hak politik perempuan menurut pemikiran · pdf filea. hak-hak perempuan dalam islam ... dengan...

HAK POLITIK PEREMPUAN MENURUT

PEMIKIRAN MUSTHAFA AL-SIBA’I

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Pensyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh

NOR NAJIHAH BINTI ISMAIL

NIM: 109045200011

KONSENTRASI KETATANEGARAAN ISLAM

PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN SYARIF HIDAYATULLAH

J A K A R T A

1432 H / 2011M

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi

salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri

(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan

sesuai dengan ketentuan yaang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya

atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia

menerima sanksi yang berada di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 13 Juli 2011

Nor Najihah binti Ismail

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul "HAK POLITIK PEREMPUAN MENURUT MUSTHAFA AL-SIBA'I" telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan HukumUniversitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada 20 Juni 201 1. skripsi initelah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy) pada

Prograrn Studi Jinayah Siyasah Konsentrasi Ketatanegaraan Islam (Siyasah Syar'iyyah).

Jakada, 20 Juni 201 1

Mengesahkan,

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH

1. Ketua

2. Sekretaris

3. Pembimbing I

4. Pembimbing II

5. Penguji I

6. Penguji II

Dr. Asmawi. M.AgNIP: 197210101 99703 1 008

Afivan Faizin. MANIP: 19721 0262003121 00i

Dr. Euis Nurlaelawati. MANIP: 1 97007 04199682402

Sri Hidayati" M.AgNIP: 1 971 0215199182402

Afwan Faizin. MANIP: 19721 0262003121 001

Fahmi Muhammad Ahmadi. MSiNIP: 1 9741 2132003121002

Itas Syariah dan Hukum

ip: 195505051982031012

i

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji syukur

penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia-Nya, dan

semua yang telah dianugerahkan-Nya kepada penulis. Selawat dan salam semoga

senantiasa dilimpahkan kepada pembawa risalah Allah SWT, Nabi Muhammad

SAW, keluarga dan para sahabatnya, yang telah menunjukkan jalan hidayah dan

pembuka ilmu pengetahuan dengan agama Islam.

Skripsi yang berjudul “HAK POLITIK PEREMPUAN MENURUT

PEMIKIRAN MUSTHAFA AL-SIBA’I” penulis susun dalam rangka memenuhi

dan melengkapi persyaratan untuk mencapai Gelar Sarjana Syariah (S.sy), jurusan

Siyasah Syari’yyah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif


Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini, masih

banyak kekurangan dan kelemahan yang dimiliki penulis. Namun berkat

bantuan dan dorongan dari semua pihak, akhirnya penulisan skripsi ini dapat

diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih secara khusus yang

sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM. Dekan Fakultas Syariah

dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan kewenangan yang

ii

dimiliki telah memberikan kepercayaan kepada penulisan untuk menyusun

skripsi ini.

2. Dr. Asmawi, M.Ag dan Afwan Faizin, MA selaku Ketua dan sekretaris

Jurusan Jinayah Siyasah Sya’iyyah Fakultas Syariah dan Hukum.

3. Dr. Euis Nurlaelawati, MA dan Sri Hidayati, M.Ag. selaku dosen pembimbing

penulis yang penuh kesabaran dalam memberi masukan dan saran, sehingga

skripsi ini dapat selesai dengan baik. Semoga apa yang telah diajarkan

mendapat balasan dari Allah SWT.

4. Kepada seluruh Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum, seluruh staf dan

karyawan Fakultas Syariah dan Hukum, Perpustakaan Utama, dan Perpustakaan

Fakultas Syariah dan Hukum, akademik Pusat, dan Rektorat UIN Syarif


5. Teristimewa buat tatapan Ibunnda Mariam Taib yang telah mendidik dan tidak

putus-putus memberi semangat kepada penulis, dan tidak lupa juga kepada

kekandaku Faris, adik-adikku wafi, rafid, najibah, dan hanif yang disayangi

serta seluruh keluarga tercinta. Terima kasih atas segala doa dan kesabarannya

atas jerih payah dan pengorbanan yang tak terhingga serta senantiasa

memberikan semangat tanpa jemu hingga anakanda dapat menyelesaikan

pengajian. Jasa kalian tetap dalam ingatan tidak ada yang dapat dipersembahkan

sebagai balasan melainkan hanya sebuah kejayaan.

6. Warga Kudqi yang telah memberikan tempat belajar terutama Dato Tuan Guru

Haji Harun Taib, Rektor Ust. Mahmood Sulaiman, Ust Soud Said, Ust. Nik

iii

Mohd Nor, YB. Ust. Mohd Nor Hamzah, Ust. Rizki Ilyas, Ustadzah Zaitun,

Ust. Kamaruzaman, Ust. Sya’ri Zulkarnain, Ust. Asmadi, Ust. Khalil, Ustadzah

Asma’, Ustadzah ‘Atikah dan seluruh juga pelajar Kudqi yang tidak dapat

penulis sebutkan disini.

7. Teman-teman sahabat seperjuangan, saudari Syazwani, k.dah, k.aminah, k.su,

k.ain, an, ijah, k.azi, k.faizah, k.alfiah, hajar, baiyah, k.ngah, u.azhari, kasyah,

ridhuan, zailani, muaz, ramadhan, syamil, syukri, munir, najmi, ridhuan hamid,

farid, dan juga mantan presiden MCUJ sabri aljirani. Serta senior dan junior

k.suhaida, k.ummu, k.aisyah, k.mayah, zu, dan jannah. Juga tidak dilupakan

teman-teman lain dari Malaysia angkatan 2009/2010 dan angkatan 2010/2011

yang tidak tersebut namanya.

Akhirnya penulis berharap semoga Allah SWT memberikan balasan yang

lebih baik dari semua yang telah mereka berikan dan lakukan untuk penulis

khususnya kepada semua pihak pada umumnya. Penulis menyampaikan harapan yang

begitu besar agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan

pembaca sekalian. Dan semoga Allah menjadikan penulisan skripsi ini sebagai suatu

amalan yang baik di sisi-Nya.

Jakarta, 10 JUNI 2011 M

08 Rajab1432 H

Penulis

iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR………………………………………………………………..i

DAFTAR ISI……………………………………………………………………...…iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah………………………………………………..1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah…………………………………...8

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan …………………………………………9

D. Tinjauan Pustaka Terdahulu…….………………………………………9

E. Metode Penelitian..…………………………………………………..11

F. Sistematika Penulisan…….………………………………………….13

BAB II PROFIL DAN KARYA-KARYA MUSTHAFA AL-SIBA’I

A. Riwayat Hidup Musthafa As-Siba’i….………………………………..15

B. Karya- Karya Musthafa As-Siba’i……...………………..…………….24

1. Karya-karya Musthafa As-Siba’i Secara Umum...………….……..24

2. Karya Musthafa As-Siba’i Tentang Pemikiran Politik….………....27

BAB III HAK POLITIK PEREMPUAN MENURUT ISLAM

A. Hak-Hak Perempuan dalam Islam……………………………………..30

B. Hak-Hak Politik Perempuan Menurut Islam…………………………..37

1. Pengertian Hak Politik……………………………………………….37

v

2. Hak-Hak Politik Perempuan………………………………………....41

BAB IV HAK POLITIK PEREMPUAN MENURUT MUSTHAFA AL-SIBA’I

A. Hak Politik dan Permasalahannya………………………………….…50

B. Pemikiran Musthafa As-Siba’i Tentang Posisi Wanita dalam

Berpolitik……………………………………………………………..51

1. Hak Wanita Menjadi Kepala Negara……...................................51

2. Hak Memilih Wakil-Wakil Rakyat…………………………......56

3. Hak Dipilih sebagai Ahli Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR)…………...........................................................................58

4. Hak untuk Menjadi Pegawai Negeri………………………….…64

5. Hak Wanita dalam Memberi Kesaksian………………………...67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan……………………………………………………………70

B. Saran…………………………………………………………………..71

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………..73

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Allah telah menciptakan manusia dua jenis, laki-laki dan perempuan, untuk

hidup bersama dalam suatu masyarakat. Keduanya diberi potensi yang sama dari sisi

insaniahnya, yakni berupa potensi akal dan potensi hidup (naluri dan kebutuhan

jasmani).1 Baik perempuan maupun pria memiliki sebuah tanggungjawab terhadap

masyarakat, tempat mereka hidup. Keduanya memiliki tugas yang sama untuk

melindungi masyarakat dari polusi dan kontaminasi.2 Sebagaimana laki-laki

mengambil peran aktif dan menikmati hak-hak sosialnya, perempuan juga memiliki

tanggung jawab yang sama. Al-Quran menyatakan :

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhamu yang telah menciptakan kamu

dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari

(diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan

yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling

1 Najmah Sa’idah dan Husnul Khatimah, Revisi Politik Perempuan ( Bogor: Cv Idea Pustaka

Utama, 2003 ), Cet. Pertama, h. 149.

2 Ali Husain Al-Hakim, Membela Perempuan ( Jakarta: Al-Huda, 2005 ), Cet. Pertama, h. 42.

2

meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu

menjaga dan mengawasimu. (Q.S. an-Nisa‟ 4:1).

Manusia seluruhnya berasal dari sumber yang sama, dengan demikian, tidak

seorang pun, baik laki-laki maupun perempuan, dapat mengklaim superioritas atas

yang lain di alam ini.

Islam telah menggariskan hak-hak wanita yang selalu dipersoalkan corak

perjuangannya dalam seminar-seminar dan diskusi, konferensi-konferensi local dan

internasional, buku-buku majalah, dan lain sebagainya. Hak-hak wanita yang

digariskan dalam Al-Quran di antaranya adalah, perempuan pasangan kepada laki-

laki begitu juga laki-laki merupakan pasangan perempuan, iman seorang perempuan

dan laki-laki dinilai sama tanpa perbedaan, sama mendapat imbalan yang sesuai

dengan pandangan dan sikap serta amal kebaikannya, memiliki hak yang sama dalam

usaha memperoleh dan memiliki harta, mempunyai hak dalam memperoleh warisan.

Dalam beberapa hal menurut hukum Islam sebagaimana fiqih, hak dan

kewajiban perempuan serta laki-laki berbeda. Kelebihan laki-laki dalam hak

kepimpinan, poligami, harta warisan, dan sebagainya, diimbangi dengan kewajiban

melindungi dan menafkahi keluarga. Kelebihan perempuan pula dalam hak

memperoleh nafkah dari laki-laki dan bukan sebaliknya, diimbangi pula oleh

kewajiban tertentu, seperti merawat dan membimbing anaknya.3

3 Ibn Musthafa, Wanita Menjelang Tahun 2000 ( Bandung: Al-Bayan, 1995 ) Cet. Keempat,

h. 89.

3

Begitulah pula dalam hal politik, keduanya diciptakan oleh Allah tidak lain

untuk saling bekerjasama dalam menyelesaikan urusan dan permasalahan bersama di

antara mereka, sebagaimana firman-Nya :

﴿

﴾

Orang-orang Mukmin laki-laki dan perempuan,sebagian mereka menjadi

penolong bagi sebagian yang lain. Mereka memerintah kemakrufan dan

mencegah kemungkaran. (Q.S. At-Taubah 9: 71).

Ayat ini menjelaskan secara lebih spesifik dengan penyebutan laki-laki

Mukmin dan perempuan Mukmin untuk melakukan salah satu bentuk aktivitas

politik, yaitu amar makruf nahi mungkar. Ayat ini lebih mempertegaskan lagi bahwa

sebagai bagian dari masyarakat, laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban untuk

berpolitik. Tidak bisa dipungkiri dan bahkan harus dipahami oleh seluruh kaum

Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, bahwa keduanya menjadi bagian dari

masyarakat atau umat yang memiliki tanggungjawab yang sama untuk ikut

menentukan arah, warna, dan pola generasi kini dan masa depan.

Oleh karena itu, boleh dikatakan picik jika orang berpandangan bahwa dunia

perempuan dibentengi oleh tirai domestik (kehidupan keluarga); cukuplah perempuan

pintar di antara kamar dan dapur, tak usahlah peduli dengan deru kehidupan dibalik

4

jendela. Disadari atau tidak, hal ini bisa membawa pada penindasan hak-hak

perempuan dalam kehidupan umum (diluar rumah). Semua ini tidak akan terjadi

apabila hak dan kewajiban wanita dalam kehidupan umum dijamin dan dilindungi

oleh masyarakat maupun penguasa.4

Sejarah telah mencatat beratus-ratus nama tokoh pejuang wanita Islam.

Sejarah dan penulisan mengenai mereka begitu luas. Semuanya ditinggalkan kepada

pengkaji-pengkaji modern bagi menjelaskan kesadaran politik di kalangan wanita.

Dr. Abdul Rahman ibn Khalifah menulis dalam bukunya Fil „Ilmi al-Siasah al-

Islami, bahwa “Sejarah politik Islam tidak hanya berkisar tentang pejuang laki-laki

Islam, bahkan ia juga menceritakan penglibatan kaum wanita yang bebas bersuara

dan sangat aktif berpartisipasi dalam politik.” 5

Politikus yang terkenal dalam sejarah Islam yaitu Ummu Salamah perlu

disebutkan dalam konteks ini. Nama asli dari Umuu Salamah ialah Hindun bintu

Umaiyah. Ia merupakan salah seorang Ummu Mu’minin, istri Rasulullah dan ahli

rombongan Islam pertama yang berpindah ke Habshah, kemudian ke Madinah.

Ummu Salamah terkenal dengan ide-ide yang bernas dalam hal politik dan bijak

menyusun strategi kepimpinan.6

4 Ibid, h.150.

5 Shayuthy Abdul Manas, Apa Kata Islam Mengenai Wanita Berpolitik ( Selangor : Pts

Publication dan Distribution, 2008 ) Cet. Pertama. h. 21.

6 Ibid., h.21.

5

Ummu Salamah pernah melalui pengalaman politik bersama Rasulullah ketika

peristiwa Hudaibiyah. Ketika itu, Rasulullah berjanji dengan sahabat-sahabatnya bagi

memasuki Kota Makkah dan mengerjakan umrah. Tetapi, mereka dihalang oleh orang

Quraisy di Hudaibiyah. Dalam rundingan itu, satu perjanjian yang dikenali sebagai

perjanjian Hudaibiyah terbentuk. Perjanjian itu menyatakan orang Madinah tidak

boleh memasuki Kota Makkah pada tahun itu dan boleh menunaikannya pada tahun

berikutnya.

Keputusan Rasulullah menandatangani perjanjian ini tidak disetujui oleh para

sahabat. Rasulullah mengarahkan para sahabat bertahalul yaitu menggunting

beberapa helai rambut dan menyembelih hewan korban bagi membatalkan umrah.

Malangnya, para sahabat enggan melaksanakan perintah Rasulullah itu. Rasulullah

masuk ke dalam kemah dalam keadaan sedih karena takut Allah SWT murka ke atas

kaum Muslimin. Dalam kondisi itu, Ummu Salamah memberi nasehat agar beliau

terlebih dahulu mengganti pakaian ihram yang dipakai, bertahalul dan menyembelih

hewan korban. Justru itu Rasulullah keluar lalu bertahalul, menyembelih hewan

korban dan menukarkan pakaian ihram. Perbuatan Rasulullah diperhatikan para

sahabat lalu mereka pun turut melakukan perkara yang sama.7

Sejarah ini mencatatkan keupayaan politik seorang wanita menandingi

keupayaan beribu-ribu orang pemimpin dan prajurit laki-laki. Banyak lagi kisah lain

yang menceritakan bagaimana Nabi Muhammad merujuk kepada wanita dalam

7 Ibid., h. 22.

6

urusan politik seperti peristiwa baiah yaitu janji setia bersama Nabi muhammad.

Wanita juga berhak berbai‟ah seperti laki-laki. Hal ini sama halnya dengan hak

mereka dalam perkawinan, penceraian, jual beli, dan pelbagai aspek sosial yang lain

yang diberikan sama dalam Islam.8

Yang dimaksudkan oleh penulis dengan hak politik, yaitu hak-hak yang dicari

oleh seseorang dengan menjadi anggota partai-partai politik dalam negara. Gejala-

gejala kegiatan politik dalam konteks masa kini adalah partisipasi nyata dalam

memilih penguasa, ikut serta dalam memilih wakil-wakil rakyat di dewan-dewan

legislatif. Dewan-dewan legislaif melakukan dua cabang tugas, yang pertama

membuat undang-undang dan yang kedua mengawasi tugas dewan eksekutif.

