HUKUM ACARA HUKUM ACARA PERDATAPERDATA

HeriHeri HartantoHartanto, , SH.,M.HumSH.,M.Hum..

Kontrak PerkuliahanKontrak Perkuliahan

Pakaian harus rapi, kemeja Pakaian harus rapi, kemeja berkerah, tidak boleh berkerah, tidak boleh menggunakan kaos oblong, menggunakan kaos oblong, harus bersepatu.harus bersepatu.

Tidak boleh menggunakan HP di Tidak boleh menggunakan HP di dalam kelasdalam kelas

Tidak membuat keributan di Tidak membuat keributan di dalam kelasdalam kelas

Materi KuliahMateri Kuliah

materimateri kuliahkuliah akanakan didi bagibagi dalamdalam 4 4 KompetensiKompetensiDasarDasar (KD)(KD)

HanyaHanya MahasiswaMahasiswa yang yang menghadirimenghadiri lebihlebih daridari ½ ½ jumlahjumlah perkuliahanperkuliahan berhakberhak ikutikut mengikutimengikuti UjianUjian

BobotBobot penilaianpenilaian ::UKD 1UKD 1 : 1: 1UKD 2UKD 2 : 1 : 1 UKD 3UKD 3 : 1: 1UKD 4UKD 4 : 1: 1Total Total : 4: 4

SetiapSetiap mahasiswamahasiswa wajibwajib lulus lulus setiapsetiap UKD UKD dengandengan nilainilai minimal 60minimal 60

BagiBagi mhsmhs ygyg tdktdk lulus UKD, lulus UKD, dapatdapat remidiremidi 1 1 x x tiaptiap KD.KD.

RemidiRemidi tdktdk menjaminmenjamin kelulusankelulusan NilaiNilai max max RemidiRemidi 69 (C)69 (C) JikaJika adaada 1 UKD yang 1 UKD yang tidaktidak lulus lulus makamaka nilainilai

keseluruhankeseluruhan mahasiswamahasiswa dinyatakandinyatakan tidaktidaklulus.lulus.

SelamaSelama perkuliahanperkuliahan dandan ujianujianmahasiswamahasiswa wajibwajib bersikapbersikap jujurjujur, , tidaktidak adaada toleransitoleransi terhadapterhadapperbuatanperbuatan curangcurang..

MahasiswaMahasiswa yang yang membawamembawacontekancontekan atauatau kerjakerja samasama saatsaatujianujian ((mencontekmencontek) ) hasilhasilpekerjaannyapekerjaannya tidaktidak akanakandikoreksidikoreksi dandan akanakan didi dinyatakandinyatakandiskualifikasidiskualifikasi

http://herihartanto.staff.hukum.uns.ac.id/http://herihartanto.staff.hukum.uns.ac.id/

Bahan KuliahBahan Kuliah

Bahan Kuliah Harjono, SH.,MH., Bahan Kuliah Harjono, SH.,MH., Hukum Acara PerdataHukum Acara Perdata

Sudikno Mertokusumo, 2002, Sudikno Mertokusumo, 2002, Hukum Hukum Acara PerdataAcara Perdata, Liberty, Yogyakarta, Liberty, Yogyakarta

Retnowulan Sutandio dan Iskandar Retnowulan Sutandio dan Iskandar Oeripkartawinata, Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktekdalam Teori dan Praktek, Alumni, , Alumni, Bandung.Bandung.

M. Yahya Harahap, 2005, M. Yahya Harahap, 2005, Hukum Acara Hukum Acara PerdataPerdata, Sinar Grafika, Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta

Abdulkadir Muhammad, 1986, Abdulkadir Muhammad, 1986, Hukum Hukum Acara Perdata IndonesiaAcara Perdata Indonesia, Alumni, , Alumni, Bandung.Bandung.

R. Suparmono, 2000, R. Suparmono, 2000, Hukum Acara Hukum Acara Perdata dan YurisprudensiPerdata dan Yurisprudensi, Mandar Maju, , Mandar Maju, Bandung.Bandung.

APA YANG DI MAKSUD DENGAN HUKUM APA YANG DI MAKSUD DENGAN HUKUM ACARA PERDATA ?ACARA PERDATA ?

Mengapa harus Mengapa harus mempelajari mempelajari Hukum Acara Hukum Acara

Perdata ??Perdata ??

Kepentingan pribadiKepentingan pribadi

ManusiaManusia

Keinginan bersosialKeinginan bersosial

Kepentingan >< kepentinganKepentingan >< kepentingan

Memerlukan peraturan hukum yang Memerlukan peraturan hukum yang mengatur pergaulan hidup yaitu mengatur pergaulan hidup yaitu Hukum Materiil (Baik hukum positif Hukum Materiil (Baik hukum positif maupun hukum tidak tertulis)maupun hukum tidak tertulis)Contoh :Contoh :““siapa yang karena salahnya siapa yang karena salahnya menimbulkan kerugian kepada orang menimbulkan kerugian kepada orang lain diwajibkan mengganti kerugian lain diwajibkan mengganti kerugian kepada orang lain tersebutkepada orang lain tersebut””

Hukum bukan hanya sebagai Hukum bukan hanya sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja diketahui saja dilaksanakan.!!!dilaksanakan.!!!

Siapa yang melaksanakan hukum ???Siapa yang melaksanakan hukum ??? Sarjana Hukum ? Pejabat ? Sarjana Hukum ? Pejabat ?

