hambatan pembangunan
TRANSCRIPT
Tugas Makalah
Sistem Ekonomi Indonesia
Hambatan Pembangunan
oleh Kelompok 5:
1 Erika (0706291243)
2 Eryan Tri Ramadhani (0706291256)
3 Fatimah Az Zahro (0706291261)
4 Tabhita Novelina (0706291413)
5 Tangguh (0706291426)
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Indonesia
1
ABSTRACT
Not all countries succeeded in their development program, which resulted in a far
gap among high-income economic countries and low income economic countries.
Indonesia, belonging to lower middle-income economic countries, is still facing
serious problems causing development barriers together with other developing
countries. This writing wishes to tell the connections between what are said to be
the development barriers with Indonesia’s economic development situation. From
studying literatures and data of Indonesia’s realistic conditions the writers are
affirmed that the development barriers are indeed obstacles to achieve
development goals.
Keywords: Economic Development, Economic Growth, Traditional Agriculture,
Population Growth, Unemployment, Human Resources, Capital, Inflation
2
DAFTAR ISI
Abstrak ......................................................................................................... 1
Daftar Isi ......................................................................................................... 2
Kata Pengantar ....................................................................................................... 4
Bab I Pendahuluan ............................................................................................. 5
I.1 Latar belakang ................................................................................. 5
I.2 Masalah ........................................................................................... 5
I.3 Identifikasi Masalah ........................................................................ 5
I.4 Tujuan Makalah .............................................................................. 5
I.5 Hipotesis.......................................................................................... 6
Bab II Landasan Teori......................................................................................... 7
II.1 Teori Pembangunan ........................................................................ 7
II.2 Teori Pendapatan Nasional ............................................................. 8
II.3 Teori Pendapatan Per Kapita........................................................... 8
II.4 Teori Pertanian Tradisional............................................................. 8
II.5 Rumus Menghitung Tingkat Pengangguran ................................... 9
II.6 Teori Laju Pertumbuhan Penduduk................................................. 9
II.7 Teori FDI dan Lngkaran Setan Kemiskinan ................................... 10
Bab III Pembahasan ............................................................................................. 12
III.1 Pertanian Tradisional ...................................................................... 12
III.2 Kekurangan Modal dan Tenaga Ahli .............................................. 18
III.3 Perkembangan Penduduk Pesat....................................................... 29
III.4 Masalah Menciptakan Kesempatan Kerja dan Pengangguran ........ 34
III.5 Inflasi............................................................................................... 40
Bab IV Kesimpulan dan Saran ............................................................................. 46
IV.1 Kesimpulan ..................................................................................... 44
3
IV.2 Saran................................................................................................ 45
Daftar Pustaka ........................................................................................................ 48
4
KATA PENGANTAR
.
Puji syukur dan terimakasih kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
karena atas berkat dan rahmat-Nyalah kami dapat menyelesaikan makalah tentang
“Hambatan Pembangunan” dalam mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia ini
dengan waktu yang telah ditentukan.
Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui dan memahami
lebih lanjut mengenai berbagai hambatan-hambatan pembangunan Indonesia, yaitu
pertanian tradisional, pengangguran, jumlah penduduk, Sumber Daya Manusia,
modal, dan inflasi.
Terlepas dari semua itu, kami selaku penulis juga adalah manusia biasa yang
tak luput dari kesalahan dalam pembuatan makalah ini, baik itu dari segi penulisan,
pengertian, pembahasan, maupun penyimpulan. Oleh karena itu, kami meminta
dukungan dan pengajaran dari Bapak Satrio Budi Adi, S.E., M.Si. selaku dosen dan
pembimbing dari mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia berupa kritik dan saran
yang membangun.
Depok, 24 April 2008
Penulis
5
BAB I
PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang
Pemerintah masing-masing negara bertanggung jawab meningkatkan
pembangunan ekonomi negaranya untuk menjamin tingkat kemakmuran penduduk
negara tersebut yang terindikasi dari pendapatan per kapita. Berdasarkan data
pendapatan per kapita, ada negara-negara yang tergolong kaya (high-income
economies), berpendapatan menengah (middle-income), dan ada yang tergolong
berpendapatan rendah (low income economies), di mana terdapat jurang yang
cukup besar di antara negara kaya dan negara berpendapatan rendah. Ternyata,
tidak semua usaha untuk membangun negara-negara tersebut menciptakan hasil
yang diharapkan. Masih banyak negara berkembang yang menghadapi
masalah-masalah yang serius dan menimbulkan hambatan untuk berkembang
dengan cepat, termasuk negara kita, Indonesia, yang tergolong berpendapatan
menengah yang rendah (lower middle-income).
I.2 Masalah
Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang luas memiliki potensi yang
sangat besar untuk menjadi negara yang makmur, namun sayangnya hal itu tidak
terjadi. Sebaliknya, Indonesia mengalami masalah-masalah pembangunan yang
serius yang tampak nyata menghalangi upaya pembangunan.
I.3 Identifikasi Masalah
6
Apakah masalah-masalah tersebut benar-benar merupakan hambatan yang
memperlambat proses pembangunan dan apa sajakah hubungan sebab-akibat yang
ditimbulkannya terhadap perlambatan proses pembangunan.
I.4 Tujuan Makalah
Ada 5 tujuan yang ingin diperoleh dalam pembuatan makalah ini, yaitu:
1. untuk mengetahui hubungan pertanian tradisional dengan pembangunan
ekonomi Indonesia,
2. untuk mengetahui hubungan pertumbuhan penduduk dengan pembangunan
ekonomi Indonesia,
3. untuk mengetahui hubungan tingkat pengangguran dengan pembangunan
ekonomi Indonesia,
4. untuk mengetahui hubungan Sumber Daya Manusia dan modal dengan
pembangunan ekonomi Indonesia, dan
5. untuk mengetahui hubungan inflasi dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
I.5 Hipotesis
Kami berpendapat bahwa rendahnya tingkat pembangunan ekonomi dan
tingkat kemakmuran Indonesia disebabkan oleh beberapa hal yaitu masih
tradisionalnya pertanian di Indonesia, pertumbuhan penduduk yang pesat, tingkat
pengangguran yang tinggi, rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia dan modal
yang dimiliki Indonesia, serta tingginya angka inflasi.
7
BAB II
LANDASAN TEORI
II. 1 Teori Pembangunan
Banyak orang mencampuradukkan penggunaan istilah pertumbuhan
ekonomi dan pembangunan ekonomi dalam menerangkan perkembangan
ekonomi, padahal mereka digunakan dalam konteks yang berbeda. Pertumbuhan
adalah tingkat perkembangan suatu negara, yang diindikasikan dengan bertambah
banyaknya jumlah produksi barang/jasa dan diukur melalui pertambahan (atau
persentase pertambahan) pendapatan nasional riil. Sedangkan istilah
pembangunan ekonomi merupakan upaya meningkatkan kemampuan/kebebasan
memilih (increasing the ability dan freedom to choice) dengan mengelola
pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Sebagian ahli ekonomi
mengartikan istilah ini sebagai berikut: economic development is growth plus
change (pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh
perubahan-perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi1). Sementara
konsep pertumbuhan telah dijelaskan, perubahan adalah proses menuju
kematangan atau kemajuan yang mencakup:
perubahan sikap hidup,
perubahan kelembagaan, dan
perubahan struktural (produksi , pengeluaran, dan distribusi).
Pembangunan diharapkan menaikkan tingkat kemakmuran dan taraf hidup
masyarakat suatu negara. Sebagai indikator untuk menunjukkan tingkat
kemakmuran biasa digunakan data pendapatan per kapita. Data pendapatan
1 Sadono Sukirno, Makroekonomi, (Jakarta, 2004), 415
8
nasional tidak digunakan karena berbagai negara memiliki jumlah penduduk yang
sangat berbeda. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk
suatu negara pada suatu waktu tertentu yang nilainya diperoleh dari membagi nilai
Pendapatan Nasional Bruto atau Pendapatan Domestik Bruto pada suatu tahun
tertentu dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut. Dalam menghitung
pendapatan per kapita dapat dilakukan penghitungan berdasarkan harga yang
berlaku maupun harga tetap. Data pendapatan per kapita menurut harga yang
berlaku perlu dihitung untuk memberi gambaran kemampuan rata-rata penduduk
membeli barang dan sebagai bahan perbandingan perbedaan tingkat kemakmuran
negara. Namun, untuk menunjukkan perkembangan tingkat kemakmuran suatu
negara perlu dihitung pendapatan per kapita pada harga tetap.