Kegiatan-kegiatan politik yang lain adalah mengemukan pendapat, pro atau

kontra, terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan dewan eksekutif dan legislatif melalui

pidato, tulisan, demokrasi, pemogokan, atau mengajukan petisi. Ikut serta dalam

kegiatan partai-partai dan kekuatan-kekuatan nasional dan juga dicalonkan menjadi

anggota DPR dan dewan legislative merupakan hak-hak politik lain dari wanita.9

Menurut ringkasan dari keterangan Muhammad Ali Kuthub dalam bukunya

“Bai‟atun –Nisaa‟” dapat disimpulkan, bahwa wanita dalam Islam mempunyai

kesempatan untuk terjun dalam lapangan politik dan menduduki jabatan-jabatan

politik, baik itu sebagai hak kaum wanita atau sebagai kewajiban mereka. Dalam hal

8 Ibid., h. 23.

9 Abdul Halim Abu Syuqqah, Tahrirul Mar‟ah fi „Ashrir Risalah. Chairul Majid, Kebebasan

Wanita ( Jakarta: Gema Insani , 1997 ), Cet. Pertama, h. 527.

7

menduduki jabatan politik ada suatu pengecualian bagi kaum wanita, yaitu tidak

bolehnya kaum wanita menduduki jabatan “Imamah Kubra”, yaitu pejabat tertinggi

negara yang berkuasa, seperti misalnya kepala negara, raja, perdana menteri, dan

lain-lain predikat yang dipakainya, pokoknya yang mempunyai kekuasaan tertinggi

dalam suatu negara.10

Berkenaan dengan hal ini, seorang pemikir Islam, Dr. Musthafa al-Siba’i

berkata:

“ Setelah berdiskusi dan bertukar pendapat, kami berkesimpulan bahwa

Islam tidak melarang wanita menggunakan hak pilihnya. Pemilu adalah

pemilihan rakyat terhadap wakil-wakil yang menggantikan mereka dalam

membuat undang-uandang dan mengawasi pemerintah. Proses pemilu adalah

proses ketika seseorang pergi ke pos pemilihan. Di situ dia memberikan

suaranya untuk orang yang dipilihnya sebagai wakilnya di DPR. Wakil-wakil

ini akan berbicara di DPR atas namanya serta untuk membela dan

memperjuangkan hak dan kepentingannya. Di dalam Islam, perempuan tidak

dilarang menunjuk seseorang untuk mewakilinya dalam memperjuangkan hak

dan menyalurkan aspirasinya sebagai salah seorang warga masyarakat..” 11

Sebagai seorang tokoh, Musthafa As-Siba’i merupakan sosok yang menarik untuk

dianalisis mengenai pemikiran tentang hak politik perempuan. Ini karena ia

menjelaskan bahwa perempuan itu telah diberikan hak dalam politik oleh Islam, hak

memilih dalam pemilu dan hak untuk dipilih menjadi wakil rakyat, akan tetapi di

akhir kesimpulannya ia berpendapat kaum wanita itu tidak perlu menggunakan hak

10

Achmad Masruch Nasucha, Kaum Wanita dalam Pembelaan Islam ( Semarang : CV Toha

Putra, 1984 ) Cet. Pertama, h. 166.

11 Musthafa As-Siba’i, Al-Mar‟ah baina Fiqh wa Qanun. Penerjemah Chadidjah Nasution,

Wanita di antara Hukum Islam dan Undang-undang ( Jakarta: Bulan Bintang 1977 ) Cet. Pertama. h,

222.

8

ini karena beberapa faktor yang berkaitan dengan masalah sosial. Hal ini adalah

merupakan pandangannya berkaitan dengan penilaiannya terhadap kondisi msyarakat

Suriah ketika itu.

Dengan demikian, dalam meneliti hak-hak perempuan dalam berpartisipasi

politik, penulis berminat membahas dari sudut pandang Dr. Musthafa al-Siba’i. Ia

merupakan seorang ulama’ kontemporer yang kuat motivasinya dalam membela

akidah dan prinsip. Ia memiliki pengaruh yang besar dan peran yang nyata dalam

melayani problematika Islam dan Arab. Maka dengan ini, penulis terdorong untuk

menganalisa lebih mendalam melalui penelitian skripsi dengan judul, “Hak Politik

Perempuan Menurut Pemikiran Musthafa Al-Siba’i .”

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Agar tidak terjadi kesimpang siuran dan keluar dari pembahasan ini, maka

penulis membatasi ruang lingkup mengenai hak perempuan dalam berpolitik menurut

syariat yang telah ditetapkan, dan juga apa saja pemikiran Dr. Musthafa al-siba’I

yang berkaitan dengan hak wanita dalam berpartisipasi politik.

2. Perumusan Masalah

Agar pembahasan ini bersifat komprehensif dan terfokus, maka akan

dirumuskan dalam pokok masalah berbentuk pertanyaan yaitu :

1. Bagaimana pemikiran Musthafa As-Siba’i tentang politik perempuan ?

9

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemikiran politiknya ?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukan di atas, maka yang

menjadi tujuan utama ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemikiran atau pandangan Dr. Musthafa al-Siba’I

tentang hak-hak perempuan dalam politik.

2. Untuk mengetahui secara jelas apa faktor-faktor yang mempengaruhi

pemikiran Musthafa As-Siba’i.

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Secara akedemis untuk mendapat jawaban-jawaban terhadap pelbagai

persoalan mengenai sejauhmana perempuan itu dibenarkan aktif dalam

berpolitik.

2. Sebagai sumbangan pemikiran dan pengembangan khazanah keilmuan

khususnya dibidang ketatanegaran Islam.

D. Tinjauan Pustaka Terdahulu

Sejumlah penelitian dengan bahasan tentang politik Islam telah dilakukan,

baik mengkaji secara spesifik topik tersebut ataupun yang mengkajinya secara umum

yang sejalan dengan bahasan penelitian ini. Berikut ini adalah tinjauan umum atas

sebagian karya-karya penelitian tersebut baik yang berupa buku maupun skripsi.

10

Salah satu penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Shayuthy

Abdul Manas yang berjudul “ Apa Kata Islam Mengenai Wanita Berpolitik”.12

Buku

ini menjelaskan hak-hak perempuan dalam berpartisipasi dalam politik dan batas-

batas mereka dalam dunia politik, juga memaparkan tokoh politik perempuan yang

mempunyai peran-peran yang tersendiri dalam sejarah Islam. Sekaligus menyadarkan

kaum perempuan, tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam kancah politik.

Penelitian lain tentang isu ini dilakukan oleh Abdul Halim Abu Syuqqah

dalam bukunya yang berjudul “Tahrirul Mar‟ah fi „Ashrir Risalah”.13

Buku ini

secara umum menguraikan tentang peranan wanita muslimah dalam kehidupan sosial

kemasyarakatan dan politik. Secara jelasnya ia cuba menyahuti sejumlah

problematika kewanitaan (muslimah) seperti contoh, etika peran wanita Muslimah

dalam kehidupan sosial dan pertemuannya dengan laki-laki, keterlibatan dalam

bidang profesi dan syari’atnya, serta keterlibatan mereka dalam kegiatan politik.

Selain dari dua penelitian yang tersebut di atas terdapat juga penelitian lain

yang dilakukan oleh Sufian Harun yang berjudul “ Gerakan Politik Wanita Muslimah

di Negara bagian Kelantan “.14

Penelitian ini membahaskan tentang gerakan politik

wanita Muslimah di negara bagian Kelantan dalam menfokuskan peran dan

12

Shayuthy Abdul Manas, Apa Kata Islam Mengenai Wanita Berpolitik (Selangor : Pts

Publication dan Distribution, 2008) Cet. Pertama

13 Abdul Halim Abu Syuqqah, Tahrirul Mar‟ah fi „Ashrir Risalah ( Kuwait: Darul Qalam,

1990 ), Cet. Pertama.

14 Mohd Sufian Bin Harun “Gerakan Politik Wanita Muslimah Di Negara bagian Kelantan” ,

(Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

11

partisipasi wanita dalam gerakan dewan Muslimah di Kelantan. Beliau juga

menjelaskan secara ringkas tentang hak dan kedudukan perempuan dalam Islam, dan

kewajiban partisipasi politik mereka menurut Al-Quran.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada prinsipnya penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library

Recearch). Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan

dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur, karena memang pada dasarnya

sumber data yang hendak digali lebih terfokus pada studi pustaka. Dengan demikian

penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Deskriptif di sini

dimaksudkan dengan membuat deskripsi secara sistematis dengan melihat dan

menganalisis data-data secara kualitatif.

2. Obyek Penelitian

Yang menjadi obyek dalam penelitian adalah pemikiran-pemikiran Musthafa

al-Siba’i tentang politik perempuan yang berkaitan dengan hak-hak mereka dalam

kiprah politik zaman modern, dan sejauhmana mereka ini dibenarkan menjabat

jabatan dalam bidang eksekutif, legislatif dan juga yudikatif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan faktual, teknik pengumpulan

data dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan yang terkait serta mempunyai relevansi

12

dengan obyek penelitian. Data yang diperoleh dapat dibedakan menjadi data primer

dan sekunder.

4. Sumber Data

Penulisan skripsi ini menggunakan dua sumber pokok dalam mengumpul

data, yakni sumber primer dan kedua sumber sekunder. Adapun rincian masing-

masing sumber adalah data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber yang

pertama dan obyek penelitian, yaitu buku karangan Dr. Musthafa al-Siba’i yang

berjudul Wanita Di antara Hukum Islam dan Perundang-Undangan,15

yang

membicarakan perihal hukum-hukum perempuan dalam Islam dan juga kiprah

mereka dalam politik.

b. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder adalah data yang di perolehi dari sumber kedua atau

sumber pendukung dari data yang diperolehi dari data yang kita butuhkan. Data ini

akan di dapatkan dalam bentuk buku-buku, dokumen, literatur-literatur serta website,

dan juga kamus, jurnal, artikel, dan lain-lain yang berkaitan dengan obyek penelitian.

5. Metode Perbahasan

Data yang terkumpul, baik data primer atau sekunder yang didapatkan oleh

penulis, diproses dan diolah dengan menggunakan metode deskriptif dan analitis. Di

15

Musthafa As-Siba’i, Al-Mar‟ah baina Fiqh wa Qanun. Penerjemah Chadidjah Nasution,

Wanita di antara Hukum Islam dan Undang-undang ( Jakarta: Bulan Bintang 1977 ) Cet. Pertama.

13

mana data-data yang terkumpul bersifat pengamatan dari awal hingga akhir yang

menampilkan fakta melalui tehnik pengumpulan data dengan cara penelitian

kepustakaan yaitu dengan melakukan penelasuran literature atau buku-buku rujukan

serta data dari internet yang berkaitan dengan topik pembahasan.

6. Teknik Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini berpedoman pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2007”

yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi atas lima bab. Setiap bab terdiri dari

beberapa sub bab yang dimaksudkan untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi

ini, sebagai berikut :

Bab I, bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah,

batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika

penulisan.

Bab II akan membahas tentang riwayat hidup, perjalanan intelektual, serta

karya-karya tokoh Dr. Musthafa al-Siba’i secara umum dan tentang pemikiran

politiknya.

14

Bab III akan menjelaskan tentang hak-hak perempuan dalam islam dan

hak-hak perempuan dalam politik, sejauhmana perempuan dibenarkan berpolitik

dalam Islam.

Bab IV akan mengemukan pemikiran-pemikiran Dr. Musthafa al-Siba’i

tentang hak-hak perempuan dalam berpartisipasi politik.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran

yang merupakan refleksi dari uraian sebelumnya.

15

BAB II

PROFIL DAN KARYA-KARYA MUSTHAFA AS-SIBA’I

A. Riwayat Hidup Musthafa As-Siba’i

Musthafa Husni As-Siba‟i lahir di Kota Himsh, Suriah, tahun 1915. Ia besar

di lingkungan keluarga ilmuwan terpandang, terkenal dengan keluasan ilmu, dan

melahirkan ulama sejak ratusan silam. Ayah dan kakeknya penanggung jawab

khutbah di Masjid Jami‟ megah di Himsh, dari generasi. Ia terpengaruh dengan

ayahnya, ulama mujahid, dan khatib memukau, Syaikh Husni Al-Siba‟i. Ia mengukir

sikap-sikap kepahlawanan mengagumkan melawan kaum penjajah. Ia melawan

mereka dengan jiwa, tenaga, dan harta.

Musthafa As-Siba‟i menemani ayahnya di majelis-majelis ilmu yang dihadiri

ulama-ulama Himsh, seperti Thahir Ar-Raes, Said Al-Maluhi, Fariq Al-Atasi, dan

Raghib Al-Wafa‟i. Ketika ia meminang seorang gadis, keluarga yang mengiringinya

mengatakan kepada pihak keluarga putri bahwa Musthafa As-Siba‟i orang yang

mneyibukkan sebagian besar waktunya untuk menangani tugas dakwah Islam. Ini

agar mereka tahu hal ini tidak timbul masalah di kemudian hari. Mereka menerima

pinangannya.1

1 Abdullah Al-„Aqil, Mereka Yang Telah Pergi ( Jakarta Timur : Al-I‟Tishom Cahaya Umat

2010) Cet. 1, h. 485.

16

Ia berpartisipasi dalam perlawanan terhadap penjajah Prancis Suriah. Ia

membagi-bagikan selebaran, berpidato, dan memimpin demonstrasi di Himsh ketika

usia enam belas tahun. Ia ditangkap orang-orang Prancis untuk pertama kalinya tahun

1931, dengan tuduhan membagi-bagikan selebaran anti politik Prancis di Himsh. Ia

ditangkap kedua kalinya oleh orang-orang Prancis disebabkan pidato-pidato agitatif

yang ia sampaikan untuk menentang politik dan kolonialisme Prancis. Pidato

terakhirnya ialah khutbah Jumat di Masjid Jami‟ terbesar di Himsh, dan melepaskan

tembakan ke arah orang-orang Prancis sebagai pembalasan atas kejahatan mereka.

Tahun 1933, Musthafa As-Siba‟i pergi ke Mesir untuk kuliah di Al-Azhar. Di

sana, ia berperan aktif bersama Ikhwan Muslimin Mesir di berbagai demonstrasi

menentang penjajahan Inggris tahun 1941. Ia ikut mendukung revolusi Rasyid Ali-

Kailani di Irak melawan Inggris. Ia ditahan pemerintah Mesir, atas instruksi Inggris,

bersama sejumlah rekan mahasiswa, yaitu Masyhur Adh-Dhamin, Ibrahim Al-

Qathan, Hasyim Al-Khazandar, Faris Hamdani, Ali Ad-Duwaik, dan Yusuf Al-

Masyari. Mereka mendekam di rumah tahanan kurang lebih selama tiga bulan,

kemudian dipindah ke penjara Sharfanda di Palestina dan mendekam di sana selama

empat bulan. Setelah itu, mereka dibebaskan dengan jaminan.2

1. Keterlibatan Musthafa As-Siba‟i dalam Ikhwanul Muslimin

Ketika kuliah, Syaikh Musthafa As-Siba‟i berkenalan dengan As-Syahid

Hasan Al-Banna, Musyid „Am Ikhwanul Muslimin Mesir. Hubungan keduanya

2 Ibid, h. 486-487.

17

terjalin dengan baik, bahkan setelah kepulangannya ke Suriah. Para ulama, dai, dan

tokoh-tokoh lembaga-lembaga Islam dari berbagai provinsi di Suriah berkumpul dan

memutuskan menyatukan barisan mereka dan berjuang di satu jamaah. Lalu,

berdirilah jamaah Ikhwanul Muslimin untuk seluruh wilayah negara Suriah. Delegasi

Mesir yang hadir di pertemuan tahun 1942 ini ialah Ustadz Said Ramadhan. Tiga

tahun setelah peristiwa itu, yakni tahun1945. Semua peserta pertemuan memilih

Ustadz Musthafa As-Siba‟i sebagai Muraqib ‘Am Ikhwanul Muslimin Suriah.3

Musthafa As-Siba‟i kembali ke Suriah untuk memasuki perang baru melawan

kerusakan di internal masyarakat, membina umat untuk mengikuti manhaj Islam yang

benar, dan manhaj Ikhwanul Muslimin yang kompeten dengan pembinaan pribadi,

keluarga, dan masyarakat Muslim, agar membuah hasil, yaitu tegaknya pemerintahan

Islam yang memberlakukan syariat Allah, menerapkan hukum-hukum-Nya,

memelihara kemaslahatan negara dan bangsa.

