hal 4 hal 18 hal 38 - bpk ri...warta pemeriksa edisi 11 | vol. i - november 2018 hal 4 hal 18 hal 38...

Mengoptimalkan Aset Negara Melalui Revaluasi

Peran BPK di INTOSAI WGEA BPK Umumkan Pemenang Festival Film Kawal Harta Negara 2018

WARTA PEMERIKSAEdisi 11 | Vol. I - NOVEMBER 2018

Hal 4 Hal 18 Hal 38

Revaluasi AsetJangan Meleset

2

WARTA PEMERIKSA | Edisi 11 | Vol. I - November 2018

DAFTAR ISI

3

4

6

11

18

20

23

26

29

32

33

38

40

42

47

Dari Redaksi


Nilai Aset Pemerintah Meroket

Memastikan Revaluasi Aset tak Meleset

Peran BPK di INTOSAI WGEA

Isa Rachmatarwata, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian KeuanganRevaluasi BMN Penting untuk APBN

Kepulauan Anambas,Surga Bahari di Indonesia Barat

Menginap Sambil Berwisata Agro di Rumah Kebun RaGhaYa

“Doa untuk Palu”

BPK Bantu Ringankan Beban Korban Bencana Sulteng

Para Pejuang BPK

BPK Umumkan Pemenang Festival Film Kawal Harta Negara 2018

Strategic Environmental Assessments to Address Sustainability

The Role of SAIs to AchieveMore Transparent, Accountable, and Sustainable REDD+ Scheme: The Case of Indonesia

Berita Foto

3


Penilaian kembali atau revaluasi barang milik negara (BMN) menjadi dasar penilaian aset negara yang akuntabel. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun mengapresiasi langkah pemerintah untuk menghitung kembali nilai aset tetap negara setelah satu dekade. Hal ini pun merupakan amanat Peratur an Presiden No 75/2017 tentang Penilaian Kembali

Barang Milik Negara dan Daerah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sejak ke-

merdekaan RI, pemerintah baru pertama kali melakukan inventarisasi dan penilaian aset pada 2007 hingga 2010. Saat itu, ditemukan nilai aset BMN sebesar Rp1.538,18 triliun. Sedekade setelahnya, pemerintah kembali melakukan revaluasi aset yang dimulai pada Agustus 2017 dan berakhir pada Oktober 2018.

Hal ini yang menjadi pertimbangan Warta Pemeriksa menuliskan laporan mengenai revaluasi aset. Pada rubrik ‘Sorotan’, kami menuliskan bahwa nilai aset pemerintah mengalami kenaikan sebesar 272,4 persen menjadi Rp5.728,49 triliun.

Kenaikan nilai aset ini memang menjadi hal yang penting bagi pe-merintah lantaran berdampak positif bagi perekonomian suatu negara. Hasil studi Dana Moneter Internasional (IMF) menyebutkan, penggu-naan aset suatu negara yang baik bisa meningkatkan penerimaan hing-ga 1,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Karenanya, BMN diharapkan dapat dikelola dengan maksimal dan berkontribusi bagi penerimaan negara dalam bentuk penerimaan bukan pajak (PNBP).

Laporan mengenai revaluasi aset juga dapat pembaca temui di rubrik ‘Sudut Pandang’ yang menampilkan wawancara dengan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata. Dalam wawancara itu, Isa menjelaskan, pemerintah bersama BPK me-lakukan pembahasan atas hasil penilaian kembali BMN yang dilakukan pada 2017.

BPK dan pemerintah juga berkoordinasi secara intens dalam rangka pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan terinci atas pelaksanaan penilaian kembali BMN 2017 dan 2018.

Pada edisi kali ini juga kami menyajikan rubrik khusus ‘BPK Tanggap’. Rubrik ini berisi informasi mengenai respons cepat BPK terhadap ber-bagai bencana yang menimpa Indonesia beberapa waktu belakangan ini. Mulai dari bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah (Sul-teng) hingga musibah kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 rute Jakar-ta-Pangkal Pinang.

Bagi BPK, kecelakaan ini memberikan duka mendalam. Ini lantaran ada 10 pegawai BPK Perwakilan Bangka Belitung yang menjadi korban musibah pada Senin, 29 Oktober 2018 tersebut. Kami tayangkan pula beberapa puisi yang dibuat oleh karyawan BPK yang menjadi korban Lion Air JT-610. Ini menjadi bentuk penghargaan BPK atas pengabdian para korban terhadap negara.

Masih banyak lagi informasi yang kami sajikan dalam rubrik-rubrik lain pada edisi ini. Kami juga tetap menantikan partisipasi pembaca untuk mengirimkan tulisan mengenai tugas pokok BPK dan topik lain yang menarik.

Salam Redaksi

PengarahMoermahadi Soerja Djanegara

Bahrullah AkbarBahtiar Arif

Penanggung JawabJuska Meidy Enyke Sjam

Supervisi PenerbitanGunarwanto

Ketua Tim RedaksiSri Haryati

RedaksiBidramnanta

Iqra FiqhYudha Bayangkara

EkoRadiansyah Said

Reny Jingga

Kepala SekretariatTrisari Istiati

SekretariatBestantia Indraswati

Klara RansinginReza Hadi Satria

Ridha SukmaSudarman

SekretariatGedung BPK-RI

Jalan Gatot Subroto no 31Jakarta

Telepon: 021-25549000Pesawat 1188/1187

Faksimili: 021-57854096Email: [email protected]

www.bpk.go.id

Diterbitkan oleh:Sekretariat Jenderal

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Tim Editorial

DARI REDAKSI

4


CERITA SAMPUL

Ada banyak manfaat yang bisa di-dapat pemerintah dari penilaian kembali barang milik negara (BMN). Salah satu manfaat itu adalah menemukan aset yang idle atau menganggur dan me-

manfaatkannya untuk kepentingan negara. Kementerian Keuangan mengungkapkan, ter-

dapat sebanyak 776 aset atau nomor urut pendaf-taran (NUP) yang dilaporkan idle. Data tersebut didapat berdasarkan hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018. Laporan revaluasi aset ini telah diserahkan kepada Badan Pemeriksa Ke uangan (BPK) untuk diperiksa.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemente-rian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, 776 aset idle itu terdiri atas aset berupa tanah sebanyak 315 NUP, bangunan gedung sebanyak

342 NUP, serta jalan, jembatan, dan bangunan air sebanyak 119 NUP.

“BMN yang terindikasi idle tersebut diproses lebih lanjut dengan mengikuti ketentuan,” kata Isa kepada Warta Pemeriksa. Ketentuan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71/PMK.06/2016 tentang Tata Ca-ra Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga (K/L).

Sesuai beleid tersebut, ada dua kriteria BMN idle. Pertama, BMN dalam penguasaan penggu-na barang yang tidak digunakan. Namun, ada pengecualian pada kriteria ini. Yaitu, BMN telah direncanakan untuk digunakan oleh kementerian dan lembaga sebelum berakhirnya tahun kedua. Kemudian, BMN telah direncanakan untuk diman-faatkan dalam waktu satu tahun.


Aset harus dimanfaatkan karena bisa menambah penerimaan negara melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

pxhere.com

5


CERITA SAMPUL

Adapun kriteria kedua BMN idle adalah BMN dalam penguasaan pengguna barang yang digu-nakan, tetapi tidak sesuai dengan tugas dan fung-si kementerian/lembaga.

BMN yang memenuhi kriteria itu, kemudian ditetapkan oleh pengelola barang, yaitu Menteri Keuangan, sebagai BMN idle. Kemudian, penggu-na barang menyerahkan BMN idle kepada penge-lola barang untuk selanjutnya dikelola untuk ke-pentingan pelaksanaan tugas dan fungsi K/L.

Isa menjelaskan, BMN idle penting diinventari-sasi karena bisa digunakan untuk pemenuhan ke-butuhan terhadap gedung, bangunan kantor atau rumah negara. “Bisa juga dilakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan,” katanya.

BMN harus dimanfaatkan karena bisa menam-bah penerimaan negara melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Selain itu, BMN meru-pakan underlying asset dalam penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sehingga, aktua-lisasi nilai BMN penting diketahui guna memper-kuat penerbitan SBSN sebagai salah satu sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat menghadiri “Entry Meeting Pemeriksaan Atas Pe-nilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018” di kantor pusat BPK, Jakarta, Senin (22/10), mengatakan, pengunaan aset dapat menambah penerimaan negara.

Sri menjelaskan, berdasarkan studi Internatio-nal Monetary Fund (IMF) atau Dana Moneter Inter-nasional, penerimaan suatu negara bisa mening-kat hingga 1,5 persen terhadap produk domestik

bruto (PDB) jika aset dikelola dengan baik. Peningkatan pengelolaan aset negara me-

mang menjadi salah satu perhatian Menkeu belakangan ini. Menkeu ketika menghadiri per-ingatan ulang tahun Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) beberapa waktu lalu me ngatakan, ada perbedaan cara berpikir dan cara meman-faatkan aset antara negara maju dengan negara berkembang. Menurutnya, negara maju mampu mengoptimalkan asetnya bagi kesejahteraan me-reka. Sedangkan negara berkembang cenderung bekerja keras untuk memelihara asetnya.

“Di negara yang middle and low income country itu, asetnya tidur orangnya kerja keras, 24 jam dan tak dapat gaji cukup. Sedangkan di negara high in-come country, asetnya yang kerja keras, orang nya take a leisure. Main golf, ongkang-ongkang naik yacht, dia hanya memindahkan portofolio. Ini ada-lah suatu contoh yang menunjukkan bahwa when your asset is so productive, actually they can work for us. It is not us work for our asset,” kata Sri seperti dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan.

Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar mengatakan, pemeriksaan revaluasi aset sangat penting dilaku-kan. Apalagi, revaluasi menghasilkan perubahan nilai aset hingga ribuan triliun.

Oleh karena itu, kata Bahrullah, penting bagi BPK untuk meyakini apakah proses penilaian barang milik negara menerapkan prinsip dan me-todologi penilaian yang sesuai ketentuan dan best practices.

“Karena nilai ini jika diterima kewajarannya dan metodologi perhitungannya sesuai dengan prinsip dasar akuntansi, tentu akan menjadi ba-gian dari laporan keuangan pemerintah pusat per 31 Desember 2018. Sehingga, nantinya akan terlihat peningkatan nilai jika dibandingkan ne-raca pemerintah pada 31 Desember 2017,” kata Bahrullah. l

Di negara yang middle and low income country itu, asetnya tidur orangnya kerja keras, 24 jam dan tak dapat gaji cukup. Sedangkan di negara high income country, asetnya yang kerja keras, orangnya take a leisure.

pxhere.com

6


SOROTAN

Pemerintah telah merampungkan pe-nilaian kembali atau revaluasi barang milik negara (BMN). Laporan hasil reva-luasi aset sudah diserahkan kepada Ba-dan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diperiksa.

Berdasarkan laporan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam acara Entry Meeting Pe-meriksaan Atas Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 di kantor BPK, Senin (22/10), nilai aset pemerin-tah setelah dilakukan penilaian kembali naik hing ga 272,4 persen menjadi Rp5.728,49 triliun.

Jumlah nilai aset tercatat naik sebesar Rp4.190,31 triliun dari nilai buku atas penilaian BMN yang pertama kali dilakukan pada periode 2007-2010. Revaluasi dilakukan pada 945.460 aset.

Anggota II BPK Agus Joko Pramono dalam sam-

butannya mengingatkan pemerintah untuk segera memperbaiki apabila ada permasalahan-permasa-lahan yang teridentifikasi dalam proses pemerik-saan penilaian kembali BMN. Sebab, permasalahan tersebut berpotensi menjadi permasalahan yang berdampak pada kewajaran Laporan Keuangan Pe-merintah Pusat (LKPP) Tahun 2018.

Dalam dua tahun terakhir, yakni 2016 dan 2017, LKPP memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, tegas dia, perolehan opini WTP ter-sebut bukan jaminan bahwa LKPP Tahun 2018 juga akan memperoleh opini WTP. Karena, revaluasi aset membuat nilai aset pemerintah melonjak signifikan.

“Upaya sungguh-sungguh dari pemerintah sangat diperlukan untuk dapat mempertahankan, bahkan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, pemerintah agar segera dapat me-

Nilai Aset Pemerintah Meroket

Hasil revaluasi aset yang dilakukan pemerintah harus diperiksa kewajarannya sehingga tidak ada nilai aset yang dikurangi atau dilebihkan.

_m_v_-unsplash.com

7


SOROTAN

nindaklanjuti hasil pemeriksaan, sehingga perma-salahan-permasalahan tersebut tidak berdampak lebih masif pada tahun-tahun berikutnya,” katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kenaikan nilai aset didorong oleh jenis BMN yang merupakan aset tetap. Aset tetap mencakup tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunan, jalan, irigasi, jaringan, serta aset tetap lainnya. Selain itu, terma-suk konstruksi yang masih dalam pengerjaan. Seluruh aset tetap itu memiliki porsi signifikan ke-timbang aset lancar maupun aset lainnya dalam neraca keuangan pemerintah pusat.

Sri bercerita, penilaian kem-bali terhadap BMN bermula dari pembahasan pemerintah ber-sama Komisi XI DPR RI pada 23 Mei 2016. Pemerintah bersama Komisi XI saat itu sedang mem-bahas BMN sebagai underlying asset untuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Dari situ, muncul gagasan untuk melakukan revaluasi aset.

Revaluasi aset, kata dia, dilakukan agar peme-rintah bisa mengetahui nilai BMN terkini. Apalagi, inventarisasi dan penilaian BMN sebelumnya di-lakukan pada 2007 hingga 2010. Sehingga, ada jeda waktu sekitar 10 tahun sejak penilaian awal terha-dap BMN yang sangat mungkin terjadi perubahan

nilai karena berbagai hal. Kegiatan penilaian kembali BMN yang dimulai

sejak 29 Agustus 2017, rampung dilaksanakan pada 12 Oktober 2018. Revaluasi dilakukan kepada aset-aset yang dimiliki pemerintah hingga Desember 2015.

Sri menyadari, hasil revaluasi aset yang di-lakukan pemerintah harus diperiksa kewajarannya

sehingga tidak ada nilai aset yang dikurangi atau dilebihkan. Oleh karena itu, perlu peran BPK untuk memastikan kewajaran nilai aset. Laporan hasil revaluasi diserahkan kepada BPK pada 15 Oktober 2018.

Dia menambahkan, nilai atas BMN sangat penting karena akan berdampak positif bagi pereko-nomian suatu negara. Ia menje-laskan, hasil studi Dana Moneter Internasional (IMF) menyebutkan, penggunaan aset suatu negara yang baik bisa meningkatkan penerimaan hingga 1,5 persen terhadap Produk Domestik Bru-

to (PDB). Sehingga, BMN yang ada jangan hanya digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan umum. BMN juga diharapkan dapat di-kelola dengan maksimal dan berkontribusi bagi pe-nerimaan negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Nilai aset peme-rintah setelah dilakukan pe-nilaian kembali naik hingga 272,4 persen menjadi Rp5.728,49 triliun.

n Menkeu Sri Mulyani dalam Entry Meeting Pemeriksaan Atas Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018.

8


SOROTAN

Sesuai UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menkeu memang bertugas mengatur pengelolaan BMN. Hanya saja, Menteri Keuangan tidak hanya merencanakan, mengadministrasikan dan melaporkan, tetapi juga mendayagunakan sehingga memberikan nilai tambah bagi pe-laksanaan program pemerintah.

‘’Pemeriksaan atas penilaian kembali BMN oleh BPK sangat penting agar nilainya valid, akuntabel, dan dapat dipertanggung-jawabkan. Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja sama BPK,” kata Sri.

Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar me-nyam but baik langkah pemerintah untuk menghitung BMN yang merupakan bagian dari Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah. Perpres itu merupakan tin-dak lanjut hasil rapat DPR dengan Menteri Keuangan agar pemerintah merevaluasi BMN yang digunakan sebagai underlying asset Surat Berharga Syariah Negara.

Bahrullah mengatakan, penilaian kemba-li BMN penting dilakukan untuk mewujud-kan penilaian aset negara yang akuntabel dan sesuai dengan nilai kewajaran. Pemerik-saan BPK atas penilaian kembali BMN akan berdampak signifikan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2018. ‘’Kami su-dah memberikan dukungan kepada Menteri Keuangan. BPK menyampaikan penilaian kembali BMN ini agar dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku secara nasional se-suai prinsip akuntansi,’’ ucap Bahrullah.

Pemerintah mulai menyusun neraca ke-uangan dan aset negara untuk pertama ka-linya pada 2004 sejalan dengan terbentuk-nya Undang-Undang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara. Saat itu, nilai aset yang disajikan hanya sebesar Rp229 triliun. Bahrullah menyatakan, sebelum pemerintah melaksanakan penilaian kembali aset tetap, BPK telah mendukung rencana tersebut me-lalui surat Anggota II BPK kepada Menkeu tentang pendapat atas penilaian kembali BMN pemerintah pusat.

