hotel bidakara jakarta, 7 maret 2016 disampaikan pada:
TRANSCRIPT
S U M AT E R A K A L IM A N TA N
J AVA
IR IA N J AYA
HOTEL BIDAKARA JAKARTA, 7 MARET 2016HOTEL BIDAKARA JAKARTA, 7 MARET 2016
MENTERI DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
DISAMPAIKAN PADA:
PEMBENTUKAN PEMERINTAH NEGARA INDONESIA DLM AMANAT UNDANG-UNDANG DASARNEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PADA ALINEA KEDUA BERTUJUAN UTKMEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG MERDEKA, BERSATU, BERDAULAT, ADIL, DANMAKMUR.
PADA ALINEA KEEMPAT DISEBUTKAN BAHWA NEGARA BERTUJUAN UNTUK MELINDUNGISEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA, MEMAJUKANKESEJAHTERAAN UMUM, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, DAN IKUTMELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA.
MERUPAKAN TUGAS DAN TANGGUGJAWAB KITA SEBAGAI APARATUR PEMERITAHBERSAMA MASYARAKAT GUNA MENCIPTAKAN KETAHANAN NASIONAL YANG TANGGUHKHUSUSNYA DALAM RANGKA MENGHADAPI ATHG BAIK DARI LUAR MAUPUN DARIDALAM BAIK LANGSUNG/TIDAK YG MEMBAHAYAKAN EKSISTENSI NEGARA KITA.
VISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
MEWUJUDKAN TRISAKTI MELALUIPROGRAM NAWACITA
KETAHANAN NASIONALTANGGUH
MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UTK MELINDUNGI SEGENAPBANGSA & MEMBERIKAN RASA AMAN PD SELURUH WARGA NEGARA
DIBUTUHKAN PERAN, SOLIDITAS, SINERGITAS ANTARSELURUH UNSUR PEMERINTAH BAIK PUSAT MAUPUN
DAERAH DENGAN SELURUH ELEMEN MASYARAKAT
UPAYA PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
REGULASI KEBIJAKANREGULASI KEBIJAKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN2012 TENTANG PENANGANANKONFLIK SOSIAL
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2TAHUN 2015 TENTANG PERATURANTINDAK LANJUT UNDANG-UNDANGNOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANGPENANGANAN KONFLIK SOSIAL
PERMENDAGRI NOMOR 42 TAHUN2015 TENTANG PELAKSANAANKOORDINASI PENANGANAN KONFLIKSOSIAL
LANGKAH-LANGKAH/RUANG LINGKUPPENANGANAN KONFLIK
PENCEGAHAN
PENGHENTIAN
PEMULIHAN
UU NO.23 THN 2014 TTG PEMDAUU NO.23 THN 2014 TTG PEMDA
URUSAN PEMERINTAHAN UMUMPASAL 25 AYAT (1)
a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dlm rangka memantapkan pengamalanPancasila, pelaksanaan UUD tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan danpemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama , ras,dan golongan lainnya guna
mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;d. PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan
Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yg timbul dgn memperhatikan prinsipdemokrasi,hak asasi manusia, pemerataan,keadilan,keistimewaan dan kekhususan,potensi sertakeanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dang. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan Instansi
Vertikal.
a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dlm rangka memantapkan pengamalanPancasila, pelaksanaan UUD tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan danpemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama , ras,dan golongan lainnya guna
mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;d. PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan
Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yg timbul dgn memperhatikan prinsipdemokrasi,hak asasi manusia, pemerataan,keadilan,keistimewaan dan kekhususan,potensi sertakeanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dang. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan Instansi
Vertikal.
KEWENANGAN PRESIDEN SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHANKEWENANGAN PRESIDEN SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN
Dilaksanakan Oleh :
BUPATI/WALIKOTABUPATI/WALIKOTAGUBERNURGUBERNUR
PENANGANAN KONFLIK YANG DILAKUKAN ANTARALAIN BERSUMBER DARI:
PERMASALAHAN YANG BERKAITAN DENGAN POLITIK,EKONOMI, DAN SOSIAL BUDAYA
PERSETERUAN ANTARUMAT BERAGAMA DAN/ATAUINTERUMAT BERAGAMA, ANTARSUKU, DAN ANTARETNIS.
