HUKUM ADAT

Oleh: Dra. Martitah, M.Hum.

PENGERTIAN HUKUM ADAT

Menurut PROF. MR. C. VAN VOLLENHOVEN

Hukum Adat adalah hukum yg tdk bersumber kpd peraturan2 yg dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat2 kekuasaan lainnya yg mjd sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu.

Menurut MR. B. TERHAAR

Hukum Adat adalah keseluruhan peraturan yg menjelma dalam keputusan2x para fungsionaris hukum (meliputi: eksekutif; legislatif; yudikatif) yg mempunyai wibawa (Macth Authority) yg berlaku dalam masyarakat dan dipatuhi sepenuh hati.

PENGERTIAN HK ADAT

Menurut Prof. Dr. Supomo, SH

Hukum adat adalah hukum yg tidak tertulis di dalam peraturan2x legislatif (unstatutory law) meliputi peraturan2x hidup yg ditaati oleh masyarakat berdasarkan keyakinan bahwa peraturan tsb mempunyai kekuatan hukum.

Menurut Soerojo Wignjodipoero

Suatu kompleks norma-norma yg bersumber pd perasaan keadilan rakyat yg selalu berkembang serta meliputi peraturan2x tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari2x, sebagian besar tdk tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat krn mempunyai akibat hukum (sanksi)

UNSUR KEPATUHAN HUKUM ADAT

Unsur kenyataan, bahwa adat itu dalam keadaan yg sama selalu dipatuhi oleh masyarakat.

Unsur psikologis, adanya keyakinan pada rakyat bahwa adat dimaksud mempunyai kekuatan hukum.

NILAI-NILAI UNIVERSAL/SIFAT UMUM HUKUM ADAT Asas gotong-royong Fungsi sosial manusia dan milik dlm masy. Asas persetujuan sbg dasar kekuasaan

umum. Asas perwakilan dan permusyawaratan.

KEGUNAAN MEMPELAJARI HK. ADAT

Menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

Kesadaran akan harga diri semakin bertambah.

Kesadaran terhadap kepribadian bangsa semakin tebal.

Memberikan dasar corak tersendiri terhadap hukum nasional.

DASAR HUKUM BERLAKUNYA HUKUM ADAT1. UUD 1945 : pasal 18B(2); pasal 24;

28I; pasal 32.

2. UU No. 14 th. 1970 : pasal 23 (1) & pasal 27 (1) jo. UU No. 4 tahun 2004 pasal 25 (1) & 28 (1). Jo UU 48/2009

CORAK/SIFAT KHUSUS HUKUM ADAT

Komunal/kebersamaan: artinya manusia mrpkan mahluk dlm ikatan kemasyarakatan yg erat (kebiasaan tolong menolong,dsb.).

Religio-magis: mempercayai dan menghormati Kekuatan luar biasa yg ada di luar manusia (upacara2 adat).

Konkrit : pemikiran penataan serba nyata, satunya perkataan dengan perbuatan.

Visual : perhubungan hukum hanya terjadi dgn adanya ikatan yg dpt dilihat tanda yg terlihat

UUD 1945 :

Pasal 18B(2)

“ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI.”

Pasal 32

“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”

UU No. 14 th. 1970 :

Pasal 23 (1)

“ Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan2x dan dasar2x putusan itu, juga harus memuat pasal2x tertentu dari peraturan2x ybs. atau sumber hukum tak tertulis yg dijadikan dasar untuk mengadili.”

Pasal 27 (1)

“ Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yg hidup dalam masyarakat.”

SEJARAH PERTUMBUHAN HUKUM ADATIstilah Hukum Adat ptama kali: Dikenalkan oleh Dr. Snouck Hurgronje dlm

bukunya “De Atjehers”. Dipakai sbg teknis yuridis di akademis oleh

Mr. Van Vollenhoven. Van Dijk : istilah adat dr bhs Arab artinya

kebiasaan. Unsur Hukum Adat : unsur asli dan unsur

agama.

HUB. HK ADAT DGN HK AGAMA

Menurut Van Den Berg & Solomon Keyser: Hukum Adat = Hukum Agama Teori Receptio in Complexu (penerimaan

seluruhnya hukum agama yg dianut masy. Setempat.

Teori ini mdpat tentangan dr tokoh hk adat lainnya

Menurut Prof. Soepomo: Hk adat mrpk hk non statutair yg sebag besar

hukum kebiasaan dan sebag kecil hukum agama.