II.2 Teori Pendapatan Nasional
Y = C + I + G + (X-M)
Di mana : Y = pendapatan nasional
C = household consumption (konsumsi rumah tangga)
I = investasi
G = government spending (pengeluaran pemerintah)
X = menerima “valas” dari luar
M = memberi “valas” ke luar.
II.3 Teori Pendapatan Per Kapita
Pendapatan per kapita PNB = Pendapatan Nasional Bruto x 100%
Jumlah penduduk
Pendapatan per kapita PDB = Pendapatan Domestik Bruto x 100%
Jumlah penduduk
9
II. 4. Teori Pertanian Tradisional
Kekurangan modal, pengetahuan, infrastruktur pertanian, dan aplikasi
teknologi modern menyebabkan produktivitas sektor pertanian sangat rendah dan
tingkat pendapatan petani subsisten. Di negara-negara berkembang cara bercocok
tanam yang masih tradisional, penggunaan input-input pertanian yang masih
meluas, kekurangan infrastruktur pertanian, penggunaan alat-alat pertanian yang
sangat sederhana menyebabkan produktivitas di sektor ini masih sangat rendah
yang menimbulkan pendapatan yang rendah dan masalah kemiskinan yang masih
meluas. Di samping itu, rasio tanah-penduduk yang relatif kecil memperburuk
masalah kemiskinan di sektor ini. (Sukirno, 2004: 438-439)
II.5 Rumus Menghitung Tingkat Pengangguran
Tingkat pengangguran = number of people unemployed x 100%
(unemployment rate) labor force
Labor force (angkatan kerja) = jumlah orang yang bekerja + jumlah orang yang
tidak bekerja
II.6 Teori Laju Pertumbuhan Penduduk
Penduduk merupakan unsur mendasar dalam kehidupan sebuah negara.
Jumlah penduduk dalam dunia ini telah bertumbuh dengan pesatnya, khususnya di
negara berkembang seperti Indonesia. Gill (1983) mengatakan bahwa hal ini
dikarenakan adanya revolusi kesehatan yang disokong dengan teknologi yang
canggih yang menghasilkan alat-alat kesehatan yang lebih canggih. Alat-alat
kesehatan itu digunakan dengan tepat sehingga dapat mengurangi angka kematian.
10
Sementara itu, angka kelahiran tetap, bahkan bertambah karena angka kematian
bayi berkurang. Kondisi seperti ini mengakibatkan pertumbuhan penduduk yang
pesat.2
Penduduk memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi.
Pertumbuhan penduduk yang pesat dapat menjadi peluang dalam pembangunan
ekonomi. Hal ini dikarenakan banyaknya SDM yang merupakan salah satu dari
faktor produksi. Selain itu, penduduk juga merupakan tujuan hasil produksi. Jadi
pertumbuhan penduduk yang pesat akan mengakibatkan perluasan pasar barang.
Namun di samping itu, pertumbuhan penduduk yang pesat juga bisa menjadi
hambatan pembangunan ekonomi, khususnya di negara-negara berkembang.
Dalam bukunya, Sadono Sukirno menjabarkan ciri-ciri negara berkembang yang
mengakibatkan pertumbuhan penduduk yang tinggi menjadi hambatan dalam
pembangunan ekonomi suatu negara adalah:3
1 tingkat pengangguran yang berlebihan,
2 tingkat pendapatan per kapita yang rendah,
3 jaringan pengangkutan yang masih belum sempurna,
4 masih tetap terbatasnya dana untuk penanaman modal, dan
5 terdapatnya kekurangan tenaga terdidik dan usahawan.
Jika penduduk bertambah dengan pesat, SDM yang tersedia memang
banyak, namun hal ini justru menyulitkan pemerintah di negara berkembang karena
umumnya angka kelahiran yang tinggi terutama dipengaruhi oleh orang-orang
yang belum mengetahui dampak buruk dari pertambahan penduduk yang pesat.
2 Richard T. Gill, Ekonomi Pembangunan Dulu dan Sekarang, (Jakarta: Ghalian
Indonesia, 1983), 149 3 Sadono Sukirno, Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar
Kebijaksanaan (Jakarta, 1982), 204-205
11
Penduduk yang ada bukanlah penduduk yang produktif karena berasal dari
kalangan yang kurang mampu. Oleh karena itu pemerintah harus berjuang untuk
menyediakan bahan makanan pokok, pendidikan, serta lapangan pekerjaan yang
lebih banyak juga. Untuk menggambarkan dengan sederhana konsep ini, Gill (1983)
mengatakan bahwa lebih banyak tangan yang produktif, namun terdapat pula lebih
banyak mulut yang harus diberi makan.4
II.7 Teori FDI dan Lingkaran Setan Kemiskinan
Masalah yang sering melanda negara-negara berkembang adalah kemiskinan,
kurangnya sumber modal, dan kualitas SDM yang terbatas. Keterbatasan modal
yang melanda negara-negara tersebut berakar dari lingkaran setan kemiskinan
(vicious circle of poverty). Menurut teori ini, kondisi kemiskinan suatu negara
merupakan suatu sistem yang berputar atau tersirkulasi dengan teratur. Ada tiga
jenis lingkaran setan yang melanda negara-negara berkembang, low demand, low
saving, dan kurangnya SDA dan SDM. Dalam teori lingkaran setan kemiskinan,
negara yang miskin sulit untuk membentuk modal dan memilki produktivitas yang
rendah yang akhirnya berpengaruh terhadap rendahnya pendapatan riil, low saving,
low investment, dan low rate of capital formation. Salah satu yang menjadi
hambatan pembentukan modal pada negara-negara berkembang adalah sulitnya
investasi.
Foreign Direct Investment (FDI) merupakan pemberian pinjaman atau
pembelian kepemilikan perusahaan di luar wilayah negaranya sendiri. FDI terjadi
manakala bisnis kita melakukan investasi pada fasilitas dan atau memasarkan suatu
produksi di luar negeri. FDI tidak lain merupakan investasi langsung di luar negeri.
4 Richard T. Gill, op. cit., 16
12
FDI dipilih dalam kondisi profitabilitas melebihi ekspor maupun lisensi. Dalam
teori FDI, menentukan flow FDI dan stock FDI adalah suatu keharusan. Sejumlah
pengelolaan FDI selama periode tertentu dimaksudkan sebagai flow FDI,
sedangkan stock FDI mengarah kepada keseluruhan nilai akumulasi aset-aset yang
dimiliki dan diperoleh dari negara tujuan. Selain itu, dipertimbangkan juga arus
FDI yang keluar dari negara serta arus FDI yang masuk ke negara.
13
BAB III
PEMBAHASAN
III.1 Pertanian Tradisional
Kondisi Sosial Budaya Petani Indonesia
Kurangnya Pengetahuan Petani
40,73% petani di Indonesia hanya berpendidikan sekolah dasar, sementara
4,62% berpendidikan SLTA dan hanya 0,39% yang berpendidikan
akademi/universitas. Kelompok yang termasuk tidak berpendidikan (tidak sekolah)
dan tidak tamat SD mencapai 47,33%. Data tersebut menunjukkan rendahnya mutu
atau kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh sektor pertanian Indonesia.
(Soetrisno, 2006: 4-5)
Kurangnya Pengetahuan Lokal Menyangkut Pertanian
Revolusi Hijau yang diluncurkan pada permulaan 1970-an telah mebuat
petani Indonesia melupakan pengetahuan lokal yang menyangkut pertanian dan
lebih menggantungkan diri pada paket-paket teknologi pertanian produk industri
sehingga menjadi objek permainan harga produk-produk tersebut.
Kurangnya Aplikasi Teknologi Modern
15,1 juta orang atau 76,2% dari jumlah rumah tangga pertanian di Indonesia
berusia antara 25-54 sementara 4,2 juta (21,46%) berusia >55. Umur rata-rata
petani Indonesia yang cenderung tua sangat berpengaruh terhadap produktivitas
sektor pertanian di Indonesia: petani yang berusia tua cenderung sangat konservatif
dalam menyikapi perubahan atau inovasi teknologi. Lagipula, petani Indonesia
14
pada umumnya adalah “petani gurem” dan harus mengusahakan pertanian di
lingkungan tropis yang penuh risiko seperti banyaknya hama dan tidak menentunya
curah hujan, sehingga mereka harus lebih hati-hati dalam menerima inovasi
teknologi karena kegagalan berarti penderitaan bagi seluruh keluarga sementara di
Indonesia belum terdapat asuransi yang dapat melindungi mereka dari kegagalan.
