hubungan pusat daerah pert 3
DESCRIPTION
top downTRANSCRIPT
I. TATARAN FILOSOFIS
Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Kampus Sumatera Barat
Dr. Tun Huseno, SE., M.Si
HUBUNGAN ANTARA
PUSAT DAN DAERAH
DALAM KONTEKS
NEGARA KESATUAN
DAN OTONOMI DAERAH
1
PROPOSISI HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH
DALAM KONTEKS SEKARANG, PROPINSI, KABUPATEN DAN KOTA OTONOM, NAMUN IA SELALU DALAM BINGKAI ADMINISTRATIF, BINGKAI POLITIK DAN BINGKAI TATA NEGARA KESATUAN
DALAM KONTEKS OTONOMI, MESTINYA DAERAH MEMILIKI KEWENANGAN LEBIH LUAS KECUALI 6 URUSAN PUSAT. NAMUN MASIH BANYAK URUSAN YANG SEKARANG BELUM BISA DIBERIKAN PENUH DENGAN ALASAN STRATEGIS NASIONAL
DALAM KONTEKS OTONOMI, MESTINYA PENYERAHAN KEWENANGAN DIBARENGI DENGAN PENGUATAN KEUANGAN. NAMUN DEMIKIAN DAERAH JUGA PERLU MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN SUMBER KEUANGAN LAIN
DIPERLUKAN REGULASI (PERUNDANGAN UU 32 DAN UU 33 ) ATAU PERATURAN PELAKSANAANNYA YANG LEBIH BAIK. WEWENANG ITU TIDAK HANYA DI EKSEKUTIF TAPI JUGA DI DPR
2
M P R
D P R
PRESIDEN
DAERAH
OTONOM
DESENTRALISASI
SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
GUBERNUR & INSTANSI VERTIKAL
DEKONSENTRASI
BADAN PENGELOLA BUMN, OTORITA,DLL
DELEGASI
(DESENTRALISASI FUNGSIONAL)
LEMBAGA NEGARA
LAINNYA
B P K
M A
M K
TUGAS PEMBANTUAN
PEMERINTAHAN DAERAH/ PEMERINTAHAN DESA
MENTERI2
MENTERI-2
D P D
3
PEMERINTAH PUSAT
33 GUBERNUR DG DUAL ROLE
HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH SEBAGAI DAERAH OTONOM
33 DAERAH OTONOM PROVINSI 492 DAERAH OTONOM KAB / KOTA
34 KEMENTRIAN
4
TUJUH DIMENSI
HUBUNGAN PUSAT DAERAH
1. HUBUNGAN KEWENANGAN , PEMBAGIAN KEWENANGAN DAN URUSAN2. HUBUNGAN KELEMBAGAAN, ORGANISASI, HIERARCHI ORGANISASI3. HUBUNGAN PERSONIL, PENGGAJIAN PERSONIL, TANGGUNG JAWAB 4. HUBUNGAN KEUANGAN DAERAH, PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN, SUMBSER SUMBER DARI PUSAT, DAU, DAK, DANA BAGI HASIL5. HUBUNGAN PERWAKILAN, DPRD, DPD, DPRD6. PEMBAGIAN KERJA, CONCUREN DALAM PELAYANAN PUBLIK7. HUBUNGAN PEMBINAAN & PENGAWASAN5
5
1HUBUNGAN KEWENANGAN PP 38/2007
ADANYA PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG JELAS ANTARA PUSAT; PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA (PP 38/2007).
ADANYA KEJELASAN NSPK (NORMA, STANDARD, PROSEDUR, KRITERIA); BAGAIMANA MELAKSANAKAN URUSAN TERSEBUT.