As-Siba‟i dan rekan-rekan berupaya memasukkan materi-materi tarbiyah

Islamiyah di kurikulum pendidikan. Ia berusaha membuka Fakultas Syariah di

Universitas Suriah tahun 1955 dan menjadi dekan untuk pertama kalinya. Ia mulai

merintis penyusunan ensiklopedia fiqih Islam yang melibatkan ulama dari penjuru

dunia Islam untuk menyajikan fiqih Islam dengan format baru, yang mampu

menerapi problematika zaman dan memecahkan permasalahannya berdasarkan Al-

Quran, Sunnah, fiqih Ulama Salaf, dan ijtihad ulama kotemporer yang memiliki

3 Ibid, h. 487.

18

sarana dan perangkat untuk berijtihad. Ia dipilih menjadi ketua pertama untuk

penyusunan ensiklopedia ini.4

Damaskus memilih Musthafa As-Siba‟i sebagai wakil mereka di Dewan

Konstituante tahun 1949, padahal ia orang Himsh. Hanya dalam beberapa tahun saja,

sejak domisilinya di Damaskus, kariernya dengan cepat menanjak sebagai anggota

parlemen rakyat yang paling menonjol. Karena ia gema hakiki yang mengekspresikan

harapan dan penderitaan rakyat, suara menggema yang menyuarakan kebenaran tanpa

basa-basi, menentang kebatilan tanpa kompromi, menjauhkan diri dari politik dagang

sapi dan mencari keuntungan pribadi tanpa tawar menawar. Semua pandangan tertuju

kepadanya dan hati simpati padanya. Ia dipilih sebagai wakil ketua Dewan dan

menjadi anggota yang menonjol di komisi perundang-undangan. Ia diberi tawaran-

tawaran menggiurkan untuk masuk ke Departemen pemerintah, namun menolak,

karena lebih memprioritaskan perjuangan rakyat dan hidup untuk memecahkan

permasalahan masyarakat dan problematikanya. Ia menjadi anggota komisi

perundang-undangan dan salah seorang dari sembilan anggota yang menuliskan

rancangan undang-undang.5

Musthafa As-Siba‟i memimpin perang membela Al-Quran di ruang sidang

parlemen dan memimpin demonstrasi di Damaskus demi undang-undang. Ia dan

4 Ibid, h. 491.

5 Ibid, h. 492.

19

rekan-rekan berhasil menjauhkan karakter sekular dari undang-undang dan

mengukuhkan karakter Islan pada sebagian besar hukum-hukum primer tahun 1950.

Pada tahun yang sama (1950 M), Musthafa As-Siba‟i dinobatkan sebagai guru

besar Fakultas Hukum Universitas Suriah. Tahun 1951, ia menghadiri muktamar

umum Islam di Pakistan dan dihadiri perwakilan dari penjuru dunia Islam. Pada tahun

yang sama, ia pergi ke Makkah guna melaksanakan ibadah haji untuk kedua kalinya.

Pada tahun 1952, ia dan rekan-rekan mengajukan tuntutan kepada pemerintah Suriah

agar memberi izin kepada mereka untuk berpartisipasi bersama saudara-saudara

mereka di Mesir dalam rangka memerangi Inggris di Terusan Suez. Tentu saja

tindakan yang dilakukan pemimpin pemerintah Suriah, Adib Asy-Syaisyakali, ialah

memerintah pembubaran Jamaah Ikhwanul Muslimin dan penangkapan Musthafa As-

Siba‟i dan reka-rekannya serta menjebloskan mereka ke penjara. Dilanjutkan perintah

pemecatan Musthafa As-Siba‟i dari Universitas Suriah dan dideportasi ke Libanon.

Pada tahun 1953 diselenggarakan muktamar umum Islam di Al-Quds dan

dihadiri wakil Ikhwanul Muslimin dari seluruh negara, lembaga dan wakil negeri-

negeri Muslim. Pada tahun ini juga, Musthafa As-Siba‟i berkunjung ke Mesir, dan

untuk pertama kalinya bersama bertemu Yusuf Al-Qaradhawi, Ahmad Al-Assal, dan

Muhammad Ad-Damardasy.6

6 Ibid, h. 493-494.

20

Pada 1954, Musthafa As-Siba‟i menghadiri Muktamar Islam Kristen di Kota

Hamdun, Libanon, untuk mengcounter musuh-musuh Islam dari kalangan orientalis

dan orang-orang Kristen. Ia juga menghadiri pertemuan di Libanon atas undangan

Ustadz Hasan Al-Hudhaibi, Musyid „Am Kedua Ikhwanul Muslimin di negara-negara

Arab. Delegasi Mesir yang mengiringi Ustadz Hasan Al-Hudhaibi adalah Abdul

Hakim Abidin, Said Ramadhan, Shalih Abu Raqiq, dan Munir Dallah. Dari Suriah

Musthafa As-Siba‟i, dari Yordania Muhammad Abdur Rahman Khalifah. Dari Sudan,

Ali Thalibullah. Dari Irak, Muhammad Mahmud Ash- Shawwaf. Dan, dari Kuwait,

Abdul Aziz Al-Muthawwi‟.

Setelah kepulangan Hasan Al-Hudhaibi ke Mesir dan penangkapanya bersama

Ikhwanul Muslimin yang dilakukan rezim militer yang berkuasa di sana, Ikhwanul

Muslimin di seluruh negara Arab membentuk dewan pelaksana yang diketuai

Dr.Musthafa As-Siba‟i. Pada tahun 1955, Dr.Musthafa As-Siba‟i pergi bersama

dosen dan mahasiswa Universitas Suriah ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji,

yaitu ibadah haji ketiga baginya.7

Pada tahun yang sama, bersama rekan-rekannya, Musthafa As-Siba‟i

menerbitkan majalah mingguan Asy-Syihab, yang bertahan terbit hingga

disepakatinya persatuan dengan Mesir tahun 1958. Tahun yang sama (1955), Ia

memperoleh izin menerbitkan majalah bulanan Al-Muslimun setelah penerbitannya

di Mesir berhenti. Majalah ini terbit di Damaskus sampai tahun 1958 saja, lalu beralih

7 Ibid, h. 494.

21

pada pemiliknya yang asli, Dr.Said Ramadhan di Jenewa Swiss. Sebagai gantinya

Musthafa As-Siba‟I menerbitkan majalah bulanan Hadharatul Islam, yang ia kelola

hingga meninggal dunia. Setelah itu, pengelolaan majalah diserahkan kepada Adib

Ash-Shalih di Damaskus, tapi setelah itu terhenti.

Pada tahun 1956, dilaksanakan Muktamar Islam Di Damaskus. Pada tahun

yang sama, Musthafa As-Siba‟i diutus Universitas Suriah melakukan perjalanan ke

negara-negara Barat guna mengunjungi universitas-universitas Barat dan melihat

kurikulum studi Islam disana. Ia mengunjungi Itali, Inggris, Irlandia, Belgia, Belanda,

Denmark, Norwegia, Swedia, Polandia, Jerman, Swiss, dan Prancis. Di sana, ia

bertemu kaum orientalis, mendiskusikan karangan mereka tentang Islam, dan

menyingkap kesalahan-kesalan mereka, baik secara ilmiah atau historis.

Tahun 1957, Musthafa As-siba‟i bersama dekan di berbagai fakultas

Universitas Suriah melakukan perjalanan ke Rusia atas undangan Universitas

Moskow. Di perjalanan ini, ia mengunjungi sebagian besar universitas Rusia di

daerah, bertemu dosen studi ketimuran, sejarah, dan sosial, dan berdiskusi dengan

mereka, membantah pendapat mereka, dan mematahkan klaim mereka yang salah

tentang Islam dan kaum Muslimin.8

8 Ibid, h. 495.

22

2. Masa-masa produktif

Uniknya, masa sakit Musthafa As-Siba‟i yang penuh dengan penderitaan dan

kesulitan justru menjadi masa paling produktif sepanjang hidupnya disisi ilmiah.

Sehari sebelum ia wafat, ia ingin menulis tiga buku yaitu Al-Ulama‟ Al-Auliya‟, Al-

Ulama‟ Al-Mujahidun, dan Al-Ulama Asy-Syuhada‟.9

Pada tahun 1964, As-Siba‟i ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji

keempat kalinya, waktu itu ia menderita penyakit kronis dan mematikan yang sudah

lama ia derita. Selama tujuh tahun As-Siba‟i menderita lumpuh pada sebagian

tubuhnya termasuk tangan kirinya, tetapi beliau sabar, pasrah terhadap ketentuan

Allah, ridha terhadap hukum-Nya. Walaupun lumpuh sebagian tubuhnya tidak

menghalangi beliau untuk berdakwah dan membina umat. Ia tidak hanya pintar dalam

menulis, ahli dalam pidato, beliau juga mempraktekkan kewajiban agama dengan

ikhlas dan mengharapkan ridha Allah, padahal kondisi tubuhnya sudah uzur karena

lumpuh dan sakit yang diderita.10

Ada perkataan yang menarik dari Dr. Husni Huwaidi tentang kondisi As-

Siba‟i waktu sakit:

9 Ibid., h.479.

10 Ferry Nur, “Syekh As-Siba‟i: Pejuang Palestina dari Suriah”, artikel diakses 07 Disember

dari 2010 http://walausetitik.blogspot.com.

23

“Saya melihatnya ketika sakit, bersandar pada tongkat, berjalan di pagi dan

petang hari menuju masjid, pada saat orang-orang sihat dan kuat enggan pergi

ke masjid. Betapa sedikitnya orang sakit dan lumpuh, namun ia lebih kuat dari

pedang terhunus. Kelestariannya dalam jihad, betapapun ia lumpuh, menderita

sakit jantung dan hipertensi, tidak lain dalil nyata dan hujjah jelas bahawa

karakter orang ini ialah jihad dan tabiatnya perjuangan, nalurinya

pengorbanan, fitrahnya keberanian dan patriotisme. Bagaimana mungkin riya‟

mendapatkan peluang menyusup ke hatinya, futur menemukan jalan mengusik

jiwanya dan keraguan menemukan lorong merusak tekadnya? Maha suci

Allah yang memberi karunia kepadanya lalu ia mensedekahkannya dan

menimpakan ujian kepadanya lalu menjadikannya redha pada ujian.”11

3. Pulang ke Rahmatullah

Pada hari Sabtu 20 Jamadil Awal 1384 bersamaan 3 Oktober 1964, beliau

telah pergi menemui Tuhannya setelah seluruh hidupnya berjuang untuk meninggikan

kalimah Allah di atas muka bumi ini. Setelah berita kematian tersebar di seluruh

Suriah, seluruh rakyat datang untuk menziarahinya namun dihalang oleh pihak

pemerintah untuk mereka untuk masuk ke Damsyik. Kematian beliau merupakan

kehilangan besar bagi rakyat Suriah dan aktivis pergerakan Islam. Beristirehatlah

jasad beliau tapi pemikirannya dan semangat perjangan terus subur di kalangan umat

Islam. Antara kata-kata hikmah beliau :"Hidup ini perlu kaya dengan pekerjaan-

pekerjaan yang agung dan pendek angan-angan."12

11

Husni Huwaidi sebagaimana dikutip oleh Abdullah Al-„Aqil, Mereka Yang Telah Pergi (

Jakarta Timur : Al-I‟Tishom Cahaya Umat 2010) Cet. 1, h. 498.

12 Musthafa As-Siba‟i sebagaimana dikutip oleh Abu Ridhwan, “Mengenali kisah hidup

perjuangan Musthafa Al-Siba‟iyy (1915-1964)”, artikel diakses pada 10 Oktober 2010 dari

http://tarbiyyahpewaris.blogspot.com.

24

Mufti Palestina, Haji Muhamad Amin Husain menyifatkan kematian As-

Siba‟i merupakan kehilangan besar karena beliau merupakan seorang yang alim,

mujahid, ulamak dan pendakwah yang terkenal dengan ikhlas dan benar serta kuat

keazaman. Beliau seorang yang gigih dalam memperjuangkan isu-isu umat Islam dan

mempertahankannya termasuk mempertahankan Baitul Maqdis pada tahun 1948.

Semasa Abu Hassan al-Nadwi melawat Suriah pada tahun 1951 untuk menyampaikan

ceramah kepada Musthafa As-Siba‟i dan beliau mengiringi Al-Nadwi untuk

menyampaikan ceramah kepada aktivis-aktivis Ikhwan di Suriah dan melawat

tempat-tempat bersejarah di sana.13

B. Karya-Karya Musthafa As-Siba’i

Dr. Musthafa As-Siba‟i memiliki pengalaman yang luas di dunia tulis

menulis. Ia ulama peneliti dan ahli fiqih mujtahid yang menguasai fiqih Islam dari

sumber-sumbernya yang terpercaya, mengkaji permasalahan-permasalahan zaman

yang terus bermunculan, dan menganalogikannya dengan hukum-hukum yang ada

pijakannya di Al-Quran, Sunnah, dan ijma‟ ulama salaf.

1. Karya-karya Musthafa As-Siba’i Secara Umum

Musthafa As-Siba‟i memiliki pengalaman luas di dunia tulis-menulis. Ia

ulama peneliti dan ahli fiqih mujtahid yang menguasai fiqih Islam dari sumber-

sumbernya yang terpercaya, mengkaji permasalahan-permasalahan zaman yang terus

13 Abdullah Al-„Aqil, Mereka Yang Telah Pergi, h. 485.

25

bermunculan, dan menganalogikannya dengan hukum-hukum yang ada pijakannya di

Al-Quran, Sunnah, dan ijma‟ ulama salaf. Berikut adalah merupakan beberapa karya

yang dapat penulis jelaskan secara ringkas.

Buku As Sunnah wa makanatuha fit tasyri’il Islam14

yaitu sunnah dan

kedudukannya dalam legislasi Islam. Merupakan salah satu bukunya yang

menjelaskan kedudukan sunnah nabi terhadap Islam serta menyanggah pendapat-

pendapat para pendusta sunnah dan pengikut kaum orientalis, terutama Goldziher

yang mendapat bagian pertama dari sanggahan-sanggahannya.

Buku lain adalah Min rawa’i hadharatina15

yaitu mutiara peradaban kita.

Dalam karya ini, As-Siba‟i ingin membuktikan bahwa aspek-aspek kemanusiaan

yang abadi dalam peradaban kita labih kuat dan lebih indah, dan juga beliau ingin

menolak fitnah orang-orang yang mendakwakan bahwa peradaban Islam mempunyai

keaiban dan kekurangan. Lewat tulisannya ini juga ingin menggagalkan makar orang-

orang yang berupaya memalingkan perhatian generasi baru kita dari mutiara pusaka

kita di bidang peradaban.

Selain kedua buku tersebut, terdapat buku lain yaitu buku Syahrul qanunil

ahwalis syakhshiyyah16

yaitu penjelasan undang-undang pribadi yang terdiri dari tiga

14

Musthafa As-Siba‟i, As Sunnah wa makanatuha fit tasyri’il Islam ( Beirut : Al-Maktab Al-

Islam, 1985 ) Ct. Pertama.

15 Musthafa As-Siba‟i, Min rawa’i hadharatina ( Beirut : Darul Irsyad, 1968 ), Cet. Pertama.

16 Musthafa As-Siba‟i, Syahrul Qanunil Ahwalis Syakhshiyyah ( Damsyik: Al-Maktab Al-

Islami, 1966 ), Cet. Pertama.

26

bagian dan buku-buku lain mengenai topik ihwal pribadi, seperti syar’iyyatul Irtsi wa

Ahkamuhu ( legalitas warisan dan hukum-hukumnya), Ahkamuz Zawaji wa Inhilalihi

( hukum-hukum perkawinan dan pemutusannya ), Ahkamul Ahliyyah wa Washiyyah (

hukum-hukum keluarga dan wasiatnya ), dan Al-Washaya wal Faraidh ( wasiat-

wasiat dan pembagian warisan ).

