat RIB).

Sekedar untuk diketahui, bahwa pembaharuan yang dilakukan terhadap IR menjadi

HIR pada tahun 1941 itu sebetulnya hanya dilakukan terhadap acara pidana saja, yaitu

mengenai pembentukan aparatur Kejaksaan atau Penuntut Umum (Openbaar Ministerie) yang

berdiri sendiri, di mana anggota-anggotanya - Para jaksa - yang dulu ditempatkan di bawah

pamong praja diubah menjadi di bawah Jaksa Tinggi atau Jaksa Agung. Perubahan IR pada

tahun 1941 tersebut sama sekali tidak mengenai acara perdata.

2. Sejarah Singkat Reehtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)

Sebagaimana telah dikemukakan, HIR adalah Hukum Acara Perdata bagi daerah

Pulau Jawa dan Madura, sedangkan RBg adalah Hukum Acara Perdata bagi daerah-daerah

luar Pulau Jawa dan Madura.

RBg adalah singkatan dari Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Reglement

untuk daerah seberang) yang merupakan singkatan pula dari Reglement tot Regeling van het

Rechtswezen in de Gewesten buiten Java en Madura", suatu ordonansi yang dibuat Gubernur

Jenderal Hindia pada pada tanggal 11 Mei 1927 (Stb. 1927 Nomor 227) yang seluruhnya

terdiri dari 8 (delapan) pasal. Gubernur Jenderal Hindia Belanda sendiri mempunyai

wewenang untuk membuat peraturan Hukum Acara Perdata bagi daerah-daerah luar Pulau

Jawa dan Madura ini berdasarkan Koninklijk Besluit tanggal 4 Januari 1927 Nomor 53.

RBg yang dinyatakan Pasal VIII ordonansi tanggal 11 Mei 1927 Nomor 27 mulai

berlaku sejak tanggal 1 Juli 1927, merupakan pengganti peraturan-peraturan Hukurn Acara

Perdata yang lama yang tersebar dan berlaku bagi daerah-daerah tertentu saja. Yaitu

ordonansi-ordonansi bagi daerah-daerah Bengkulu, Lampung, Palembang, Jambi, Sumatra

21 Ny. Retnowulan Sutantio, op.cit., hal. 17.

20

Timur, Aceh, Riau, Bangka, Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan

Timur, Manado, Sulawesi, Ambon, Ternate, Timor, Bali dan Lombok (Pasal I ordonansi).22

Meskipun pada saat ordonansi tanggal 11 Mei 1927 Nomor 227 itu dicadangkan,

masih ada beberapa peraturan lama yang dinyatakan tetap berlaku bagi daerah tertentu seperti

bagi daerah Gorontalo (Pasal IV Ordonansi). Kecuali itu masih ada beberapa daerah yang

dikecualikan dari berlakunya RBg, seperti daerah Irian Barat bagian selatan (Pasal III

ordonansi).23

RBg yang merupakan lampiran Pasal II ordonansi Tahun 1927 Nomor 227 dibuat oleh

Gubernur Jenderal Hindia Belanda dengan mencontoh pada IR dan pasal-pasal Stb. 1867

Nomor 29 tentang kekuatan pembuktian dari surat-surat di bawah tangan dari orang-orang

Indonesia (Bumiputera) ditambah dengan sebagian dari BW Buku IV tentang pembuktian.24

Dengan demikian, apabila pasal-pasal RBg dibandingkan dengan pasal-pasal HIR dan BW,

akan terlihat banyak persamaan. Hanya beberapa pasal saja yang berbeda yang disesuaikan

dengan keadaan khusus daerah-daerah luar Pulau Jawa dan Madura.

Bagaimana kedudukan HIR dan RBg pada zaman Jepang? Sehubungan dengan ini

Pemerintah Balatentara Dai Nippon pada tanggal 7 Maret 1942 telah mengeluarkan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1942 yang berlaku untuk Pulau Jawa dan Madura. Pasal 3 undang-

undang ini menyatakan:

Semua badan-badan Pemerintah dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari Pemerintah yang dulu, tetap diakui sah buat sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan peraturan Pemerintah Militer.

Dengan adanya undang-undang ini maka HIR pada zaman Jepang masih tetap berlaku

di Indonesia. Untuk daerah-daerah di luar Pulau Jawa dan Madura, ada badan-badan

kekuasaan lain selain Balatentara Dai Nippon, yang tindakan-tindakannya tentangg hal ini

boleh dikatakan sama. Dengan demikian, pada zaman Jepang, RBg juga masih tetap berlaku

di Indonesia.25

22 K. Wantjik Saleh, S.H., op.cit., hal. 12. 23 Pada waktu sekarang untuk daerah Irian Barat, ada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1963 tentang

Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, Acara, dan Tugas Pengadilan-pengadilan Sipil dan Kejaksaan di Provinsi Irian Barat (LNRI 1963 Nomor 42). Pasal 4-nya menyatakan, bahwa susunan, kekuasaan, acara, dan tugas Pengadilan Tinggi di Kotabaru dan Pengadilan-pengadilan Negeri di Provinsi Irian Barat dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (LN Tahun 1951 Nomor 9 dan Tambahan LN Nomor 81). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1963 ini dinyatakan sebagai undang-undang.