BPK, kata dia, meminta penilaian kembali BMN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional dengan memperhatikan prinsip akuntansi dan standar penilaian. Selain itu, diterap-

Adhitya Andanu - Pexels.com

9


SOROTAN

Penilaian kembali BMN 2017/2018 berdampak sangat sig-nifikan terha-dap nilai aset pemerintah pada LKPP dan 82 LKKL 2018. Terma-suk nilai aset yang digu-nakan sebagai dasar pener-bitan SBSN.

kan juga terhadap seluruh jenis aset dalam kelompok aset tetap untuk menghindari adanya dua metode penilaian dalam suatu laporan yang dapat melanggar kerangka konseptual, konsistensi dan komparabilitas.

BPK juga mengapresiasi pemerintah yang pada 2017 telah memperbaiki dan menyajikan hasil penilaian kembali BMN sesuai standar akuntansi pemerintahan sebagaimana penda-pat BPK. Oleh karena itu, Bahrullah berharap agar hasil penilaian kembali BMN 2017-2018 tetap disajikan secara wajar dalam laporan keuangan pemerintah 2018. Penilaian kembali BMN ini, Bahrullah menuturkan, dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan penya-jian BMN pemerintah pusat yang akuntabel sesuai dengan nilai kewajarannya.

‘’Penilaian kembali BMN 2017/2018 ber-dampak sangat signifikan terhadap nilai aset pemerintah pada LKPP dan 82 LKKL 2018. Termasuk nilai aset yang digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN,’’ ujar dia.

Bahrullah menambahkan, pemeriksaan revaluasi aset merupakan pemeriksaan yang sangat penting untuk menilai dan memberi-kan kesimpulan atas kesesuaian inventarisasi dan penilaian kembali BMN dengan keten-tuan perundangan atau praktik yang diteri-ma secara umum. Pemeriksaan BMN 2017-2018 meliputi seluruh laporan kementerian dan lembaga yang melaksanakan penilaian kembali BMN. l

1. Hasil revaluasi BMN n Nilai awal: Rp1.538,18 triliunn Setelah direvaluasi: Rp5.728,49 triliunn Peningkatan: 272,42 persen

4. Metode penilaian BMNn Pendekatan data pasarn Pendekatan biayan Pendekatan pendapatan

2. Jumlah BMN yang direvaluasi: 945.460 aset

3. Jenis aset yang direvaluasin Aset tetap: A. TanahB. Gedung dan bangunanC. Jalan, irigasi, dan jaringan

n Penilaian juga dilakukan terhadap aset tetap pada kementerian dan lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan

Sumber: Kemenkeu, Perpres Nomor 75 Tahun 2017.pxhere.com

10


11


BPK BEKERJA

Memastikan Revaluasi Aset

tak MelesetBPK berharap pemeriksaan penilaian kembali

BMN 2017-2018 dapat bermanfaat dalam mendorong pemerintah untuk mewujudkan

hasil yang terbaik dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara,

khususnya terkait pengelolaan BMN.

patrick tomasso-unsplash

12


BPK BEKERJA

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengerahkan kekuatan penuh untuk memeriksa hasil penilaian kembali barang milik negara (BMN) tahun 2017-2018. Proses pemerik-saan melibatkan seluruh Auditorat

Keuangan Negara (AKN) demi memastikan hasil revaluasi yang dilakukan pemerintah tak meleset.

Anggota II BPK Agus Joko Pramono mengata-kan, pemeriksaan atas penilaian kembali BMN merupakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) yang secara prinsip dilaksanakan dengan berpedoman pada Panduan Manajemen Pemerik-saan, Petunjuk Pelaksanaan, dan Petunjuk Teknis Pemeriksaan terkait.

Karena memperhatikan keterbatasan waktu, jumlah pemeriksa, serta cakupan pemeriksaan yang luas, metodologi yang diterapkan dalam melakukan pemeriksaan adalah pendekatan risi-ko yang didasarkan pada pemahaman dan peng-ujian atas efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) pelaksanaan kegiatan penilaian kembali.

Sesuai dengan arahan badan, kata Agus, pe-meriksaan diawali dengan pemeriksaan pendahu-luan yang telah dilakukan pada Agustus-Septem-ber 2018. Tujuan pemeriksaan pendahuluan untuk mengidentifikasi risiko-risiko pada metodo-logi dan pelaksanaan penilaian kembali BMN.

“Hasil pemahaman dan pengujian pada

pemeriksaan pendahuluan tersebut digunakan untuk menentukan risiko, prosedur pemeriksaan dan luas sampling pemeriksaan,” kata Agus.

Agus menegaskan, tantangan BPK dalam pe-meriksaan ini adalah cakupan pemeriksaan yang luas, baik dari jumlah BMN yang menjadi objek pemeriksaan, sebaran geografis keberadaan BMN, maupun dokumen sumber yang menjadi data pendukung hasil penilaian kembali.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, BPK memanfaatkan teknologi informasi agar proses pemeriksaan lebih andal. BPK, ujar dia, menggu-nakan Aplikasi Survey123 for Arcgis.

“Aplikasi tersebut digunakan oleh seluruh pemeriksa pada 82 kementerian dan lembaga yang diperiksa untuk mendokumentasikan hasil

pxhere.com

pxhere.com

13


BPK BEKERJA

pengujian,” ujar Agus. Berdasarkan laporan pelaksanaan penilaian

kembali BMN yang telah disampaikan Menteri Keuangan, nilai aset mengalami kenaikan se-besar Rp4.190,31 trilun atau meningkat 272,42 persen dari nilai buku hasil inventarisasi sebesar Rp1.538,18 triliun.

Agus mengungkapkan, sesuai hasil pemerik-saan pendahuluan atas revaluasi aset yang juga telah disampaikan dalam entry meeting pada 22 Oktober 2018 di hadapan pemerintah, terdapat risiko-risiko yang disebabkan kendala waktu, ang-garan dan sumber daya dalam penilaian kembali BMN Tahun 2017-2018.

Meskipun Kementerian Keuangan telah me-lakukan upaya-upaya untuk memitigasi risiko-ri-siko tersebut, namun hasil pengujian sementara menunjukkan bahwa upaya tersebut belum sepe-nuhnya efektif.

“Risiko-risiko ini tentunya sedang direspons oleh seluruh tim pemeriksa penilaian kembali pada 82 K/L. Hasil pemeriksaannya ditargetkan selesai pada akhir tahun 2018,” ujar Agus.

Agus menjelaskan, pemeriksaan ini akan meng hasilkan satu Laporan Hasil Pemeriksaan secara nasional yang dapat memberikan simpul-an berupa: (1) menerima; (2) menerima sebagian; atau (3) tidak menerima atas hasil penilaian kem-bali BMN Tahun 2017-2018.

BPK berharap pemeriksaan ini dapat berman-faat dalam mendorong pemerintah untuk mewu-judkan hasil yang terbaik dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, khususnya terkait pengelolaan BMN. Hal ini sesuai dengan Visi BPK yaitu “Menjadi Pendorong Pengelolaan Keuang an Negara untuk mencapai Tujuan Negara melalui Pemeriksaan yang Berkualitas dan Ber-manfaat”.

Pemeriksaan revaluasi aset sangat penting bagi negara. Agus menjelaskan, perkembangan struktur neraca pemerintah pusat tahun 2010-2017, terda-pat pola kenaikan baik dari sisi aset maupun kewa-jiban. Namun demikian, tidak terdapat kenaikan signifikan atas aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang dari tahun 2012-2017.

Hasil pemahaman dan pengujian pada pe-meriksaan pendahulu-an tersebut digunakan untuk menentukan risiko, prosedur pemeriksaan dan luas sampling pemeriksaan.

Beberapa risiko tersebut adalah: a. Penilaian BMN tidak didukung dengan mekanisme validasi atas hasil inventarisasi. b. Ketidaksesuaian metodologi penilaian dengan karakteristik BMN.c. Penetapan masa manfaat baru hanya ditetapkan atas sebagian aset. d. Hasil konfirmasi/penyesuaian harga tanah pembanding tidak didukung dengan dokumen pendukung.e. Terdapat data inventarisasi aset tidak sesuai: (1) dokumen sumber pendataan, (2) kondisi fisik BMN; (3) klasifikasi BMN seharusnya. F. Proses Quality Assurance/Quality Control (QA/QC) tidak dilakukan sebagaimana pada penilaian yang selama ini dilakukan.

n Anggota II BPK Agus Joko Pramono

14


BPK BEKERJA

Sedangkan aset lainnya sedikit meningkat dari tahun 2013 ke 2017. Investasi jangka panjang pun terlihat mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 69,77 persen dari tahun 2014 ke 2015. Kendati begitu, kenaikan ini lebih disebabkan faktor adanya revaluasi yang dilakukan oleh BUMN pada 2015. Kondisi tersebut berdampak terhadap semakin menurunnya nilai ekuitas pemerintah pusat.

Dengan mempertimbangkan ekuitas pemerintah pusat yang semakin kecil tersebut, penilaian kembali BMN 2017-2018 menjadi langkah strategis untuk mem-perbaiki kondisi tersebut, sekaligus meningkatkan leve-rage utang pemerintah. “Oleh karena itu, pemeriksaan penilaian kembali BMN 2017-2018 diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mendukung akuntabilitas kenaik an nilai aset yang sangat signifikan.”

Pemeriksaan inventarisasi dan penilaianIni bukan kali pertama BPK melakukan pemeriksaan

terkait barang milik negara. BPK pernah memeriksa pe-laksanaan inventarisasi dan penilaian BMN yang telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian (IP) Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2008 dan 2009.

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai apakah sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan inventarisasi dan penilaian BMN oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah memadai atau belum. Kemudian, guna menilai apakah pelaksanaan inventarisasi dan penilaian yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan serta standar penilaian yang berlaku atau tidak.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai da-lam menguji pelaksanaan kegiatan yang mempunyai pengaruh material dalam inventarisasi dan penilaian BMN. Pemeriksaan diarahkan pada pengendalian mutu kegiatan invetarisasi dan penilaian oleh DJKN serta reviu atas pelaksanaan sertifikasi tanah milik K/L.

Entitas yang diperiksa adalah Direktorat Penilaian Kekayaan Negara Direktorat Barang Milik Negara, Kantor Wilayah DJKN Jakarta, Kantor Wilayah DJKN Semarang, dan Kantor Wilayah DJKN Serang.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan, sistem pengenda-lian intern belum berjalan secara efektif dan ditemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang ber-laku dalam pelaksanaan inventarisasi dan penilaian.

15


BPK BEKERJA

Terkait penginputan data ke SIMAK BMN, hasil pe-meriksaan secara uji petik terhadap penggunaan SIMAK BMN pada Satuan Kerja (Satker) Rumah Sakit, diketahui bahwa Satker mengalami kendala penerapan aplikasi, yaitu terdapat nama dan kode barang pada Satker tidak tersedia dalam database. Sehingga, Satker harus menca-tatnya dengan nama dan kode barang yang tidak tepat.

Sebagai contoh, nama dan kode alat kesehatan yang tidak tersedia dalam database, Satker mencatatnya de-ngan nama dan kode barang kedokteran.

Satker seharusnya mencatatkan ke dalam nama dan kode barang alat kesehatan lainnya, karena nama dan kode barang kedokteran hanya mencatat buku-buku kedokteran saja.

Arulonline-Pexels

Berikut beberapa hasil temuan pemeriksaan dalam LHP tersebut:

Penginputan data ke SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara) masih mengandung kesalahan dan database belum menyediakan nama serta kode barang bidang kesehatan secara lengkap.Penyajian nilai BMN pada 11 K/L berupa tanah, gedung dan bangunan, jalan jaringan dan irigasi dengan total sebesar Rp623,46 miliar masih menggunakan nilai perolehan.Terdapat kesalahan penghitungan BMN senilai Rp1,49 miliar pada laporan hasil penilaian BMN di 10 K/L.Revaluasi aset tanah milik Kementerian Kesehatan yang digunakan oleh RS Persahabatan dan RS Fatmawati belum sepenuhnya didasarkan data yang valid.Barang Milik Negara (BMN) berupa bangunan milik Kementerian Luar Negeri seluas 535 m2 yang diguna-kan oleh Yayasan Daya Dutika belum direvaluasi.Sejumlah aset tetap milik Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo sesuai laporan SIMAK BMN tidak ditemukan saat dilakukan inventarisasi fisik.Terdapat 68 persil tanah di empat K/L belum memiliki sertifikat atas nama Pemerintah RI.

1.

2.

3.4.

5.

6.

7.

16


BPK BEKERJA

Dalam menggunakan aplikasi SIMAK BMN, Satker juga sering melakukan kesalahan input yang disebabkan kurangnya pemahaman operator terhadap kebijakan akuntansi BMN. Kesalahan input tersebut antara lain yaitu, be-berapa barang diinput tidak per item barang, melainkan dengan jumlah total. Sehingga, satu nomor urut terdiri dari beberapa barang. Seharusnya diinput per item barang agar satu barang mempunyai satu nomor urut.

Kesalahan lainnya, tanah dan bangunan yang diinput nilai totalnya saja. Meskipun ke-salahan input ini terjadi, ternyata Berita Acara Rekonsiliasi tetap ditandatangani tanpa ada koreksi oleh Tim Penilai maupun Satker.

Hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan pembuatan aplikasi SIMAK BMN yaitu menjadi sumber data BMN yang andal dan akurat bagi keperluan manajerial maupun penyusunan la-poran pertanggungjawaban pengelolaan BMN.

Atas permasalahan tersebut BPK mereko-mendasikan agar Dirjen Kekayaan Negara mereviu dan menyempurnakan kodefikasi BMN, khususnya kodefikasi alat kesehatan dan mengadakan sosialisasi SIMAK BMN secara aktif

kepada Satker K/L. Mengenai temuan penyajian nilai BMN

pada 11 K/L sebesar Rp623,46 miliar yang masih menggunakan nilai perolehan, hasil pemeriksaan atas proses penyusunan laporan inventarisasi dan penilaian lingkup Kanwil VII Jakarta diketahui bahwa laporan-laporan yang telah disampaikan kepada Kantor Pusat DJKN terindikasi belum sepenuhnya terverifikasi. Ha-sil pengujian uji petik atas laporan Kanwil mau-pun laporan KPKNL yang disampaikan kepada Kelompok Kerja di Kantor Pusat DJKN, diketahui bahwa terdapat BMN milik K/L berupa gedung/bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya dalam laporan model KWL-1A (la-poran rekapitulasi hasil inventarisasi dan peni-laian BMN per wilayah untuk koreksi neraca K/L Tahun 2004 menurut Kementerian/Lembaga) nilai wajarnya sama dengan nilai perolehannya.

Pemeriksaan lebih lanjut atas laporan model KPKNL-1A (laporan rekapitulasi hasil inventarisasi dan penilaian BMN lingkup KPKNL untuk koreksi neraca K/L Tahun 2004 menurut Kementerian/Lembaga) pada KPKNL Jakarta III diketahui terdapat BMN pada 11 K/L yang telah

pxhere.com

17


BPK BEKERJA

dilakukan penilaian, ternyata nilai wajarnya sama dengan nilai perolehannya.

Atas permasalahan ini, pihak KPKNL Jakar-ta III menjelaskan alasan atas tidak dibuatnya koreksi nilai BMN antara lain karena adanya kesalahan aplikasi bantu perhitungan (aplikasi MAIA = Modul Aplikasi Inventarisasi Aset) dalam perhitungan. Kedua, pihak Satker tidak dapat menunjukkan secara jelas keberadaan fisik dari BMN yang akan direvaluasi.

Ketiga, indentitas fisik BMN yang dinilai tidak jelas sehingga hasil penilaian belum da-pat dimasukkan sebagai koreksi pada penca-tatan SIMAK BMN Satker yang bersangkutan. Keempat, set tetap lainnya berupa buku-buku tidak dilakukan penilaian karena umur ekono-mis buku tidak dapat ditentukan.

Pemeriksaan atas pengamanan dan pemanfaatan BMN

Selain memeriksa inventarisasi dan peni-laian, BPK juga pernah memeriksa pengaman-

an dan pemanfaatan BMN tahun 2013-Juni 2014 pada Kementerian Keuangan dan satuan kerja vertikalnya serta intansi terkait.

LHP terkait pengamanan dan pemanfaat-an BMN itu diterbitkan pada 31 Desember 2014. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas pengamana dan pemanfaatan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggara-an tugas dan fungsi K/L pada Kementerian Keuangan dan satuan kerja vertikalnya serta instansi terkait.