PUSAT MEMBUAT NSPK DENGAN MELIBATKAN DAERAH. DAERAH MENYUSUN KEBIJAKAN DAERAH UNTUK MELAKSANAKAN KEWENANGANNYA. KEBIJAKAN DAERAH HARUS MENGACU PADA NSPK DALAM RANGKA NKRI
1) KEWENANGAN MENGATUR OLEH PUSAT,
2) KEWENANGAN MENGATUR OLEH PROVINSI,
3) KEWENANGAN MENGATUR OLEH KABUPATEN/KOTA,
4) KEWENANGAN MENGURUS DALAM RANGKA DESENTRALISASI,
5) KEWENANGAN MENGURUS DALAM RANGKA DEKONSENTRASI,
6) KEWENANGAN MENGURUS DALAM RANGKA TUGAS PEMBANTUAN, DAN
7) KEWENANGAN MENGURUS DALAM RANGKA SENTRALISASI.
6
2. HUBUNGAN KELEMBAGAAN (VERSI KEMENDAGRI)
ADANYA KELEMBAGAAN UNTUK MENGAKOMODASIKAN URUSAN PEMERINTAHAN (PP 41/2007); STRUCTURE FOLLOWS FUNCTION
ADANYA KEJELASAN HUBUNGAN ANTARA KELEMBAGAAN PUSAT DAN DAERAH ; MEKANISME KERJA, SISTEM PELAPORAN, KORDINASI DAN TATA LAKSANANYA (SOP).
UPAYAKAN KELEMBAGAAN YANG RAMPING STRUKTUR KAYA FUNGSI UNTUK MENCEGAH TINGGINYA OVERHEAD COST. RUMPUNKAN URUSAN2 YANG SEJENIS KEDALAM LEMBAGA YG SAMA
3. HUBUNGAN PERSONIL (VERSI KEMENDAGRI)
ADANYA PERSONIL DALAM JUMLAH DAN KUALIFIKASI YG TEPAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN YG MENJADI KEWENANGAN DAERAH (PERSONNEL FOLLOWS FUNCTIONS).
PUSAT MENYUSUN STANDARD KOMPETENSI SEBAGAI ACUAN BAGI DAERAH DALAM MEREKRUT PEJABAT UNTUK MENDUDUKI SUATU JABATAN TERTENTU.
ADA JABATAN2 STRATEGIS DI DAERAH YG PENGELOLAANNYA MENJADI KEWENANGAN PUSAT UNTUK MENCEGAH WAWASAN KEDAERAHAN YG SEMPIT DAN MENJADIKAN PNS ALAT PEREKAT BANGSA
PUSAT MENYUSUN NSPK YG DIJADIKAN ACUAN DALAM PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN OLEH DAERAH. PEGAWAI BERBASIS MERITOKRASI AGAR TIDAK TER-KOOPTASI SECARA POLITIS. REMUNERASI YG MEMADAI; EQUAL PAY FOR EQUAL WORK
4. HUBUNGAN KEUANGAN (SUMBER KEMENDAGRI)
ADANYA PEMBAGIAN SUMBER2 KEUANGAN YG ADIL ANTARA PUSAT DAN DAERAH
DAERAH DIBERIKAN SUMBER2 KEUANGAN YG MEMADAI UNTUK MEMBIAYAI URUSAN PEMERINTAHAN YG DI DESETRALISASIKAN (MONEY FOLLOWS FUNCTIONS)
DAERAH HARUS LEBIH BANYAK ALOKASI UNTUK BIAYA PELAYANAN DIBANDINGKAN BIAYA BIROKRASI
DANA PERIMBANGAN HARUS MAMPU MENGURANGI KESENJANGAN FISKAL ANTAR DAERAH KAYA vv MISKIN; TIDAK ADA SUBSIDI UNTUK DAERAH KAYA. HINDARI DAERAH MENERAPKAN PAJAK DAN RETRIBUSI YG MENYEBABKAN EKONOMI BIAYA TINGGI