24 Prof. Dr. R. Supomo, S.H., op.cit., hal. 70. 25 Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., op.cit., hal. 10.

21

Kemudian, HIR dan RBg masih tetap berlaku sampai Indonesia merdeka (1945) dan

terus berlaku hingga sekarang berdasarkan aturan peralihan dalam Undang-Undang Dasar

1945, Konstitusi RIS 1949, dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

HIR dan RBg di atas menunjukkan, kedua hukum acara peninggalan kolonial Hindia

Belanda itu usianya sudah sangat tua, lebih dari 1,5 (satu setengah) abad.

HIR yang berasal dari IR yang mulai berlaku sejak 1 Mei 1848, yang kemudian

ditiru dalam menyusun RBg yang berlaku sejak 1 Juli 1927, tentu saja disusun sesuai

dengan kondisi masyarakat Indonesia masa itu, yang sebagian besar tidak bisa membaca dan

menulis, sehingga bentuk-bentuk acaranya sangat sederhana dan tidak formalistis.

Ketentuan-ketentuan HIR dan RBg itu sekarang tentu saja sudah ketinggalan zaman

dan tidak bisa diandalkan untuk melaksanakan peradilan yang baik. Karenanya, para ahli

sering menganjurkan agar hukum acara peninggalan kolonial Hindia Belanda itu segera

diganti dengan Hukum Acara Perdata Nasional, yang dapat memenuhi kebutuhan praktek

peradilan dan sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Namun harapan tetap saja harapan. Kenyataannya Hukum Acara Nasional untuk

menggantikan HIR dan RBg itu belum juga terwujud hingga kini kendatipun sudah lama

didambakan.

D. ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA

Seperti halnya hukum-hukum pada bidang yang lain , Hukum Acara Perdata juga

mempunyai beberapa asas, yang menjadi dasar dari ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara

Perdata tersebut. Berikut ini akan diuraikan beberapa asas yang penting dalam Hukum Acara

Perdata tersebut.

1. Hakim Bersikap Pasif

Asas ini mengandung beberapa makna:

a. Inisiatif untuk mengadakan acara perdata ada pada pihak-pihak yang berkepentingan

dan tidak pernah dilakuian oleh hakim. Hakim hanyalah membantu para pencari

keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat

tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 5 Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1970). Hal ini disebabkan Hukum Acara Perdata justru

hanya mengatur cara-cara bagaimana pihak-pihak mempertahankan kepentingan

pribadi. Berbeda dengan Hukum Acara Pidana yang mengatur cara bagaimana

mempertahankan kepentingan publik, maka inisiatif dalam acara pidana dilakukan

22

oleh pemerintah yang diwakili oleh jaksa sebagai penuntut umum serta alat-alat

perlengkapan negara yang lain (Kepolisian). Kalau di dalam perkara perdata pihak-

pihak yang berhadapan adalah pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu penggugat dan

tergugat, di dalam perkara pidana.pihak-pihak yang berhadapan bukan orang yang

melakukan tindak pidana (terdakwa) dengan orang yang jadi korban, melainkan

terdakwa berhadapan dengan jaksa/penuntut umum selaku wakil negara. Selanjutnya,

dalam perkara perdata para pihak yang berperkara dapat secara bebas mengakhiri

sendiri perkara mereka yang telah diajukan dan diperiksa di pengadilan dan hakim

tidak bisa menghalanginya. Pengakhiran perkara perdata ini dapat dilakukan dengan

pencabutan gugatan atau dengan perdamaian pihak-pihak yang berperkara (Pasal 178

HIR/Pasal 189 RBg). Sedangkan dalam perkara pidana, kalau perkara sudah diperiksa

oleh pengadilan (hakim), perkara pidana tersebut tidak dapat dicabut lagi, tetapi harus

diperiksa terus sampai selesai (ada putusan pengadilan). Hakim wajib mengadili

seluruh tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak

dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut (Pasal 178 HIR/Pasal 189

RBg).

b. Hakim mengejar kebenaran formil, yakni kebenaran yang hanya didasarkan pada

bukti-bukti yang diajukan di depan sidang pengadilan tanpa harus disertai keyakinan

hakim. Jika salah satu pihak yang berperkara mengakui kebenaran sesuatu hal yang

diajukan oleh pihak lain, hakim tidak perlu menyelidiki lebih lanjut apakah yang

diajukan itu sungguh-sungguh benar atau tidak. Berbeda dengan perkara pidana, di

mana hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana ini mengejar kebenaran

materiil, yaitu kebenaran yang harus didasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut

undangundang dan harus ada keyakinan hakim.

c. Para pihak yang berperkara bebas pula untuk mengajukan atau untuk tidak

mengajukan upaya hukum, bahkan untuk mengakhiri perkara di pengadilan dengan

perdamaian.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa makna dari hakim bersikap pasif dalam perkara

perdata adalah bahwa hakim tidak menentukan luasnya pokok perkara. Hakim tidak boleh

menambah atau menguranginya, namun tidak berarti hakim tidak berbuat apa-apa. Sebagai

pimpinan sidang pengadilan, hakim harus aktif memimpin persidangan, sehingga berjalan

lancar. Hakimlah yang menentukan pemanggilan, menetapkan hari persidangan, mendengar

sendiri kedua belah pihak yang berperkara, serta memerintahkan supaya alat-alat bukti yang