Sasaran pemeriksaan diarahkan kepada regulasi dan kebijakan pengelolan BMN, khu-susnya pengamanan dan pemanfaatan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi K/L, sumber daya dan sistem informasi pada Kementerian Keuangan yang mendukung kegiatan pengelolaan BMN, struk-tur dan tata kelola organisasi Kementerian Ke-uangan yang mendukung kegiatan pengelolan BMN. Seain itu, proses pengelolaan BMN meli-puti pengamanan dan pemanfaatan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi K/L, serta pemantauan, evaluasi, dan pembinaan kegiat an pengelolaan BMN.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pengamanan dan pemanfaatan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi K/L belum efektif. Sebab, pengamanan dan pemanfaatan BMN yang ti-dak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi K/L khususnya BMN berupa tanah, belum sepenuhnya didukung regulasi, sum-ber daya dan sistem informasi yang memadai.

Kedua, tingkat pengamanan BMN secara administrasi melalui SIMAK BMN berisiko akan berkurang dengan belum dilakukannya inven-tarisasi BMN lima tahunan dan belum adanya data BMN yang valid pada Pengelola Barang serta pengamanan BMN secara hukum belum efektif yang tercermin dari masih ada 39,10 persen tanah dan/atau bangunan yang belum didukung bukti kepemilikan.

Ketiga, pengelola barang belum proaktif memastikan bahwa tanah dan/bangunan yang tidak digunakantelah dikelola seluruh-nya oleh pengelola barang. Sehingga, pe-manfaatan tanah dan/bangunan idle untuk memenuhi kebutuhan K/L dan penetapan pemanfaatan BMN belum efektif. Terakhir, pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN belum dilaksanakan secara efektif. l

18


INTERNASIONAL

Tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai ketua INTOSAI WGEA (International Organization of Supreme Audit Institutions Working Group on Environmental Auditing) akan berakhir pada 2020. Sudah banyak yang dilakukan BPK untuk meningkatkan pema-

haman dan komitmen lembaga pemeriksa negara (Supreme Audit Institution/SAI) terkait pemeriksaan lingkungan.

Perkembangan proyek-proyek INTOSAI WGEA disampaikan Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara dalam Pertemuan Steering Committee INTOSAI WGEA ke-16 di Praha, Republik Ce-ko, akhir Oktober. Moermahadi yang menjabat sebagai Ketua INTOSAI WGEA menjelaskan, berdasarkan rencana kerja 2017-2019, WGEA sedang mengem bangkan panduan audit me ngenai lang kah-langkah mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 dengan berfokus pada pemeriksaan lingkungan.

“Tujuan dari pedoman ini adalah untuk memberikan gambaran tentang peng alam an SAI dalam memeriksa SDGs. Selain itu, guna mencari kerangka kerja yang se suai untuk melakukan peme-riksaan lingkungan de ngan perspektif SDGs,” kata Moermahadi dalam pidatonya.

Moermahadi menambahkan, WGEA juga telah berupaya mengembangkan basis data terkait pemeriksaan SDGs dan mengunggahnya ke website WGEA. “Saya yakin basis data ini akan secara teratur direferensikan oleh SAI untuk melihat bagaimana SAI lain melakukan pemerik-saan SDGs,” katanya.

Moermahadi menambahkan, masih banyak ruang bagi WGEA untuk membuat inisiatif yang dapat dikembangkan guna berkontribusi lebih bagi pemeriksaan lingkungan. Se-buah SAI, ujar Moermahadi, harus memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas lingkungan dan mendorong pem-

bangunan berkelanjutan.“Sehingga kita bisa berkontribusi

pada upaya untuk meng atasi masalah global ini,” tegas Moermahadi.

Dalam kesempatan tersebut, Moer-mahadi sempat menceritakan bencana gempa, tsunami, dan likuefaksi yang terjadi di Sulawesi Tengah. Bencana ini menimbulkan duka mendalam bagi In-donesia. Ribuan jiwa meninggal dunia akibat bencana ini.

Ada beberapa persoalan yang perlu dicermati dari bencana tersebut, antara lain erosi tanah, pencemaran air laut, sa-nitasi air, distribusi makanan, kerusakan infrastuktur, dan bagaimana menjalankan

program rekonstruksi.Dia mengatakan, bencana tsunami bisa dijadikan studi

kasus. Secara geografis, Palu berada di ujung teluk yang me nyempit ke daratan. Sehingga, ketika terjadi tsunami, air langsung mengarah ke Ibu Kota Sulawesi Tengah tersebut.

“Jadi, dalam konteks keberlanjutan dan lingkungan, keja-dian-kejadian yang tidak diharapkan, harus diantisipasi de-ngan perencanaan dan mitigasi yang baik. Meskipun, risiko

Peran BPKdi INTOSAI WGEAWGEA juga telah berupaya mengembangkan basis data terkait pemeriksaan SDGs dan mengunggahnya ke website.

Tujuan dari pedoman ini adalah untuk memberikan gam-baran tentang peng-alaman SAI dalam memeriksa SDGs.

n Anggota Steering Committee INTOSAI WGEA

19


INTERNASIONAL

terhadap suatu bencana berkategori rendah,” ujarnya.Menurut Moermahadi, bencana di Palu bisa dijadikan

objek pemeriksaan WGEA berdasarkan pedoman yang telah dikembangkan tentang Akuntabilitas dan Audit Bantuan terkait Bencana. “Serta menyediakan integrasi pelajaran yang didapat dari Palu dan dari tanggap bencana lainnya,” katanya.

BPK, tegas dia, terus melanjutkan proyek untuk memba-ngun kekuatan dalam audit lingkungan, meningkatkan pe-ran dalam membangun kompetensi dan keterampilan untuk berkontribusi pada pengelolaan lingkungan yang baik.

“Kami telah menyetujui rencana proyek WGEA di Washing ton DC tahun lalu, yang dilanjutkan pembahasannya dalam pertemuan di Bandung tahun ini. Di sini, di Praha, kami akan menyetujui rancangan akhir sementara proyek WGEA, sebagai peng akuan atas pekerjaan yang dilakukan dan kemajuan yang dibuat,” ucap Moermahadi.

Di sisi lain, Moermahadi menyebut bahwa pertemuan ini juga bertujuan mengembangkan rencana kerja WGEA 2020-2022. Hal ini penting untuk masa depan WGEA. Moermahadi ingin WGEA dapat berkontribusi lebih banyak dan memberi-kan dampak yang lebih luas terhadap lingkungan.

“Dalam kesempatan ini pula, saya ingin menginformasikan bahwa masa jabatan SAI Indonesia sebagai Ketua WGEA ber-akhir pada tahun 2020. Jadi, kami telah berkonsultasi untuk memberikan tongkat estafet untuk mempertahankan momen-tum bagi kelompok kerja INTOSAI yang besar ini,” kata dia.

Merujuk pada Rencana Strategis INTOSAI, Moermahadi menjelaskan, WGEA telah diberikan mandat untuk berkon-tribusi dalam pencapaian Crosscutting Priority 2. Khususnya, berkontribusi terhadap tindak lanjut dan peninjauan SDGs yang telah dilakukan SAI di setiap negara.

Hasil pertemuanPertemuan yang berlangsung selama tiga hari, yaitu pada

23-25 Oktober 2018, menghasilkan tiga proyek. Moermahadi pun melaporkan dan meringkas apa yang telah disetujui dan dicapai dari pertemuan tersebut.

Moermahadi mengatakan, anggota steering commitee juga telah melakukan brainstorming untuk pengembangan rencana kerja 2020 - 2022. Diskusi menghasilkan poin-poin penting seperti nilai tambah WGEA untuk SAI dan komunitas INTOSAI, pendekatan dan strategi untuk mencapai nilai tam-bah, serta topik proposal.

Pertemuan tersebut menyetujui empat hal yang ingin di-pusatkan WGEA untuk rencana kerja berikutnya:

Setelah pertemuan tersebut, Sekretariat INTOSAI WGEA akan mengedarkan rencana kerja yang diusulkan kepada semua anggota SC untuk menerima masukan lebih lanjut. Rencana kerja yang diusulkan ini juga akan dibahas dan di-setujui oleh anggota WGEA pada pertemuan Majelis WGEA berikutnya di Thailand pada 5-8 Agustus 2019.

“Adapun berkaitan dengan pimpinan WGEA berikutnya, anggota SC setuju SAI Finlandia akan mengambil alih keke-tuaan WGEA dari SAI Indonesia untuk periode 2020-2022. Untuk mempersiapkan transisi ini, SAI Indonesia dan SAI Fin-landia akan bekerja bersama dalam menyelesaikan rencana kerja yang akan datang dan mempersiapkan transisi.” l

Berikut tiga proyek tersebut:1. E-learning course (MOOC) on waste.2. Training Tool / Pilot project on Greening SAIs.3. Training Tool on Environmental Data: Resources and Option for SAIs.

1. Mengkomunikasikan produk WGEA dan kerja sama dengan pemangku kepentingan eksternal lainnya.2. Pengkajian ulang produk WGEA.3. Moratorium panduan baru dan lebih berfokus pada proyek-proyek penelitian.4. Melakukan dan menilai pelatihan, alat pelatihan, dan MOOC.5. Implementasi panduan yang ada.

n Sambutan pembukaan Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara n President SAO Czech Republic, Miloslav Kala

20


SUDUT PANDANG

ISA RACHMATARWATA, DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN

Revaluasi BMN Penting untuk APBN

Pemerintah telah menyelesaikan penilaian kembali barang milik negara (BMN) pada periode 2017-2018. Ada banyak man-faat yang bisa didapat peme-rintah dari revaluasi aset ini.

Kepada Warta Pemeriksa, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata, menjelaskan secara de-tail mengenai latar belakang dan manfaat dari penilaian kembali BMN yang sedang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Berikut petikan wawancaranya:

n Isa Rachmatarwata

djkn.kemenkeu.go.id

21


SUDUT PANDANG

Apa latar belakang pemerintah me-lakukan revaluasi Barang Milik Negara (BMN)?

Revaluasi BMN merupakan hasil kepu-tusan rapat (raker) Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan pada tanggal 23 Mei 2016. Salah satu butir kesepakatan itu adalah Komisi XI DPR RI meminta Menteri Keuangan melakukan revaluasi aset terhadap BMN yang akan digunakan kembali (roll over) se-bagai dasar penerbitan underlying asset Surat Berharga Syariah Negara.

Manfaat lainnya untuk memperoleh nilai aset pada neraca yang updated sesuai nilai wajar terkini. Sebagaimana diketahui peni-laian BMN terakhir dilaksanakan tahun 2007-2010, untuk BMN yang diperoleh sebelum tahun 2005.

Apa saja cakupan aset yang direvalua-si oleh pemerintah tahun 2017-2018?

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 75 Ta-hun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah, cakupan aset yang dilakukan penilaian kembali pada tahun 2017-2018 adalah aset tetap berupa tanah, gedung dan bangunan, serta jalan irigasi dan jaringan (jalan dan jembatan, dan bangunan air) pada kementerian/lembaga yang diper-oleh sampai dengan 31 Desember 2015. Aset tetap dimaksud termasuk yang sedang dilak-sanakan pemanfaatan.

Berdasarkan Iaporan pemerintah yang sudah diserahkan kepada BPK, nilai BMN ini mengalami kenaikan sebesar Rp4.190,31 triliun atau 272,42 persen dari nilai buku hasil inventarisasi sebesar Rp1.538,18 triliun. Aset jenis apa yang mengalami kenaikan tertinggi?

BMN berupa tanah mengalami kenaikan nilai tertinggi yaitu sebesar Rp3,6 triliun atau meningkat 323,22 persen dari nilai buku. Sementara, BMN lainnya seperti gedung dan bangunan naik 71,31 persen menjadi Rp275,9 triliun. Sedangkan, nilai aset jalan, jembatan, bangunan air bertambah 169,10 persen menjadi Rp656 triliun.

Manfaat apa yang bisa didapat negara dari penilaian kembali BMN?

Manfaat yang didapat yaitu memperoleh nilai aset tetap yang updated dalam Iaporan

keuangan sesuai dengan nilai wajarnya. Selain itu, quality spending yaitu terciptanya cost saving dari efisiensi Belanja Pemelihara-an karena hasil inventarisasi menghasilkan data kondisi BMN yang updated. Kemudian, pengambilan keputusan dalam pengelolaan BMN dapat Iebih baik dan mendukung fung-si aset sebagai revenue center.

Penilaian kembali BMN juga bermanfaat untuk mendukung sumber daya pembiayaan APBN berupa penyediaan BMN sebagai un-derlying asset penerbitan SBSN dan efisiensi belanja modal dengan alternatif pemenuhan kebutuhan gedung dari BMN Idle.

Mengapa setelah 10 tahun baru saat ini kembali dilakukan revaluasi BMN?

Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerin-tahan (PSAP) O7 tentang Aset Tetap Paragraf 59, menyatakan bahwa “Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akun-tansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga per-tukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.”

Selanjutnya sesuai PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pada Pasal 52 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 2014 bahwa dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Negara/Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Pusat/Daerah.

Manfaat yang didapat yaitu mem-peroleh nilai aset tetap yang updated dalam Iapor-an keuang-an sesuai dengan nilai wajarnya.

djkn.kemenkeu.go.id

22


SUDUT PANDANG

Pada Pasal 52 ayat (2) menyatakan bahwa keputusan mengenai penilaian kembali atas nilai Barang Milik Negara dilaksanakan berdasarkan ke-tentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional. Sesuai dengan penjelasan Pasal 52 ayat (2) bahwa yang dimaksud dengan ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional adalah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk seluruh entitas pemerintah pusat.

Berdasarkan ketentuan 2 PP tersebut, pada dasarnya penilaian kembali atas aset tetap tidak diperkenankan kecuali terdapat ketentuan peme-rintah yang berlaku secara nasional.

Menyadari bahwa sejak inventarisasi dan pe-nilaian atas BMN yang dilakukan 2007-2010, telah terjadi kenaikan nilai BMN, terutama tanah yang cukup signifikan sehingga perlu penyesuaian nilai BMN sesuai dengan nilai wajarnya.

Surat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Nomor PW/09793/DPR RINI/2016 tanggal 9 Juni 2016 hal Hasil Keputusan Raker Komisi XI DPR RI de ngan Menteri Keuangan pada tanggal 23 Mei 2016 yang salah satu isi dari surat tersebut meminta Menteri Keuangan untuk melakukan re-valuasi aset terhadap BMN yang akan digunakan

kembali (roll over) sebagai dasar penerbitan under-lying asset SBSN. Permintaan DPR ini juga menjadi salah satu hal yang melatarbelakangi pelaksanaan Penilaian Kembali BMN.

Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah kemudian merencanakan pelaksanaan penilaian kembali atas BMN berupa aset tetap berupa tanah, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaring-an (berupa jalan dan jembatan serta bangun an air) yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015, dengan pertimbangan sebagai berikut:1. Potensi kenaikan (perubahan) nilainya cukup signifikan.2. Nilainya sangat signifikan dari keseluruhan aset tetap di neraca.3. Jumlah bidang tanah, unit gedung dan bangunan, serta unit jalan irigasi dan jaringan relatif Iebih sedikit dibandingkan jumlah unit peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya yang sangat banyak dengan nilai per unit yang relatif kecil.4. Saat ini, sebagian BMN berupa tanah, gedung dan bangunan, serta jalan irigasi dan jaringan menjadi underlying asset SBSN.

Bagaimana bentuk pendampingan BPK selama pemerintah melakukan perhitungan revaluasi BMN?

Sebelum pemerintah pusat melakukan pe-nilaian kembali BMN, Menteri Keuangan telah meminta pendapat kepada BPK terkait rencana penilaian kembali atas BMN oleh pemerintah pu-sat. Pada intinya, BPK berpendapat bahwa sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan tentang pengelolaan BMN saat ini, re-valuasi BMN dimungkinkan untuk dilakukan ber-dasarkan kebijakan/ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Untuk pelaporan keuangan tahun 2017, BPK bersama pemerintah juga melakukan pembahas-an atas hasil penilaian kembali BMN yang dilaku-kan pada tahun 2017. Berdasarkan pembahasan tersebut, untuk menjaga konsistensi penyajian ba-sis nilai aset tetap pada Iaporan keuangan tahun 2017 akhirnya disepakati hasil penilaian kembali tahun 2017 tidak disajikan pada Iaporan keuangan tahun 2017 audited.

Guna menjaga kualitas dan keandalan hasil penilaian kembali BMN, BPK bersama pemerintah berkoordinasi secara intens dalam rangka peme-riksaan pendahuluan dan pemeriksaan terinci atas pelaksanaan penilaian kembali BMN 2017 dan 2018. l

pxhere.com

23


PERJALANAN

Toufan Sougi melakukan perjalanan yang me-ngesankan pada November 2013. Dia bersama tim pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri atas empat orang, mendapat penugas-an selama 30 hari di Kabupaten Kepulauan

Anambas. Mereka mendapat tugas melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) dengan objek pemeriksaan belanja modal Kabupaten Kepulauan Anambas tahun ang-garan 2012-2013.