(Soetrisno, 2006: 5)
Tingkat Pendapatan Petani Subsisten; Rasio Tanah-Penduduk Relatif Kecil
Soetrisno (2006) mengungkapkan bahwa dalam sosiologi Barat, terdapat dua
konsep petani: peasants dan farmers. Peasants (subsistance farmers) adalah petani
yang memiliki lahan sempit dan memanfaatkan sebagian terbesar hasil pertanian
yang diperoleh untuk kepentingan mereka sendiri, sementara farmers adalah
orang-orang yang hidup dari pertanian dan memanfaatkan sebagian besar hasil
pertanian yang diperoleh untuk dijual dan telah akrab dengan pemanfaatan
teknologi pertanian modern seperti perbankan. Data di bawah ini menunjukkan
bahwa petani Indonesia termasuk peasants atau subsistance farmers.
Di Indonesia, jumlah rumah tangga pertanian didominasi oleh petani yang
memunyai luas tanah kurang dari 0,5 ha. (Soetrisno, 2006: 4) Pada 2002, dari 38,4
juta orang miskin di Indonesia, 65,4% di antaranya berasa di pedesaan, dan 53,9%
adalah petani. Pada 2003, dari 24,3 juta rumah tangga pertanian yang berbasis lahan,
20,1 juta (82,7%) dapat dikategorikan miskin. Sensus Pertanian 2003 seperti dalam
Tabel III.1.1 memberikan gambaran tentang seriusnya masalah kemiskinan dan
ketidaksejahteraan petani. Permasalahan kemiskinan di pertanian bertambah serius
karena sebagian besar “petani gurem” tersebut berada di Pulau Jawa yang memberi
kontribusi >50% terhadap produksi nasional. (Krisnamurthi, 2006)
15
Realitas Sektor Pertanian
Subsektor Pangan Rentan Terhadap Berbagai Hama
Revolusi Hijau telah mengubah sikap para petani khususnya subsektor
pangan ke sikap pemanfaatan bibit padi yang seragam, yaitu bibit padi unggul yang
disediakan oleh pemerintah, sementara bibit lokal yang semula banyak ditanam
oleh petani dilarang. Keseragaman bibit padi tersebut mengakibatkan subsektor
pangan rentan terhadap berbagai hama, seperti pada 1970-an ketika subsektor
pangan Indonesia terserang hama wereng cokelat yang memusnahkan tanaman padi
dan mengancam Indonesia dengan bahaya kelaparan. (Soetrisno, 2006: 10)
Petani Kehilangan Hak Atas Air dan Bibit
Pembangunan dan proses industrialisasi yang terjadi secara cepat di Indonesia
membuat air dan pemanfaatannya tidak lagi terbatas pada sektor pertanian sehingga
terjadi persaingan. Di tengah-tengah persaingan tersebut, kedudukan sektor
pertanian dan para petani lemah karena 1) pemerintah dan aparat pemerintah
mengedepankan kepentingan para industriawan yang dianggap akan lebih
memajukan negara dan lebih menambah pendapatan asli daerah bagi pemerintah
daerah dan 2) para pemakai air non-pertanian memiliki organisasi yang secara
politis mampu memengaruhi kebijaksanaan pemerintah termasuk pemanfaatan air,
yang tidak dimiliki petani.
Tabel III.1.1
Perkembangan Rumah Tangga Petani Berdasarkan Sensus Pertanian 2003
1993 2003 Pertambahan
Jumlah Rumah Tangga Pertanian (juta RTP) 20,8 25,4 2,2%/tahun
Jumlah “Petani Gurem” (juta RTP) 10,8 13,7 2,6%/tahun
Porsi “Petani Gurem” 52,7% 56,5%
Porsi “Petani Gurem” di Jawa 69,8% 74,9%
Sumber: Krisnamurthi dalam Sutanto (2006) mengutip Sensus Pertanian 2003 BPS
16
Seperti halnya air, hak petani untuk memroduksi bibit juga hilang karena
pusat-pusat penelitian, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun organisasi
internasional, juga perusahaan transnasional yang memroduksi bibit unggul mulai
mematenkan bibit-bibit padi, di mana para petani tidak dapat ikut berpartisipasi
dalam proses penentuan agenda penelitian pertanian yang sesuai dengan
kepentingan mereka. Pemerintah juga mengambil produksi bibit dari tangan petani
sehingga jenis-jenis bibit padi lokal pun hilang karena adanya larangan bagi petani
untuk menanamnya dengan alasan produktivitasnya rendah dan rentan terhadap
serangan penyakit, padahal meskipun memiliki produktivitas tinggi, bibit unggul
tetap rentan serangan penyakit. Akibatnya, para petani sangat tergantung atas bibit
pada pihak luar sehingga menimbulkan kerentanan dalam usaha tani yang
memperlemah kemampuan pemerintah untuk menjamin ketahanan pangan.
(Soetrisno, 2006: 62-64)
Penggunaan Obat-obatan Kimiawi Secara Berlebihan
Produk-produk obat-obatan kimiawi menyebabkan sektor pertanian
negara-negara berkembang menjadi salah satu sumber pencemaran utama dan
membahayakan kesehatan manusia dan lebih lanjut akan menghambat upaya
ekspor produk-produk pertanian.
Produktivitas Sektor Pertanian
Walaupun tingkat produktivitas beberapa komoditi pertanian utama dalam 20
tahun terakhir masih meningkat, tren pertumbuhan produktivitas tersebut semakin
menurun seperti dalam Tabel III.1.2 Hal ini akibat stagnasi teknologi dan
ketidakberdayaan kelembagaan. (Krisnamurthi, 2006)
17
Selain itu, telah terjadi penurunan produktivitas lahan dan tenaga kerja
pertanian dalam 30 tahun terakhir (Tabel III.1.3). Luasan penguasaan lahan yang
semakin terbatas dan jumlah tenaga kerja yang sangat banyak (relatif terhadap
lahan yang tersedia) menyebabkan rendahnya produktivitas serta terbatasnya
alternatif solusi yang bisa ditawarkan. (Krisnamurthi, 2006)
Solusi untuk Sektor Pertanian
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Sektor Pertanian
Program-program pengentasan masalah produktivitas petani di negara-negara
berkembang yang selalu didekati dengan pendekatan ekonomi belum mampu
memecahkan masalah tersebut secara tuntas (Soetrisno, 2006: 72). Peningkatan
Tabel III.1.3
Pertumbuhan Produktivitas Lahan dan Tenaga Kerja Pertanian 1967-2001
(%/tahun)
Pertumbuhan Produktivitas 1967-78 1978-86 1986-97 1997-01
Produktivitas Lahan 2.08 4.13 1.83 -1.45
Produktivitas Tenaga Kerja 2.32 5.57 2.03 -0.47
Sumber: Krisnamurthi dalam Sutanto (2006) mengutip Sensus Pertanian 2003 BPS
Tabel III.1.2
Rata-rata dan Trend Perkembangan Produktivitas Komoditi Pertanian Utama
1980-2000 (%)
Produktivitas
(ton/ha)
Rata-rata
1980-1985
Trend
(%)
Rata-rata
1986-1995
Trend
(%)
Rata-rata
1996-2000
Trend
(%)
Padi sawah 4.00 3.34 4.49 0.87 4.59 (0.78)
Padi ladang 1.62 4.47 2.05 2.01 2.24 1.02
Padi (total) 3.70 3.55 4.22 0.91 4.34 (0.45)
Jagung 1.62 3.98 2.10 1.89 2.63 2.30
Kedelai 0.89 1.47 1.10 1.29 1.20 0.58
Karet rakyat 0.32 (0.09) 0.36 2.21 0.40 1.29
Karet Negara 0.87 (4.05) 0.77 (1.32) 0.80 3.61
Kelapa sawit Negara 2.59 0.83 3.47 5.86 3.84 (2.72)
Kelapa sawit swasta 2.16 (5.19) 1.77 (2.73) 1.87 (7.84)
Kelapa sawit 2.33 (3.64) 2.08 1.22 2.09 (5.26)
Sumber: Krisnamurthi dalam Sutanto (2006) mengutip BPS, beberapa tahun diolah. ( ) negatif
18
sumber daya manusia dalam sektor pertanian juga harus diarahkan pada
peningkatan insentif pendidikan, terutama 1) peningkatan manajerial petani karena
globalisasi yang tidak akan dapat terbendung menyebabkan petani atau pengusaha
pertanian perlu bertani secara efisien agar nilai tambah produk pertaniannya dapat
terus meningkat, 2) pengembangan wawasan agrobisnis petani. (Sukartawi, 1996:
27 dan 29)
Mengukuhkan Pengetahuan Lokal Masyarakat Tani
Hal tersebut karena pengetahuan lokal dalam sektor pertanian mampu
mengembangkan dirinya tanpa dukungan input pertanian modern. (Soetrisno, 2006:
67)
Membentuk Organisasi Petani yang Mandiri dan Menjalankan Program
Reforma Agraria
Tersumbatnya partisipasi petani dalam proses pengambilan keputusan yang
menyangkut pembangunan pertanian pada khususnya disebabkan oleh tidak adanya
suatu organisasi yang memiliki kekuatan politik untuk memperjuangkan
kepentingan mereka di forum nasional sementara ketimpangan dalam pemilikan
tanah menyebabkan rendahnya produktivitas petani. Maka, organisasi petani yang
mandiri beserta reforma agraria merupakan upaya mewujudkan keadilan sosial bagi
petani. (Soetrisno, 2006: 72-73)
Mengatasi Kerentanan Subsektor Pangan Terhadap Berbagai Hama
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah harus sering mengadakan
pergantian bibit padi yang diharapkan dapat lebih memiliki ketahanan terhadap
hama.