Buku lain lagi adalah buku Al-Istisyraq wal Mustsyriqun yaitu membongkar

kepalsuan orientalis17

. Lewat buku ini, Musthafa As-Siba‟i berusaha memberi

gambaran tentang langkah-langkah yang diambil oleh para orientalis dalam

menghancurkan Islam serta sarana-sarana yang dipakai untuk merialisasikan tujuan

tersebut. Kandungan buku ini terdiri dari dasar-dasar kajian orientalis, juga

memaparkan para orientalis masa kini yang berbahaya dan karya-karyanya.

Karya ilmiah Musthafa As-Siba‟i masih banyak, antara lain adalah seperti

Udhma’una fit Tarikh, Al-Qalaid min Faraidil Fawaid, Durus fi Da’watil Ikhwanil

Muslimin, Ahkamush Shiyam wa Falsafatuh, Ad-Din wa Daulah fil Islam, Nidhamus

Silmi wa Harbi fil Islam, Hadza Huwal Islam, Al-Istisyraq wal Mustsyriqun, Al-

Murunah wat Tathawwur fit Tasyri’ Al-Islami, Manhajuna fil Islah, Al-Alaqat bainal

Muslimin wal Masihiyyin fit Tarikh, At-Takaful Al-Ijtima’i fil Islam, Jihadunal fi

Filisthin, Masyru’iyyatul Irtsi wa Ahkamuh, Alam wa Amal, Ash-Shira’ bainal Qalbi

17

Musthafa As-Siba‟i, Al-Istisyraq wal Mustsyriqun. Penerjemah Ibnu Burdah, Membongkar

Kepalsuan Orientalisme ( Jakarta: Mitra Pustaka 1997 ), Cet. Pertama.

27

wal Aqli, Ashdaqul Ittijahatil Fikriyyah fisy Syarqil Arabi, dan Muqqadimaat

Hadharatil Islam.18

2. Karya Musthafa As-Siba’i Tentang Pemikiran Politik

Buku pertama adalah Isytirakiyyatul Islam yaitu kehidupan sosial menurut

Islam (sosialisme Islam).19

Buku ini merupakan usaha ia dalam memberi gambaran

perbaikan pada seluruh masyarakat Islam dalam membentuk sebuah negara atau

sebuah masyarakat yang lebih maju dari segi ekonomi, politik, dan juga sosial

masyarakatnya yang berlandaskan syari‟at Islam. Sosialisme Islam merupakan

sebuah sistem yang lebih menjamin masyarakat Islam yang lebih terdepan lagi. Lewat

tulisan ini ia telah memberi kupasan yang sangat mendalam, meliputi seluruh aspek

kehidupan manusia tentang hak-hak asasi bagi setiap warga negara, undang-undang

yang menjamin berlakunya hak-hak itu serta penertiban jalannya, undang-undang

yang menjamin terwujudnya perlindungan masyarakat, dan pengokoh-pengokoh yang

dapat menegakkan terlaksananya undang-undang dan peraturan-peraturan

sebagaimana yang telah digariskan.

As-Siba‟i menyatakan bahwa kehidupan sosial menurut Islam menghendaki

supaya rakyat bekerjasama dengan pemerintah untuk merialisasikan perlindungan

masyarakat, misalnya dalam peraturan nafkah keluarga dan lain-lain. Oleh sebab itu

18

Abdullah Al-„Aqil, Mereka Yang Telah Pergi, h. 496.

19 Musthafa As-Siba‟i Isytirakiyyatul Islam. Penerjemah M. Abdai Ratomy Kehidupan Sosial

Menurut Islam ( Bandung: C.V. Diponegoro 1993 ), Cet. Keempat.

28

keuntungannya adalah amat banyaknya, seperti meringankan beban negara dalam

neraca keuangannya, mengekalkan rasa ikatan yang didasarkan kepada kecintaan dan

kemesraan, juga untuk mempererat tali kekeluargaan antara seluruh umat. Islam juga

menetapkan bahwa pemerintah, negara serta seluruh alat-alatnya dan golongan-

golongan yang sedang berkuasa wajib tunduk kepada kehendak rakyat. Jadi ianya

berbeda dengan sosialisme ala komunis, yang mengharuskan rakyat supaya tunduk

dan patuh selalu kepada kemauan golongan kecil yang berkuasa.20

Buku yang kedua adalah Al-Marah bainal Fiqhi walQanun21

yaitu wanita di

antara fiqih dan undang-undang. Yang mana buku ini menerangkan bahwa toleransi

Islam dalam sikapnya terhadap wanita dan hak-hak yang ditetapkan baginya termasuk

hal-hal yang sesuai dengan tabiatnya. Musthafa As-Siba‟i menjelaskan tentang

prinsip-prinsip yang telah diproklamirkan oleh Islam dan dikumandangkan oleh

Rasulullah s.a.w. mengenai wanita, yang mana Islam telah menempatkan wanita itu

pada tempat yang sesuai untuk dirinya dalam tiga bidang pokok yaitu bidang

kemanusiaan, bidang sosial, dan bidang hak milik. Jelas ia lagi, terdapatnya beberapa

perbedaan antara laki-laki dan wanita, seperti dalam status sebagai saksi, dalam

masalah warisan, masalah tebusan wanita, dan hal menjadi kepala negara.

20

Ibid, h. 315.

21 Musthafa As-Siba‟i, Al-Mar’ah bainal Fiqh wal Qanun ( Damsyik: Al-Maktab Al-Islami,

1984 ), Cet. Keempat.

29

Dalam bahagian kedua buku ini, As-Siba‟i membahas tentang hukum

keluarga, yaitu dalam soal perkawinan, masalah poligami,dan masalah thalaq. Ia juga

mengupas soal hak wanita dalam bidang politik, dan juga membicarakan tentang

bidang sosial, yaitu hak belajar, masalah wanita yang bekerja, dan bagaimana

pergaulan wanita itu ketika bekerja.

30

BAB III

HAK POLITIK PEREMPUAN MENURUT ISLAM

A. Hak-Hak Perempuan dalam Islam

Di dalam ajaran Islam tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan wanita.

Namun wanita itu dipandang sebagai mitra sejajar laki-laki yang harmonis. Tidak

ada perbedaan kedudukan laki-laki dan wanita, baik sebagai individu hamba Allah,

sebagai anggota keluarga, maupun sebagai anggota masyarakat. Begitu pula halnya

dalam hak dan kewajiban. Kalaupun ada perbedaan, itu hanyalah karena akibat fungsi

dan tugas utama yang dibebankan kepada masing-masing jenis kelamin, sehingga

perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu memiliki kelebihan atas yang

lain, di mana fungsi dan tugas utama mereka itu sama-sama penting dan semua

dibutuhkan, karena saling menyempurnakan serta bantu membantu dalam

melaksanakan tugas dan kewajiban.1

Sesungguhnya standar kemuliaan dan ketinggian yang dicapai oleh wanita

adalah sejauh mana ia menikmati kedudukan dan hak-hak yang dapat menjaganya,

memuliakannya, melindunginya, dan menghargainya. Islam telah memberikan hak-

hak kepada wanita yang secara umum meliputi tiga hak yaitu hak-hak kemanusiaan,

hak ekonomi, dan hak-hak sosial.

1 Huzaemah Tahido, Hak dan Kewajiban Pria dan Wanita: Tuntunan Islam tentang

Kemitrasejajaran Pria dan Wanita (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1999), Cet. Ke-2, h. 77.

31

1. Hak-hak Kemanusiaan.

Hak-hak yang terrkait dengan kemanusiaan adalah pertama hak yang hidup;

sebagaimana firman Allah SWT:

“Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran)

anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam), dan dia sangat

marah. Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang

disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya denga (menanggung)

kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ingatlah

alangkah buruknya (putusan) yang mereka tetapkan itu. (Q.S : Al- Nahl 16: 58-

59).

Sehubungan dengan ayat tersebut, maka kelahiran bayi perempuan seharusnya

disambut dengan hati senang, tidak dibunuh. Pada masa jahiliyyah sebagian bangsa

Arab sangat membenci bayi perempuan, bahkan mereka tidak segan-segan

menguburnya hidup-hidup kendati ia berasal dari darah dagingnya, karena rumor

kesusahan dan kesengsaraan yang akan muncul dari anak perempuan. Dan ayat

tersebut menunujukkan bahwa membunuh dan mengubur hidup-hidup bayi

perempuan merupakan tindakan yang dilarang Islam. Hal ini tersirat dengan adanya

pemberian hak untuk hidup bagi perempuan di dunia ini.

Hak yang kedua adalah persamaan antara laki-laki dan wanita dalam

mendapatkan balasan, baik di dunia maupun di akhirat; dalam melaksanakan ajaran

32

agama serta balasan yang diberikan antara laki-laki dan perempuan tidak ada

perbedaan. Menurut „Abbas Kararah dalam bukunya Ad-din wa Al-Mar’ah

mengatakan, Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan, bahkan menyamakan

kepada semua kaum muslimin yang bermacam jenis dan warna kulit untuk

menjalankan kewajiban agama, hak-hak serta balasannya.2 Sebagaimana maksud

firman Allah SWT:

“maka Tuhan mereka mengabulkan permohonan mereka dengan berfirman,

sesungguhnya Aku tidak akan menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal dari

kalian, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan

dari sebagian yang lain…”(Q.S: Ali Imran 3: 195).

Hak yang ketiga terkait dengan hak kemanusiaan adalah hak dalam

mengemukakan pendapat dan musyawarah: menurut syariat, perempuan mempunyai

hak untuk mengemukakan pendapat dalam masalah-masalah dan urusan umum.

Bahkan masalah ini sampai suatu batas terpenting dalam syariat Islam. Seperti kasus

yang terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Al-Khattab merupakan bukti yang

sangat jelas bahwa perempuan mempunyai hak mengungkapkan pendapatnya. Jadi

walaupun berbeda, selama ia memiliki argumentasi terhadap apa yang dikatakannya,

2 „Abbas Kararah sebagaimana dikutip oleh Istibsyaroh, Hak-Hak Perempuan Relasi Jender

Menurut Tafsir Al-Sya’rawi ( Jakarta: Teraju 2004 ) Cet. Pertama. h, 89.

33

pendapat tersebut perlu didengar. Pada suatu hari Umar berkhutbah di depan umum.

Di antara khutbahnya bahwa ia menyebutkan mahar perempuan itu tidak boleh lebih

dari empat puluh ons. Jika ada yang meminta lebih, maka kelebihannya untuk Baitul

Mal. Maka seorang perempuan berdiri dan berkata “Apakah itu pendapatmu?”

Khalifah balik bertanya, “Mengapa?” perempuan itu berkata, karena Allah SWT,

berfirman yang bermaksud:

“…sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta

yang banyak, maka jamganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit

pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta

dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?” (Q.S: An-Nisaa‟ 4: 20 ). Di sini Umar

mengakui kesalahanya dan mencabut keputusannya. Ia berkata, “perempuan ini benar

dan Umar salah.”3

2. Hak Ekonomi

Syari‟at Islam telah memberikan karunia kepada wanita dengan memberikan

hak-hak kepemilikannya secara utuh. Islam telah memberikan kepada wanita

kebebasan penuh untuk mengelola dan mengatur urusannya, baik yang berkait

3 Muhammad Anis Qasim Ja‟far, Al-Huquq Al-Siyasah li Al-Mar’ah fi Al-Islam. Penerjemah

Ikhwan Fauzi, Perempuan dan Kekuasaan ( Jakarta: Amzah, 2008 ), Cet. Kedua, h. 25.

34

dengan harta, kepemilikan, pardagangan atau lainnya. Termasuk dalam kategori ini

adalah kebebasan penuh untuk menggunakan maharnya, bila ia telah bersuami. Ia

juga mempunyai wewenang untuk melakukan akad jual beli, persewaan, serikat,

pegadaian, dan lain sebagainya.4 Terkait mahar ini Allah SWT berfirman:

.. ...

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi)

sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerah kepada

kamu sebagian (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah

pemberian itu dengan senang hati”.(Q.S. An-Nisa’ 4: 24).

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa, perempuan dalam pernikahan

berhak mendapat mahar dari calon suaminya yang tidak ditentukan besar kecilnya,

karena jumlah mahar disesuaikan dengan kemampuan calon suaminya.

Begitu pula halnya dengan bekerja, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan

perempuan. Islam memperkenankan perempuan mengerjakan tugas-tugas yang

mampu dikerjakannya dan sesuai dengan kodratnya. Al-Quran membebankan tugas

bekerja kepada laki-laki dan perempuan sekaligus.5

4 Mohd Sufian Bin Harun “Gerakan Politik Wanita Muslimah Di Negara bagian Kelantan” ,

(Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010),

h. 34.

5 Muhammad Anis Qasim Ja‟far, Al-Huquq Al-Siyasah li Al-Mar’ah fi Al-Islam. Penerjemah

Ikhwan Fauzi, Perempuan dan Kekuasaan ( Jakarta: Amzah, 2008 ), Cet. Kedua, h. 19.

35

… …

“..dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan RasulNya serta orang-

orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu…"(QS At-Taubah (9): 105)

3. Hak-hak Sosial

Hak-hak Sosial yang terkait dengan mental yaitu hak menuntut ilmu. Islam

mempersamakan antara laki-laki dan perempuan dalam hak belajar. Masing-masing

memiliki hak untuk memperoleh apa saja yang mereka inginkan, berupa bebagai jenis

pengetahuan, sastra, dan budaya. Rasulullah saw, bersabda :

قال عاير انشعب: حذثا صانح ب حا قال: اخبرا يحذ اب سالو قال حذثا انحارب قال"

رجم ي أم : قال رسل اهلل صه اهلل عه سالو ثالثت نى أجرا: ع أب بردة ع أب قال: حذثا

انكتاب آي بب آي بحذ صه اهلل عه سالو انعبذ انهك ارا اد حق اهلل حق يان رجم

(را انبخار)"كات عذ أيت فادبا فأحس تأدبا عها فأحس تعها اعتقا فتجزا فه أجر

“Kalau ada laki-laki punya pelayan perempuan, maka ajarilah dia, lalu

baguskanlah pengajarannya, didiklah dia, lalu baguskanlah pendidikannya.

Kemudian merdekakan dan nikahilah. Maka dia peroleh dua pahala” (HR.

Bukhari).6 Prinsip pengajaran perempuan telah diterapakan pada zaman Rasulullah

saw. dan dilanjutkan pada masa kekhalifahan khulafaur Rasyidin. Maka Aisyah

mendalami ilmu pengetahuan dan menjadi perempuan paling berilmu pada masanya.

6 Abdullah Muhammad al-Bukhari, Sohih Abi Abdullah al-Bukhari, ( Beirut: Darul Fikr,

1994 ), Jilid Satu. h. 38.

36

Oleh karena itu, Urwah bin Zubayr berkata tentang Aisyah, “saya tidak menemukan

orang yang sangat menguasai ilmu-ilmu fikih, kedokteran, dan syair selain Aisyah.”

Demikianlah pula Hafshah binti Umar bin Al-Khattab selalu mendalami ilmu hingga

telah menikah dengan Rasulullah saw.7 Mengenai hal ini, perlu saya kemukakan

firman Allah SWT:

“Allah menyatakan bahawasanya tidak ada Tuhan (yang berhak disembah)

melainkan Dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang

berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan (yang berhak

disembah) melainkan Dia, yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (Q.S. Ali Imran:

3: 18).

Ayat di atas jelas telah mendorong seluruh manusia untuk mencari ilmu tanpa

membedakan laki-laki dan perempuan, dan terdapat banyak lagi ayat-ayat Al-Quran

yang lain dan juga hadis-hadis yang berbicara tentang kewajiban belajar.

Memperoleh ilmu pengetahuan itu merupakan elemen esensial untuk peningkatan

martabat perempuan sehingga ia dapat menyempurnakan dirinya sendiri, kemudian

dapat mengembangkan potensi kemanusiaannya.