Kabupaten Kepulauan Anambas terletak di Provinsi Ke-pulauan Riau yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan dan Laut Natuna. Kabupaten ini adalah wilayah kepu-lauan yang terdiri atas 256 pulau. Sebanyak 230 pulau meru-pakan pulau kosong tak berpenghuni. Wilayah pemukim an Anambas langsung berbatasan dengan pantai laut lepas. Ibu kota sekaligus pusat kota Anambas yang bernama Tarempa adalah sebuah kota kecil di pinggir pantai yang bentuknya

memanjang mengitari garis pantai.Toufan yang menjabat Pemeriksa Pertama Subauditorat

Jambi BPK Perwakilan Provinsi Jambi itu menuturkan, Anam-bas merupakan kota yang sangat sederhana. Hampir tidak ada kendaraan roda empat di wilayah tersebut. Transportasi utama di Anambas adalah sepeda motor, speed boat, dan pompong (kapal tradisional dengan tenaga motor). Jalan utama Anam-bas yang berada di bibir pantai kondisinya landai mengikuti kontur lekuk garis pantai. Sementara, jalan menuju perbukit-annya berkelok-kelok, sempit, dan curam. ‘’Bagi orang yang tidak terbiasa mengendarai kendaraan bermotor roda dua di Anambas akan sangat kesulitan. Jalan menuju perbukitan merupakan jalan yang cukup mengerikan,’’ ucap Toufan.

Anambas dapat ditempuh dengan jalur udara dengan menggunakan pesawat komersial dari Bandara Hang Nadim Batam dengan waktu tempuh selama 1 jam 20 menit. Bisa juga melalui jalur darat dengan menggunakan kapal ferry dengan waktu tempuh kurang lebih 20 jam.

Kepulauan Anambas Surga Baharidi Indonesia Barat

Akan selalu menemukan pengalaman mengesankan saat melakukan pemeriksaan di lokasi manapun yang ada di Kepulauan Anambas.

24


PERJALANAN

Namun, seringkali pesawat tidak bisa mengudara karena buruknya kondisi cuaca. Kondisi cuaca yang kurang bersaha-bat disebut oleh penduduk setempat dengan nama Musim Utara. Fenomena itu biasanya terjadi pada periode Septem-ber hingga Januari. Musim Utara tersebut diambil dari istilah angin yang berhembus kencang dari arah utara. Pada saat Musim Utara terjadi, angin bertiup kencang dengan kecepat-an kurang lebih 17 knot. De ngan kekuatan angin tersebut, lanjutnya, maka ombak di lautan bergolak dengan keting-gian hingga 6 meter.

Karena wilayah Anambas dikeli lingi oleh lautan, distribusi kebutuhan pokok hanya bisa dilakukan melalui jalur laut. Karena itu, warga sangat mengandalkan pompong untuk melakukan distribusi bahan pokok. Moda transportasi itu juga diandalkan anak-anak untuk berangkat ke sekolah dari satu pulau ke pulau lain.

Kapal kayu itulah yang juga diandalkan pemeriksa jika kondisi cuaca kurang bersahabat. Sebab, hanya kapal barang kayu yang berani berlayar mengarungi laut lepas. ‘’Satu sisi keberanian pelaut Anambas membuat kita kagum dan bang-ga bahwa negara maritim ini memang negara pelaut, mereka adalah cucu dari pelaut-pelaut tangguh pada zamannya,’’ ujarnya.

Menurut Toufan, yang lebih mengagumkan adalah ma-syarakat Anambas. Baginya, Anambas adalah salah satu kota yang warganya paling ramah yang pernah ia kunjungi. Ma-yoritas masyarakatnya adalah Melayu, sebagian lainnya ada Jawa, dan etnis keturunan Cina.

Masyarakat Anambas, kata dia, sangat ramah kepada pendatang. Kotanya relatif aman. Bahkan, ujar Taufan, siapa-pun yang meninggalkan motor di kota tersebut dengan kun-ci masih tertinggal selama berhari-hari, motor tersebut tidak akan berpindah tangan alias dicuri.

‘’Paling-paling hanya dipinjam orang lain sebentar, kare-na ada keperluan mendadak, namun segera akan dikembali-kan. Secara hiperbolis, kalau John Helliwel (editor World Hap-piness Report) pernah tinggal di Anambas, mungkin dia akan menyejajarkan Anambas sebagai tempat paling bahagia di dunia setara dengan Finlandia,’’ kata Toufan.

Pengalaman lain yang tak terlupakan oleh Toufan dari

Anambas adalah saat menikmati senja di lautan sambil me-minum kopi khas Anambas. Suasana semakin indah dengan pemandangan lembayung jingga dan siluet anak-anak kecil yang bermain di tepian pantai.

Budaya ngobrol dan ngopi adalah bagian dari kultur ma-syarakat Anambas yang sebagian besar adalah Melayu. Bagi seorang pemeriksa, ia menuturkan, bertugas di Anambas adalah hal yang sangat menyenangkan. “Akan selalu mene-mukan pengalaman mengesankan saat melakukan pemerik-saan di lokasi manapun yang ada di Kepulauan Anambas.”

Ia pernah ditugaskan melakukan pemeriksaan sebuah sekolah di pulau lain. Untuk menuju ke sana harus menggu-nakan pompong. Dia berkata, antre menunggu pompong datang ke dermaga pun menjadi pekerjaan yang menye-nangkan. Soalnya, ia bisa menik mati suasana pantai yang tenang dan ramah. Ia juga bisa menik mati keanekaragaman hayati di tempat menunggu datangnya kapal.

n Pemandangan dari bukit di Kec. Jemaja, Kab. Kepulauan Anambas

n Pelabuhan utama di Kota Tarempa Kab. Kepulauan Anambas

n Jalan utama pusat Kota Tarempa

25


Perjalanan menuju lokasi pemeriksaan pun menjadi hal yang sayang untuk dilewatkan begitu saja. Tidak ada istilah killing the time saat melakukan pemeriksaan di Anambas. Suara motor kapal, deru angin, percik an air laut, dan sinar matahari kadang membuatnya kerap tersenyum sendiri. ‘’Se-sampainya di wilayah yang diperiksa, kita akan disambut per-kampungan khas lautan melayu. Bunyi derit kayu di dermaga selalu akan terdengar me nyenangkan,’’ kisahnya.

Toufan mengaku mendapatkan banyak sekali pengalam-an mengesan kan ketika bertugas di Anambas. Di antaranya adalah ketika harus ke Pulau Jemaja. Pulau Jemaja dapat ditempuh dari kota Tarempa menggunakan kapal ferry yang berlayar 2-3 hari sekali, de ngan waktu 4 sampai 5 jam. Per-jalanan ke Jemaja harus melintasi laut lepas, artinya hampir tidak ada pulau-pulau kecil atau daratan sepanjang perjalan-an. Sehingga, guncangan ombak akan langsung terasa. Je-maja merupakan sebuah kecamatan yang cukup ramai. Saat itu, ia bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas beberapa pekerjaan fisik di Jemaja. Salah satunya adalah pembangun-an dermaga rakyat.

Untuk sampai ke dermaga rakyat tersebut dibutuhkan waktu kurang lebih 3 jam menggunakan mobil, melintasi hu-tan belantara yang tinggi semak-semaknya bisa mencapai 3 meter. Perjalanan itu dirasanya sangat menegangkan. Sebab, ia bersama rekan-rekannya tidak tahu apakah jalan yang di-lalui tersebut benar atau tidak.

“Kami merasa seperti masuk menembus hutan rimba. Sesampainya di tujuan, saya dan tim tiba di sebuah desa kecil pinggir pantai. Kemudian melakukan pemeriksaan fisik atas

dermaga yang dibangun sampai petang menjelang.” kata dia. Jalur yang ia lalui saat itu memiliki elevasi yang cukup cu-

ram untuk dilalui mobil biasa. Akibatnya, Toufan bersama re-kannya terjebak di tengah hutan karena mobil yang mereka gunakan tidak mampu melewati jalan curam yang menanjak tersebut.

‘’Kami terjebak cukup lama di tengah hutan tersebut dari pukul 17.00–23.00 WIB. Selama terjebak kami makan bekal yang kami bawa, shalat dengan tayamum, dan menyalakan api unggun agar terhindar dari binatang buas di hutan terse-but,’’ tutur Toufan.

Selama menunggu bantuan datang, ia bersama audi-tee mengobrol, sesekali bercanda, dan merekam beberapa momen lucu dan unik. Kondisi tersebut tidak sekali dialami. Sehingga, mereka sudah mempersiapkan peralatan di tas, se-perti pelampung, kompas, pisau lipat, pemantik api, ransum, telepon satelit, walkie talkie, dan lainnya.

Tantangan tak berhenti di situ. Saat harus kembali dari Jemaja menuju Tarempa, ternyata tidak ada kapal fer ry pe-numpang untuk beberapa hari ke depan karena cuaca yang kurang bersahabat. Mereka akhirnya terpaksa menumpang kapal kayu pengangkut barang untuk kembali ke Tarempa. Kapal tersebut berisi muatan sayur mayur, makanan, ba-rang-barang kebutuhan lainnya.

“Karena bukan kapal penumpang, jadi tidak ada tempat istirahat khusus, sehingga kami harus tidur di geladak kapal. Sampai di tengah laut lepas, kondisi tidak ada penerangan. Angin cukup kencang dan kami terayun-ayun cukup kuat di lautan cukup kuat,’’ kisah Toufan. l

PERJALANAN

n Dusun Sedak, Desa Tarempa Timur, Kec. Siantan

n Ruang kelas SMP Sedak, pulau terpencil di Kab. Kepulauan Anambas

n SMP Satu Atap, Desa Batu Belah, Kec. Siantan Timur n Pemandangan bawah laut Pulau Nongkat

26


BISNIS DAN NIAGA

Sebuah bisnis bisa berkem-bang apabila memiliki diferensiasi dengan para kompetitor yang sudah ada. Hal ini disadari betul oleh Pegawai Badan Pe-

meriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Lusi Rakhmawati, saat membangun bisnis penginapan Rumah Kebun RaGhaYa.

Sesuai namanya, penginapan yang terletak di Kampungsudi No. 140 RT 01/RW 03, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Sentul City tersebut menawarkan suasana pegunungan dan kebun. Pengunjung bisa berwisata agro karena terdapat perkebunan dengan berbagai varian tanaman.

Lusi menceritakan, idenya me-ngem bangkan perkebunan karena ingin membuat penginapan yang anti-mainstream. Dia mengatakan, kebanyakan penginapan di perkotaan menawarkan fasilitas kolam renang se-bagai salah satu daya tarik utama.

Ia melakukan budi daya tanaman di area penginapan juga untuk menya-lurkan hobinya dalam bercocok tanam. “Saya menanam tanaman yang istilah-

nya bisa saya konsumsi sendiri juga. Itu organik. Jadi tamu-tamu kita yang menginap boleh memetik langsung dan juga membelinya,” kata Lusi kepa-da Warta Pemeriksa awal November.

Berkat strateginya itu, Rumah Ke-bun RaGhaYa kini menjadi salah satu rujukan tempat penginapan di dae-rah Sentul. Jika tak percaya, cobalah lakukan penelusuran melalui mesin pencarian Google dengan kata kunci ‘Rumah Kebun RaGhaYa’. Sudah ada beberapa situs yang merekomendasi-kan penginapan milik Lusi.

Rumah Kebun RaGhaYa dibangun Lusi pada 2012. Saat itu, ia mencoba memanfaatkan lahan menganggur yang dimilikinya. Secara perlahan, jumlah bangunan dan fasilitas ia kembangkan yang memakan waktu hingga empat tahun. “Mulai disewakan sejak tiga tahun lalu,” kata dia.

Rumah Kebun RaGhaYa memiliki empat bangunan penginapan. Yaitu, villa dengan sembilan kamar tidur leng-kap dengan dapur, ruang tamu dan ruang keluarga. Ada juga penginapan dengan tiga kamar tidur full AC, peng-inapan dua kamar tidur, dan peng-inapan dengan empat kamar tidur.

Menginap Sambil Berwisata Agro di Rumah Kebun RaGhaYa

Pengunjung bisa memetik langsung buah atau tanaman di area perkebunan.

n Vila 3 kamar

n Lusi Rakhmawati

n Jembatan gantung

n Bayam merah organik

n Sungai di belakang vila

27


BISNIS DAN NIAGA

Harganya bervariasi. Penginapan yang berisikan 9 kamar memiliki tarif Rp4,5 juta per malam. “Untuk yang 3 kamar kita buat 3 lantai. Tamu bisa melihat pemandangan ke seluruh penginapan kita, tarifnya Rp3,5 juta per malam karena dia pakai full AC,” katanya.

Desain penginapan dirancang sendiri oleh Lusi dan suami. Kebetulan, Lusi merupakan lulusan arsitektur. Berkolaborasi dengan suami yang merupakan lulusan teknik pertanian, menjadikan RaGhaYa salah satu alter-natif penginapan bernuansa alam di kawasan Sentul.

“Jadi kita kombinasi sesuai dengan permintaan kami. Yang membangun pun kami gunakan tukang yang ber-asal dari kampung tersebut agar me-reka merasa memiliki juga. Memang membutuhkan waktu lama untuk membangunnya,” tutur Lusi.

Lokasi Rumah Kebun RaGhaYa cukup strategis karena terletak tak jauh dari lokasi hiburan anak dan keluarga. Antara lain dekat dengan wisata Jungle Land, Air Terjun Bidadari, Gunung Pancar, Ah Pong Ecopark Sen-tul City, dan Taman Budaya.

Soal nama penginapan, Lusi ter-inspirasi dari nama ketiga anaknya, yaitu Raka, Alya, dan Afgan. “Orang kebanyakan berpikir kalau yang me-miliki adalah orang betawi. Ada yang sering menyebutnya Rogaya,” kata Lusi berseloroh.

Fasilitas yang ditawarkan peng-inapan RaGhaYa cukup menarik. Ada jembatan gantung, kolam ikan dan ko-lam renang anak. Tentu, yang tak kalah menarik adalah perkebunan hasil budi daya pribadi. Sungai yang mengalir di

dekat penginapan tersebut menam-bah daya tarik penginapan dan me-nyejukkan mata.

Terkait fasilitas perkebunan, Lusi menjelaskan ada berbagai macam tanaman buah dan sayuran. Beberapa di antaranya adalah durian, cabai ram-butan, tomat, buncis, anggur, hingga jambu kristal. “Jambu Kristal termasuk salah satu yang diminati teman-te-man di BPK karena menurut mereka rasa nya berbeda karena organik dan menggunakan pupuk kandang tanpa pupuk kimia,” ucap Lusi.

Lusi dan suami berharap bisa terus mengembangkan fasilitas. Dia sedang berupaya untuk menambah fasilitas outbond dan peternakan. Soalnya, Lusi saat ini memiliki hewan ternak yaitu kalkun, domba dan angsa. Ke depannya, Lusi ingin membuat wisata perternakan yang besar sehingga pe-ngunjung dapat memberi makan dan berinteraksi langsung dengan hewan

ternak miliknya. “Intinya, kami ingin tamu tak perlu

berwisata kemana-mana lagi karena banyak fasilitas yang bisa dijadikan sebagai wisata di tempat kami. Saya sangat ingin mewujudkan itu.”

Lusi mengaku belum memasarkan penginapannya secara masif. Sejauh ini, kata dia, ia hanya mempromosi-kannya melalui jejaring sosial Face-book dan Instagram. Selain itu, melalui brosur. Menurut dia, promosi melalui brosur cukup efektif. Ia pun terkadang menitipkan brosur kepada sopirnya untuk disebarkan.

Meskipun banyak yang menya-rankannya untuk melakukan pema-saran melalui situs daring (dalam jaringan) atau online, Lusi mengaku belum berani. Ia harus melihat terlebih dahulu calon penyewanya. “Kami juga menanyakan yang menyewa untuk ke-giatan apa, dari mana, semuanya bo-leh sebenarnya. Kami hanya mengan-tisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” kata dia.