19
Menjamin bahwa Petani Memperoleh Hak atas Air dan Bibit
Untuk menjamin hak petani atas air, usaha pertama yang perlu dilakukan
adalah memberdayakan organisasi petani pemakai air (P3A) dengan pemerintah
memberikan hak politik bagi organisasi tersebut untuk melindungi dan
memperjuangkan hak petani atas air.
Untuk menjamin hak petani memroduksi bibit bagi kepentingan komunitas
pertanian, pemerintah khususnya Departemen Pertanian harus
1. mengubah sistem penelitian pertanian dari penelitian di laboratorium
pertanian menjadi penelitian yang dilakukan bersama petani di lahan petani;
2. mengembangkan program penangkar benih desa yang dapat mendukung
otonomi petani dalam menyediakan bibit;
3. mengadakan undang-undang yang mengatur kebijaksanaan tentang sumber
daya genetika atau genetic resources yang berisikan
1) program yang mendukung konservasi sumber daya genetika oleh petani
setempat,
2) pengakuan atas hak petani dan masyarakat pada sumber daya genetika,
3) program pelatihan bagi petani agar mampu menjadi penangkar dan
produsen bibit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat petani, dan
4) upaya untuk mencegah berlakunya undang-undang hak paten yang
memberi hak paten atas setiap penemun teknologi atau bibit baru bagi
petani. (Soetrisno, 2006: 65-66)
Mengatasi Penggunaan Obat-obatan Kimiawi; Mengaplikasikan Teknologi
Pertanian Probiotik
Untuk mengatasi penggunaan obat-obatan kimiawi secara berlebihan dalam
pembangunan sektor pertanian, pemerintah disarankan
20
1. tidak mengimpor dan mengekspor 32 bahan kimia yang berbahaya,
2. menarik subsidi pemanfaatan obat-obatan kimiawi oleh petani,
3. menganjurkan petani Indonesia untuk lebih memanfaatkan sistem
pemberantasan hama terpadu,
4. menciptakan pasar alternatif bagi hasil pertanian yang bebas zat kimiawi,
5. memberi kredit dan pembebasan pajak bagi petani yang melaksanakan usaha
tani non-kimiawi,
6. menyelenggarakan pasar yang dapat mempertemukan antara petani dan
konsumen produk pertanian non-kimiawi (Soetrisno, 2006: 68),
7. memperkenalkan teknologi pertanian probiotik yang memanfaatkan fungsi
mikroba sebagai biopestisida, biofertilizer, biokonversi, dan biremediasi
tanaman serta merupakan kombinasi optimum dari teknologi kimia maupun
teknologi organik. (Goenadi dalam Sutanto, 2006)
III.2. Kekurangan Modal dan Tenaga Ahli
FDI dan Indonesia
Berdasarkan survei UNCTAD pada 2007 Indonesia termasuk 15 besar negara
paling menarik sebagai lokasi penempatan FDI (lihat Grafik 2.11). Dalam publikasi
UNCTAD yang lain, disebutkan bahwa peringkat Indonesia dalam indeks kinerja
dan potensi FDI terus menunjukkan perbaikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa
meskipun Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan struktural, namun
secara umum investor internasional menilai bahwa prospek usaha di Indonesia
masih baik. Hal ini sejalan dengan persepsi risiko terhadap Indonesia yang dari
tahun ke tahun semakin membaik, seperti terlihat dalam peringkat indeks risiko
yang dikeluarkan International Country Risk Guide (ICRG) seperti terlihat pada
Grafik 2.12.
21
Daya tarik yang lain adalah Indonesia dianggap memiliki potensi pasar yang
besar, seperti terlihat pada hasil survei WEF di atas yang menempatkan market size
Indonesia pada posisi 15 dari 131 negara. Dalam survei UNCTAD juga disebutkan
bahwa besarnya pasar dan pertumbuhan pasar bersama dengan kualitas lingkungan
22
usaha menjadi determinan utama dalam menentukan lokasi penempatan FDI (lihat
Grafik 2.13).
Perkembangan FDI ke Indonesia selama 5 tahun terakhir (2002-2007)
menunjukkan adanya pergeseran orientasi industri FDI, yakni dari sektor sekunder
ke sektor tersier. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, pergeseran orientasi ini perlu
dicermati, mengingat sektor sekunder (industri pengolahan) selama ini adalah
sektor penyerap tenaga kerja terbesar, khususnya untuk unskilled atau low-skilled
labor. Tabel 3.9
23
Aliran Dana FDI ke Indonesia (2008-2011)
Aliran masuk FDI ke Indonesia diperkirakan akan terus meningkat. Upaya
Pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi makro melalui koordinasi kebijakan
fiskal dan moneter akan memberikan ruang bagi upaya Pemerintah dalam
menggerakkan sektor riil. Di samping itu, Pemerintah juga terus melakukan
perbaikan iklim investasi, pembangunan infrastruktur, reformasi sektor keuangan
dan pemberdayaan UMKM. Berbagai upaya ini diperkirakan akan menciptakan
kondisi kondusif bagi masuknya FDI ke Indonesia. Hasil survei UNCTAD dan
Economist Intelligence Unit (EIU) dari The Economists menyatakan bahwa aliran
masuk FDI ke Indonesia diperkirakan masih positif. Prediksi ini terutama
didasarkan pada besarnya pasar domestik dan potensi perkembangannya yang
dinilai cukup tinggi untuk mengimbangi risiko yang ada. Berbagai asumsi eksternal
dan domestik di atas dijadikan dasar dalam penyusunan proyeksi ekonomi
Indonesia 2008-2012 sebagai berikut:
Secara garis besar, proyeksi ekonomi Indonesia 2008-2012 sangat
ditentukan oleh tingkat keberhasilan Pemerintah dalam implementasi reformasi
struktural, seperti terlihat pada Diagram 4.1.
24
Tabel di atas menunjukkan perubahan IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan)
dalam periode tanggal 31 Maret – 4 April 2008. Berdasarkan data di atas, terlihat
bahwa nilai IHSG semakin menurun. Sementara itu, nilai perdagangan total
jumlahnya semakin naik, begitu juga dengan nilai saham. Hal ini menunjukkan
bahwa sebenarnya nilai perdagangan Indonesia mengalami peningkatan yang
berarti bahwa modal pun ikut bertambah. Bandingkan dengan Tabel IHSG pada
periode berikutnya yaitu 7-11 April 2008 seperti yang tertera di bawah ini.
Pada periode kedua bulan April ini, nilai IHSG meningkat. Tetapi bila
dicermati lagi, nilai perdagangan total dan saham sempat mengalami penurunan
pada tanggal 8 dan kembali meningkat pada hari berikutnya yaitu tanggal 9. Hal ini
juga menunjukkan bahwa modal kembali meningkat.
Pada diagram Nilai Perdagangan dan IHSG di atas terlihat bahwa nilai
perdagangan pada kuartal I April mengalami fluktuasi dimulai dari peningkatan
25
sampai tanggal 3, kemudian turun sampai pada titik terendahnya pada tanggal 8.
Setelah itu, nilai perdagangan naik kembali sampai mendekati angka Rp 6 T.