7 Ibid, h. 18.

37

Hak-hak sosial yang terkait dengan harta, yaitu hak mendapatkan nafkah,

sebagaimana firman Allah SWT, dan hak untuk menyusui anak dan mendapatkan

nafkah atas hal tersebut.

B. Hak-Hak Politik Perempuan Menurut Islam

1. Pengertian Hak Politik

Hak berarti kebenaran atau yang benar, baik dalam arti teoritis maupun dalam

praktis. Dalam lapangan teoritis, term hak dapat mengacu kepada ide, keterangan,

berita, atau pernyataan tentang sesuatu yang benar, yakni yang sesuai dengan

kenyataan. Istilah hak dapat pula mengacu kepada kenyataan itu sendiri, dengan

pengertian bahwa ia benar atau pasti ada, baik ada selamanya, atau ada sementara,

baik ada di masa lalu, atau ada di masa sekarang.

Dalam lapangan praktis, istilah hak mengacu kepada yang utama, apa yang

baik, dan apa saja yang dibutuhkan oleh manusia. Dengan demikian hak itu banyak

sekali, ada yang sangat mendesak, yang tidak dapat tidak harus dinikmati atau

diterima oleh setiap manusia, demi menjaga kelangsungan hidupnya, seperti udara,

air, makanan, kemampuan untuk menolak atau menghindari bahaya, dan lain

sebagainya. Itulah kebutuhan primer atau hak primer yang tidak dapat tidak harus

diterima oleh setiap manusia. Selain itu ada pula hak yang perlu diterima atau

dinikmati oleh setiap manusia, agar ia menjadi manusia, yang utama seperti

38

pendidikan yang baik, pengetahuan yang banyak, penghargaan, perlakuan yang adil,

perlindungan, keamanan, dan sebagainya.8

Perkataan politik berasal daripada bahasa Yunani, yaitu politikus dari kata

akar polis yaitu Negara kota dan dari bahasa Latin yaitu politica yang telah

digunakan sejak abad ke-5 S.M. lagi.9 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan

Pengembangan Bahasa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan politik

sebagai ilmu pengetahuan ketatanegaraan atau kenegaraan, segala urusan dan

tindakan mengenai pemerintah negara-negara terhadap negara lain dan kebijakan cara

bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah.10

Di dalam Ensiklopedia

Indonesia dijelaskan bahwa politik adalah hal-hal yang berhubungan dengan

pemerintahan, lembaga-lembaga dan proses-proses politik, kumpulan penekan, dan

hubungan-hubungan internasional serta tata pemerintahan.11

Menurut Prof. Miriam Budiarjo, politik adalah bermacam-macam kegiatan

dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-

tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Dalam hal ini,

menurutnya lagi, politik selalu menyangkut tujuan dari seluruh masyarakat (public

8 Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, Ensiklopedia Islam Indonesia ( Jakarta: D Jambatan,

1992 ), Cet. Pertama, h. 281-282.

9 Musthafa Haji Daud, Pengantar Politik Islam ( Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka,

1997 ), Cet. Pertama, h. 1.

10 Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen

Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia ( Jakarta: Balai Pustaka, 1998 ), Cet.

Pertama, h. 694.

11

Ensiklopedia Indonesia, ( Edisi Khusus ) ( Jakarta: PT Lehtiar Baru-van Hoeve, 1980 ), h.

2739.

39

goals) dan bukan tujuan pribadi seseorang (private goals). Lagipula, politik

menyangkut kegiatan berbagai-bagai kelompok, termasuk partai politik, dan kegiatan

orang-seorang (individu).12

Dalam konteks Islam, secara bahasa (lughah), politik (as-siyasah) sebenarnya

berasal dari kata sasa-yasusu-siyasatan, yang berarti mengurus kepentingan

seseorang. Secara lebih jelas Syaikh Hasan al-Banna menyatakan bahwa politik

adalah memperhatikan urusan umat, luar dan dalam negeri, intern dan ekstern,

secara individu dan masyarakat keseluruhannya, bukan terbatas pada kepentingan

golongan semata. Beliau juga berpendapat, bahwa politik tidak hanya menyangkut

penyelenggaran pemerintahan, tetapi juga mencakup upaya menciptakan sistem

bersih dan berkeadilan, di mana mekanisme kontrol berperan besar.13

Senada dengan al-Banna, Syaikh Abdul Qadim Zallum, dalam bukunya, Al-

Afkar as-Siyasah, mendefinisikan bahwa politik atau as-siyasah adalah mengatur

urusan umat, dengan negara sebagai institusi yang mengatur urusan tersebut secara

praktis, sedangkan umat mengoreksi, melakukan muhasabah terhadap pemerintah

dalam melakukan tugasnya.14

Bertolak dari pengertian bahwa politik adalah tanggungjawab pengaturan dan

pemeliharaan urusan umat atau masyarakat secara keseluruhan, maka dalam konteks

12 Prof. Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik ( Jakarta: Gramedia, 2007 ), Cet.

Ketigapuluh, h. 8.

13 Hassan al-Banna sebagaimana dikutip Oleh Najmah dan Husnul, Revisi Politik Perempuan

( Bogor: CV Idea Pustaka Utama, 2003 ) Cet. Pertama, h. 134.

14 Abdul Qadim Zallum, Al-Afkar As-Siyasi ( Beirut: Dar al-Ummah ), h. 14.

40

Islam tidak terlihat di dalamnya unsur perebutan kekuasaan, kekejaman,

ketidakadilan, dan sebagainya. Jadi, hak politik itu boleh didefinisikan sebagai hak-

hak yang diingini oleh individu dalam negara atau tanah kelahirannya. Menurut

Muhammad Ali Quthub dalam bukunya “Baithun Nisa’ li al-Nabiyy”, hak politik

boleh diuraikan sebagai hak masyarakat atau rakyat menyertai urusan-urusan negara

secara langsung seperti urusan kepala negara dan menteri, atau secara tidak

langsungnya sebagai contoh menjadi rektor pejabat, wakil rakyat, atau anggota di

jabatan-jabatan tertentu.15

Dalam konteks masa kini, hak berpolitik adalah hak memilih dan hak

mencalonkan wakil serta hak untuk menjadi calon dalam pemilu. Selain itu, ia juga

meliputi hak melantik pegawai-pegawai dalam jabatan pemerintah tanpa mengira

perempuan atau laki-laki selepas mengiklankan prinsip persamaan hak dalam

undang-undang. Ia merujuk kepada iklan internasional mengenai hak-hak asasi

manusia yang lahir daripada resolusi Pertubuhan bangsa-bangsa Bersatu pada 20

Disember (Kanun 1) pada tahun 1952.16

Dr. Muhammad Anis Qasim dalam bukunya Al-Huquq al-Siyasiyyah li al-

Mar’ah fi Islam wa al-fikr wa al-Tasyri’ al-Mu’ashir, menjelaskan bahwa yang

dimaksud dengan hak-hak politik adalah hak-hak yang ditetapkan dan diakui undang-

undang atau konstitusi berdasarkan keanggotaan sebagai warga negara, artinya hak-

15

Muhammad Ali Quthub sebagaimana dikuitip Oleh Shayuthy Abdul Manas, Apa Kata

Islam Mengenai Wanita Berpolitik ( Selangor : Pts Publication dan Distribution, 2008 ) Cet. Pertama.

h. 8. 16

Shayuthy Abdul Manas, Apa Kata Islam Mengenai Wanita Berpolitik ( Selangor : Pts

Publication dan Distribution, 2008 ) Cet. Pertama. h. 9.

41

hak politik itu hanya berlaku bagi warga negara setempat dan tidak berlaku bagi

warga negara asing.17

Dengan demikian jelas bahwa hak politik itu adalah hak setiap individu untuk

berpartisipasi dengan menjadi ahli dalam mana-mana badan politik dalam negara

seperti contoh melibatkan diri dalam partai-partai politik, hak memilih dalam pemilu,

hak menjadi wakil dalam DPR, dan sebagainya lagi hak-hak yang terkait rapat

dengan urusan-urusan negara dan pemerintahan.

2. Hak-Hak Politik Perempuan

Islam mengakui pentingnya peran wanita dalam kehidupan masyarakat dan

dampaknya pada kehidupan politik. Oleh karena itu, kaum wanita telah diberikan

hak-hak politik yang mencerminkan status mereka yang bermartabat, terhormat dan

mulia dalam Islam.18

Hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hak Partisipasi dalam Memilih Pemimpin (Bai‟at)

Secara bahasa, kata baiat berarti mubaaya‟ah atau melakukan janji setia dan

ketaatan. Ibnu Manzhur mengatakan, “bai’at adalah ungkapan yang menggambarkan

tentang transaksi dan perjanjian, seakan masing-masing dari kedua belah pihak

menjual apa yang dimilikinya, memberikan ketulusan hati, ketaatan, dan urusan

peribadinya.”

17

Muhammad Anis Qasim Ja‟far, Al-Huquq Al-Siyasah li Al-Mar’ah fi Al-Islam. Penerjemah

Ikhwan Fauzi, Perempuan dan Kekuasaan ( Jakarta: Amzah 2008 ), Cet. Kedua, h. 34.

18 Fatimah Umar Nasir, Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Islam (Jakarta: CV. Cendekla

Sentra Muslim, 2003), Cet. Pertama, h. 167.

42

Secara terminologi, Ibnu Khaldun mengatakan, “bai’at merupakan kontrak

dan perjanjian untuk taat. Misalnya, seorang yang menyampaikan sumpah setia,

membuat perjanjian dengan amirnya, kurang lebih dengan menyatakan bahwa dia

akan menyerahkan pengawasan atas urusannya sendiri dan kaum Muslimin

kepadanya dan bahwa dia tidak akan menandingi kekuasaannya dan bahwa dia akan

mentaatinya dengan melaksanakan semua tugas yang dibebankan kepadanya, baik dia

senangi maupun tidak.”19

Abdul Majid az-Zindani dalam bukunya Hak-hak Politik Wanita dalam Islam

menukilkan sebuah hadis yang berbunyi, “Selama sepuluh tahun Rasulullah

mendakwahi orang-orang di rumah-rumah mereka, di musim-musim haji di Mina dan

sebagainya. Beliau mengatakan, “siapa yang memberiku tempat berlindung, siapa

yang mau menolongku sehingga aku dapat menyampaikan risalah Tuhanku dan ia

mendapat surga.” Demikianlah, hingga Allah mengirimkan kami kepadanya diri

Yastrib lalu kami pun membenarkannya lalu ia menyebut hadis itu, hingga ia

mengatakan, “Maka, berangkatlah tujuh puluh tiga orang laki-laki dan dua wanita.

Kami janjikan kepadanya untuk melakukan bai’at Aqabah. Kami tanyakan kepada

Beliau, “Untuk apa kami membai‟atmu?” Beliau menjawab, “Untuk patuh dan taat

dalam keadaan giat maupun malas, untuk berinfak dalam keadaan susah maupun

lapang, untuk memerintahkan yang ma‟ruf dan melarang yang mungkar, serta

menolongku jika aku nanti datang kalian di Yasrib, sehingga kalian melindungiku

19

Ibnu Khaldun, Muqaddimah. Penerjemah Ahmadia Thoha, Muqaddimah (Jakarta: Pustaka

Firdaus, 2005), Cet. Ke-5, h. 258.

43

dari hal-hal yang kalian melindungi dari kalian, istri-istri, dan anak-anak kalian

sendiri, untuk itu kalian mendapatkan surga.”20

Ini adalah bai‟at yang diikuti oleh wanita sesuai dengan kemampuan mereka.

Dengan demikian jelaslah bahwa Nabi SAW menerima bai‟at kaum wanita.

Sebenarnya posisi penting yang diduduki kaum wanita dalam Islam terwujud dalam

bai‟at dan penegasan atas kelayakannya.

2. Hak Musyawarah dan Mengemukakan Pendapat

Wanita berhak untuk mengemukakan pendapatnya dan memberi

pertimbangan kepada pemimpin negara berkenaan dengan berbagai problematika

umum umat. Hal ini telah ditunjukkan oleh keumuman firman Allah SWT, yang

berbunyi sebagai berikut:

… )۳۸: ۴۲ /انشر (

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan

mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara

mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada

mereka”… (Q.S: Asy-Syura 42: 38).

20

Abdul Majid Az-Zindani, Hak-hak Politik Wanita dalam Islam (Jakarta: al-I‟tishom

Cahaya Umat, 2003), Cet. Pertama, h. 152-153.

44

Tidak ada hal yang mengkhususkan ayat ini untuk laki-laki tanpa melibatkan

wanita. Ketika peristiwa Hudaibiyah, Rasulullah SAW mendapat saran dari Ummu

Salamah yakni ketika para sahabat RA tidak mau mencukur dan menyembelih

budnah (hewan kurban) mereka. Rasulullah SAW masuk ke tanda menemui Ummu

Salamah lalu menceritakan tanggapan para sahabatnya. Ummu Salamah berkata,

“Wahai Nabi Allah, apakah baginda menghendaki itu? Keluarlah dan tidak usah

bicara dengan seorang pun di antara mereka hingga baginda menyembelih badnah

(hewan peliharaan). Lalu panggillah tukang cukur yang akan mencukur rambut

baginda.”21

Di antara haknya, seorang wanita mempunyai hak untuk menulis di media

massa, seperti contoh menulis artikel-artikel, makalah-makalah, atau disertasi di

Koran, majalah, internet, atau juga untuk seminar-seminar, dan juga mengirim surat

kepada para pejabat, dan berbagai media lainnya yang dapat digunakan untuk

mengemukakan pendapat dan pikiran.

3. Hak Amar Ma’ruf dan Nahi Mungkar (Pengawasan dan Evaluasi)

Hal ini ditunjukkan oleh nash, sebagaimana terdapat dalam firman-Nya, yang

berbunyi sebagai berikut:

… (۱۱۰ :۳ /ال عرا)

21

Asma‟ Muhammad Ziyadah, Peran Politik Wanita Dalam Sejarah Islam (Jakarta:

Pustaka Al-Kautsar, 2001), Cet. Pertama, h. 157.

45

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk menusia, menyuruh

kepda yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah”…

(Q.S: Ali „Imran 3: 110)

Dan firman-Nya, yang berbunyi sebagai berikut:

… (۹:٧۱ /انتبت (

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan wanita, sebagian mereka

(adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh

(mengerjakan) yang ma’ruf mencegah dari yang munkar”… (Q.S: At-Taubah 9: 71)

Nash-nash ini bersifat umum bagi laki-laki dan wanita. Bahkan ayat ini

mengandung aspek politik dalam pengawasan terhadap pemerintah, evaluasi, dan

meminta pertanggungjawabannya. Berkenaan dengan ini, senantiasa melekat dalam

ingatan kita bagaimana Fatimah binti Al-Khattab beramar ma‟ruf nahi mungkar

kepada saudara kandungnya, Umar bin Al-Khattab, dengan penuh keberanian dan

ketegaran. Setelah mencela apa yang menjadi sesembahan Umar dan peribadatan

kepadanya, Fatimah mengenalkan dan menyampaikan Islam kepada Umar dengan

membacakan beberapa ayat Al-Quran dari surah Thaha. Akhirnya Umar pun masuk

Islam sekaligus menjadi pembela Islam.22

22

Najmah Sa‟idah dan Husnul Khatimah, Revisi Politik Perempuan ( Bogor: Cv Idea

Pustaka Utama, 2003 ), Cet. Pertama, h. 153.

46

4. Hak Menuntut Penguasa Jika Zalim

Hak ini adalah hak konstitusional yang telah dijamin oleh syari‟at bagi laki-

laki maupun wanita. Hal tersebut secara umum tersurat dalam firman-Nya:

)۴:۵۹ /انساء)

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan

ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,

maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu

benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(Q.S:An-Nisa‟4:59)

Kembali kepada Allah dan Rasul, yaitu mengembalikan perkara yang

diperselisihkan itu kepda hukum Allah dan hukum Rasul-Nya SAW.

5. Hak Untuk Ikut Berjihad

Dalam keadaan negara aman jihad merupakan fardhu kifayah yang hanya

diwajibkan ke atas laki-laki yang tertentu saja. Kaum wanita tidak diwajibkan

melibatkan diri dalam perjuangan ini. Walau bagaimana pun Rasulullah SAW tidak

pernah melarang mereka daripada turut serta dalam kerja-kerja bantuan seperti

merawat tentara yang cedera serta keperluan lain.

