hukum.unsrat.ac.idhukum.unsrat.ac.id/ma/perma_1_2010.pdf · 4. hakim ad hoc adalah seseorang yang...

9

Upload: phunghanh

Post on 11-Apr-2019

224 views

Category:

Documents

0 download

Report

Download

Embed Size (px):

TRANSCRIPT

Page 1: hukum.unsrat.ac.idhukum.unsrat.ac.id/ma/perma_1_2010.pdf · 4. Hakim Ad Hoc adalah seseorang yang diangkat berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagai hakim

Page 2: hukum.unsrat.ac.idhukum.unsrat.ac.id/ma/perma_1_2010.pdf · 4. Hakim Ad Hoc adalah seseorang yang diangkat berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagai hakim

Page 3: hukum.unsrat.ac.idhukum.unsrat.ac.id/ma/perma_1_2010.pdf · 4. Hakim Ad Hoc adalah seseorang yang diangkat berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagai hakim

Page 4: hukum.unsrat.ac.idhukum.unsrat.ac.id/ma/perma_1_2010.pdf · 4. Hakim Ad Hoc adalah seseorang yang diangkat berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagai hakim

Page 5: hukum.unsrat.ac.idhukum.unsrat.ac.id/ma/perma_1_2010.pdf · 4. Hakim Ad Hoc adalah seseorang yang diangkat berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagai hakim

Page 6: hukum.unsrat.ac.idhukum.unsrat.ac.id/ma/perma_1_2010.pdf · 4. Hakim Ad Hoc adalah seseorang yang diangkat berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagai hakim

Page 7: hukum.unsrat.ac.idhukum.unsrat.ac.id/ma/perma_1_2010.pdf · 4. Hakim Ad Hoc adalah seseorang yang diangkat berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagai hakim

Page 8: hukum.unsrat.ac.idhukum.unsrat.ac.id/ma/perma_1_2010.pdf · 4. Hakim Ad Hoc adalah seseorang yang diangkat berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagai hakim

Page 9: hukum.unsrat.ac.idhukum.unsrat.ac.id/ma/perma_1_2010.pdf · 4. Hakim Ad Hoc adalah seseorang yang diangkat berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagai hakim

SIKAP HAKIM DALAM KASUS UNDANG-UNDANG YANG …

KEBEBASAN BERAGAMA DALAM UNDANG-UNDANG MALAYSIA ... Nur Hak… · MALAYSIA PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN KAITANNYA DENGAN PERKAWINAN CAMPURAN . SKRIPSI . Diajukan Oleh: MUHAMMAD NUR HAKIM

m ha UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA m . go ...Ketua Mahkamah Agung. Pasal 18 (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Hakim tidak boleh merangkap menjadi

hukum.unsrat.ac.idhukum.unsrat.ac.id/mk/pmk_16_2009.pdf · 2012-08-30 · Menetapkan 3. Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2004/uu8-2004.pdf · pelaksanaan tugas Hakim ditetapkan dalam Undang-Undang ini. 6. Ketentuan

P U T U S A N - hukum.unsrat.ac.idhukum.unsrat.ac.id/mk/mk_15_2005.pdfpengujian Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan ... berdasarkan Akta Pendirian dan Anggaran

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - hukum.unsrat.ac.idhukum.unsrat.ac.id/uu/uu2009_20.pdf · Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah alat negara di bidang

UNDANG-UNDANG MALAYSIA - Attorney … Singapura 4. (1) Jika di bawah peruntukan mana-mana undang-undang yang berkuat kuasa di Singapura sesuatu Mahkamah, seseorang Hakim, seseorang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - hukum.unsrat.ac.idhukum.unsrat.ac.id/uu/uu2012_14.pdf · dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang

Pertimbangan hakim dalam pemberian izin poligami menurut … · Pertimbangan hakim dalam pemberian izin poligami menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan

PROSES PERMOHONAN PENETAPAN HAKIM TENTANG …eprints.ums.ac.id/47735/17/NASKAH PUBLIKASI.pdf · Menurut Undang-Undang Perkawinan, hubungan hukum yang muncul dari hubungan kekeluargaan