Pada diagram Nilai Transaksi Indonesia-Asing bulan April 2008, jumlah
transaksi Indonesia selama kuartal I lebih tinggi daripada transaksi Asing,
meskipun tiap harinya nilai transaksi Indonesia juga mengalami fluktuasi. Nilai
transaksi terbesar terjadi pada tanggal 3 April dan yang terendah pada tanggal 8.
Pada diagram Aliran Dana Asing bulan April 2008, jumlah dana yang masuk
mengalami perubahan yang ekstrem. Pada awal April sampai dengan hari kedua,
nilai aliran dana asing (ADS) bernilai negatif. Pada tanggal 3 April, nilai ADS
melonjak tajam ke arah nilai positif. Pada tanggal 6 dan 7 April, nilai ADS kembali
turun ke angka di bawah nol (negatif) dan kembali naik ke atas angka nol sampai
tanggal 11 April. Nilai ADS terbesar terjadi pada tanggal 3 April sebesar hampir Rp
800 Milyar.
26
Pendidikan Indonesia
Pada dua Tabel 1 dan Tabel 2 yang berisi data mengenai angka putus sekolah
dan perkembangannya, tampak bahwa pada tingkat SD (Sekolah Dasar) kesadaran
masyarakat untuk bersekolah dapat diakatakan cukup tinggi. Tetapi ironisnya, dari
tahun 2000-2005 jumlah yang menimba ilmu di tingkat SD justru menurun.
Fenomena ini juga terjadi pada tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama). Pada
tingkat ini, dalam periode 2001/02-02/03 sempat terjadi peningkatan, tetapi pada
periode-periode berikutnya jumlah ini mengalami penurunan. Pada tingkat SMA,
jumlah siswa yang bersekolah mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Jumlah
siswa yang duduk di SMK mengalami peningkatan tetapi hanya sampai periode
2002/03-03/04, kemudian pada periode berikutnya jumlahnya pun menurun.
27
Dari tabel di atas diperoleh kesimpulan bahwa mulai tahun 1992-2005 jumlah
lulusan SD mengalami fluktuasi jumlah. Pada tahun 1996/1997 terjadi penurunan
jumlah lulusan SD, tetapi kemudian kembali meningkat pada periode sesudahnya
yaitu 1997/1998. Pada periode setelah 1997/1998, jumlah lulusan SD justru
menurun dan tidak kembali naik sampai pada periode 2003/2004. Jumlah lulusan
SD yang melanjutkan ke jenjang SMP juga meningkat, tetapi pada periode
1997/1998 jumlah ini justru menurun dan kembali naik pada periode setelahnya.
Jumlah lulusan yang melanjutkan ke SMP meningkat sampai pada periode
28
2000/2001. Pada periode berikutnya jumlah ini terus menurun dan akhirnya naik
pada periode 2004/2005.
Berdasarkan data yang terdapat dalam tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa
jumlah lulusan SMP secara mayoritas mengalami peningkatan jumlah. Sedangkan
jumlah lulusan SMP yang melanjutkan ke SM (Sekolah Menengah) baik SMA,
SMK, atau SM yang lain, mayoritas juga mengalami peningkatan kecuali pada
periode 1996/1997 di mana sempat terjadi penurunan jumlah.
29
Berdasarkan data di atas, dapat dikatakan bahwa jumlah lulusan SM dari
periode ke periode berikutnya mengalami peningkatan. Yang melanjutkan ke
program Diploma mengalami penurunan pada periode 1996/1997 dan 1999/2000,
sedangkan pada periode-periode lainnya mengalami peningkatan jumlah meskipun
tidak begitu ekstrem. Yang melanjutkan ke program Sarjana juga secara mayoritas
mengalami peningkatan kecuali pada periode 1995/1996 yang sempat mengalami
penurunan yang tidak begitu besar. Yang mengejutkan adalah jumlah lulusan SM
yang melanjutkan ke program Sarjana pada periode 2004/2005 yang mengalami
penurunan jumlah yang ekstrem apalagi pada periode-periode sebelumnya jumlah
30
ini tidak pernah menurun. Secara total, jumlah lulusan SM mengalami peningkatan
kecuali pada periode 2004/2005.
Berdasarkan data-data yang tampak pada tabel-tabel di atas, dapat diambil
suatu kesimpulan bahwa sebenarnya jumlah penduduk yang mengenyam
pendidikan mulai dari SD sampai PT secara mayoritas mengalami peningkatan.
Tetapi dengan adanya fenomena banyaknya pengangguran di Indonesia, hal ini
menjadi suatu kasus baru. Selain itu, dapat pula diambil kesimpulan bahwa tingkat
pendidikan yang tinggi ternyata tidak selalu mempengaruhi jumlah tenaga kerja
dan pengangguran. Hal ini jelas berpengaruh juga terhadap kualitas SDM
masyarakat Indonesia yang terbukti masih rendah.
III.3 Perkembangan Penduduk Pesat
Seperti yang telah dijelaskan oleh Sadono Sukirno bahwa pertumbuhan
penduduk yang pesat di negara berkembang menjadi hambatan bagi pembangunan
ekonomi, hal itulah yang terjadi di Indonesia. Menurut Menko Kesra, Aburizal
Bakrie, penduduk Indonesia pada tahun 2006 diperkirakan 222 juta jiwa dan setiap
tahun masih terjadi kelahiran sebanyak 4.3 juta jiwa dengan pertambahan kurang
lebih 3 juta pertahunnya.
Jumlah penduduk Indonesia yang besar ini akan menyulitkan pemerintah
Indonesia untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara seperti pendidikan,
kesehatan, makanan pokok, dan pekerjaan yang layak. Namun dengan kredibilitas
pemerintah saat ini, hal tersebut belum dapat diatasi. Hal ini dapat terlihat dari
kualitas hidup penduduk yang tercermin dari Human Development Index dimana
Indonesia berada di peringkat 108 dari 177 negara.5
5 Broto, “Jumlah Penduduk Besar Persulit Terpenuhi Hak-hak Dasar.”
http://www.menkokesra.go.id/content/view/3419/99/ (20 Apr. 2008 20.20)
31
Indikator dari pembangunan ekonomi adalah pendapatan per kapita yang
mengindikasikan kesejahteran rakya Indonesia. Pendapatan per kapita sangat
berhubungan dengan banyak atau sedikitnya jumlah penduduk di Indonesia.
Cara menghitung pendapatan per kapita
Per kapita PNB = Pendapatan Nasional Bruto
Jumlah penduduk
Per kapita PDB = Pendapatan Domestik Bruto
Jumlah penduduk
Jika PDB sebuah negara tinggi sementara jumlah penduduknya juga tinggi,
maka hal tersebut hanya akan membuat pertumbuhan ekonomi tanpa terjadinya
pembangunan ekonomi karena kesejahteraan rakyat masih rendah. Hal itulah yang
menurut penulis terjadi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia bila
dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia memang lebih tinggi, namun
pertumbuhan penduduk Indonesia juga cukup tinggi yaitu 1.3% pertahunnya atau
sekitar 3 juta jiwa pertahun. Hal ini mengakibatkan pembangunan ekonomi
32
Indonesia juga cukup stagnan bahkan lebih rendah dibandingkan dengan negara
lain di Asia.
Tabel 1.1.2.
Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun menurut Provinsi
Annual Rate of Growth by Province6
Sumber/Source : Sensus penduduk (1971,1980,1990,2000) dan Supas 2005
Propinsi / Province
Kabupaten / District
Periode / Period Grafi
k 1971-198
0
1980-199
0
1990-200
0
2000-200
5
00. Indonesia 2.30 1.97 1.49 1.30
11. Nanggroe Aceh
Darussalam 2.93 2.72 1.46 0.52
12. Sumatera Utara 2.60 2.06 1.32 1.35
13. Sumatera Barat 2.21 1.62 0.63 1.49
14. Riau 3.11 4.22 4.35 4.05
15. Jambi 4.07 3.39 1.84 1.84
16. Sumatera Selatan 3.32 3.15 2.39 1.78
17. Bengkulu 4.39 4.38 2.97 1.26
18. Lampung 5.77 2.67 1.17 1.38
19. Kep. Bangka Belitung na na 0.97 3.05
20. Kepulauan Riau na na na 4.99
31. DKI Jakarta 3.93 2.38 0.17 1.20
32. Jawa Barat 2.26 2.57 2.03 1.75
33. Jawa Tengah 1.64 1.17 0.94 0.48
34. DI Yogyakarta 1.10 0.57 0.72 1.39
35. Jawa Timur 1.49 1.08 0.70 0.86
36. Banten na na 3.21 2.20
51. Bali 1.69 1.18 1.31 1.46
6 “Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun menurut Provinsi.”