DISKRESI YG LUAS BAGI DAERAH DALAM PEMANFAATAN DANA SESUAI PRIORITAS DAERAH. ADANYA INSENTIF BAGI DAERAH YG BERPRESTASI BAIK DALAM MEMACU EKONOMI DAERAH
DALAM KONTEKS KELEMBAGAAN , BANYAK DAERAH TELAH BISA MENGATUR KEPERLUAN SENDIRI SESUAI DENGA KEKUATAN DAN KEBUTUHANNYA, NAMUN BAGI DARAH DAERAH MISKIN LUAR JAWA , KEADAAN LEBIH SULIT
9
KENYATAAN HUBUNGAN KEUANGAN
ANTARA PUSAT DAN DAERAH
============================================================================
KEINGINAN DAERAH
UNTUK MENDAPAT PORSI
PEMBAGIAN KEUANGAN
DARI PUSAT SE BANYAK
BANYAKNYA
KEINGINAN PUSAT UNTUK
DAPAT MENDISTRIBUSIKAN
KEUANGAN KE DAERAH
DAERAH SECARA ADIL
DAN MERATA
ADA PEKERJAAN DAERAH
UNTUK MENINGKATKAN SUMBER KEUANGAN YG SAH
ADA PEKERJAAN PUSAT UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGIAN YG ADIL
10
10
SCENARIO
KEUANGAN
PENGUATAN
SUMBER
KEUANGAN
TEAM
FINANCIAL
OPTIMALISASI
APBD
SUMBER KONVESIONAL:
DAU DAK BAGI HASIL
D A U
SUMBER LAIN YG SAH
HARUS KETEMU ORANG
KEUANGAN
HARUS KETEMU SUPER TEAM
HARUS KETEMU SUPER KOLEGA
PENGANGGARAN YG TEPAT
KESEIMBANGAN ANGGARAN
KUATKAN BELANJA LANGSUNG
PENGUATAN
KERJASAMA
KEUANGAN
KERJASAMA DG INVESTOR
KERJASAMA DG PERBANKAN
DENGAN SWASTA
11
11
12
JARINGAN KANTOR BANK DI WILKER KBI MALANG
JARINGAN KANTOR BANK UMUM
No.WilayahKantor Cabang (KC)Kantor Cabang Pembantu (KCP)Kantor Kas (KK)Kantor Unit (KU)TotalJaringankantor1.Kota Batu1733142.Kota Malang334319141093.Kab. Malang0321632804.Kota Pasuruan4825195.Kab. Pasuruan021317416.Kota Probolinggo8344197.Kab. Probolinggo18315278.Kab. Lumajang31032238Total501325311234712
SCENARIOKEUANGAN DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN
BERSUMBER DARI APBN, BUMN, KEMENTRIANM APBD DAN PENDANAAN LAIN YANG SAH
BERSUMBER PADA DANA NON NEGARA SEKTOR USAHA DAN INDUSTRI
BERSUMBER DARI DANA NON NEGARA UNSUR
DERMAWAN NASIONAL, DERMAWAN REGIONAL, DERMAWAN LOKAL
BERSUMBER DARI DANA NON NEGARA UNSUR LEMBAGA DONOR INTERNASIONAL, LEMBAGA DONOR REGIONAL
13
13
DARI DUA GAMBAR INI KITA BISA
MENGGAMBARKAN BAHWA SITUASI
DI LUAR SANA YAITU CUACA DAN
KONDISI BISA BERBEDA BEDA.
