gubernur provinsi daerah khusus ibukota...
TRANSCRIPT
SALINAN
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 99 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 121 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2016, telah .ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 285 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri- Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyu-sunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat diubah dalam hal sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sehingga Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyempurnaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentarrg Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang _Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Ki.nerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor• 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan 13enganggaran Terpadu;
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017;
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
24. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
25. Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
26. Peraturan Gubernur Nomor 407 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 121 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017.
Pasal I
Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 12090), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2017
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
ttd
Diundangkan di Jakarta DJAROT SAIFUL HIDAYAT
pada tanggal 27 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
ttd
SAEFULLAH
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 72056
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Y YAN YUHANAH NIP 196508241994032003
Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
Tanggal
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2017
: 99 Tahun 2017: 24 Juli 2017
ii
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 KATA PENGANTAR
KATA PENGANTAR
Dalam perjalanan pelaksanaan APBD, dokumen RKPD dapat diubah oleh
Pemerintah Daerah. Perubahan pada RKPD tersebut dapat dilakukan apabila
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan
adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang mengharuskan
dokumen ini dilakukan penyesuaian.
Perkembangan keadaan tersebut meliputi antara lain perkembangan yang tidak
selaras dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas
dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; keadaan
yang mengharuskan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya untuk
digunakan pada tahun berjalan; keadaan darurat dan keadaan luar biasa sesuai
peraturan perundang-undangan; dan/atau pergeseran pagu kegiatan antar perangkat
daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/alternatif, penambahan
atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan
kelompok sasaran kegiatan. Selain itu, dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun
2017 ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memfokuskan akselerasi pencapaian
target kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun
2013-2017 dalam Perda Nomor 2 Tahun 2013.
Secara substansi, sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri Nomor 18
Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, dokumen Perubahan RKPD Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2017 memuat sekurang-kurangnya penjelasan atas maksud, tujuan dan
dasar pertimbangan perubahan disertai gambaran tentang perubahan kerangka
ekonomi daerah; evaluasi hasil pelaksanaan RKPD oleh Perangkat Daerah sampai
dengan Triwulan II Tahun 2017; rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam
Perubahan RKPD Tahun 2017 yang akan dianggarkan melalui belanja langsung, tidak
langsung dan pengeluaran pembiayaan dan memuat antara lain kegiatan lanjutan
tahun 2016, pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan dan/atau
penambahan kegiatan baru/alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja,
pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran baik yang mengalami perubahan ataupun
tidak.
Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2017 merupakan bagian penting dalam
proses perumusan kebijakan pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya,
dokumen Perubahan RKPD menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan tahun 2017 yang akan menjadi dasar dalam
penyusunan RKA-SKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.
Diharapkan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2017 ini dapat bermanfaat bagi
seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta. Sebagai
sebuah living document, dokumen ini bersifat dinamis dan terbuka atas masukan guna
penyempurnaan perencanaan pembangunan.
iii
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 DAFTAR ISI
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..................................................................................... ii
DAFTAR ISI ................................................................................................. iii
DAFTAR TABEL ........................................................................................... vi
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... vii
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN ........................................................... viii
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1
1.1. Latar Belakang .......................................................................... 2
1.2. Maksud dan Tujuan ................................................................... 5
1.3. Landasan Hukum ...................................................................... 6
1.4. Pertimbangan Perubahan .......................................................... 8
1.5. Gambaran Perkembangan Asumsi Ekonomi Makro ................... 10
1.5.1. Pertumbuhan Ekonomi Global, Nasional dan Regional ......... 10
1.5.2. Laju Inflasi ............................................................................. 16
1.5.3. Nilai Tukar Rupiah ................................................................. 20
1.5.4. Faktor Risiko ......................................................................... 21
1.6. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD .................................. 23
BAB II EVALUASI HASIL RKPD ................................................................. 25
2.1. Evaluasi Perkembangan Indikator Daerah ................................. 26
2.1.1. Evaluasi Perkembangan Indikator Ekonomi Daerah .............. 26
2.1.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi ..................................... 26
2.1.1.2. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku ............................. 28
2.1.1.2.1. PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas
Dasar Harga Berlaku ............................. 29
2.1.1.2.2. PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar
Harga Berlaku ........................................ 31
2.1.1.3. PDRB per Kapita ..................................................... 32
2.1.1.4. Laju Inflasi ............................................................... 33
2.1.1.5. Investasi .................................................................. 34
iv
2.1.2. Evaluasi Perkembangan Indikator Kesejahteraan Rakyat ...... 34
2.1.2.1. Indeks Pembangunan Manusia ................................ 35
2.1.2.2. Koefisien Gini ........................................................... 35
2.1.2.3. Jumlah Penduduk Miskin ......................................... 37
2.1.2.4. Tingkat Pengangguran Terbuka ............................... 39
2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 .................................. 40
2.2.1. Urusan Pendidikan ................................................................ 41
2.2.2. Urusan Kesehatan ................................................................. 44
2.2.3. Urusan Pekerjaan Umum ...................................................... 48
2.2.4. Urusan Perumahan Rakyat ................................................... 66
2.2.5. Urusan Penataan Ruang ........................................................ 69
2.2.6. Urusan Perencanaan Pembangunan ...................................... 69
2.2.7. Urusan Perhubungan ............................................................. 71
2.2.8. Urusan Lingkungan Hidup ...................................................... 77
2.2.9. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil ............................... 85
2.2.10. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .. 86
2.2.11. Urusan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera
(KS) ........................................................................................ 86
2.2.12. Urusan Sosial ......................................................................... 87
2.2.13. Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi ............................ 87
2.2.14. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ........................ 89
2.2.15. Urusan Penanaman Modal ..................................................... 90
2.2.16. Urusan Kebudayaan ............................................................... 91
2.2.17. Urusan Pemuda dan Olahraga ............................................... 93
2.2.18. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ............... 96
2.2.19. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Per-
sandian ................................................................................... 98
2.2.20. Urusan Ketahanan Pangan .................................................... 119
2.2.21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ....................... 120
2.2.22. Urusan Statistik ...................................................................... 121
2.2.23. Urusan Kearsipan ................................................................... 122
2.2.24. Urusan Komunikasi dan Informatika ....................................... 122
2.2.25. Urusan Perpustakaan ............................................................. 124
v
2.2.26. Urusan Pertanian ................................................................... 125
2.2.27. Urusan Kehutanan ................................................................. 125
2.2.28. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral .............................. 126
2.2.29. Urusan Pariwisata .................................................................. 126
2.2.30. Urusan Kelautan dan Perikanan ............................................. 127
2.2.31. Urusan Perdagangan ............................................................. 128
2.2.32. Urusan Perindustrian .............................................................. 129
2.3. Evaluasi APBD 2017 Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2017 ..... 130
2.3.1. Pendapatan Daerah .............................................................. 130
2.3.2. Belanja Daerah ...................................................................... 138
2.3.3. Pembiayaan Daerah .............................................................. 140
2.4. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2017
.......................................................................................................... 141
2.4.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Berdasarkan
Urusan Pemerintahan ............................................................ 141
2.4.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pada Tingkat
Wilayah ................................................................................. 144
2.5. Permasalahan dan Tantangan Tahun 2017 .................................... 147
2.6. Perubahan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun
2017 ................................................................................................... 150
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RKPD
TAHUN 2017 .......................................................................................... 155
3.1. Kegiatan Yang Mengalami Penambahan Anggaran ...................... 155
3.2. Kegiatan Baru .................................................................................. 156
3.3. Kegiatan Yang Mengalami Pengurangan Anggaran ..................... 157
3.4. Kegiatan Yang Dimatikan ............................................................... 158
BAB IV PENUTUP ............................................................................................... 160
LAMPIRAN I : Rencana Kegiatan Yang Mengalami Penyesuaian (Kegiatan Yang
Mengalami Penambahan Anggaran, Kegiatan Baru, Kegiatan Yang
Mengalami Pengurangan Anggaran, dan Kegiatan Yang Dimatikan)
LAMPIRAN II : Rencana Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2017
vi
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 DAFTAR TABEL
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Proyeksi Indikator Perekonomian Global ........................................ 10
Tabel 1.2 Laju Inflasi DKI Jakarta Desember 2016 dan Tahun 2016 menurut
Kelompok Pengeluaran .................................................................. 18
Tabel 1.3 Faktor Risiko Perekonomian DKI Jakarta ....................................... 21
Tabel 1.4 Perubahan Asumsi Ekonomi Makro ................................................ 22
Tabel 2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi DKI Jakarta ...... 27
Tabel 2.2 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas
Dasar Harga Berlaku (juta rupiah) .................................................. 29
Tabel 2.3 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas
Dasar Harga Berlaku (juta rupiah) ................................................. 30
Tabel 2.4 Pertumbuhan ekonomi Triwulan I-2017 terhadap Triwulan I-2016 dan Triwulan IV-2016 ............................................................................ 31
Tabel 2.5 PDRB DKI Jakarta Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga
Berlaku ........................................................................................... 32
Tabel 2.6 Nilai PDRB Perkapita Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 s.d. 2016 . 33
Tabel 2.7 Laju Inflasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 s.d. 2016 .................. 33
Tabel 2.8 Realisasi dan Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Provinsi
DKI Jakarta ..................................................................................... 35
Tabel 2.9 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di
Provinsi DKI Jakarta ....................................................................... 38
Tabel 2.10 Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi DKI Jakarta ..... 39
Tabel 2.11 Realisasi Pendapatan sampai dengan 30 Juni 2017 ......................130
Tabel 2.12 Realisasi Belanja Daerah sampai 30 Juni 2017 ..............................139
Tabel 2.13 Realisasi Pembiayaan Daerah sampai 30 Juni 2017 .....................140
Tabel 2.14 Rekap Realisasi Belanja Langsung per Urusan sampai Triwulan II
Tahun 2017 ....................................................................................145
Tabel 2.15 Rekap Realisasi Belanja Langsung per Wilayah sampai Triwulan II
Tahun 2017 ....................................................................................146
Tabel 2.16 Perubahan Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Tahun 2017 ....................................................................................151
vii
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 DAFTAR GAMBAR
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Mekanisme Perubahan APBD ........................................................ 4
Gambar 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2012-2016 ........................ 12
Gambar 1.3 Peta Pertumbuhan Ekonomi Daerah Triwulan I 2017 (% yoy) ........ 13
Gambar 1.4 Pertumbuhan Ekonomi Jakarta ....................................................... 14
Gambar 1.5 Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Kawasan Jawa dan Jakarta ........ 14
Gambar 1.6 Laju Inflasi Nasional Tahun 2012-2016 ........................................... 16
Gambar 1.7 Peta Inflasi Daerah Bulan April 2017 (% mtm) ................................ 17
Gambar 1.8 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap USD .......................... 19
Gambar 2.1 Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta dan Nasional 2012-2016 (%) .. 28
Gambar 2.2 Pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran yoy, Triwulan I-2017 .... 31
Gambar 2.3 Perkembangan Gini Ratio di DKI Jakarta ....................................... 36
Gambar 2.4 Distribusi Pengeluaran Penduduk di DKI Jakarta ............................ 37
viii
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN
Adm. Administrasi
AHH Angka Harapan Hidup saat lahir
AKB Angka Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup)
APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
APK Angka Partisipasi Kasar
APM Angka Partisipasi Murni
AS Amerika Serikat
ATK Alat Tulis Kantor
AU Angkatan Udara
Banda Pembangunan Daerah
Banggar Badan Anggaran
Bappeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappenas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBWSCC Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane
BI Bank Indonesia
BKKBN Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BKM Badan Keswadayaan Masyarakat
BKPRD Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah
BKSP Badan Kerja Sama Pembangunan
BLN Bantuan Luar Negeri
BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BOP Biaya Operasional Pendidikan
BOS Bantuan Operasional Sekolah
BPK Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPS Badan Pusat Statistik
BT Bujur Timur
ix
BUMD Badan Usaha Milik Daerah
BUMN Badan Usaha Milik Negara
C Celcius
CAT Cekungan Air Tanah
CAPEX Capital Expenditure
CSR Corporate Social Responsibility
DAK Dana Alokasi Khusus
Dapil Daerah Pemilihan
DKI Daerah Khusus Ibukota
DPD Dewan Perwakilan Daerah
dpl Di atas Permukaan Laut
DPR Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DRD Dewan Riset Daerah
e-Budgeting Aplikasi penganggaran berbasis website yang dibangun untuk mendukung proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
e-Musrenbang Aplikasi perencanaan partisipatif berbasis website yang dibangun untuk mendukung proses penjaringan usulan masyarakat sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
e-Planning Aplikasi perencanaan berbasis website yang dibangun untuk mendukung proses upaya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
ESDM Energi dan Sumber Daya Mineral
FFR Fed Fund Rate
FKLU Forum Anak, Forum Komunikasi Lanjut Usia
Forkopimda Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
Forkopimko Forum Komunikkasi Pimpinan Kota
H Haji
Ha Hektar
HLS Harapan Lama Sekolan
IDR Indonesian Rupiah
Ingub Instruksi Gubernur
IPM Indeks Pembangunan Manusia
x
Jabodetabekjur Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur
Jabodetabekpunjur Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur
JAKBAR Jakarta Barat
JAKPUS Jakarta Pusat
JAKSEL Jakarta Selatan
JAKTIM Jakarta Timur
JAKUT Jakarta Utara
Jaya Jakarta Raya
Kapolda Kepala Kepolisian Daerah
Kasgar Kepala Staf Garnisun
KDO Kendaraan Dinas Operasional
KDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Kemendagri Kementerian Dalam Negeri
Kep. Kepulauan
Kepgub Keputusan Gubernur
Kepmen Keputusan Menteri
Keppres Keputusan Presiden
Kesbangpol Kesatuan Bangsa dan Politik
KJK Koperasi Jasa Keuangan
KJMU Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul
KJP Kartu Jakarta Pintar
kkal Kilo Kalori
K/L Kementerian/Lembaga Pemerintah non-Kementerian
KLB Koefisien Lantai Bangunan
Koarmabar Komando Armada Indonesia Kawasan Barat
Kp. Kampung
KPK Komisi Pemberantasan Korupsi
KPU Komisi Pemilihan Umum
KTI Kawasan Timur Indonesia
KTP Kartu Tanda Penduduk
KUA Kebijakan Umum APBD
KUPA Kebijakan Umum Perubahan APBD atau Perubahan KUA
KUMKM Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
xi
LED Light Emitting Diode
LH Lingkungan Hidup
LKM Lembaga Keswadayaan Masyarakat
LKPD Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
LKPJ Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
LMK Lembaga Musyawarah Kelurahan
LPPD Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
LPM Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
LS Lintang Selatan
LSM Lembaga Swadaya Masyarakat
M Meter
m meter
m' Meter lari
m2 Meter persegi
M3 Meter Kubik
mbmt
Metro Metropolitan
MHT Muhammad Husni Thamrin
mtm month to month
Musrenbang Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Musrenbangnas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional
n/a Not Available (tidak tersedia)
NIK Nomor Induk Kependudukan
NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia
NTB Nusa Tenggara Barat
OPEX Operating Expenditures
Ormas Organisasi Masyarakat
Orsospol Organisasi Sosial Politik
P2KKP Program Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan
Pangdam Panglima Daerah Militer
Pangkoops Panglima Komando Operasi
PDB Produk Domestik Bruto
Pdk Pondok
xii
PDRB Produk Domestik Regional Bruto
PEMK Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan
Pemprov Pemerintah Provinsi
Perda Peraturan Daerah
Pergub Peraturan Gubernur
Permendagri Peraturan Menteri Dalam Negeri
PILKADA Pemilihan Kepala Daerah
PIPS Pusat Infrastruktur Persampahan dan Sanitasi
PJU Penerangan Jalan Umum
PKK Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
PLN Perusahaan Listrik Negara
PMI Purchasing Manager’s Index
PNS Pegawai Negeri Sipil
Pokmas Kelompok Masyarakat
PPA Prioritas dan Plafon Anggaran
PPA-P Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan atau Perubahan PPA
PPAS Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
PPAS-P Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan atau Perubahan PPAS
PPKD Pusat Pelatihan Kerja Daerah
PTSP Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PUPERA Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PUPR Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PUS Pasangan Usia Subur
PZ Peraturan Zonasi
Raker Rapat Kerja
Rakorbangpus Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat
Rakortek Rapat Koordinasi Teknis
RAPBD Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
RAPBD-P Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan atau Rancangan Perubahan APBD
RAPBN Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
Rbt Rambutan
Renja Rencana Kerja
xiii
Renstra Rencana Strategis
RDTR Rencana Detil Tata Ruang
RI Republik Indonesia
RKA Rencana Kerja dan Anggaran
RKP Rencana Kerja Pemerintah
RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RLS Rata-rata Lama Sekolah
RPJM Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJP Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RPJPD Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJPN Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RSUD Rumah Sakit Umum Daerah
RSUK Rumah Sakit Umum tingkat Kecamatan
RT Rukun Tetangga
RTR Rencana Tata Ruang
RTRW Rencana Tata Ruang Wilayah
RW Rukun Warga
Satker Satuan Kerja
sd Sampai Dengan
SDA Sumber Daya Alam
SE Surat Edaran
Sekda Sekretaris Daerah
Setda Sekretariat Daerah
SKCK Surat Keterangan Catatan Kepolisian
SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah
SPM Standar Pelayanan Minimal
Suban Suku Badan
Subanppekab Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten
Subanppeko Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota
Sudin Suku Dinas
TALI Telepon, Air, Listrik dan Internet
xiv
TGUPP Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan
TI Teknologi Informasi
TPID Tim Pengendali Inflasi Daerah
UCI Universal Child Immunization
UI Universitas Indonesia
UKPD Unit Kerja Perangkat Daerah
USD United State Dollar
UU Undang-Undang
VOC Vereenigde Oostindische Compagnie
ytd Year to Date
Yonhub Batalyon Perhubungan
yoy Year on Year
ytd Year to Date
2
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB I - PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional, yang dilakukan oleh pemerintah daerah
bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-
masing. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah harus mampu
mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang
dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh tiap daerah dan
sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Selain itu, perencanaan
pembangunan daerah dirumuskan dengan prinsip transparan, responsif, efisien,
efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.
RKPD merupakan salah satu dokumen perencanaan daerah yang disusun oleh
Pemerintah Daerah setiap tahunnya dan mempunyai kedudukan yang strategis dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut dikarenakan antara lain:
1. Secara substansi, RKPD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program
Kepala Daerah yang ditetapkan melalui Perda RPJMD ke dalam program dan
kegiatan tahunan;
2. RKPD merupakan dokumen yang menjadi acuan operasional pelaksanaan
program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi Perangkat Daerah dalam
penyusunan RKA Perangkat Daerah;
3. RKPD menjadi pedoman bagi Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan KUA
dan PPA, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD;
4. RKPD menjadi salah satu instrumen pengendalian kinerja penyelenggaraan
Pemerintah Daerah, dalam mengukur pencapaian target kinerja RPJMD hingga
tahun berkenaan. Sehingga dapat menjamin konsistensi tujuan strategis
pembangunan jangka menengah; dan
5. RKPD mensinergikan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dan
daerah untuk sebesar-besar kepentingan masyarakat di daerah.
3
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB I - PENDAHULUAN
Dokumen RKPD selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan
digunakan sebagai bahan evaluasi dan sinkronisasi penyusunan RAPBD1. Hal tersebut
juga ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, yang menjabarkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD
dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, dan pasal 25 ayat (2) UU
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang
menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD. Peran strategis
RKPD tersebut karena RKPD secara normatif menjadi dasar penyusunan KUA dan
PPAS yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati bersama dengan
DPRD sebagai landasan penyusunan RAPBD dalam rancangan Perda APBD. Oleh
sebab itu, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran,
Perubahan RKPD yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan
dalam penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan
APBD tahun berjalan2.
Dalam perjalanan pelaksanaan APBD, dokumen RKPD tersebut dapat diubah
oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal Perubahan APBD Tahun 2017, Pasal 9 ayat (1)
Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 mengamanatkan bahwa RKPD
Tahun 2017 dapat diubah dalam hal terjadi:
1. Perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di tingkat
pemerintah daerah yang tidak perlu merubah RPJMD;
2. Penambahan kegiatan baru yang tidak perlu merubah RPJMD; dan
3. Terdapat perubahan dan/atau penambahan program baru pada RPJMD.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa Perubahan RKPD Tahun 2017 dan Perubahan
Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil
evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian
dengan perkembangan keadaan, yang meliputi:
1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan
kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan
kegiatan prioritas daerah;
1 Permendagri Nomor 18 Tahun 2016, dilihat 14 Juni 2017, http://www.kemendagri.go.id/produk-
hukum/2016/04/19/pedoman-penyusunan-pengendalian-dan-evaluasi-rencana-kerja-pemerintah-daerah-tahun-2017 2 Permendagri Nomor 18 Tahun 2016, Ibid
4
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB I - PENDAHULUAN
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya
harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan; dan/atau
4. Pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan,
penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan
target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran
kegiatan3.
Perubahan RKPD Tahun 2017 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun
2017 tersebut ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah, untuk selanjutnya menjadi
landasan bagi penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun
Perubahan APBD Tahun 2017. Adapun mekanisme perubahan APBD secara garis
besar dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar 1.1 Mekanisme Perubahan APBD
Sebagaimana dapat dilihat, Perubahan APBD Tahun 2017 disusun melalui
beberapa tahapan, yang dimulai dengan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2017.
Selanjutnya, dokumen Perubahan RKPD Tahun 2017 tersebut menjadi dasar dalam
3 Permendagri Nomor 18 Tahun 2016, Ibid
5
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB I - PENDAHULUAN
penyusunan Rancangan KUPA dan Rancangan PPAS-P Tahun 2017 untuk kemudian
dibahas dan disepakati bersama DPRD menjadi KUPA dan PPA-P. Dokumen tersebut
akan menjadi dasar penyusunan RKA SKPD dan menjadi RAPBD-P yang disampaikan
kepada DPRD. Setelah melalui proses pembahasan bersama DPRD, RAPBD-P
tersebut selanjutnya disepakati dan disetujui bersama menjadi Raperda dan Rapergub
APBD untuk dikirim ke Kemendagri untuk dievaluasi. Pasca evaluasi Kemendagri dan
perbaikan berdasarkan hasil evaluasi Kemendagri, barulah Perda dan Rapergub APBD-
P ditetapkan.
Perubahan RKPD Tahun 2017 pada hakekatnya adalah sama dengan substansi
RKPD Tahun 2017, karena penyusunan dokumen dimaksud masih mengacu pada
dokumen Rencana Kerja pemerintah (RKP) Tahun 2017 dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 yang
memiliki visi:
“Jakarta Baru, Kota Modern yang Tertata Rapi, Menjadi Tempat Hunian yang Layak
dan Manusiawi, Memiliki Masyarakat yang Berkebudayaan, dan dengan
Pemerintahan yang Berorientasi pada Pelayanan Publik”.
Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2017 ini disusun untuk menjamin konsistensi
perencanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, dan
antara Pemerintah Daerah dengan pelaku pembangunan lainnya serta memastikan
akselerasi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 dalam Perda Nomor 2 Tahun 2013. Hal yang
penting lainnya adalah bahwa RKPD perubahan ini juga diharapkan dapat menjaga
kesinambungan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
evaluasi dan pengawasan.
1.2. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan dokumen RKPD Perubahan Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2017 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan KUPA dan PPAS
Perubahan tahun 2017 untuk dibahas, disepakati dan disetujui DPRD. Selanjutnya,
6
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB I - PENDAHULUAN
setelah disepakati dokumen KUPA dan PPA Perubahan digunakan sebagai pedoman
penyusunan RKA SKPD yang kemudian digunakan sebagai bahan penyusunan RAPBD
Perubahan Tahun 2017.
Tujuan dari penyusunan dokumen RKPD Perubahan Provinsi DKI Jakarta Tahun
2017 ini adalah sebagai bahan masukan dalam penyusunan KUPA dan PPAS
Perubahan Tahun 2017.
1.3. Landasan Hukum
Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen Perubahan RKPD
Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;
7
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB I - PENDAHULUAN
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan
Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
17. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2017;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2017;
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
23. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan
Penganggaran Terpadu;
8
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB I - PENDAHULUAN
24. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
2030;
25. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2013-2017;
27. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan
Peraturan Zonasi.
28. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
29. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
30. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan,
Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahan, Pertanggungjawaban,
Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
31. Keputusan Gubernur Nomor 555 Tahun 2016 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017;
1.4. Pertimbangan Perubahan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada
pasal 316 ayat (1) menyebutkan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi (a)
perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, (b) keadaan yang menyebabkan
harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar
jenis belanja, (c) keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, (d)
keadaan darurat; dan/atau (e) keadaan luar biasa. Pasal 316 ayat 2 menyatakan bahwa
Perubahan APBD hanya dapat diakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran,
kecuali dalam keadaan luar biasa.
Hal yang sama juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
9
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB I - PENDAHULUAN
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa
Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit
organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran Iebih tahun sebelumnya harus
digunakan dalam tahun berjalan;
4. keadaan darurat; dan
5. keadaan luar biasa.
Yang dimaksud dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA
meliputi perubahan asumsi makro ekonomi yang mengakibatkan perkembangan
kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai,
perubahan kebijakan pusat, perubahan proyeksi belanja yang ternyata menjadi prioritas
sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang. Hal tersebut
juga diamanatkan dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2017 yang telah dijelaskan pada Sub Bab Latar Belakang.
Sejalan dengan kondisi tersebut di atas, hasil evaluasi pelaksanaan APBD tahun
2017 terdapat indikasi ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sekarang
termasuk dalam hal ini adalah kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Mengacu
pada hal tersebut, maka APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2017 perlu dilakukan
penyesuaian.
Secara rinci indikator yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan perubahan
APBD antara lain:
1. Asumsi ekonomi makro yang ada pada APBD penetapan telah mengalami perubahan
sejalan dengan perkembangan ekonomi regional dan global. Perekembangan
Indikator yang tidak sesuai dengan asumsi KUA pada APBD penetapan antara lain
adalah:
a. kondisi ekonomi makro menunjukan adanya penurunan pertumbuhan ekonomi
dan meningkatnya tingkat inflasi;
b. adanya perubahan dalam asumsi perekonomian makro daerah maka diduga
terjadi perubahan pendapatan daerah dari yang telah ditetapkan pada APBD
10
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB I - PENDAHULUAN
penetapan. Perubahan pendapatan yang mungkin terjadi pada beberapa pos
pendapatan;
c. Adanya kebijakan sektoral dan fungsional dari Pemerintah Pusat yang perlu
direspon dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah agar terjadi sinkronisasi
dan integrasi.
2. Terkait dengan Keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran
anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja antara lain
adalah :
a. Adanya pergeseran anggaran antar SKPD/UKPD dalam rangka penyesuaian
tugas pokok dan fungsi SKPD/UKPD;
b. Adanya pergeseran antar kegiatan dalam rangka penyesuaian atau perbaikan atas
kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan untuk diganti dengan kegiatan penting
lainnya yang bisa dilaksanakan;
c. Adanya pergeseran antar jenis belanja berupa perbaikan kode rekening
3. Upaya percepatan pencapaian target RPJMD 2013-2017
4. Dengan adanya perubahan target pendapatan, belanja dan pembiayaan maka
diperlukan penyesuaian struktur APBD tahun 2017 pada Perubahan APBD tahun
2017.
1.5. Gambaran Perkembangan Asumsi Ekonomi Makro
1.5.1. Pertumbuhan Ekonomi Global, Nasional dan Regional
Berdasarkan data World Economic Outlook - International Monetary Fund (IMF)
pada April 2017, pertumbuhan ekonomi global diestimasi sebesar 3,1 persen pada tahun
2016 dan diproyeksikan sebesar 3,5 persen pada tahun 2017 serta diproyeksikan
sebesar 3,6 persen pada tahun 2018. Perbaikan pertumbuhan ekonomi global akan
diiringi oleh kenaikan pertumbuhan volume perdagangan, masing-masing pada tingkat
3,8 persen dan 3,9 persen di 2017 dan 2018 (Tabel 1.1). Meskipun pertumbuhan
ekonomi dunia diperkirakan membaik, masih terdapat beberapa risiko yang perlu
dicermati, antara lain kenaikan Fed Fund Rate, kebijakan fiskal dan perdagangan serta
penurunan besaran neraca Bank Sentral AS, dan perkembangan geopolitik di beberapa
11
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB I - PENDAHULUAN
kawasan, khususnya di Semenanjung Korea4.6
Tabel 1.1 Proyeksi Indikator Perekonomian Global
Kawasan/ Negara Realisasi Proyeksi
2015 2016 2017P 2018P
(1) (2) (3) (4) (5)
Pertumbuhan Ekonomi (%, yoy)
Global 3,4 3,1 3,5 3,6
Negara Maju 2,1 1,7 2,0 2,0
Amerika Serikat 2,6 1,6 2,3 2,5
Kawasan Eropa 2,0 1,7 1,7 1,6
- Jerman 1,5 1,8 1,6 1,5
- Perancis 1,3 1,2 1,4 1,6
- Italia 0,8 0,9 0,8 0,8
Inggris 2,2 1,8 2,0 1,5
Jepang 1,2 1,0 1,2 0,6
Negara Berkembang 4,2 4,1 4,5 4,8
Rusia -2,8 -0,2 1,4 1,4
Tiongkok/China 6,9 6,7 6,6 6,2
India 7,9 6,8 7,2 7,7
ASEAN-5 4,8 4,9 5,0 5,2
Brazil -3,8 -3,6 0,2 1,7
Pertumbuhan Volume
Perdagangan Dunia (%, yoy) 2,7 2,2 3,8 3,9
Sumber: IMF, World Economic Outlook, April 2017
Selain itu, Bank Indonesia juga mencatat meningkatnya kinerja perekonomian di
AS didukung oleh konsumsi yang solid serta peningkatan investasi nonresidensial.
Konsumsi AS yang solid tercermin dari pertumbuhan konsumsi pada Triwulan I 2017
yang masih cukup kuat dan melanjutkan kinerja positif selama satu tahun terakhir. Hal
tersebut didukung oleh membaiknya kondisi ketenagakerjaan, yang ditunjukkan oleh
menurunnya tingkat pengangguran serta meningkatnya angka pertumbuhan upah, dan
meningkatnya investasi nonresidensial, yang ditandai oleh belanja konstruksi
nonresidensial yang tumbuh positif serta pertumbuhan pengiriman barang modal yang
cukup solid. Investasi pada sektor ini diperkirakan akan tetap kuat dalam mendukung
investasi pada tahun 2017.