47

Namun, ketika musuh menyerang sebuah negeri Muslim, maka seluruh

penduduk negeri tersebut harus pergi berperang melawan musuh. Dalam situasi

seperti ini, haram bagi siapa pun untuk menolak berperang.

Mengomentari hal ini, Syeikh Mahmud Syalthut berkata: “Ketika orang-orang

kafir menyerang negeri muslim, maka setiap muslim harus memerangi dan memukul

mundur mereka. Dalam situasi ini, maka boleh wanita berperang tanpa seizin

suaminya, anak tanpa izin ayahnya, dan budak tanpa seizin majikannya.” Dalam

situasi-situasi seperti ini, di mana jiwa dan harta manusia terancam, Islam mengajak

laki-laki dan wanita untuk bekerjasama memperbaiki perdamaian dan

keharmonisan.23

Sayyid Quthub menulis: “Allah SWT tidak menjadikan jihad sebagai suatu

kewajiban bagi wanita. Pada saat yang sama, Allah SWT tidak melarang mereka

untuk ikut serta dalam jihad dan terjun dalam beberapa pertempuran pada masa Nabi

SAW. Namun, kejadian seperti itu jarang dan merupakan kekecualian karena Allah

SWT tidak mewajibkan jihad bagi wanita sebagaimana diwajibkan kepada laki-

laki.”24

23 Mahmud Syalthut, Al-Islam Aqidah wa Syari’ah (Jeddah: Dar al-Syuruq, 1970), Cet. Ke-

2, h. 228.

24 Sayyid Quthub, Fi Dzilalil Al-Qur’an (Beirut: Dar al-Syuruq, 1978), Cet. Ke-2, h. 644.

48

6. Hak Untuk Memberikan Perlindungan

Dalam Islam, wanita dan juga laki-laki berhak untuk menawarkan

perlindungan dan keamanan kepada siapa pun, sekalipun kepada seorang musyrik

atau musuh perang. Suaka dapat diberikan oleh seorang laki-laki atau seorang wanita,

muslim merdeka atau budak. Suaka tersebut dengan segera dan secara otomatis sah

tetapi harus dibuat resmi melalui persetujuan penguasa atau komandan pasukan.25

Islam telah memberikan kepada wanita hak untuk memberikan suaka dan

perlindungan kepada musuhnya. Ummu Hani, anak perempuan Abu Thalib

meriwayatkan dalam sebuah hadis shahih, “Aku mendatangi Rasulullah SAW pada

hari penaklukan Mekah dan berkata, „Ya Rasulullah! Kakak laki-lakiku Ali telah

menyatakan bahwa dia akan membunuh seorang laki-laki yang telah aku beri

perlindungan. Laki-laki itu adalah si anu bin Hubaira.‟ Rasulullah SAW berkata, „Ya

Ummi Hani! Kami akan memberikan suaka kepada orang yang telah kamu beri

perlindungan.”26

7. Wanita dan Jabatan Penguasa

Menduduki jabatan penguasa (kepala pemerintahan) berarti memikul

tanggungjawab agama dan juga negara. Hal ini berlaku bagi kepala negara, gubernur,

25 Sayyid Sabiq, Fiqih as-Sunnah (al-Qaherah: Dar al-Rayyan Turats, 1991), Jilid 2, h. 694.

26 Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari (Beirut: al-Maktab al-

Islam, Dar al-Soader, t.t.), Jilid 6, h. 195.

49

komandan pasukan dan lain-lain. Berdasarkan prinsip “pembagian tugas dan

tanggungjawab,” jabatan penguasa seperti itu hanya dapat dipikul oleh laki-laki.27

Meskipun demikian, perempuan dapat menduduki jabatan eksekutif yang

tidak begitu berat yang tidak bertentangan dengan peran alamiah dan utama mereka

sebagai ibu dan istri. Umar RA Khalifah kedua, menunjuk Asy-Syafa‟ binti Abdullah

al-Adawiyyah sebagai pengelola pasar. Umar RA mau mendengarkan sarannya.

Umar menjaganya dan kadang-kadang menyerahkan sebagian urusan pasar

kepadanya. Hal ini telah diriwayatkan oleh dua cucu laki-laki Asy-Syafa‟, Abu Bakar

dan Usman, anak Ibn Abi Hutsmah.28

Umar RA menyerahkan tanggungjawab seperti

itu kepadanya karena dia pandai menulis, mempunyai pengetahuan yang luas dan

seorang wanita yang shalihah.

Dengan demikian Islam telah mengangkat martabat dan kehormatan wanita

dengan memberikan dan menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka

dalam berbagai aspek dunia bangsa mereka.

27

Mohd Sufian Bin Harun “Gerakan Politik Wanita Muslimah Di Negara bagian Kelantan” ,

(Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010),

h. 42.

28 Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari, Jilid 4, h. 341.

50

BAB IV

HAK PEREMPUAN MENURUT MUSTHAFA AS-SIBA’I

A. Hak Politik dan Permasalahannya

Wanita Islam, pada awal lahirnya agama Islam, tidak begitu mementingkan

masalah-masalah politik, walaupun agama Islam sudah memberikan hak-hak penuh

sama dengan laki-laki kepada mereka. Tidak ada berita, bahwa ada wanita yang ikut

berkumpul bersama-sama sahabat di Balai Pertemuan Bani Sa’idah setelah wafatnya

Rasulullah, untuk bermusyawarah memilih siapa yang akan diangkat sebagai khalifah

menjadi pengganti beliau dalam mengurus kepentingan kaum Muslimin. Kita tidak

pernah mendengar berita bahwa kaum wanita bersama-sama dengan kaum pria dalam

menangani urusan pengangkatan Khalifah itu. Demikian juga, tidak kita dengar berita

bahwa, Khalifah-Khalifah yang empat pernah mengumpul kaum wanita secara khusus

dalam merundingkan sesuatu masalah dengan mereka, seperti yang diperbuat oleh

Khalifah-Khalifah itu dengan kaum pria untuk membicarakan masalah-masalah

Negara. Kita juga tidak mengetahui dalam sejarah Islam seluruhnya, tentang adanya

barisan kaum wanita yang ikut aktif bersama-sama dengan kaum pria mengatur

Negara dan merundingkan masalah-masalah politik, dan memimpin tentera ke medan

perang.1



216.

51

Musthafa As-Siba’i menjelaskan mengenai fenomena ini dengan

mengkaitkannya dengan pemikiran barat. Menurutnya, jika negara-negara barat dan

para penganut aliran-alirannya mulai menerapkan pemikiran barat dalam masalah

kaum wanita, mereka mulai terpengaruh. Mereka kemudian mengajukan tuntutan

agar supaya wanita itu diberi hak yang sama dengan hak laki-laki di bidang politik.

Akhirnya muncullah di beberapa Negara istilah hak memilih dan hak dipilih untuk

ikut serta duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam hubungan ini As-

Siba’i mencoba untuk mengetengahkan, bahwa sebenarnya wanita itu mencapai hak

memilih dan dipilih ini bukanlah dengan kemauan yang murni dari suatu bangsa yang

merdeka. Sebenarnya kaum wanita mencapai hak-haknya dalam suasana mendungnya

kehidupan di Dewan Perwakilan itu dan terjadinya perubahan besar-besaran dalam

bidang ketenteraan, dan mungkin juga berasal dari ketentuan seseorang yang

memerintah secara diktator. Namun bagaimanapun juga wanita sekarang ini sudah

berhak memilih dan berhak dipilih.2

B. Pemikiran Musthafa As-Siba’i Tentang Posisi Wanita dalam Berpolitik

1. Hak Menjadi Kepala Negara

Islam mewajibkan supaya pimpinan tertinggi dalam suatu negara berada di

tangan seorang laki-laki. Dalam masalah ini, Rasulullah s.a.w. bersabda :

2 Ibid, h. 221.

52

نا بهغ رسل ال نقد فع اهلل بكهت أاو انجمع أب بكرة رض اهلل ع قحدثا عثا انثى عف انحس

را )ن فهح قو ن أيرى ايرأة : اهلل صه اهلل عه سهى أ أم فارس قد يهكا عهى بت كسر قال

. (انبخار

“Dari Abu Bakrah radhiallahuanhu katanya: ketika sampai kabar kepada Rasulullah

S.A.W. bahwa penduduk persi telah mengangkat anak perempuan Kisra menjadi Raja

mereka. Lalu Beliau bersabda: Tidaklah akan beruntung suatu bangsa, yang

menyerahkan pimpinan negaranya kepada seorang wanita.” (H.R. Bukhari).3

Mengomentari hadits di atas, Musthafa As-Siba’i mengatakan, yang dimaksud

kepimpinan dalam hadits tersebut adalah khusus kepimpinan tertinggi karena hadits

itu disampaikan berkenaan dengan berita penyerahan kepimpinan negara kepada

salah satu anak perempuan Kisra oleh bangsa Persia. Secara umum, ijma’ ulama tidak

melarang kepimpinan ini bagi perempuan berdasarkan adanya kesepakatan seluruh

ulama atas dibolehkannya perempuan menjadi wali bagi anak-anak dan orang-orang

yang mengalami keterbelakangan kapabilitas, mewakili suatu organisasi

kemasyarakatan dalam mengelola kekayaan umat, atau menjadi saksi.4

Menurut Musthafa As-Siba’i memang jelas bahwa wanita tidak dibenarkan

menjadi kepala negara. Tidak bolehnya wanita itu menjadi pemimpin yang tertinggi

dalam suatu negara, itu juga tidaklah ada hubungannya dengan nilai kemanusiaan,

kemuliaan dan kecakapan wanita itu. Namun, hal itu berhubungan dengan

3 Muhammad al-Bukhari, Abdullah, Sohih Abi Abdullah al Bukhari, Beirut, Darul Fikr,

Juzu’9, h.70.



62.

53

kesejahteraan bangsa secara keseluruhan, dan erat hubungannya dengan suasana

kejiwaan dari kaum wanitanya, dan tugasnya dikalangan masyarakat.

Menurut penulis As-siba’i memahami hadis ini secara kontekstual, yang mana

hadits ini dikaitkan dengan asbabul wurudnya, yakni diucapkan Nabi ketika Putri

Kisra Raja Persia menggangtikan ayahnya menjadi pemimpim tertinggi. Kisra tidak

memiliki anak laki-laki akibat perang saudara di negeri itu. Bisa dibayangkan, dalam

kondisi kerajaan yang penuh dengan perang saudara, naiknya putri Kisra tentu tidak

akan membawa kerajaan menuju kejayaan. Apalagi hadits ini juga berkaitan dengan

terkabulnya doa Nabi agar Allah S.W.T menghancurkan kerajaan Persia lantaran

Kisra menyobek surat beliau.

Dengan memperhatikan konteksnya, hadits ini berlaku secara khusus dan

bukan menyatakan bahwa tidak akan ada negeri yang makmur jika dipimpin

perempuan. Nabi membaca surah al-Naml di Makkah dan menceritakan pada orang

ramai kisah Ratu Balqis yaitu Ratu Kerjaan Saba yang memimpin kaumnya ke arah

iman dan kejayaan dengan pintar. Mustahil beliau menguruskan kerajaannya

sebagaimana yang dikatakan dalam hadits dengan cara bertentangan dengan wahyu

yang diturunkan. Ratu Balqis mempunyai kerajaan yang luas sepertimana hud-hud

menceritakan, sebagaimana Firman Allah:

54

“sungguh, kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan

dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgahsana yang besar”(QS. Al-

Naml: (27) 23).

Berkaitan dengan hal ini Syeikh Al-Ghazali, pemikir kotemporer Mesir

mengatakan apabila diteliti hadits yang dikemukakan oleh As-Siba’i merupakan

hadits ahad (tidak mutawatir ), menurutnya kenapa hanya berkutat dengan hadits ini

dan tidak melihat kepada Al-Quran ketika berbicara mengenai kepemimpinan

perempuan.5

As-Siba’i menyatakannya lagi, kepala negara dalam Islam bukanlah hanya

suatu jabatan formaliatas saja, sebagai lambang yang hanya bertugas menandatangani

surat-surat. Kepala negara adalah pemimpin rakyat, merupakan otaknya yang

berpikir, wajahnya yang menonjol, lidahnya yang berbicara, dan harus mempunyai

keistimewaan yang luas dan besar pengaruh serta akibatnya. Di antaranya adalah,

kepala negara itulah yang memproklamirkan perang dengan negara lain, langsuang

memimpin tentera ke medan perang, menetapkan perdamaian dan perletakan senjata

itu pantas atau menetapkan perang itu diteruskan, jika kesejahteraan negara

menghendakinya.6

As-Siba’i mengemukan alasan bahwa segala apa yang dikemukakan itu tidak

lebih kurang dari fakta yang memang nampak, dan kalau ditemukan dalam sejarah,

5 Al-Ghazali, Al-Sunnah an-Nabawiyyah baina Ahlul Fiqh wa Ahlul Hadits, h. 50.

6 Ibidh., h. 63.

55

ada wanita-wanita yang sanggup memimpin negara tentera dan menyelami

pertempuran-pertempuran, maka hal itu jarang sekali ditemukan. Jika, hal-hal yang

jarang itu lalu ditonjolkan untuk menutupi dan melupakan tabiat yang nampak pada

sebahagian besar kaum wanita dari masa ke masa sepanjang sejarah dan dikalangan

semua bangsa-bangsa. Dan sampai sekarang ini, belum melihat negara-negara yang

maju lalu bertindak latah mengerahkan kaum wanita ketengah-tengah segala macam

lapangan hidup. Umpamanya belum ada negara yang menyetujui wanitanya menjadi

menteri pertahanan, atau menjadi Panglima Perang mengepalai keseluruhan

tenteranya, atau memimpin sesuatu satuan tentera umtuk menggempur sesuatu

daerah, atau memimpin sesuatu pleton saja umpamanya. Hal itu tidaklah

menyebabkan wanita itu menjadi rendah, karena kehidupan ini tidaklah seluruhnya

berjalan di atas satu rel saja yang merupakan kekerasan, kekuatan, kekejaman, dan

ketegasan. Jika kehidupan ini demikian coraknya, tentulah dunia ini akan menjadi

neraka yang tidak dapat ditanggungkan panasnya.7

Fakta sejarah ternyata bebicara, tidak seperti yang diasumsikan oleh As-Siba’i

perempuan dalam Islam banyak yang mampu menjadi kepala negara. Dalam berbagai

catatan berbahasa Arab, kaum perempuan telah dikenal sebagai kepala negara dan

nama mereka disebut-sebut dalam khutbah Jum’at, begitu juga nama mereka tertera

pada uang logam. Seperti di New Delhi ada Razia Sultan (634 H), di Mesir ada

Syajarat ad-Durr, di masa Mughal ada Kutlugh Turkan (681H) dan ramai lagi yang

tidak tersebut.

7 Ibid., h. 65.

56

Kesimpulannya hadits yang dijadikan dalil oleh As-Siba’i adalah sahih yang

disebut dalam kitab hadits paling sahih, yaitu sahih Bukhari. Adalah tidak pantas

membiarkannya tanpa menyebarkan apa-apa kebaikan darinya. Hasilnya masih

diragukan pada suatu yang sahih. Bolehkah kita bina satu hukum syara’ yang umum

yaitu haram melantik wanita sebagai kepala negara berdasarkan bukti yang diragui

atau Zhonni al-Thubut dan hadits ahad. Pada pandangan penulis, penulis tidak

mengatakan wanita boleh menjabat jabatan kepemimpinan tertinggi negara, akan

tetapi sebaliknya bukti yang melarang wanita memimpin belum mencukupi.