23

diperlukan disampaikan ke depan persidangan. Bahkan jika perlu hakim karena jabatan (ex

officio) memanggil sendiri saksi-saksi yang diperlukan. Selain itu, hakim juga berhak untuk

memberikan nasihat, menunjukkan upaya-upaya hukum, dan memberikan keterangan kepada

pihak-pihak yang berperkara (Pasal 132 HIR/Pasal 156 RBg). Karenanya,sering dikatakan

oleh sementara ahli, bahwa hakim dalam sistem HIR adalah aktif sedang dalam sistem Rv

adalah pasif.

2. Sidang Pengadilan Terbuka untuk Umum

Sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata pada Pengadilan dalam

pemeriksaan perkara perdata pada asasnya terbuka untuk umum (Pasal 19 Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2004). Ini berarti bahwa setiap orang boleh hadir, mendengar,

dan menyaksikan jalannya pemeriksaan perkara perdata itu di pengadilan. Tujuan asas

ini adalah untuk menjamin pelaksanaan Peradilan yang tidak memihak, adil, dan benar

sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, yakni dengan meletakkan Peradilan di

bawah pengawasan umum. di bawah Untuk kepentinan kesusilaan hakim memang dapat

menyimpang dari asas ini. Misalnya, dalam perkara perceraian karena perzinahan. Akan

tetapi, walaupun pemeriksaan suatu perkara dilakukan secara tertutup, tetapi putusannya

harus tetap dibacakan dalam sidang pengadilan yang tidak unntuk umum. Putusan yang

dibacakan dalam sidang penghajian ng tidak tberuka untukumum adalah tidak sah

karenanya, tidak mempunyai kekuatan hukum dan putusan tersbeut batal dan putusan

tersebut Batal Demi Hukum.

3. Mendengar Kedua Belah Pihak

Mendengar Hukum Acara, pihak-pihak yang berperkara harus diperlukan dan diberikan

kesempatan yang sama untuk membela kepentingan mereka. Pendeknya pihak-pihak.

yang berperkara harus diperlakukan secara adil.

Hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai suatu yang benar

tanpa mendengar atau memberi kesempatan kepada pihak yang lain untuk

mengemukakan/menyampaikan pendapatnya. Hal ini juga berarti bahwa pengajuan alat-

alat bukti harus dilakukan di muka sidang pengadilan yang dihadiri oleh pihak-pihak

yang berperkara (Pasal 121, Pasal 132 HIR/Pasal 145, non Pasal 157 RBg).

Hakim tidak boleh mernberikan putusan dengan tidak memberikan kesempatan untuk

kedua belah pihak yang berperkara. Putusan verstek bukanlah merupakan pengecualian

24

asas ini karena putusan verstek dijatuhkan justru karena tergugat tidak hadir dan ia juga

tidak mengirimkan kuasanya, padahal ia sudah dipanggil dengan patut. Jadi, pihak

tergugat yang tidak hadir telah mendapat kesempatan untuk didengar, tetapi ia tidak

mempergunakan kesempatan itu.

4. Tidak Ada Keharusan Mewakilkan

Hukum Acara Perdata yang berlaku sekarang, baik yang termuat dalam HIR maupun

RBg tidak mengharuskan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk mewakilkan

pengurusan perkara mereka kepada ahli hukum, sehingga pemeriksaan di persidangan

dilakukan secara langsung terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Walaupun

demikian, para pihak yang berperkara -apabila menghendaki-boleh mewakilkan kepada

kuasanya (Pasal -123 HIR/Pasal 147 RBg).

Sistem Hukum Acara Perdata dalam HIR dan RBg ini berbeda dengan sistem Hukum

Acara Perdata dalam Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) yang

mewajibkan para pihak yang berperkara untuk mewakilkan kepada seorang ahli hukum

(procureur) dalam beracara di muka pengadilan. Perwakilan ini merupakan keharusan

yang mutlak dengan akibat batalnya tuntutan (Pasal 106 ayat (1) Rv) atau diputuskan di

luar hadirnya tergugat (Pasal 109 Rv) apabila Para pihak ternyata tidak diwakili. Sistem

yang mewajibkan bantuan dari seorang ahli hukum dalam Rv ini didasarkan atas

pertimbangan, bahwa di dalam suatu proses yang memerlukan pengetahuan hukum dan

kecakapan teknis, maka para pihak yang berperkara perlu dibantu oleh seorang ahli

hukum agar segala sesuatunya dapat berjalan lancar dan putusan dijatuhkan dengan

seadil-adilnya.26

5. Putusan Harus Disertai Alasan-alasan

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk

mengadili (Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Pasal 84 ayat (1), Pasal 319

HIR/Pasal 195, dan Pasal 618 RBg). Asas ini dimaksudkan untuk menjaga agar jangan

sampai terjadi perbuatan sewenang-wenang dari hakim. Putusan yang tidak lengkap atau

kurang cukup pertimbangannya merupakan alasan untuk kasasi dan putusan tersebut

harus dibatalkan (MA tanggal 22-7-1970 Nomor 638 K/Sip/1969 dan tanggal 16-12-

1970 Nomor 492 K/Sip/1970).

26 Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Op.cit., hal. 29; Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H.,

Op.cit., hal. 14.