MISALNYA KONDISI POLITIK INDONESIA
NANTI AKAN BERUBAH SESUAI KARAKTER
PRESIDENNYA, ATAU PARPOL PENGUASA
KALAU KITA
KELUAR RUMAH
SESUAIKAN
DENGAN CUACA
HUJAN
ANGIN
PANAS SEKALI
Integrasi Kegiatan Kerjasama
PERBANKAN BI #
PENGUASAHA SALEH
LEMBAGA DONOR INTERNASIONAL
LEMBAGA DONOR NASIONAL
ORMAS BESAR
PERUSAHAAN NASIONAL
PERUSAHAAN REGIONAL
CSR
LEMBAGA DAKWAH
LEMBAGA PENDIDIKAN
PEMERINTAH BATU- KAB MALANG
TNI POLRI
PEMPROP JATIM
KEMENTRIAN NEGARA
LEMBAGA NEGARA NON DEPERTEMEN
KEMENTRIAN KESEHATAN
KEMENTRIAN PENDIDIKAN
15
15
5. HUBUNGAN PERWAKILAN DAN POLITIK DAERAH(AKAN ADA UU PEMILUKADA)
PERLUNYA DILAKUKAN PEMILU PILKADA TERPADU UNTUK EFISIENSI
ADANYA HUBUNGAN FUNGSIONAL YG JELAS ANTARA FRAKSI PARPOL DI DPR DENGAN DPRD BERBASIS ATAS KESAMAAN FLATFORM UNTUK MENCEGAH PRAGMATISME POLITIS
PERLUNYA PENINGKATAN KEMAMPUAN KONSULTASI PUBLIK OLEH WAKIL2 RAKYAT BAIK DI PUSAT MAUPUN DAERAH
PERLUNYA PENINGKATAN AKUNTABILITAS WAKIL2 RAKYAT TERHADAP KONSTITUEN-NYA
ADANYA CHECKS AND BALANCES YG SEHAT ANTARA KEPALA DAERAH DAN DPRD
PERLUNYA PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT UNTUK MELAKUKAN PRESSURE AND SUPPORT BAIK TERHADAP DPRD DAN KEPALA DAERAH UNTUK MEMICU CHECKS AND BALANCES SECARA OPTIMAL.
6. HUBUNGAN PELAYANAN PUBLIK ANTARA PUSAT DAN DAERAH PUSAT DAN DAERAH
PERLUNYA KEJELASAN PELAYANAN PUBLIK YG DISEDIAKAN OLEH PUSAT DAN DAERAH BERDASARKAN PEMBAGIAN KEWENANGAN
PUSAT MENENTUKAN NSPK AGAR PELAYANAN PUBLIK DIBERIKAN SECARA LEBIH BAIK (BETTER), DENGAN HARGA YG LEBIH MURAH (CHEAPER), WAKTU YG LEBIH CEPAT (FASTER) DAN PROSEDUR YG LEBIH SEDERHANA (SIMPLER)
DAERAH DIWAJIBKAN UNTUK MEMBUAT ONE STOP SERVICE (OSS) YG SIFATNYA INCREMENTAL (BERTAHAP), UNTUK MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PEMDA. PUSAT MELAKUKAN SUPERVISI DAN FASILITASI AGAR DAERAH MAMPU MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SECARA OPTIMAL
PERLUNYA KONTRAK POLITIK ANTARA PEMDA DAN MASYARAKAT DALAM PENGADAAN PELAYANAN PUBLIK (CITIZEN CHARTER)
DALAM KONTEKS PELAYANAN PUBLIK, PADA ERA OTONOMI MASYARAKAT LANGSUNG MENUNTUT DAN MENGAWASI SERTA BISA MENILAI BURUK BAIKNYA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN DASAR. OLEH SEBAB ITU BEBAN PEMERINTAH DAERAH SEMAKIN BERAT
BEBERAPA ISI RPJMD
KOTA MALANG MENGAMANATKAN
PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN
PENGURANGAN KEMISKINAN, PENGGULANGAN KELAPARAN
PROGRAM WAJIB BELAJAR BEASISWA BIAYA SEKOLAH BIAYA KULIAH
KESEHATAN MASYARAKAT TERMASUK JAMINAN KESEHATAN IBU, ANAK, DAN BAYI.
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, LAINNYA
18
RENCANA PROGRAM JANGKA PANJANG
(15 Thn )
RENCANA PROGRAM
JANGKA MENENGAH
( 5 Thn )
RENCANA PROGRAM KERJA TAHUNAN
( 2013 )
19
19
PENGAWASAN DPRD DAN MASYARAKAT
MENGIDENTIFIKASI MASALAH DAN MELAKUKAN EVALUASI SECARA OBYEKTIF DIDUKUNG DATA DAN FAKTA LAPANGAN.