Walau pemasaran belum dilakukan secara masif, Rumah Penginapan RuGhaYa sudah memiliki beberapa pelanggan rutin mulai dari korporasi maupun masyarakat umum. “Pelang-gan yang rutin, seperti Herbalife dan Ace Hardware. Kalau saya yang pen-ting cukup untuk membiayai pekerja di sana dan setidaknya ada pema-sukan,” ujar dia. l

1. Villa 9 kamar: Rp4,5 juta/malam

2. Villa 3 kamar: Rp3,5/malam

3. Villa 2 kamar: Rp2,5 juta/malam

4. Villa 4 kamar: Rp3 juta/malam

1. Perkebunan

2. Kolam renang

3. Kolam tangkap ikan

4. Jembatan gantung

5. Jogging track

TarifRumah Kebun RaGhaya

Fasilitas

n Hewan peliharaan n Hasil kebun organik yang dijual

n Interior vila 3 kamar

28


29


BPK TANGGAP

n CATATAN WAKIL KETUA BAHRULLAH AKBAR

“Doa untuk Palu”

Menindaklanjuti/menyusul kunjungan Ke-tua BPK dan para petinggi lembaga ne-gara pada tanggal 3 Oktober 2018 yang lalu, alhamdulillah saya berkesempatan berkunjung ke Palu. Bencana yang telah mereng gut 2.000-an orang (di antaranya

keluarga pegawai BPK), 1.309 orang hilang, 4.612 orang luka-luka dan 223.751 orang mengungsi di 122 titik. Dengan keru-

sakan infrastruktur meliputi 68.451 unit rumah, 327 unit ru-mah ibadah, 265 unit sekolah, perkantoran 78 unit, toko 362 unit, jalan 168 titik retak, jembatan 7 unit dengan kerugian mencapai Rp1,99 triliun dan kerusakan mencapai Rp11,83 triliun. Dampak kerugian dan kerusakan akibat bencana ini meliputi 5 sektor pembangunan yaitu kerugian dan keru-sakan di sektor permukiman mencapai Rp7,95 triliun, sektor infrastruktur Rp701,8 miliar, sektor ekonomi produktif Rp1,66 triliun, sektor sosial Rp3,13 triliun, dan lintas sektor mencapai Rp378 miliar.

Sejak mendarat di Palu pada Kamis, 18 Oktober 2018, saya beserta rombongan di antaranya: Sekjen BPK Bahtiar Arif, Tor-tama KN VI Dori Santosa, Kaditama Binbangkum Nizam Bur-hanuddin serta pejabat struktural terkait, langsung disambut dengan hangat oleh Kepala Perwakilan Khabib Zainuri beser-ta pejabat struktural dan staf. Masih terlihat semangat dalam wajah mereka meskipun kantor dan keluarga mereka dilanda bencana yang dahsyat. Selanjutnya kami langsung bertatap muka dengan seluruh pegawai yang masih tersisa di kantor perwakilan dan menyerahkan secara simbolis bantuan dari Korpri BPK kepada saudara-saudara kami di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

n Persiapan menuju lokasi gempa n Wakil Ketua BPK bersama anak korban gempa

n Wakil Ketua BPK menyerahkan bantuan gempa Palu

30


BPK TANGGAP

Setelah bersilaturahim sekaligus menyerahkan bantuan, kami berkesempatan melihat gedung kantor yang tetap ber-diri tegak meski digoyang gempa berkekuatan 7,4 SR. Tampak retakan-retakan pada dinding kantor di beberapa titik, na-mun berdasarkan penjelasan dari Kepala Biro Umum, syukur Alhamdulillah kerusakan yang ada tidak sampai mengenai struktur bangunan. Namun perbaikan menyeluruh tetap harus dilakukan untuk menghilangkan trauma bagi para pegawai. Selanjutnya kami juga melihat langsung rumah jabatan Kepala Perwakilan serta rumah dinas pegawai dan mess. Berdasarkan pengamatan kami tidak ada kerusakan yang signifikan pada rumah jabatan kecuali tembok keliling yang roboh serta bebe-rapa retak dinding dan jalan di rumah dinas dan mess.

Setelah meninjau langsung aset-aset kantor, kami makan malam bersama dengan penuh kesederhanaan serta ber-bincang santai dengan para pegawai, tenaga kontrak dan OB untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya pada saat bencana terjadi. Kepala Sekretariat Perwakilan menyampai-kan bahwa selama 4 hari pascabencana, Kota Palu lumpuh total. Ketiadaan listrik, krisis BBM, jaringan komunikasi yang terputus serta kelangkaan bahan pokok menyebabkan kota ini dalam keadaan mencekam. Belum lagi aksi penjarahan massa di beberapa wilayah menyebabkan banyak warga Kota Palu yang mengungsi keluar daerah, termasuk pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. Ada cerita yang haru namun juga ada yang sedikit menggelitik dari obrolan santai tersebut. Ada yang bercerita rumahnya rusak berat akibat di-terjang tsunami, ada yang istrinya keluar rumah hanya meng-gunakan pakaian “seadanya” pada saat gempa dan ada juga yang terjebak dalam kantor hingga terjatuh berguling-guling di tangga karena paniknya.

Kami pun bermalam di tenda seadanya yang dibawa oleh teman-teman Biro Umum sambil menikmati malam yang syahdu ditemani oleh nyanyian nyamuk serta dinginnya angin teluk Palu. Esok paginya, kami bergegas meninjau lokasi yang paling parah terkena bencana, yaitu: Kelurahan Petobo, Kelu rahan Balaroa dan Kelurahan Talise.

Kelurahan PetoboPerjalanan kami dimulai ke Kelurahan Petobo untuk

melihat daerah yang mengalami likuefaksi sejauh ratusan meter. Fenomena likuefaksi secara sederhana dapat diartikan

sebagai perubahan material yang padat (solid), dalam hal ini berupa pasir lepas jenuh, akibat kejadian gempa, material tersebut seakan berubah karakternya seperti cairan (liquid). Likuefaksi hanya bisa terjadi pada tanah yang jenuh air (sa-turated). Air tersebut terdapat di antara pori-pori tanah dan membentuk tekanan air pori.

Kota Palu adalah kota yang rawan gempa karena berada di sesar Palu Koro, Likuefaksi tersebut terjadi bisa karena ke-adaan tanah yang tidak padat. Akibat guncangan gempa, air yang berada di dalam tanah pun naik dan bercampur dengan tanah. Namun bisa jadi di sini dulu adalah area pantai atau laut yang karena ada perubahan dan lain sebagainya menjadi daratan biasa. Bisa jadi pula itu longsor biasa, tapi karena adanya gempa memungkinkan lereng yang ada menjadi ti-dak stabil sehingga longsoran terjadi.

Perjalanan menuju Petobo harus ditempuh dengan ken-daraan roda dua agar cepat dan mudah, mengingat medan yang sulit dan harus melalui areal persawahan. Di sana kami melihat sendiri ratusan hektare tanah berpindah tempat dan menimbun semua yang berada di atasnya, seperti rumah, jalan maupun manusia yang tidak sempat menyelamatkan diri. Kami pun berdoa memohonkan ampunan atas korban di Kelurahan Petobo diiringi dengan deru helikopter yang membawa disinfektan untuk disiram di lokasi bencana.

Kelurahan BalaroaPerjalanan berikutnya adalah Kelurahan Balaroa, daerah

yang padat penduduk ini luluh lantak dan hanya menyisakan puing-puing rumah serta pecahan jalan yang amblas. Kami tidak sendirian, bersama kami ada relawan baik dari dalam maupun luar negeri yang juga turut menyaksikan lokasi ben-cana. Beberapa kendaraan truk maupun alat berat hilir mudik

n Meninjau lokasi gempa



31


BPK TANGGAP

di Perumnas yang didirikan pada tahun 1980-an itu. Berdasarkan pengamatan saya, daerah Balaroa ini memi-

liki kontur agak terjal, sehingga jika posisi tanah ini berada di suatu kemiringan, tanah dapat ‘bergerak’ menuju bagian bawah lereng secara gravitasional, seakan dapat ‘berjalan’ dengan sendirinya. Sehingga benda yang berada di atasnya, seperti rumah, tiang listrik, pohon, dan lain sebagainya ikut terbawa.

Saya sangat sedih mendengar bahwa selain ratusan warga Perumnas Balaroa yang dinyatakan meninggal dunia, masih terdapat ratusan yang belum ditemukan atau hilang. Teriring doa kami untuk para korban bencana agar Allah SWT menerima segala amal baik dan memberikan tempat yang terpuji di sisi-Nya.

Kelurahan TaliseTerakhir, kami menyempatkan diri melihat lokasi yang

merupakan ikon kota Palu, yaitu pantai Talise. Tampak se-muanya sudah hancur tak tersisa, Jembatan IV yang meru-pakan jembatan terbesar dan termegah Kota Palu, putus diterjang Tsunami. Begitupun dengan anjungan nusantara

serta masjid terapung yang hanya menyisakan kenangan. Ratusan orang mungkin menjadi korban di tempat ini karena gelombang tsunami.

Menurut keterangan BMKG, tsunami pascagempa Palu yang disebabkan komponen gerakan vertikal di sesar yang berada di dasar laut . Hal tersebut diperparah dengan geo-grafis Teluk Palu yang curam dan mirip kanal tertutup, se-hingga jika ada massa air laut datang, akan terus terkumpul dan semakin besar kekuatannya. Berdasarkan keterangan dari staf yang ada di lokasi kejadian, tsunami datang dengan ketinggian antara 3-5 meter dengan kekuatan luar biasa yang menghancurkan benda-benda yang berada dihadapannya.

Tak lupa kami pun berdoa bersama bagi para korban tsunami di pantai Talise, semoga Tuhan Yang Maha Esa mem-berikan tempat terbaik di sisi-Nya serta memberikan kesa-baran kepada keluarga yang ditinggalkan. Amin.

Terakhir kami mengucapkan terima kasih pada para pegawai di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah yang menemani kami selama di Palu, kami berharap agar tetap semangat dalam bekerja serta bersabar atas kerugian fisik maupun materiil. l

Teriring doa kami untuk para korban bencana agar Allah SWT menerima segala amal baik dan mem-berikan tempat yang terpuji di sisi-Nya.


n Meninjau lokasi gempa n Foto bersama pegawai BPK Perwakilan Sulawesi Tengah

32


Penanganan dampak bencana gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi di Sulawesi Tengah (Sulteng) butuh dukungan semua pihak. Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) turut tergerak untuk meringankan beban masyarakat di Palu, Sigi, dan Donggala yang tertimpa musibah.

Pada 3 Oktober 2018, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara me-ngunjungi Palu untuk menyalurkan bantuan yang diserahkan secara sim-bolis kepada BPK Perwakilan Provinsi

Sulawesi Tengah. Bantuan yang diserahkan di an-

taranya berupa kebutuhan pokok, obat-obatan, dan makanan instan. Bantuan ini merupakan hasil dari peng galangan dana yang dilakukan oleh KORPRI BPK di lingkungan keluar-ga besar BPK.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua BPK turut meninjau kondisi kantor BPK Perwakilan Sulteng yang juga ter-dampak gempa. Selain itu, Ketua BPK memberikan motivasi dan memberi-kan semangat kebersamaan kepada pegawai BPK.

Bantuan yang disalurkan BPK untuk Sulteng tak sampai di situ. BPK kembali menyalurkan bantuan pada 19 Oktober 2018 yang diserahkan langsung oleh Wakil Ketua BPK Bah-rullah Akbar yang didampingi Sekre-taris Jenderal BPK Bahtiar Arif, Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK selaku Ketua KORPRI BPK Dori Santosa, dan Kepala Direktorat Utama Binbangkum Nizam Burhanuddin.

Bantuan kemanusiaan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bah-rullah kepada perwakilan masyarakat Palu di kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Palu.

Saat itu, BPK menyerahkan ban-tuan berupa dana yang digalang dari BPK pusat maupun BPK perwakilan melalui KORPRI BPK PEDULI.

Bahrullah berharap bantuan terse-but dapat membantu meringankan be-ban masyarakat yang terdampak gem-pa dan tsunami di Palu dan Donggala. “Bantuan ini adalah wujud kepedulian keluarga besar BPK kepada korban gempa di Palu dan Donggala, semoga bantuan ini bisa meringankan beban para korban,” kata Bahrullah saat itu. l

BPK TANGGAP

BPK Bantu Ringankan Beban Korban Bencana Sulteng

Bantuan yang diberikan antara lain berupa kebutuhan pokok, obat-obatan, makanan instan, hingga bantuan dana.

n Penyerahan bantuan gempa Palu oleh Ketua BPK

n Wakil Ketua didampingi Sekjen, Tortama KN VI, Kaditama Binbangkum

33


BPK TANGGAP

PARAPEJUANG

BPKSebagai bentuk penghargaan atas pengabdian para korban terhadap negara,

pimpinan menyiapkan tanda penghargaan anumerta, asuransi, beasiswa untuk anak, uang duka, dan bantuan pemakaman kepada para pegawai BPK

yang tercatat sebagai penumpang.


33

n Meja kerja Harwinokon Meja kerja Achmad Sobih Inajatullah

n Koleksi mobil-mobilan Imam Riyanton Meja kerja Dicky Jatnika

n Meja kerja Resky Amalia

n Meja kerja Martua Sahata

n Meja kerja Yoga Perdanan Meja kerja Yunita Sapitrin Meja kerja Yulia Silvianti

n Doa bersama untuk para korban

n Anggota V BPK langsung mendatangi crisis center Bandara Halim Perdanakusuma, di hari kejadian, 29 Oktober 2018.

n Meja kerja Zuiva Puspita Ningrum

34


BPK TANGGAP

Senin, 29 Oktober 2018, menjadi hari kelabu bagi keluarga besar Badan Pe-meriksa Keuangan (BPK). Sebanyak 10 pegawai BPK Perwakilan Provinsi Bang-

ka Belitung (Babel), menjadi korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 ru-te Jakarta-Pangkal Pinang yang jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat.

Pada hari terjadinya peristiwa na-has tersebut, kesepuluh pegawai BPK itu ikut penerbangan pagi pada pukul 06.10 WIB agar bisa mengikuti upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda. Se-luruh pegawai BPK Perwakilan Babel merupakan perantau sehingga kadang-kala pulang ke rumah masing-masing untuk melepas rindu dengan keluarga.

Kepala Sekretariat BPK Provinsi Bang ka Belitung Gempur Widya Tjah-ya Laksana menceritakan, Plt Kepala Perwakil an BPK Babel Harwinoko yang menjadi salah satu korban kecelakaan pesawat, sedianya akan menjadi inspek-tur upacara dan membacakan pidato. Adapun korban lainnya, Resky Amalia, telah ditunjuk menjadi petugas upacara.

“Beliau (almarhum Harwinoko) sudah menelepon saya hari Jumat se-belumnya untuk menanyakan perihal upacara. Biasanya beliau jarang mau menjadi inspektur upacara. Biasanya beliau langsung menyerahkannya ke-pada saya,” kata Gempur menceritakan momen-momen terakhirnya dengan Harwinoko kepada Warta Pemeriksa, di kantor pusat BPK, Selasa (13/11).

Saat itu, Gempur bertanya kepada Harwinoko apakah bersedia menjadi inspektur upacara atau tidak. “Kebe-tulan beliau ini sudah plt. Dan infonya akan jadi Kalan (kepala perwakilan). Ja-di kita guyon ‘bagusnya bapak lah yang jadi inspektur upacara’,” kata Gempur.

Mendengar pernyataan Gem-pur tersebut, Harwinoko langsung meng amininya. “Iya aku iya (yang jadi inspek tur upacara),” ujar Gempur me-nirukan ucapan Harwinoko.

Gempur menceritakan, seluruh pegawai sudah berkumpul di lapang-an pada pukul 8.00 pagi untuk me-

laksanakan upacara. Namun, setelah ditunggu hingga pukul 08.15 WIB, Harwinoko, Resky Amalia, serta de-lapan pegawai BPK Babel lainnya tak kunjung datang.

Upacara Hari Sumpah Pemuda pun dimulai. Saat itu, semuanya mengang-gap hanya ada keterlambatan jadwal penerbangan.

Staf Subbagian Keuangan BPK Perwakilan Babel Riezkiana Kristina Kartika Nirmalawati merasakan ada yang janggal sebelum mengetahui adanya kabar kecelakaan pesawat. Setiap Senin pagi, Riezkiana sering melihat aplikasi radar di ponsel pin-tarnya untuk mengetahui pergerakan penerbangan Lion Air JT-610.

“Antara jam 6-7 saya lihat aplikasi radar, kok enggak ada pesawat Lion,” kata Riezkiana saat bercerita kepada Warta Pemeriksa.

Tak lama setelah itu, ia mencoba menghubungi Resky Amalia (Kiki) menggunakan aplikasi whatsapp. Biasanya, kata dia, kalau penerbangan belum terpantau di aplikasi radar, dia memang langsung menanyakan Kiki apakah ada delay atau tidak.

“Tapi whatsapp-nya centang satu (pesan tak terkirim). Mungkin sudah di pesawat, tapi kok di radar tidak ada. Setelah kami melaksanakan upacara, saya lihat lagi aplikasi radar, lagi-lagi tak ada pergerakan pesawat,” katanya.