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Tiongkok tercatat lebih baik seiring dengan
4 Bank Indonesia 2017, Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi DKI Jakarta: Mei 2017, BI, Jakarta
12
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB I - PENDAHULUAN
meningkatnya investasi swasta dan ekspor. Tumbuhnya perekonomian Tiongkok pada
triwulan I 2017 tercatat sebesar 6,9% (yoy), lebih baik daripada ekspektasi dan
pertumbuhan pada triwulan sebelumnya. Hal tersebut didorong oleh meningkatnya
kinerja investasi, khususnya pada investasi swasta yang mengimbangi perlambatan
investasi pemerintah. Selain itu, terjadi perbaikan signifikan pada ekspor dan impor pada
triwulan I 2017, sejalan dengan pulihnya permintaan global dan reflasi harga komoditas.
Hal lain yang mendukung membaiknya perekonomian global adalah
pertumbuhan ekonomi Eropa yang didukung oleh meningkatnya sektor manufaktur
seiring dengan perbaikan konsumsi dan ekspor, serta menurunnya risiko geopolitik di
Eropa. Hal tersebut tercermin dari ekspansi pada capaian PMI (indikator yang
menunjukkan kesehatan ekonomi pada sektor manufaktur) mencapai level tertinggi
sejak 2011, peningkatan ekspor yang mendorong surplus neraca perdagangan Eropa
dan menurunnya risiko geopolitik Eropa pasca Pemilu di Perancis dan Belanda.
Secara umum, pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2017 diperkirakan
akan lebih baik dari proyeksi semula, didorong oleh peningkatan pertumbuhan di
negara maju, khususnya Uni Eropa dan Jepang.
Secara nasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2016 naik menjadi
5,02 persen dari sebelumnya sebesar 4,88 persen di tahun 2015. Kenaikan
pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh
stabil dan perbaikan kinerja ekspor. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia
pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 terlihat pada Gambar 1.2.
Memasuki tahun 2017, perekonomian Indonesia triwulan I-2017 terhadap
triwulan I-2016 tumbuh 5,01% (yoy) meningkat dibanding capaian triwulan I-2016
sebesar 4,92% (yoy). Capaian tersebut juga meningkat dibandingkan dengan capaian
triwulan sebelumnya sebesar 4,94% (yoy). Pertumbuhan tertinggi dicatatkan melalui
peningkatan kinerja ekspor, yang dipengaruhi oleh perbaikan harga komoditas global,
dan belanja pemerintah, melalui peningkatan belanja barang dan modal yang diikuti oleh
membaiknya kinerja investasi.
13
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB I - PENDAHULUAN
Gambar 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2012-2016
Sumber: Bank Indonesia 2017
Secara spasial, Bank Indonesia mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi nasional
didukung oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi kawasan Jawa dalam hal investasi
dan kawasan Kalimantan terkait ekspor. Pertumbuhan ekonomi Jawa pada triwulan I
2017 meningkat sebesar 5,66% (yoy) dari sebelumnya 5,45% (yoy), yang dipicu oleh
membaiknya konsumsi pemerintah sejalan dengan pelaksanaan PILKADA dan
peningkatan investasi, baik oleh pemerintah pada proyek-proyek infrastruktur maupun
swasta pada industri manufaktur.
Di luar Jawa, pertumbuhan ekonomi yang pesat tercatat pada kawasan
Kalimantan di mana tumbuh dari 2,22% (yoy) pada triwulan IV 2016 menjadi 4,92%
(yoy) pada triwulan I 2017, yang didorong oleh peningkatan kinerja ekspor. Sementara
ekonomi kawasan Sumatera cenderung melambat menjadi 4,05% (yoy) dari sebelumnya
4,49% (yoy), yang disebabkan oleh perlambatan investasi khususnya ekspor komoditas
dan konsumsi rumah tangga. Namun demikian, perbaikan konsumsi pemerintah masih
mampu menopang pertumbuhan ekonomi kawasan Sumatera pada kisaran 4%
(yoy).Tekanan kinerja ekspor dirasakan oleh kawasan Balinusra dan Sulampua sebagai
akibat dari menurunnya ekspor mineral tambang dari NTB dan Papua.
6.23 5.78
5.02 4.88 5.02
0
1
2
3
4
5
6
7
2012 2013 2014 2015 2016
14
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB I - PENDAHULUAN
Gambar 1.3 Peta Pertumbuhan Ekonomi Daerah Triwulan I 2017 (% yoy)
Sumber: Bank Indonesia 2017
Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2017
diproyeksikan oleh Bank Indonesia akan berada pada kisaran 5,0% - 5,4%5. Hal ini
sejalan dengan asumsi ekonomi makro untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang
tercantum dalam Nota Keuangan dan RAPBN Perubahan Tahun 2017 yaitu sebesar
5,2%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama akan didukung oleh meningkatnya
pengeluaran pemerintah, dengan dukungan peningkatan investasi swasta sebagai faktor
pendorong utama. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga diperkuat oleh kinerja ekspor,
sejalan dengan tingginnya harga komoditas
Perekonomian DKI Jakarta pada triwulan I 2017, sejalan dengan membaiknya
perekonomian nasional dan kawasan Jawa, tercatat mengalami akselerasi dengan
capaian sebesar 6,48% (yoy), yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan capaian
kinerja pertumbuhan pada periode sebelumnya (5,51%; yoy) maupun capaian pada
triwulan yang sama tahun sebelumnya (5,74%; yoy).
5 Bank Indonesia 2017, Ibid
15
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB I - PENDAHULUAN
Gambar 1.4 Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Gambar 1.5 Pertumbuhan Ekonomi Nasional Kawasan Jawa dan Jakarta
Sumber: Bank Indonesia 2017 Sumber: Bank Indonesia 2017
Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tersebut ditopang oleh konsumsi rumah
tangga yang tetap tumbuh pada triwulan I 2017 sebesar 5,97% (yoy). Kinerja
pertumbuhan tersebut sedikit lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat
sebesar 5,94%. Hal ini didorong oleh kondisi ekonomi domestik yang stabil dan
ekspektasi masyarakat yang mulai membaik memasuki tahun baru.
Membaiknya prospek perkonomian global dan kondisi perekonomian nasional
yang positif diperkirakan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian
Provinsi Jakarta pada tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta pada
tahun 2017 diperkirakan dapat tumbuh dalam kisaran 6,03% - 6,43%6, di mana
secara umum pertumbuhan masih akan ditopang oleh konsumsi masyarakat seiring
dengan meningkatnya pertumbuhan investasi, khususnya melalui pembangunan
infrastruktur oleh pemerintah. Di samping itu, kinerja sektor industri pengolahan yang
lebih baik dari perkiraan sebelumnya diperkirakan dapat mendorong perdagangan
antardaerah neto sehingga turut memberikan kontribusi positif, di tengah kinerja ekspor
yang masih lemah. Namun demikian, masih terdapat risiko, baik yang bersumber dari
global maupun domestic. Dari sisi global resiko kenaikan Fed Funds Rate (FFR) dapat
mengakibatkan ketidakpastian di pasar keuangan, yang akan berdampak negatif
terhadap perekonomian DKI Jakarta mengingat pangsa sector keuangan pada
perekonomian DKI Jakarta cukup besar. Dari sisi domestik, adanya risiko shortfall pajak
berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta melalui penurunan belanja
K/L yang mayoritas berada di DKI Jakarta.
6 Bank Indonesia 2017, Ibid
16
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB I - PENDAHULUAN
1.5.2. Laju Inflasi
Selain pertumbuhan ekonomi, inflasi juga merupakan indikator ekonomi makro
yang penting. Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam perencanaan
pembangunan daerah. Fluktuasi inflasi pada suatu daerah dapat mempengaruhi tingkat
kesejahteraan masyarakatnya. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi
pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang dapat memberikan manfaat bagi
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inflasi yang tidak stabil dapat menciptakan
ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Inflasi yang tidak
stabil juga akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi,
investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menyebabkan perlambatan ekonomi.
Mengingat pentingnya peran inflasi terhadap kondisi sosial-ekonomi daerah, menjadikan
indikator ini digunakan sebagai salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan
keuangan wilayah.
Tingkat inflasi diukur dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK)
sebagai indikator. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat
kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa.
Fluktuasi inflasi pada suatu daerah dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan
masyarakatnya. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi
yang berkesinambungan yang dapat memberikan manfaat bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Inflasi yang tidak stabil dapat menciptakan ketidakpastian
bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Inflasi yang tidak stabil juga akan
menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi,
yang pada akhirnya akan menyebabkan perlambatan ekonomi. Lebih lanjut
perkembangan Inflasi Indonesia pada tahun 2012 hingga 2016 ditunjukkan pada gambar
berikut:
17
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB I - PENDAHULUAN
Gambar 1.6 Laju Inflasi Nasional Tahun 2012-2016
Sumber: Badan Pusat Statistik 2017
Pada akhir triwulan I 2017, realisasi inflasi IHK tercatat sebesar 3,61% (yoy) atau
lebih tinggi dibandingkan periode akhir triwulan IV 2016 sebesar 3.02% (yoy). Dari sisi
harga, inflasi pada triwulan I 2017 tetap terkendali dalam kisaran sasaran inflasi 2017
yaitu 4+1%. Tekanan kenaikan inflasi pada periode ini bersumber dari kelompok
administered prices, terutama terkait penerapan sejumlah kebijakan tarif pada awal
tahun 2017. Sedangkan inflasi inti relatif stabil dan inflasi pangan bergejolak (volatile
foods) tercatat lebih rendah. Secara bulanan, sepanjang periode triwulan I 2017 tekanan
inflasi yang cukup tinggi hanya terjadi pada bulan Januari sebesar 0,97% (mtm),
didorong oleh penerapan kenaikan tarif perpanjangan STNK dan tarif listrik. Tekanan
tersebut menurun pada bulan Februari sebesar 0,23% (mtm) dan bahkan mengalami
deflasi sebesar 0,02% (mtm) pada bulan Maret 2017 seiring dengan melimpahnya
pasokan pangan.
Memasuki triwulan II 2017, IHK kembali mengalami inflasi pada level yang cukup
rendah sebesar 0,99% (mtm) pada bulan April 2017. Realisasi inflasi IHK awal triwulan II
2017 dipengaruhi oleh kenaikan inflasi kelompok administered prices, sementara inflasi
inti tercatat cukup rendah dan volatile foods tercatat deflasi. Inflasi IHK pada April 2017
tercatat sebesar 4, 17% (yoy), sejalan dengan kisaran sasaran inflasi 2017.
Secara spasial, tekanan inflasi terjadi hampir di seluruh wilayah kecuali Sumatera
4.3
8.38 8.36
3.35 3.02
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2012 2013 2014 2015 2016
18
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB I - PENDAHULUAN
yang tercatat mengalami deflasi (lihat gambar berikut). Inflasi tertinggi secara berurutan
terjadi pada Kawasan Timur Indonesia (0,12%; mtm), diikuti oleh Jawa (0,12%; mtm).
Inflasi pada KTI dipengaruhi oleh kenaikan tarif listrik, bensin dan tomat sayur.
Sementara peningkatan tekanan inflasi di Jawa didorong oleh inflasi pada seluruh
provinsi di Jawa (kecuali DKI Jakarta), yang bersumber dari kenaikan tarif angkutan
udara, harga rokok dan bawang putih serta ayam ras.
Gambar 1.7 Peta Inflasi Daerah Bulan April 2017 (% mtm)
Sumber: Bank Indonesia 2017
Pada bulan Desember 2016, harga-harga di DKI Jakarta mengalami inflasi
sebesar 0,27 persen. Sedangkan untuk laju inflasi tahun 2016 mencapai 2,37 persen.
Inflasi yang terjadi pada bulan Desember disebabkan naiknya harga-harga pada
kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan. Empat kelompok pengeluaran
mengalami kenaikan indeks/inflasi yaitu kelompok transpor, komunikasi dan jasa
keuangan 0,99 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau 0,54
persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar 0,18 persen; dan kelompok
bahan makanan 0,09 persen. Sedangkan tiga kelompok pengeluaran lainnya mengalami
penurunan indeks/deflasi yaitu kelompok sandang 0,90 persen; kelompok pendidikan,
rekreasi dan olah raga 0,06 persen dan kelompok kesehatan 0,06 persen.
19
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB I - PENDAHULUAN
Tabel 1.2 Laju Inflasi DKI Jakarta Desember 2016 dan Tahun 2016 menurut Kelompok Pengeluaran
Kelompok Pengeluaran IHK
Desember 2015
IHK November
2016
IHK Desember
2016
Laju Inflasi
Desember 2016 *)
Laju Inflasi Tahun 2016
**)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Umum 123.35 125.93 126.27 0.27 2.37
Bahan Makanan 137.79 144.97 145.10 0.09 5.31
Makanan Jadi,
Minuman, Rokok dan
Tembakau
133.42 138.04 138.78 0.54 4.02
Perumahan, Air, Listrik,
Gas dan Bahan Bakar 121.57 124.29 124.51 0.18 2.42
Sandang 112.97 118.75 117.68 -0.90 4.17
Kesehatan 114.89 119.51 119.44 -0.06 3.96
Pendidikan, Rekreasi
dan Olahraga 109.18 110.19 110.12 -0.06 0.86
Transpor, Komunikasi,
dan Jasa Keuangan 122.13 119.39 120.57 0.99 -1.28
Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2017 *) Persentase perubahan IHK Desember 2016 terhadap bulan November 2016
**) Persentase perubahan IHK Desember 2016 terhadap bulan Desember 2015
Inflasi DKI Jakarta pada triwulan I 2017 tercatat sebesar 3,43% (yoy), lebih
rendah dibandingkan dengan rata-rata lima tahun sebelumnya (5,66%; yoy). Kebijakan
pemerintah dalam menyesuaikan subsidi listrik 900VA secara berkala (bulan Januari,
Maret dan Mei), maupun menaikkan tarif STNK pada awal tahun, tidak serta merta
mendorong inflasi DKI Jakarta keluar dari sasaran inflasi nasional. Selain itu, perbaikan
permintaan masyarakat yang masih terbatas dan didukung oleh pergerakan nilai tukar
rupiah yang stabil, turut mendukung terkendalinya inflasi di Jakarta. Di sisi lain, harga
pangan secara umum yang tetap terkendali turut mendukung terjaganya inflasi DKI
Jakarta.
Memasuki triwulan II 2017, Bank Indonesia mencatat inflasi DKI Jakarta tetap
terkendali. Kenaikan tarif listrik tahap II pada pelanggan pasca bayar akan tertahan oleh
inflasi inti dan pangan yang bergerak relative terjaga. Menghadapi risiko tekanan
permintaan saat bulan puasa, TPID DKI Jakarta telah menyiapkan berbagai program
guna mendukung kecukupan pasokan, kelancaran distribusi, penyampaian komunikasi
dan keterjangkauan harga. Secara kebijakan BI akan menjaga pencapaian target inflasi
nasional tahun 2017 pada 4%+1%
20
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB I - PENDAHULUAN
Menurut proyeksi Bank Indonesia, tingkat inflasi Provinsi DKI Jakarta tahun
2017 diperkirakan dalam kisaran 4,0%-5,0%. Hal ini disebabkan oleh dampak
kebijakan penyesuaian subsidi listrik 900VA pemerintah yang tidak setinggi perhitungan
semula, di samping jumlah pengguna listrik 900VA di Jakarta yang tidak terlalu banyak.
Sehingga pengaruh terhadap pergerakan tarif listrik secara umum tidak terlalu signifikan.
Kenaikan tarif listrik yang lebih terbatas, menyebabkan terbatasnya dampak turunan
terhadap komoditas lain, seperti sewa dan kontrak rumah. Di sisi lain, tingkat permintaan
masyarakat yang belum sepenuhnya pulih dan dukungan stabilitas harga pangan,
menekan prakiraan inflasi lebih rendah.
1.5.3. Nilai Tukar Rupiah
Selain pertumbuhan ekonomi dan inflasi, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar juga
merupakan indikator penting bagi perekonomian DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan DKI
Jakarta merupakan bagian dari kota-kota besar dunia yang tidak bisa terlepas dari
dinamika perekonomian global. Pada tahun 2016, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar
Amerika berada pada kisaran Rp12.926 – Rp13.946 per Dollar Amerika. Selanjutnya
Gambar di bawah menjelaskan tentang fluktuasi nilai tukar tersebut.
Gambar 1.8 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap USD
Sumber: Bank Indonesia
21
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB I - PENDAHULUAN
Stabilitas nilai tukar mempunyai peran penting dalam rangka tercapainya
stabilitas moneter dan dalam mendukung kegiatan ekonomi. Nilai tukar yang stabil juga
diperlukan untuk terciptanya iklim yang kondusif bagi peningkatan kegiatan dunia usaha.
Bersama dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, nilai tukar digunakan sebagai
asumsi dalam penyusunan perencanaan keuangan Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal
indikator nilai tukar Rupiah terhadap Dollar, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengikuti
kebijakan ekonomi Pemerintah Pusat. Nilai tukar IDR/USD pada tahun 2017
sebagaimana diproyeksikan oleh Kementerian Keuangan yang tercantum dalam
Nota Keuangan dan RAPBN Perubahan Tahun 2017 yaitu sebesar Rp.13.400/USD.
Hal ini sejalan dengan asumsi ekonomi makro yang tercantum dalam dokumen
Rancangan Awal RKP 2018 yaitu berada pada kisaran Rp13.400 – 13.600 per dolar
Amerika Serikat7.
Nilai tukar rupiah bergerak menguat sepanjang triwulan I 2017 disertai volatilitas
yang lebih rendah dibanding negara peers. Pada triwulan I 2017, rupiah menguat secara
point to point sebesar 1,10% menjadi Rp. 13.326 per dolar AS. Penguatan tersebut
didukung oleh kondisi domestik yang cukup solid di tengah sentimen negatif terhadap
dolar AS dan membaiknya risiko pasar keuangan global. Volatilitas rupiah pada triwulan
I 2017 tercatat paling rendah jika dibandingkan dengan negara peers antara lain lira
(Turki), rand (Afrika Selatan), real (Brazil), won (Korea Selatan), bath (Thailand), rupee
(India), dolar Singapura, Peso (Filipina), dan ringgit (Malaysia).
Pada April 2107 nilai tukar rupiah bergerak stabil. Hingga akhir April 2017, rupiah
menguat sebesar 1,07% (ytd) menjadi Rp 13.329 per dolar AS. Dari sisi eksternal,
penguatan nilai tukar rupiah dipengaruhi oleh masuknya modal asing yang masuk ke
negara berkembang (emerging markets) termasuk Indonesia, sebagai dampak dari
meningkatnya sentimen negatif terhadap arah kebijakan perekonomian AS dan
pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Dari sisi domestik, peningkatan cadangan devisa pada
akhir Maret 2017 yang sejalan dengan perbaikan outlook soverign rating dan sentimen
positif terhadap kondisi dan prospek perekonomian Indonesia turut mendukung
penguatan nilai rupiah.
7 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2017, Rancangan Awal RKP 2018, Bappenas, Jakarta
22
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB I - PENDAHULUAN
1.5.4. Faktor Risiko
Perekonomian DKI Jakarta pada tahun 2017 masih dihadapkan pada beberapa
risiko yang dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi bias ke bawah dari kisaran
proyeksi 6,03% - 6,43%. Faktor risiko tersebut berasal dari global maupun domestik.
Risiko kenaikan FFR dari sisi global dapat berpotensi mengakibatkan ketidakpastian
pasar keuangan. Hal ini akan berdampak negatif terhadap perekonomian Jakarta,
mengingat pangsa sektor keuangan pada perekonomian Jakarta cukup besar. Pada sisi
domestik, risiko shortfall pajak memiliki potensi menurunkan pertumbuhan ekonomi
Jakarta melalui penurunan belanja K/L yang mayoritas berada di DKI Jakarta.
Dari sisi inflasi, potensi risiko penyesuaian harga komoditas energi (seperti BBM
dan LPG 3kg) perlu terus diwaspadai, sejalan dengan review kebijakan harga BBM
bersubsidi yang dilakukan pemerintah setiap triwulan. Walaupun pada April 2017
pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan kedua komoditas energi tersebut, masih
terdapat potensi kenaikan pada bulan Juli dan Oktober 2017. Penerapan kebijakan BBM
satu harga juga akan berpotensi meningkatkan tekanan inflasi ibukota, sehingga
pemerintah terus mengkaji rencana tersebut dan strategi mitigasi dampak kebijakan
energi tersebut terhadap fluktuasi harga secara umum agar tingkat inflasi dapat tetap
terjaga.
Tabel 1.3 Faktor Risiko Perekonomian DKI Jakarta
Sumber: Bank Indonesia, 2017
23
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB I - PENDAHULUAN
Untuk itu, TPID Provinsi DKI Jakarta perlu bersinergi dengan Kementerian terkait
dan sektor swasta dalam menjaga tingkat inflasi DKI Jakarta, melalui langkah antisipatif
jika terjadi pergerakan harga energi. Di samping itu, stabilitas kelompok inflasi lainnya
(volatile foods) perlu dijaga melalui kerjasama pemenuhan stok pangan DKI Jakarta
guna memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama menjelang hari raya Idul Fitri yang
biasanya diikuti oleh kenaikan harga pangan. Kestabilan harga ini sangat dibutuhkan
untuk mendorong pembangunan ekonomi di Jakarta secara berkesinambungan,
sehingga perlu adanya dukungan komitmen yang kuat dari berbagai pihak.
Perbandingan asumsi ekonomi makro penetapan dan perubahan RKPD Tahun
2017 antara DKI Jakarta dan Nasional sebagaimana dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 1.4 Perubahan Asumsi Ekonomi Makro
2017
Penetapan Perubahan
Pertumbuhan Ekonomi (%; yoy)
DKI Jakarta 6,4 - 6,8 6,03 – 6,438
Nasional9 5,1 5,2
Inflasi (%; yoy)
DKI Jakarta 4,0 + 1 4,0 – 5,0
Nasional10 4,0 4,3
Nilai Tukar Rupiah (Rupiah) 13.30011 13.40012
1.6. Sistematika Dokumen
Sistematika dokumen Perubahan RKPD Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan
1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Landasan Hukum
4. Pertimbangan Perubahan
8 Bank Indonesia 2017, Op.Cit 9 Kementerian Keuangan RI 2017, Buku II: Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017, Kemenkeu, Jakarta 10 Kementerian Keuangan RI 2017, Ibid 11 Kementerian Keuangan RI 2017, Ibid 12 Kementerian Keuangan RI 2017, Ibid
24
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB I - PENDAHULUAN
5. Gambaran Perkembangan Asumsi Ekonomi Makro
6. Sistematika Dokumen
BAB II Evaluasi Hasil RKPD
1. Evaluasi Perkembangan Indikator Daerah
2. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2016
3. Evaluasi APBD 2017 sampai dengan Triwulan II Tahun 2017
4. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2017
BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
1. Kegiatan yang mengalami Penambahan Anggaran
2. Kegiatan Baru
3. Kegiatan yang Mengalami Pengurangan Anggaran
4. Kegiatan yang Dimatikan
BAB VI Penutup
Perubahan RKPD memuat pendahuluan yang menjelaskan maksud, tujuan, dan
dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan
kerangka ekonomi daerah. Kemudian dokumen ini juga memuat evaluasi hasil
pelaksanaan RKPD penetapan sampai dengan Triwulan II 2017. Selanjutnya dokumen
ini juga menguraikan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam
Perubahan RKPD yang pada prinsipnya menguraikan tentang kegiatan lanjutan,
pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan
baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif,
lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami
perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua
rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak
langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.
25
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya
sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif
yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini
adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker
untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah
dilakukan. Evaluasi penting karena hasil dari suatu evaluasi akan dijadikan dasar dan
input untuk proses selanjutnya (Arikunto et al. 2008, hal. 2)13.
Pada dasarnya evaluasi adalah suatu penilaian dari suatu perencanaan dan
pelaksanaan suatu kegiatan atau program, sehingga secara prinsip evaluasi
pelaksanaan RKPD Penetapan Tahun 2017 merupakan proses penilaian kebijakan
perencanaan yang telah disusun tahun 2017 dan sebagian telah dilaksanakan pada
semester I tahun 2017. Proses ini sangat strategis dalam pencapaian tujuan
pembangunan di Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, evaluasi ini harus dilakukan
secara sistematis, profesional, terukur dan terstruktur agar hasil evaluasi ini benar-
benar akuntabel dan berkualitas. Hasil dari evaluasi ini akan dijadikan masukan dalam
proses perencanaan pada Perubahan RKPD Tahun 2017.
Secara substansi bahwa RKPD Perubahan ini merupakan dokumen
perencanaan daerah untuk periode 1(satu) tahun. RKPD Perubahan ini disusun
dengan menggunakan pendekatan teknokratik, top down, bottom up dan partisipatif
dengan demikian RKPD perubahan ini dapat menjadi dokumen Rencana Kerja yang
dapat menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
lainnya.
Pelaksanaan pembangunan di Jakarta merupakan proses yang melibatkan
multi pemangku kepentingan baik dari dunia usaha, pemerintah, masyarakat maupun
akademisi. Dengan proses seperti ini semua pihak dapat berkontribusi dalam
pembangunan Jakarta secara proporsional. Dengan demikian maka diharapkan
pembangunan yang dilakukan di DKI Jakarta benar - benar memenuhi prinsip
keterbukaan, demokratis, transparansi, akuntabilitas, efisien, efektif, serta memenuhi
azas kepatutan dan kewajaran.
13 Arikunto, Suharsimi dan Abdul Jabar, Cepi Safrudin (2008), Evaluasi Program Pendidikan, Jakarta: PT
Bumi Aksara.
26
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
Evaluasi dilaksanakan dalam rangka memastikan dan menilai pencapaian
prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 dapat terwujud. Dalam pelaksanaannya,
evaluasi dilakukan dengan melihat realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan
dana, dan kendala yang dihadapi. Dengan demikian akan dapat dilihat bahwa
beberapa bagian dari RKPD Penetapan Tahun 2017 perlu dilakukan perubahan.
Selanjutnya, pada bab ini akan disajikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD
Penetapan Tahun 2017. Fokus evaluasi dalam hal ini adalah perkembangan ekonomi
makro, evaluasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah termasuk dalam hal ini
adalah program dan kegiatan yang telah diuraikan pada RKPD Penetapan Tahun
2017.
2.1. Evaluasi Perkembangan Indikator Daerah
2.1.1. Evaluasi Perkembangan Indikator Ekonomi Daerah
Bagian ini menjabarkan analisis fokus pemerataan ekonomi dalam lingkup
pembangunan di Provinsi DKI Jakarta yang dilihat dari indikator laju pertumbuhan
ekonomi, PDRB atas dasar harga berlaku, PDRB menurut lapangan usaha atas dasar
harga berlaku, PDRB menurut pengeluaran atas dasar harga belaku, laju inflasi, dan
investasi. Analisis sebagaimana disebutkan disajikan dalam bentuk narasi, gambar
atau tabel sesuai dengan kebutuhan.
2.1.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi
Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian Jakarta
secara makro adalah melalui data produk domestik regional bruto (PDRB), jumlah nilai
tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di
suatu wilayah14. Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu atas dasar harga berlaku
dan atas dasar harga konstan. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan,
14
Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, Ekonomi dan Perdagangan: Konsep, dilihat 26 Mei 2017,
https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/52
27
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang
telah dilaksanakan.
Tabel 2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi DKI Jakarta15
Tahun
PDRB Atas Dasar Harga
Konstan Tahun 2010 (juta
Rupiah)
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
(juta Rupiah)
(1) (2) (3)
2010 1.075.183.481 1.075.183.481
2011 1.147.558.226 1.224.218.485
2012 1.222.527.925 1.369.432.639
2013 1.296.694.573 1.546.876.491
2014 1.373.389.129 1.762.316.399
2015 1.454.345.823 1.989.329.537
2016 1.539.376.654 2.177.119.884
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa PDRB Provinsi DKI Jakarta
mengalami kenaikan yaitu yang semula Rp 1.075 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp
2.177 trilun pada tahun 2016 (ADHB). Sedangkan berdasarkan ADHK tahun 2000
PDRB Provinsi DKI Jakarta juga mengalami kenaikan yaitu menjadi Rp 1.539 triliun
pada tahun 2016.
Sementara itu perekonomian Indonesia tahun 2016, sebagaimana grafik
berikutnya, yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga
berlaku mencapai Rp12.406,8 triliun dan PDB perkapita mencapai Rp47,96 juta atau
US$3.605,1. Ekonomi Indonesia tahun 2016 tumbuh 5,02 persen lebih tinggi dibanding
capaian tahun 2015 sebesar 4,88 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi
dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 8,90 persen. Dari
sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran
Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumahtangga sebesar 6,62 persen16.
15
Bank Indonesia 2017, Statitik Ekonomi Keuangan Daerah, BI, Jakarta 16
Badan Pusat Statistik, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2016, https://www.bps.go.id/website/brs_ind/brsInd-
20170208123344.pdf
28
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
Gambar 2.1 Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta dan Nasional 2012-2016 (%)
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
Apabila dilihat dari laju pertumbuhan PDRB, walaupun terus mengalami
peningkatan secara nominal laju pertumbuhan PDRB Provinsi DKI Jakarta atas dasar
harga konstan mengalami tren yang menurun. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar
di atas.
Ekonomi Jakarta pada triwulan I-2017 tumbuh 6,48 persen bila dibandingkan
dengan triwulan I-2016 (yoy). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh
lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 11,61 persen. Dari sisi
pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen konsumsi lembaga non
profit yang melayani rumahtangga sebesar 21,52 persen.
Sedangkan ekonomi Jakarta triwulan I-2017 mengalami pertumbuhan sebesar
0,42 persen bila dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q). Dari sisi lapangan usaha
pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa keuangan (7,12 persen), dan
dari sisi komponen pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh net ekspor antar
daerah (20,28 persen).
2.1.1.2. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 mencapai
Rp2.177,12 Triliun meningkat Rp187,79 Triliun dibandingkan tahun 2015 yang sebesar
Rp1.989,33Triliun. Sedangkan sampai dengan triwulan I tahun 2017, PDRB Atas
Dasar Harga Berlaku telah mencapai Rp574,18 Triliun.