2. Hak memilih wakil-wakil rakyat

Dalam hal memilih wakil-wakil rakyat atau dengan kata lain hak memilih

dalam pemilu. Menurut pendapat As-Siba’i yang juga sebenarnya merupakan

pendapat sejumlah pakar dalam bidang syariat ketika berdialog antara mereka tentang

sejauhmana agama menetapkan atau mengakui hak pilih dan pencalonan kaum

wanita. Dan setelah diadakan pembicaraan dan penelitian tentang arah dari beberapa

arah pemikiran, akhirnya ditetapkan bahwa Islam tidak melarang pemberian hak

memilih itu kepada wanita. Pemilu adalah pemilihan rakyat terhadap wakil-wakil

yang menggantikan mereka dalam membuat undang-undang dan mengawasi

pemerintah. Proses pemilu adalah proses ketika seseorang pergi ke pos pemilihan,

disitu dia memberikan suaranya untuk orang yang dipilihnya sebagai wakilnya di

DPR. Wakil-wakil ini akan berbicara di DPR atas namanya serta untuk membela dan

memperjuangkan hak dan kepentingannya. Dan dalam Islam, wanita itu tidak dilarang

57

menunjuk seseorang untuk mewakilinya dalam memperjuangkan hak dan

menyalurkan aspirasinya sebagai salah seorang warga masyarakat. Ini berikutan

negara Suriah ketika itu untuk pertama kalinya hak memilih diberikan kepada wanita

pada tahun 1950 M. Pada masa itu ditetapkan undang-undang pemilihan yang baru,

yang mana di dalamnya diberikan hak penuh untuk memilih kepada kaum wanita, dan

undang-undang ini diwajibkan kepada seluruh bangsa. Pada tahun itu juga dibentuk

Dewan Konstituante, dan terus langsung mulai menyusun undang-undang dasar.8

Namun, menurutnya lagi dalam membenarkan wanita untuk turut memilih

wanita itu dilarang bercampur aduk dengan kaum pria pada waktu mengadakan

pemungutan suara dan mengajukan calon, yang akan menyebabkan terjadinya hal-hal

yang diharamkan dalam Islam. Seperti bercampur gaulnya laki-laki dan wanita, dan

mempamerkan kaum wanita itu dihadapan orang ramai, dan membuka wajah-wajah

mereka yang sebenarnya diperintahkan ditutup. Dan untuk menghindarkan hal-hal

yang terlarang ini sudah ditetapkan bahwa wanita datang ke tempat pemilihan dan

setelah melaksanakan tugasnya mereka harus langsung kembali ke rumah tanpa

bercampur dengan laki-laki dan tanpa terjadi hal-hal terlarang.9

Jelaslah di sini penulis bersetuju dengan As-Siba’i dalam masalah hak pilih

tidak perlu ada perbedaan antara laki-laki dan wanita kecuali dalam masyarakat yang

masih tertutup, yang di dalamnya kaum wanita tidak bebas bergerak, dilarang

melakukan segala bentuk kegiatan kemasyarakatan, serta dikucilkan secara total dari

8 Ibid., h. 222.

9 Ibid., h. 222.

58

kaum laki-laki. Kondisi masyarakat seperti itu membutuhkan penanganan yang

pelahan-lahan dan beransur-ansur. Di dalam masyarakat yang sudah terbuka yang di

dalamnya kaum wanita dapat mengambil bagian dalam kehidupan bermasyarakat,

tidak perlu lagi ada cara beransur-ansur. Bahkan, tindakan konkret akan membuat

berbagai macam unsurnya saling berinteraksi dan menghasilkan berbagai perubahan

yang berarti dari tahun ke tahun, baik terhadap pola pikir wanita buta aksara yang

hanya mengikuti pendapat ayah dan suaminya, atau pola pikir masyarakat awam yang

tunduk pada sikap keluarga atau mengikuti sikap orang-orang kaya dan berkuasa, atau

juga terhadap pola pikir calon-calon kalangan tradisional untuk mewakili rakyat. Di

lapangan akan terlihat sosok-sosok dan partai-partai yang membawa prinsip-prinsip

dan pemikiran-pemikiran baru. Mereka sudah pasti menjalankan peran tertentu dalam

memberikan penyuluhan terhadap kaum laki-laki dan wanita. Melakukan tindakan

konkret dengan tirk-trik baru kan menarik simpati kaum laki-laki dan wanita

meskipun dia buta huruf serta akan mampu menumbuhkan kesadaran yang terus

berkembang sejalan dengan perputaran waktu sehingga mereka memiliki aspirasi

yang bebas dan pendapat yang mandiri serta bersumber dari keyakinan dan

kepentingannya.

3. Hak dipilih sebagai ahli Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Kaidah ushul mengatakan bahwa yang asal dalam semua perkara adalah

boleh. Mengingat tidak adanya pelarangan agama terhadap hak wanita untuk

dicalonkan, jadi pencalonan wanita pada dasarnya boleh-boleh saja. Adapun soal

59

penerapannya secara konkret, kita ambil segala sesuatu yang diperbolehkan agama,

sesuai dengan situasi dan kondisi, serta bermanfaat bagi kita semua. 10

Terkait dengan ini, Musthafa As-Siba’i menyatakan pendapatnya bahwa, jika

prinsip Islam tidak melarang wanita menjadi pemilih, apakah dia dilarang menjadi

wakil? Untuk menjawab pertanyaan ini, ia terlebih dulu menjelaskan tabiat dan sifat

dewan perwakilan rakyat yang harus kita memahaminya. Jabatan ini tidak terlepas

dari dua tugas pokok, yaitu membuat undang-undang dan peraturan, serta melakukan

pengwasan terhadap langkah-langkah dan kebijakan dewan eksekutif.11

Mengenai tugas menetapkan undang-undang sebenarnya dalam Islam tidak

ada suatu ajaran yang mencegah kaum perempuan untuk menjadi pembuat undang-

undang. Ini karena membuat undang-undang itu pada dasarnya membutuhkan ilmu

pengetahuan yang luas, serta mendalami kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan hal-

hal yang sangat mendesak bagi masyarakat, yang kira-kira tidak dapat ditangguhkan

lagi. Dan Islam sudah memberikan hak belajar, menuntut ilmu kepada laki-laki dan

perempuan sama saja. Dalam sejarah Islam kita penuh memuat nama-nama kaum

wanita yang menonjol dalam ilmu Hadits, Fiqih, dan kesusasteraan Arab, dan banyak

lagi ilmu pengetahuan yang lain-lain. Di samping itu, tugas mengawasi kekuasaan

eksekutif, maka sebenarnya tugas itu tidak lain dari perbuatan menyuruhkan berbuat

10

Abdul Halim Abu Syuqqah, Tahrirul Mar‟ah fi „Ashrir Risalah. Penerjemah Chairul

Majid, Kebebasan Wanita ( Jakarta: Gema Insani 2000 ) Cet. Pertama, h. 537.



223.

60

baik dan melarang berbuat buruk (Amar ma’ruf Nahi mungkar).12

Sedang kaum pria

dan kaum wanita itu sama dalam pandangan Islam, seperti firman Allah: surah at-

taubah ayat 71:

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka

menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf,

dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat

kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat dari Allah. Sungguh, Allah

Mahaperkasa, Mahabijaksana”. (Q.S. At-Taubah: 9: 71)

Berdasarkan ayat ini, jelaslah bahwa dalam ajaran-ajaran Islam tidak ada

larangan yang menyebabkan wanita kehilangan haknya untuk menjadi wakil rakyat,

baik untuk membuat undang-undang ataupun mengawasi pelaksananya.

Namun, menurut As-Siba’i kalau ditinjau dari segi lain, maka akan ditemukan

bahwa prinsip dan peraturan umum dalam Islam membendung kaum wanita untuk

mempergunakan haknya ini. Bukan karena kurangnya kecakapannya tetapi karena

terdapatnya faktor-faktor yang bersangkutan dengan kesejahteraan keluarga,

12

Ibid., h. 224.

61

kesejahteraan masyarakat, karena memelihara kesejahteraan rumah tangga

umpamanya, menyebabkan wanita harus menumpahkan seluruh perhatiannya kepada

rumah tangganya dan jangan sibuk mengerjakan sesuatu yang lain. Demikian juga,

pergaulan wanita dan laki-laki yang bukan muhrimnya dengan bebas, hukumnya

haram dalam Islam, terutama sekali dua-duaan dengan laki-laki yang bukan

muhrimnya itu. Demikian juga wanita membukakan bahagian badannya, selain muka

dan tapak tangannya, hukumnya haram dalam islam. Dan juga kepergian wanita ke

luar negeri tanpa disertai oleh muhrimnya juga haram hukumnya.13

Inilah tinjauan dari segi kedudukan wanita itu sebagai wakil rakyat. Dan dari

segi lain dilihat pula bahwa Islam menitik beratkan kesejahteraan umum sebagai

landasan utama dalam undang-undangnya, mana yang dibutuhkan oleh kesejahteraan

umum itu dibolehkan dalam Islam sedang dalam hal-hal yang tidak dikehendaki oleh

kesejahteraan umum itu maka Islam melarang dan mencegahnya. Dan kalau

didiskusikan kedudukan wanita sebagai wakil rakyat, ternyata bahwa bahayanya lebih

banyak dari manfaatnya.14

Ia mengemukakan bukti, dengan kejadian yang berlaku dalam pemilihan

umum pada tahun 1957 M, yang mana di tempat-tempat perhimpunan kaum wanita di

Damaskus, bahwa di sana perasaan tegang antara satu sama lain sudah memuncak

dan sebagian ibu-ibu kaum bangsawan sampai melontarkan tuduhan yang tidak enak

didengar oleh teliga siapa saja kepada teman-teman wanitanya yang nampaknya

13

Ibid., h. 225.

14 Ibid., h. 226.

62

mendukung salah seorang calon. Bahwa ketegangan itu itu kemudian meledak dalam

bentuk pertengkaran sampai terjadi serang-menyerang, dan pukul-pukulan dengan

sandal antara sesama wanita, sehingga polisi perlu turun tangan. Justru dari peristiwa

itu, mereka yang tadinya mendukung pencalonan wanita untuk menjadi wakil rakyat

itu merasa menyesal terhadap sikap mereka.15

As-Siba’i juga membuat penyelidikan dengan mengunjungi dunia Eropah

sebanyak empat kali, menetap di sana beberapa bulan. Selama penyelidikan itu, ia

tidak merasakan pengaruh ikut sertanya wanita barat itu aktif di bidang politik secara

umum, sebagai anggota DPR secara khususnya. Ini karena ketika As-Siba’i

mengunjungi Kantor DPR di Britania, dan turut menghadiri salah satu sidangnya

yang cukup lama, kaum wanita yang menjadi anggota DPR semuanya tidak hadir.16

Menurut penulis dengan menganalisa kedua aspek itu akan jelas bagi syariat

mengacu pada apa yang dikenal dalam terminologi Islam sebagai amar ma’ruf nahi

mungkar dan memberikan nasihat tentang agama. Artinya, tugas ini wajib hukumnya

bagi umat Islam, baik sebagai pemimpin ataupaun rakyat umum. Melaksanakan amar

ma’ruf, nahi mungkar, dan menyampaikan nasihat dituntut dari semua kaum laki-laki

dan wanita. Al-Quran dengan tegas menyatakan:

15

Ibid., h. 226-227.

16 Ibid., h. 230.

63

“Dan orang-orang Yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya

menjadi Penolong bagi setengahnya Yang lain; mereka menyuruh berbuat kebaikan,

dan melarang daripada berbuat kejahatan; dan mereka mendirikan sembahyang dan

memberi zakat, serta taat kepada Allah dan RasulNya. mereka itu akan diberi rahmat

oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. At-

Taubah 9: 71)

Selama wanita berhak memberikan nasihat, mengemukakan mana pendapat

yang benar menurutnya, melaksanakan amar ma’ruf nahi mungkar dengan

mengatakan, ini benar dan ini salah, maka tidak ada alasan melarang keanggotaannya

di DPR guna melaksanakan tugasnya. Pada dasarnya, masalah tradisi dan pergaulan

boleh-boleh saja selama tidak ada larangan dari nash yang sahih dan tegas. 17

Hal ini terkait dengan asumsi bahwa dengan menyatakan wanita boleh duduk

menjadi anggota DPR, tidak berarti bahwa wanita boleh bercampur baur dengan laki-

laki yang bukan mahramnya tanpa batasan dan syarat, atau kegiatannya tersebut

misalnya merugikan kepentingan suami, rumahtangga dan anak-anaknya, atau juga

keanggotaannya di DPR membuatnya melanggar norma-norma Islam menyangkut

pakaian, gerak-geri, dan pembicaraan. Tapi justru sebaliknya, semua harus dijaga dan

diperhatikan sepenuhnya tanpa kecuali.

17

Abdul Halim Abu Syuqqah, Tahrirul Mar‟ah fi „Ashrir Risalah. Penerjemah Chairul Majid,

Kebebasan Wanita ( Jakarta: Gema Insani 2000 ) Cet. Pertama, h. 541.

64

Mengenai konsep kesejahteraan umum yang telah disebutkan sebelum ini,

menurut penulis ini merupakan pertimbangan interpretatif As-Siba’i yang dianut

tradisi masyarakat Suriah pada saat itu. Padahal, konsep kesejahteraan umum bisa

berubah dari masa ke masa dan berbeda antara satu negara dengan negara lain.

Demikian juga berbeda cara-cara mengapresiasikannya.

4. Hak menjadi pengawai negeri

Sebelum ini telah diterangkan bahwa Islam dengan tegas melarang kaum

wanita untuk dijadikan sebagai kepala negara dan sudah dijelaskan apa hikmah

larangan itu. Selain itu, As-Siba’i menambahkan pula bahwa jabatan yang disamakan

dengan menjadi kepala negara itu segala jabatan yang menyebabkan wanita itu

mengemban pertanggungan jawab berat. Sebelum penulis lanjutkan perbahasan ini,

apa yang dapat penulis paham tentang hak menjadi pengawai negeri adalah hak untuk

bekerja di kantor-kantor pemerintah.

Musthafa As-Siba’i menjelaskan bahwa dari segi sosialnya sudah jelas bahwa

memberikan tugas kepergawaian kepada kaum wanita berarti wanita akan mendesak

kaum pria dalam lapangan kerja mereka yang wajar. Dan kita sudah menyaksikan

bahwa saat-saat wanita membanjir memenuhi kantor-kantor pemerintah, di saat-saat

itu terlihat di pihak lain, pemuda-pemuda yang sudah menggondol ijazah yang tinggi-

tinggi berkeliaran di jalan-jalan raya, mencari pekerjaan ke sana ke mari, atau duduk-

duduk sepanjang hari di warung-warung kopi, karena mereka tidak mendapatkan

lowongan di kantor-kantor pemerintah. Menurutnya, benarlah bahwa mengangkat

65

wanita sebagai pengawai negeri dan mengerjakan tugas yang sebaiknya dikerjakan

oleh laki-laki, sebenarnya tidak dinilai baik oleh kesejahteraan umum. Maka kalau

misalnya banyak orang mengeluh karena sedikitnya laki-laki yang cakap untuk

mengisi jabatan-jabatan di dalam negara, bolehlah dikatakan bahwa suasana itu

memang mendorong untuk mengangkat wanita sebagai pengawai negeri. Tetapi kalau

membolehkan wanita keluar dari tugas rumahtangganya dan lalu didudukkan dia di

kantor-kantor pemerintahan, kemudian menolak pemuda-pemuda untuk memangku

jabatanya yang wajar di kantor itu, dan menyuruh mereka pulang ke rumah atau

berkeliaran hilir-midik di jalan-jalan raya adalah merupakan hal atau perbuatan

menjungkir-balikkan dunia ini. Selanjutnya, hal itu dapat merusak susunan atau

system masyarakat, dan menjalankan lokomotif negara ini menuju anarkhi dan

kehancuran.18

Apa yang menyebabkan As-Siba’i berpendapat sedemikian adalah menurut

penulis faktor sosial yang berlaku di negara Suriah ketika itu, yang mana di kantor-

kantor pemerintah diisi oleh pegawai-pegawai yang mayoritasnya terdiri dari kaum

wanita. Menurut As-Siba’i sudah jelas bahwa wanita dalam melaksanakan tugasnya

itu hampir tidak dapat melaksanakan separuh dari pekerjaan laki-laki, dan hal ini

sudah disiarkan oleh Kepala Bahagian Kepergawaian Mesir pada tahun 1961. Sebagai

bukti, ia tambahkan bahwa seorang karyawati jika berkumpul dengan temannya

18

Musthafa As-Siba’i, Al-Mar‟ah baina Fiqh wa Qanun. Penerjemah Chadidjah Nasution,


234.

