hibah kpu-materi-sultra

Download Hibah kpu-materi-sultra

Post on 09-Aug-2015

121 views

Category:

Leadership & Management

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  1. 1. Disampaikan di Sulawesi Tenggara BIRO KEUANGAN BAGIAN PENGELOLAAN KEUANGAN KPU
  2. 2. KPU/KIP/Prov/ Kab Kota Menerima Hibah LATAR BELAKANG - Belum di Administrasi secara tertib sesuai Peraturan - Menjadi objek Pemeriksaan BPK - Sudah tersedianya peraturan yang mengatur tentang Hibah
  3. 3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Hibah Langsung SEBAGAI ACUAN PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG Maksud Tujuan MEMBERI PANDUAN DAN PEMAHAMAN DALAM MENERIMA, MENGELOLA DAN MENGADMINISTRAIAN HIBAH LANGSUNG TRANPRANSI DAN AKUNTABILTAS
  4. 4. Pengertian Hibah dan Hibah Langsung 4 Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan KPU, KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota dalam bentuk uang, barang yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari Pemerintah Daerah. Atas pendapatan hibah tersebut, KPU, KPU/KIP Provinsi, Kabupaten/Kota mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi KPU Pendapatan Hibah Langsung adalah penerimaan hibah yang diterima langsung oleh KPU, KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau pencairan dananya dilaksanakan tidak melalui KPPN yang pengesahannya dilakukan oleh Bendahara Umum Negara (BUN)/Kuasa BUN. Atas pendapatan hibah tersebut, KPU, KPU/KIP Provinsi, Kabupaten/Kota mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi KPU. Pendapatan Hibah Langsung ini bisa berbentuk uang, barang, jasa dan surat berharga;
  5. 5. Klasifikasi Hibah 5 Berdasarkan Bentuknya: o Hibah Uang adalah Hibah yang berasal dari Pemberi Hibah yang diterima secara langsung oleh penerima hibah yang dalam hal ini yaitu Satuan Kerja di Lingkungan KPU dalam bentuk uang dan dibelanjakan secara langsung tanpa melalui pencairan dana dari KPPN o Hibah Barang adalah Hibah yang berasal dari Pemberi Hibah yang diterima secara langsung oleh penerima hibah yang dalam hal ini yaitu Satuan Kerja di Lingkungan KPU dalam bentuk Barang secara Langsung tanpa melalui pencairan dana dari KPPN.
  6. 6. 6
  7. 7. Tahapan Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang 7
  8. 8. Pengajuan Nomor Register Satker KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengajukan permohonan nomor register atas hibah langsung bentuk uang kepada DJPU c.q. Direktur EAS. Melalui KPU (Biro Keuangan) Permohonan nomor register dilampiri: Perjanjian Hibah (Grant Agreement) atau dokumen lain yang dipersamakan; dan Ringkasan Hibah (Grant Summary). Jumlah yang diregister: Sejumlah Perjanjian Hibah Output: 8 NOMOR REGISTER
  9. 9. Pengelolaan Rekening Hibah KPU mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Hibah kepada BUN/Kuasa BUN Lampiran: surat pernyataan penggunaan rekening sesuai dengan PMK No.57/PMK.05/2007 Register Hibah Pengelolaan Rekening Hibah dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran. 9
  10. 10. Pengelolaan Rekening Hibah Penerima dapat langsung menggunakan Uang yang berasal dari hibah langsung tanpa menunggu terbitnya persetujuan pembukaan rekening hibah. Rekening Hibah yang sudah tidak digunakan harus ditutup dan saldonya disetor ke Rekening KUN kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan. Jasa giro/bunga yang diperoleh dari Rekening Hibah disetor ke Kas Negara sebagai PNBP kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan. 10
  11. 11. REVISI DIPA DI K/L Yang di Revisi adalah Pagu Belanja di Satker KPU Revisi tersebut bersifat on-top Revisi DIPA: 1. Satker KPU ke Dit. PA, DJPB, 2. Satker KPU Provinsi/Kabupaten/Kota ke Kanwil DJPB setempat. 3. Jumlah yang direvisi adalah Jumlah yang direncanakan akan dilaksanakan dalam 1 tahun, setinggi-tingginya sebesar Perjanjian Hibah. 11
  12. 12. PERSYARATAN REVISI DIPA K/L Ringkasan Naskah Perjanjian Nomor Register Surat Pernyataan KPA bahwa perhitungan dan penggunaan dana hibah sesuai standar biaya dan peruntukan Persetujuan Pembukaan Rekening Penampung 12
  13. 13. PENGESAHAN Pengesahan atas Pendapatan Hibah dan Belanja yang bersumber dari Hibah. Dokumen Pengesahan: SP2HL (Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung) SPHL (Surat Pengesahan Hibah Langsung) Lampiran: copy Rekening atas Rekening Hibah; SPTMHL; SPTJM; dan copy surat persetujuan pembukaan rekening untuk pengajuan SP2HL pertama kali. 13
  14. 14. PENGESAHAN Dalam hal penyampaian SP2HL tersebut tidak dapat melampirkan dokumen Persetujuan Pembukaan Rekening maka dapat menggunakan Surat Pernyataan Penggunaan Rekening Bendaharan untuk Hibah sebagai dokumen yang dipersamakan. 14
  15. 15. Perlakuan Sisa Hibah Dikembalikan kepada Pemberi Hibah; Disetor ke Kas Negara; Dipergunakan/dibelanjakan di tahun berikutnya; 15
  16. 16. Pengembalian Hibah ke Pemberi Hibah Sisa Uang yang bersumber dari hibah langsung dapat dikembalikan kepada Pemberi Hibah sesuai PH/dokumen yang dipersamakan. Dokumen yang digunakan: Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL) dan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL) Lampiran SP4HL: Copy Rekening atas Rekening Hibah; Copy bukti pengiriman/transfer kepada Pemberi Hibah; dan SPTJM. Saldo Kas di KPU dari Hibah tidak boleh bernilai negatif. 16
  17. 17. Tahapan Hibah Langsung - Uang DJPU- DEAS DJPBN- Dit. PKN DJPBN- Dit. PA KPPN KPU/KIP PROV/KAB/ KOTA Pengajuan SP2HL/SP4HL Pengesahan SPHL/SP3HL Usulan pengesahan revisi DIPA Pengesahan Revisi DIPA Permintaan ijin pembukaan rekening Persetujuan Pemberian no register Permintaan no register via KPU 1 2 3 4 Melampirkan : Perjanjian Hibah + Ringkasan Hibah + Permohonan No Register Melampirkan : Surat Pernyataan Penggunaan Rek + Permohonan Persetujuan buka Rekening Syarat : Ringkasan Hibah + Nomor Register + Persetujuan buka Rekening Melampirkan : SPTMHL + SPTJM + SP2HL
  18. 18. 18
  19. 19. Mekanisme Pertanggungjawaban Hibah Langsung Bentuk Barang Penandatanganan BAST dan penatausahaan dokumen pendukung lainnya No. Register dan Pengesahan Pendapatan Hibah ke DJPU Tidak Perlu Ijin Rekening Tidak Perlu Revisi DIPA Memo Pencatatan ke KPPN
  20. 20. BAST Penerima Hibah (KPU sebagai Satker) yang menerima hibah dalam bentuk Barang membuat dan menandatangani BAST bersama dengan Pemberi Hibah. BAST sekurang-kurangnya memuat: Tanggal serah terima; Pihak Pemberi dan Penerima; Nilai nominal; Bentuk hibah; Tujuan BAST; dan Rincian harga per barang. 20
  21. 21. Pengajuan Permohonan Nomor Register Penerima Hibah Kuasa PA mengajukan surat permohonan nomor register kepada DJPU c.q. Direktur EAS, dilampiri: Perjanjian Hibah atau dokumen lain yang dipersamakan; dan Ringkasan hibah (Grant Summary). Dalam hal tidak terdapat dokumen diatas, dilampiri dengan: Berita Acara Penyerahan Hibah (BAPH) SPTMHL. 21
  22. 22. Pengesahan ke DJPU Penerima Hibah/Kuasa PA mengajukan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang (SP3HL-BJS) dalam rangkap 3 kepada DJPU c.q. Direktur EAS dengan dilampiri: BAST; dan SPTMHL (yang telah mencantumkan nilai B/J/S dalam Rupiah). 22
  23. 23. Pencatatan Hibah Bentuk Barang/Jasa/ Surat Berharga ke KPPN Penerima Hibah/Kuasa PA mengajukan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang (MPHL-BJS) Untuk keperluan pencatatan: Belanja Barang untuk Pencatatan Persediaan dari Hibah Belanja Modal untuk Pencatatan Aset Tetap atau Aset Lainnya dari Hibah Pendapatan Hibah Langsung bentuk Barang 23
  24. 24. Penerima hibah/Kuasa PA membuat dan menyampaikan MPHL-BJS ke KPPN dengan dilampiri: SPTMHL; SP3HL-BJS lembar kedua; dan SPTJM. Atas dasar MPHL-BJS, KPPN menerbitkan Persetujuan MPHL- BJS 24 Pencatatan Hibah Bentuk Barang ke KPPN
  25. 25. DJPU Pemberi Hibah DJPU KPPN KPU/KIP Prov/Kab/ Kota Permohonan Registrasi Permohonan Pengesahan Pendapatan persetujuan MPHL-BJS Melaporkan ke Biro Keuangan -Melaporkan dalam SIMAK BMN, LRA dan Neraca Menjelaskan Hibah dalam CaLK Menatausahakan dok. Terkait penerimaan hibah Pemberian No. Register Penyusunan BAST Pengesahan 2 1 3 4 Pengajuan MPHL-BJS Tahapan Hibah Langsung Barang Mengajukan : Surat Permohonan Register + Perjanjian Hibah + dok lain yang dipersamakan Mengajukan : SPTMHL + LSP3HL BJS + BAST Mengajukan : MPHL-BJS + SPTMHL + SP3HL- BJS + SPTJM
  26. 26. LHP Atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang- undangan KPU LHP atas Sistem Pengendalian Intern KPU LHP atas Laporan Keuangan KPU HasilPemeriksaanBPK
  27. 27. BPK Memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian atas LK KPU Tahun 2013 karena : a. Kas di Bendahara Pengeluaran yang tidak dipertanggungjawabkan pada KPU Jambi sebesar Rp.500.000.000,- dan hilang karena dicuri pada KPU kabupaten Seram Bagian Timur sebesar Rp.1.273.000.000,- b. Nilai pengadaan kotak suara, balik suara dan sampul pada KPU tingkat Provinsi dan Pengadaan kelengkapan TPS/KPPS pada KPU tingkat Kabupaten/Kota sebesar Rp.162.320.981.591,- belum dicatat dalam neraca dan Laporan Persediaan, namun tidak dapat dilakukan koreksi karena data pendukung yang ada tidak dapat diyakini keandalannya; c. Penyelesaian pekerjaan pembangunan gedung belum seluruhnya dapat diketahui, sehingga nilai Gedung dan Bangunan senilai Rp.67.478.906.000,- dan KDP senilai Rp.9.263.264.100,- yang merupakan penambahan tahun 2013 tidak dapat diyakini kewajarannya. Catatan dan data yang ada pada KPU, tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas nilai Gedung dan Bangunan serta KDP tersebut: Opini atas Laporan Keuangan KPU Tahun 2013
  28. 28. Belanja antaralain : a) adanyaKelebihanPembayaranTunjangan, b) keterlambatanpenyetoransisaTup,pajak,honor, c) buktipertanggungjawabansppddanperhitunganrampungtidaksesuai denganketentuan, d) Pembayaranhonorariumpokjamelebihi ketentuan, e) hasil pelaksanaanPokjatidaksesuai denganketentuan, f) pelaksanaanKontrakPengadaanJasa tidaksesuai denganketentuan g) (PaketIP Transit/SewaSecondaryLinkInternet/PengadaanPenyebaranInformas