Draft PKB siap baca 22 Juni 2009 - hukum.unsrat.ac.idhukum.unsrat.ac.id/mk/mk_67_2009.pdf · ketentuan Perundang-undangan yang berlaku untuk itu kiranya yang mulia Majelis hakim Mahkamah

UNDANG-UNDANG MALAYSIA€¦ · Perlembagaan (Pindaan) (No. 2) 1984 [Akta A585]; “Hakim Syarie” atau “Hakim” ertinya Hakim-Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang dilantik di bawah

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG MAHKAMAH … · 2016. 5. 23. · (2) Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah hakim agung. (3) Jumlah hakim agung paling banyak 60

lontar.ui.ac.idlontar.ui.ac.id/file?file=digital/20271589-S445-Sakti... · UNIVERSITAS INDONESIA . PENGAWASAN HAKIM KONSTITUSI PASCA JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004

hukum.unsrat.ac.idhukum.unsrat.ac.id/uu/uu_5_2006.doc · Web viewUndang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002

Pelanggaran KODE ETIK HAKIM - wahyudin.ilearning.mewahyudin.ilearning.me/wp-content/uploads/sites/343/2014/09/... · Tugas seorang hakim diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2004

PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MALANG … · pandangan hakim pengadilan agama malang terhadap implikasi makna kaffah dan istiqamah dalam penjelasan pasal 3 undang-undang nomor 21

Pasal 50 B-Waralaba - hukum.unsrat.ac.idhukum.unsrat.ac.id/inst/pasal_50b_waralaba.pdf · Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia iii Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun

P U T U S A N - hukum.unsrat.ac.idhukum.unsrat.ac.id/mk/mk_26_2004.pdf · Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai benteng keadilan terakhir/final yang salah satu kekuasaannya, memutus

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA ... - hukum.unsrat.ac.idhukum.unsrat.ac.id/uu/uu2011_18.pdf · negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan

SALINAN - hukum.unsrat.ac.idhukum.unsrat.ac.id/inst/pasal_51_monopoli_bumn.pdf · Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA · negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pasal 19 Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang

REPUBLIK INDONESIA - hukum.unsrat.ac.idhukum.unsrat.ac.id/men/permenesdm_42_2008.pdf · dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945. 8. Dewan Perwakilan Rakyat

Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban ...tatanusa.co.id/penunjuk/PUU-PAILIT.pdf · KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG 10 Hari - Waktu Penangguhan-Hakim

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - hukum.unsrat.ac.idhukum.unsrat.ac.id/uu/uu_41_2007.pdf · undang-undang republik indonesia nomor 41 tahun 2007 tentang perubahan atas undang-undang

KEBEBASAN BERAGAMA DALAM UNDANG-UNDANG MALAYSIA ... Nur Hakim Bin Ramli.pdfkebebasan beragama dalam undang-undang malaysia perlembagaan persekutuan kaitannya dengan perkawinan campuran

P U T U S A N - hukum.unsrat.ac.idhukum.unsrat.ac.id/mk/mk_7273_2004.pdf · 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah) terhadap Undang-Undang Dasar

m ha UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA m . go ...(2) Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, serta pelaksanaan tugas Hakim ditetapkan dalam Undang-undang ini. Pasal 13 (1)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA MAHKAMAH KONSTITUSI ... · PDF filebahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang ... anggota hakim konstitusi berlaku ... agamanya

UU 49 Tahun 2009 - hukum.unsrat.ac.idhukum.unsrat.ac.id/uu/uu2009_49.pdf · Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Setiap negara mempunyai Undang-Undang Perpajakan Tersendiri. · ) yang merupakan acuan dalam rangka perundingan perjanjian penghindaran pajak berganda. Keputusan Hakim Nasional atau

SISTEM REKRUTMEN HAKIM BERDASARKAN TIGA UNDANG …pkh.komisiyudisial.go.id/files/makalah_cha.pdf · Dr. Taufiqurrohman Syahuri, SH., MH . SISTEM REKRUTMEN HAKIM BERDASARKAN TIGA UNDANG-UNDANG

Putusan Kepahiang versi Salinan - hukum.unsrat.ac.idhukum.unsrat.ac.id/inst/kppu_34_2008.pdfmemeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang

BAB I - hukum.unsrat.ac.idhukum.unsrat.ac.id/uu/uu_22_2001.pdf · BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. Minyak Bumi adalah hasil proses alami