http://www.datastatistik-indonesia.com/component/option,com_tabel/task,sho
w/Itemid,165/ (22 April 2004 20.15)
33
Propinsi / Province
Kabupaten / District
Periode / Period Grafi
k 1971-198
0
1980-199
0
1990-200
0
2000-200
5
52. Nusa Tenggara Barat 2.36 2.14 1.82 0.86
53. Nusa Tenggara Timur 1.95 1.79 1.64 2.27
61. Kalimantan Barat 2.31 2.65 2.29 0.18
62. Kalimantan Tengah 3.43 3.88 2.99 0.63
63. Kalimantan Selatan 2.16 2.32 1.45 1.99
64. Kalimantan Timur 5.73 4.41 2.81 3.12
71. Sulawesi Utara 2.31 1.60 1.33 1.25
72. Sulawesi Tengah 3.86 2.82 2.57 1.07
73. Sulawesi Selatan 1.74 1.42 1.49 0.96
74. Sulawesi Tenggara 3.09 3.66 3.15 2.02
75. Gorontalo Na na 1.59 2.13
76. Sulawesi Barat Na na Na 2.33
81. Maluku 2.88 2.76 0.08 1.60
82. Maluku Utara Na na 0.48 1.64
91. Irian Jaya Barat Na na Na 3.95
92. Papua 2.67 3.34 3.22 2.17
34
Diagram HDI dan Pendapatan Per Kapita Indonesia dibandingkan Algeria
III.4 Masalah Menciptakan Kesempatan Kerja dan
Pengangguran
35
III.4.1. Tenaga Kerja dan Lapangan Kerja
Tenaga kerja (manpower) adalah seluruh penduduk dalam usia kerja (berusia 15
tahun atau lebih) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa. Sebelum
tahun 2000, Indonesia menggunakan patokan seluruh penduduk berusia 10 tahun
ke atas (lihat hasil Sensus Penduduk 1971, 1980 dan 1990). Namun sejak Sensus
Penduduk 2000 dan sesuai dengan ketentuan internasional, tenaga kerja adalah
penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih 7.
Menurut Sensus Penduduk 2000, yang dimaksud dengan lapangan pekerjaan
adalah bidang kegiatan dari usaha/perusahaan/ instansi dimana seseorang bekerja
atau pernah bekerja.
Lapangan usaha/pekerjaan ini dibagi dalam 10 golongan, terdiri dari 5 sub sektor
pertanian dan 5 sektor lainnya, yaitu:
Sektor Pertanian :
1. Sub sektor Pertanian Tanaman Pangan
2. Sub Sektor Perkebunan
3. Sub Sektor Perikanan
4. Sub Sektor Peternakan
5. Sub Sektor Pertanian Lainnya
Sektor Industri Pengolahan
Sektor Perdagangan
7 Tenaga Kerja. Http://www.datastatistik-indonesia.com/content/view/801/801/, diakses pada 20
April 2008, pukul 20.31.
36
Sektor Jasa
Sektor Angkutan
Sektor lainnya.
III.4.2. Definisi Pengangguran
Pengangguran di kota pada prinsipnya merupakan akibat dari dua faktor ekonomi
yang fundamental : rendahnya tingkat pertumbuhan demand (permintaan) terhadap
tenaga kerja kota di sektor industri modern serta tingkat pertumbuhan yang cepat
dari supply tenaga kerja kota yang berasal dari desa 8.
Berdasarkan kategorinya, pengangguran dibedakan menjadi 3, yaitu pengangguran
terbuka (open unemployment), setengah pengangguran (under unemployment), dan
pengangguran terselubung (disguised unemployment).
III.4.2.1. Pengangguran Terbuka
Pengangguran Terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja
atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama
sekali maupun yang sudah penah berkerja), atau sedang mempersiapkan suatu
usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk
mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum
mulai bekerja 9.
8 Michael P. Todaro. Ilmu Ekonomi bagi Negara Sedang Berkembang. (Jakarta : Akademika
Pressindo, 1985). Hlm. 9 Pengangguran Terbuka. Http://www.datastatistik-indonesia.com/content/view/803/803/, diakses
pada 20 April 2008, pukul 20.27.
37
Dipandang dari sudut usia, dalam konteks ini pengangguran dibedakan ke dalam
tiga kelompok, yaitu kelompok usia labil (15-19 tahun), usia dinamis (20-39 tahun)
dan usia mapan (di atas 40 tahun) 10
.
Ditinjau menurut tingkat pendidikannya, pengangguran dibedakan menjadi
berpendidikan SLTA, berpendidikan SLTP, berpendidikan maksimal SD, dan
pengangguran dengan pendidikan yang relatif tinggi (DI ke atas).
III.4.2.2. Setengah Pengangguran
Setengah Pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang bekerja di bawah
jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Setengah pengangguran dibagi
menjadi dua kelompok :
Setengah Penganggur Terpaksa, yaitu mereka yang bekerja di bawah jam
kerja normal dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima
pekerjaan lain.
Setengah Penganggur Sukarela, yaitu mereka yang bekerja di bawah jam
kerja normal tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima
pekerjaan lain, misalnya tenaga ahli yang gajinya sangat besar 11
.
III.4.3. Tingkat Pengangguran
10
Dinas Tenaga Kerja dan Administrasi. Pengangguran. Http://dinas-nakertrans.jakarta.go.id/web
site/pages/data-dan-informasi/publikasi-ketenagakerjaan/ptkd-2007/berdasarkan-pengangguran.
php, diakses pada 22 April 2008, pukul 17.27. 11
Setengah Pengangguran. Http://www.datastatistik-indonesia.com/content/view/803/803/,
diakses pada 20 April 2008, pukul 20.27.
38
Tingkat pengangguran (unemployment rate) adalah persentase jumlah orang yang
tidak bekerja dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja pada suatu waktu.
Unemployment Rate (%) = number of people unemployed x 100%
Labor force
Unemployment rate = tingkat pengangguran
Number of people unemployed = jumlah orang yang tidak bekerja
Labor force = angkatan kerja, penjumlahan dari orang yang bekerja dengan orang
yang tidak bekerja.
Penggunaan rumus tersebut dapat kita lihat penggunaannya pada tabel berikut.
Tabel 1
Angkatan Kerja dan Pengangguran, 2001-2007
(Juta orang)
Sumber: Badan Pusat Statistik, beberapa penerbitan.
D e s k r i p s i 2001
(Ags)
2006
(Feb)
2007
(Feb)
2007
(Ags)
Angkatan Kerja
Bekerja (employed)
Pertanian
Pertambangan dan Penggalian
Manufaktur
Listrik, gas dan air minum
Konstruksi
Perdagangan, hotel dan restoran
Transportasi dan komunikasi
Finansial, asuransi, real estate
Jasa-jasa lainnya
98,8
90,8
39,7
n.a.
12,1
n.a.
3,8
17,5
4,4
1,1
11,0
106,3
95,2
42,3
0,9
11,6
0,2
4,4
18,6
5,5
1,2
10,6
108,1
97,6
42,6
1,0
12,1
0,2
4,4
19,4
5,6
1,3
11,0
109,94
99,93
Tidak bekerja (unemployed) 8,0 11,1 10,5 10,01
Tingkat pengangguran (unemployment)
(persentase terhadap Angkatan Kerja)
8,1 10,4 9,8 9,11
39
Pada data angkatan kerja dan pengangguran bulan Agustus 2007, jumlah orang
yang tidak bekerja adalah 10,01 juta jiwa. Sedangkan jumlah orang yang bekerja
adalah 99,93 juta jiwa. Berarti jumlah angkatan kerja = 10,01 juta jiwa + 99,93 juta
jiwa = 109,94 juta jiwa.
Dan tingkat pengangguran = jumlah orang yang tidak bekerja X 100%
Jumlah angkatan kerja
= 10,01 juta jiwa X 100% = 9,11 %
109,94 juta jiwa
Grafik Perbandingan Tingkat Pengangguran Tahun 2005-2007
III.4.4. Pengaruh Jumlah Pengangguran terhadap Tingkat
Pertumbuhan Ekonomi
40
Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat bahwa berlaku hubungan berkebalikan
antara perubahan tingkat pengangguran (change in unemployment rate) dengan
pertumbuhan GDP (Gross Domestic Product). Semakin tinggi angka
pengangguran, maka semakin rendah angka pertumbuhan GDP, dan begitu pula
sebaliknya.