Pendapat Prof. Soekanto

Dasar Hukum Adat di Indonesia:

1. Hukum Asli penduduk yakni hukum Melayu Polinesia

2. Ditambah pengaruh Hukum Agama

SEJARAH HK ADAT DITINJAU DARI PERUNDANG-UNDANGAN

Sebelum masa kemerdekaan: Jaman VOC Jaman penjajahan Belanda Jaman pendudukan Jepang

Setelah masa kemerdekaan:

1. UUD 1945

2. Konstitusi RIS

3. UUDS 1950

4. Dekrit Presiden 1959

5. Tap MPRS No.11/MPRS/1960

6. UUPA No.5/1960

7. UU No.14/1970

8. Amandemen UUD 1945

9. UU No.4 /2004; UU 48/2009

Sejarah Hk Adat Dlm PerundanganJaman VOC Th. 1609 dibuat peraturan khusus terkait hk. Adat Th. 1757-1765 Mr. Hasselar berencana membuat

Kitab Hk Adat utk pedoman Hakim

Jaman penjajahan Belanda: Pasal 131 ayat 2 sub b Indische Staatsregeling (IS):

“Pedoman bagi pembentuk ordonansi utk hk perdata materiil bagi org Indonesia dan Timur Asing dg asas bhw hukum adat mereka dihormati…”

Pasal 131 ayat 6 IS: “ Selama ordonansi dimaksud psl 131 ayat 2 sub b tsb blm terbentuk bagi org bukan Eropa berlaku hukum adatnya”

Sejarah Hk Adat Dlm Perundangan

Jaman pendudukan Jepang

Dgn Peraturan Peralihan UU No. 1 th.1942 pasal 3 : “ Semua badan pemerintah dan kekuasaannya, hkm dan perat UU an dr pmrth dahulu tetap diakui sah utk sementara waktu selama tdk bertentangan dgn aturan pmrth militer.”

Setelah masa Kemerdekaan

1. UUD 1945 : pasal 24; pasal II aturan peralihan

2. Konstitusi RIS 1949 pasal 146 ayat 1 : “Segala keputusan kehakiman hrs berisi alasan2nya dan dlm perkara hukuman hrs menyebut aturan2 perundangan dan aturan2 hukum adat yg dijadikan dasar hukuman tsb.”

3. UUDS 1950 pasal 104 : “Segala keputusan pengadilan hrs berisi alasan2nya dan dlm perkara hukuman hrs menyebut aturan2 perundangan dan aturan2 hukum adat yg dijadikan dasar hukuman itu.”

Dekrit Presiden kembali ke UUD 1945 Tap MPRS No.11/MPRS/1960 Lampiran A

paragraf 402 “ asas2 pembinaan hukum nasional spy sesuai dgn haluan negara dan bdsrk pada hukum adat yg tdk menghambat perkembangan masy. Adil makmur.”

HUKUM ADAT SEBAGAI SUATU SISTEM HUKUMHk. Adat sbg suatu sistem hukum hrs

memenuhi/mempunyai beberapa unsur :

1. Subyek Hukum

2. Obyek Hukum

3. Hak dan kewajiban

4. Peristiwa hukum

5. Hubungan hukum

BEDA SISTEM HK. BARAT DGN HK. ADAT

Hk. Barat membedakan zakelijk rechten dan persoonlijk rechten; Hk. Adat tdk mengenal kedua pembagian hak tersebut.

Hk. Barat membedakan antara hukum privat dan hukum publik; Hk. Adat tdk mengenal perbedaan tsb.

Hk. Barat membedakan pelanggaran2x hukum dlm dua golongan: golongan pelanggaran pidana dan gol. Pelanggaran perdata ; Hk. Adat tdk menbedakan, setiap pelanggaran adat menimbulkan reaksi adat utk memulihkan kembali hk. yg dilanggar tsb.

Hk. Barat terkodifikasi, hk adat tdk

MASYARAKAT HUKUM ADAT

Istilah lain: persekutuan hukum

Pengertian persekutuan hukum/masy hukum adat: Kesatuan manusia yg teratur (ada aturan) Menetap di daerah tertentu (ada unsur

komunal) Mempunyai penguasa (kepala adat) Mempunyai kekayaan (berwujud & tdk bwujud)

FAKTOR TIMBULNYA MASY HUKUM ADAT

Faktor genealogis (keturunan/darah):

1. Patrilineal (co: Batak)

2. Matrilineal (co: Minangkabau)

3. Parental (co:Jawa,Bugis) Faktor teritorial (lingk./wilayah):

1. MHA dgn bentuk tunggal ( Desa di Jawa)

2. MHA dgn bentuk bertingkat (persekutuan daerah di Minang)

3. MHA dgn bentuk berangkai

Beberapa Contoh MHA

MHA Minangkabau Dasarnya adalah genealogis (Matrilineal) Bentuknya MHA bertingkat: Nagari-suku Famili di Minangkabau : mpyi penguasa;

kewenangan bmusyawarah dgn Famili lainnya; ada kekayaan; ada aturan

Penguasa Famili disebut “Penghulu Andiko” Tdapat “rumah2/jurai2” yg dipimpin oleh

nenek scr bergantian.

