gugatan actio popularis

Gugatan actio Gugatan actio popularispopularis

(citizen law suit)(citizen law suit)

Gugatan actio popularisGugatan actio popularis(citizen law suit)(citizen law suit)

Di negara Common Law system dikenal sebagai Citizen Law Suit, sedang di Belanda dikenal sebagai Actio Popularis.

adalah suatu gugatan yang dapat diajukan oleh setiap orang terhadap suatu perbuatan melawan hukum, dengan mengatas namakan kepentingan umum, berdasarkan peeraturan perundang-undangan yang mengatur adanya prosedur tersebut.


Secara umum definisi Kepentingan umum adalah kepentingan yang harus didahulukan dari kepentingan pribadi atau individu atau kepentingan lainnya, yang meliputi kepentingan bangsa dan negara, pelayanan umum dalam masyarakat luas, rakyat banyak dan atau pembangunan di berbagai bidang.

Penyelenggaraan kepentingan umum merupakan tugas dari pemerintah, sehingga gugatan secara actio popularis pada umumnya ditujukan kepada pemerintah. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pelayanan umum juga dilaksanakan oleh pihak swasta, sehingga gugatan actio popularis dapat diajukan pula kepada swasta yang ikut menyelenggarakan kepentingan umum tersebut.


Hak mengajukan gugatan dalam Hak mengajukan gugatan dalam Citizen Law Suit ada apabila telah Citizen Law Suit ada apabila telah diatur dalam praturan perundang-diatur dalam praturan perundang-undangan.undangan.

Catt : Dapat diinformasikan bahwa Catt : Dapat diinformasikan bahwa action popularis di Negen Belanda action popularis di Negen Belanda sejak I Juli 2005 telah dihapus sejak I Juli 2005 telah dihapus (Stichting Greenpeace Nederland). (Stichting Greenpeace Nederland). (Sudikno Mertokusumo)(Sudikno Mertokusumo)


Contoh kasus : Seorang warga negara India mengatasnamakan

kepentingan umum menggugat pemerintah India yang melalaikan pengelolaan Sungai Gangga sehingga tercemar sedangkan Sungai Gangga bagi masyarakat Hindu di India merupakan tempat yang suci.

Robert Cohen warga negara Amerika Serikat menggugat FDA dan Depatement of Health and Human Services karena kedua lembaga tersebut telah melanggar Freedom of Act dengan tidak mempublikasikan pengetahuan kedua lembaga tersebut bahwa RBST (Recombinant Bovine Somatotropin) hormon yang disuntikkan pada sapi-sapi penghasil susu dapat memicu kanker pada maniusia, padahal masyarakat AS banyak yang mengkonsumsi susu tersebut tanpa tahu bahayanya.


Di Indonesia belum ada pengaturannya, namun telah ada beberapa gugatan AP/CLS yang diperiksa dan ditangani oleh Kejaksaan Agung.

Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya antara lain pada : Hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan

dengan alasan belum ada hukumnya (asal 16 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman)

Hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. (Pasal 27 UU Nomor 35 tahun 1999)


Menurut Soedikno : Dalam hukum Acara Pedata terdapat

asas point d’interet point d'action yang berarti bahwa yang berarti bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan.tuntutan hak atau gugatan.

kepentingan -------- kepentingan hukum secara langsung, kepentingan -------- kepentingan hukum secara langsung, yaitu kepentingan yang dilandasi dengan adanya hubungan yaitu kepentingan yang dilandasi dengan adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat dan hubungan hukum hukum antara penggugat dan tergugat dan hubungan hukum itu langsung dialami sendiri secara konkrit oleh penggugat.itu langsung dialami sendiri secara konkrit oleh penggugat.

asas actori incumbit probatio yang berarti barangsiapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu (pasal 163 HIR). Penggugat harus membuktikan adanya hubungan antara dirinya dengan hak atau kepentingan.


Menurut Soedikno : Peraturan hukum acara perdata bersifat imperatif, yang

berarti bersifat memaksa, tidak dapat disimpangi dan hakim harus tunduk;

Hakim tidak dapat menciptakan peraturan yang mengikat setiap orang secara umum;

Lembaga hukum acara perdata asing sepanjang belum ada landasan undang-undangnya, demi kepastian hukum, tidak dapat diterapkan. Kebebasan hakim tidaklah mutlak, tetapi dibatasi oleh undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan;

Penemuan hukum yang sering dikatakan sebagai 'penerobosan' tidak dapat asal saja dilakukan (menerobos), tetapi ada metode atau aturan permainannya. Majelis Hakim harus tetap ta'at asas dalam hukum acara perdata.

Gugatan actio popularisGugatan actio popularis(citizen law suit(citizen law suit))

Beberapa gugatan acatio popularis, citizen law suit yang ditangani Kejaksaan Agung :

Sandyawan Sumardi dkk mengatas namakan Rakyat Indonesia menggugat Presiden RI dkk (9 instansi) karena telah lalai menangani persoalan TKI yang dideportasi di Malaysia.

Dra. Nining dkk (133 orang) mengatasnamakan kepentingan umum menggugat Presiden RI cq Kementrian BUMN atas divestasi Indosat.

Amin Rais dkk mengatasnamakan kepentingan umum menggugat Kementrian ESDM dkk sehubungan dengan penyerahan pengelolaan Blok Cepu kepada Exxon Mobil.

Gugatan atas nama kepentingan umum (al oleh Sophia Latjuba) kepada Presiden RI dkk sehubungan dengan penyelenggaraan UAN.

Arimbi Heroepoetri dkk mengatasnamakan kepentingan umum menggugat Presiden Ri karena telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menaikkan harga BBM dengan Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2005.

Gugatan actio popularisGugatan actio popularis(citizen law suit(citizen law suit))

Irsyad Thamrin dkk (46 orang) mengatas namakan Rakyat Indonesia menggugat Negara RI (Presiden RI dkk --- 19 instansi) karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar ketentuan undang-undang dan telah lalai dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak kepada warga negaranya yang berpotensi maupun yang telah menjadi korban bencana alam sehingga mengalami kerugian materiil dan imateriil.

Tjandra Tedja dkk (13 orang) mengajukan gugatan kepada Negara RI (Presiden RI dkk) karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan perubahan tarif tol dan perubahan sistem transaksi pada jalan tol lingkar luar Jakarta.

gugatan actio popularis

Documents