25

Untuk lebih dapat mempertanggungjawabkan putusan, sering juga alasan-alasan yang

dikemukakan dalam putusan tersebut didukung yurisprudensi dan doktrin. Hal ini bukan

berarti bahwa hakim yang bersangkutan terikat pada putusan hakim sebelumnya. Akan

tetapi, sebaliknya karena hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai

hukum yang hidup dalam masyarakat. Karena itu, hakim harus berani meninggalkan

yurisprudensi atau undang-undang yang sudah tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan

masyarakat. Contoh klasik yang dapat dikemukakan di sini misalnya putusan Hoge Raad

tanggal 31-1-1919 tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang

meninggalkan pendapat Hoge Raad sebelumnya.27

27 Ibid., hlm. 13..

26

BAB IV

PERMOHONAN DAN GUGATAN

Biasa dipergunakan istilah permohonan, tetapi sering juga disebut gugatan voluntair.

Sebutan ini dapat dilihat dahulu dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970

(sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999) yang menyatakan:

Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung

pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair.

Ketentuan Pasal 2 maupun penjelasan tersebut tidak diatur lagi dalam UU No. 4

Tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 14 Tahun 1970, namun ketentuan itu merupakan

penegasan, di samping kewenangan badan peradilan penyelesaian masalah atau perkara yang

bersangkutan dengan yurisdiksi contentiosa, yaitu perkara sengketa yang bersifat partai (ada

pihak penggugat dan tergugat), juga memberi kewenangan penyelesaian masalah atau perkara

voluntair, yaitu gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai

tergugat. Jika undang-undang tersebut mempergunakan sebutan voluntair, MA memakai

istilah permohonan. Istilah itu, dapat dilihat dalam "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

Administrasi Pengadilan".28 Pada halaman 110 angka 15, dipergunakan istilah permohonan,

namun pada angka 15 huruf (e) dipergunakan juga istilah voluntair; yang menjelaskan

bahwa: "Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair: Berdasarkan

permohonan yang diajukan itu, hakim akan memberi suatu penetapan." 29 Dari penjelasan di

atas, ditemui dua istilah yang sering dipergunakan, baik dalam literatur dan praktik, yaitu

permohonan atau voluntair: Oleh karena itu, antara keduanya dapat saling dipertukarkan atau

interchangeable.

A. PENGERTIAN YURIDIS

Permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan

dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan

kepada Ketua Pengadilan Negeri.30 Ciri khas permohonan atau gugatan voluntair:

28 Pedoman Pelakasanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, MA RI: Jakarta, April 1994,

hlm. 110. 29 Ibid., hlm. 111. 30 Lihat juga, Ibid, Buku II MA RI, hlm. 110, angka 5 huruf (a).

27

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one

party only) 31

Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu

permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin

dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;

Denagan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pemohon, tidak

bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain.

2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada PN, pada prinsipnya tanpa sengketa

dengan pihak lain (without disputes or differences with another party)

Berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang

penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran

sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga.

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-

parte.

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat ex-parte. Permohonan unt uk

kepentingan sepihak (on behalf of one party) atau yang terlibat dalam permasalahan

hukum (involving only one party to a legal matter) yang diajukan dalam kasus itu

hanya satu pihak.32

B. LANDASAN HUKUM YURISDIKSI VOLUNTAIR

1. Berdasarkan Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970

Landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau yurisdiksi

voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14

Tahun 1970 (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999). Meskipun UU No.

14 Tahun 1970 tersebut telah diganti oleh UU No. 4 Tahun 2004, apa yang digariskan Pasal

2 dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 itu, masih dianggap relevan

sebagai landasan gugatan voluntair. Ketentuan tersebut menegaskan:

Pada prinsipnya; penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman (judicial power) melalui badan-badan peradilan bidang perdata tugas pokoknya menerima, memeriksa, dan

31 Lihat juga. Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary, West Publishing, St. Paul Minn, 1974,

hlm. 517. 32 Bandingkan, Merriam Websters Dictionary of Law, Merriam Webster, Springfield Massachussetts,

1996, hlm. 197

28

mengadili serta menyelesaikan setiap perkara (dalam pengertian sengketa = diputus) yang diajukan kepadanya

Berdasarkan pada ketentuan ini, pada prinsipnya, fungsi dan kewenangan pengadilan

di bidang perdata adalah memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara sengketa atau

kasus yang bercorak persengketaan antara dua pihak atau lebih. Berarti yurisdiksi PN

(pengadilan) di bidang perdata, adalah yurisdiksi contentiosa atau contentiuse rechtstaat yang

bermakna proses peradilan sanggah-menyanggah antara pihak penggugat dengan tergugat.