6.23 5.78
5.02 4.88 5.02
6.53 6.07 5.91 5.89 5.85
0
1
2
3
4
5
6
7
2012 2013 2014 2015 2016
Nasional
DKI Jakarta
29
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
2.1.1.2.1. PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA BERLAKU
Struktur perekonomian Jakarta 2016 didominasi oleh tiga lapangan usaha
utama yaitu perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor
sebesar 16,49 persen; industri pengolahan sebesar 13,55 persen; dan konstruksi
sebesar 12,88 persen. Ditampilkan dalam tabel berikut.
Tabel 2.2 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku17 (juta rupiah)
No. Lapangan Usaha 2015 2016
Triwulan-I
2017
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1.867.250 1.985.307 511.886
2. Pertambangan dan Penggalian 5.043.042 5.181.434 1.436.974
3. Industri Pengolahan 274.522.770 295.043.440 77.906.297
4. Pengadaan Listrik dan Gas 6.198.598 6.330.691 1.607.769
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang
757.206 798.273 209.236
6. Konstruksi 261.158.155 280.432.268 71.956.812
7. Perdagangan Besar dan Eceran, dan
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
330.319.573 358.898.312 95.690.772
8. Transportasi dan Pergudangan 66.004.497 76.403.054 20.302.925
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan
Minum
101.818.426 109.181.699 28.674.560
10. Informasi dan Komunikasi 141.791.242 157.158.004 42.964.634
11. Jasa Keuangan dan Asuransi 205.724.283 227.482.716 62.314.349
12. Real Estate 125.053.413 134.358.236 35.669.687
13. Jasa Perusahaan 141.772.604 159.379.958 42.839.448
14. Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
114.109.574 123.168.685 29.494.423
15. Jasa Pendidikan 109.807.940 124.725.628 31.462.936
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 32.675.670 36.721.228 9.697.075
17. Jasa lainnya 70.705.293 79.870.951 21.438.443
Produk Domestik Regional Bruto 1.989.329.537 2.177.119.884 574.178.226
Sumber: Bank Indonesia, data diolah.
17 Bank Indonesia, Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah, dilihat 06 Juli 2017,
http://www.bi.go.id/id/statistik/sekda/StatistikRegionalDetail.aspx?idprov=31
30
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
Tabel 2.3 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga
Berlaku18 (juta rupiah)
No. LAPANGAN USAHA 2015 2016
Triwulan-1
2017
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan
0,09% 0,09% 0,09%
2. Pertambangan dan Penggalian 0,25% 0,24% 0,25%
3. Industri Pengolahan 13,80% 13,55% 13,57%
4. Pengadaan Listrik dan Gas 0,31% 0,29% 0,28%
5. Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur Ulang
0,04% 0,04% 0,04%
6. Konstruksi 13,13% 12,88% 12,53%
7. Perdagangan Besar dan Eceran,
dan Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor
16,60% 16,49% 16,67%
8. Transportasi dan Pergudangan 3,32% 3,51% 3,54%
9. Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum
5,12% 5,01% 4,99%
10. Informasi dan Komunikasi 7,13% 7,22% 7,48%
11. Jasa Keuangan dan Asuransi 10,34% 10,45% 10,85%
12. Real Estate 6,29% 6,17% 6,21%
13. Jasa Perusahaan 7,13% 7,32% 7,46%
14. Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib
5,74% 5,66% 5,14%
15. Jasa Pendidikan 5,52% 5,73% 5,48%
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial
1,64% 1,69% 1,69%
17. Jasa lainnya 3,55% 3,67% 3,73%
Produk Domestik Regional Bruto 100% 100% 100%
Sumber: Bank Indonesia, data diolah.
Sedangkan untuk triwulan I tahun 2017, distribusi PDRB DKI Jakarta didominasi
oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
(16,67 persen); Industri Pengolahan (13,57 persen); Konstruksi (12,53 persen); dan
Jasa Keuangan dan Asuransi (10,85 persen).
18 Bank Indonesia, Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah, dilihat 06 Juli 2017,
http://www.bi.go.id/id/statistik/sekda/StatistikRegionalDetail.aspx?idprov=31
31
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
2.1.1.2.2. PDRB MENURUT PENGELUARAN ATAS DASAR HARGA BERLAKU
Tinjauan terhadap PDRB menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku
menunjukkan positif terjadi pada enam komponen sementara dua komponen
mengalami kontraksi. Komponen yang tumbuh positif antara lain komponen
pengeluaran konsumsi LNPRT sebesar 21,52 persen, net ekspor antar daerah sebesar
9,71 persen, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 6,30 persen,
pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) sebesar 5,97 persen serta kmponen
impor luar negeri sebesar 2,41 persen. Sementara itu komponen yang mengalami
kontraksi adalah komponen ekspor luar negeri sebesar -5,90 persen dan pengeluaran
konsumsi pemerintah sebesar -3,83 persen.
Gambar 2.2 Pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran yoy, Triwulan I-2017
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
Tabel 2.4 Pertumbuhan ekonomi Triwulan I-2017 terhadap Triwulan I-2016 dan Triwulan
IV-2016
No. Komponen Triwulan I 2017
Terhadap Triwulan IV- 2016
Triwulan I 2017 Terhadap Triwulan
I- 2016
(1) (2) (3) (4)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah
Tangga
0.06 5.97
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT 0.15 21.52
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (50.71) (3.83)
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (2.74) 6.30
5 Perubahan Inventori 43.31 62.39
6 Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri (4.42) (5.90)
32
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
No. Komponen Triwulan I 2017
Terhadap Triwulan IV- 2016
Triwulan I 2017 Terhadap Triwulan
I- 2016
(1) (2) (3) (4)
7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa
Luar Negeri
(3.74) 2.41
8 Net Ekspor Antar Daerah 74.77 9.71 PDRB 0,42 6,48
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
Selanjutnya, perkembangan nilai PDRB menurut pengeluaran pada tahun 2016
dan Triwulan I-2017 ditunjukkan pada tabel dibawah ini. Komponen terbesar yaitu
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan nilai PDRB berdasarkan harga berlaku
pada Tahun 2016 yaitu sebesar Rp1.277.890 Milyar dan pada Triwulan I 2017 yaitu
Rp340.488,13 Milyar.
Tabel 2.5 PDRB DKI Jakarta Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
No. Komponen
2016 Triw I-2017
Harga
Berlaku
(Milyar)
Proporsi
Harga
Berlaku
(Milyar)
Proporsi
(1) (2) (5) (6) (7) (8)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 1.277.890 58,70% 340.488,13 59,30%
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT 41.305 1,90% 11.653,45 2,03%
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 256.313 11,77% 42.177,32 7,35%
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto 854.178 39,23% 222.758,60 38,80%
5 Perubahan Inventori 17.857 0,82% 5.590,94 0,97%
6 Ekspor Barang dan Jasa 330.150 15,16% 74.784,55 13,02%
7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa 924.439 42,46% 235.829,47 41,07%
8 Net Ekspor Antar Daerah 323.867 14,88% 112.554,70 19,60%
PDRB 2.177.120 100,00% 574.178,23 100,00%
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.
2.1.1.3. PDRB per Kapita
Perkembangan nilai PDRB perkapita menunjukkan proporsi nilai tambah yang
dihasilkan dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk. Data BPS menunjukkan bahwa
PDRB perkapita DKI Jakarta berdasarkan harga konstan tahun 2010 meningkat dari
Rp.136,31 Juta pada tahun 2014 menjadi Rp147,06 juta pada tahun 2016. Sedangkan
untuk PDRB perkapita DKI Jakarta berdasarkan harga berlaku dari Rp. 174,91 juta
33
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
pada tahun 2014 menjadu Rp.207,99 juta pada tahun 2016. PDRB per Kapita Provinsi
DKI Jakarta memiliki tren yang cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan adanya
peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi DKI Jakarta sebagaimana terlihat
pada tabel berikut.
Tabel 2.6 Nilai PDRB Perkapita Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 s.d. 2016
No. Uraian Satuan 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. PDB Perkapita Atas Dasar Harga
Berlaku Juta Rupiah 174,91 195,46 207,99
2. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga
Konstan Tahun 2010 Juta Rupiah 136,31 142,89 147,06
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
2.1.1.4. Laju Inflasi
Laju inflasi DKI Jakarta dari tahun ke tahun berfluktuasi nilainya, karena sangat
bergantung pada kondisi perekonomian baik nasional maupun global. Hal tersebut
dapat dilihat pada tabel berikut, dimana inflasi DKI Jakarta mengikuti fluktuasi inflasi
nasional, dengan nilai yang hanya sedikit berbeda. Data terkini menunjukkan bahwa
inflasi DKI Jakarta tahun 2016 adalah sebesar 2,37 persen. Nilai tersebut merupakan
capaian terendah selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Rincian mengenai nilai
inflasi DKI Jakarta sebagaimana dapat dillihat pada tabel berikut:
Tabel 2.7 Laju Inflasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 s.d. 2016
No
. Uraian 2012 2013 2014 2015 2016
Rerata
Inflasi
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. Inflasi Nasional 4,3 8,38 8,36 3,35 3,02 5,48
2. Inflasi DKI Jakarta 4,52 8,00 8,95 3,30 2,37 5,43
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
Laju inflasi Provinsi DKI Jakarta mengalami fluktuasi antara tahun 2012 hingga
2016. Inflasi terendah di Provinsi DKI Jakarta terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar
2,37% dan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 8,95%.
Pada Bulan Januari 2017, harga-harga di DKI Jakarta mengalami inflasi
sebesar 0,99 persen. Selanjutnya pada bulan Februari 2017 inflasi di DKI Jakarta
sebesar 0,33 persen dan di bulan Maret 2017 inflasi DKI Jakarta sebesar 0,05 persen.
34
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
Tekanan harga di Provinsi DKI Jakarta pada bulan April 2017 kembali turun, bahkan
mengalami deflasi. Pada April 2017 Jakarta mengalami deflasi sebesar 0,02 persen
(mtm). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata tiga tahun
sebelumnya yang mengalami inflasi (0,01% mtm), dan juga dari inflasi nasional (0,09%
mtm). Dengan perkembangan ini, laju inflasi DKI Jakarta sejak awal tahun tercatat
sebesar 1,35% (ytd) atau 3,70% (yoy).
Apabila dibandingkan dengan inflasi nasional, inflasi Provinsi DKI Jakarta
memiliki tren yang hampir sama. Hal tersebut menunjukkan tren kenaikan harga
barang di Provinsi DKI Jakarta cukup dapat menggambarkan kenaikan harga barang
secara nasional. Perbedaan tren inflasi pada periode 2010-2015 terjadi pada tahun
2014, dimana inflasi nasional memiliki tren menurun sementara Provinsi DKI Jakarta
memiliki tren inflasi yang meningkat.
2.1.1.5. Investasi
Pencapaian Investasi tahun 2016 berdasarkan publikasi BKPM Republik
Indonesia, Jumlah proyek (PMDN/PMA) yang berada di DKI Jakarta sebanyak 7.214
dengan rincian 463 proyek PMDN dan 6.751 proyek PMA meningkat apabila
dibandingkan dengan tahun 2015 yang sejumlah 4.779 dengan rincian 4.463 proyek
PMDN dan 316 proyek PMA.
Sementara untuk pencapaian realisasi nilai investasi tahun 2016 yang berasal
dari PMA dan PMDN berjumlah Rp.58.092.455.000.000. Secara lebih rinci dapat
disampaikan bahwa untuk nilai investasi yang berasal dari PMA berjumlah
Rp.45.875.565.000.000 sementara untuk nilai investasi yang berasal dari PMDN
berjumlah Rp.12.216.890.000.000. Pencapaian nilai investasi tersebut menurun
apabila dibandingkan dengan tahun 2015 yang secara total berjumlah
Rp.60.755.131.250.000.
2.1.2. Evaluasi Perkembangan Indikator Kesejahteraan Rakyat
Bagian ini akan dijabarkan analisis fokus kesejahteraan masyarakat dalam
lingkup pembangunan di Provinsi DKI Jakarta yang dilihat terhadap indikator Indeks
35
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
Pembangunan Manusia, Koefisien Gini, Jumlah Penduduk Miskin, dan Tingkat
Pengangguran Terbuka. Analisis sebagaimana disebutkan disajikan dalam bentuk
narasi, gambar atau tabel sesuai dengan kebutuhan.
2.1.2.1. Indeks Pembangunan Manusia
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan
manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dibangun melalui
pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat;
pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian
sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan,
digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi
pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama
sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator
kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat
dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang
mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan
dari tahun ke tahun, nilai IPM pada tahun 2014 yaitu sebesar 78,39 dan mengalami
peningkatan pada tahun 2015 menjadi 78,99 serta kembali mengalami peningkatan
menjadi 79,60 pada tahun 2016.
Tabel 2.8 Realisasi dan Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta
Indikator Realisasi Proyeksi *
2014 2015 2016 2017*
(1) (2) (3) (4) (5)
Indeks Pembangunan Manusia 78,39 78,99 79,60 79,60
Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi DKI Jakarta 2016
*) Sumber: Dokumen RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2013-2017
2.1.2.2. Koefisien Gini
Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering
digunakan untuk mengukur tingkat ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan
agregat secara menyeluruh dalam suatu daerah. Ukuran kesenjangan Koefisien Gini
berada pada besaran 0 (nol), yang menunjukkan pemerataan sempurna, dan 1 (satu),
yang menunjukkan ketimpangan sempurna. Berdasarkan ukuran ini, Gini Ratio
36
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu rendah jika nilai Gini Ratio dibawah 0,4;
sedang jika angkanya berkisar 0,4 - 0,5, serta dikatakan tinggi jika nilainya di atas 0,5.
Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini
Ratio DKI Jakarta pada September 2015 sebesar 0,421, menurun 0,024 poin menjadi
0,397 pada September 2016. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan di Provinsi DKI
Jakarta semakin kecil.
Gambar 2.3 Perkembangan Gini Ratio di DKI Jakarta
Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi DKI Jakarta, 2017
Selain Gini Ratio ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah
persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang
dikenal dengan ukuran ketimpangan Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat
ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika
persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah
12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta
ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen. Pada September 2016,
persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah di DKI Jakarta sebesar
16,49 persen yang berarti berada pada kategori ketimpangan sedang. Persentase
pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah pada bulan September 2016
menurun 0.08 poin jika dibandingkan dengan kondisi September 2015 yang sebesar
16,57 persen.
37
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
Gambar 2.4 Distribusi Pengeluaran Penduduk di DKI Jakarta
Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi DKI Jakarta, 2017.
Faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan tersebut di Provinsi DKI
Jakarta antara lain:
1. Persentase pengeluaran per kapita kelompok 40 persen terbawah masih dalam
kelompok ketimpangan sedang; dan
2. Pola konsumsi kelompok masyarakat 40 persen terendah relatif tidak mengalami
perubahan pada periode September 2015 dan September 2016.
Salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempersempit
ketimpangan pendapatan antara yang kaya dan yang miskin, adalah dengan
melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan penduduk khususnya
penduduk miskin melalui berbagai program serta upaya mengurangi beban
pengeluaran penduduk miskin dengan pemberian Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu
Jakarta Pintar (KJP).
2.1.2.3. Jumlah Penduduk Miskin
Selain koefisien gini, indikator kesejahteraan juga diukur dari jumlah penduduk
miskin. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk
memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi
pengeluaran). Konsep ini menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs
approach) untuk memenuhi konsumsi 2100 kkal per kapita per hari. Kebutuhan dasar
tersebut dibagi menjadi dua macam, yaitu kebutuhan dasar makanan dan kebutuhan
38
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
dasar bukan makanan, yang diwakili oleh 52 jenis paket komoditi kebutuhan dasar
makanan dan 51 jenis komoditi non makanan (perkotaan).
Tabel 2.9 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi DKI Jakarta
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
Jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada bulan September 2016 sebesar
385,84 ribu orang (3,75 persen). Jika dibandingkan dengan Maret 2016 (384,30 ribu
orang atau 3,75 persen), jumlah penduduk miskin naik sebesar 1,54 ribu orang.
Jumlah penduduk miskin tersebut sangat dipengaruhi oleh besarnya Garis
Kemiskinan (GK), karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata
pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Selama September
2015-Maret 2016-September 2016, Garis Kemiskinan naik sebesar 2,02 persen dari
Maret 2016-September 2016 (dari Rp 510.359 per kapita per bulan menjadi Rp
520.690 per kapita per bulan), dan naik sebesar 3,51 persen dari September 2015-
September 2016 (dari Rp 503.038 per kapita per bulan menjadi Rp 520.690 per kapita
per bulan). Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri
dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM),
terlihat bahwa peranan komoditi makanan lebih besar dibandingkan peranan komoditi
bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Namun demikian,
selama periode Maret–September 2016, sumbangan GKM terhadap GK mengalami
perubahan yaitu mengalami penurunan sebesar 0,26 poin.
39
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
2.1.2.4. Tingkat Pengangguran Terbuka
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi DKI Jakarta selama tahun
2014-2016 cenderung mengalami penurunan. Angka TPT Februari 2014 tercatat 9,84
persen, angka tersebut menurun menjadi 8,36 persen pada Februari tahun 2015,
kemudian menurun lagi menjadi 5,77 persen pada Februari 2016. Jika dilihat selama
tahun 2014-2016, TPT DKI Jakarta mengalami penurunan yang cukup tinggi yaitu
sebesar 4,07 poin19.
Memasuki tahun 2017, tingkat pengangguran terbuka kembali mengalami
penurunan. TPT Provinsi DKI Jakarta pada Februari 2017 sebesar 5,36 persen,
mengalami penurunan 0,41 poin dibandingkan keadaan Februari 2016 yang sebesar
5,77 persen. Jumlah angkatan kerja pada Februari 2017 tercatat 5.461 ribu orang,
bertambah sekitar 151 ribu orang dibandingkan jumlah angkatan kerja pada Februari
2016 sebanyak 5.310 ribu orang.
Menurunnya angka pengangguran di DKI Jakarta diduga penduduk yang
tergolong angkatan kerja sebagian besar terserap dalam kesempatan kerja.
Penyerapan angkatan kerja dalam kesempatan kerja disebabkan oleh adanya
pertumbuhan pada sektor-sektor potensial selama tahun 2014-2016 sehingga
menggerakkan aktivitas usaha di DKI Jakarta, baik sektor formal maupun informal.
Dengan meningkatnya aktivitas dan produktivitas usaha pada sektor formal dan
informal berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja, dan pada akhirnya
menurunkan angka pengangguran di DKI Jakarta. Di samping itu juga, kondisi
perekonomian yang kondusif dan menguntungkan di DKI Jakarta mendukung
kesempatan para pengusaha untuk membuka atau memperluas lapangan usaha baru
sehingga supply tenaga kerja sebagian besar dapat terserap.
Tabel 2.10 Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi DKI Jakarta
INDIKATOR SATUAN REALISASI
2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Persen 9,84 8,36 5,77
Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi DKI Jakarta 2017
19 Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta 2016, Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi DKI Jakarta, BPS, Jakarta
40
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
2.2. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2016
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD merupakan suatu proses
untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat menjadi
masukkan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh
ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan demikian, program
pembangunan menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas
pelaksanaannya yang jelas.
Keberhasilan pencapaian sasaran pada semua tingkat pelaksana
pembangunan dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang telah
didefinisikan secara tepat sebelumnya. Evaluasi terhadap status dan kedudukan
pencapaian kinerja pembangunan daerah dilakukan dengan menggunakan Indikator
Kinerja Utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan
pemerintahan.
Penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta pada aspek
perencanaan antara lain didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2013-2017 dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 181 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun
2016. Selanjutnya untuk pencapaian sampai tahun 2016, diuraikan berdasarkan
masing – masing urusan sebagai berikut:
2.2.1. Urusan Pendidikan
Untuk Urusan Pendidikan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp.
15.374.092.396.917,- dengan total penyerapan sebesar Rp. 13.527.576.741.937,- atau
87,99 persen. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain
sebagai berikut:
1) Program Pendidikan Anak Usia Dini
a) Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) TK Negeri sebanyak 1.322
siswa;
41
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
b) Penyelenggaraan Hari Anak Nasional (HAN) siswa PAUD tingkat Provinsi untuk
1.500 siswa;
c) Apresiasi Gugus PAUD Berprestasi Tingkat Provinsi untuk 11 Gugus PAUD;
d) Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) TKLB Negeri sebanyak 8
sekolah;
2) Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun
a) Telah diselesaikan Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) bagi
peserta didik TKN, SDN/ MIN, SMPN/ MTsN, SMAN/ MAN, SMKN dan SLBN
sebesar Rp. 1.283.104.998.391,- untuk 1.332.566 peserta didik dengan rincian
sebagai berikut:
Biaya Operasional Pendidikan (BOP) TKN dan SLBN
Diperuntukan bagi 2.669 peserta didik dengan total anggaran Rp.
5.028.948.000,- yang terdiri dari BOP TKN sejumlah 1.322 peserta didik dengan
anggaran Rp. 856.080.000,- dan BOP SLBN sejumlah 1.347 peserta didik
dengan anggaran Rp. 4.172.868.000,- dengan rincian :
- TKLBN sejumlah 27 peserta didik dengan anggaran Rp. 88.308.000,-
- SDLBN sejumlah 769 peserta didik dengan anggaran Rp. 2.057.844.000,-
- SMPLBN sejumlah 291 peserta didik dengan anggaran Rp. 778.716.000,-
- SMALBN sejumlah 260 peserta didik dengan anggaran Rp. 1.248.000.000,-
Biaya Operasional Pendidikan (BOP) jenjang SDN/ MIN, SMPN/ MTsN dan
SMAN/ SMKN/ MAN
Dialokasikan bagi 1.329.897 peserta didik dengan total anggaran Rp.
1.278.076.050.391,- terdiri dari :
- SDN sejumlah 833.837 peserta didik dengan anggaran Rp. 412.008.163.674,-
- SMPN sejumlah 312.381 peserta didik dengan anggaran Rp.
270.601.167.072,-
- SMAN/ MAN sejumlah 131.779 peserta didik dengan anggaran Rp.
384.124.428.457,-;
- SMKN sejumlah 54.900 peserta didik dengan anggaran Rp.
211.342.291.188,-.
b) Telah diselesaikan penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/
SDLBN, SMP/ SMPLBN, SMA/ SMALBN dan SMKN dengan total anggaran Rp.
42
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
422.082.400.490,- dengan rincian :
- SD/ SDLBN dengan anggaran Rp. 232.699.680.003,-;
- SMP/ SMPLBN dengan anggaran Rp. 103.374.648.821,-;
- SMALBN dengan anggaran Rp. 56.226.310.528,-;
- SMKN dengan anggaran Rp. 29.781.761.138,-.
c) Telah diselesaikan pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi peserta didik dari
keluarga tidak mampu sebanyak 692.002 peserta dengan total anggaran Rp.
2.442.858.030.000,- dengan rincian :
- tingkat SD/ MI dengan anggaran Rp. 983.924.400.000,- untuk 381.455
peserta didik terdiri dari 291.575 peserta didik SD/ MI Negeri dan 89.880
peserta didik SD/ MI Swasta.
- tingkat SMP/ MTs dengan anggaran Rp. 615.338.400.000,- untuk 168.753
peserta didik terdiri dari 89.504 peserta didik SMP/ MTs Negeri dan 79.249
peserta didik SMP/ MTs Swasta.
- tingkat SMA/ SMK/ MA dengan anggaran Rp. 841.938.330.000,- untuk
141.043 peserta didik terdiri dari 34.214 peserta didik SMA/ SMK/ MA Negeri
dan 106.829 peserta didik SMA/ SMK/ MA Swasta.
- PKBM dengan anggaran Rp. 1.656.900.000,- untuk 751 peserta didik terdiri
dari 261 peserta didik PKBM Negeri dan 490 peserta didik PKBM Swasta.
d) Telah diselesaikan pemberian Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) untuk
594 mahasiswa yang tersebar di 47 Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia
dengan anggaran sebesar Rp. 5.346.000.000,-.
3) Program Pendidikan Non Formal dan Informal
a) Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri untuk 200 orang
b) Penggandaan Naskah Ujian Paket A, Surat Hasil Ujian (SHU) dan Ijazah
Pelaksanaan Ujian Sekolah/ Madrasah pada Program Paket A Setara SD
Berstandar Daerah sebanyak 4.000 peserta
c) Try Out Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMA melibatkan 850 orang.
4) Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
a) Assessment Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Bagi Sekolah
Penyelenggaran Pendidikan Inklusi sebanyak 200 Guru
b) Pemusatan Latihan dan Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)
43
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
Bagi Siswa PK/ LK Tingkat Provinsi Menuju Tingkat Nasional untuk 9 siswa dan
9 Cabang Olahraga
c) Penyusunan Kisi-Kisi Soal Ujian Akhir Sekolah (UAS) PLB sebanyak 150 orang
d) Penyusunan Model Pembelajaran Tuna Rungu dan Tuna Grahita sebanyak 150
Guru
5) Program Peningkatan Mutu Pendidikan
a) Pengadaan Perangkat IT Dalam Rangka Kesiapan CBT (Computer Based Test)
Ujian Nasional di Sekolah (SMP Negeri, SMA Negeri dan SMK Negeri) untuk 43
sekolah
b) Penyelenggaraan Ujian Sekolah/ Madrasah Berstandar Daerah (US/ MBD) SD/
MI/ SDLB untuk 155.000 Siswa
c) Diselesaikannya Verifikasi Kelayakan Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN)
Produktif dan Pengamanan Penggandaan Soal Teori Kejuruan SMK untuk 600
Sekolah
d) Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik Non PNS di Sekolah Negeri bagi
9.578 orang
e) Peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan Non PNS di Sekolah Negeri
bagi 6.183 orang
f) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Pengawas Sekolah, Pamong
Belajar dan Penilik kepada 1000 Orang
g) Diselesaikannya Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) bagi Siswa SMA
menuju Tingkat Nasional untuk 60 siswa
6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
a) Rehabilitasi total gedung sekolah sebanyak 24 Sekolah yang terdiri dari 15 SDN
dan 9 SMPN
b) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) sebanyak 5 Sekolah yang terdiri dari 1
SMPN, 3 SMAN dan 1 SMKN
c) Lanjutan penyelesaian pembangunan rehab total sebanyak 9 gedung sekolah
yang terdiri dari 2 SDN dan 6 SMPN serta pembangunan 1 Sekolah Terpadu di
Marunda.
7) Program Peningkatan Tata Kelola Layanan Pendidikan
a) Pelaksanaan akreditasi sekolah secara online sebanyak 1.100 sekolah
44
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
b) Pemindaian hasil ujian sekolah paket A sebanyak 2.850 peserta
c) Pemindaian hasil ujian sekolah SD, MI dan SDLB 165.000 peserta
d) Pengadaan raport SD, SMP Negeri dan Swasta sebanyak 241.000 buku
e) Penyediaan sarana penunjang E-RKAS sebanyak 2.536 sekolah
f) Penyusunan Draft Regulasi Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 15
regulasi;
8) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Urusan Pendidikan
Telah diselesaikan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor sebanyak 158 orang selama
13 bulan.
9) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat SKPD Urusan
Pendidikan
Telah diselesaikan Rakor Teknis Penyusunan Program Kerja Tahun 2017 yang
melibatkan 250 orang.
10) Program Pengembangan Data/Informasi SKPD Urusan Pendidikan
Telah diselesaikan Pembuatan Sistem Pemantauan dan Pelaporan Cepat
Kehadiran Peserta UN SMA, SMK, SMP dan USMBD Tahun Pelajaran 2016/2017,
Pembuatan Sistem Pendukung Input Nilai Kelas 4, 5, 6 s/d Penyelenggaraan
USMBD Tahun Pelajaran 2016/ 2017 dengan volume 3 paket kegiatan.
11) Program Percepatan Penyelesaian Tindak lanjut hasil pengawasan/
Pemeriksaan
Telah diselesaikan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan
Tingkat Provinsi yang melibatkan 31 UKPD di lingkungan Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta.
2.2.2. Urusan Kesehatan
Untuk Urusan Kesehatan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp.
8.239.814.661.188,- dengan total penyerapan sebesar Rp. 6.873.810.357.257,- atau
83,42 persen. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain
sebagai berikut:
45
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
1) Program Pembinaan Upaya Kesehatan
a) Telah diselesaikan Pembinaan dan Pengembangan Upaya Kesehatan
Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) melalui Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan
UKBM, Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Update UKBM, Seminar Dalam
Rangka HALUN (Hari Lanjut Usia)
b) Telah diselesaikan Promosi Kesehatan meliputi Promosi Pelaksanaan Kegiatan
Pameran Rakerkesnas, Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pekan Raya Jakarta
(PRJ), Pelaksanaan Kegiatan Pameran HKN (Hari Kesehatan Nasional),
Kegiatan Upaya Kesehatan Lanjut Usia meliputi peningkatan akses dan kualitas
pelayanan kesehatan intelegensia bagi usia lanjut, pemeriksaan kesehatan
lansia, upaya kesehatan usia reproduksi, peningkatan kesehatan anak balita dan
anak sekolah, upaya pencegahan dan pengendalian masalah keswa dan
napza, peningkatan pelayanan kekerasan terhadap anak/ perempuan (KtA/P) di
Puskesmas, monitoring evaluasi dan validasi data program ISPA diare,
peningkatan wawasan dan pengetahuan petugas infeksi saluran pernafasan atas
dan diare.