Seusai upacara, informasi yang masih simpang siur mengenai ke-beradaan pesawat menyeruak. Para

pegawai kemudian melihat berita di televisi. Tangisan pun pecah ketika para pegawai BPK Babel melihat pem-beritaan bahwa pesawat Lion Air yang ditumpangi rekan-rekan mereka lost contact dan mengalami kecelakaan.

“Kami langsung lemas semua, kami menangis. Kami syok, tapi masih ber-harap pesawat itu mendarat darurat di air. Sama sekali tidak mengira separah itu kecelakaannya.”

Riezkiana masih ingat betul segala kenangan indah bersama rekan-rekan BPK Babel yang menjadi korban kece-lakaan Lion Air. Sambil meneteskan air mata, ia menceritakan momen-mo-men terakhirnya bersama Kiki yang merupakan sahabatnya.

Pada hari Selasa sepekan sebelum kejadian, Kiki sempat bertanya ke-pada Riezkiana mengenai jadwal penerbang an. Kiki sempat ingin meng ubah jadwal kepulangan dari Jakarta ke Babel menjadi hari Minggu (28/10) karena khawatir Lion Air meng-alami delay sehingga ia telat kerja dan tak bisa mengikuti upacara Hari Sum-pah Pemuda.

Namun, saat itu, Kiki sudah telan-jur memesan tiket pulang untuk hari Senin. “Kiki bilang lagi ke saya, malas pulang Minggu karena waktu sema-lam sangat berharga untuk berkumpul dengan keluarga,” kata Riezkiana me-ngenang perkataan Kiki.

“Saya masih sering bayangkan jika ada yang masuk ke ruangan Sub-bagian Keuangan, saya masih meng-

n Ketua BPK memimpin upacara pelepasan jenazah Harwinoko, didampingi Sekjen

35


BPK TANGGAP

harapkan itu Kiki yang masuk. Apalagi ketika hari Senin. Karena Sabtu dan Minggu kita tidak bertemu. Saya masih teringat suara Kiki setiap pagi menyapa saya,” ungkap Riezkiana.

Hingga Jumat (23/11), empat jenazah pega-wai BPK yang menjadi korban telah teridentifi-kasi. Keempatnya adalah Plt Kepala Perwakil an BPK Provinsi Bangka Belitung Harwinoko, Kepala Sub Bagian SDM BPK Perwakilan Provinsi Bang-ka Belitung Imam Riyanto, Ketua Tim Yunior BPK Perwakilan Provinsi Bangka Belitung Yoga Perdana dan Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Bangka Belitung Zuiva Puspita Ningrum.

Jenazah Harwinoko telah dimakamkan di Bogor, Jawa Barat, Ming gu (4/11). Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara memimpin upa-cara pelepasan jenazah di rumah duka. Pimpin-an beserta keluarga besar BPK turut meng antar jenazah Harwinoko ke per istirahatan terakhir.

Ketua BPK mengatakan, Harwinoko meru-pakan sosok yang sangat berdedikasi, bertang-gung jawab, dan memiliki kinerja mumpuni.

Berkat keteladanannya tersebut, Harwinoko dipercaya menjadi kepala perwakilan ketika posisi tersebut kosong.

“Almarhum orang yang berdedikasi, pu nya tanggung jawab, dan bisa memimpin,” kata Ketua BPK.

Ketua BPK, pimpinan, dan keluarga besar

BPK juga menghadiri prosesi pemakaman jena-zah Imam Riyanto. Jenazah Imam dimakamkan di TPU Gandul pada Selasa (6/11).

Semasa hidupnya, Imam dikenal sebagai pribadi yang sangat menyukai anak kecil. Ia begitu dekat dengan anak-anak dari para pe-gawai BPK Babel. Ia selalu menunjukkan koleksi mobil-mobilan miliknya di ruangan kerjanya ketika ada anak dari pegawai BPK yang di ajak ke kantor.

“Pak Imam pernah menyuruh anak saya naik ke kursi untuk melihat koleksinya di lemari. Padahal sudah saya larang tapi Pak Imam justru bilang ‘biarkan saja, anak kecil jangan dilarang, tapi diawasi saja. Pak Imam orangnya supel, sangat dekat dengan anak-anak dan baik seka-li,” kata Riezkiana.

Aksi tanggap BPK BPK bergerak cepat merespons kecelakaan

Lion Air JT-610. Pada 29 Oktober 2018 atau saat hari terjadinya kecelakaan, BPK Pusat berkoordina si dengan BPK Perwakilan Provinsi Bangka Belitung untuk memperoleh daftar pe-gawai BPK yang tercatat sebagai penumpang Lion Air JT-610. Ini dilakukan dengan cepat dan tanggap untuk mencari teman-teman BPK yang hilang kontak dalam pesawat tersebut.

Setelah itu, BPK menyusun siaran pers dan mengunggahnya di website BPK. BPK kemudian membentuk tim crisis center yang bertugas di kantor BPK Pusat, Bandara Halim Perdanaku-suma, Bandara Soekarno Hatta, JICT 2, dan RS Polri Kramat Jati.

Tim crisis center di setiap lokasi hadir untuk membantu keluarga pegawai BPK yang terca-tat sebagai penumpang. Tim ini berkoordinasi dengan Deputi Basarnas untuk memperoleh perkembangan berita terkait proses evakuasi penumpang. Tim crisis center juga selalu me-mantau proses evakuasi di JICT 2 sampai de-ngan proses identifikasi di RS Polri Kramat Jati.

Para Anggota BPK turut menyambangi ke-luarga korban untuk memberikan dukungan moril. Anggota V BPK Isma Yatun hadir untuk memberikan dukungan kepada keluarga pe-gawai BPK yang tercatat sebagai penumpang di crisis center Bandara Soekarno Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma. Anggota II BPK Agus Joko Pramono turut menyampaikan rasa prihatin kepada keluarga pegawai BPK yang tercatat sebagai penumpang di crisis center Bandara Halim Perdanakusuma.

Kiki bilang lagi ke saya, malas pulang Minggu karena waktu semalam sangat ber-harga untuk berkumpul dengan keluarga.

n Ketua BPK mengunjungi keluarga Martua Sahata

n Wakil Ketua BPK mengunjungi keluarga Yunita Sapitri

36


BPK TANGGAP

Selain itu, Sekjen BPK Bahtiar Arif, Tortama V Bambang Pamungkas, dan Tortama VI Dori Santosa beserta peja-bat lainnya mendatangi Bandara Halim Perdanakusuma dan RS Polri Kramat Ja-ti untuk memantau proses evakuasi dan identifikasi korban/penumpang.

Pada 30 Oktober 2018, Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar, Anggota I Agung Firman Sampurna, Anggota II Agus Joko Pramono, Anggota III Achsanul Qosasi, Sekjen BPK Bahtiar Arif, Ikistra dan pe-gawai BPK meng adakan pengajian dan doa bersama di Masjid Baitul Hasib BPK.

Di tanggal sama, Anggota V BPK Isma Yatun didampingi oleh Tortama V BPK memberikan dukungan kepada istri Yoga Perdana (pegawai BPK pe-numpang Lion Air JT-610) yang akan melahirkan di RS Omni. Anggota V BPK Isma Yatun kemudian kembali me-nyambangi RS Polri Kramat Jati, ber-temu dengan keluarga pegawai BPK. Tujuannya untuk membantu keluarga pegawai BPK melakukan tes DNA da-lam proses identifikasi.

Tim BPK juga ikut serta bergabung

de ngan tim Basarnas dalam pencarian korban/penumpang menggunakan kapal. Di hari yang sama, tim crisis center BPK bertemu dengan tim Jasa Raharja untuk berkoordinasi terkait asuransi penumpang.

Di tempat berbeda, Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar didampingi Sek-jen BPK beserta para pejabat lainnya berkunjung ke rumah Imam Riyanto (pegawai BPK penumpang Lion Air JT-610) untuk memberikan dukungan kepada keluarga.

Adapun Ketua BPK beserta istri didampingi Sekjen BPK beserta para pejabat lainnya berkunjung ke rumah Martua Sahata dan Zuiva Puspita Ning rum (pegawai BPK penumpang Lion Air JT-610) untuk memberikan dukung an kepada keluarga.

Keesokan harinya, 31 Oktober 2018, Ibu Agus Joko Pramono didam-pingi oleh Ketua dan Pengurus DWP Setjen BPK menyambangi keluarga Dicky Jatnika (pegawai BPK penum-pang Lion Air JT-610) di Pamulang.

Sebagai bentuk penghargaan atas

pengabdian para korban terhadap negara, pimpinan menyiapkan tanda peng hargaan anumerta, asuransi, bea-siswa untuk anak, uang duka, dan ban-tuan pemakaman kepada para pegawai BPK yang tercatat sebagai penumpang.

Masih di 31 Oktober 2018, di-lakukan kunjungan ke kediaman keluarga Yulia Silvianti di Depok. Karo umum, Karo SDM, serta Humas seba-gai perwakilan BPK menyampaikan update perkembangan termasuk info uang santunan yang diberikan pihak Lion Air. Kondisi keluarga saat itu su-dah meng ikhlaskan dan lebih terbuka. Ungkapan terima kasih juga disampai-kan kepada BPK atas dukungan dan upaya-upaya yang telah dilakukan.

Pada 1 November 2018, Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar melakukan kun-jungan ke JICT dan menyambangi ke-diaman Keluarga Yunita Sapitri di Bekasi. Di tempat terpisah, Anggota V BPK Isma Yatun mengunjungi BPK Perwakilan Provinsi Bangka Belitung untuk me-nyampaikan arahan dan memberikan semangat kepada seluruh pegawai. l

n Anggota V BPK memberikan dukungan kepada istri Yoga Perdana

n Anggota II BPK mendatangi crisis center di Bandara Halim Perdanakusuma

n Dukungan moril Anggota V BPK kepada keluarga pegawai BPK penumpang Lion Air JT-610, di RS Polri, 30 Oktober 2018.

n Anggota V, Anggota II, dan Sekjen bertemu perwakilan keluarga korban di Bandara Halim Perdanakusuma.

n Anggota V BPK, Tortama KN V BPK, berdoa bersama para pegawai BPK Perwakilan Provinsi Babel, 1 November 2018.

37


BPK TANGGAP


37

38


KILAS

Badan Pemeriksa Ke-uangan (BPK) meng-umumkan karya terbaik dalam Malam Penghar-gaan (Awarding Night) Festival Film Kawal Harta

Negara (FFKHN) Tahun 2018. Kegiatan Malam Penghargaan tersebut digelar di Gedung Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail (PPHUI), Jakarta, Selasa (16/10).

Acara dibuka oleh Ketua BPK Moer-mahadi Soerja Djanegara dan Acting Director of USAID Indonesia’s Office of Governance, Rights, and Resilience, Anders Mantius. Turut hadir pula para Anggota BPK, pejabat di lingkungan BPK dan USAID, dewan juri, pembuat film, serta peserta festival dari kalang-an pelajar dan umum/mahasiswa.

Moermahadi mengatakan, BPK memilih kegiatan kreatif di bidang film karena pemahaman tentang peran dan tugas BPK dalam mengawal harta nega-ra dalam bentuk media audio visual le-bih mudah dipahami publik. Sehingga, kepedulian masyarakat terhadap peran dan kerja BPK semakin meningkat.

BPK dan USAID pernah bekerja sama dan membuat 3 film yang ter-inspirasi dari hasil pemeriksaan BPK. Nantinya, film-film yang dihasilkan dari festival ini juga dapat diakses publik,

salah satunya di media sosial Youtube. “Tujuan BPK menyelenggarakan

FFKHN adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan publik terhadap peran penting BPK dalam mendorong transparansi dan akunta-bilitas pengelolaan keuangan negara, yang secara otomatis akan meningkat-kan dukungan publik terhadap BPK,” kata Moermahadi.

FFKHN 2018 sendiri merupakan program kerja sama tahun ke-2 antara BPK dan Badan Pembangunan Interna-sional Amerika Serikat (USAID) melalui program CEGAH. Melalui Festival Film ini, BPK mengajak publik untuk mem-buat karya film pendek fiksi, film doku-menter, serta video citizen journalism yang bertema kawal harta negara.

“Upaya-upaya kooperatif ini sangat penting dalam peningkatan pengawas an publik dan transparansi, dan mencegah terjadinya korupsi di masa depan. Dalam konteks ini, USAID bangga be ker ja sama dengan BPK. Kami senang sekali ada di sini pada hari ini bersama dengan BPK untuk memberikan apresiasi kepada para pe-menang film tahun ini atas sutradara kreatif yang membuat film-film terse-but,” kata Anders Mantius.

Rangkaian FFKHN 2018 diawali de-

ngan peluncuran pada 24 Maret 2018 di Jakarta. Rangkaian acara berlanjut de-ngan mengadakan roadshow festival ke 6 kota (Banda Aceh, Surabaya, Balikpa-pan, Makassar, Ambon, dan Bandung).

Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif menambahkan, tujuan BPK menyeleng garakan FFKHN untuk meningkatkan kesadaran dan penge-tahuan publik terhadap peran penting BPK. Dia mengatakan, BPK dalam setiap roadshow FFHKN berupaya memberikan informasi kepada publik, khususnya generasi muda dalam me-mahami harta negara dan turut serta berperan aktif mengawal harta negara.

“Mengapa memilih Aceh, Sura-baya, Balikpapan, Makassar, Ambon, dan Bandung untuk penyelenggaraan roadshow FFKHN? Aceh, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Jawa Barat merupakan daerah yang dianggap potensial untuk meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya dalam bidang pengawasan maupun pemeriksaan yang dapat membantu kerja BPK, serta meng-gerakkan pelajar dan komunitas film untuk meningkatkan kreativitasnya di bidang perfilman,” ujar Sekjen BPK.

Dalam setiap roadshow juga diisi workshop pro ses pembuatan film pen-

BPK Umumkan Pemenang Festival Film Kawal Harta Negara 2018BPK memilih kegiatan kreatif di bidang film karena pemahaman tentang peran dan tugas BPK dalam mengawal harta negara akan lebih mudah dipahami publik dalam bentuk media audio visual.

n Foto bersama para pemenang FFKHN 2018 n Salah satu pemenang FFKHN 2018

39


KILAS

Daftar Nominasi dan PemenangDari Setiap Kategori dalam Festival Film Kawal Harta Negara 2018

NO KATEGORI NOMINASI PEMENANG

1 Film Pendek Fiksi Madewi (12 menit 10 detik) Paga Nagari Umum/Mahasiswa Elegi (17 menit 2 detik) Cas(h)ino (6 menit 32 detik) Kalesang (7 menit 50 detik) Paga Nagari (10 menit 12 detik)

2 Film Pendek Fiksi Pelajar Panceg (9 menit 59 detik) Tulak Balak Bad Student (27 menit 34 detik Tulak Balak (15 menit) Pitulasan (9 menit 59 detik) Sawah Marjinal (8 menit 52 detik)

3 Film Pendek Dokumenter O-Sepig (12 menit 50 detik) Berburu Rente Kebondalem Umum/Mahasiswa Berburu Rente Kebondalem (29 menit 10 detik) Balakar of Tambora (29 menit 1 detik)

4 Film Pendek Dokumenter Sum (14 menit 16 detik) Kihung Pelajar Kampung Gemplong (14 menit) Karst Gombong (12 menit) Urut Sewu Bercerita (20 menit) Menyusuri Sejarah Di Jazirah Leihitu (15 menit 39 detik) Kihung (9 menit 14 detik)

5 Video Citizen Journalism Anak-anak Lewati Jembatan Berbahaya Menuju Sekolah (1 menit) Miris, Taman Kota di Sidrap Umum/Mahasiswa Bangunan Sekolah Terancam Ambruk Akibat Tanah Gerak (1 menit 54 detik) Penuh Sampah Blind Track untuk Tunanetra Terhalang Tiang Besi (1 menit 11 detik) Di Sekolah Ini Hanya Ada 10 Siswa (2 menit 15 detik) Jembatan Ambles Ini 2 Tahun Mangkrak (1 menit 22 detik) Jembatan Penantang Maut Penyambung Hidup (1 menit 16 detik) Rambu Lalu Lintas Terabaikan (2 menit 27 detik) Kurang Guru, Belajar Mengajar Di Sekolah Ini Jarang Dilakukan (2 menit 23 detik) Kondisi Memprihatinkan Sekolah Tertua di Langkat (2 menit 24 detik) Miris, Taman Kota di Sidrap Penuh Sampah (2 menit 21 detik) Panggung Sendratari Senilai 1,6 M Mangkrak (1 menit 12 detik) Warga Tanam Pohon Pisang Di Tengah Jalan (1 menit 28 detik)

6 Video Citizen Journalism Mengawal Harta Siswa (4 menit 45 detik) Pelatihan untuk Desa Pelajar Menunggu Realisasi (4 menit 27 detik) Pelatihan untuk Desa (4 menit 41 detik)

7 Film Pendek Fiksi 1 Celah 1000 Olah (25 menit 48 detik) Sepeda Tua Pitching Forum Sekolah Rubik (8 menit 59 detik) Makan Untung (25 menit 46 detik) Tanda Tangan (18 menit 5 detik) Sepeda Tua (17 menit 16 detik) Tikus Sekolah (11 menit 47 detik) Sahabat (18 menit 25 detik)

8 Film Pendek Dokumenter Kereta Api Perintis (17 menit 25 detik) Kereta Api Perintis Pitching Forum Sekarat (11 menit 18 detik) Satando (19 menit 59 detik) Buku Malang yang Menunggu Disayang (15 menit 7 detik)

dek, serta pembuat an video citizen journalism. Beberapa pembuat film dan praktisi televisi menjadi narasum-ber pada kegiatan roadshow FFKHN, di antaranya Ismail Basbeth, Danial Rifki, Naya Anindita, Thomas Herda, Dewi Laila Sari dan Jati Savitri.