Jadi, ada yang bertindak sebagai penggugat dan ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat;

Sistem dari yurisdiksi contentiosa inilah yang disebut peradilan biasa (ordinary court) atau

judicature, yaitu: ada pihak penggugat dan tergugat serta di antara mereka ada kasus yang

disengketakan.

Secara eksepsional (exceptional). Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970, memberi kewenangan atau yurisdiksi voluntair kepada Pengadilan.

Hal itu ditegaskan juga dalam Putusan MA No. 3139 K/Pdt/1984.33 Dikatakan, sesuai

dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1970, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa

dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau yurisdiction. Akan tetapi di samping itu,

berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair

(voluntary jurisdiction) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu

terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang

yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun

dengan syarat, jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara

partai yang harus diputus secara contentious.

Bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada PN diberi kewenangan voluntair (yurisdiksi

voluntair) untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau ex-parte dalam

keadaan:

Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;

Dengan syarat: hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan yang ditentukan

sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan

dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair melalui bentuk permohonan.

2. Berbagai Pendapat Mengenai Yurisdiksi Voluntair

33 Tanggal 25-11-1987, Beberapa Yurisprudensi Perdata yang Penting, MA RI, 1992, hlm. 45.

29

Untuk lebih memahami landasan yurisdiksi voluntair yang dikemukakan di atas ada

baiknya diperhatikan berbagai penjelasan dan pendapat yang diuraikan di bawah ini:

a. Penetapan MA No. 5 Pen/Sep/1975 (Juni 1973) dalam Kasus Forest Product

Corp Ltd.

Penetapan ini merupakan penegasan dan pendapat resmi MA yang diterbitkan R.

Subekti dalam kapasitasnya sebagai Ketua MA RI. Pendapat ini bersumber dari kasus

Forest Products Corp Ltd.

PN Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan voluntair dalam perkara permohonan No.

274/1972:

Putusan dijatuhkan pada tanggal 27 Juni 1972;

Isi putusan:

1) Menyatakan sah RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

2) Menyatakan perjanjian yang dibuat tidak mengikat Forest Products Corp Ltd.

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan atas putusan voluntair PN Jakarta

Pusat tersebut, MA mengeluarkan penetapan No. 5 Pen/Sep/1975 yang berisi

pertimbangan dan penegasan, antara lain:

Pernyataan secara deklatoir tentang sahnya RUPS dan susunan pengurus serta tidak

mengikatnya perjanjian melalui gugatan voluntair, bertentangan dengan asas prosesual;

Secara prosesual, ketetapan voluntair yang dijatuhkan PN dalam kasus ini, harus

berdasarkan gugatan contentiosa;

Yurisdiksi voluntair, hanya sah apabila hal itu ditentukan oleh undang-undang.34

b. Putusan Peninjauan Kembali (PK) No/PK/AG/1990, Tanggal 22 Januari 1991

PA (Pengadilan Agama) Pandeglang telah menjatuhkan penetapan ahli waris dan

pembagian harta warisan yang diajukan salah seorang ahli waris dalam bentuk

permohonan atau gugatan voluntair;

Terhadap penetapan itu, ahli warts yang lain mengajukan PK kepada MA, dan atas

permohonan itu, MA menjatuhkan putusan, antara lain menegaskan:

1) Gugatan voluntair hanya dapat diterima pengadilan apabila untuk itu ada ketentuan

UU yang mengatumya secara khusus;

2) Dalam kasus penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan, tidak ada dasar

hukumnya35 untuk diperiksa secara voluntair.

34 Lihat M. Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum, Citra Aditya Bakti,

1997, hlm. 193.

30

c. Catatan Prof. Asikin Kusuma Atmadja pada Putusan MA No. 3139 K/Pdt/1984,

tanggal 25 November 1987

Catatan Prof. Asikin Kusuma Atmadja pada Putusan MA No. 3139 K/Pdt/1984, tanggal

25 November 1987, antara lain mengatakan:

Masalah pokok pengadilan, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara yang

sengketa (contentience jurisdictie);

di samping itu, juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang

termasuk ruang lingkup voluntair jurisdictie, akan tetapi kewenangan itu hanya

terbatas sampai pada hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

yang bersangkutan.36

d. Pendapat Prof. Sudargo Gautama

Pendapat Prof. Sudargo Gautama, antara lain mengatakan:

Dalam hal terjadi penyelesaian secara voluntair mengenai suatu perkara, yang mengandung

sengketa:

Telah terjadi proses ex-parte;

berarti penyelesaian sengketa melanggar tata tertib beracara yang baik (goede process

orde), dan sekaligus melanggar asas audi alteram partem (hak pihak lain untuk

membela dan hak mempertahankan kepentingannya);

padahal semestinya, pihak yang terkena dalam permohonan voluntair dalam kasus ini,

harus didengar sebagai pihak.37

e. Berdasarkan Putusan MA

Berdasarkan putusan MA, antara lain:

Putusan MA No. 1210 K/Pdt/1985, 30 Juni 1987, antara lain menegaskan:

PN telah memeriksa dan memutus permohonan secara voluntair, padahal di dalamnya

terkandung sengketa, tidak ada dasar hukumnya.