MHA BALI

Dasarnya genealogis (Patrilineal) Bentuknya MHA Tunggal Pimpinan : kepala desa / Klian & beberapa

pejabat desa

HUKUM KEKELUARGAAN

I. KETURUNAN : Ketunggalan leluhur Ada perhubungan darah antara orang

yg seorang dan orang lain. Dua orang atau lebih yg mempunyai

hub darah/ yg tunggal leluhur, adalah keturunan yg seorang dari yg lain.

KETURUNAN BERSIFAT

Keturunan Lurus : orang yg satu merupakan keturunan langsung yg lain.

Keturunan Menyimpang/bercabang : antara kedua orang atau lebih terdapat adanya ketunggalan leluhur.

Tingkatan keturunan = derajat keturunan

Tiap kelahiran adalah satu tingkatan / satu derajat.

Silsilah adalah suatu bagan dimana digambarkan dengan jelas garis-garis keturunan dari seseorang (suami istri), baik lurus keatas, ke bawah, dan menyimpang.

GARIS KETURUNAN

PATRILINEAL : hanya melewati garis laki-laki

MATRILINEAL : hanya melewati garis perempuan

PARENTAL : melewati garis laki dan perempuan / bapak ibu

ARTI PENTING HUB KEKELUARGAAN

MASALAH PERKAWINAN

MASALAH PEWARISAN

II. HUBUNGAN ANAK DAN ORANGTUA

PENTING DALAM HAL : Penerus generasi Harapan orang tua di kemudian hari Pelindung ortu

Tujuan upacara adat untuk anak

Perhatian ortu terhadap anak Anak mendapat perlindungan dan berkah dari

yang maha kuasa, leluhur, segala kekuatan gaib disekililingnya

Anak lahir diluar nikah/kawin

Di Mentawai, Timor, minahasa, Ambon : dianggap biasa seperti wanita melahirkan anak dalam perkawinan yang sah.

Jaman dulu: ibu+anak dicela; dibuang dari persekutuan; dijadikan budak; dibunuh.

Sumsel, Bali : pria yg menghamili dipaksa untuk menikahi.

Jawa, Bugis: nikah tambelan; pattongkog sirig.

HUB ANAK DAN ORTU

Larangan kawin anak-bapak atau anak-ibu

Saling wajib memelihara dan memberi nafkah

Anak “dibuang” oleh bapaknya di Bali “pegat mapianak”

III. HUB ANAK DENGAN KELUARGA

Garis Keturunan Hubungan dengan keluarga

Patrilineal Keluarga dari pihak bapak lebih erat / penting

Matrilineal Keluarga dari pihak ibu lebih erat / penting

Parental Keluarga dari pihak bapak dan pihak ibu sama erat / penting

IV. MEMELIHARA ANAK PIATU

Garis Keturunan

Ibu meninggal

Bapak meninggal

Keduanya meninggal

Patrilineal Bapak Ibu dan lingkungan keluarga Bapak

Kerabat Bapak

Matrilineal Kerabat Ibu Ibu Kerabat Ibu

Parental Bapak Ibu Keluarga yg terdekat / mampu

HUKUM TANAH ADAT

Tanah memiliki kedudukan yg sangat penting dalam hukum adat:

a. Karena sifatnya: Yakni merupakan satu-satunya benda kekayaan yg meskipun

mengalami keadaan yg bagaimanapun jg, msh bsifat tetap dlm keadaannya, bahkan kadang-kadang malah mjd lebih menguntungkan.

b. Karena fakta, yakni suatu kenyataan bahwa tanah:

- merupakan tempat tinggal persekutuan.

- memberikan penghidupan kpd persekutuan.

- mrpakan tempat dmn para warga persekutuan yg meninggal dunia dikebumikan.

- mrpkn pula tempat tinggal dayang-dayang pelindung persekutuan dan roh para leluhur persekutuan

HAK PERSEKUTUAN ATAS TANAH

persekutuan memperoleh hak untuk menguasai tanah dimaksud, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah itu, juga berburu terhadap binatang-binatang yang hidup di tanah tersebut.

Hak persekutuan atas tanah ini disebut hak pertuanan atau hak ulayat. Hak ini oleh Van Vollenhoven disebut "beschikkingsrecht."