2) Program Bina Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak
a) Peningkatan Akses dan Kualitas Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
b) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak
c) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi
Komprehensif (PONEK) di Rumah Sakit
d) Review PWS KIA
e) Peningkatan Akses dan Kualitas pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan
Remaja
f) Peningkatan Akses dan Kualitas Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bayi dan
Neonatal
g) Jampersal DAK
3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan
a) Telah dilakukan proses rehab total 2 (dua) Puskesmas Kelurahan yakni
Puskesmas Kelurahan Grogol Utara II dan Pulau Harapan; Rehab Total 8
(delapan) Puskesmas Kecamatan yaitu Puskesmas Kecamatan Kemayoran,
Koja, Kalideres, Tanah Abang, Taman Sari, Tanjung Priok, Cilincing dan Sawah
46
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
Besar; Pembangunan Puskesmas Kecamatan sebanyak 1 (satu) Puskesmas
yakni Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan; dan Pembangunan Puskesmas
Kelurahan sebanyak 2 (dua) Puskesmas, yakni Puskesmas Kelurahan Rawa
Badak Selatan dan Kelurahan Ciganjur, .
b) Telah dilakukan rehab total 1 (satu) Puskesmas Kelurahan Pasar Minggu II
menjadi RSUD Kelas D Kecamatan Pasar Minggu dan Pembangunan RSUD
Kelas D Kecamatan Kebayoran Baru. Selain itu telah diselesaikan pula
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di 4 RSU Kelas D di Kecamatan Taman
Sari, Tanah Abang, Tanjung Priok dan Matraman, yang meliputi kegiatan
Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan (SDM) Kesehatan, Penyediaan Jasa
Keamanan dan Kebersihan, Pengadaan Modal Alat Medis seperti alat
kedokteran umum, alat kedokteran gigi, alat kamar perawatan, kamar operasi
pengadaan alat kamar operasi di 4 (empat) RSU Kelas D berupa electro cauter,
lampu operasi, major set surgery, meja operasi, mesin anesthesi, minor set
surgery, patient monitor, ventilator dan suction. pengadaan modal alat non medis
seperti meubelair, alat rumah tangga, alat listrik serta pengadaan bahan pakai
habis medis dan non medis.
4) Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah
a) Pembiayaan Premi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah sebesar Rp
831.348.139.650,- untuk 3.487.096 peserta.
b) Pembiayaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di luar kuota dan benefit
Jaminan Kesehatan Nasional sebesar Rp. 85.000.000.000,- dengan realisasi Rp.
47.425.525.061,-.
c) Monitoring dan Evaluasi JPK.
d) Validasi Data Kepesertaan.
5) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
a) Telah diselesaikan pengendalian penyakit antara lain Penatalaksanaan dan
Pengelolaan TB Paru, Penatalaksanaan Program Imunisasi, Pengendalian
Penyakit Tidak Menular dan Gangguan Kesehatan Jiwa, Pengendalian Penyakit
HIV-AIDS, Kampanye Aku Tahu Aku Bangga (ABAT), Penguatan Surveilans
Campak, AFP dan PD3I dan Penyakit Lainnya, Pencegahan dan
Penanggulangan DBD, Peningkatan Wawasan Petugas P2ML, Pengendalian
47
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
Masalah Kesehatan dan KLB (Kejadian Luar Biasa) melalui surveilans penyakit
potensial KLB berbasis rumah sakit, pembinaan calon jamaah haji DKI Jakarta,
seminar keswa NAPZA, pengendalian masalah kesehatan dan KLB melalui
surveilans penyakit potensial KLB berbasis rumah sakit dan laboratorium,
pengendalian masalah kesehatan dan KLB melalui kegiatan investigasi rumor
KLB/ potensial KLB/ KLB dan antisipasi wabah.
b) Telah diselesaikan pengendalian dan penyehatan lingkungan antara lain
Peningkatan Upaya Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, Pengendalian
Vektor, Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan
Zoonotik, Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan di Masyarakat,
Sosialisasi Penegakan Peraturan dan Kebijakan terkait Rokok, Pembuatan
NSPK Kesehatan Lingkungan, Pengolahan Data Kegiatan Ketok Pintu Layani
Dengan Hati dan Pengendalian Penyakit Berbasis Lingkungan Terintegrasi.
6) Program Kefarmasian, Alat kesehatan dan Makanan & Minuman
a) Monitoring dan Evaluasi Keamanan Pangan Produk Industri Rumah Tangga
b) Workshop Pengadaan Obat e-Katalog dan Tata Kelola Obat dan Perbekalan
Kesehatan Terpadu
c) Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian PBF, Industri Farmasi, Obat
Tradisional dan Kosmetik
d) Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Kefarmasian
7) Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
a) Emergency Character Building
b) Forum Komunikasi Pegawai PPKP
c) Manajemen Puskesmas
d) Pelatihan Manajemen Rescue dan Evakuasi Khusus
e) Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Non PNS
f) Peningkatan Kapasitas Bagi Awam Khusus Tentang Bantuan Hidup Dasar
g) Peningkatan Kapasitas Petugas Pelayanan Kesehatan Masyarakat
h) Peningkatan Kemampuan Penanganan Kedaruratan
i) Peningkatan Keterampilan dan Kompetensi Mahasiswa
j) Peningkatan Kompetensi dan Perubahan Budaya Kerja Tenaga Medis dan Non
Medis
48
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
k) Peningkatan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Non PNS
l) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pegawai
m) Peningkatan Wawasan Tenaga Kesehatan Dalam Penanganan Kasus
Spesialistik
n) Penyediaan Tenaga Honorarium Non PNS
o) Pertemuan Workshop Keperawatan
p) Praktek Keperawatan Anak II, Maternitas II dan Keperawatan Medikal Bedah
(KMB) I
q) Praktek Keperawatan Dasar
r) Praktek Keperawatan Jiwa
s) Praktek Keperawatan Medikal Bedah (KMB) IV, KGD dan INC
t) Praktek MTBS dan Keperawatan Komunitas
8) Program Antisipasi dan Penanggulangan Kesehatan Terkait Bencana
a) Pelaksanaan Kegiatan Pusat Pengendalian Dukungan Kesehatan
(Pusdaldukkes)
b) Pelayanan Kesehatan Lapangan Even Nasional dan International
c) Penyelenggaraan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu
d) Forum Komunikasi Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu
2.2.3. Urusan Pekerjaan Umum
Untuk Urusan Pekerjaan Umum, telah dialokasikan APBD sebesar Rp
10.579.127.384.067,- dengan total penyerapan sebesar Rp 8.010.774.724.830,- atau
75,72 persen. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain
sebagai berikut:
1) Program Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan
a) Penyelesaian Pembangunan/ Peningkatan Jalan-Jalan Strategis di Provinsi DKI
Jakarta oleh Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta seluas 409.364 m2 dengan
panjang 49.129 m, meliputi:
- Jl. S. Parman menggunakan beton rapid setting seluas 10.950 m2 dengan
panjang 1.944 m
- Jl. Latumenten berupa Cold Mix Recycling by Foam Bitumen (CMFRB) seluas
49
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
10.021 m2 dengan panjang 1.028 m dan perkerasan aspal seluas 20.677 m2
dengan panjang 2.121 m
- Jl. Makaliwe berupa CMFRB seluas 12.274 m2 dengan panjang 1.259 m dan
perkerasan aspal seluas 25.485 m2 dengan panjang 2.692 m
- Jl. Pantai Indah Timur berupa CMFRB seluas 11.073 m2 dengan panjang
1.582 m dan perkerasan aspal seluas 11.835 m2 dengan panjang 1.691 m
- Jl. Joglo Raya berupa CMFRB seluas 5.867 m2 dengan panjang 903 m dan
perkerasan aspal seluas 34.500 m2 dengan panjang 3.592 m
- Jl. Jeruk Joglo berupa CMFRB seluas 22.252 m2 dengan panjang 3.179 m dan
perkerasan aspal seluas 24.585 m2 dengan panjang 3.512 m
- Jl. Sutoyo berupa CMFRB seluas 26.912 m2 dengan panjang 2.911 m dan
perkerasan aspal seluas 29.406 m2 dengan panjang 3.267 m
- Jl. Perintis Kemerdekaan berupa CMFRB seluas 26.567 m2 dengan panjang
2.415 m dan perkerasan aspal seluas 29.634 m2 dengan panjang 2.694 m
- Jl. Bekasi Raya berupa CMFRB seluas 1.579 m2 dengan panjang 105 m dan
perkerasan aspal seluas 1.824 m2 dengan panjang 122 m
- Jl. Pulogebang berupa CMFRB seluas 3.055 m2 dengan panjang 204 m dan
perkerasan aspal seluas 3.752 m2 dengan panjang 250 m
- Jl. Wahidin & Benteng berupa CMFRB seluas 4.683 m2 dengan panjang 669
m dan perkerasan aspal seluas 9.549 m2 dengan panjang 1.364 m
- Jl. Panjang dengan pekerjaan aspal seluas 67.064 m2 dengan panjang 9.581
m
- Jl. Kebon Sirih dengan perkerasan aspal seluas 11.574 m2 dengan panjang
1.653 m
- Jl. Ridwan Rais dengan perkerasan aspal seluas 9.232 m2 dengan panjang
1.319 m
- Jl. Merdeka Selatan dengan perkerasan aspal seluas 31.808 m2 dengan
panjang 4.544 m
- Jl. Merdeka Timur seluas 15.337 m2 dengan panjang 2.191 m
- Silang Monas dengan perkerasan aspal seluas 17.774 m2 dengan panjang
889 m
- Perempatan Tugu Tani dengan perkerasan aspal seluas 1.759 m2 dengan
panjang 88 m
50
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
- Perempatan sabang dengan perkerasan aspal seluas 1.526 m2 dengan
panjang 76 m
- Jl. Prapatan dengan perkerasan aspal seluas 7.344 m2 dengan panjang 668 m
- Jl. Gatot Subroto dengan perkerasan aspal seluas 32.334 m2 dengan panjang
3.404 m
- Jl. Taman Mini I dengan perkerasan aspal seluas 11.442 m2 dengan panjang
1.467 m
Lokasi-lokasi tersebut juga dilengkapi dengan Pekerjaan Marka dengan total
volume sebesar 12.797 m2
b) Penyelesaian Peningkatan Jalan di lima kota administrasi yang dilakukan oleh
Suku Dinas Bina Marga seluas 653.795 m2 antara lain:
1) Kota Administrasi Jakarta Pusat seluas 46.734 m2 meliputi:
- Kecamatan Cempaka Putih seluas 8.530 m2 yang berlokasi di Jl. Cempaka
Warna Komplek Taman Lagura Komplek Cempaka Indah dan Jl.
Kebanggaan
- Kecamatan Gambir seluas 10.641 m2 yang berlokasi di Jl. Batu Tulis 1, Jl.
Batu Tulis 3 Lanjutan, Jl. Batu Tulis 5, Jl. Batu Tulis 6, Jl. Batu Tulis 8, Jl.
Batu Tulis 9, Jl. Batu Tulis 10, Jl. Batu Tulis 13, Jl. Batu Tulis 14, Jl. Batu
Tulis 15, Jl. Supiori, Jl. Inspeksi Kali Krukut, Jl. Duri B Masjid, Jl. Duri B1,
Jl. Duri B7 dan Jl. Batu Tulis 4
- Kecamatan Kemayoran seluas 8.533 m2 yang berlokasi di Jl. Mutiara Raya,
Jl. Bangau 2, Jl. Bangau 3, Jl. Bangau 4, Jl. Bangau 5, Jl. Bangau 6, Jl.
Bangau 9, Jl. Bangau Buntu, Jl. Kepu Dalam 1 Lanjutan, Jl. Kepu Dalam 3
Lanjutan, Jl. Kali Baru Timur (Pasar Nangka).
- Kecamatan Menteng seluas 1.658 m2 yang berlokasi di Jl. Gondangdia
sejajar Rel KA,
- Kecamatan Sawah Besar seluas 7.574 m2 yang berlokasi di Jl. Gotong
Royong, Jl. Kartini 8 Dalam, Jl. Kartini 13 Dalam, Jl. Puspernerbad, Jl.
Gunung Sahari 10 Lanjutan, Jl. Karang Anyar B3 Lanjutan, Jl. P. Karang
Anyar, Jl. Kartini 10 A, Jl. Kartini 10 B, Jl. Lautze Lanjutan
- Kecamatan Senen seluas 7.374 m2 yang berlokasi di Jl. Inspeksi Kali
Sentiong, Jl. Inspeksi Kali Ciliwung, Jl. Kenari 2, Jl. Inspeksi Kali Ciliwung
51
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
lanjutan, Jl. Inspeksi Kali Sentiong lanjutan
- Kecamatan Tanah Abang seluas 2.424 m2 yang berlokasi di Jl. Abdul Jalil
1, Jl. Abdul Jalil 2
2) Kota Administrasi Jakarta Utara seluas 273.685 m2 meliputi :
- Kecamatan Penjaringan seluas 68.958 m2 yang berlokasi di Jl. 21 RT 013
RW 08, Jl. X RT 015 RW 08, Jl. A1, RT 012 RW 08, Jl. P RW 08, Jl.
M RT 05 RW 08, Jl. Kampung Gusti, Jl. Teluk Gong Selatan (Jl. Fajar),
Jl. D Teluk Gong Selatan, Jl. Kamal Raya, Jl. Kapuk Raya
- Kecamatan Pademangan seluas 23.561 m2 yang berlokasi di Jl. Kampung
Bandan, Jl. Pademangan VII RT 005 s.d RT 007, Jl. Pademangan II RT
008 RW 05, Jl. Pademangan III Gang 10 dan Jl. Pademangan IV Gang 10,
Jl. Pademangan IV Gang 25, Jl. Pademangan III Gang 28 dan Jl.
Pademangan IV Gang 28, Jl. Waspada Raya Sisi Rel Menuju Budi Mulya,
Jl. Hidup Baru III, Jl. Satria I, Jl. Pemandangan II,III , Jl. Gang Madrasah
RT 008-013 Kel. Ancol, Jl. Ketel
- Kecamatan Tanjung Priok seluas 45.434 m2 yang berlokasi di Jl. Agung
Karya 6, Jl. Agung Utara 3, Jl. Pasar Bambu Kuning, Jl. Ancol Selatan 2 (Jl.
Swasembada Barat IX), Jl. Cemara, Jl. Mesjid Nurul Yaqin, Jl. Pos Yandu
1, Santo Lucas, Jl. Pulo Besar RT 001 s.d RT 005, Jl. Pulo Besar 2 (Jl.
Danau Elok VI), Jl. KB Sejahtera, Jl. Kembang Sereh, Komplek
Kebersihan, Jl. Kenanga, Komplek Kebersihan, Jl. Melati, Komplek
Kebersihan, Jl. Komplek Kebersihan, Jl. Flamboyan 1,2,3,4,5, Komplek
Kebersihan, Pelebaran Jl. H .Mawar + (Jl. Gadang-1), Jl. Papanggo 1 D
RW 02 dan Rw 03, Jl. Papanggo IV, Jl. Papanggo III C RT 004/ RW 06 (Jl.
Swasembada Barat IX), Jl. Warakas IV Gg 18 RT 10 RW 14 , Jl. Warakas
IV Gg 6 RT 009 RW 06, Jl. Warakas VIII Gg 10 + (Jl. Agung Utara 6A), Jl.
Warakas IV Gg 16,17 RW 14 + ( Jl. Cempaka Puskesmas), Jl. Warakas Gg
A RW 14 (SMA 18), Jl. Warakas III Gg 15 RW 14, Jl. Warakas V Gg 4 RW
07,08, Jl. Warakas V Gg 2 RW 08, Jl. Gadang Terusan, Jl. Gembira, Jl.
Swasembada Timur XXIV, Jl. Swasembada Timur XXI, Jl. Swasembada
Timur XXII, Jl. Jati VD (Opritan Sunter C. Sisi Utara dan Selatan), Jl. Cucut,
Jl. Samudra III (Jl. Tawes), Jl. Muara Raya RW 12
- Kecamatan Koja seluas 46.004 m2 yang berlokasi di Jl. Cipeucang II, Jl.
52
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
Cipeucang III, Jl. Cipeucang IV, Jl. Samping Rusun Sindang, Jl. Lontar 5,
Jl. Walang Permai, Jl. Maja, Jl. Walang Mandiri, Jl. Taman Walang, Jl.
Walang Timur, Jl. Toar Raya Gang Buntu, Jl. Toar Tengah Lanjutan, Jl.
Pasar Koja Baru, Jl. Geladak, Jl. Haluan, Jl. Dewi Dewi, Jl. Lambung, Jl.
Janur Hijau, Jl. Pembangunan 1, Jl. Inspeksi Kali Sunter, Jl. Cemara Angin,
Jl. Rawa Badak Barat, Jl. Bendungan Melayu Selatan, Jl. Manggar Ujung
Menuju Jalan Menteng, Jl. Mangga Ujung Menuju Jalan Menteng, Jl.
Mawar, Jl. Maja Ujung (dari Jl.Komplek BPP menuju Jl. Mindi )
- Kecamatan Kelapa Gading seluas 42.786 m2 yang berlokasi di Jl. Teguh I
(Jl. Banyo - I), Jl. Teguh II (Jl. Banyo- II), Jl. Teguh III (Jl. Banyo - III), Jl.
Pelepah Indah 1, Jl. Griya Pratama, Jl. Griya Pratama I, Jl. Griya Pratama
II, Jl. Griya Pratama III, Jl. Griya Pratama IV, Jl. Griya Pratama V, Jl. Griya
Pratama VI, Jl. Griya Pratama VII, Jl. Pelangi (Jl. Taska), Jl. Melodi Mas I,
Jl. Melodi Mas III, Jl. Melodi Mas IV, Jl. Musik Raya, Jl. Kelapa Lilin Raya
LA dan LB, Jl. Mandolin, Jl. Legong, Jl. Seudati, Jl. Serimpi, Jl. Ketuk Tilu,
Jl. Bondan, Jl. Tj Katung, Jl. Kendang Sisi Mesjid Al Huda, Jl. Reog dan Jl.
Pisok + (Jl. Ballyra Raya), Jl. Janger dan Jl.Polka, Jl. Masuk SMU 45, Jl.
Tifa dan Jl. Gambang, Jl. Harpa 1, Jl. Bonang, Jl. Kecapi, Jl. Mesjid Al
Ihsan, Jl. Giro Raya, Jl. Giro 1, Jl. Simponi Mas Raya, Jl. Simponi Mas 5,
Jl. Simponi Mas 2, Jl. Simponi Mas 1, Jl. Simponi Mas 6, Penghubung Jl.
Simfoni Mas 4 dan Jl. Simfoni Mas 3, Jl. Pelangi, Jl. Sutra Ungu, Jl. Merah
Delima, Jl. Merah Delima Taman, Jl. Gading Raya
- Kecamatan Cilincing seluas 46.942 m2 yang berlokasi di Jl. Nusantara, H.
Kari (Masjid Al Fajar), Jl. Taruna Raya, Jl. Taruna 1, Jl. Taruna 2, Jl.
Taruna 3, Jl. Remaja 3, Jl. Remaja 4, Jl. Dewa Ruci Raya, Jl. Angin
Badai, Jl. Angin Mamiri + Jl. Angin Pasat + Jl. Angin Gending, Jl. Angin
Prahara, Jl. Angin Kumbang, Jl. Angin Tongi, Jl. Belimbing, Jl. Duren, Jl.
Gang 1 R, Jl. Kebon Baru, Jl. Camar 3 Sisi Utara dan Jl.Camar 3 Sisi
Selatan, Jl. Madya Kebantenan TPU Budi Darma, Jl. Sarang Bango
Menuju Malaka, Jl. Gudang Peluru ( Dari Jl.Akses Marunda POM Bensin),
Jl. Inspeksi Kali Banglio sisi Utara, Jl. Rorotan IX RT 017 RW 07 , Jl.
Cilincing Pagi.
3) Kota Administrasi Jakarta Barat seluas 231.075 m2 meliputi:
53
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
- Kecamatan Taman Sari seluas 21.402 m2 yang berlokasi di Jl. Pintu Besar
Selatan. 1, Jl. Pintu Besar Selatan. 2, Jl. Labu Dalam, Jl. Mangga Besar. I,
Jl. Keadilan Raya 7, Jl. Petak Sembilan, Jl. Gedong, Jl. Delima, Jl.
Mangga Besar. 2, Jl. Kemurnian. I, Jl. Mangga Dua. 2, Jl. Duku, Jl. Kebon
Jeruk. 15, Jl. Kebon Jeruk. 9 Lanjutan, Jl. Keadilan. 1, Jl. Keadilan. 4, Jl.
Keadilan. 5, Jl. Keadilan. 6, Jl. Keadilan. 7, Jl. Madu, Jl. Talib III Baru dan
Ketapang Utara 7, Jl. Kebon Jeruk. 4, Jl. Kaligot Kecil, Jl. Kemurnian. 2, Jl.
Keselamatan Dalam, Jl. Kemang, Jl. Kebon Jeruk 6.
- Kecamatan Tambora seluas 13.755 m2 yang berlokasi di Jl. Kali Anyar 1, Jl.
Kali Anyar 2, Jl. Kali Anyar 3, Jl. Kali Anyar 5, Jl. Kali Anyar 7, Jl. Kali Anya.
4, Jl. Kali Anyar 10, Jl. Jembatan Besi 12, Jl. Kali Anyar 9, Jl. Angke Indah
Gg. 5 Blok B, Jl. Songsi, Jl. Rahayu I, Jl. Laksa 2, Jl. Laksa 4, Jl. Angke
Jaya 3 (Perumahan Angke Jaya), Jl. Angke Jaya 9 (Perumahan Angke
Jaya), Jl. Angke Jaya 6 (Perumahan Angke Jaya), Jl. Rusun Angke, Jl.
Pengukiran Raya, Jl. Jembatan Besi 8, Jl. Gedong Panjang, Jl. Bandengan
Utara, Jl. Bandengan Utara 1 Dalam, Jl. Tambora 5 Gg Daging, Jl. Duri
Selatan 1
- Kecamatan Grogol Petamburan seluas 51.780 m2 yang berlokasi di Jl.
Hadiah Utama IIA, Jl. Hadiah Utama IIB, Jl. Hadiah Utama IIC, Jl. Satria 2,
Jl. Satria 3, 3A, Jl. Satria 5, Jl. Hadiah Utama IIE, Jl. Hadiah Utama IIF, Jl.
Satria 6, Jl. Satria 7, Jl. Satria 8, Jl. Hadiah Utama IIG. IIH, Jl. Hadiah IA, Jl.
Hadiah 9, Jl. Hadiah 11C, Jl. Hadiah 4, Jl. Hadiah 11, Jl. Satria 9, Jl.
Swadaya 3, Jl. Swadaya 4, Jl. Swadaya 5, Jl. Latumenten III Barat, Jl.
Latumenten III , Jl. Hadiah 10, Jl. Hadiah IB, Jl. Hadiah 1 Dalam, Jl.
Hadiah 11B, Jl. Hadiah 9A, Jl. Hadiah 8, Jl. Hadiah 7, Jl. Hadiah 6, Jl.
Hadiah Utama 5, Jl. Hadiah Utama 5 A, Jl. Hadiah Utama 5C Depan
Sekolah, Jl. Empang Bahagia Raya, Jl. Swadaya 2, Jl. Wijaya Kusuma 3,
Jl. Satria 1, Jl. Amanah, Jl. Wijaya Kusuma 2, Jl. Perdana I (Belakang
Kantor Kelurahan Wijaya Kusuma ), Jl. Komplek BNI 46 (Blok DD), Jl.
Hadiah 5B, Jl. Empang Bahagia 6, Jl. Empang Bahagia 5, Jl. Empang
Bahagia 7, Jl. Hadiah 3, Jl. Rasa Sayang, Jl. Wesel, Jl. Jelambar Barat, Jl.
Jelambar Barat 3C, Jl. Jelambar Selatan 3, Jl. Jelambar Baru 9, Jl.
Jelambar Baru 2, Jl. Jelambar Barat 1, Jl. Hadiah 2, Jl. Jelambar Selatan
54
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
17, Jl. Jelambar Selatan 16, Jl. Jelambar Selatan 15, Jl. Jelambar Selatan
14, Jl. Jelambar Selatan 13, Jl. Jelambar Selatan 12, Jl. Jelambar Selatan
11, Jl. Empang Bahagia. 4E, Jl. Jelambar Selatan 2 Gg. 18, Jl. Jelambar
Selatan Barat 2, Jl. Komplek Pusri, Jl. Jelambar Barat 2F, Jl. Kusuma
Timur Belakang Kantor Kelurahan, Jl. Wijaya Kusuma 8, Jl. Komplek Pusri
Lanjutan, Jl. Jelambar Selatan 2
- Kecamatan Palmerah seluas 17.236 m2 yang berlokasi di Jl. Kota Bambu
Utara 4, Jl. Bidara Raya, Jl. Mangga, Jl. Sakti 2, Jl. Sakti 3, Jl. Sakti 5, Jl.
Studio Monitor, Jl. Rawa Belong 5D/ Televisi, Jl. Tomang Raya RW 004
(Depan TPS/ Jl. Pelita), Jl. Sakti 9, Jl. Tomang Ancak, Jl. Seroja, Jl.
Delima, Jl. Manggis 2, Jl. Nanas, Jl. Timbul, Jl. Semangka 4, Jl. Semangka
2 dan 3, Jl. Sawo 2, Jl. Muhdom, Jl. Manggis, Jl. Kamera 1, Jl. Kaca Piring,
Jl. Anyelir.
- Kecamatan Kebon Jeruk seluas 24.545 m2 yang berlokasi di Jl. H. Kelik, Jl.
Ratu Kamboja, Jl. Ratu Kemuning, Jl. Surya Mulia 1, Jl. Surya Mulia 2, Jl.
Surya Mulia 3A dan 3, Jl. Surya Mulia 4, Jl. Surya Mulia 5, Jl. Salam 21, Jl.
Surya Mulia Raya, Jl. Asia Baru Raya, Jl. Asia Baru 2, Jl. Duri Mas 7
(Depan SDN 13), Jl. Kepa Listrik, Jl. Kepa Listrik Blok T1, Jl. Mangga 22,
Jl. Mangga 23, Jl. Mangga 14 Ujung, Jl. Taman Cosmos (tambahan), Jl. EE
Kedoya Utara
- Kecamatan Kembangan seluas 28.408 m2 yang berlokasi di Jl. Kembangan
Utara, Jl. H. Kutong, Jl. Marwah, Jl. Delima Raya, Jl. Delima 1, Jl. Delima
2, Jl. Delima 3, Jl. Delima 4, Jl. Delima 5, Jl. Delima 6, Jl. Delima 7, Jl.
Delima 9, Jl. H. Sa'aba, Jl. Komplek Keuangan, Jl. Komplek Pajak, Jl.
Komplek DPA, Jl. Insp Cengkareng Drain Sisi Timur, Jl. Lapangan Merah,
Jl. Pemancingan Ujung, Jl. Komplek Migas, Jl. Srengseng Raya Jl.
Penyelesaian Tomang 5, Jl. Jati Blok 26, Jl. Kartika, Jl. Penyelesaian
Tomang 2 Blok 118, Jl. Teratai 3, Jl. Teratai 4, Jl. Zamzam 1, Jl. Zamzam
2, Jl. Musdalifah, Jl. Siantan
- Kecamatan Cengkareng seluas 36.606 m2 yang berlokasi di Jl. Melati Raya
Kel. Kapuk, Jl. Tenis Raya Cengkareng Indah Arah Sekolah, Jl. Dollar Kel.
Kapuk, Jl. Cengkareng Indah 2 Jalur Kel. Kapuk, Jl. Tenis Raya
Cengkareng Indah Kel. Kapuk (1), Jl. Tenis Raya Cengkareng Indah Kel.
55
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
Kapuk (2), Jl. Bojong Raya Kel. Rawa Buaya, Jl. Kapuk Sawah Kel. Kapuk,
Jl. Peternakan 3 Dalam Kel. Kapuk, Jl. Peternakan Raya Kel. Kapuk, Jl. Al
Hikmah Lanjutan Kel. Rawa Buaya, Jl. Bina Serasih Cengkareng Barat
(Kebersihan), Jl. Dharmawanita 1 Kel. Rawa Buaya, Jl. Dharmawanita 5
(tambahan) Kel. Rawa Buaya, Jl. Kapuk Poglar Kel Kapuk, Jl. Pedongkelan
Belakang Kel. Cengkareng Timur, Jl. Mangga Ubi Kel. Kapuk, Jl
Peternakan 2 Kel. Kapuk, Jl. Dharmawanita 2 Kel. Rawa Buaya, Jl.
Dharmawanita 5 Kel. Rawa Buaya, Jl. Kapuk Cengkareng, Jl. Cengkareng
Indah (Pos RW-Timur), Jl. Cengkareng Indah (Koramil-B), Jl. Cengkareng
Indah (dekat Waru-Barat), Jl. Rawa Buaya, Jl. Cengkareng Indah
(tambahan Pos RW), Jl. Blok D (seberang Koramil), Jl. Waru 8 RW 014
Kel. Kapuk, Jl. Jaya Kel. Cengkareng Barat, Jl. Kincir Kel. Cengkareng
Timur, Jl. Dharmawanita 3 Ujung, Jl. AMD Duri Kosambi, Jl. AMD
Manunggal Rawa Gabus, Jl Timbul.
- Kecamatan Kalideres seluas 37.343 m2 yang berlokasi di Jl. Taraso, Jl.
Bima Dalam, Jl. Mirinda, Jl. Komplek Kebersihan, Jl. Bodeman, Jalan di
bawah Fly Over Jl. Sahabat, Jl. Albasiah, Jl. Warung Gantung, Jl. Teraso
Dalam, Jl. Trisula, Jl. Rawa Kompeni, Jl. Yudistira, Jl. Sukatani, Jl. Toram.
2, Jl. Toram Raya, Jl. Toram. 1, Jl. Prima Raya, Jl. Tanjung Pura. 5, Jl.
Tanjung Pura. 4, Jl Menvo, Jl Prepedan Dalam, Jl. Komplek Kebersihan, Jl.
Bhakti 2, Jl. Bhakti. 4, Jl. Alhuriyah, Jl. Prima Dalam, Jl. Al-Ikhlas, Jl. H.
Biin, Jl. Cimone, Jl. Kampus Mede, Jl M. Soleh, Jl. Bayam, Jl. H. Sura, Jl.
Raya Kramat Semanan.
4) Kota Administrasi Jakarta Selatan seluas 26.142 m2 meliputi:
- Zona 1 (Kecamatan Kebayoran Baru, Mampang Prapatan, Cilandak,
Kebayoran Lama dan Pesanggrahan) seluas 12.676 m2 yang berlokasi di
Jl. Pondok Karya 1a, Jl. Nipah 12, Jl. Pondok Karya 1c, Jl. Nipah 15, Jl.