MEMERIKSA KEMBALI KEBENARAN DAN KEHANDALAN DATA DAN INFORMASI LAPORAN PEMERINTAH. KARENA ITU MERUPAKAN BAGIAN PERTANGGUNG JAWABAN EKSEKUTIF (DINAS)
(UU No. 15 Tahun 2004 DAN PP NO. 3 / 2007)
20
20
PERLUNYA SUPER MEN DAN SUPER TEAM
Cirque du Soleil can teach all teams a few lessons..
1. Your team must be strong
2. You must have great balance
3. Momentum is key to performance
4. You must be flexible...very flexible.
5. You must practice
6. Support from each other is key
7. Everyone must play their role.
8. What you accomplish may look astonishing to outsiders, but you know it comes from lots of hard work.
9. Everyone needs to be in synch.
10. Great teams have a story to share.
21
SCENARIO PROGRAM
PENGURANGAN ANGKA KEMISKINAN DAN KELAPARAN
Penyempurnaan Data Keluarga Miskin
Penyempurnaan Metode Penganggaran
Penyempurnaan Sistem Komunikasi Pemda- Keluarga Miskin
Pengembangan Sistem Eksekusi
Penguatan Lembaga Pelaksana Khusus Pengentas Kemiskinan dan Kelaparan
Kodifikasi dan Penulisan Profile Keluarga Miskin
Proliferasi Kegiatan dan Paket Pengentasan Kemiskinan
22
22
22
Voices of the Poor: What is the Poverty - 1
When one is poor, she has no say in public, she feels inferior. She has no food, so there famine in her house, no clothing, and no progress in her family (said a poor woman from Uganda)
23
DPRD
WALIKOTA
TIM KHUSUS PEMDA
STANDARDISASI
DAN
LEGALITAS
MOU
PERDASUS
PENDANAAN
PELAKSANAAN
EVALUASI
VISUALISASI PROSES
PENGAWASAN
ORGANISASI
OBYEK
SISTEM KERJA
DURASI
GOAL RENCANA
PEMBANGUNAN
PENCAPAIAN
PEMBANGUNAN
24
24
PENGUATAN CAPAIAN MELALUI PENGUATAN ORGANISASIONAL
25
25
11 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
NASIONALDAERAH1. REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA2. PENDIDIKAN3. KESEHATAN4. PENANGGULANGAN KEMISKINAN5. KETAHANAN PANGAN6. INFRASTRUKTUR7. IKLIM INVESTASI DAN USAHA8. ENERGI9. LINGKUNGAN HIDUP DAN BENCANA10. KEBUDAYAAN, KREATIVITAS DAN INOVASI TEKNOLOGI11. DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAS DAN PASCA KONFLIK26
26
KLUSTER 1
BANTUAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL RUMAH TANGGA MISKIN
KLUSTER 3.
KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
MELALUI 7 BANK NASIONAL
KLUSTER 2
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)
KLUSTER 4.
RUMAH MURAH
KENDARAAN MURAH
AIR MINUM
LISTRIK MURAH
PROGRAM PRO RAKYAT
PROGRAM
PRO RAKYAT
4 KLUSTER
27
27
SEMUA MINTA DILAYANI, SEMUA MINTA KEADILAN,
SEMUA MENUNTUT LEBIH ?
Kebijakan Negara dan Kemiskinan (Turkewitz 2001 dalam SMERU, 2003)
Turkewitz (2001) melalui studi empirisnya di beberapa negara menyimpulkan adanya hubungan yang kuat antara karakter suatu regim pemerintahan dengan capaian berbagai indikator pembangunan.
a. Makin efektif suatu pemerintahan, makin rendah tingkat kematian bayi;
b. Makin rendah tingkat korupsi di birokrasi pemerintahan, makin tinggi tingkat melek huruf orang dewasa;
c. Makin baik kondisi penegakan hukum suatu negara, makin rendah tingkat kematian bayi;
d. Makin sedikit regulasi yang diciptakan pemerintah, makin tinggi tingkat pendapatan per kapita.
29