Program FFKHN 2018 yang lain ya-itu kompetisi ide cerita dan kompetisi film pendek. Dari kompetisi ide cerita, terpilih 2 ide terbaik untuk film pendek fiksi dan film pendek dokumenter dari ke-6 kota tersebut. Jumlah proposal yang diterima dalam program kompe-tisi ide cerita sebanyak 468 cerita.

Setelah melalui penyaringan, ter-pilih 89 cerita untuk mengikuti proses pitching forum dan terpilihlah 11 cerita (7 fiksi dan 4 dokumenter) yang ke-mudian diproduksi melalui dukungan pendanaan produksi film.

Sedangkan dari kompetisi film pendek, panitia FFKHN menerima 208 karya film dan video dari berbagai wilayah di Indonesia antara lain Ban-dung, Purbalingga, Malang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Makassar hingga Merauke. Dalam proses penjurian, terpilih 34 film dan video citizen journalism yang menjadi

nominasi. Seluruh kategori ini terbuka untuk pelajar, mahasiswa, dan umum. Pengiriman karya peserta berlangsung dari tanggal 20 April 2018 dan ditutup pada 20 Agustus 2018.

Pemenang merupakan hasil peni-laian para juri yang terdiri atas tim BPK dan USAID bersama sutradara Slamet Rahardjo Djarot, sutradara Ismail Bas-beth, Dewi Laila Sari (Communication Expert of UN and Co-Founder NET-CJ), penulis dan kritikus film Totot Indrarto, News Gathering Manager Kompas TV Alexander Wibisono, serta Jurnalis Kompas Edna Caroline. l

40


KOLOM

The ChallengeThe adoption of the Sustainable Development

Goals (SDGs) by the United Nations (UN) in 2015 marks an impres sive milestone in the modernized world’s history. Nearly all UN-member countries have accepted (and most have ratified) the SDGs into national policy frame works.

The SDG initiative attempts to overcome prob-lems that arise as consequences from moderniza-tion and incorporates inclusiveness by allowing each participating country to establish a custo-mized set of goals.

One SDG imperative—to ensure implementa-tion is properly and effectively carried out—calls for policy actors to be mindful of accuracy, timeliness, data availability and data reliability.

Moreover, in 2017, the International Organiza-tion of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) recog-nized the need for Supreme Audit Institutions (SAIs) to comprehensively address SDGs during audits while including all relevant stakeholders.

How can this best be accomplished?

Strategic Environmental Assessments to Address Sustainability

n OLEH BLUCER W. RAJAGUKGUK Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama III) BPK RI

Tulisan ini dimuat dalam website INTOSAI Journal pada 31 Oktober 2018.

41


KOLOM 41

The Strategic Environmental Assessment

Several sustainability measure-ment systems exist, including the Strategic Environmental Assessment (SEA)—a tool that instills sustainability concerns in policies. Originating from the Environmental Impact Assessment (EIA), the SEA focuses on producing and utilizing reports on environmental effects in plans and programs, while, at the same time, incorporating concerns from members of society.

Some consider the SEA to be a source of interference in Indonesia, since political interests tend to heavily influence plans, policies and programs in Asia. However, the SEA maintains a high acceptance rate in governments when compared to other tools.

Related PoliciesUN resolution A/69/228 calls for

promoting and fostering the efficiency, accountability, effectiveness and trans-parency of public administration by strengthening SAIs and underscores the significance of safeguarding SDG implementation.

SAIs can, and should, play an im-portant role in SDG-related audits, particularly as they add value for deci-sion makers and citizens. SAIs are also encouraged to contribute to tracking progress, monitoring implementation and identifying room for improvement when it comes to national sustainable development efforts.

INTOSAI’s commitment to support SDG implementation was further recognized in the strategic priorities for 2017-2022, namely crosscutting priority 2, which seeks to contribute to

SDG follow-up and review within the context of each nation’s specific sus-tainable development efforts and SAI individual mandates.

INTOSAI’s International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 5130 also addresses sustainability efforts. ISSAI 5130, “Sustainable Deve lop ment: The Role of Supreme Audit Institu-tions,” states that SAIs are essential in promoting sustainable develop ment externally (governments) and internally (audit scopes). ISSAI 5130 suggests SAIs focus audits on strategic levels and detailed target indicators. Using an SEA can be a fitting entry point, particularly as the SEA connects with the ISSAI 5130 framework for ca pacity building and experiential learning.

SEA Applicability to SDG-Related Audits

Employing the SEA to implement SDG-related audits can be enhanced by following ISSAI 5110, “Guidance on Conducting Performance Audit with an Environmental Perspective.”

ISSAI 5110 suggests SAIs conduct performance audits on environ-mental programs and highlights an environmental perspective within government programs. Differentiating environmental and societal impacts from economical effectiveness and efficiency is an advantage in using an SEA point of scope coupled with rele-vant legal rules as criteria.

Generally speaking, proposed steps to SEA implementation would include:l Assess SEA availability in performance audits;l Evaluate SEA effectiveness and

efficiency using relevant instruments;l Conduct a specialized SEA audit; andl Develop criteria using the SEA (environmental perspective) in auditing government financial statements.

In Context: IndonesiaSEA’s implementation in Indonesia

officially kicked off by instruction of Law 32/2009 on Environmental Pro-tection and Management, obliging or-ganizations to consider SEA when for-mulating plans, policies and programs. An SEA can also be used to change or revise previous versions.

By virtue of presidential rule, Indo-nesia’s Middle-Term Development Plan 2015-2019 was modified to incorpora-te SDGs and develop an SDG national action plan. The ruling also applies to regional level governments.

These underlying conditions pro-vide a distinct advantage for SEA de-ployment in Indonesia.

The Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI) has included SEA in performance and financial auditing scopes and has established its financial audit framework with an environmen-tal perspective.

Stepping Stones for the FutureReflecting on the numerous bene-

fits it provides, the SEA—as an entry point to address sustainable develop-ment and as a tool to emphasize the importance of participating in policy formulation—provides countless pos-sibilities that can lead to greater SDG awareness and, ultimately, positive global change. l

The SEA maintains a high acceptance rate in governments when compared to other tools.

42


KOLOM

Agriculture, Forestry, and Other Land Use are the main contributor to global GHG emission. About 24% of global GHG emission in 2014 came from this sector (US EPA, n.d). They main-ly involve agricultural activities (cultivation of crops and live stock) and deforestation. As fo-

rest plays a role in carbon sequestration, conversion of forest to other land uses leads to GHG emission. Conversion of peatland in Indonesian forests, in which methane are accumulated, ex-pand the magnitude of GHG emission. According to the World Bank database, forest cover in Indonesia continuously declines from 65.44% in 1990 to 54.87% in 2000 and 50.99% in 2013. As a result, CO2 emission increases from 1.5 Gt in 1990 to 2.6 Gt in 2000 and 5.6 Gt in 2011 (World Bank, 2014).

Thus, Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) is the most promising instrument to cope with GHG emission in Indonesia. REDD+ is currently the most promising instrument to reduce deforestation and GHG emis-sion in Indonesia and in tropical countries in general compare to other instruments such as command and control approach (by penalizing illegal logging activities). By compensating land owners who keep their forest unconverted to other land uses, REDD+ could significantly reduce deforestation because land use changes resulted from human activities were the major contributor for deforestation in the last decade.

However, the accountability, transparency, and sustaina-bility of current design of REDD+ in Indonesia needs to be im-proved because tropical countries suffer from weak institution. Those countries currently depend on support from abroad, especially international experts and fund. Clear, reliable, and

sustainable method of baseline setting and MRV are crucial for REDD+ to be well-functioning. National resources must be appropriately allocated in the scheme so that they produce the desired results. Therefore, the role of SAI of Indonesia is re quired for REDD+ to succeed in reducing deforestation and maximizing benefits for the society.

The paper begins by identifying the root causes of defores-tation in tropical countries in general and specifically in Indone-sia. Then, it highlights the key design elements of REDD+ and des cribes how it has been implemented in Indonesia so far. La-ter, this paper provides REDD+ success stories from all over the world. However, there are some challenges needs to be tackled to make it work. Thus, the next section offers the role of SAIs in order to overcome these challenges. The last part provides conclusion.

Main Drivers of Tropical DeforestationIn the last decade, deforestation in tropical countries has

largely been driven by agricultural pressures. Vast areas of tropical forests are found in developing countries such as Bra-zil, the Democratic Republic of Congo (DRC), and Indonesia. Agriculture is one of the growth engines in those countries. In 2014, it contributed to 5.6 percent of GDP in Brazil, 21.2 percent in DRC, and 13.7 percent in Indonesia (World Bank, 2014). Con-sequently, as their economy expands, conversion from forests to agricultural land increases. During 1990 to 2000, among 10 percent of stratified random samples of tropical forests, more than 70 percent were converted to agricultural land (Barbier, 2004). In the case of the Brazilian Amazon, 91 percent of the additional deforested areas during 1970 to 1995 were used for

The Role of SAIs to Achieve More Transparent, Accountable, and Sustainable REDD+ Scheme: The Case of Indonesia

n OLEH I GUSTI BAGUS TRIDARWATA YATNAPUTRA, Pemeriksa Auditorat Keuangan Negara I BPK

Artikel ini mendapatkan penghargaan dari Asian Organization of Supreme Audit Institutions (ASOSAI) sebagai Artikel Terbaik yang pernah dimuat di ASOSAI Journal untuk periode 2015-2018.

43


KOLOM

cattle ranching (Margulis, 2004).There are some sources of inefficiencies which lead to an

excessive rate of conversion from forests to agricultural land in tropical countries. Firstly, the exclusion of externalities in the decision to cut down the trees is the main source. Besides their economic value of timber, forests also provide other environ-mental services such as maintaining watershed, protecting bio-diversity, and reducing the impact of greenhouse gases (GHGs) on global warming by allowing carbon sequestration. The landowners typically undervalue the cost of converting forests to other land uses by not determining these benefits. Secondly, inefficiency related with perverse incentives for the landow-ners. In Indonesia, the implementation of One Million Hectare Rice Project in Central Kalimantan by the former president Suharto has led to a huge scale of peat land fires (Tacconi et al, 2007). Lastly, the system of property rights in developing coun-tries also contributes to inefficiency in forest management.

In Indonesia, 50 years of deforestation has been driven by political and economic needs. It started with various legisla-tions for the government which leads to excessive exploitation of the forest such as large-scale of timber concession, plywood and panel-wood industry as well as pulp and paper industry (Indrarto, 2012). In 1998, the diversion of forestry authority to regional heads leads to over exploitation of the forest in order to increase regional PAD. Another project such as the one-mil-lion-hectare peatland mega-project in Central Kalimantan also pressures the forest existence. Other drivers of deforestation include smallholder shifting cultivation and subsistence agri-culture, mining, logging, aquaculture and forest fires; both na-tural and human induced to clear land for other uses. Recently, deforestation mainly occurred by the change in function from forest permanent estate into agriculture and estate crops. In fact, the government has been released about 4.5 million ha of the forest in 2002 and the conversion is dominated to oil palm plantation.

Key Design Elements of REDD+As an example of payments for environmental services

(PES) scheme, REDD+ basically provides compensation for landowners who choose to not converting their forests to other land uses. The sign ‘+’ means that the scheme includes land conservation, sustainable forest management, and en-hancement of forest carbon stocks (United Nations, 2015). The compensation is measured on the basis of carbon sequestra-tion services provided by forests. Through the early 2000s, net deforestation and forest degradation accounted for around 15 percent of all anthropogenic carbon emissions (Venter & Koh, 2012). Baseline emissions, which reflect the level of emission without REDD+ projects, are first determined. If the actual emissions are below the baseline, these reductions generate carbon credits through a process of measuring, reporting, and verification (MRV). By putting a price tag on the carbon credits, REDD+ internalizes forests’ service to store and sequester car-bon into the forest management.

Market for REDD+ carbon credits must be sufficiently

attractive to create incentive for landowners to keep their standing trees. Global carbon market can be distinguished into compliance and voluntary markets. Compliance markets have been established upon international arrangements such as the European Union’s Emission Trading Scheme (ETS) and the Kyoto Protocol’s Clean Development Mechanism (CDM). REDD+ cur-rently relies on voluntary markets as it is still not incorporated in the CDM. However, these markets generate almost US$ 8 billion for REDD+ (Venter & Koh, 2012) and result in a premium credit price of US$10-$20 (Agrawal et al, 2011). Thus, REDD+ could potentially be implemented independent from the CDM. In addition, the inclusion of REDD+ credits in compliance mar-kets such as EU ETS could considerably increase the supply of traded carbon credits and result in the fall in carbon price and overall emissions reductions.

REDD+ could potentially deliver benefits not only for lan-downers, private companies or the government, but also for forest-dependent communities and for the ecosystem itself. REDD+ can put biodiversity under threat by replacing native fo-rests with monoculture plantations. To tackle this side effect, as one decision of the 2010 Cancun Conference of Parties (COP), UNFCCC has required REDD+ initiators to adopt biodiversity sa-feguards (Venter & Koh, 2012). For the forest-dependent com-munities, REDD+ provides benefits in the form of agricultural diversification, soil and water protection, direct employment, and the use and sale of forest products. Recent REDD+ initia-tives were designed to involve local people in forest manage-ment so that the benefits are equitably distributed. In DRC, one-third of the national REDD+ committees are civil society and indigenous people. Likewise, Nepal has institutionalized community governance of forests. More than 14,000 commu-nity forestry groups (CFUGs) are being involved in managing more than one million hectares of forests (Dulal et al, 2012).

REDD+ in IndonesiaThe Indonesian government has established a strategic

plan to reduce GHG emission following the commitment of the former President SBY in the 2009 G20 summit. President SBY committed to reduce GHG emission from the business as usual (BAU) level as large as 26% with self-resources and 41% with in-ternational support by 2020. In 2011, the President signed Pre-sidential Regulation Number 61 on the National Action Plan for GHG Emissions Reduction (known as RAN-GRK in local langua-ge). This regulation emphasizes on the effort to reduce emis-sion without sacrificing economic growth. There are five core sectors to support this effort, which are forestry and peatland management, agriculture, energy and transportation, industry, and waste management. Among these sectors, the Indonesian National Planning Agency gives the highest emission reduction target to forestry and peatland management sector.

As deforestation highly contributes to Indonesia’s GHG emission, the implementation of REDD+ is critical to support RAN-GRK. The development of REDD+ in Indonesia can be ca-tegorized into three phases, including preparation, transforma-tion, and contribution. Phase I (2010 – 2013) has been comple-

44


KOLOM

ted by the formation of REDD+ Agency following Presidential Decree Number 62/2013. However, based on Presidential De-cree Number 16/2015, the REDD+ Agency had been terminated and its tasks related to GHG emission reduction had been han-ded over to the Ministry of Environment and Forestry. Phase II targets the institutional and operational readiness of REDD+ implementation, including well-established MRV institution and funding mechanism. Phase III pursues full implementation of REDD+ and contribution to GHG emission reduction as pro-mised by President SBY.

The Indonesian government has already completed the reference emission level as the baseline. In desember 2014, Indonesian government has released National Forest Reference Emission Level for Deforestation and Forest Degradation in the Context of The Activities Referred to in Decision 1/CP 16. Paragraf 70 (REDD+) Under the UNFCCC. The submission is a product of collaborative team from BPREDD+, Ministry of Fores-try and Environmental, Ministry of Agriculture, LAPAN, BIG, IPB, CIFOR, UNORCID and TNC. The team has calculated Indonesian Forest Reference Emission Level (FREL) about 0,441 GtCO2e per year in 2020 with 0,671 million hectares deforestation per year. FREL was calculated by using historical emission data during 2000 to 2012. However, the baseline has not considered three others REDD activities yet, which are conservation, sustainable forest management, and carbon stock. (REDD+ Agency, 2014).