Oleh karena itu, dengan asumsi jumlah penduduk dianggap tidak berubah dari
tahun sebelumnya, maka bila angka pertumbuhan GDP dan GNP turun, berarti
pendapatan per kapita GDP dan GNP suatu negara juga akan turun.
Per Kapita PNB = Pendapatan Nasional Bruto
Jumlah Penduduk
Per Kapita PDB = Pendapatan Domestik Bruto
Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk dianggap tetap, maka bila Pendapatan
Nasional/Domestik Bruto meningkat, maka Pendapatan Per Kapita PNB/PDB juga
akan meningkat.
41
Korelasi yang negatif antara tingkat pengangguran dengan pertumbuhan GDP juga
dapat dilihat dari tabel berikut ini :
Pada data di atas, kita dapat melihat adanya korelasi negatif antara Pertumbuhan
Ekonomi dengan Prosentase Pengangguran Terbuka. Misalnya, antara tahun
2005-2006 di mana prosentase pengangguran terbuka mengalami penurunan, yaitu
dari 9,65% menjadi 8,93%; pertumbuhan ekonomi, sebaliknya, malah mengalami
peningkatan, yaitu dari 5,50% menjadi 6,08%. Begitu pula dengan tahun-tahun
berikutnya.
Analisa berdasarkan Teori Pendapatan Nasional
Hubungan antara tingkat pengangguran dengan angka GDP juga dapat dilihat dari
definisi GDP itu sendiri.
GDP adalah market value dari semua jenis barang dan jasa yang diproduksi di
dalam suatu negeri selama kurun waktu/periode tertentu.
Sementara dari Teori Pendapatan Nasional, dikatakan :
Y = C + I + G + (X-M)
42
Di mana : Y = Pendapatan Nasional
C = Household Consumption (konsumsi rumah tangga)
I = Investasi
G = Government spending
X = menerima “vallas” dari luar
M = memberi “vallas” ke luar
Dengan memiliki pekerjaan, orang akan memperoleh gaji, yang kemudian akan
digunakannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (melakukan konsumsi).
Sehingga, dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap, pertambahan C akan
menghasilkan pertambahan Y pula.
Begitu juga dari sisi investasi. Berkaitan dengan investasi, ada 3 sumber investasi,
yaitu private saving, government budget surplus, dan pinjaman luar negeri. Yang
perlu dilihat sehubungan dengan kondisi pengangguran adalah private saving.
Dengan bekerja, seseorang akan memperoleh gaji, yang selain digunakannya untuk
melakukan proses konsumsi, juga akan digunakan untuk menabung. Tabungan
inilah yang kemudian akan digunakan untuk melakukan investasi. Oleh karena itu,
(dengan asumsi semua faktor lain dianggap tetap) dengan bekerja dan
menggunakan gaji hasil pekerjaannya untuk berinvestasi, pendapatan nasional juga
akan meningkat.
III.5 Inflasi
Pengaruh Inflasi Terhadap Pembangunan Ekonomi
Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi adalah tingkat kesejahteraan
penduduk. Kesejahteraan tersebut dapat dilihat dari pendapatan perkapita suatu
negara. Semakin tinggi PDB perkapita suatu negara, maka semakin tinggi juga
kesejahteraan masyarakat. Jadi, jika tingkat pertumbuhan penduduk 2%, maka
tingkat petumbuhan ekonomi harus lebih tinggi dari 2%.
43
Meskipun Indonesia telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi,
sayangnya tingkat Inflasi di Indonesia juga tinggi. Hal itu menyebabkan tingkat
pertumbuhan ekonomi yang tinggi seolah tidak terlalu berpengaruh bagi
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus
menerus. Terdapat tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah
terjadi inflasi, antara lain:
1. Kenaikan Harga
Harga suatu komoditas dapat dikatakan naik jika harga komoditas tersebut
naik dibandingkan dengan harga pada periode sebelumnya. Periode tersebut
bisa berupa jangka waktu yang lama, seperti triwulan, semester, dan setahun.
Misalnya, harga suatu pakaian Rp.50.000,00 dan tiga bulan kemudian harga
pakaian yang sama menjadi Rp.75.000,00.
2. Bersifat Umum
Kenaikan harga suatu komoditas dapat dikatakan inflasi jika kenaikan harga
tersebut bersifat umum dan menyebabkan harga-harga komoditas lain
menjadi naik. Misalnya, kenaikan harga BBM secara otomatis menyebabkan
biaya operasional produksi naik sehingga harga jual suatu produk juga akan
naik.
3. Berlangsung Terus-menerus
Tidak cukup hanya dengan kenaikan harga yang bersifat umum agar dapat
dikatakan inflasi, tetapi kenaikan harga tersebut juga harus berlangsung
terus-menerus. Jika kenaikan harga hanya berlangsung sesaat, maka hal itu
tidak dapat dikatakan inflasi.
44
Sampai pada tingkat tertentu, inflasi memang dibutuhkan untuk memacu
penawaran agregat. Penawaran agregat ialah total penawaran barang dan jasa dalam
satu periode tertentu. Kenaikan harga barang akan memacu produsen untuk
meningkatkan output produksinya. Namun, para ekonom sepakat bahwa inflasi
yang aman adalah sekitar 5% pertahun. Inflasi yang terlalu tinggi akan
menimbulkan masalah sosial.
Masalah sosial yang tumbuh sehubungan dengan pertumbuhan ekonomi ialah
menurunnya tingkat kesejahteraan penduduk. Tingkat kesejahteraan penduduk
sebagai salah satu indikator pertumbuhan ekonomi akan terganggu di mana inflasi
akan menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Sebagai contoh sederhana, jika
seorang ibu rumah tangga tadinya dapat membelanjakan uang Rp.30.000,00 untuk
kebutuhan rumah tangganya selama dua hari, maka setelah adanya inflasi uang
sejumlah Rp.30.000,00 hanya dapat digunakan untuk keperluan satu hari. Oleh
karena itu, tingginya tingkat inflasi akan sangat memberatkan masyarakat, terutama
masyarakat dengan penghasilan rendah. Makin tinggi tingkat inflasi, makin cepat
penurunan tingkat kesejahteraan.
Meskipun Indonesia mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi, namun
Indonesia juga masih tetap memiliki tingkat inflasi yang cukup tinggi sebagaimana
dapat dilihat dalam tabel di atas. Tingkat inflasi yang dialami Indonesia
menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak mampu membawa
masyarakat menjadi lebih sejahtera karena meskipun PDB meningkat, tapi nilai
harga suatu barang juga terus meningkat sehingga kenaikan PDB tersebut seolah
tidak ada artinya.
Oleh karena itu, pengendalian inflasi menjadi suatu keharusan. Pengendalian
inflasi dapat dilakukan melalui pemeliharaan nilai rupiah dan uang beredar,
45
pemeliharaan harga barang-barang dan jasa tertentu yang tingkat harganya
ditentukan oleh pemerintah seperti air dan listrik, serta menjaga perekonomian dari
fenomena supply-shock seperti kekeringan dan gagal panen yang sangat
memepengaruhi perekonomian.
46
BAB IV
KESIMPULAN
IV.1 Kesimpulan
1. Beberapa masalah yang terjadi di sektor pertanian, seperti kurangnya
pengetahuan petani, kurangnya pengetahuan lokal petani menyangkut
pertanian, kurangnya aplikasi teknologi modern, tingkat pendapapatan petani
yang subsisten, rasio tanah-penduduk relatif kecil, kerentanan subsektor
pangan terhadap berbagar hama, hilangnya petani hak atas air dan bibit, dan
penggunaan obat-obatan kimiawi secara berlebihan telah menyebabkan
produktivitas sektor ini sangat rendah dan masalah kemiskinan meluas,
sehingga menjadi hambatan bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.
2. Pesatnya laju pertumbuhan penduduk negara-negara berkembang menjadi
hambatan bagi pertumbuhan pembangunan ekonomi. Hal tersebut
dikarenakan semakin banyak penduduk maka pendapatan pendapatan
perkapita negara akan semakin kecil sebagai hasil pembagian PDB oleh
jumlah penduduk.
3. Terdapat korelasi yang negatif antara tingkat pembangunan dengan
pertumbuhan PDB, yang berarti pembangunan ekonomi Indonesia juga
memilki korelasi yang negatif dengan tingkat pengangguran. Dengan bekerja,
individu akan memberikan sumbangan terhadap jumlah konsumsi dan jumlah
investasi sehingga otomatis akan meningkatkan pembangunan ekonomi.