Aparat Aparat Penegak hukum ? Hakim ? Penegak hukum ? Hakim ? Mahasiswa Fakultas Hukum ? Mahasiswa Fakultas Hukum ?

Contoh pelanggaran dalam Contoh pelanggaran dalam hukum Perdata materiilhukum Perdata materiil

PerushPerush PerkebunanPerkebunan perushperush PupukPupukperjanjianperjanjianjualjual belibeli pupukpupuk

mengirimmengirim pupukpupuk perjanjianperjanjianpengirimanpengiriman barangbarang

PerushPerush EkspedisiEkspedisi

Akibat bagi perush perkebunanAkibat bagi perush perkebunan

Tidak mau menerima pupuk yg kualitasnya Tidak mau menerima pupuk yg kualitasnya buruk dan tidak mau membayar sisa buruk dan tidak mau membayar sisa pembayaranpembayaran

Tanaman pada perkebunannya tidak Tanaman pada perkebunannya tidak mendapat pupukmendapat pupuk

Tanamannya akan mati/ tidak mendapat Tanamannya akan mati/ tidak mendapat panen seperti yang ditargetkan panen seperti yang ditargetkan hasil hasil produksi menurun produksi menurun penghasilan menurun penghasilan menurun pengurangan tenaga kerjapengurangan tenaga kerja

Akibat bagi perusahaan pupukAkibat bagi perusahaan pupuk

TidakTidak menerimamenerima pembayaranpembayaran sisasisa hargahargapupukpupuk, , sehinggasehingga tidaktidak membayarmembayar sisasisabiayabiaya pengangkutanpengangkutan pupukpupuk

TidakTidak dapatdapat membayarmembayar pemasokpemasok bahan2 bahan2 pembuatpembuat pupukpupuk

TidakTidak dapatdapat membayarmembayar pekerjapekerja PHKPHK

Akibat bagi perusahaan ekspedisiAkibat bagi perusahaan ekspedisi

Tidak dapat membayar biaya operasionalTidak dapat membayar biaya operasional Tidak dapat membayar karyawan Tidak dapat membayar karyawan PHKPHK

Terjadi pelanggaran hukum perdata Terjadi pelanggaran hukum perdata materiilmateriilHK. MATERIIL HARUS DIPERTAHAN KAN!!HK. MATERIIL HARUS DIPERTAHAN KAN!!

Bagaimana caranya ??Bagaimana caranya ??

Apakah dalah KUH Perdata BW diatur cara Apakah dalah KUH Perdata BW diatur cara penyelesaiannya??penyelesaiannya??

Agar hukum perdata materiil dapat Agar hukum perdata materiil dapat ditegakan (tuntutan hak) diperlukan ditegakan (tuntutan hak) diperlukan serangkaian hukum lain selain hukum serangkaian hukum lain selain hukum materiil.materiil. Hukum Formal (Hukum Acara Perdata)Hukum Formal (Hukum Acara Perdata)

Pelaksanaan hukum Perdata Pelaksanaan hukum Perdata MateriilMateriil

Dapat dilaksanakan secara diamDapat dilaksanakan secara diam--diam diam (tanpa melibatkan instansi resmi atau (tanpa melibatkan instansi resmi atau Pengadilan)Pengadilan)

Pelanggaran hukum perdata materiil akan Pelanggaran hukum perdata materiil akan merugikan pihak lain sehingga terganggu merugikan pihak lain sehingga terganggu keseimbangan kepentingan dalam keseimbangan kepentingan dalam masyarakat masyarakat

SENGKETASENGKETA

Manusia sebagai mahluk sosial Manusia sebagai mahluk sosial memerlukan interaksi dengan individu memerlukan interaksi dengan individu (subjek hukum) lain(subjek hukum) lain

Interaksi antar individu berpotensi Interaksi antar individu berpotensi menimbulkan benturan kepentingan menimbulkan benturan kepentingan SENGKETASENGKETA

CARA PENYELESAIAN CARA PENYELESAIAN SENGKETASENGKETA

Yudicial Settlement of DisputeYudicial Settlement of Dispute Extra Yudicial Settlement of DisputeExtra Yudicial Settlement of Dispute Quasi Yudicial / pseudo yudicialQuasi Yudicial / pseudo yudicial

Yudicial Settlement of DisputeYudicial Settlement of Dispute

Penyelesaian melalui proses peradilanPenyelesaian melalui proses peradilan Bersifat formalBersifat formal Melibatkan hakim / proses persidangan di Melibatkan hakim / proses persidangan di

pengadilanpengadilan Win Win –– lose solutionlose solution

Extra Yudicial Settlement of DisputeExtra Yudicial Settlement of Dispute

PenyelesaianPenyelesaian didi luarluar pengadilanpengadilan SifatSifat penyelesaianpenyelesaian kompromikompromi BersifatBersifat informalinformal TidakTidak melibatkanmelibatkan hakimhakim WinWin--win solutionwin solution BentukBentuk--bentukbentuk ADR : ADR : NegosiasiNegosiasi, , MediasiMediasi, ,

KonsiliasiKonsiliasi, , ArbitrasiArbitrasi..

Quasi Yudicial / pseudo yudicialQuasi Yudicial / pseudo yudicial

Penyelesaian sengketa hukum oleh Penyelesaian sengketa hukum oleh lembaga non yudisial yang mempunyai lembaga non yudisial yang mempunyai kewenangan yudisialkewenangan yudisial

Misal : KPPU, BPSK, Komisi Banding Misal : KPPU, BPSK, Komisi Banding Merek/Paten, dll.Merek/Paten, dll.