Duren Bangka, Jl. Nipah Raya dan Nipah 11, Jl. Pulo Gayung , Jl. Mas’ud,
Jl. Kramat 1, Jl. Bunga Lili, Jl. KH. Muhasyim Raya, Jl. H. Djawahir, Jl. H.
Aom, Jl. Bina Marga, Jl. Ahmad Nado, Jl. Pondok Karya 2, Jl. Galuh 1, Jl.
Kemajuan, Jl. Jatayu, Jl. Dwijaya 4, Jl. Rengas.
- Zona 2 (Kecamatan Pancoran, Setiabudi, Tebet, Jagakarsa dan Pasar
Minggu) seluas 13.466 m2 yang berlokasi di Jl. Poncol, Jl. Gandaria 1, Jl.
56
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
Gandaria VI, Jl. Gandaria Bawah Jl. Setu Mangga Bolong, Jl. Jati Padang
Baru, Jl. U-Turn Abdullah Syafe'ie, Jl. Lapangan Tembak, Jl. Timbul, Jl.
Lenggong, Jl. Anggrek dan Anggrek 1, Jl. Gandaria Bawah Pertanian
5) Kota Administrasi Jakarta Timur seluas 76.159 m2 meliputi :
- Kecamatan Cipayung seluas 8.359 m2 yang berlokasi di Jl. Bambu Hitam 1,
Jl. Kp. Kramat, Jl. Setu Indah IV, Jl. Ali Ujung, Jl. Ridho Pondok Ranggon,
Jl. Dalang, Jl. Mawar, Jl. H. Siun, Jl. Rawa Lindung, Jl. SMU 64, Jl. H. Deih
- Kecamatan Cakung seluas 10.924 m2 yang berlokasi Jl. Swadaya PLN, Jl.
Swadaya Akses, Jl. Bekasi Timur (di bawah FO Klender/ Depan Pasar
Klender), Jl. Swadaya POS Kel. Pulogebang, Jl. Inspeksi Kali Buaran (Kp.
Rawa Badung), Jl. Merdeka 4, Jl. Harapan Kel. Cakung Timur
- Kecamatan Duren Sawit seluas 10.062 m2 yang berlokasi di Jl. Malaka I, Jl.
Gading Raya, Jl. Bambu Mas Utara, Jl. Rawa Domba, Jl. Janur I, Jl. Tumpi,
Jl. Tumpi 1, Jl. Mayang I, Jl. Betung Raya, Jl. Bambu Kuning
- Kecamatan Makasar seluas 4.955 m2 yang berlokasi di Jl. Surya, Jl. Wira
Jati IV, Jl. Keuangan, Jl. Pangkalan Jati V Ujung, Jl. Hermandal
- Kecamatan Kramat Jati seluas 6.658 m2 yang berlokasi di Jl. Condet Raya
(depan Masjid Al Hawi) Jl. Al Bashor
- Kecamatan Pulogadung seluas 10.923 m2 yang berlokasi di Jl. Pulo
Nangka Timur Raya, Jl. Tembus Inspeksi Kali Buaran, Jl. Bangunan Barat,
Jl. Sindang 1,2,3 dan Taman, Jl. Pulo Mas Utara
- Kecamatan Pasar Rebo seluas 6.139 m2 yang berlokasi di Jl. Cibubur Raya
(Lapangan Tembak), Jl. BBKK, Jl. H. Moong Kel. Baru, Jl. Inspeksi, Jl.
Kenanga, Jl. Waru
- Kecamatan Jatinegara seluas 4.829 m2 yang berlokasi di Jl. Cipinang Indah
Blok M-M1, Blok M1-Y, Jl. Kemuning, Jl. Pasar Ayam, Jl. Komplek
Pendidikan, JL. Bekasi Barat 6
- Kecamatan Ciracas seluas 7.502 m2 yang berlokasi di Jl. Inayah, Jl.
Cibubur Raya, Jl. Al Ridho dan Jl. Permai, Jl. Bungur 2, Bungur 4, Jl.
Persatuan, Jl. Manunggal, Jl. Cipinang, Jl. H. Marjuki
- Kecamatan Matraman seluas 5.808 m2 yang berlokasi di Jl. Galur Sari
Raya, Jl. Galur Sari 9, Jl. Nanas 1, Jl. Kayu Manis 3, Jl. Penggalang, Jl.
Penegak, Jl. Gugus Depan
57
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
c) Penyelesaian Penataan Jalur Pedestrian/ Trotoar pada Jalan Arteri/ Kolektor
seluas 154.079 m2 dengan panjang 47.975 m di lima kota administrasi Provinsi
DKI Jakarta, antara lain:
1) Penataan Jalur Pedestrian/ Trotoar di Kota Administrasi Jakarta Pusat seluas
49.441 m2 dengan panjang 13.632 m.
Telah dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga seluas 17.474 m2 dengan panjang
4.151 m, meliputi :
- Jl. Jatibaru Raya dan Jl. H. Fachrudin seluas 10.386 m2 dengan panjang
2.308 m,
- Jl. Merdeka Selatan seluas 823 m2 dengan panjang 103 m,
- Jl. Caringin-Suryopranoto seluas 6.265 m2 dengan panjang 1.740 m.
Telah dilaksanakan oleh Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta
Pusat, meliputi :
- Kecamatan Cempaka Putih seluas 4.767 m2 dengan panjang 1.606 m yang
terletak di Jl. Cempaka Putih Tengah 1 dan Jl. Cempaka Putih Tengah 30,
- Kecamatan Gambir seluas 4.195 m2 dengan panjang 1.663 m yang terletak
di Jl. KH. Hasyim Ashari (Roxy),
- Kecamatan Johar Baru seluas 1.398 m2 dengan panjang 381 m yang
terletak di Jl. Percetakan Negara 2,
- Kecamatan Kemayoran seluas 4.257 m2 dengan panjang 1.021 m yang
terletak di Jl. Bungur Besar Raya (sisi Tipikor),
- Kecamatan Menteng seluas 6.244 m2 dengan panjang 1.649 m yang
terletak di Jl. Srikaya (MNC) dan Jl. Purworejo,
- Kecamatan Sawah Besar seluas 4.083 m2 dengan panjang 1.167 m yang
terletak di Jl. Karang Anyar Raya,
- Kecamatan Senen seluas 2.484 m2 dengan panjang 796 m yang terletak di
Jl. Stasiun Senen,
- Kecamatan Tanah Abang seluas 4.539 m2 dengan panjang 1.198 m yang
terletak di Jl. Jatibaru dan Jl. Fachrudin.
2) Penataan Jalur Pedestrian/ Trotoar di Kota Adminstrasi Jakarta Utara seluas
22.799 m2 dengan panjang 7.276 m.
Telah dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga meliputi:
- Jl. Pluit Karang Raya seluas 6.515 m2 dengan panjang 1.974 m
58
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
Telah dilaksanakan oleh Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta
Utara, meliputi:
- Kecamatan Penjaringan seluas 2.663 m2 dengan panjang 906 m yang
terletak di Depan Waduk Pluit sisi Selatan, sebagian Pluit Timur, sebagian
Pluit Selatan
- Kecamatan Pademangan seluas 1.839 m2 dengan panjang 684 m yang
terletak di Jl. Gn. Sahari depan Samsat belok ke Jl. Hidup Baru
- Kecamatan Tanjung Priok seluas 2.709 m2 dengan panjang 664 m yang
terletak di Jl. Stasiun Tanjung Priok
- Kecamatan Koja seluas 2.673 m2 sepanjang 843 m yang terletak di Jl.
Kramat Jaya depan Islamic
- Kecamatan Kelapa Gading seluas 3.174 m2 dengan panjang 1.290 m yang
terletak di Jl. Yos Sudarso depan Kodamar
- Kecamatan Cilincing seluas 3.226 m2 dengan panjang 915 m yang terletak
di depan Rusun Marunda
3) Penataan Jalur Pedestrian/ Trotoar di Kota Adminstrasi Jakarta Barat seluas
23.612 m2 dengan panjang 8.876 m
Telah dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga, meliputi :
- Jl. Akses Rusun Pesakih, Daan Mogot seluas 3.050 m2 dengan panjang
763 m
- Jl. Joglo Raya seluas 3.025 m2 sepanjang 2.017 m
Telah dilaksanakan oleh Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta
Barat, meliputi :
- Kecamatan Taman Sari seluas 1.084 m2 dengan panjang 583 m yang
terletak di Jl. Kebahagiaan,
- Kecamatan Tambora seluas 1.167 m2 dengan panjang 468 m yang terletak
di Jl. Kopi,
- Kecamatan Pal Merah seluas 3.062 m2 dengan panjang 1.001 m yang
terletak di Jl. Palmerah Utara dan Jl. KS Tubun (Museum Tekstil),
- Kecamatan Kebon Jeruk seluas 6.909 m2 dengan panjang 2.058 m yang
terletak di Jl. Kedoya Raya,
- Kecamatan seluas 2.797 m2 dengan panjang 727 m Kembangan yang
terletak di Jl. Pesanggrahan Raya,
59
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
- Kecamatan Cengkareng seluas 2.518 m2 dengan panjang 1.259 m yang
terletak di Jl. Daan Mogot Raya
4) Penataan Jalur Pedestrian/ Trotoar di Kota Administrasi Jakarta Selatan
seluas 23.617 m2 dengan panjang 8.550 m
Telah dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga meliputi :
- Jl. Melawai Raya seluas 5.124 m2 dengan panjang 1.281 m
Telah dilaksanakan oleh Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta
Selatan meliputi:
- Kecamatan Kebayoran Baru seluas 3.996 m2 dengan panjang 1.332 m
yang terletak di Jl. Bulungan, Jl. Iskandarsyah,
- Kecamatan Pesanggarahan seluas 3.244 m2 dengan panjang 1.622 m yang
terletak di Jl. RC. Veteran,
- Kecamatan Pancoran seluas 2.795 m2 dengan panjang 932 m yang terletak
di Jl. Pahlawan Kalibata,
- Kecamatan Setia Budi seluas 1.896 m2 dengan panjang 758 m yang
terletak di Jl. Taman Setiabudi 2, Taman Setiabudi 1,
- Kecamatan Tebet seluas 1.635 m2 dengan panjang 654 m yang terletak di
Jl. Tebet Timur Dalam 3, Jl. KH Abdullah Safei,
- Kecamatan Pasar Minggu seluas 4.927 m2 dengan panjang 1.971 m yang
terletak di Jl. Ragunan Raya, Jl. Pasar Minggu Raya, Jl. Warung Jati Barat.
5) Penataan Jalur Pedestrian/ Trotoar di Kota Adminstrasi Jakarta Timur seluas
34.610 m2 dengan panjang 9.641 m
Telah dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga meliputi :
- Jl. Paus, Jl. Perserikatan, Jl. Kedondong seluas 8.663 m2 dengan panjang
2.280 m
Telah dilaksanakan oleh Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta
Timur meliputi :
- Kecamatan Cipayung seluas 3.457 m2 dengan panjang 900 m yang terletak
di Jl. Mabes Hankam,
- Kecamatan Cakung seluas 1.820 m2 dengan panjang 521 m yang terletak
di Jl. A di Samping Walikota Jakarta Timur,
- Kecamatan Duren Sawit seluas 3.053 m2 dengan panjang 698 m yang
terletak di Jl. I Gusti Ngurah Rai,
60
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
- Kecamatan Pulogadung seluas 1.831 m2 dengan panjang 563 m,
- Kecamatan Kramat Jati seluas 3.786 m2 dengan panjang 1.229 m yang
terletak di Jl. Dewi Sartika,
- Kecamatan Jatinegara seluas 3.750 m2 dengan panjang 921 m yang
terletak di Jl. Bekasi Barat Raya (depan Stasiun KA Jatinegara),
- Kecamatan Pasar Rebo seluas 3.249 m2 dengan panjang 1.253 m yang
terletak di Jl. Gedong/ Jl. TB Simatupang,
- Kecamatan Ciracas seluas 1.762 m2 dengan panjang 616 m yang terletak
di Jl. Pusdika,
- Kecamatan Matraman seluas 3.239 m2 dengan panjang 660 m yang
terletak di Jl. Matraman Raya.
d) Telah dimulai pembangunan 3 Unit Fly Over, Simpang Tidak Sebidang dan 3
Unit Underpass dengan kegiatan Multiyears 2016-2017 antara lain :
- Pembangunan Simpang Tidak Sebidang (Fly Over) Cipinang Lontar
- Pembangunan Simpang Tidak Sebidang (Fly Over) Bintaro Permai-Rel KA
- Pembangunan Fly Over Pancoran
- Pembangunan Underpass Kartini
- Pembangunan Underpass Mampang-Kuningan
- Pembangunan Underpass Matraman-Salemba
e) Penyelesaian Pembangunan Jalan Layang Busway Kapten Tendean-Blok M-
Cileduk yang dilakukan secara Multiyears, progres sampai dengan akhir Bulan
Desember 2016 sebesar 96,86 persen dan direncanakan mulai beroperasi pada
tahun 2017
f) Penyelesaian Peningkatan Jalur Busway seluas 12.714 m2 dengan panjang
3.532 m dengan beton pada:
- Koridor 1 dengan lokasi Jl. Jendral Soedirman, Jl. Hayam Wuruk, Jl. Gajah
Mada, Jl. Medan Merdeka Barat (Kementerian Perhubungan), Jl. MH. Thamrin
(Sarinah), Jl. Sudirman (Ratu Plaza), Jl. Sisingamangaraja
- Koridor 2 dengan lokasi Jl. Pejambon, Jl. Senen Raya, Jl. Abdul Rahman
Saleh, Jl. Letjend Soeprapto, Jl. Perwira, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jl.
Prapatan, Halte Atrium Senen,
- Koridor 3 dengan lokasi Jl. Daan Mogot Halte Sumur Bor, Terminal Kalideres,
- Koridor 4 dengan lokasi Jl. Pemuda, Jl. Sultan Agung,
61
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
- Koridor 6 dengan lokasi Jl. Margasatwa Halte Ragunan,
- Koridor 8 dengan lokasi Jl. Metro Pondok Indah,
- Koridor 9 dengan lokasi Jl. S Parman, Jl. Gatot Subroto depan Gedung BPJS
- Koridor 10 dengan lokasi Jl. R. E. Martadinata Halte Tj. Priok.
g) Penyelesaian Pekerjaan Concrete Barrier (Separator Busway) sepanjang
130.706 m pada lokasi:
- Koridor 1 dengan lokasi Jl. Panglima Polim, Jl. Sisingamangaraja, Jl.
Sudirman, Jl. Gajah Mada, Jl. Thamrin, Jl. Medan Merdeka Barat, Jl. Hayam
Wuruk, Jl. Gatot Subroto
- Koridor 2 dengan lokasi Jl. Suprapto, Jl. Perintis Kemerdekaan
- Koridor 3 dengan lokasi Jl. KH. Hasyim Ashari, JL. Kyai Tapa, Jl. Daan Mogot,
Jl. Juanda, Jl. Veteran, Jl. Lapangan Banteng
- Koridor 4 dengan lokasi Jl. Pemuda dan Jl. Pramuka
- Koridor 5 dengan lokasi Jl. Jatinegara Barat dan Jl. Jatinegara Timur
- Koridor 6 dengan lokasi Jl. Galunggung, Jl. Sultan Agung, Jl. Tambak, Jl.
Matraman
- Koridor 7 dengan lokasi Jl. Otista Raya
- Koridor 8 dengan lokasi Jl. Panjang
- Koridor 9 dengan lokasi Jl. Grogol Arah Pluit, Jl. Otista s.d Semanggi, Jl. PGC
Cililitan s.d Cawang
- Koridor 10 dengan lokasi Jl. Yos Sudarso
- Koridor 11 dengan lokasi Jl. Cawang s.d Kampung Melayu
h) Penyelesaian peningkatan/ pembangunan jembatan di Provinsi DKI Jakarta
sebanyak 8 jembatan antara lain:
Dinas Bina Marga meliputi:
- Jembatan di Jl. Boulevard Timur-Jl. Pegangsaan Dua dengan konstruksi tiang
pancang seluas 3.550 m2 dengan panjang 100 m
- Jembatan Jl. Joglo Raya (depan Perumahan Kopilas) dengan konstruksi tiang
pancang seluas 1.560 m2 dengan panjang 78 m dan perkerasan aspal seluas
10.974 m2 dengan panjang 1.137 m
- Jembatan Jl. Cassablanca seluas 46 m2 dengan panjang 6 m dan perbaikan
oprit dengan perkerasan aspal seluas 10.975 m2 dengan panjang 1.568 m
- Jembatan di Jl. Teluk Gong Raya seluas 108 m2 dengan panjang 18 m
62
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
- Jembatan di Jl. Anggrek Rosalina seluas 135 m2 dengan panjang 15 m
Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Timur meliputi :
- Jembatan Jl. Kp. Bojong 2 Kec. Duren Sawit seluas 99 m2 dengan panjang 19
m
- Jembatan Jl. Gelanggang Remaja 2 Kec. Makasar seluas 63 m2 dengan
panjang 18 m
- Jembatan Jl. H. Marda/ Pribadi Kec. Ciracas seluas 43 m2 dengan panjang 14
m
i) Pelayanan penyelidikan dan pengujian oleh Unit Pengelola Penyelidikan,
Pengujian dan Pengukuran sebanyak 350 pelayanan dengan nilai retribusi
mencapai Rp. 4.032.871.000,-
j) Penyelesaian Rehabilitasi/ Pemeliharan Jembatan Cinta di Kepulauan Seribu
meliputi Pengecatan, Perbaikan Struktur Baja, Perbaikan Struktur Beton dan
Pemasangan Batu Alam Andesite seluas 569 m2 dengan panjang 140 m
2) Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
a) Pemeliharaan Jalan
b) Pemeliharaan Jalan Berkala Berat
c) Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
d) Pemeliharaan Kelengkapan Prasarana Jalan di Provinsi DKI Jakarta
e) Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Provinsi DKI Jakarta
f) Pemeliharaan Simpang dan Jalan Tak Sebidang di Provinsi DKI Jakarta
g) Penanggulangan Kerusakan Jalan dan Jembatan Serta Kelengkapannya
h) Pengecatan Prasarana Jalan dan Jembatan
i) Pengelolaan dan Pemeliharaan Pompa Underpass Provinsi DKI Jakarta
j) Perbaikan dan Pemeliharaan Jalan Lajur Busway
k) Perbaikan Jalan Lingkungan/ Orang/ Saluran
l) Perbaikan/ Pemeliharaan Trotoar Bus Transjakarta (Pembayaran Hutang Pihak
Ketiga)
3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
a) Pengadaan Alat-alat Berat Penunjang Perbaikan Jalan sebanyak 8 unit yang
terdiri dari Excavator Standar sebanyak 3 unit dan Dump Truck Kecil sebanyak 5
unit
b) Pengadaan Alat-Alat Berat dan Kelengkapannya berupa Jack Hammer dan
63
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
Power Pack sebanyak 20 unit, Excavator Standard sebanyak 9 unit, Excavator
Amphibious Mini sebanyak 12 Unit, Excavator Mini sebanyak 15 unit, Excavator
Amphibious Besar sebanyak 8 unit, Excavator Long Arm sebanyak 10 unit,
Dump Truck (10-17 m3) sebanyak 16 unit, Dump Truck (20-24 m3) sebanyak 56
unit, Dump Truck (4 m3) sebanyak 153 unit dan Self Loader sebanyak 1 unit,
c) Pemeliharan Kendaraan dan Alat-alat Berat, yang terdiri dari Excavator Kecil
sebanyak 2 unit, Excavator Terapung Long Arm Besar sebanyak 4 unit,
Excavator Terapung Long Arm Kecil sebanyak 3 unit, Excavator Long Arm
sebanyak 7 unit, Excavator Standard sebanyak 3 unit, Dump Truck 13m3
sebanyak 12 unit dan Dump Truck (22 m3) sebanyak 9 unit.
d) Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan melalui Agen Tunggal Pemegang Merk
(ATPM) sebanyak 176 unit terdiri dari 45 unit alat berat, 75 unit angkutan
sampah, 30 unit KDO lapangan double cabin dan 21 unit Road Sweeper.
e) Pemeliharaan Alat Berat Dinas Kebersihan sebanyak 45 unit dan Pemeliharaan
Kendaraan Dinas Operasional Angkutan Sampah Truk sebanyak 49 unit.
f) Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional Angkutan Sampah Truk sebanyak 9
unit dan Perbaikan KDO Lapangan Lintas dan Angkutan Sampah sebanyak 28
Unit
g) Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kebersihan terdiri dari Gerobak Motor
sebanyak 300 unit, Perlengkapan Bengkel 1 Paket (Tool kit, Mesin Gerinda, dll),
Kantong Plastik Sampah 3 jenis ukuran, Tong Sampah Beroda sebanyak 296
buah, Tong Sampah Pilah Tiga sebanyak 661 buah, Terpal Truk Sampah
sebanyak 559 buah, Jaring Truk Sampah sebanyak 266 buah, Tracking Truk
sebanyak 60 set, Alat-alat kebersihan (alat kebersihan, bahan pembersih serta
alat pengolah dan pemusnah sampah ramah lingkungan) sebanyak 16 jenis dan
Gerobak Sampah sebanyak 60 unit.
h) Pengadaan Alat Berat Kebersihan terdiri dari Road Sweeper Besar sebanyak 20
unit, Truck Compactor sebanyak 91 unit, Excavator Standard sebanyak 15 unit,
Refuse Compactor sebanyak 5 unit, Dump Truck Besar sebanyak 88 unit, Truck
Arm Roll Besar + Bak Kontainer sebanyak 45 unit, Truck Arm Roll Kecil + Bak
Kontainer sebanyak 31 unit dan Truk Tangki Air sebanyak 7 unit.
4) Program Pengembangan Sistem Drainase
5) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih
64
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
a) Penyelesaian Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah Pemilik
Ijin sebanyak 201 ijin terdiri dari:
- Surat Ijin Bor (SIB) sebanyak 4 ijin
- Surat Ijin Pengambilan Air (SIPA) Bor Baru 35 ijin
- Pantek Baru sebanyak 14 ijin
- Bor Perpanjangan sebanyak 110 ijin
- Pantek Perpanjangan sebanyak 30 ijin
- Dewatering sebanyak 8 ijin
b) Penyelesaian Pengadaan dan Pemasangan Meter Air, yaitu pemasangan meter
air sebanyak 127 unit dan penggantiannya sebanyak 113 unit, sedangkan untuk
pengadaannya tidak dilaksanakan karena stok tahun lalu masih ada.
c) Penyelesaian Pemeliharaan Reverse Osmosis (RO) di Rawa Kompeni Jakarta
Barat, Rawa Melati Jakarta Barat, Kamal Muara Jakarta Utara, Kali Baru Jakarta
Utara dan Marunda Jakarta Utara. Sedangkan di Kabupaten Kep. Seribu telah
diselesaikan di 9 lokasi yaitu Pulau Untung Jawa, P. Pramuka, P. Harapan, P
Kelapa, P. Kelapa Dua, P. Panggang, P. Lancang, P. Tidung dan P. Pari.
6) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan
Sumber Daya Air Lainnya
a) Pembebasan Tanah untuk Waduk di Jl. Tanjung Kel. Ciracas Kec. Ciracas
Jakarta Timur (Pembayaran Hutang Pihak Ke-3)
b) Pembebasan Tanah untuk Embung di Jln. Penganten Ali 3 Kel. Ciracas Kec.
Ciracas Jakarta Timur (Pembayaran Hutang Pihak Ke-3)
c) Pembebasan Tanah untuk Embung di Kel. Kebagusan Kec. Pasar Minggu
Jakarta Selatan (Pembayaran Hutang Pihak Ke-3)
d) Pembebasan Lahan untuk Waduk di RW 003 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung
Jakarta Timur (Pembayaran Hutang Pihak Ke-3)
e) Pembebasan Lahan untuk Embung di Pinangranti Kel. Makasar Kec. Makasar
Jakarta Timur (Pembayaran Hutang Pihak Ke-3)
f) Pembebasan Lahan untuk Embung di Kel. Setu Kec. Cipayung Jakarta Timur
(Pembayaran Hutang Pihak Ke-3)
g) Pembebasan Tanah Waduk di Kel. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat
(Pembayaran Hutang Pihak Ke-3)
7) Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir
65
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
8) Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendali Banjir dan Drainase
a) Pemeliharaan dan Pengelolaan Pompa Stasioner, Pompa Mobile, Pintu Air
Bangunan Rumah Pompa serta Rumah Jaga dan Kelengkapannya Aliran
Tengah di Provinsi DKI Jakarta
b) Pemeliharaan dan Pengelolaan Pompa Stasioner, Pompa Mobile, Pintu Air
Bangunan Rumah Pompa serta Rumah Jaga dan Kelengkapannya Aliran Barat
Di Provinsi DKI Jakarta
c) Pemeliharaan dan Pengelolaan Pompa Stasioner, Pompa Mobile, Pintu Air
Bangunan Rumah Pompa serta Rumah Jaga dan Kelengkapannya Aliran Timur
Di Provinsi DKI Jakarta
d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pengendali Banjir Aliran
Tengah
e) Pembangunan Parkir Air (Reservoar Air), Sumur Resapan, Imbuhan dan
Pengisian (Recharge) Air Tanah
f) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pengendali Banjir Aliran Timur
g) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pengendali Banjir Aliran Barat
h) Pemeliharaan dan Operasional Pompa Stasioner, Pompa Mobile, Pintu Air dan
Kelengkapannya Aliran Timur Di Provinsi DKI Jakarta (Pembayaran Hutang
Pihak Ke-3 Tahun 2015)
i) Peninggian Gardu dan Perbaikan Rumah Pompa Aliran Barat (Pembayaran
Hutang Pihak Ke-3 Tahun 2015)
j) Pemeliharaan dan Pengelolaan Pompa Stasioner, Pompa Mobile, Pintu Air dan
Kelengkapannya Aliran Barat Di Provinsi DKI Jakarta (Pembayaran Hutang Pihak
Ke-3 Tahun 2015)
9) Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan
a) Penanganan Kebersihan oleh 13.894 Petugas Harian Lepas (Dinas Kebersihan,
Suku Dinas Kebersihan 5 Wilayah Kota Administrasi, Unit Pengelola Sampah
Terpadu dan Unit Pelaksana Teknis Badan Air)
b) Penanganan Kebersihan dengan Tenaga Teknis Kebersihan Badan Air di 5
wilayah kota administrasi, oleh 3.947 petugas
c) Pengelolaan Sampah TPST Bantargebang, dengan volume rata-rata 6.562
ton/hari
d) Pemantauan Kualitas Lingkungan di Sekitar TPST Bantargebang, SPA Sunter
66
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
dan TPS 5 wilayah kota dan kabupaten 1 dokumen
10) Program Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana ke-
PU-an
a) Penyelesaian Pengadaan Tanah Kali/ Saluran di Provinsi DKI Jakarta dengan
luas sebesar 49.852 m2 yang terdiri dari Saluran Warung Jengkol 664 m2, Kali
Krukut 516 m2, Kali Ciliwung (Kel. Pejaten Timur) 36.332 m2, Kali Pesanggrahan
1.476 m2, Kali Sekretaris 1.501 m2, Kali Angke Lama 3.378 m2, dan Kali Sunter
5.985 m2.
b) Penyelesaian Pengadaan Tanah Waduk, Situ, dan Embung di Provinsi DKI
Jakarta dengan luas sebesar 120.890,5 m2yang terdiri dari Waduk Kampung
Rambutan 6.827 m2, Embung di Jl. Cendrawasih 3.644 m2, Waduk Jagakarsa
1.300 m2, Waduk Jl. Raya Pondok Ranggon 4.433 m2, Waduk Rawa Lindung 800
m2, Waduk Cimanggis 1.826 m2, Waduk Kamal Long Storage 18.444 m2,
Embung di Jl. Sunter RT. 007/10 6.644 m2, Waduk Lebak Bulus 3.564 m2,
Waduk di Jl. Pondok Gede Raya 13.009 m2, Embung Lapangan Merah 2.580 m2,
Waduk Pondok Ranggon III 18.564 m2, Embung Pekayon 17.056 m2, Waduk Jl.
Kaja 2 8.505 m2, Waduk Brigif 4.268,50 m2, Waduk Rawa Badung 4.871 m2,
Embung Jl. Kesatriaan 4.555 m2
11) Program Pengurangan Timbunan Sampah di Sumber
a) Sarasehan Pengelola Bank Sampah se-DKI Jakarta
b) Pelayanan Toilet Berjalan untuk Penanganan Event-Event Insidental
12) Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Limbah
a) Pemeliharaan/ Perbaikan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air lImbah di Prov.
DKI Jakarta
b) Penilaian Teknis Kelayakan IPAL dan Pengendalian Kinerja Sarana dan
Prasarana Pengelolaan Air Limbah
c) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Secara Komunal di Pemukiman
13) Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan
Persampahan
2.2.4. Urusan Perumahan Rakyat
Untuk Urusan Perumahan Rakyat, telah dialokasikan APBD sebesar Rp
67
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
1.824.846.715.178,- dengan total penyerapan sebesar Rp 1.190.345.301.763,- atau
65,23 persen. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain
sebagai berikut:
1) Program Pelayanan Perumahan dan Permukiman
a) Penertiban dan Pengosongan Rumah/ Bangunan
b) Penyelesaian Perkara Perumahan di PTUN dan PN
c) Penyelesaian Sengketa Penghunian Tanpa Hak
d) Pendampingan Kegiatan CSR Dunia Usaha
e) Penyiapan dan Relokasi Warga Yang Terkena Program Penataan Kota
2) Program Penyediaan Perumahan Rakyat
Telah dilaksanakan Pembangunan Rumah Susun sebagai berikut :
- Dalam tahap finishing, yakni berupa Rusunawa KS Tubun sebanyak 3 tower (524
unit/ finishing), Rusunawa Semper sebanyak 1 tower (235 unit/ finishing),
Rusunawa Cakung Barat sebanyak 4 blok (300 unit/ finishing), Rusunawa Rawa
Bebek sebanyak 4 blok (400 unit/ finishing), Rusunawa Jatinegara Kaum
sebanyak 3 blok (300 unit/ finishing), Rusunawa Jl. Bekasi Km.2 sebanyak 2 blok
(200 unit/ finishing), Rusunawa Pinus Elok sebanyak 1 blok (100 unit/ finishing),
- Dalam tahap struktur, yakni berupa Rusunawa Jatinegara Kaum sebanyak 3 blok
(300 unit/ struktur, Rusunawa Pinus Elok sebanyak 1 blok (100 unit/ struktur) dan
Rusunawa Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya sebanyak 2 tower (384 unit/
struktur).