Beschikkingsrecht / hak ulayat

Berlaku ke luar karena bukan warga persekutuan pada prinsipnya tidak diperbolehkan turut mengenyam/menggarap tanah yang merupakan wilayah kekuasaan persekutuan yang bersangkutan; hanya dengan seizin persekutuan serta setelah membayar pancang, "uang pemasukan" (Aceh), "mesi" (Jawa) dan kemudian memberikan ganti rugi, barulah orang luar bukan warga persekutuan dapat memperoleh kesempatan untuk turut serta menggunakan tanah wilayah persekutuan.

Berlaku ke dalam, karena persekutuan sebagai suatu keseluruhan yang berarti semua warga persekutuan bersama-sama sebagai suatu kesatuan, melakukan hak ulayat dimaksud dengan memetik hasil dari tanah beserta segala tumbuh-tumbuhan dan binatang liar yang hidup di atasnya

TRANSAKSI TANAH

Dalam Hukum Adat dikenal dua macam transaksi tanah, yaitu :

A.pertama yang merupakan perbuatan hukum sepihak,

B.kedua yang merupakan perbuatan hukum dua pihak.

A. Perbuatan hukum sepihak

Pendirian suatu desa;Pembukaan tanah oleh seorang

warga persekutuan

B. PERBUATAN HUKUM DUA PIHAK

Transaksi ini menurut isinya dapat dibedakan dalam 3 macam:

1. Menjual gadai, istilah lain : menggadai (Minangkabau) adol sende (Jawa), ngajual akad / gade (Sunda)

Pengertiannya : menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan bahwa si penjual gadai/pemilik tanah tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.

2. Menjual lepas, istilah lain: adol plas(Jawa), menjual jaja (Kalimantan)

Pengertiannya : menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, tanpa hak menebus kembali. Jadi penyerahan itu berlaku untuk seterusnya / selamanya.

3. Menjual tahunan, istilah lain : adol oyodan (Jawa)

Pengertiannya : menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan janji : tanpa sesuatu, perbuatan hukum lagi, tanah itu akan kembali dengan sendirinya kepada pemiliknya, sesudah berlalu beberapa tahun / beberapa kali panen (menurut perjanjian)

TRANSAKSI YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

semua transaksi atau perjanjian di mana bukan tanah yang menjadi objek perjanjian / transaksi melainkan tanah sebagai sesuatu yang terlihat dalam perjanjian / transaksi itu, seperti:

1. Transaksi Bagi Hasil, Belah Pinang, Paruh Hasil Tanam.

2. SEWA TANAH DAN MENUMPANG

3. PERJANJIAN BERGANDA

4. PERJANJIAN PINJAMAN UANG DENGAN JAMINAN TANAH

1. Transaksi Bagi Hasil, Belah Pinang, Paruh Hasil Tanam

Dasarnya :pemilik tanah / penguasa tanah tidak mempunyai kesempatan/semangat utk mengusahakannya sendiri sampai berhasil, namun ia ingin memungut hasilnya. Oleh karena itu ia membuat perjanjian dengan orang lain, supaya orang lain itu mengerjakannya, menanaminya dan memberikan sebagian dari hasil panennya kepada pemilik tanah/ penguasa tanah itu.

Fungsinya :memproduktifkan tanah yang dimilikinya tanpa mengusahakannya sendiri, dan memproduktifkan tenaga kerja.

Obyeknya : tenaga kerja dan tanaman, dan bukan tanah.

2. SEWA TANAH DAN MENUMPANG Sewa adalah suatu transaksi yang

mengijinkan orang lain untuk mengerjakan tanahnya atau untuk tinggal ditanahnya dengan membayar sesudah tiap panen atau sesudah tiap bulan atau tiap tahun dengan uang sewa yang tetap.

3. PERJANJIAN BERGANDA

Yang dimaksud dengan “perjanjian berganda” atau ‘perjanjian berpadu” ialah perjanjian berkaitan dengan tanah di mana terdapat perpaduan (kombinasi) perjanjian, antara perjanjian pokok dengan perjanjian tambahan yang berjalan bersama

4. PERJANJIAN PINJAMAN UANG DENGAN JAMINAN TANAH

Perjanjian pinjaman uang dengan menunjuk tanah sebagai jaminan atau “tanggungan”, menurut Hukum Perdata Barat dikatakan bersifat “accesoir” (penyerta, mengikuti) terhadap perjanjian pokoknya, yaitu pinjaman uang. Dasar pinjaman ini ialah selama pinjaman belum dapat dibayar lunas, maka selama itu tanah milik orang yang berhutang tidak boleh digunakan sebagai obyek perjanjian terkecuali dengan pihak berpiutang sendiri atau dengan orang lain untuk kepentingan pihak berpiutang dan dengan persetujuan si berpiutang.