Putusan MA No. 130 K/Sep/1957, 5 November 1957, antara lain menyatakan:

Permohonan atau voluntair yang diajukan meminta agar pengadilan memutuskan

siapa ahli waris dan pembagian waris, sesudah melampaui batas kewenangan.

Putusan MA No. 1391 K/Sep/1974, 6 April 1978, antara lain berbunyi:

35 Ibid, hlm. 193. 36 Ibid. 37 Ibid.

31

Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan penetapan

(voluntair) hak atas tanah tanpa adanya sengketa atas tanah tersebut.

Demikian landasan aturan umum (general regulatory) yang digariskan Pasal UU No. 14

Tahun 1970 maupun yang ditegaskan oleh MA yang harus diterapkan dalam permohonan

atau voluntair. Salah satu hal yang penting diperingatkan, yurisdiksi voluntair tidak meliputi

penyelesaian sengketa hak. Tentang hal ini ditegaskan dalam Putusan MA No. 10

K/Pdt/1985.38 Ditegaskan, putusan PN yang ditetapkan status hak atas tanah melalui gugatan

voluntair, tidak sah tidak mempunyai dasar hukum, karena tidak ada ketentuan undang-

undang yang memberi wewenang kepada PN untuk memeriksa permohonan yang seperti itu,

sehingga sejak semula permohonan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.

C. FUNDAMENTUM PETENDI DAN BEBERAPA PASAL KETENTUAN UU YANG

DAPAT DIJADIKAN LANDASAN PERMOHONAN

Fundamentum petendi atau posita (disebut juga positum) permohonan, tidak rumit

dalam gugatan perkara contentiosa. Landasan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar

permohonan, cukup memuat dan menjelaskan hubungan hukum (rechtsver houding) antara

diri pemohon dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan. Sehubungan dengan itu,

fundamentum petendi atau posita permohonan pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan

pasal undang-undang menjadi alasan permohonan, dengan menghubungkan ketentuan itu

dengan peristiwa yang dihadapi pemohon.

Untuk mendapat gambaran yang lebih jelas, dideskripsi berbagai ketentuan pasal

undang-undang yang dapat dijadikan dasar hukum (rechtsgrond, basic law) permohonan

scara voluntair. Namun apa yang dideskripsi tersebut, belum meliputi seluruh permasalahan,

tetapi baru sebagian dan jumlah yang ada, antara lain sebagai berikut:

1. Bidang Hukum Keluarga

Diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, maupun peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan hukum keluarga.

a. Permohonan izin poligami berdasarkan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974:

Dalil permohonan berdasar ketentuan yang digariskan Pasal 4 ayat (1);

Diikuti dengan pemenuhan syarat-syarat yang disebut Pasal 5 ayat (1).

38 Tanggal 30-6-1987, Yurisprudensi Indonesia, MA RI, 1993, hlm. 7.

32

b. Permohonan izin melangsungkan perkawinan tanpa izin orang tua, berdasarkan iWat

(5) UU No. 1 Tahun 1974:

Dalam hal orang tua berbeda pendapat memberi izin perkawinan bagi yang

berumur 21 tahun atau mereka yang tidak memberi pendapat;

Dalam peristiwa yang seperti itu, yang bersangkutan dapat mengajukan

permohonan izin kepada Pengadilan untuk melangsungkan perkawinan tanpa izin

orang tua.

c. Permohonan pencegahan perkawinan berdasarkan Pasal 13 jo. Pasal 17 ayat (1) UU

No. 14 Tahun 1970:

Apabila dalam perkawinan yang dilangsungkan ada pihak yang tidak memenuhi

syarat;

Maka keluarga garis lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali, dan pengampu

dapat mengajukan permohonan pencegahan kepada Pengadilan.

d. Permohonan dispensasi nikah bagi calon mempelai pria yang belum berumur 16 tahun

berdasarkan Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974.

e. Permohonan pembatalan perkawinan, berdasarkan Pasal 25, 26 dan 27 UU No. 1

Tahun 1974.

f. Permohonan pengangkatan wali berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum

Islam, Keppres No. 1 Tahun 1991 jo. Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987.

g. Permohonan penegasan pengangkatan anak berdasarkan penggarisan yang diatur

dalam SEMA No. 6 Tahun 1983 tanggal 30 September 1983 tentang Penyempurnaan

SEMA No. 2 Tahun 1979.39

2. Bidang Paten yang Diatur dalam UU No. 14 Tahun 2000

Permohonan kepada Pengadilan Niaga agar menerbitkan penetapan segera dan efektif,

berdasarkan Pasal 125, untuk:

a. Mencegah berlanjutnya pelanggaran paten, khususnya:

Mencegah masuknya barang yang diduga melanggar paten;

Termasuk tindakan importasi.

b. Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran paten dan menghindari terjadinya

penghilangan barang bukti.

39 Lihat Himpunan SEMA dan PERMA tahun 1951-1991, MA RI, Februari 1999, h1m. 466 et seqq.

33

c. Meminta kepada pihak yang merasa dirugikan agar memberitahukan bukti yang

menyatakan pihak tersebut memang berhak atas paten itu.