3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perumahan Rakyat
a) Perencanaan Masjid, Prasarana dan Sarana Rusun Muara Baru (Pluit), Jakarta
Utara
b) Perencanaan Pembangunan Masjid dan Sarana Prasarana di Rusun Rawa
Bebek
c) Perencanaan Pembangunan Pasar di Rusun Daan Mogot
d) Perencanaan Pembangunan Gereja di Rusun Marunda
4) Program Penataan, Penertiban dan Pemeliharaan Rumah Susun
a) Perbaikan Rusunawa Marunda Cluster A
b) Perbaikan Rusunawa Marunda Cluster B
c) Perbaikan Rusunawa Marunda Cluster C
d) Perbaikan Rusunawa Penjaringan
68
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
e) Perbaikan Rusunawa Sukapura
f) Perbaikan Rusunawa Jatirawasari
g) Perbaikan Rusunawa Tambora
h) Perbaikan Rusunawa Komarudin
i) Perbaikan Rusunawa Muara Baru
j) Perbaikan Rusunawa Pinus Elok
k) Perbaikan Rusunawa Tipar Cakung
l) Perbaikan Rusunawa Cakung Barat
m) Perbaikan Rusunawa Semper
n) Perbaikan Rusunawa Pegadungan
5) Program Pembangunan Gedung Pemda
a) Pembangunan Masjid Raya Jakarta
b) Pembangunan Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan
Bencana Provinsi DKI Jakarta
c) Pembangunan Kantor Pusdiklatkar Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
d) Penyelesaian Rehab Total Kantor Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi
Jakarta Pusat
e) Pembangunan Gedung Blok F dan Ground Water Treatment (GWT) Balaikota
Provinsi DKI Jakarta
f) Pembangunan Gedung Asrama Siswa di Lingkungan Pondok Karya
Pembangunan (PKP)
g) Pembangunan Rumah Singgah Yayasan Kanker Anak Indonesia Jakarta Pusat
h) Rehab Total Wisma Atlet Senopati/ Kopassus
6) Program Pemeliharaan Gedung Pemda
a) Rehab Masjid dan Gedung LVRI
b) Penyelesaian Rehab Rutan Pondok Bambu
7) Program Penyediaan Informasi Perumahan, Permukiman dan Gedung Pemda
a) Pelaksanaan Pameran Perumahan 2016
b) Updating harga satuan per meter persegi untuk bangunan gedung negara,
rumah negara dan harga satuan per meter untuk pagar dan pedoman
pelaksanaan penilaian harga satuan ganti rugi bangunan gedung.
69
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
2.2.5. Urusan Penataan Ruang
Untuk Urusan Penataan Ruang, telah dialokasikan APBD sebesar Rp
253.962.243.436,- dengan total penyerapan sebesar Rp 235.245.326.505,- atau 92,63
persen. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai
berikut:
1) Program Perencanaan Tata Ruang
a) Analisis Evaluasi Pola Ruang
b) Pengayaan Data Peta Operasional
c) Penyusunan Panduan Rancang Kota/ UDGL Kawasan Titik TOD MRT Lebak
Bulus
2) Program Pengawasan dan Penertiban Bangunan
a) Pengenaan Sanksi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, Penyelenggaraan
Bangunan Gedung dan Bangunan
b) Pembuatan Papan Segel
3) Program peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang
Pengembangan dan Pemeliharaan Jakarta City Planning Gallery
4) Program Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang
a) Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/ Server
b) Belanja Modal Pengadaan Perangkat Jaringan
c) Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Timur
d) Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Selatan
5) Program Peningkatan sarana dan prasarana penataan ruang
a) Pemutakhiran Peta Dasar Pulau Pemukiman
b) Pemeriksaan Lapangan atas Permohonan Rekomendasi Teknis
2.2.6. Urusan Perencanaan Pembangunan
Untuk Urusan Perencanaan Pembangunan, telah dialokasikan APBD sebesar
Rp. 122.139.262.658,- dengan total penyerapan sebesar Rp. 95.467.250.126,- atau
78,16 persen. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain
sebagai berikut:
70
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
1) Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian
a) Implementasi Kebijakan Pembangunan Nasional Bidang Perekonomian
b) Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Kinerja SKPD Bidang Perekonomian
c) Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian
d) Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Angkutan Umum Massal
2) Program Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
a) Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Kinerja SKPD dalam Koordinasi Bidang
Kesejahteraan Rakyat
b) Koordinasi Perencanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat
c) Koordinasi dan Pengendalian Implementasi Kebijakan Nasional Bidang
Kesejahteraan Rakyat
d) Pengembangan Sistem Informasi Kemiskinan Daerah
3) Program Perencanaan Pembangunan Tatapraja dan Aparatur
a) Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Kinerja SKPD Bidang Pemerintahan
b) Peningkatan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan
c) Implementasi Kebijakan Pembangunan Nasional Bidang Pemerintahan
4) Program Peningkatan Kapasitas Perencana dan Kualitas Perencanaan
Pembangunan Daerah
Diklat Internship Intergrated Urban Water Management (Sister City Jakarta-
Rotterdam)
5) Program Pengelolaan dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan
a) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon
Anggaran (PPA) Tahun 2017
b) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) serta Prioritas dan
Plafon Anggaran Perubahan (PPA-P) Tahun 2016
c) Penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2016
d) Penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017
e) Penyusunan Dokumen Teknokratik RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-
2022
f) Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Jangka
Menengah
g) Pengembangan e-Musrenbang
h) Pengembangan Sistem e-Monev
71
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
i) Penyusunan Evaluasi Penetapan Kinerja
j) Penyusunan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPD)
k) Peningkatan Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Kinerja SKPD Bidang
Keuangan
l) Peningkatan Perencanaan Pembangunan Bidang Keuangan
m) Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016
n) Pembahasan Isu-isu Strategis Pembangunan DKI
o) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun
2015
6) Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan
Hidup
a) Peningkatan Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Kinerja SKPD Bidang
Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup
b) Peningkatan Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Sarana Kota dan
Lingkungan Hidup
c) Penyelenggaraan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
d) Evaluasi Pelaksanaan RTRW Tahun 2012-2015 dan Penyempurnaan Metode
Peninjauan Kembali RTRW Wilayah DKI Jakarta 2030
7) Program Pengembangan Data/ Informasi SKPD Urusan Perencanaan
Pembangunan
a) Pengelolaan Data Terbuka
b) Pengelolaan Sistem Database Nasional dan Simpul Jaringan Data Spasial
Provinsi DKI Jakarta
c) Pengelolaan Website dan Media Informasi Bappeda
d) Pengelolaan Perpustakaan Bappeda
e) Publikasi Data dan Informasi Pembangunan
2.2.7. Urusan Perhubungan
Untuk Urusan Perhubungan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp
2.372.938.589.552,- dengan total penyerapan sebesar Rp 1.801.981.984.942,- atau
75,94 persen. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain
sebagai berikut:
72
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
1) Program Pembangunan Angkutan Umum Berbasis Jalan
Sudah dijelaskan pada program unggulan
a) Pemeliharaan terminal bus, meliputi : pemeliharaan Terminal Bus Kampung
Rambutan, Kalideres, Pulogadung, Tanjung Priok, Grogol, Pasar Minggu, dan
Kampung Melayu.
b) Pengoperasian Terminal Terpadu Pulo Gebang pada Bulan Desember 2016.
Pengoperasian terminal tersebut dilaksanakan secara bertahap mengingat
pemindahan perusahaan angkutan (PO) yang sebelumnya beroperasi di
Terminal Terpadu Pulogadung cukup kompleks. Perusahaan Otobus (PO) Antar
Kota Antar Propinsi yang telah dioperasikan di Terminal Terpadu Pulogebang
utamanya adalah bus dengan tujuan ke wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Dari 110 Perusahaan Otobus (PO) dengan jumlah 1.800 bus yang telah terdaftar,
saat ini yang telah aktif beroperasi di Terminal Terpadu Pulo Gebang sejumlah
55 Perusahaan Otobus (PO) dengan jumlah armada sebanyak 220 bus. Dalam
usaha memaksimalkan pengoperasian Terminal Terpadu Pulogebang telah
dilaksanakan operasi penertiban terminal bayangan di sekitar Terminal
Pulogadung.
c) Pemeliharaan lift dan juga tangga berjalan/ eskalator untuk menunjang
pengoperasian layanan Terminal Terpadu Pulogebang serta kegiatan lainnya
untuk masyarakat.
d) Peningkatan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Setiabudi Utara, Jakarta
Selatan serta beberapa kegiatan pemeliharaan selasar maupun bangunan JPO
lainnya di beberapa koridor busway dalam usaha mendukung operasional
angkutan massal berbasis jalan demi terciptanya kenyamanan bagi pengguna
fasilitas umum.
e) Penyediaan prasarana serta pengamanan Angkutan Lebaran maupun Natal dan
Tahun Baru di seluruh terminal dibawah koordinasi Unit Pengelola Terminal
Angkutan Jalan serta di Terminal Terpadu Pulo Gebang yang sudah mulai
digunakan untuk operasional beberapa Perusahaan Otobus (PO) Antar Kota
Antar Propinsi (AKAP) yang telah mulai memindahkan layanannya ke terminal
tersebut.
f) Pelaksanaan konsultansi berupa Survey Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
(SPM) PT. Transportasi Jakarta terkait dengan jumlah Public Service Obligation
73
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
(PSO) yang harus diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas
pelayanan PT. Transportasi Jakarta. Selain itu, telah dilaksanakan pula Studi
Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Muara Angke sebagai dokumen acuan
pengembangan Pelabuhan Muara Angke.
g) Pengadaan GPS Sarana dan Prasarana Unit Pengelola Angkutan Sekolah dan
Perawatan Halte Bus Sekolah untuk meningkatkan kualitas layanan angkutan
sekolah di Provinsi DKI Jakarta.
h) Pelaksanaan evaluasi rute layanan angkutan sekolah yang sebelumnya pada
tahun 2015 terdapat 19 (sembilan belas) rute reguler dan 8 (delapan) rute
zonasi, pada tahun 2016 untuk rute reguler terdapat penambahan 5 (lima) rute
baru dan penghapusan 1 (satu) rute, sedangkan pada rute zonasi terdapat
pengembangan 3 (tiga) rute baru. Dengan demikian secara total pada tahun
2016 terdapat total 34 (tiga puluh empat) rute layanan angkutan sekolah, yang
terdiri dari 23 (dua puluh tiga) rute reguler dan 11 (sebelas) rute zonasi. Kegiatan
evaluasi dan pengembangan layanan angkutan sekolah ini dilakukan dengan
tujuan meningkatkan layanan kepada masyarakat.
i) Perawatan gudang bengkel Unit Pengelola Angkutan Sekolah sebagai upaya
agar pelaksanaan perawatan armada angkutan sekolah semakin optimal.
2) Program Pengendalian Lalu lintas dan Angkutan
a) Perbaikan, Penggantian, dan Pemasangan Rambu pada Kawasan dengan
Pembatasan Lalu Lintas
b) Pengendalian Lalu Lintas Pada Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor
c) Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
d) Pengamanan Lalu Lintas dan Angkutan Lebaran Tahun 2016 serta Angkutan
Natal 2016 dan Tahun Baru 2017
3) Program Peningkatan Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan
a) Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) Provinsi DKI Jakarta Tahun
2016
b) Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ Tahun 2016
4) Program Pembangunan Angkutan Umum Berbasis Rel
5) Program Pembangunan Transportasi Perairan
a) Pengadaan Mesin Outboard Kapal Milik UP APK
b) Pelayanan Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan
74
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
c) Pemeliharan Total Dermaga Utama Pulau Kelapa RW 05
d) Pembangunan Dermaga dan Kolam Labuh Timur Pulau Pramuka
e) Peningkatan Dermaga Timur di Pulau Untung Jawa
f) Peningkatan Pelabuhan Pulau Harapan
g) Pengadaan Kapal Angkutan Sekolah
h) Penelitian Kelayakan Kontruksi Dermaga
i) Pembangunan dan Pengadaan Sarana Penunjang Bagi Pengguna Fasiltias
Pelabuhan
j) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi
6) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
a) Pemarkaan Marka Jalan
b) Pembangunan Cermin Lalu Lintas
c) Pembangunan Deliniator
d) Pembangunan Guard Rail
e) Pembangunan Rambu Diameter 60
f) Pembangunan Rambu Lalu Lintas Standar
g) Pembangunan Rambu Lalu Lintas Tiang Type F
h) Pembangunan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)
i) Pembangunan Rambu Standar
j) Pembangunan Road Stood
k) Pembangunan RPPJ
l) Pembangunan Sapras Lalu Lintas
m) Pembangunan Sarana Prasarana Lalu Lintas
n) Pembangunan Separator
o) Pembangunan Type F (Cremona)
p) Pemeliharaan Beton Pemisah (Median Jalan)
q) Pemeliharaan Cemin Lalu Lintas
r) Pemeliharaan dan Perawatan Halte
s) Pemeliharaan dan Perbaikan Pagar Pengaman
t) Pemeliharaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)
u) Pemeliharaan Rambu Standar
v) Pemeliharaan RPPJ
w) Pemeliharaan Rutin Pembangunan Rambu Lalu Lintas
75
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
x) Pemeliharaan Terminal Bus
y) Pemeliharaan Type F
z) Penanganan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas
aa) Penataan Kawasan SimpangTak Sebidang
bb) Pengadaan Traffic Cone
cc) Pengecatan Pagar Pengaman
dd) Peningkatan Halte Bus dan Halte Go Green
ee) Peningkatan Halte Go Green Wilayah Jakarta Selatan
ff) Penyediaan Bahan Material Sarana Prasarana Lalu Lintas (JPO dan Halte)
gg) Penyediaan Material Sarana Prasarana Lalu Lintas (Cermin Lalu Lintas)
hh) Penyediaan Panel Rambu Lalu Lintas
ii) Penyediaan Rambu Sekolah dan Rambu Portable
jj) Penyediaan/ Pemasangan Cermin Lalu Lintas
7) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
a) Perbaikan/ Perawatan Lift JPO/TPO
b) Perbaikan/ Perawatan JPO Koridor 1
c) Perbaikan/ Perawatan JPO Koridor 2
d) Perbaikan/ Perawatan JPO Koridor 3
e) Perbaikan/ Perawatan JPO Koridor 4
f) Perbaikan/ Perawatan JPO Koridor 7
g) Perbaikan/ Perawatan JPO Koridor 9
h) Perbaikan/ Perawatan JPO Koridor 10
i) Perbaikan/ Perawatan Selasar Pada Koridor Busway di Wilayah DKI Jakarta
j) Pemasangan Perlengkapan Jalan di Perlintasan Kereta Api Wilayah DKI Jakarta
k) Pengadaan MCB
l) Perbaikan, Penggantian dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas untuk Keperluan
Emergency
m) Pengecatan Marka Yellow Box
n) Pembangunan Pagar Penunjang Keselamatan di Wilayah DKI Jakarta
o) Pengecatan Marka Jalan di Kawasan Busway Koridor 1
p) Pengecatan Marka Jalan di Kawasan Busway Koridor 2
q) Pengecatan Marka Jalan di Kawasan Busway Koridor 3
r) Pengecatan Marka Jalan di Kawasan Busway Koridor 4
76
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
s) Pengecatan Marka Jalan di Kawasan Busway Koridor 7
t) Pengecatan Marka Jalan di Kawasan Busway Koridor 9
u) Pengecatan Marka Jalan di Kawasan Busway Koridor 10
v) Rekayasa Geometrik Ruang Lalu Lintas
w) Perbaikan, Penggantian dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Pada Koridor
Busway di Wilayah Jakarta Timur
x) Perbaikan, Penggantian dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Pada Koridor
Busway di Wilayah Jakarta Pusat
y) Perbaikan, Penggantian dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Pada Koridor
Busway di Wilayah Jakarta Barat
z) Perbaikan, Penggantian dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Pada Koridor
Busway di Wilayah Jakarta Selatan
aa) Perbaikan, Penggantian dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Pada Koridor
Busway di Wilayah Jakarta Utara
bb) Perbaikan/ Perawatan Halte Bus Reguler Pada Koridor Busway di Wilayah DKI
Jakarta
cc) Pengadaan Cermin Lalu Lintas di Wilayah Provinsi DKI
dd) Pengadaan Checkered Plate Untuk Perbaikan JPO
ee) Pengadaan Alumunium Composite Panel
ff) Sewa Tempat Penyimpanan Material Perlengkapan Jalan
gg) Pengadaan Cat Untuk Pemeliharaan Prasarana Lalu Lintas
hh) Pelaksanaan Tugas Pekerjaan Lapangan Manajemen dan Rekayasa Lalu
Lintas
ii) Peningkatan JPO Setiabudi Utara, Jakarta Selatan
jj) Pengadaan Polycarbonate
8) Program Sinkronisasi Kebijakan Daerah
a) Pelaksanaan Tugas Dewan Transportasi Kota Jakarta
b) Rekrutmen Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta
c) Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan
d) Studi Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Muara Angke
77
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
2.2.8. Urusan Lingkungan Hidup
Untuk Urusan Lingkungan Hidup, telah dialokasikan APBD sebesar Rp.
2.398.483.117.371,- dengan penyerapan sebesar Rp. 1.472.746.788.092,- atau 61,40
persen. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai
berikut:
1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
a) Pemantauan Kualitas Air Sungai
b) Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
c) Kajian Akademis Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Kualitas Udara
d) Pemantauan Kualitas Air Tanah
e) Pemantauan Kualitas Perairan Laut dan Muara Teluk Jakarta
f) Pemantauan Kualitas Air Situ/ Waduk
g) Penilaian Dokumen Lingkungan
h) Pembinaan Penatalaksanaan AMDAL dan UKL-UPL sesuai PP Nomor 27 Tahun
2012 tentang Izin Lingkungan untuk Komisi Penilai AMDAL
i) Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengkajian Kebijakan Lingkungan Hidup
2) Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya
Alam
a) Transplantasi terumbu karang melalui pelaksanaan konservasi terumbu karang
seluas 1 Ha di APL P. Harapan dan P. Kelapa masing-masing 375 unit substrad
(1500 tranplanstasi)
b) Taman miniatur kolam ikan melalui pembangunan kolam taman miniatur seluas
3.900 m² dengan jumlah ikan sebanyak 2.500 ekor
3) Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan
Hidup
a) Penilaian Status Ketaatan Lingkungan (SKL) dan Status Pencemaran
Lingkungan (SPL)
b) Pameran Lingkungan Hidup dan Apresiasi Lingkungan Hidup
c) Pembinaan dan Penilaian Adipura
d) Pembinaan dan Penilaian Kalpataru, Saka Kalpataru dan Adiwiyata
78
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
4) Program Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Pertanian dan Kehutanan
a) Pemeliharaan Hutan Kota melalui penyediaan Pegawai Harian Lepas (PHL)
Pemeliharaan Hutan Kota sebanyak 40 orang (dilindungi dengan asuransi BPJS
Kesehatan & Ketenagakerjaan) dan pengadaan sebanyak 40 paket
perlengkapan kerja PHL.
b) Pemeliharaan Hutan Mangrove melalui penyediaan PHL sebanyak 10 orang
(dengan asuransi BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan) serta pengadaan barang
sebanyak 10 paket perlengkapan kerja PHL.
c) Pemeliharaan Hutan Kota oleh Sudin KPKP Jakarta Barat melalui Pemeliharaan
Hutan Kota, Sentra Pemasaran dan Promosi Ikan Hias (SPPIH) Slipi, Pos Jaga
Kehutanan Cengkareng, Pengadaan Gerobak Sampah sebanyak 4 unit, Floor
Cleaner sebanyak 50 galon, Gunting Rumput sebanyak 10 buah, Paranet
sebanyak 10 roll, Tangga Alumunium sebanyak 2 buah, Herbisida sebanyak 20
liter, Mesin Potong Rumput sebanyak 4 unit, Gunting Potong Benalu sebanyak 6
buah, Cangkul sebanyak 20 buah, Golok sebanyak 10 buah, serta Pengecatan
Water Proofing di SPPIH Slipi
d) Pembebasan Lahan untuk Perluasan Sentra Flora Semanan seluas 358 m2
e) Penghijauan Lingkungan melalui pelaksanaan penghijauan di pemukiman dan
bantaran Kali dengan penanaman sebanyak 2.000 pohon, Pengadaan Rak
sebanyak 50 buah, Anjir Bambu sebanyak 2.500 batang, Pupuk Kompos
sebanyak 1.000 pack serta Benih Cabe Merah, Caisim, Kangkung dan Media
Tanam sebanyak 1.500 pack
f) Pemeliharaan Hutan Kota oleh Sudin KPKP Jakarta Selatan melalui
pemeliharaan sebanyak 5 lokasi hutan kota di Wilayah Jakarta Selatan
g) Pembinaan Gang Hijau melalui kegiatan menghijaukan lingkungan/ gang di 10
kecamatan
h) Kegiatan Pertanian Lintas Sektoral melalui penyediaan 38 vertikultur dan 25
vertiminaponik untuk meningkatkan ruang hijau di lingkungan pemukiman/
RPTRA
i) Penyelenggaraan pertanian perkotaan di Wilayah Jakarta Timur berupa
pelaksanaan kegiatan penyediaan sarana produksi pertanian dan teknologi
pertanian untuk gang hijau sebanyak 25 lokasi, pemberian bantuan sarana
produksi pertanian di lingkungan rumah tinggal/ masyarakat berupa vertimina
79
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
ponik sebanyak 10 unit, pemberian sarana produksi pertanian berupa rak
vertikultur kepada instansi pemerintah/ swasta/ sekolah sebanyak 24 buah,
5) Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
a) Inventarisasi dan Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
b) Pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklim)
6) Program Konservasi Flora dan Fauna
a) Rehabilitasi ekosistem pesisir berupa peningkatan luasan penanaman mangrove
2,6 Ha atau sekitar 30 persen sebagai rehabilitasi ekosistem pesisir (paru-paru
Muara Angke)
b) Pengamanan Hutan Kota berupa patroli hutan kota sebanyak 12x20 orang dan
pengadaan mobil patroli 1 buah.
c) Tenaga Pengamanan Hutan Kota dan Kawasan Hutan berupa PHL pengamanan
50 orang (dilindungi dengan asuransi BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan) dan
pengadaan perlengkapan keamanan 50 paket
7) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya
Kelautan
a) Expo Coral Day dan Jakarta Blue berupa penanaman 1.000 pohon mangrove
dan bersih-bersih pantai di Pulau Tidung, serta pelaksanaan kegiatan workshop
PRL dan Jakarta Coral Initiative dengan 570 orang peserta.
b) Identifikasi dan Pembibitan Sumber daya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
melalui kegiatan pembibitan mangrove, pengadaan 2 roll paranet, 12.525 batang
pohon mangrove, 28 zak pupuk kandang, 30 buah bambu, 24.440 buah bibit
mangrove (Propagul), 10 botol pupuk cair organik. Pengadaan yang berkaitan
dengan transplatasi terumbu karang: 24 roll tali tambang (plastik), 3 lusin sarung
tangan kain, 7 buah gunting stek, 80 pack kabel ties, 50 buah pelampung, rak
transplantasi terumbu karang sebanyak 59 unit @ ukurannya 2,5x2,5 m dan
4.150 bibit terumbu karang, 30 buah jangkar kodok (uk. 20kg), dan 3 orang
petugas teknis konservasi (honor 13 bulan dengan BPJS Kesehatan dan BPJS
Ketenagakerjaan)
c) Surveilance Hama dan Penyakit di Lingkungan Budidaya Laut berupa
pelaksanaan surveilance dan pengadaan 5 lusin sarung tangan kain, 2 unit
pompa udara lp 100, 1 set aquarium uk. 80x60x40 cm, 3 jenis obat-obatan, 1 unit
ultra violet sterilizer pengujian & kalibrasi. Diperolehnya sertifikasi Cara
80
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan
semula mendapatkan kelas “Cukup” menjadi “Baik” dengan nomor sertifikasi
1029.3006.A2.B1-Form CPIB16
8) Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Hidup
a) Pemeliharaan Alat Pendingin Ruangan (AC)
b) Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
c) Penyediaan Makan dan Minum Rapat
d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor BPLHD
e) Pemeliharaan Taman Kantor BPLHD
f) Penyediaan Cetakan BPLHD
g) Penyewaan Mesin Fotocopy
h) Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK)
i) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja BPLHD
j) Pemeliharaan Sarana Apung
k) Penyediaan Jasa TALI dan IPAL BPLHD
l) Pemeliharaan Gedung BPLHD
m) Pemeliharaan Sarana Telepon, Air, Listrik dan Sarana Pemadam Kebakaran
BPLHD
n) Pemeliharaan Sarana Teknologi dan Informasi BPLHD
o) Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
p) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD
q) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Raperda Rencana Tata
Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantura Jakarta
9) Program Peningkatan Kuantitas RTH Pertamanan dan Pemakaman
a) Pembangunan/ Penataan Taman Ruang Terbuka Hijau (RTH)
b) Pembangunan Taman Jalur Hijau
c) Pembebasan Lahan untuk RTH sebanyak 57 lokasi seluas 180.296 m2 yang
terdiri dari lahan PHU sebanyak 50 lokasi seluas 155.231 m2 dan lahan makam
sebanyak 7 lokasi seluas 25.065 m2.
10) Program Pengelolaan RTH Pertamanan dan Pemakaman
a) Pemeliharaan Prasarana/ Sarana Taman Bumi Perkemahan Ragunan seluas
80.057,7 m2
b) Pelaksanaan Patroli Penertiban Taman, Jalur Hijau, Sarana Keindahan kota
81
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
dan TPU di Provinsi DKI Jakarta 5 wilayah
c) Pemeliharaan Taman Eks Pembebasan Lahan Wilayah Jakarta Barat seluas
15.067,39 m2
d) Pemeliharaan Taman Eks Pembebasan Lahan Wilayah Jakarta Selatan seluas
57.245 m2
e) Pemeliharaan Prasarana/ Sarana Kebun Bibit Srengseng, Jakarta Barat
seluas 69.967 m2
f) Pemeliharaan Taman Eks Pembebasan Lahan Wilayah Jakarta Timur seluas
149.489 m2
g) Pemeliharaan Prasarana/ Sarana Kebun Bibit Ciganjur, Jakarta Selatan seluas
47.985 m2
h) Pemeliharaan Taman RTH Gg. Batas dan Gandaria Selatan, Jakarta Selatan
seluas 1.125 m2
i) Pemeliharaan Taman Eks Pembebasan Lahan Wilayah Jakarta Utara seluas
5.369,3 m2
j) Pemeliharaan Taman Jl. Manunggal II Komp. Kodam Jaya Kel. Cipinang dan
Taman SETIA Kec. Makassar, Jakarta Timur seluas 2.240,36 m2
k) Pemeliharaan Taman RTH Jl. Sadar, Jakarta Selatan seluas 4.598 m2
l) Pemeliharaan Taman RTH Jl. Jangkrik, Jakarta Selatan seluas 8.034 m2
m) Pemeliharaan Taman Terminal Terpadu Pulogebang, Jakarta Timur seluas
140.000 m2
n) Pemeliharaan Taman Jl. Mangga XIV, Jakarta Barat seluas 3.009 m2
o) Pemeliharaan Taman GOR Ragunan, Jakarta Selatan seluas 181.318,2 m2
p) Pemeliharaan Taman GOR JI. Logistik No. 1 Jakarta Utara seluas 51.000 m2
q) Pemeliharaan Taman GOR JI. Kelapa Puan Raya No. 1 Kelapa Gading,
Jakarta Utara seluas 7.000 m2
r) Pemeliharaan Taman GOR JI. Danau Sunter Selatan, Jakarta Utara seluas
58.000 m2
s) Pemeliharaan Taman GOR JI. Alur Laut No. 1, Jakarta Utara seluas 51.000 m2
t) Pemeliharaan Taman Gg. 100 dan Gg. Rukun Jagakarsa, Jakarta Selatan
seluas 9.259 m2
u) Pemeliharaan Taman Jl. Kamp. Pedaeangan, Cakung, Jakarta Timur seluas
9.596 m2
82
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
v) Pemeliharaan Taman Rumah Dinas Jabatan Gubemur, Wakil Gubernur,
Sekretaris Daerah, dan Guest House Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
seluas 5.641,45 m2
w) Pemeliharaan Taman RTH Jl. Ujung Menteng RW 01, Cakung, Jakarta Timur
seluas 5.638 m2
x) Pemeliharaan Taman Kompleks Dinas Teknis Jatibaru JI. Jatibaru I dan
Taman Kantor Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
seluas 8.092 m2
y) Pemeliharaan Taman Hutan Kota Penjaringan, Jakarta Utara seluas 135.200
m2
z) Pemeliharaan Taman Pagelarang, Jakarta Timur seluas 6.119 m2
aa) Pemeliharaan Taman Kompleks Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusat seluas
1.500 m2
bb) Pemeliharaan Taman Kampus PKP, Jakarta Timur seluas 85.477 m2
cc) Pemeliharaan Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Barat seluas 10.610 m2
dd) Pemeliharaan Taman Semanggi seluas 108.430,6 m2
ee) Pemeliharaan Taman Salix, Jakarta Timur seluas 27.409 m2
ff) Pemeliharaan Taman Cempaka, Jakarta Timur seluas 70.873 m2
gg) Pemeliharaan Eks Pembebasan Lahan RTH Jalur Hijau Wilayah Jakarta Barat
seluas 27.435 m2
hh) Pemeliharaan Eks Pembebasan Lahan RTH Jalur Hijau Wilayah Jakarta
Selatan seluas 90.627 m2
ii) Pemeliharaan Eks Pembebasan Lahan RTH Jalur Hijau Wilayah Jakarta Timur
seluas 67.264 m2
jj) Pemeliharaan Eks Pembebasan Lahan RTH Jalur Hijau Wilayah Jakarta Utara
seluas 61.107 m2
kk) Pemeliharaan/ Perbaikan Rutin Pemangkasan/ Penopingan dan Penebangan
Pohon, Pohon Mati dan Pohon Tumbang sebanyak 1 paket pekerjaan.