66

sesama karyawati, maka mereka lau menghabiskan banyak sekali waktunya untuk

mengobrol, membicarakan masalah-masalah yang berhubung dengan emosi masing-

masing yang tidak ada hubungannya dengan tugas yang mereka emban, dan juga

tidak menguntungkan kesejahteraan negara sedikit pun. Demikian juga Departemen

Luar Negeri ketika itu sudah berhenti menempatkan karyawati di kantor-kantornya

semenjak terbentuknya Republik Persatuan Arab, setelah mereka meneliti bahwa

penempatan kaum wanita di kantor-kantor itu tidak ada faedahnya bagi negara, dan

malahan merupakan pemborosan biaya dan menghabiskan waktu dengan sia-sia.19

Apa yang dapat penulis simpulkan di sini, As-Siba’i coba untuk menyatakan

seolah-olah kondisi itu melebihkan kaum wanita dari kaum laki-laki, yang

menyebabkan laki-laki tidak ada tempat untuk mencari kerja. Menurut hemat penulis

As-siba’i hanya menilai dari segi kondisi yang terjadi di tempatnya ketika itu,

sedangkan jika meneliti teks-teks Al-Quran dan hadits-hadits Nabi, tidak ada yang

melarang wanita menjadi pengawai negeri dengan tetap menghormati nilai-nilai

kesusilaan dan aturan syariat. Adapun kenyataan di lapangan sejauhmana besarnya

jumlah wanita yang menduduki kantor-kantor pemerintah adalah soal lain, yang mana

tergantung kemampuan individual dan kesiapannya untuk berkompetisi dengan kaum

laki-laki.

19

Ibid., h. 236.

67

5. Hak Wanita dalam Memberi Kesaksian.20

Dalam hal yang terkait dengan peradilan, Musthafa As-Siba’i tidaklah

menjelaskannya secara rinci, akan tetapi ia hanya membicarakan mengenai masalah

kesaksian wanita di pengadilan.

Islam menetapkan bahwa hak-hak seseorang dapat ditetapkan dengan adanya

dua saksi laki-laki yang adil, atau seorang laki dan dua orang wanita. Hal ini di

terangkan dalam ayat yang menerangkan masalah utang-piutang:

“dan hendaklah kamu menetapkan dua orang saksi dari kaum pria, kalau dua

saksi itu tidak ada, maka diganti dengan seorang laki-laki dan dua orang wanita,

yang kamu setujui sebagai saksi, kalau-kalau lupa salah seorang dari wanita

yang dua itu, maka akan diingati oleh temannya yang satu lagi”(Q.S. Al-

Baqarah: 2: 282).

As-Siba’i mengatakan di sini jelas bahwa perbedaan ini tidak ada

hubungannya dengan kemanusiaan, kemuliaan, dan kecakapan. Jadi wanita itu sama

dengan laki-laki dalam kemanusiaannya. Dan menetapkan syarat bahwa dua orang

wanita sama dengan seorang laki-laki dalam fungsinya sebagai saksi, mestinya hal itu

disebabkan sesuatu berada diluar kemuliaan dan penghormatan masyarakat kepada

wanita itu. Dan kalau diperhatikan, bahwa di samping memperbolehkan wanita itu

20

Ibid., h. 49-52.

68

bertindak bebas mempergunakan hartanya, Nampak bahwa Islam juga menekankan

bahwa tugas utama dari wanita adalah mengurus rumahtangganya dan memelihara

kesejahteraan keluarganya. Oleh sebab itu, wanita biasanya lebih banyak berada di

rumah, biasanya sehari-harian, termasuk jam-jam yang biasa dilaksanakan perbuatan

berjual-beli. Jadi kesaksian wanita terhadap sesuatu hak yang berhubungan dengan

dilakukannya transaksi di kalangan masyarakat biasanya jarang sekali terjadi. Dan

oleh sebab itu, maka adalah suatu hal yang wajar kalau wanita itu tidak begitu

mementingkan usaha-usaha untuk mengingat-ingatnya, karena mungkin wanita itu

melihat peristiwa itu terjadi hanya secara kebetulan, karena dia sedang lewat di jalan

raya untuk suatu keperluannya dan ia tidak merasa perlu untuk memperhatikan

kejadian itu. Maka kalau wanita itu dihadapkan ke pengadilan untuk menjadi saksi,

mungkin sekali ia lupa, atau tersalah dalam mengemukakan fakta, terpengaruh

dengan prasangkanya. Tetapi kalau ada temannya, seorang wanita lagi,

mengemukakan kesaksian yang sama, maka hilanglah kemungkinan mereka berdua

sama-sama lupa.

Oleh sebab itu, sebagian ahli-ahli Fiqih menetapkan bahwa kesaksian wanita

tidak diterima dalam masalah pidana. Sebabnya adalah seperti yang telah dikemukan

di atas, bahwa biasanya wanita itu sibuk dengan urusan rumahtangganya, dan tidaklah

mudah untuk menghadiri pertengkaran-pertengkaran yang berakhir dengan

pembunuhan atau yang senada dengan itu. Dan sudah menjadi prinsip hukum Islam,

bahwa hukuman tidak dapat dijatuhkan jika terdapatnya keragu-raguan. Maka

kesaksian wanita terhadap suatu peristiwa pembunuhan termasuk hal-hal yang diliputi

69

keragu-raguan, yaitu keragu-raguan tentang tidak sanggupnya wanita itu

mempersaksikan peristiwa itu, sesuai dengan keadaan jasmaniyyahnya pada waktu

peristiwa itu terjadi.

Jelas As-Siba’i lagi, pengertian ini juga diperhatikan dalam menetapkan

wanita itu sebagai saksi dalam hal-hal yang tidak biasa dihadirinya. Sebaliknya,

dalam hal-hal yang memang biasa dipersaksikan oleh wanita, maka kesaksiannya

diterima, walaupun hanya sendirian saja, terutama dalam hal-hal yang tidak biasa

dipersaksikan oleh laki-laki. Sebagai contoh misalnya ahli-ahli Fiqih menetapkan

Hukum Islam, bahwa seorang wanita sudah pernah melahirkan, atau sudah janda, atau

masih gadis, dan juga dalam masalah adanya cacat jasmani pada anggota vital

seoarng wanita. Semua ini berlaku pada masa lalu, karena pada waktu itu tidak ada

yang mengurus wanita itu kalau melahirkan, kecuali kaum wanita saja, dan demikian

juga merawatnya, dan juga meneliti ada atau tidaknya cacat jasmaninya.

Jadi masalahnya bukanlah masalah kemuliaan dan kehinaan, bukan pula

masalah ada atau tidaknya kecakapan, tetapi masalah keyakinan dalam menetapkan

sesuatu hukum, dan supaya hakim menguasai persoalan yang terjadi. Dan memang

hal itu sangat dipentingkan oleh semua Undang-Undang yang adil.

69

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis bahaskan secara jelas pada

bab-bab terdahulu, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa perempuan menurut Islam mempunyai hak dalam berpartisipasi politik,

atas dasar prinsip persamaan untuk ikut aktif bersama kaum laki-laki,

membangun, mengubah dan membebaskan energi-energi dalam masyarakat.

Untuk itu suatu upaya yang wajib untuk melibatkan perempuan dalam

kehidupan politik. Ini karena dalam Islam tidak ditemukan aturan-aturan yang

melarang perempuan untuk menikmati hak-hak tersebut, sebaiknya sesuai

dengan fitrah keperempuanannya dan syariat.

2. Musthafa As-Siba’i dengan jelas mengemukakan bahwa Islam telah

memberikan hak politik kepada perempuan, yaitu hak memilih dan dipilih.

Namun, menurutnya terdapat posisi yang tidak diperbolehkan untuk di duduki

oleh perempuan yaitu perempuan menjadi kepala pemerintah dilarang tegas

oleh Islam. Akan tetapi As-siba’i berpandangan bahwa perempuan tidak perlu

menggunakan hak yang telah diberikan kepada mereka. Hal itu menurutnya

disebabkan karena ia memandang bahwa ketika kaum perempuan tidak

menggunakan hak itu, hal ini dapat mendatangkan kebaikan sosial. Namun

71

demikian, ini merupakan ijtihad atau pandangannya dalam menilai kebaikan

mengikut adat dan ikutan masyarakat. Bahkan pula kebaikan sosial itu boleh

berubah dari satu zaman ke satu zaman yang lain, dari sebuah negara ke negara

yang lain karena wujudnya perbedaan pandangan dalam menilainya.

3. Bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran Musthafa As-Siba’i tentang

partisipasi politik perempuan, secara umumnya adalah faktor sosial yang terjadi

ketika itu. Antara faktor-faktor lain lagi, As-Siba’i selaku Muraqib ‘am

Ikhwanul Muslimin coba untuk menanggapi problematika yang terjadi pada saat

itu, untuk membuat perbaikkan terhadap dalam masyarakat Islam terutamanya

masyarakat Suriah ketika hayatnya. Dengan kajian-kajian yang telah

dilakukannya di sebagian negara-negara barat, yang mana tidak berjayanya

wanita dalam partisipasi politik.

B. Saran

1. Kepada kaum perempuan khususnya, politik dan kenegaraan adalah sebagian

dari sistem Islam dan menjadi kewajiban kepada kita untuk sama-sama

berpartisipasi demi mengemban amanah sebagai insan Mukallaf yaitu yang

dipertanggungan jawab sama seperti laki-laki, dan Islam juga mengharuskan

perempuan untuk memiliki kesadaran politik serta membolehkan mereka

berkiprah dalam politik tanpa melupakan tabiat aslinya dengan ketentuan-

ketentuan yang telah ditetapkannya.

72

2. Kepada semua masyarakat Islam, khususnya di Indonesia agar mengoptimalkan

segala usaha supaya kaum perempuan semuanya sadar dan faham tentang hak-

hak dan kewajiban mereka yang telah diberikan oleh Islam dan seterusnya

menghayati serta melaksanakan Islam secara menyeluruh dalam segenap aspek

kehidupan.

73

DAFTAR PUSTAKA

al-Quran al-Karim

Abu Syuqqah, Abdul Halim, Tahrirul Mar’ah fi ‘Ashrir Risalah. Penerjemah Chairul

Majid, Kebebasan Wanita ( Jakarta: Gema Insani 2000 ) Cet. Pertama.

„Aqil, al, Abdullah, Mereka Yang Telah Pergi ( Jakarta Timur : Al-I‟Tishom Cahaya

Umat 2010) Cet. Pertama.

Asqalani, al, Ibnu Hajar, Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari (Beirut: al-Maktab

al-Islam, Dar al-Soader, t.t.), Jilid 6.

Az-Zindani, Abdul Majid, Hak-hak Politik Wanita dalam Islam (Jakarta: al-I‟tishom

Cahaya Umat, 2003), Cet. Pertama.

Baltaji, Muhammad, Makanah Al-Mar’ah fi Al-Quran wa As-Sunnah. Penerjemah,

Afifuddin Said, Kedudukan Wanita dalam Al-Quran dan As-Sunnah ( Solo :

2007, Media Insani ) Cet. Pertama.

Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik ( Jakarta: Gramedia, 2007 ), Cet.

Ketigapuluh.

Daud, Musthafa Haji, Pengantar Politik Islam ( Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan

Pustaka, 1997 ), Cet. Pertama.

Ensiklopedia Indonesia, ( Edisi Khusus ). Jakarta: PT Lehtiar Baru-van Hoeve, 1980.

Faris, Muhammad Abdul Qadir Abu, Fiqh Siyasah Menurut Imam Asy-Syahid Hasan

Al-Banna ( Kuala Lumpur : Pustaka Syuhada, 2000) Cet. Pertama.

Hakim, al, Ali Husain, Membela Perempuan ( Jakarta: Al-Huda, 2005 ), Cet.

Pertama.

Harun, Mohd Sufian, Gerakan Politik Wanita Muslimah Di Negara bagian Kelantan

(Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta, 2010).

Istibsyaroh, Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya’rawi (

Jakarta: Teraju 2004 ) Cet. Pertama.

74

Ja‟far, Muhammad Anis Qasim, Al-Huquq Al-Siyasah li Al-Mar’ah fi Al-Islam.

Penerjemah Ikhwan Fauzi, Perempuan dan Kekuasaan ( Jakarta: Amzah

2008 ), Cet. Kedua.

Khaldun, Ibnu, Muqaddimah. Penerjemah Ahmadia Thoha, Muqaddimah (Jakarta:

Pustaka Firdaus, 2005), Cet. Kelima.

Khatimah, Najmah Sa‟idah dan Husnul, Revisi Politik Perempuan (Bogor : Cv Idea

Pustaka Utama, 2003) Cet. Pertama.

Manas, Shayuthy Abdul, Apa Kata Islam Mengenai Wanita Berpolitik ( Selangor : Pts

Publication & Distributors 2008) Cet. Pertama.

Muhammad al-Bukhari, Abdullah, Sohih Abi Abdullah al Bukhari, Beirut, Darul Fikr,

Juzu‟ 1&9.

Musthafa, Ibn, Wanita Menjelang Tahun 2000 ( Bandung: Al-Bayan, 1995 ) Cet.

Keempat.

Nasir, Fatimah Umar, Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Islam (Jakarta: CV.

Cendekla Sentra Muslim, 2003), Cet. Pertama.

Nasucha, Achmad Masruch, Kaum Wanita Dalam Pembelaan Islam ( Semarang : CV

Toha Putra, 1984 ) Cet. Pertama.

Quthub, Sayyid, Fi Dzilalil Al-Qur’an (Beirut: Dar al-Syuruq, 1978), Cet. Kedua.

Sabiq, Sayyid, Fiqih as-Sunnah (al-Qaherah: Dar al-Rayyan Turats, 1991), Jilid 2.

Siba‟i, as, Musthafa, As Sunnah wa makanatuha fit tasyri’il Islam ( Beirut : Al-

Maktab Al-Islam, 1985 ) Ct. Pertama.

Siba‟i, as, Musthafa, Min rawa’i hadharatina ( Beirut : Darul Irsyad, 1968 ), Cet.

Pertama.

Siba‟i, as, Musthafa, Syahrul Qanunil Ahwalis Syakhshiyyah ( Damsyik: Al-Maktab

Al-Islami, 1966 ), Cet. Pertama.

Siba‟i, as, Musthafa, Al-Istisyraq wal Mustsyriqun. Penerjemah Ibnu Burdah,

Membongkar Kepalsuan Orientalisme ( Jakarta: Mitra Pustaka 1997 ), Cet.

Pertama.

Siba‟i, as, Musthafa, Isytirakiyyatul Islam. Penerjemah M. Abdai Ratomy Kehidupan

Sosial Menurut Islam ( Bandung: C.V. Diponegoro 1993 ), Cet. Keempat.

75

Siba‟i, as, Musthafa, Al-Mar’ah baina Fiqh wa Qanun. Penerjemah Chadidjah

Nasution, Wanita di antara Hukum Islam dan Undang-undang ( Jakarta:

Bulan Bintang 1977 ) Cet. Pertama.

Syalthut, Mahmud, Al-Islam Aqidah wa Syari’ah (Jeddah, Dar al-Syuruq, 1970), Cet.

Kedua.

Tahido, Huzaemah, Hak dan Kewajiban Pria dan Wanita: Tuntunan Islam tentang

Kemitrasejajaran Pria dan Wanita (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1999),

Cet. Kedua.

Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, Ensiklopedia Islam Indonesia ( Jakarta: D

Jambatan, 1992 ), Cet. Pertama.

Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen

Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia ( Jakarta: Balai

Pustaka, 1998 ), Cet. Pertama.

Ziyadah, Asma‟ Muhammad, Peran Politik Wanita Dalam Sejarah Islam (Jakarta:

Pustaka Al-Kautsar, 2001), Cet. Pertama.

Situs Internet:

Abu Ridhwan, “Mengenali Kisah Hidup Perjuangan Musthafa Al-Siba‟iyy (1915-

1964)”, artikel diakses pada 10 Oktober 2010 dari

http://tarbiyyahpewaris.blogspot.com.

Ferry Nur, “Syekh As-Siba‟i: Pejuang Palestina dari Suriah”, artikel diakses 07

Disember dari 2010 http://walausetitik.blogspot.com.

hak politik perempuan menurut pemikiran · pdf filea. hak-hak perempuan dalam islam ... dengan...

Documents