3. Bidang Perlindungan Konsumen Berdasarkan UU No 8. Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen

a. Permohonan penetapan eksekusi kepada PN atas putusan Majelis Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen berdasarkan Pasal 57.

b. Yurisdiksinya diajukan kepada PN di tempat kediaman konsumen yang dirugikan,

jadi kepada PN tempat kediaman permohonan eksekusi, bukan di tempat kediaman

termohon eksekusi.

4. Permohonan Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik

Monopoli dan Persaingan

Permohonan atau permintaan penetapan eksekusi kepada PN atas putusan Komisi

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang telah berkekuatan hukum tetap, berdasarkan

Pasal 46 ayat (2).

Menurut Pasal 46 ayat (1) keputusan KPPU dianggap berkekuatan tetap, apabila pelaku

usaha yang bersangkutan, telah mengajukan keberatan kepada PN paling lambat 14 hari

dari tanggal penerimaan pemberitahuan keputusan KPPU.

5. Permohonan Berdasarkan UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Permohonan pemeriksaan yayasan berdasarkan Pasal 53 kepada Ketua PN, untuk

mendapatkan data dan keterangan atas dugaan organ yayasan:

melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau perbuatan yang bertentangan

dengan Anggaran Dasar Yayasan;

melakukan perbuatan yang merugikan yayasan serta pihak ketiga;

lalai melaksanakan tugas;

melakukan perbuatan yang merugikan negara.

Yang dapat atau berhak mengajukan permohonan:

a. oleh pihak ketiga atas huruf a, b, dan c;

b. oleh Kejaksaan atas huruf d, mewakili kepentingan umum.

Permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan oleh PN berdasarkan Pasal 54:

dapat menolak,

34

dapat juga mengabulkan, dengan menyebutkan penetapan pemeriksaan serta

mengangkat paling banyak 3 orang ahli,

Pasal 56 mewajibkan ahli menyampaikan laporan hasil pemeriksaan laporan kepada

Ketua PN, paling lambat 30 hari, dan

Selanjutnya Ketua PN memberikan salinan laporan pemeriksaan kepada pemohon

atau Kejaksaan dan Yayasan.

6. Permohonan Berdasarkan UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Permohonan pembubaran Perseroan Terbatas berdasarkan Pasal 7 ayat (4)

Orang yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan pembubaran ke PN;

Atas alasan, apabila lewat 6 bulan, pemegang saham kurang dari dua orang.

Permohonan izin melakukan sendiri pemanggilan RUPS kepada Ketua PN Pasal 67 ayat (1) :

Apabila direksi atau komisaris tidak menyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu

yang ditentukan, atau

melakukan sendiri pemanggilan RUPS lainnya, apabila direksi atau komisaris setelah

lewat 30 hari terhitung sejak permintaan, tidak melakukan pemanggilan RUPS lainnya

tersebut.

Penetapan Ketua PN mengenal pemberian izin dalam kasus ini, merupapenetapan

instansi pertama dan terakhir.

c. Permohonan kepada ketua PN untuk menetapkan korum RUPS, apabila korum RUPS

kedua tidak tercapai, berdasarkan Pasal 73 ayat (6).

d. Permohonan pailit oleh direksi secara voluntary petition (atas permohonan sendiri) ber-

dasarkan Pasal 90 ayat (1) dan ayat (2) asalkan permohonan itu berdasarkan putusan

RUPS.

e. Permohonan pemeriksaan oleh PN mengenai perbuatan melawan hukum (PMH) yang

dilakukan perseroan atau yang dilakukan direksi maupun komisaris yang merugikan

perseroan, berdasarkan Pasal 110 ayat (2)

Yang dapat atau yang berhak mengajukan permohonan:

1) pemegang saham atas nama sendiri atau atas nama perseroan yang mewakili paling

sedikit 1/10 dari seluruh saham;

2) pihak lain yang dalam anggaran dasar atau berdasarkan perjanjian diberi

wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan;

3) kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.

35

PN berwenang:

1) menolak permohonan, apabila tidak ada dasar;

2) mengabulkan dengan jalan mengeluarkan penetapan pemeriksaan, dan mengangkat

paling banyak tiga orang ahli untuk melakukan pemeriksaan;

3) laporan hasil pemeriksaan, disampaikan kepada Ketua PN;

4) Ketua PN memberikan salinan laporan kepada pemohon dan Perseroan yang

bersangkutan.

f. Permohonan kepada Ketua PN untuk menetapkan penggantian seluruh atau mebasian

biaya pemeriksaan kepada pemohon, direksi, atau komisaris Owdasarkan Pasal 113

ayat (3).

g. Permohonan pembubaran perseroan kepada PN berdasarkan Pasal 117 ayat (1)

adalah:

1) Kejaksaan berdasarkan alasan kuat, bahwa perseroan melakukan pelanggaran

kepentingan umum;

2) Seorang pemegang saham atau lebih tepat yang memiliki 1/10 bagian dari jumlah

seluruh saham;

3) Kreditur berdasar alasan:

a) perseroan tidak mampu membayar utang setelah dinyatakan pailit,

b) harta kekayaan perseroan tidak cukup melunasi seluruh utang setelah pernyataan

pailit dicabut.