11) Program Pengelolaan Sarana Keindahan Kota
a) Pemeliharaan Air Mancur, Ornamen Kota, Jam Kota dan Lampu Taman Serta
Sarana Penyiraman
b) Pemeliharaan Tanaman Dekorasi, Tanaman Pada Kerombong, Green Wall dan
Green Column.
83
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
12) Program Pemberdayaan dan Penggalangan Peran Serta Masyarakat dalam
Pengembangan Pertamanan dan Pemakaman
a) Lomba Taman dan Penghijauan Lingkungan RT Tahun 2016 di 5 wilayah kota
Jakarta
b) Penyelenggaraan Pameran Flora dan Fauna (FLONA) tahun 2016
c) Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Green School 2016 melalui
sosialisasi pengetahuan pertamanan di 5 sekolah dengan jumlah peserta
sebanyak 250 peserta
d) Peningkatan Keterampilan Masyarakat di Bidang Pertamanan melalui pelatihan
keterampilan untuk 8 angkatan sebanyak 240 peserta.
13) Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pertamanan dan Pemakaman
a) Pengadan Kantong Jenazah
b) Pengadaan Peti Jenazah
c) Pengadaan Kelengkapan Kendaraan Jenazah
d) Pengadaan Tikar dan Ramuan
e) Pengadaan Kain Kafan
f) Upah Petugas Pelayanan Angkutan dan Pemulasaraan Jenazah Orang
Terlantar dan Tidak Mampu
g) Pengadaan Peralatan Mesin Potong Pohon
h) Pengadaan Peralatan Pertamanan dan Pemakaman
2.2.9. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Untuk Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, telah dialokasikan APBD
sebesar Rp292.296.295.322,- dengan total penyerapan sebesar Rp268.007.197.449,-
atau 91,69 persen. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara
lain sebagai berikut:
1) Program Pengembangan dan Evaluasi Kebijakan Sistem Administrasi
Kependudukan
Perekaman Register Akta Berbasis Teknologi Informasi (TI.)
2) Program Peningkatan Pelayanan dan Sarana Prasarana Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
84
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
a) Pengadaan Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi
b) Pengadaan Cetakan Khusus (Security Printing dan Formulir)
c) Pemberian Kartu Identitas Anak (KIA)
d) Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil
e) Pengadaan Pencetakan Booklet, Leaflet Kependudukan
f) Pemeliharaan Software dan Database Data Center
g) Pengadaan Suku Cadang Komputer Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
h) Pengadaan Hardware Penunjang SIAK dan Integrasi Sektoral
i) Pengadaan Perangkat Pencetakan KTP Elektronik di Loket PTSP
j) Pengadaan Backup Perangkat KTP Elektronik
k) Sewa Jaringan dan DRC (Disaster Recovery Center) Colocation
l) Sewa License Perangkat Lunak Anti Virus, Sistem Operasi dan Database
Kependudukan
m) Monitoring teknis pelayanan aplikasi SIAK, KTP-el, dan e-Akta
n) ATS Aplikasi Perekaman Sidik Jari (Aplikasi KTP-el)
o) Penyediaan Operator Teknis Penunjang Pelayanan
p) Pemeliharaan Komputer Tingkat Dinas, Kelurahan, Kecamatan, Puskesmas,
Rumah Bersalin, dan RSUD
q) Pemeliharaan Jaringan LAN tingkat Dinas, Kecamatan, kelurahan, Puskesmas
Rumah Bersalin dan RSUD.
3) Program Pengelolaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
a) Penyajian Data Hasil Registrasi Orang Asing Pemegang ITAS dan ITAP di
Provinsi DKI Jakarta
b) Penyusunan Data Statistik Vital Dan Penyajian Data Hasil Registrasi Penduduk
dan Pencatatan Sipil
c) Pengelolaan Informasi Kependudukan Melalui Media Website
d) Penyusunan/ Penyajian Profil Perkembangan Kependudukan
e) Penyusunan Buku Info Data Penduduk dan Layanan Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
f) Pemutakhiran Data Penduduk
g) Supervisi Implementasi Statistik
85
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
h) Pemantauan Pelaksanaan DAK2 dan DP4
i) Penjilidan Register Akta Catatan Sipil
j) Penyediaan Operator Pengecekan dan Penata Arsip Register Akta Catatan Sipil
4) Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat
a) Bina Kependudukan (Biduk) Orang Asing
b) Penanganan Advokasi Kasus Adminduk pada Lembaga Hukum dan
Penyelesaian Kasus Pelayanan Adminduk
c) Penerbitan NIK dan Perekaman KTP-el bagi Penghuni Panti/Rumah Singgah
5) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kependudukan dan
Catatan Sipil
a) Pemeliharaan dan Penataan Register Akta Pencatatan Sipil
b) Pemeliharaan dan Perawatan Barang Inventaris Kantor
c) Pemeliharaan Gedung
d) Pemeliharaan Gedung Arsip Meruya UPT. UPDAK
e) Pengadaan Barang Cetakan Formulir Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
f) Pengadaan Rak Penyimpanan Register Akta Catatan Sipil
g) Pengarsipan dan Perawatan Register Akta Catatan Sipil
2.2.10. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah
dialokasikan APBD sebesar Rp. 15.425.277.010,- dengan total penyerapan sebesar
Rp. 12.720.843.105,- atau 82,47 persen. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program
dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Penyusunan Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan
2) Program Penguatan Kelembagaan Perempuan dan Anak
TOT dan Pemberdayaan Lembaga Perempuan
3) Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Anak, dan Perempuan
a) Penguatan Modelling Kesejahteraan Perempuan
b) Pemetaan dan Penguatan Kota Layak Anak (KLA)
86
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
c) Pendampingan dan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan
4) Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Kesetaraan Gender Dalam
Pembangunan
Advokasi Pengarusutamaan Gender (PUG)
2.2.11. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, telah dialokasikan
APBD sebesar Rp. 21.019.456.523,- dengan total penyerapan sebesar Rp.
18.704.188.696,- atau 88,99 persen. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan
kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Program Keluarga Berencana
a) Pelayanan KB Gratis bagi Pasangan Usia Subur (PUS) di Puskesmas, RSUD,
dan Rumah Sakit yang telah ditentukan.
b) Penguatan Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk di Provinsi DKI Jakarta.
c) Peningkatan Mutu, Jaminan, dan Pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.
d) Akselerasi Penggarapan KB di Wilayah Padat Penduduk Perkotaan.
e) Peningkatan Peran serta Mitra Kerja dalam Penggarapan KB di Wilayah dan
Sasaran Khusus
2) Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB dan
Kependudukan
Pendewasaan Usia Perkawinan bagi Remaja (GenRe)
3) Program Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
a) Penguatan Kemitraan Program Kependudukan dalam Kesatuan Gerak PKK.
b) Promosi dan Advokasi Program KB.
c) Peningkatan Pencegahan Masalah Kesehatan Reproduksi Tingkat Provinsi DKI
Jakarta.
4) Program Bina Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
Penguatan Pelestarian Kepesertaan KB Aktif melalui Kelompok BKB, BKR, BKL,
UPPKS.
87
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
2.2.12. Urusan Sosial
Urusan Sosial, telah dialokasikan APBD sebesar Rp 1.129.109.504.610,-
dengan total penyerapan sebesar Rp. 1.064.123.447.787,- atau 94,24 persen. Pada
tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
a) Penjangkauan dan Rujukan PMKS Jalanan
b) Pengendalian PMKS Jalanan di titik rawan PMKS Jakarta
c) Penyediaan Makanan dan Minuman WBS di panti sosial
d) Pelayanan dan Rehabilitasi WBS di panti sosial
e) Penyediaan Tenaga Pelayanan Sosial
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana panti sosial
3) Program Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS)
a) Peningkatan Peran serta Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaran
Kesejahteraan Sosial
b) Peningkatan Peran serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat dalam
Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial
4) Program Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial
a) Penyelenggaraan Dapur Umum dan Penyediaan Buffer Stock Bencana
b) Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
c) Pengembangan Kampung Siaga Bencana
d) Pelayanan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Janda Pahlawan,
Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan dan Janda Perintis Kemerdekaan
e) Pelayanan Sosial Orang Terlantar
2.2.13. Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, telah dialokasikan APBD sebesar
Rp 314.550.059.090,- dengan total penyerapan sebesar Rp 280.448.878.012,- atau
89,16 persen. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain
88
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
sebagai berikut:
1) Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Sistem Pelayanan
Penempatan Tenaga Kerja
a) Pemberdayaan Tenaga Kerja Wanita sebanyak 25 orang
b) Temu Konsultasi Bursa Kerja Khusus bagi 50 SMK serta jumlah penempatan
tenaga kerja dengan target sebanyak 18.750 orang dapat direalisasikan
sebanyak 23.335 orang pada tahun 2016. Penyediaan Informasi Pasar Kerja off-
line dan on-line berupa job-fair dengan melibatkan 195 perusahaan, 63.004
lowongan kerja dan menghasilkan 16.125 penempatan tenaga kerja pada tahun
2015.
c) Peningkatan Bulan Mutu Produktivitas terhadap 140 orang.
d) Akreditasi Lembaga pelatihan sebanyak 50 Lembaga Pelatihan Kerja.
e) Fasilitasi Kegiatan Dewan Pengupahan dalam rangka penentuan Upah Minimum
Provinsi.
f) Peningkatan perlindungan norma kerja bagi pekerja wanita dan anak sebanyak
100 pengusaha dan pekerja.
g) Pembinaan perusahaan dalam rangka antisipasi penanganan mogok kerja dan
unjuk rasa terhadap 200 orang.
h) Peningkatan peran dan fungsi LKS Tripartit Provinsi DKI Jakarta yang
dilaksanakan sebanyak 12 kali rapat/ sidang.
i) Pembinaan tata cara pembuatan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
sebanyak 200 orang.
j) Pembinaan fasilitas kesejahteraan pekerja sebanyak 200 orang.
2) Program Peningkatan Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja
a) Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
b) Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi
c) Penempatan Tenaga Kerja di Perusahaan
d) Pelatihan Keterampilan Kerja & Pemagangan bagi Pencari Kerja
3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
a) Layanan Pengujian Higiene Perusahaan, Kesehatan & Keselamatan Kerja
b) Kalibrasi alat kesehatan dan alat laboratorium
4) Program Penguatan Sistem dan Fasilitas Pendukung Pusat Pelatihan Kerja
89
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
a) Pengadaaan Peralatan Pelatihan PPKD
b) Pembentukan Tempat Uji Kompetensi (TUK)
5) Program peningkatan sarana, prasarana ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian
Pendaftaran dan Seleksi Akhir Calon Transmigran.
2.2.14. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menegah
Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, telah dialokasikan APBD sebesar
Rp 195.813.738.567,- dengan total penyerapan sebesar Rp 160.762.281.334,- atau
82,10 persen. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain
sebagai berikut:
1) Program Pengembangan Kelembagaan Koperasi
a) Akta Pendirian Koperasi bagi Rusun sebanyak 18 Koperasi
b) Diklat Dasar-dasar Perkoperasian sebanyak 150 orang peserta
c) Bimtek Manajemen Administrasi dan Pengelolaan Keuangan sebanyak 100
orang peserta
d) Diklat Kompetensi bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi sebanyak 100 orang
peserta
e) Pendampingan Koperasi dan UKM sebanyak 25 orang peserta
2) Program Pemberdayaan UMKM
a) Partisipasi pada acara HUT Jakarta sebanyak 4 UKM
b) Pengawasan UKM dan PKL sebanyak 2.100 PKL
c) Gelar produk UKM pada event Inacraft yang diikuti oleh 5 UKM
d) Partisipasi Pameran Produk Unggulan KUMK di Wilayah Jakarta Pusat yang
diikuti oleh 2 UKM
e) Bimtek Pengembangan Kewirausahaan bagi UMKM yang diikuti oleh 150 orang
f) Bimtek Desain Kemasan dan Display Produk bagi UMKM yang diikuti oleh 50
orang
g) Diklat Peluang Bisnis di Pusat Perbelanjaan bagi UKM yang diikuti oleh 150
orang
h) Diklat Pemasaran bagi Koperasi dan UKM Berbasis IT yang diikuti oleh 204
orang
90
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
i) Diklat Manajemen Retail bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang diikuti
oleh 100 orang
3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Koperasi dan UMKM
a) Pengadaan Sarana Dagang Bagi PKL sebanyak 200 gerobak yang diberikan
kepada pedagang.
b) Penataan PKL di Jakarta Pusat di 5 Lokasi PKL, di sebagai berikut:
- Jl. Irian (JP 10) Jakarta Pusat sebanyak 16 unit
- Jl. Kesehatan (JP 17) sebanyak 18 unit
- Jl. Maja (JP 29) sebanyak 20 unit
- Jl. Menteng Kecil (JP 07) sebanyak 28 unit
- Jl. Biak (JP 16) sebanyak 35 unit
c) Pengadaan Tenda PKL di Jakarta Pusat sebanyak 11 unit
2.2.15. Urusan Penanaman Modal
Urusan Penanaman Modal, telah dialokasikan APBD sebesar Rp.
29.420.920.434,- dengan total penyerapan sebesar Rp. 25.662.931.889,- atau 87,23
persen. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai
berikut:
1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
a) Penyelenggaraan business meeting
b) Partisipasi promosi investasi dalam dan luar negeri
c) Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi System Database
2) Program Peningkatan Kinerja BUMD
a) Monitoring dan Evaluasi Pembinaan BUMD
b) Penyusunan Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan BUMD
c) Pengukuran penilaian kinerja KPI pengurus BUMD
d) Pengembangan sistem informasi BUMD
e) Rekrutmen Calon Pengurus BUMD
f) Penyelenggaraan Business Forum BUMD
3) Program Peningkatan Pengawasan Pengendalian Penanaman Modal
Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
91
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
4) Program Peningkatan Investasi
2.2.16. Urusan Kebudayaan
Urusan Kebudayaan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp. 491.932.960.181,-
dengan total penyerapan sebesar Rp. 393.464.875.828,- atau 79,98 persen. Pada
tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya
Jumlah Penerima penghargaan pelaku maupun pemerhati kebudayaan sebanyak
13 terdiri dari :
- Audisi Gita Bahana Nusantara,
- Lomba Karya Cipta Tari Betawi,
- Apresiasi dan Kompetisi Seni Budaya bagi Pelajar Provinsi DKI Jakarta
(berjenjang),
- Lomba Seni Nuansa Islami,
- Duta Seni Pelajar ke XVII,
- Pengenalan Sadar Wisata bagi Pelajar,
- Pembinaan Seni bagi Perempuan, Pembinaan Seni Anak dan Remaja (KLA),
- Apresiasi dan Kompetisi Seni bagi Pelajar dan TK, SD, SMP, SMA,
- Festival Teater Jakarta Timur,
- Konservasi patung/ Monumen,
- Konservasi Koleksi Museum,
- Studi Konservasi Cagar Budaya.
2) Program Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan
Jumlah pemanfaatan pusat kebudayaan di 5 (lima) wilayah dan kepulauan seribu
sebanyak 21 (dua puluh satu) lokasi Pusat Kebudayaan, yakni PKJ-TIM; Teater
Jakarta, Teater Kecil, Teater Studio, Galeri Cipta I dan II (Graha Bakti Budaya),
Gedung Kesenian Jakarta, Gedung Miss Tjitjih, Gedung Wayang Orang Bharata,
Perkampungan Budaya Betawi (PBB) di Setu Babakan, Laboratorium Pengkajian
dan Pengembangan Seni Budaya (Lab. Condet), Balai Kesenian di 5 Wilayah,
Gedung Anjungan Provinsi DKI Jakarta TMII, Gedung Sangkrini Jaya Raya, Gedung
Pusat Kesenian Betawi eks-Kodim Jakarta Timur, Rumah Si Pitung Jakarta Utara,
92
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
Kawasan Kota Tua, Gedung Sasana Wisata Pulau Untung Jawa.
3) Program Peningkatan Pelaku dan Kelembagaan Kebudayaan
Jumlah pelaku kebudayaan yang mendapatkan wawasan dan keterampilan
sebanyak 1.890 pelaku seni dengan jumlah 6 pelatihan di Balai Latihan Kesenian
(BLK) pada 5 (lima) wilayah DKI Jakarta. Dengan jenis pelatihan terdiri dari :
Pelatihan Kesenian bagi Guru TK, Pelatihan Kesenian bagi Guru SD, Pelatihan Seni
Musik, Pelatihan Seni Rupa, Pelatihan Seni Tari dan Pelatihan Seni Taeter.
4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan
a) Pembinaan komunitas yang berada di Kawasan Kota Tua, komunikasi, informasi
dan edukasi Kawasan Kota Tua Jakarta (penyuluhan ke 7 kelurahan).
b) Jumlah bangunan yang terkonservasi dan termanfaatkan sebanyak 12
bangunan, yakni Pemeliharaan Ruang Tata Pamer Museum Seni Rupa dan
Keramik, Pemeliharaan Tata Pamer Museum Wayang, Pemeliharaan Gedung
Museum Seni Rupa dan Keramik, Pemeliharaan Gedung Mueum Tekstil,
Pemeliharaan Taman dan Pagara Museum Tekstil, Pembuatan Patung Lilin,
Penataan Taman Museum Seni Rupa dan Keramik, Perawatan Bangunan Cagar
Budaya Museum Taman Prasasti, Perbaikan Pelataran Gedung VOC, Pekerjaan
Restorasi Museum Kebaharian Jakarta, Perawatan Tata Pamer Museum
Kebaharian, Pelayanan dan Pelestarian Bangunan dan Lingkungan Cagar
Budaya (TSP dan TACB).
5) Program Pengembangan Promosi dan Informasi Kebudayaan
Jumlah penyelenggaraan/ keikutsertaan event promosi kebudayaan tingkat
Nasional di Jakarta sebanyak 20 event terdiri dari : Festival Teater Jakarta,
Pagelaran Kesenian Reguler di Perkampungan Budaya Betawi, Pergelaran Rutin
Wayang Orang Bharata, Pementasan Rutin Sandiwara Sunda Miss Tjitjih, Pameran
Tekstil Warisan Budaya Dunia, Pagelaran Wayang Rutin, Pekan Museum Seni
Rupa, Pameran Keramik “Kendi : Teknologi, Fungsi dan Simbol”, Pameran Lukisan
Kontemporer, Pameran Wastra Asean, Pameran Kain Kulit Kayu, Festival Museum
Seni Rupa, Pentas Pagelaran Wayang Dalang-Dalang terkenal, Pelatihan Membatik
bagi Komunitas Masyarakat di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Napak Tilas
Proklamasi, Perhelatan Lebaran Betawi, Gelar Budaya Betawi dan Budaya
Nusantara, Pergelaran Kesenian Paken Raya Jakarta, Promosi Budaya pada
Lebaran Betawi, Pergelaran Kesenian Terpilih.
93
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
2.2.17. Urusan Pemuda dan Olahraga
Urusan Pemuda dan Olahraga, telah dialokasikan APBD sebesar Rp.
909.832.622.930,- dengan total penyerapan sebesar Rp. 638.924.612.086,- atau
70,22 persen. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain
sebagai berikut:
1) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
a) Pelatihan Kewirausahaan dan Seleksi Pengembangan Kelompok Usaha Pemuda
Produktif, Kepemimpinan dan Bela Negara, serta Mitra KAMTIBMAS DKI
Jakarta.
b) Latihan Gabungan, Seleksi PASKIBRAKA Provinsi DKI Jakarta.
c) Training Center (TC), Pengukuhan PASKIBRAKA Provinsi DKI Jakarta.
d) Lomba Tata Upacara Bendera (TUB) dan Kreasi PBB Provinsi DKI Jakarta.
e) Orientasi dan Pembinaan Kepaskibrakaan Provinsi DKI Jakarta.
f) Lomba Institusi PMR Teladan.
g) Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor, peserta Program Kapal Pemuda
Nusantara (KPN) dan Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) asal Provinsi
DKI Jakarta Ke Tingkat Nasional.
h) Jakarta Youth Festival.
i) Jambore Pemuda Daerah (JPD) Provinsi DKI Jakarta.
j) Panca Lomba PMR dan Orientasi Kepalangmerahan Provinsi DKI Jakarta.
k) Pameran Produk Kreativitas Pemuda Jakarta dan Pendampingan Kontingen
pada Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Tahun 2016.
l) Perkemahan Pramuka Ramadhan dan Karya Bakti Pramuka Peduli Lebaran.
m) Perkemahan Besar Pramuka Penggalang dan Permainan Besar Pramuka Siaga.
n) Lomba Regu Prestasi Tingkat Provinsi DKI Jakarta.
o) Perkemahan Pramuka Luar Biasa.
p) Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Lanjutan (KML)
q) Seleksi Kontingen Pramuka Provinsi DKI Jakarta untuk Jambore Nasional Tahun
2016.
r) Lomba Gudep Tergiat.
94
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
2) Program Pembinaan Olahraga Prestasi
a) Invitasi Olahraga Bola Voli Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
b) Invitasi Cabang Olahraga Mahasiswa Provinsi DKI Jakarta.
c) Liga Olahraga Mahasiswa Provinsi DKI Jakarta.
d) Pengiriman Kontingen Mahasiswa DKI Jakarta menuju Kejuaraan Nasional
Mahasiswa.
e) Turnamen Bowling, Squash dan Tenis Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
f) Pekan Olahraga dan Liga Mahasiswa Provinsi DKI Jakarta.
g) Pelatihan Pembina Olahraga Mahasiswa Provinsi DKI Jakarta.
h) Pembinaan Olahraga Prestasi Melalui Pembinaan Pusat Pendidikan dan Latihan
Olahraga Pelajar (PPLP) Provinsi DKI Jakarta.
i) Permakanan Atlet PPLP Provinsi DKI Jakarta.
j) Seleksi Atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Provinsi
DKI Jakarta.
k) Pelatihan Pembina Olahraga Pelajar Provinsi DKI Jakarta.
l) Pembinaan dan Pengiriman Atlet Pelajar Provinsi DKI Jakarta pada Pekan
Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL) II/2016 di Provinsi DKI Jakarta
m) Invitasi Cabang Olahraga Pelajar SD, SMP dan SMA/SMK Provinsi DKI Jakarta.
n) Invitasi Cabang Olahraga Atletik Jakarta Open, Sepatu Roda, Renang dan
Squash Pelajar Provinsi DKI Jakarta.
o) Liga Olahraga Pelajar Cabang Olahraga Sepak Takraw dan Tenis Meja Provinsi
DKI Jakarta.
p) Sirkuit Olahraga Pelajar Cabang Olahraga Angkat Besi dan Panahan Provinsi
DKI Jakarta.
q) Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Provinsi DKI Jakarta.
r) Pelaksanaan dan Penyelenggaraan POPWIL II/2016 di Provinsi DKI Jakarta.
s) Turnamen Polo Air Betawi Cup dan Invitasi Cabang Olahraga Aquatic (Renang
Indah dan Loncat Indah).
t) Pengiriman Atlet Bulutangkis dan Tenis Meja Pelajar Menuju Asia Junior Sports
Exchange Games.
u) Pengiriman Atlet Sepakbola Pelajar Provinsi DKI Jakarta Menuju Beijing Cup
Football Tournament.
v) Invitasi 6 Cabang Olahraga Beladiri (Gulat, Judo, Karate, Kempo, Pencak Silat
95
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
dan Taekwondo) Provinsi DKI Jakarta.
w) Invitasi Cabang Olahraga Senam.
x) Invitasi Sepakbola Antar Klub Usia 13 Tahun dan 15 Tahun Provinsi DKI Jakarta.
y) Pembinaan dan Pengiriman Tim Sepakbola Pelajar Usia 14 Tahun Menuju Tokyo
International Youth Football.
z) Pemantauan Kontingen PON.
aa) Penghargaan Bagi Atlet Berprestasi.
3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pemuda
a) Rehabilitasi Lapangan Tenis Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit.
b) Pengadaan Peralatan Olahraga Permainan.
c) Pengadaan Perlengkapan kontingen POPWIL, POSPENAS dan PEPARNAS
2016.
d) Pengadaan Peralatan Olahraga dan Perlengkapan Pertandingan Dalam Rangka
POPWIL, POSPENAS dan PEPARNAS 2016.
e) Pengadaan Peralatan Olahraga PON XIX/ 2016 di Jawa Barat.
4) Program Pengembangan Olahraga
a) POR Pelajar Tingkat Provinsi DKI Jakarta.
b) Seleksi dan Pengiriman Kontingen PEPARNAS DKI Jakarta.
c) Pelatihan Olahraga Disabilitas Provinsi DKI Jakarta.
d) Penghargaan Bagi Atlet POSPENAS Provinsi DKI Jakarta.
e) Persiapan dan Pelaksanaan TAFISA GAMES 2016.
f) Senam Kesegaran Jasmani Pegawai Pemda DKI Jakarta.
g) POR Organisasi Wanita DKI Jakarta.
h) Festival Pencak Silat Betawi.
i) Kejuaraan Olahraga Tradisional Provinsi DKI Jakarta.
j) Kejuaraan Olahraga Antar Binaan Gelanggang Provinsi DKI Jakarta.
k) Kejuaraan Olahraga Beladiri Pelajar Provinsi DKI Jakarta.
l) Kejuaraan Cabang Olah Raga Bagi Penyandang Disabilitas Provinsi DKI Jakarta.
m) Pekan Paralympik Provinsi DKI Jakarta 2016
n) Kejuaraan Renang Berkebutuhan Khusus Provinsi DKI Jakarta.
o) Penghargaan Bagi Atlet dan Official Berprestasi Berkebutuhan Khusus tahun
2016
p) Seleksi dan Pengiriman POSPENAS 2016
96
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
q) Pemantauan Kontingen Pekan Paralympic Pelajar Nasional (PEPARNAS) dan
POSPENAS Asal DKI Jakarta Tahun 2016
2.2.18. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, telah dialokasikan APBD
sebesar Rp 103.003.921.468,- dengan total penyerapan sebesar Rp 78.976.607.799,-
atau 76,67 persen. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara
lain sebagai berikut:
1) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
a) Dialog Interaktif Pemantapan Wawasan Kebangsaan Bagi Ormas Etnis dan
Ormas Keagamaan.
b) Sarasehan Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila di DKI Jakarta.
c) Peningkatan Pemahaman 4 Konsensus Dasar Kebangsaan.
d) Sarasehan Peningkatan Wawasan Kebangsaan di Kepulauan Seribu.
e) Sarasehan Membangun Semangat Cinta Tanah Air dan Bela Negara sebagai
Wujud Tegaknya Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
f) Roadshow Peningkatan Kerukunan Umat Beragama.
g) Sarasehan Pemantapan Wawasan Kebangsaan bagi Tim Penggerak PKK.
h) Sarasehan Peningkatan Peran Pemuda dalam Bela Negara di Kepulauan Seribu.
i) Dialog Interaktif Generasi Muda, Pelajar dan Mahasiswa dalam Sukses 5 Tertib
Jakarta.
j) Peningkatan Kerukunan Menjelang Hari-hari Besar Keagamaan.
k) Forum Silaturahmi Pemerintah Daerah, Pemuka Agama dan Penghayat Aliran
Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
l) Membangun Toleransi Pendirian Rumah Ibadah.
m) Forum Dialog Membangun Semangat Cinta Seni dan Budaya.
n) Sarasehan Pemantapan Nilai-nilai Budaya Lokal terhadap Dominasi dan
Pengaruh Budaya Asing.
o) Monitoring Ketahanan Ekonomi Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta.
p) Forum Dialog Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Jakarta.
q) Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Provinsi DKI Jakarta.
97
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
2) Program Pendidikan Politik Masyarakat
a) Implementasi Kebebasan Berserikat dan Mengeluarkan Pendapat.
b) Peningkatan Pemahaman Hak dan Kewajiban Politik bagi Masyarakat.
c) Peningkatan Pemahaman Undang-Undang Bidang Politik.
d) Monitoring Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
e) Peningkatan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia.
3) Program Pencegahan dan Penanggulangan Konflik
a) Cipta Kondisi Dalam Rangka Meningkatkan Jakarta yang Kondusif.
b) Dialog Interaktif Penanganan Konflik Sosial Bagi Masyarakat di DKI Jakarta.
c) Pelaksanaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kepulauan Seribu.
d) Pemantauan Situasi Wilayah Kepulauan Seribu.
e) Pelaksanaan Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan
Tenaga Kerja Asing di Provinsi DKI Jakarta.
f) Pendataan Organisasi Masyarakat Asing yang Beraktivitas di DKI Jakarta.
g) Forum Dialog tentang Antisipasi Dampak Keberadaan Orang Asing, Tenaga
Kerja Asing dan Ormas Asing.
h) Dialog Interaktif Pencegahan Tawuran Pelajar.
i) Pelaksanaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
j) Sarasehan Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Ancaman Terorisme dan
Gerakan Radikalisme di DKI Jakarta.
k) Sarasehan Pencegahan, Peredaran, Penanggulangan dan Penyalahgunaan
Narkotika Bagi Pemuda/ Karang Taruna.
l) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.
m) Pemantauan IPOLEKSOSBUD.
n) Peningkatan Pemahaman Sistem Deteksi Dini.
4) Program Penguatan Hubungan Kelembagaan
a) Forum Silaturahmi Pimpinan Daerah Dengan Pengurus Organisasi
Kemasyarakatan.
b) Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pembangunan.
c) Peningkatan Kapasitas Perempuan di Lembaga Politik Dalam Rangka
Kesetaraan Gender.
d) Peran Partai Politik Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia.
98
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
2.2.19. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, telah dialokasikan APBD
sebesar Rp 103.003.921.468,- dengan total penyerapan sebesar Rp 78.976.607.799,-
atau 76,67 persen. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara
lain sebagai berikut:
1) Program Penataan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
a) Penyerasian, Penyelarasan dan Pengharmonisasian Produk Hukum Daerah
sebanyak 10 Produk Hukum Daerah.
b) Evaluasi Produk Hukum Daerah sebanyak 5 Peraturan Daerah dan 5 Peraturan
Gubernur.
c) Penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda tentang Ketenagakerjaan.
d) Penyusunan Naskah Akademis dan Ranperda tentang Pengendalian Penduduk
dan Permukiman.
e) Penyusunan Ranpergub tentang Kawasan Bebas Sampah.
f) Penyusunan Ranpergub tentang Tata Cara Pemberian Bantuan dan Kemitraan
Usaha bagi Penyandang Disabilitas.
g) Penyusunan Ranpergub tentang Sistem Pengendalian Lalu Lintas Jalan
Berbayar (secara elektronik).
h) Penyusunan Ranpergub tentang Penyediaan Fasilitas Park and Ride.
i) Penyusunan Ranpergub tentang Sistem Informasi Transportasi.
j) Penyusunan Pergub tentang Penetapan Skala Bencana.