Promising Results Around The WorldThere are evidence that show the potential of the slow-

down in tropical deforestation. During 2005-2009, the defores-tation rate in the Brazilian Amazon has significantly declined to 64 percent below its ten-year average. This was partially caused by the protection of indigenous lands and nature reserves since 2004 (Agrawal et al, 2011). The Brazilian direct payment for environmental services scheme, known as Bolsa Floresta, was started in 2007. It provides incentive of USD30 per month to households for their effort to achieve zero net deforesta-tion (Bakkegaard & Wunder, 2014). The program has some strengths, such as the community involvement and equitable distribution of payment, which include payment for individual families, families’ association, social program, and reserve to support future generation’s livelihood (Dulal et al, 2012). In Ne-pal, the involvement of CFUGs in forest governance since 2008 results in the reduction in deforestation rate (Dulal et al, 2012). Having been established since 2004, a PES scheme in Mexico, named Payments for Carbon, Biodiversity, and Agroforestry Services (PSA-CABSA), not only contributes to the increase in conserved land, but also promotes public awareness for envi-ronmental conservation (Corbera, 2010).

Forest protection, as part of REDD+ program, benefits to not only the forest itself but also the community welfare. Ha-ving analyzed the consumption path and poverty map for the year 2000, of the 4,113 localities which contain the majority of protected areas in the North and Northeast regions of Thailand, Sims (2010) highlights that the policy to strictly protect forest cover resulted in both constraining forest clearing and positive

socioeconomic impacts for local people which could be explai-ned by increased tourists’ visit to protected regions.

ChallengeThe baseline setting mechanism is currently the major

challenge of REDD+. Basing the baseline on countries’ historic emissions level has three limitations. First, countries might ex-perience unanticipated change in their emissions level. Second, this approach provides reward for countries whose deforesta-tion rate was historically high while punishes those who kept their forests unconverted. Third, as this method creates little incentive for countries which have high forest cover and low deforestation rate to participate, deforestation might shift to those countries (Venter & Koh, 2012).

However, another option to develop reference level based on forest carbon stocks has a drawback too. This approach pro-vides payment for participants which have large forest cover even though their deforestation rates are low. This method leads to wasted REDD+ funds.

Currently, there is no internationally agreed consensus yet about the baseline setting mechanism. Irawan and Tacconi (2009) suggest that baseline be measured on the basis of a number of variables, including: past emissions and removal rates, forest cover, prediction about future trend and resources to tackle deforestation, which could be approached by the size of the economy.

Determining the authorities to develop the reference levels could also be problematic. Irawan and Tacconi (2009) raise de-centralized options in this issue, including: references setting by the national governments, by the local governments, and by national and local governments altogether. Even though the lo-cal governments have better information about the underlying causes of deforestation in their region, leaving the references setting solely to them might raise the issue of national leakage when a local government refuses to participate and as a result, deforestation-driving industries move to its region.

Capacity building is another challenge needs to be solved by REDD+ participants. Measurement on both initial carbon emission and carbon credits generated from a project requires technical expertise on data collection, analysis, and reporting. Most REDD+ participants do not have capacity to undergo such process. REDD+ readiness phase should have been an oppor-tunity for them to expand their capacity building. However, as high lighted by the final report of evaluation delivered by a team from UNDP, UNEP, and FAO on July 2014, even though a few countries, such as DRC, Ecuador, Indonesia, and Vietnam, have nearly succeeded in REDD+ readiness phase, sustained and institutionalized capacities are questionable. This is be-cause those countries were highly dependent on international experts to achieve such an ambitious target in the readiness phase. Instead of capacity building, REDD+ readiness phase gave rise to capacity substitution (Frechette et al., 2014).

Not only reliant on technical assistance from abroad, but al-so REDD+ participants depend financially on the international support. Most financing scheme of current REDD+ projects are

45


KOLOM

funded indirectly through in-kind contributions. Unclear share of provisioning costs creates free-riders and might put future results at risks. Donors might withhold from making contri-butions in the expectation that others will bear the expense. Having considered this condition, the evaluation report rated the effectiveness of current REDD+ progress as moderately un-satisfactory (Frechette et al., 2014).

The Role of SAIsAs promoted by International Standards of Supreme Audit

Institutions (ISSAI) 12, SAIs could make a difference to the lives of citizens by strengthening the accountability, transparency, and integrity of government and public sector entities (Into-sai, 2013a). Auditing current REDD+ progress will significantly affect the lives of citizens, especially in Indonesia, because of the environmental and socioeconomic benefit of that scheme.

Even though there are no audits specific on REDD+ ini-tiated by SAI of Indonesia yet, it has conducted audit on clima-te change mitigation and natural resources management that could provide framework to audit on REDD+. In 2013, SAI of In-donesia carried out a performance audit about Climate Change Mitigation Activity during 2010-2013 performed by the Mi-nistry of Forestry and related institution. The audit concluded that the activities related to the climate change mitigation performed by the Ministry have not yet been effective in redu-cing emission. This is partly because of insufficient methods to calculate emission reduction in forestry sector. In addition, the Indonesian government has not appointed coordinating agen-cy which responsible for implementing the national program on GHG emission reduction (BPK, 2013).

Further, an audit performed on The Management of Grant/Fund from Foreign Donors regarding the Climate Change Miti-gation and Adaptation found that the grants for improving the Measurement, Report and Verification (MRV) processes have not yet directed to contribute optimally to reduce the GHG emission at the national scale. As a result, the national percen-tage of GHG emission reduction could not be verified directly to the data source in district/regional level (BPK, 2014).

Based on SAI of Indonesia’s audit experience, it is crucial that SAIs should play a role in improving the institutional arrangement of climate change mitigation, more specifically in REDD+ development. International audit standards, especially on performance auditing, could become the guidance for eva-luating current REDD+ progress.

In the future, there are five potential areas in REDD+ sche-me which could be evaluated by SAIs. First, it can evaluate the effectiveness of REDD+ design. As stated in previous section, the Ministry of Environment and Forestry has been assigned with the former REDD+ Agency’s tasks. SAI of Indonesia needs to assess whether these tasks are transferred smoothly to a specific division in the ministry.

Second, SAI of Indonesia could audit the Forestry Reference Emission Level (FREL) calculation which has been submitted to UNFCCC in December 2014. As mentioned in the previous section, there are many challenges in developing the baseline

because of the existence of some uncertainties, including di-fferent approaches, methods, models, and assumptions. Rent seekers might take advantage of those challenges by setting the baseline too high and thus, rewarding the attempts to re-duce deforestation by too much. SAI could use best practices in other countries as criteria. The objective of audit on baseline setting mechanism is to assess the reliability and sustainability of this process. Reliability depends on the inputs (including data and technology) and methodology to calculate the base-line. Sustainability relates to each government’s capability to perform the mechanism by using its own resources. There are several questions must be raised to meet this audit objective, including: 1. Does the government have reliable methodology, the one that is generally accepted in other countries, for determining the baseline? 2. Is the baseline calculated by using accurate and up-to-date data?3. Does the government occupy appropriate resources (including human resources and technology) to conduct the calculation? 4. Is there any unreasonable assumption which highly influences the result? 5. If the calculation is performed by international consultants, is there any transfer of knowledge to local staff for capacity building?

Third, SAIs could evaluate the MRV process, which is very critical in REDD+ scheme. An MRV agent determines carbon credits generated from a REDD+ project and thus, influen-ces the amount of money generated from that project. Even though it has a significant role in the scheme, this agent has not well developed in REDD+ participants, for example Indo-nesia. The Indonesian Special Task Force for REDD+ (Satgas REDD+) has developed a strategic plan in implementing MRV since 2012. However, there is no information available about the appointed body to act as an MRV agent and about the spe-cific MRV procedures conducted by the agent. The objective of audit would be to assess the transparency, accountability, and sustainability of MRV process. There are some concerns about an MRV process in REDD+, such as:1. Is there any appointed body to perform MRV?2. Does that body have well-defined standard operational procedure to perform MRV? 3. Is there any regulation or ministerial decree to support the appointed body and SOP legally?4. Is the carbon credit determined reliably (by using reliable data and methodology and competent staff)?5. Does the MRV agent use technology such as remote sensing to calculate the impact of REDD+ projects more accurately?6. If the calculation is performed by international consultants, is there any transfer of knowledge to local staff for capacity building?7. Is the updated information about MRV procedures, on-going process, and results publicly accessible?

Four, SAIs could evaluate the funding mechanism of Cli-

46


KOLOM

mate Change Mitigation. With regard to the audit experience on the Grant Management related to Climate Change Mitiga-tion performed by SAI of Indonesia, it is important for National Government to develop a clear funding mechanism so that ‘the Government to Government’ type of grant from Foreign Gover-nments or other International Organizations could be utilized effectively and avoided from a mismanagement of which given directly to the Third Party. Thus, SAIs could perform an audit in order to improve the existing funding mechanism used by the Government. Several questions need to be answered by the audit design might include:1. Were the funds come from both National and International being sufficiently reported?2. Were those funds properly managed and used effectively by National and Regional authorities?3. Was there any sufficient internal control within the mechanism?

Five, SAIs could conduct performance audit on REDD+ output. One principle of performance audit is effectiveness, which answers if a program has achieved its objectives (Intosai, 2013b). By comparing the reduction target of deforestation or carbon emission from deforestation and the impact of the REDD+ program, SAIs could assess the effectiveness of the pro-gram. Moreover, SAIs could also link GHG emission reduction targeting by REDD+ and the goal related to climate change as mentioned in 2015 Sustainable Development Goals (SDGs). However, the impacts of the program might occur far into the future because the REDD+ institution such as carbon market and regulating bodies takes time to develop. Thus, evaluating the effectiveness of the program shortly after it is implemented might result in a wrong conclusion. Several questions need to be answered by the audit design include:1. Is the carbon emission reduction targeted by the government achievable and sequentially measurable?2. Does the government develop annual action plan to achieve that target? 3. Does the government meet that target? If not, what area that could be improved?

Another principle of performance audit that could be taken by SAIs is efficiency. SAIs could evaluate whether the program is efficient or not by comparing sets of different policies aimed to reduce deforestation. A scheme is said to be not efficient if it is not the least cost way to achieve the same amount of de-forestation reduction (Intosai, 2013b). However, evaluating this is often difficult because we cannot isolate the impact of the scheme alone to the reduction in deforestation. For example, the government implements REDD+ and law enforcement (by sentencing companies associated with illegal logging activi-ties) simultaneously. Therefore, we cannot separate the impact of REDD+ program alone to the reduction in deforestation. Attributing the reduction in deforestation to REDD+ only will overestimate the impact of the program. Basically, the audit must be designed to answer whether the resources have been allocated in the most efficient way (that is no other schemes which cost the same amount of money and result in greater

emission reduction and/or no other schemes which cost less and result in the same level of emission reduction).

ConclusionREDD+ could potentially tackle the main driver of defores-

tation, human’s economic activity. By providing incentives for landowners who keep their land forest basing on the amount of carbon sequestered in the forest, the scheme internalize the environmental impact of the decision to convert forest to other land uses. REDD+ initiatives in Brazil, Nepal, and Mexico show its potential to reduce deforestation in developing countries.

However, REDD+ development faces challenge from the baseline setting mechanism. The measurement of the refe-rences levels must consider both the historic national carbon emissions and forest cover to minimize the drawbacks from both approaches. While leaving the baseline setting solely to the local governments could raise a national leakage issue, REDD+ architects should also involve them in the decision- making because they are better informed about the cause of deforestation in their regions.

SAIs could take a role in REDD+ implementation by eva-luating the effectiveness of current REDD+ design. In Indone-sia, this audit is crucial as the REDD+ Agency was terminated in 2015. SAI of Indonesia must ensure the transfer of data and res-ponsibilities from the former agency to the designated division in the Ministry of Environment and Forestry.

Then, SAIs should audit the baseline setting mechanism. The audit objective is to assess the reliability and sustainability of the baseline calculation. In order to evaluate the reliability of the mechanism, the audit focuses on the resources and methodology occupied by the government to determine the baseline. The mechanism is considered to be sustainable if the government institutionalizes the baseline setting mechanism, including use the local resources to perform that task. In Indo-nesia, this is auditable since the government has submitted the FREL in 2014.

SAIs could also evaluate the transparency, accountability, and sustainability of MRV process. Furthermore, SAIs could also evaluate the existing funding mechanism of the Climate Chan-ge Mitigation available in the National Government. This audit aims to improve the existing mechanism to functioned effecti-vely in managing the fund from both National or International.

Lastly, SAIs could conduct performance audit by evaluating the effectiveness and efficiency of the REDD+ program. Effecti-veness relates to the desired output of REDD+ scheme, which is to reduce a certain amount of carbon emission. Efficiency associates the output and the input. It answers if the available resources are best used to achieve the reduction in carbon emission.

By performing such audits on REDD+, SAIs could satisfy their role to make a difference in the lives of citizens. As ex-plained on the previous section, REDD+ generates not only be-nefits for the environment, but also socioeconomic benefits for the society. Transparent, accountable, and sustainable REDD+ scheme is required to maximize those benefits. l

47


BERITA FOTO

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara berbincang dengan perwakilan CNAO di Gedung BPK RI, 1 November 2018.

Courtesy Call Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara dengan perwakil-an Mabes Angkatan Laut, 2 November 2018.

Agenda ISACA dihadiri Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar di Hotel Hilton Bandung, 15 November 2018.

48


BERITA FOTO

Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar membuka SAI PMF

Training Course di Century Hotel, 30 Oktober 2018.

Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar dan Anggota II BPK

Agus Joko Pramono dalam Rapat Konsultasi BPK RI

dengan Komisi VII DPR RI, 21 November 2018.

Promosi Gelar Doktor Anggota III Achsanul Qosasi dari Universitas Padjadjaran,

di Gedung Graha Sanusi Hardjadinata, Universitas

Padjajaran Bandung, 12 November 2018.

49


BERITA FOTO

Anggota IV BPK Rizal Djalil berbicara saat Konferensi Pers terkait pemberitaan di RMOL, 22 Oktober 2018.

Anggota V BPK Isma Yatun memberikan sambutan da-lam Rakor Pembahasan Tin-dak Lanjut Hasil Pemeriksaan BUMN di Bandung, 13 November 2018.

Anggota VI BPK Harry Azhar Azis menghadiri acara Sosialisasi Dana Desa di Kepulauan Aru, Maluku, 19 Oktober 2018.

50


BERITA FOTO

Pembahasan RUU BPK dengan Komisi XI

di Universitas Indonesia, Depok, 25 Oktober 2018.

Sekjen BPK Bahtiar Arif menerima Penghargaan

Keterbukaan Informasi Publik di Istana Wapres,

5 November 2018.

Anggota VII BPK Eddy Mulyadi Soepardi menjadi

pembicara dalam Rakor Tindak Lanjut BUMN di Sura-

baya, 15 November 2019.

51


TERBUK

A

UNTUK

UMUM

BADAN PEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN RISETBADANPEMERIKSAKEUANGAN

Jam Pelayanan

SENIN-JUMATWIB 16.30 - 08.00

GedungBPK RI Jl Gatot Subroto No 31,Jakarta Pusat

Jumlah Pengunjung PerpustakaanJANUARI - OKTOBER 2018

JanuariFebruari

MaretApril

MeiJuniJuli

AgustusSeptember

Oktober

8551188662852 86838311016971082715

@bpkriofficial

@humasbpkri.official

@bpkri

BPK RI official

KELUARGA BESAR BPK RIMenyampaikan keprihatinan yang mendalam atas musibah jatuhnya

Pesawat Lion Air JT-610 Jakarta - Pangkalpinang 29 Oktober 2018

yang membawa penumpang di antaranya 10 pegawai BPK RI

“Semoga Allah SWT memberikan yang terbaik kepada para penumpang dan kita semua... Aamiin...”

HARWINOKOPlt Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Bangka Belitung

YOGA PERDANAKetua Tim Yunior Pemeriksa BPK

Perwakilan Provinsi Bangka Belitung

ACHMAD SOBIH INAJATULLAHKepala Sub Bagian Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Bangka Belitung

YUNITA SAPITRIKetua Tim Yunior Pemeriksa BPK


DICKY JATNIKAKepala Sub Bagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Bangka Belitung

YULIA SILVIANTIPemeriksa BPK


IMAM RIYANTOKepala Sub Bagian SDM BPK Perwakilan Provinsi Bangka Belitung

ZUIVA PUSPITA NINGRUMPemeriksa BPK


RESKY AMALIAStaf Sub Bagian Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Bangka Belitung

MARTUA SAHATAKetua Tim Senior Pemeriksa BPK


hal 4 hal 18 hal 38 - bpk ri...warta pemeriksa edisi 11 | vol. i - november 2018 hal 4 hal 18 hal 38...

Documents