Permohonan kepada Ketua PN mengangkat likuidator baru dan menghentikan likuidar lama

berdasarkan Pasal 123 atas alasan tidak melaksanakan tugas.

7. Permohonan Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

Berdasarkan Pasal 85 dapat diajukan permohonan voluntair kepada pengadilan negeri agar

diterbitkan penetapan sementara, mengenai:

a. Pencegahan masuknya barang yang berkaitan melanggar hak merek;

b. Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek.

Demikian gambaran sepintas, permasalahan yang dapat diajukan penyelesaian melalui

permohonan atau gugatan voluntair yang diatur dalam berbagai pasal peraturan perundang-

undangan. Akan tetapi, deskripsi di atas belum meliputi seluruh permasalahan.

Permasalahan yang dijelaskan hanya bersifat random atau acak dari sebagian kecil peraturan

perundang-undangan. Sehubungan dengan itu, masih banyak lagi permasalahan yang dapat

36

diselesaikan pengadilan melalui gugatan permohonan di berbagai peraturan perundang-

undangan yang lain.

D. PETITUM PERMOHONAN

Sudah dijelaskan, pada kasus permohonan, pihak yang ada hanya pemohon sendiri.

Tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan atau tergugat. Pada prinsipnya, tujuan

permohonan untuk menyelesaikan kepentingan pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak

lawan. Dalam kerangka yang demikian, petitum permohonan harus mengacu pada

penyelesaian kepentingan pemohon secara sepihak.

Sehubungan dengan itu, petitum permohonan tidak boleh melanggar atau melampaui hak

orang lain. Harus benar-benar murni merupakan permintaan penyelesaian kepentingan

pemohon, dengan acuan sebagai berikut:

1. Isi petitum merupakan permintaan yang bersifat deklaratif

Pemohon meminta agar dalam diktum penetapan pengadilan, memuat pernyataan

dengan kata-kata: menyatakan bahwa pemohon adalah orang yang berkepentingan

atas masalah yang dimohon.

2. Petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai pemohon.

Ukuran ini merupakan konsekuensi dari bentuk permohonan, yang bersifat ex-parte

atau sepihak saja.

3. Tidak boleh memuat petitum yang bersifat condemnatoir (mengandung hukum)

Ukuran ini, merupakan konsekuensi lebih lanjut dari sifat ex-parte yang benar-benar

melekat (inherent) dalam permohonan. Oleh karena tidak ada pihak lawan atau

tergugat, dengan sendirinya tidak ada pihak yang dapat ditimpakan hukuman.

4. Petitum permohonan, harus dirinci satu per satu tentang hal-hal yang dikehendaki

pemohon untuk ditetapkan Pengadilan kepadanya

5. Petitum tidak boleh bersifat compositur atau ex aequo et bono

Seperti yang dikatakan di atas, petitum permohonan harus dirinci, jadi bersifat

enumeratif. Oleh karena itu, tidak dibenarkan petitum yang berbentuk mohon keadilan

saja.

E. PROSES PEMERIKSAAN PERMOHONAN

1. Jalannya Proses Pemeriksaan secara Ex-Parte

Oleh karena yang terlibat dalam permohonan hanya sepihak, yaitu pemohon sendiri ,

proses pemeriksaan permohonan hanya secara sepihak atau bersifat ex-parte, sedangkan yang

37

hadir dan tampil dalam pemeriksaan persidangan, hanya pemohon atau kuasanya. Tidak ada

pihak lawan atau tergugat pemeriksaan sidang benar-benar hadir untuk kepentingan

pemohon. Oleh karena itu, yang terlibat dalam penyelesaian permasalahan hukum, hanya

sepihak yaitu pemohon.

Pada prinsipnya proses ex-parte bersifat sederhana:

mendengar keterangan pemohon atau kuasanya sehubungan dengan permohonan,

memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan pemohon, dan

tidak ada tahap replik-dublik dan kesimpulan.

2. Diperiksa di Sidang hanya Keterangan dan Bukti Pemohon

Di dalam proses yang bercorak ex parte, hanya keterangan dan bukti-bukti pemohon

yang diperiksa pengadilan. Pemeriksaan tidak berlangsung secara (contradictory) atau op

tegenspraak. Maksudnya, dalam proses pemeriksaan, tidak ada bantahan pihak lain. Hanya

dalam proses pemeriksaan gugatan contentiosa (gugatan yang bersifat partai di mana ada

penggugat dan tergugat) yang berlangsung secara contradictoir. Dalam hal ini, keterangan

dan bukti-bukti yang diajukan penggugat dapat dibantah dan dilumpuhkan tergugat, dan

sebaliknya.

3. Dipermasalahkan Penegakan Seluruh Asas Persidangan

Pada proses pemeriksaan permohonan yang bersifat ex parte, tidak ditegakkan seluruh

asas pemeriksaan persidangan. Namun tidak pula sepenuhnya disingkirkan.

a. Yang Tetap Ditegakkan

1) Asas kebebasan peradilan (judicial independency)

- Tidak boleh dipengaruhi siapa pun.

- Tidak boleh ada direktiva dari pihak mana pun.