SENGKETA BATAS WILAYAH DESA, KABUPATEN/KOTA,
DAN/ATAU PROVINSI.
SENGKETA SUMBER DAYA ALAM ANTAR MASYARAKATDAN/ATAU ANTAR MASYARAKAT DENGAN PELAKUUSAHA
DISTRIBUSI SUMBER DAYA ALAM YANG TIDAKSEIMBANG DALAM MASYARAKAT
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PKS
• MENGEFEKTIFKAN KOORDINASIANTAR KEMENTERIAN/LEMBAGATERKAIT DI LINGKUP PEMERINTAHPUSAT DAN ANTAR SKPD DGNINSTANSI VERTIKAL TERKAIT DILINGKUP PEMERINTAH DAERAH
TUJUAN
SEBAGAI UPAYA PENANGANAN KONFLIK SOSIALMELALUI KEGIATAN :
SEBAGAI UPAYA PENANGANAN KONFLIK SOSIALMELALUI KEGIATAN :
PENCEGAHAN KONFLIK, PENGHENTIAN KONFLIK, DANPEMULIHAN PASCAKONFLIK
KEGIATAN KOORDINASIDILAKUKAN MELALUI :
KEGIATAN KOORDINASIDILAKUKAN MELALUI :
SINKRONISASI
HARMONISASI
INTEGRITAS KEBIJAKAN
PENYUSUNAN DAN PELAKSANAANRENAKSI TERPADU PKS DITINGKATNASIONAL, PROVINSI DANKAB/KOTA
PELAKSANAAN TIMDU PKS THN 2015
10
TIM TERPADU PENANGANANKONFLIK SOSIAL PADA TAHUN 2015
TERKORDINASI MELALUIMELALUI
BERJALAN SECARA OPTIMAL MELALUI PROGRAM/KEGIATAN YANGDITUANGKAN KE DALAM RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL TAHUN 2015.
RENCANA AKSI TERPADUPENANGANAN KONFLIKSOSIAL DI TINGKATNASIONAL MAUPUN DITINGKAT DAERAH
UPAYA PENCEGAHAN KONFLIKSEHINGGA BERBAGAI
POTENSI KONFLIK DAPATDITANGANI SECARA CEPAT
DAN TEPAT.
SEBAGAILANGKAHSEBAGAI
LANGKAH
TUJUAN RENCANA AKSI PKS YANG TELAH DISUSUNDAN DILAKSANAKAN
SEBAGAI BENTUK UPAYA PENCEGAHANDAN DETEKSI DINI THD KONFLIKSOSIAL DI DAERAH
DALAM RANGKA PEMETAAN TERHADAPPOTENSI KONFLIK SOSIAL YANG ADA DIDAERAH
12
PENGUKURAN KINERJA & KEBERHASILANPENCAPAIAN TARGET
PENGUKURAN KINERJA & KEBERHASILANPENCAPAIAN TARGET
a. PELAPORAN1 DILAKSANAKANMEKANISME
b. MONITORING
DILAKSANAKANSECARA BERJENJANG
DISETIAPTINGKATAN
PEMERINTAHAN
GUBERNURPELAKSANAAN RENAKSI PKS TINGKATKAB/KOTA2 DilaporkanDilaporkan
PELAKSANAAN RENAKSI PKS TINGKATPROVINSI
MENTERI DALAMNEGERI
DilaporkanDilaporkan
c. EVALUASI
PESAN KEPADA PESERTA TERKAITRAKORNAS TIM TERPADU PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL TAHUN 2016
KHUSUS BAGI KEPALA DAERAH AGAR MERESPONSECARA CEPAT DAN MENYELESAIKAN SECARADAMAI SEMUA PERMASALAHAN DI MASYARAKAT
TINGKATKAN EFEKTIFITAS, KETERPADUAN,DAN SINERGITAS TIM TERPADU PKS
TINGKATKAN KINERJA TIM TERPADU PKS DIDAERAH MELALUI PELAKSANAAN RENCANA AKSITERPADU PKS TAHUN 2016
13
14
S U M A T E R A K A L IM A N TA N
J A V A
IR IA N J A Y A