4. Indonesia memiliki sumber daya manusia yang sangat banyak, sayangnya
kualitas sumber daya tersebut masih rendah dan kurang medukung
pembangunan ekonomi Indonesia.
5. Tingkat inflasi yang relatif aman adalah 5% pertahun, sedangkan tingkat
inflasi Indonesia tahun2008 mencapai 6,6%. Tingkat inflasi yang tinggi
47
menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap tidak mampu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan salah satu indikator
pertumbuhan ekonomi.
IV.2 Saran
1 Saran untuk mengatasi hambatan pembangunan di sektor pertanian tradisional
adalah melaksanakan poin-poin yang telah dibahas pada bab pembahasan,
yaitu
1) meningkatkan sumber daya manusia sektor pertanian dengan pemberian
pendidikan dan peningkatan manajerial serta pengembangan wawasan
agrobisnis;
2) menanamkan kembali budaya pengetahuan lokal masyarakat tani dalam
mengembangkan sektor pertanian yang independen dari input pertanian
modern;
3) membentuk organisasi petani yang mandiri;
4) menjalankan program reforma agraria;
5) mengadakan pergantian bibit padi secara berkala;
6) memberdayakan organisasi petani pemakai air (P3A);
7) mengubah sistem penelitian pertanian dari penelitian di laboratorium
pertanian menjadi penelitian yang dilakukan bersama petani di lahan
petani;
8) mengembangkan program penangkar benih desa yang dapat mendukung
otonomi petani dalam menyediakan bibit;
9) mengadakan undang-undang yang mengatur kebijaksanaan tentang
sumber daya genetika atau genetic resources; DAN
48
10) mengatasi penggunaan obat-obatan kimiawi secara berlebihan dan
memperkenalkan teknologi pertanian probiotik.
2 Salah satu cara yang mungkin dilakukan untuk meningkatkan modal adalah
dengan meningkatkan investasi baik dari dalam negeri maupun asing. Tetapi
yang lebih diutamakan adalah investasi dari pihak Indonesia karena dengan
memberi kesempatan pada rakyat Indonesia untuk berinvestasi, maka dapat
berpengaruh terhadap penciptaan lapangan kerja yang baru dan pada akhirnya
ikut mengurangi pengangguran sekaligus ikut berkontribusi pada
penambahan sumber keuangan negara.
Untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dalam berinvestasi,
pemerintah memiliki peran yang vital. Pemerintah dengan segala
kekuasaannya berhak membuat kebijakan seperti RUU Penanaman Modal
yang sebelumnya telah dicanangkan. Mengingat RUU tersebut masih
menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, pemerintah seharusnya lebih
selektif lagi dalam menyusun UU tentang penanaman modal yang lebih baik
dan berpihak kepada pihak dalam negeri.
Untuk meningkatkan kualitas SDM di Indonesia, pemerintah seharusnya
lebih tanggap dalam usahanya memeratakan pendidikan di seluruh wilayah
Indonesia. Salah satu cara yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah
menurunkan biaya sekolah supaya masyarakat lebih mudah menyekolahkan
putera-puterinya dan untuk masyarakat kelas ekonomi bawah, disediakan
beasiswa-beasiswa khusus bagi mereka. Selain itu, pemerintah harus lebih
aktif lagi dalam merealisasikan Program Wajib Belajar 9 Tahun. Menurut
kami, program tersebut kurang efektif dan seharusnya diubah menjadi
Program Belajar 12 Tahun. Fasilitas atau sarana dan prasarana pendidikan
juga harus diperbaiki terutama gedung sekolah. Jika perlu, ada anggaran
49
khusus dalam APBN mengenai pembangunan sarana dan prasarana sekolah di
luar anggaran pendidikan karena tanpa adanya sarana dan prasarana yang
memadai, kegiatan belajar mengajar tidak berjalan lancar.
2. Untuk mengatasi pesatnya pertumbuhan penduduk, hal yang dapat dilakukan
pemerintah adalah dengan menggalakkan kembali program Keluarga
Berencana. Melalui KB, angka kelahiran dapat ditekan sehingga pertumbuhan
penduduk pun dapat terkontrol. Selain itu masyarakat Indonesia juga harus
memiliki kesadaran untuk turut terlibat dalam program KB tersebut.
Pertumbuhan penduduk yang terkontrol dapat membantu terciptanya
pembangunan ekonomi Indonesia.
3. Untuk mengatasi masalah pengangguran di Indonesia, salah satu saran yang
dapat dilakukan adalah dengan menggiatkan keberadaan Usaha Kecil dan
Menengah di Indonesia. UKM merupakan wahana yang ampuh dalam rangka
mengatasi masalah pengangguran, karena keberadaan UKM yang meningkat
akan dapat menyerap tenaga kerja yang banyak pula, sehingga jumlah
pengangguran akan berkurang.
50
DAFTAR PUSTAKA
Gill, Richard T. Ekonomi Pembangunan Dulu dan Sekarang. Jakarta: Ghalian
Indonesia, 1983
Parkin, Michael. Economics. New York: Pearson, 2008.
Rahardja, Pratama. Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantar. Depok: Lembaga
Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: 2004.
Soetrisno, Loekman. Paradigma Baru Pembangunan Pertanian: Sebuah Tinjauan
Sosiologis. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006.
Sukartawi. Pembangunan Pertanian untuk Mengentas Kemiskinan. Jakarta:
Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1996.
Sukirno, Sadono. Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar
Kebijaksanaan. Jakarta: Bima Grafika,1982.
Sukirno, Sadono. Makroekonomi: Teori Pengantar. Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2004.
Sutanto, Jusuf dan Tim , peny. Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban.
Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
Todaro, Michael P. Ilmu Ekonomi bagi Negara Sedang Berkembang. Jakarta:
Akademika Pressindo, 1985.
Rujukan dari Internet
http://www.datastatistik-indonesia.com/component/option,com_tabel/task,show/It
emid,165/. 22 Apr. 2008 20.15.
Biro Pusat Statistik. Pengangguran Terbuka. http://www.datastatistik-
indonesia.com/content/view /803/803/ 20 Apr. 2008, 20.27.
51
Biro Pusat Statistik. Setengah Pengangguran. http://www.datastatistik-
indonesia.com/content/view/803/803/ 20 April 2008, 20.27.
Biro Pusat Statistik. Tenaga Kerja. http://www.datastatistik-
indonesia.com/content/view/801/801/ 20 Apr. 2008 20.31.
Broto. Jumlah Penduduk Besar Persulit Terpenuhi Hak-hak Dasar.
http://www.menkokesra.go.id/content/view/3419/99/. 20 Apr. 2008 20.20.
Dinas Tenaga Kerja dan Administrasi. Pengangguran. http://dinas-nakertrans.ja
karta.go.id/website/pages/data-dan-informasi/publikas-ketenagakerjaan/ptkd
-2007/berdasarkan-pengangguran.php 22 Apr. 2008 17.27.
I Wayan Dipta. Mengangkat Peran Perempuan Pengusaha dalam Mengatasi
Pengangguran.http://www.smecda.com/deputi7/file_Infokop/VOL15_01/M
engangkat_Peran_perempuan_Pengusaha_Dlm_Mengatas_Peng_5.pdf 22
April 2008 17.40.
Efendi, Tonny D. Kebijakan Ekonomi Internasional tonnydian.blogspot.com/2007
/04/materi-kuliah-ke-2.html 23 Apr. 2008 21.13.
Indonesia Human Development Index. http://www.undp.or.id/archives/pressrelease
/Indikator%20Indonesia%20EN.pdf 23 April 2008 21.15.
Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun menurut Provinsi.
http://www.datastatistik-indonesia.com/component/option,com_tabel/task,show/It
emid,165/. 22 Apr. 2008 20.15.
Nurdin, Iwan. Kertas Posisi terhadap RUU Penanaman Modal. www.kpa.or.id/in
dex.php?option=com_content&task=view&id=120&Itemid=53&PHPSESSI
D=c862e7ae2 23 Apr. 2008 20.47.
Prasetiantono, A. Tony. Pertumbuhan Digerakkan Investasi, Gejolak Eksternal
Masih Membayang. http://www.bni.co.id/Portals/0/Document/Economic%
52
20Outlook%202008%202%20Jan%202008)%20Backup.pdf 22 Apr. 2008
18.54.
Siaran Pers Republik Indonesia. Penjelasan Rencana Kerja Pemerintah Tahun
2008.http://www.bapeda-jabar.go.id/bapeda_design/docs/perencanaan/2007
0522_09130.pdf 22 Apr. 2008 17.47.