hp: 0812-7372-9639 email: amal_mingkik@yahoo fb: amal udin twitter: mang amal
DESCRIPTION
ASPEK HUKUM. DALAM. EKONOMI. HP: 0812-7372-9639 Email: [email protected] Fb: Amal Udin Twitter: Mang Amal Blog: amalmey.wordpress.com. 1. HUKUM. HUKUM DAN MASYARAK. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
HP : 0812-7372-9639
Email : [email protected]
Fb : Amal Udin
Twitter : Mang Amal
Blog : amalmey.wordpress.com
MANUSIA TIDAK BISA HIDUP SENDIRI, HARUS HIDUP BERSAMA DALAM MASYARAKAT YANG TERORGANISASI UNTUK MENCAPAI TUJUAN BERSAMA
SUATU PEDOMAN ATAU PERATURAN HIDUP YANG MENENTUKAN BAGAIMANA MANUSIA HARUS BERTINGKAH LAKU DALAM MASYARAKAT AGAR TIDAK MERUGIKAN ORANG LAIN
PERANGKAT KAIDAH DALAM PERATURAN BAIK ITU TERTULIS MAUPUN TIDAK TERTULIS YANG MENNGATUR TINGKAH LAKU MANUSIA DALAM BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA YANG DIBUAT OLEH PENGUASA (PIHAK YANG BERWENAG) BERSIFAT MEMAKSA DAN MENGIKAT, BERISI LARANGAN DAN / PERINTAH YANG WAJIB DIPATUHI DAN ADA SANKSI YANG TEGAS BAGI PELANGGARNYA (PIDANA, PERDATA, ADMINISTRASI) SERTA MEWUJUDKAN KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KEADILAN
PERATURAN TENTANG TINGKAH LAKU MANUSIA
DIBUAT OLEH BADAN RESMI YANG BERWAJIB
BERSIFAT MEMAKSA DAN MENGIKAT
MEMILIKI SANKSI YANG TEGAS
BERTUJUAN MEWUJUDKAN KEAMANAN, KEADILAN DAN KETERTIBAN
• ALAT KETERTIBAN DAN KETERATURAN MASYARAKAT
• SARANA MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL
• ALAT PENGGERAK PEMBANGUNAN NASIONAL
• ALAT KRITIK• SARANA PENYELESAIAN
SENGKETA/PERTIKAIAN
Suatu perbuatan dimana Suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih satu orang atau lebih mengikatkan dirinya mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain terhadap satu orang lain atau lebihatau lebih
• Asas kontrak sebagai hukum yang mengatur
• Asas kebebasan berkontrak• Asas pacta sunt servanda
(mengikatnya suatu perjanjian)• Asas konsensualisme (tercapainya
kata sepakat)• Asas obligatoir
• Adanya kata sepakat di antara para pihak
• Adanya kecakapan tertentu
• Adanya suatu hal tertentu
• Adanya suatu sebab yang halal
Perjanjian mengikat para pihakPerjanjian mengikat para pihak
Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihaksepihak
Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baikbaik
• Karena pembayaran• Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti
dengan penyimpanan atau penitipan• Karena pembaharuan utang• Karena perjumpaan utang atau kompensasi• Karena pencampuran utang• Karena pembebasan utang• Karena musnahnya barang yang terutang• Karena kebatalan atau pembatalan
PERUSAHAAN ADALAH SETIAP BENTUK BADAN USAHA YANG MENJALANKAN SETIAP JENIS USAHA YANG BERSIFAT TETAP DAN TERUS MENERUS DIDIRIKAN, BEKERJA, SERTA BERKEDUDUKAN DALAM WILAYAH NEGARA INDONESIA DENGAN TUJUAN MEMPEROLEH KEUNTUNGAN(UU NO. 3 TAHUN 1982)
ORANGORANG PERSEORANGAN, BADAN USAHA, BADAN HUKUMPERSEORANGAN, BADAN USAHA, BADAN HUKUM
TERUS MENERUS/TDK TERPUTUS PUTUSTERUS MENERUS/TDK TERPUTUS PUTUS
TERANG TERANGANTERANG TERANGAN
UNTUK MEMPEROLEHUNTUK MEMPEROLEH KEUNTUNGAN ATAU LABA KEUNTUNGAN ATAU LABA
DALAM DALAM BIDANG BARANG, JASA, ATAU HAK KEKAYAAN INTELEKTUALBIDANG BARANG, JASA, ATAU HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
MENGADAKAN MENGADAKAN BERBAGAI AKTIFITAS BERBAGAI AKTIFITAS PERDAGANGANPERDAGANGAN
SUATU PERSEKUTUAN YANG DIBENTUK ATAS SUATU PERJANJIAN, DIMANA DUA ORANG ATAU LEBIH MENGIKATKAN DIRI UNTUK MEMASUKKAN SESUATU (INBRENG) KE DALAM PERSEKUTUAN DENGAN MAKSUD UNTUK MEMBAGI KEUNTUNGAN”
SUATU JENIS PERSEKUTUAN PERDATA YANG KHUSUS DIDIRIKAN UNTUK MENJALANKAN PERUSAHAAN DENGAN NAMA BERSAMA”
SUATU FIRMA YANG MEMPUNYAI SATU ATAU BEBERAPA ORANG SEKUTU KOMANDITER
BADAN HUKUM YANG MERUPAKAN PERSEKUTUAN MODAL, DIDIRIKAN BERDASARKAN PERJANJIAN, MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DENGAN MODAL DASAR YANG SELURUHNYA TERBAGI DALAM SAHAM
BADAN USAHA YANG BERANGGOTAKAN ORANG-ORANG ATAU BADAN HUKUM KOPERASI YANG MELANDASKAN KEGIATANNYA BERDASARKAN PRINSIP KOPERASI SEKALIGUS SEBAGAI GERAKAN EKONOMI RAKYAT YANG DIDASARKAN ATAS KEKELUARGAAN
YAYASAN ADALAH BADAN HUKUM YANG TIDAK MEMPUNYAI ANGGOTA YANG DIKELOLA OLEH PENGURUS DAN DI DIRIKAN UNTUK TUJUAN SOSIAL
BADAN USAHA YANG SELURUH ATAU SEBAGIAN MODALNYA DIMILIKI OLEH NEGARA MELALUI PENYERTAAN SECARA LANGSUNG YANG BERASAL DARI KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN