handout lip

Upload: feri-law

Post on 13-Jul-2015

142 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

KONSEP DASAR ILMU PENDIDIKAN

HAND OUT MATA KULIAH PENGANTAR ILMU PENDIDIKAN D IV KEBIDANAN OLEH : RAFIKA BAYU KUSUMANDARI

HAKEKAT MANUSIAMAHLUK CIPTAAN ALLAHFISIKKARAKTERISTIK KHUSUS

MANUSIA

LIVING BEINGS

POTENSI

PSIKOLOGI

TUMBUH & PERKEMBANGAN

POTENSI MANUSIA

MANUSIA

POTENSI

INTELEKTUAL EMOSIONAL PHISICAL SPIRITUAL MOTIVASI

TUMBUH & BERKEMBANG

MANUSIA & KEBUTUHAN HIDUPNYA

MANUSIA

TANTANGAN HIDUP

EKONOMI SOSIAL KULTUR KEMANUSIAAN POLITIK & KEAMANAN SPIRITUAL EMOSIONAL PENDIDIKAN

MANUSIA & PENDIDIKAN

MANUSIA

POTENSI

TUMBUH & BERKEMBANG

NORMAL & MATANG

PENDIDIKAN

MAKNA PENDIDIKAN (1)

MANUSIA

PRILAKU

BERUBAH

TUMBUH UTUH & OPTIMAL

PROSES PENDIDIKAN

MAKNA PENDIDIKAN (2)

PROSES MEMBENTUK MEMBANTU MEMBIMBING MENGARAHKAN

PENDIDIKAN

SEGENAP POTENSI & PERILAKU UTUH

MATANG & SEMPURNA

MAKNA PENDIDIKAN (3)

ESENSI PENDIDIKAN LEARNING

LEARNING TO KNOW LEARNING TO DO LEARNING TO BE LEARNING TO LIVE TOGETHER IN PEACE & HARMONY

LEARNING (1)PROSES LEARNING:INSTRUMENTAL INPUT

RAW INPUT (PESERTA DIDIK)

PROSES LEARNING

OUTPUT

ENVIRONMENTAL INPUT

LEARNING (2) MURID GURU KURIKULUM LEARNING COMPONENTS FASILITAS SUMBER-SUMBER DAYA MANAJEMEN LEADERSHIP QUALITY CONTROL EVALUASI

LEARNING (3)LINGKUNGAN BELAJAR LOKAL REGIONAL INTEGRATIF NASIONAL GLOBAL

LEARNING (4)TIGA LINGKUNGAN BELAJAR KELUARGA SEKOLAH MASYARAKAT

PESERTA DIDIK

LEARNING (5) VALUESWHAT TO LEARN

KNOWLEDGE TRANSFERABLE SKILLS

LEARNING (6)HOW TO LEARN GURUTEACHING STRATEGIES

OUTCOME

EDUCATIONAL MANAGEMENT (1)

EDUCATIONAL MANAGEMENT

EFFICIENT & EFFECTIVE LEARNING

DESIRED RESULTS

EDUCATIONAL MANAGEMENT (2)ED. MANAGEMENT PROSESEDUCATIONAL COMPONENTS

EFICIENT & EFFECTIVE LEARNING

EDUCATIONAL MANAGEMENT (3) PLANNING EDUCATIONAL MANAGEMENT ORGANIZING LEADING COORDINATING SINCRONIZING SUPERVISING EVALUATING BUDGETING

EFICIENT & EFFECTIVE LEARNING

EDUCATIONAL MANAGEMENT (4) LEADING MANAGING SUPERVISING EVALUATING

EFFECTIVE MANAGEMENT

10 January 2012

19

PSDM Pemberdayaan Individu dan Masyarakat

10 January 2012

20

GURU PROFESIONAL: Dasar Ilmu yg. Kuat Kiat Profesi berdasar Riset & Praksis Pend. Mengembangkan Kompetensi secara Berkelanjutan

10 January 2012

21

Profesionalitas Guru Eksistensi Profesi Guru Peluang Partisipasi

KINERJA PROFESIONAL PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN IMPLEMENTASI INOVASI PENDIDIKAN PERUBAHAN PARADIGMA DAN PRAKSIS PENDIDIKAN

PENGAKUAN PENGHARGAAN

10 January 2012

22

KOMPETENSI PENGUASAAN PEMBELAJARAN YANG MENDIDIK Merancang pembelajaran yang mendidik Menguasai berbagai pendekatan/strategi pembelajaran yang mendidik Melaksanakan pembelajaran yang mendidik Melaksanakan evaluasi proses dan hasil pembelajaran Merancang, melaksanakan, dan memanfaatkan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

SUBSTANSI KAJIAN Merancang pembelajaran yang mendidik; Konsep dan prinsip pembelajaran yang mendidik Konsep dan tahap perancangan pembelajaran Model rancangan pembelajaran Penyusunan rancangan pembelajaran

Menguasai pendekatan/strategi pembelajaran yang mendidik; Kensep pendekatan/strategi pembelajaran Pemilihan dan penggunaan metode pembelajaran Pemilihan dan penggunaan media pembelajaran Pengelolaan kelas

Melaksanakan pembelajaran yang mendidik; Penerapan berbagai model pembelajaran Penciptaan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna Penciptaan suasana pembelajaran yang membelajarkan peserta didik

Melaksanakan evaluasi proses dan hasil pembelajaran; Konsep dan fungsi evaluasi proses dan hasil pembelajara Prinsip dan prosedur evaluasi proses dan hasil pembelajaran Instrumen evaluasi proses dan hasil pembelajaran Pengolahan dan pemanfaatan hasil evaluasi

Merancang, melaksanakan, dan memanfaatkan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Penguasaan konsep dan fungsi penelitian pembelajaran Penguasaan prinsip dan prosedur penelitian pembelajaran Perancangan dan Pelaksanaan penelitian pembelajaran

KETERBUKAAN DUNIA:Kemajuan IPTEKS Information based society Competition based society Develop to Civil society PENINGKATAN: Harkat kemanusiaan

PENDIDIKAN

Martabat kemanusiaan Harkat dan martabat bangsa/ negara

PERUBAHAN MENDASAR DAN SUBSTANSIAL PERSOALAN KOMPLEKS DAN SULIT

TANTANGAN PENDIDIKAN PADA ARAS GLOBAL Terjadinya Delokalisasi dan Lokalisasi Tuntutan perubahan ke arah Sistem Pendidikan yang; Mampu menyiapkan generasi yang memiliki unggulan komparatif dan kompetitif. Responsif terhadap tuntutan perubahan Memberikan peluang berkembangnya motivasi, kreativitas, etos kerja, moralitas, kedidiplinan, toleransi di tengah pluariltas sains, agama, sosial, dan peradaban.

Pemberdayaan pendidikan sebagai investasi peradaban yang berimplikasi pada kebijakan dan kemauan politik kenegaraan.

Kemana Pendidikan harus Dibawa? Dimensi Praktis, kepentingan pasar? Penyiapan lulusan untuk memenuhi kepentingan pasar kerja dengan bekal kemampuan teoretis, praktis, dan teknis sesuai kebutuhan lapangan kerja. Hamba dunia industri

Dimensi Teleologis Humanistik pada kepentingan harkat dan martabat kemanusiaan? Pendidikan memiliki tujuan dan fungsi yang lebih dari sekedar pabrik robot yang siap menjalankan fungsi produksi dari dunia industri. Mengemban amanat kemanusiaan untuk meningkatkan harkat dan martabatnya, membantu perkembangan ke arah optimalisasi optensi dan penciptaan diri dalam suatu harmoni.

Visi Baru Pendidikan Sarana strategis peningkatan kualitas suatu bangsa. Visi baru harus memuat fungsi sebagai; Sarana pemberdayaan Investasi sumber daya manusia Pengembangan kapasitas manusia human capacity development -- brain power planing bukan pada man power planing

UNDANG UNDANG NO. 2 TH. 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

DASAR & FUNGSI PENDIDIKAN NASIONAL Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa

TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Pendidikan sistem terbuka: fleksibelitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan Pendidikan multimakna: proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup

Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

HAK PESERTA DIDIKa. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama; b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya; c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara; f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

KEWAJIBAN PESERTA DIDIKa. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan; b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai usia 6 tahun dan bukan prasyarat masuk pendidikan dasar Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.

PENDIDIKAN DASAR Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

PENDIDIKAN MENENGAH Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Dapat diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus

Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.

KURIKULUM: PENGERTIAN DASAR

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

KURIKULUM1. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 2. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Pengembangan kurikulum secara berdiversifikasi dimaksudkan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidikan dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di daerah 3. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: a. peningkatan iman dan takwa; b. peningkatan akhlak mulia; c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; d. keragaman potensi daerah dan lingkungan; e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional; f. tuntutan dunia kerja; g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; h. agama; i. dinamika perkembangan global; dan j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.

MUATAN WAJIB KURIKULUM PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHa. b. c. d. e. f. g. h. i. j. pendidikan agama; pendidikan kewarganegaraan; bahasa; matematika; ilmu pengetahuan alam; ilmu pengetahuan sosial; seni dan budaya; pendidikan jasmani dan olahraga; keterampilan/kejuruan; dan muatan lokal.

DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH DAN MADRASAH PENGERTIAN DASAR Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH DAN MADRASAH Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah. Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis. Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

EVALUASI Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan. Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

Membangun Pendidikan untuk Masa Depan Bangsa

ContentsPendahuluan Peta Permasalahan Bangsa Visi Tentang Masa Depan Bangsa Peran Pendidikan Dalam Membangun Masa Depan Bangsa1 2 3 4 5

Perkembangan Pendidikan Nasional Saat Ini Permasalahan Pendidikan Nasional Arah Pembangunan Pendidikan Nasional

Strategi Dasar

Keterkaitan Pembangunan Pendidikan dengan Masa Depan Bangsa

www.themegallery.com

Kesimpulan

Pendidikan Nasional

Pendahuluan

Kualitas Bangsa

Visi Masa Depan Bangsa

Kemampuan Membangun Masyarakat bangsa yang sejahtera, adil, dan damai

Potensi/Kekuatan Nasional Bangsawww.themegallery.com

Peta Permasalahan Bangsa1. Bangsa Indonesia menghadapi berbagai permasalahan bangsa yang amat mendasar dan serius yang mengancam eksistensi bangsa dan negara 2. Permasalahan itu mencakup keseluruhan aspek kehidupan yaitu:

Ekonomi Hukum Politik Sosial Budaya Kesehatan

Pendidikan Moral Kriminal dan Tindak Kekerasan Bencana Alam Pertahanan dan Keamanan Kepemimpinan Nasional

www.themegallery.com

Visi Masa Depan Bangsa

Masyarakat bangsa yang sejahtera, adil, makmur, damai, tenteram, dan harmonis

Indikator: Mencakup 14 Aspek Kehidupan Pokok dan Vital Bangsa

www.themegallery.com

Peran Pendidikan dalam Membangun Masa Depan Bangsa (1) 1. Makna Pendidikan: Pendidikan Nasional Kualitas BangsaKemampuan Membangun

Knowledge PersonsIndikator Masa Depan Bangsa Masa Depan yang Dicita-citakan

Kesadaran, komitmen dan kemauan seluruh potensi dan kekuatan nasional bangsa

www.themegallery.com

Peran Pendidikan Nasional (2)1. Perkembangan dan Achievement

Pendidikan Dasar

Pendidikan Menengah

Pendidikan Tinggi

Moral

www.themegallery.com

Pendidikan Non Formal

PEMBELAJARAN MULTI KULTURAL

KONSEP DASAR PEMBELAJARAN MULTIKULTURALDalam pembelajaran tidak terlepas dari keragamaan budaya yang dimiliki oleh peserta didik sebagai bagian dari anggota masyarakat, yaitu keragamaan dalam hal bahasa, etnis, cara hidup, nilai-nilai, seni dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat

STRATEGI PENGELOLAAN PEMBELAJARAN MULTI KULTURAL

1. Pembelajaran Perdamaian a.Introspeksi b.Interaksi sosial 2. Pembelajaran Hak Asasi Manusia 3. Demokrasi

PROSEDUR PENGELOLAAAN PEMBELAJARAN MULTIKULTURAL

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kegiatan Pendahuluan Kegiatan Utama Analisis Abstraksi Penerapan Kegiatan Penutup