2) Program Koordinasi Kebijakan Perekonomian
a) Strategi Penyediaan Buffer Stock Pangan di DKI Jakarta
b) Pemantauan Harga Pangan Strategis
c) Peningkatan Penataan PKL di Provinsi DKI Jakarta
d) Identifikasi dan Evaluasi Sarana dan Prasarana Transportasi
e) Evaluasi Perjanjian Kerjasama BUMD dengan Pihak Ketiga
f) Monitoring Percepatan Penyerapan Anggaran Kegiatan Bidang Ekonomi
g) Pengendalian Inflasi Daerah
h) Monitoring Pembinaan Ketenagakerjaan di Jakarta
99
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
i) Evaluasi Penyelenggaraan Event Pariwisata di DKI Jakarta
j) Evaluasi Perkembangan Ekonomi Daerah
k) Identifikasi Pelaksanaan Perijinan/ Non Perijinan Bidang Perekonomian pada
PTSP di DKI Jakarta
l) Identifikasi Kemitraan Sektor Perpasaran dan Perdagangan
m) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pertanian Perkotaan
3) Program Koordinasi Kebijakan Tata Pemerintahan Daerah
Kegiatan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang Nomor
29 Tahun 2007
4) Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia
a) Pengurusan perkara di Pengadilan
b) Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Provinsi DKI
c) Penginformasian Lembaran Daerah (LD) dan Berita Daerah (BD)
d) Pertemuan Berkala dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
(JDIH) Provinsi DKI Jakarta
e) Pembentukan Kelurahan Sadar Hukum
f) Pendampingan Penyelesaian Permasalahan Hukum
g) Pembinaan Kelompok Kadarkum Bagi Organisasi Wanita dan Karung Taruna
h) Pengelolaan dan Updating Website Biro Hukum
i) Pengadaan Buku-buku Perpustakaan
j) Rencana Aksi Nasional HAM
k) Pembuatan Leaflet, Banner dan Brosur Perundang-undangan
5) Program Koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial
a) Pemantauan Pengendalian Penyakit Menular
b) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kawasan Dilarang Merokok
c) Pembinaan Pelaksanaan Kabupaten/ Kota Sehat
d) Penguatan dan Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan Kesehatan Lingkungan
e) Perumusan Kebijakan Surveillance Penyakit di Provinsi DKI Jakarta
f) Penyusunan Kebijakan di Bidang Sosial
g) Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas
Kesehatan
h) Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PBI di Lapas
Rutan dan Panti
100
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
i) Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Sistem Rujukan di Provinsi DKI Jakarta
j) Pemantauan dan Pembinaan Program UKS Tingkat Provinsi
k) Apresiasi Kinerja Program UKS
l) Penyusunan Kebijakan Pangan Jajanan Anak Sekolah
m) Evaluasi Program Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
n) Penguatan Pelaksanaan Kebijakan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga (Klaster I)
o) Survey dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
p) Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat
q) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Distribusi Program Raskin di Provinsi
DKI Jakarta
r) Penguatan Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan
s) Penguatan Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak
t) Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pelayanan Kepesertaan ber-KB
u) Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembinaan Ketahanan Keluarga
v) Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Program UKS Tingkat Nasional
w) Penguatan Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Kesehatan
x) Penguatan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Perlindungan Anak
y) Penguatan Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Masalah Kesehatan
6) Program Peningkatan Kerjasama Antardaerah dan Luar Negeri
a) Peningkatan Partisipasi Jakarta Pada Event dan Organisasi Internasional
b) Penyediaan Iuran Keanggotaan Pemprov DKI Jakarta Pada Organisasi
Internasional
c) Peningkatan Pelayanan Korps Diplomatik
d) Pengembangan Hubungan Kerjasama Sister City
e) Kegiatan Pelaksanaan Tugas Koordinasi Bantuan Keuangan dan Hibah;
f) Pelaksanaan Teknis Penyusunan Naskah Kerja Sama dengan Provinsi/
Kabupaten;
g) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Provinsi/ Kabupaten;
h) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Perkotaan;
i) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama dengan Lembaga Badan;
j) Pelaksanaan Teknis Penyusunan Naskah Kerja Sama dengan Lembaga/ Badan;
101
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
k) Pelaksanaan Teknis Penyusunan Naskah Kerja Sama dengan Perkotaan;
l) Penyediaan Iuran Keanggotaan Mitra Praja Utama (MPU);
m) Penyediaan Iuran Keanggotaan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia
(APPSI).
7) Program Koordinasi Kebijakan Pendidikan dan Olahraga serta Pembinaan
Mental Spiritual
a) Penyusunan Bahan dan Evaluasi Kebijakan tentang Kerukunan Antar Umat
Beragama di Kalangan Pemuda
b) Penyusunan Bahan dan Evaluasi tentang Kepemudaan dan Pramuka
c) Pemantauan dan Evaluasi Fasilitas Olahraga Masyarakat
d) Penyusunan Bahan Modul Pendidikan dan Pelatihan Wawasan Kebangsaan
Bagi Pemuda
e) Penyediaan/ Penyetoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) Petugas Haji
Daerah (Tim Pendamping Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah)
f) Seleksi dan Pelatihan Petugas Haji Daerah
g) Pengadaan Perlengkapan dan Sarana Penunjang Petugas Haji Daerah TKHD
dan TPHD
h) Penyewaan Pondokan/ Posko Petugas Haji Daerah di Tanah Suci
i) Pemantauan Keberangkatan (Embarkasi) dan Pemulangan (Debarkasi) Petugas
Haji Daerah
j) Acara Keagamaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
k) Peningkatan Pemahaman Keagamaan Lembaga Mental Spiritual
l) Penyediaan Jasa Administrasi (Kontrak Individu)
m) Peningkatan Administrasi Perkantoran
n) Peninjauan Lapangan Pengusul Bantuan Hibah/ Sosial Kepada Lembaga
Pemerintah, Lembaga Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan Lainnya
o) Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Lembaga
Kursus dan Pelatihan
p) Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pusat
Kegiatan Belajar Mengajar
q) Penyusunan Bahan dan Evaluasi Kebijakan TK Negeri
r) Penyusunan Bahan dan Evaluasi Kebijakan tentang PAUD dan Pendidikan Non
Formal dan Informal
102
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
s) Penyusunan Bahan dan Evaluasi Kebijakan tentang Perpustakaan Khusus
t) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan
Pemuda
u) Penyusunan Kebijakan Standarisasi Sarana dan Prasarana Olahraga di Sekolah
v) Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan KJP dan BOP
w) Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik
Baru (PPDB) dan Ujian Nasional (UN)
x) Penyusunan Bahan dan Evaluasi Kebijakan tentang Pendidikan Dasar dan
Menengah
y) Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Kearsipan
z) Pemantauan dan Evaluasi Minat Baca Masyarakat
aa) Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Perpustakaan Masyarakat
8) Program Koordinasi Kebijakan Prasarana dan Sarana Kota
a) Peningkatan Strategi Pencapaian Target Pengembangan Ruang Terbuka Hijau
(RTH) Sesuai RPJMD
b) Pendalaman dan Analisa Implementasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran
Udara
c) Peningkatan Strategi Percepatan Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Sanitasi
Permukiman di Provinsi DKI Jakarta
d) Peningkatan Efektifitas Kebijakan Pengelolaan Kebersihan di Provinsi DKI
Jakarta
e) Peningkatan Efektifitas Implementasi Kebijakan Pengendalian Bangunan di
Provinsi DKI Jakarta
f) Pengendalian Implementasi Kebijakan Pembinaan Jasa Konstruksi di Provinsi
DKI Jakarta
g) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di 9 SKPD di bawah
Koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
h) Pengendalian Pemenuhan Kewajiban Fasos Fasum Para Pemegang SIPPT di
Provinsi DKI Jakarta
i) Pengendalian Penyelesaian Sanksi Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan
Lokasi/ Lahan (SP3L) di Provinsi DKI Jakarta
j) Pengendalian Pengembangan Sistem Prasarana Jalan
k) Sinkronisasi Sistem dan Jaringan Transportasi Darat, Laut dan Udara
103
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
l) Pengendalian Sistem Prasarana Sumber Daya Air
m) Peningkatan Percepatan Implementasi Pengembangan Kawasan Strategis
Provinsi DKI Jakarta
n) Sinkronisasi Data dan Kebijakan Pembangunan Kawasan Permukiman dan
Pembangunan Fisik Rumah Susun Murah/ Sederhana
o) Pendalaman Substansi Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK) dengan Para
Pemegang Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)
p) Monitoring dan Proses Administrasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum
9) Program Administrasi Umum dan Kerumahtanggaan Daerah
a) Pengelolaan dan Administrasi Tata Usaha Sekretariat Daerah dan Para Asisten
Sekretaris Daerah
b) Peningkatan Pengelolaan dan Administrasi Tata Usaha Deputi dan Para Asisten
Deputi Gubernur
c) Penyediaan Layanan Kebersihan Gedung dan Halaman Kompleks Balaikota
serta Rumah Dinas Pimpinan
d) Pemeliharaan Lift (Mitsubishi) Gedung Blok G dan H Kompleks Balaikota
e) Pengadaan Spareparts/ Komponen Barang Pakai Habis, Pemeliharaan/
Perawatan Terpadu ME dan Instalasi Gedung Kompleks Balaikota serta Rumah
Dinas
f) Piket Mekanik, Listrik dan Instalasi di Lingkungan Kompleks Balaikota
g) Pemeliharaan Berkala Pekerjaan Mekanik, Listrik dan Instalasi di Lingkungan
Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas
h) Pengadaan Peralatan dan Bahan Layanan Kebersihan Rumah Dinas Pimpinan
i) Pengadaan Peralatan dan Layanan Kebersihan Gedung dan Halaman Kompleks
Balaikota
j) Penyediaan Layanan Tenaga Operator/ Teknisi Pemeliharaan/ Perawatan
Terpadu ME dan Instalasi Gedung Kompleks Balaikota serta Rumah Dinas
k) Pemeliharaan/ Perawatan AC Central Chiller York Gedung Blok G dan H
Kompleks Balaikota
10) Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan SDM Aparatur
a) Penyusunan, Perumusan dan Pembahasan Bahan Kebijakan Kelembagaan
Pemerintah Daerah Lingkup Dinas Sesuai Peraturan Perundang-undangan dan
104
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
Kebutuhan
b) Penyusunan, Perumusan dan Pembahasan Bahan Kebijakan Kelembagaan
Pemerintah Daerah Lingkup Staf dan Wilayah Sesuai Peraturan Perundang-
undangan dan Kebutuhan
c) Penyusunan, Perumusan dan Pembahasan Bahan Kebijakan Kelembagaan
Pemerintah Daerah Lingkup Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain
Sesuai Peraturan Perundang-undangan dan Kebutuhan
d) Penyusunan Standarisasi Peralatan Kerja Teknis
e) Penataan Ruang Kerja UPT di Provinsi DKI Jakarta
11) Program Keprotokolan dan Administrasi Pimpinan Daerah
a) Penyelenggaraan Jamuan Resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
b) Pencanangan dan Malam Resepsi HUT Kota Jakarta
c) Penatausahaan Acara Pimpinan Daerah
d) Pelaksanaan Acara Pimpinan Daerah
e) Pelaksanaan Upacara Bendera Tingkat Provinsi DKI Jakarta
f) Pengelolaan Administrasi dan Kerumahtanggaan Pimpinan Daerah
g) Penyusunan Naskah Sambutan, Makalah dan Kertas Kerja
h) Penyediaan Sarana, Prasarana dan Perlengkapan Kebutuhan Pimpinan
Daerah
i) Pelaksanaan Penerimaan/Pelayanan Tamu Pimpinan Daerah
j) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta 2015
12) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
a) Pembahasan Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta
b) Pembahasan Badan Anggaran DPRD Provinis DKI Jakarta
c) Pelaksanaan Reses DPRD
d) Pembahasan Panitia Khusus dan Kepanitiaan Lainya
e) Penyelenggaraan Dukungan Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/ Tim Ahli
f) DPRD Provinsi DKI Jakarta
g) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan dan Anggota Dewan
13) Program Koordinasi Perekonomian Kota/ Kabupaten
a) Keikutsertaan Pemerintah Kota Adm. Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat pada
Kegiatan Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) Tahun 2016
b) Koordinasi dan Monitoring Minimarket
105
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
c) Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Koperasi, Perdagangan dan Energi
d) Koordinasi dan Monitoring Kebijakan Penetapan Lokasi
e) Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan HBKB Jakarta Timur
f) Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Bidang Pariwisata dan
Ketenagakerjaan
g) Koordinasi dan Monitoring Penyelenggaraan Budaya Betawi
h) Koordinasi dan Monitoring Ketersediaan Sembilan Bahan Pokok
i) Peningkatan Produktivitas Dekranasda Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu
j) Keikutsertaan Pemerintah Kota Adm. Jakarta Pusat pada Kegiatan JKPI Tahun
2016
14) Program Koordinasi Tata Pemerintahan Kota/Kabupaten
a) Penyelenggaraan Dewan Kota Adm. Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta
Pusat, Jakarta Utara dan Kab. Adm. Kep. Seribu
b) Partisipasi Pemerintah Kota Adm. Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat,
Jakarta Barat dalam APEKSI.
c) Pembangunan Kantor Lurah Pulau Kelapa.
d) Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan RT dan RW.
e) Peningkatan Wawasan Bagi Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK)
dan Tokoh Masyarakat.
f) Tatap Muka Bupati Beserta Pimpinan SKPD/UKPD dengan RT, RW, LMK dan
Lembaga Masyarakat Lainnya.
g) Partisipasi Pelaksanaan Rakernas APKASI 2016.
h) Inventarisasi dan Pendataan Pulau-pulau di Kepulauan Seribu dan Pembakuan
Nama Rupa Bumi (Toponimi).
i) Pemantauan, Pengendalian dan Penanganan Gangguan Keamanan dan
Ketertiban di Kepulauan Seribu.
15) Program Peningkatan Bantuan dan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi
Manusia Kota/ Kabupaten
a) Penanganan Perkara/ Gugatan Perdata dan TUN di Lembaga Peradilan
b) Penanganan Relaas
c) Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum
d) Kota Peduli HAM
106
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
e) Pembinaan Tim Lomba Kadarkum
f) Temu Sadar Hukum Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara
16) Program Koordinasi Kesehjateraan Sosial Kota/Kabupaten
a) Monitoring dan Evaluasi Raskin
b) Monitoring dan Evaluasi Kota Sehat
c) Monitoring dan Evaluasi RPTRA
d) Pembinaan Pemberdayaan Perempuan
e) Silaturahmi Ramadhan Bupati Dengan Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara
f) Pembinaan Penyelenggaraan Kelembagaan BKB PAUD
g) Pengembangan Wawasan Karang Taruna Tingkat Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu
17) Program Koordinasi Pendidikan dan Mental Spiritual Kota/Kabupaten
a) Tasyakuran Atas Berdirinya Kota Jakarta dan Kemerdekaan RI Kota Adm.
Jakarta Barat
b) Peningkatan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tk. Kota Adm. Jakarta
Barat
c) Pelaksanaan Safari Ramadhon dan Safari Natal
d) Peningkatan koordinasi dan Sarasehan Tokoh Lintas Agama dan Tokoh
Masyarakat Tingkat Kota
e) Sarasehan Dewan Pendidikan dengan Kepala Sekolah SMA Negeri dan SMK
Negeri Se Kota Administrasi Jakarta Selatan
f) Buka Puasa dan Safari Ramadhan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur dan
Jakarta Barat
g) Sarasehan Ulama, Ustadzah dan Umaro
h) Sarasehan Pembentukan Karakter Generasi Muda di Kota Administrasi Jakarta
Timur
i) Penilaian Binaul Masjid
j) Pelaksanaan Safari Jumat Walikota Jakarta Utara
18) Program Koordinasi Prasarana dan Sarana Kota/Kabupaten
Rehab Tribun Markas Komando (MAKO) Kopassus
19) Program Koordinasi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota/ Kabupaten
a) Inventarisasi Pelaksanaan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan
Jaringan Jalan dan Jembatan, Pedestrian/ Trotoar dan Pemeliharaan Drainase,
107
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
Waduk/ Situ, Inrit Penutup Saluran di Kota Administrasi Jakarta Timur
b) Inventarisasi Program Perbaikan Lingkungan Permukiman (MHT Plus),
Penataan Kampung Deret, Pemanfaatan Rumah Susun dan Penertiban
Menara Telekomunikasi Seluler di Kota Administrasi Jakarta Timur
c) Inventarisasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Permasalahan Prasarana
dan Sarana di Kota Administrasi Jakarta Timur
d) Rapat Koordinasi Permasalahan Pembangunan di Bidang Pertanahan/
Pengadaan Tanah di Kota Administrasi Jakarta Timur
e) Rapat Koordinasi Keindahan Kota dan Kebersihan Kota di Kota Administrasi
Jakarta Timur
20) Program Administrasi Umum dan Keprotokolan Kota/ Kabupaten
a) Peringatan Upacara hari hari Besar
b) Sarana Penunjang Petugas Protokol
c) Penyediaan Cetakan Umum
d) Penyediaan Cetakan Khusus
e) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kearsipan
f) Pemeliharaan Sistem Informasi Penatausahaan pada Pusminko Administrasi
Jakarta Pusat
g) Penyelenggaraan Keprotokolan
h) Penyelenggaraan Pelayanan Tamu dan Jamuan Pemerintah Kota Administrasi
Jakarta Pusat
i) Penyediaan Sarana dan Prasarana Keprotokolan Kota Administrasi Jakarta
Timur
21) Program Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan
a) Rehab Total Kantor Lurah Maphar
b) Rehab Total Pembangunan Gedung Kantor Lurah Pengadegan
c) Rehab Total Pembangunan Gedung Kantor Lurah Bukit Duri
d) Rehab Berat Kantor Lurah Kebon Melati Jakarta Pusat
e) Rehab Berat Kantor Lurah Kartini Jakarta Pusat
f) Rehab Total Kantor Lurah Pondok Kopi
g) Rehab Sedang Kantor Lurah Lubang Buaya
h) Rehab Sedang Kantor Lurah Cilangkap
i) Rehab Total Pembangunan Gedung Kantor Lurah Pengadegan
108
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
j) Penyelesaian Rehab Total Kantor Lurah Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan
Kota Administrasi Jakarta Utara
k) Rehab Total Kantor Camat Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara
l) Penyelesaian Rehab Total Kantor Lurah Kelapa Gading Barat Kecamatan
Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara
22) Program Peningkatan Kapasitas KORPRI
a) Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Hindu Sekretariat DP
Korpri Provinsi DKI Jakarta
b) Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Islam Sekretariat DP Korpri
Provinsi DKI Jakarta
c) Penyelenggaraan Peribadatan Keagamaan
d) Penyelenggaraan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha Sekretariat Dewan Pengurus
Korpri Provinsi DKI Jakarta
e) Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Al-Quran (STQ) bagi Apartur Provinsi DKI
Jakarta
f) Peningkatan Soliditas dan Solidaritas Aparatur Korpri DKI Jakarta
g) Penyelenggaraan Senam Kesegaran Jasmani bagi Anggota Korpri Provinsi
DKI Jakarta
h) Pelayanan Konsultasi Hukum Bagi Aparatur
i) Pembinaan Olah Raga bagi Pegawai ASN Provinsi DKI Jakarta
j) Pembekalan Manajemen Keuangan Keluarga dan Kewirausahaan Anggota
KORPRI Provinsi DKI Jakarta
k) Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Budha Sekretariat DP
Korpri Provinsi DKI Jakarta
l) Rapat Kerja Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta
m) Pelaksanaan Ziarah Anggota KORPRI Provinsi DKI Jakarta
n) Pengembangan Wawasan Keagamaan bagi Aparatur Provinsi DKI Jakarta
o) Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Kristen Sekretariat DP
Korpri Provinsi DKI Jakarta
23) Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
a) Peningkatan Sikap dan Tindakan Anti Korupsi (termasuk sosialisasi gratifikasi)
b) Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta
109
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
c) Peningkatan Kinerja dan Kualitas Tugas-tugas Pengawasan
d) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 dan
Semester I Tahun 2016
e) Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015
dan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD Tahun 2015
f) Pembinaan SKPD/ UKPD serta Pengawasan Kinerja, Tugas Fungsi,
Pengelolaan Sumber Daya dan Program Strategis Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta
24) Program Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
a) Penyusunan/ Penyempurnaan Peraturan Gubernur Berkaitan Dengan
Pengelolaan Barang Daerah
b) Penyusunan/ Penyempurnaan Peraturan/ Regulasi/ Instruksi Berkaitan Dengan
Pengelolaan Keuangan Daerah
25) Program Pengelolaan dan Penataan Aset Daerah
a) Penyelesaian Sertifikat Tanah Milik/ Dikuasai Pemrov DKI
b) Pengasuransian Aset Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
c) Penyelesaian Tanah Bermasalah
d) Penyusunan Harga Satuan Barang Kebutuhan SKPD/ UKPD Untuk Komponen
E-Budgeting
e) Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang SKPD/ UKPD dan Rencana
Kebutuhan Pemeliharaan Barang SKPD/ UKPD
f) Pelaksanaan Pelelangan Titik Reklame Pada Sarana Dan Prasarana Kota Milik
Pemprov. DKI Jakarta Tahun 2016
g) Rekonsiliasi dan Inventarisasi Aset Daerah
26) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
a) Penyusunan Draft APBD Penetapan Tahun 2017
b) Finalisasi Penyusunan APBD Penetapan Tahun 2017
c) Finalisasi Penyusunan APBD Perubahan Tahun 2016
d) Penyusunan Draft APBD Perubahan Tahun 2016
e) Penyusunan Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015
UNAUDITED
f) Penyusunan Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015
AUDITED
110
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
g) Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2016
h) Quality Assurance Integrasi Sistem dalam rangka Penerapan Akrual Basis
i) Pembangunan Sistem Informasi Pendapatan Daerah
j) Revisi dan Quality Assurance Kebijakan Bagan Akun Standar Penyusunan
Laporan Keuangan Berbasis Akrual
k) Revisi dan Quality Assurance Kebijakan, Sistem dan Prosedur Akuntansi
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
l) Reviu dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD/ UKPD Berbasis
Akrual
m) Pelaksanaan Kunjungan Kerja Pejabat dan Staf
n) Penunjang Kelancaran Tugas Umum Pemerintahan
27) Program Penyusunan Regulasi, Penyuluhan dan Sengketa Hukum Pajak
Daerah
a) Peningkatan Pemahaman Pajak Daerah Melalui Berbagai Event dan Media.
b) Penyusunan Analisa dan Evaluasi Peraturan Perpajakan Daerah.
28) Program Pelayanan Pajak Daerah
a) Perbaikan 4 (empat) Gedung Samsat dan perbaikan Gedung Dinas Teknis
Abdul Muis.
b) Sewa gedung kantor untuk UPPD Ciracas.
c) Pengadaan Sarana Pemungutan Pajak Daerah antara lain: Surat Ketetapan
Pajak Daerah (SKPD) PKB BBN-KB, Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PKB
BBN-KB, cetak PKB BBN-KB, Fiskal Antar Daerah dan kantong fiskal, DHKP,
DPP-02, DPP-03, DPP-22, SPPT PBB Double, Cover Buku Induk (DHKP) dan
Peneng Reklame.
d) Penertiban dan Pembongkaran Reklame di 42 UPPD Kecamatan.
e) Pelaksanaan Pelayanan Pajak di 3 (tiga) Gerai Samsat (Thamrin City, Mal
Artha Gading dan Taman Palem), dan penyampaian Surat Panggilan kepada
Wajib Pajak yang Belum Daftar Ulang (BDU) dan Wajib Pajak yang mempunyai
tunggakan/ piutang di 5 wilayah samsat.
f) Pekan Panutan di 5 (lima) wilayah kota administrasi.
g) Pelaksanaan penyampaian SPPT PBB-P2 secara simbolis tingkat kota
administrasi (5 wilayah kota adminstrasi).
h) Pendataan dan penertiban Pajak Reklame di 5 (lima) wilayah Suku Dinas
111
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
Pelayanan Pajak.
29) Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
a) Penyusunan Bezzeting dan Pengembangan Formasi Kebutuhan Pegawai di
Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
b) Pengadaan CPNS Dan Proses Usulan Penetapan Nomor Induk Pegawai
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
c) Seleksi Mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dari Luar Pemerintah dan Antar
SKPD;
d) Seleksi Calon Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN);
e) Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi;
f) Digitalisasi Dokumen Data Pegawai Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016.
30) Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
a) Seleksi Aparatur Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
b) Pemberian Penghargaan ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
c) Donor Darah dan Monitoring SKJ;
d) Pelayanan Pensiun Terpadu PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
e) Kajian Kebijakan Kesejahteraan Pegawai.
31) Program Pendidikan dan Pelatihan
a) Diklat Manajemen Sekolah sebanyak 5 Angkatan
b) Diklat Manajemen BLUD sebanyak 6 Angkatan
c) Diklat Penyelesaian Sengketa Hukum sebanyak 3 Angkatan
d) Workshop Revolusi Mental sebanyak 5 Angkatan
e) Diklat Manajemen Penanggulangan Bencana Diklat Pelayanan Prima sebanyak
3 Angkatan
f) Diklat Pelayanan Prima sebanyak 5 Angkatan
g) Diklat Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebanyak 7 Angkatan
h) Diklat Teknis Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Serta Estate
Manajemen sebanyak 7 Angkatan
i) Diklat Reformasi Birokrasi sebanyak 3 Angkatan
j) Diklat Capacity Building sebanyak 5 Angkatan
k) Kerjasama Diklat Satu Pintu telah selesai diselenggarakan dengan realisasi
koordinasi kediklatan dari SKPD/ UKPD sebanyak 400 orang
l) Pengiriman Kediklatan telah selesai diselenggarakan sebanyak 182 orang
112
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
m) Diklat Kepemimpinan TK. III sebanyak 3 Angkatan
n) Diklat Prajabatan Golongan III
o) Diklat Kepemimpinan TK. IV sebanyak 4 Angkatan
p) Diklat Pengembangan Kapabilitas Kepemimpinan sebanyak 8 Angkatan
q) Diklat Prajabatan Golongan II Reguler dan Golongan I, II dan III (K1/K2)
r) Diklat Manajemen Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebanyak 3
Angkatan
s) Diklat PPNS
t) Diklat SPIP sebanyak 5 Angkatan
u) Diklat Pengelolaan Barang Daerah sebanyak 7 Angkatan
v) Diklat Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual sebanyak 42
Angkatan
w) Diklat Pengelolaan Penatausahaan Keuangan sebanyak 10 Angkatan
x) Diklat Bendahara Penerimaan sebanyak 2 Angkatan
y) Diklat Bendahara Pengeluaran sebanyak 7 Angkatan
z) Diklat Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Ujian Sertifikasi
sebanyak 10 Angkatan
32) Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Diklat
a) Pengembangan E-Learning telah selesai dilaksanakan dengan capaian 6
modul e-learning.
b) Pengelolaan Web dan Pengembangan Aplikasi Badan Diklat Provinsi DKI
Jakarta telah selesai dilaksanakan dengan capaian 12 bulan
c) Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Profesi telah selesai dilaksanakan
dengan capaian 300 orang
d) Penyusunan Standar dan Data Sertifikasi Jabatan telah selesai dilaksanakan
dengan capaian 2 standar kompetensi jabatan
e) Evaluasi Penyelenggaraan Pasca Kediklatan dan Reakreditasi telah selesai
dilaksanakan dengan capaian 204 angkatan dan 4 program diklat
f) Prosedur SMM ISO 9001:2008 dan Penyusunan SOP telah selesai
dilaksanakan dengan capaian 22 prosedur
g) Training Needs Analysis telah selesai dilaksanakan dengan capaian 2 jenis
Training Needs Analysis
h) Revitalisasi Badan Diklat telah selesai dilaksanakan dengan capaian 4
113
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
dokumen.
i) Penyusunan Kurikulum Diklat telah selesai dilaksanakan dengan capaian 6
kurikulum
j) Penyusunan Modul Diklat telah selesai dilaksanakan dengan capaian 36 modul
diklat
33) Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur DKI
Penetapan Dan Pelaksanaan Dokumen Kinerja SKPD/ UKPD Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta.
34) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur DKI
a) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pegawai berupa keikutsertaan dalam
Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan pendidikan legislative drafting dan
contract drafting
b) Pengiriman Pegawai Tugas Belajar telah selesai dilaksanakan dengan capaian
175 orang
c) Seleksi Pegawai Tugas Belajar telah selesai dilaksanakan dengan capaian 100
orang
d) Konseling Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
e) Proses Kenaikan Pangkat Terpadu PNS Provinsi DKI Jakarta;
f) Pelaksanaan Ujian Dinas, Ujian Kenaikan Pangkat, Penyesuaian Ijazah, Ujian
Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan PNS;
g) Peningkatan Pemahaman Pegawai Terhadap Peraturan Kepegawaian;
h) Bimtek Pembinaan Disiplin Pegawai dan Tata Cara Pengisian Formulir LHKPN
dan LP2P;
i) Penyelenggaraan Persiapan Administrasi Menjelang Purna Bakti PNS;
j) Pelaksanaan Sidang Baperjab dan Pengambilan Sumpah Serta Serah Terima
Jabatan Struktural;
k) Uji Kompetensi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
l) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai.
m) Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pengawasan
n) Pendidikan dan Pelatihan Pembekalan/ Sertifikasi Jabatan Fungsional (Auditor
dan P2UPD)
o) Pengadaan/ Pengiriman Diklat/ Bimtek/ Workshop/ Sosialisasi/ Seminar
114
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
35) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
a) Supervisi/ Monitoring Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN);
b) Pembekalan dan Pengangkatan CPNS menjadi PNS serta Sumpah/ Janji di
Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
c) Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional.
36) Program Pengurangan Resiko Bencana dan Kesiapsiagaan Pra Bencana
a) Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana Bagi Siswa SMU
b) Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana bagi Penyandang Disabilitas
c) Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana bagi Pengelola Gedung
d) Peningkatan Kapasitas Penilaian Kerusakan dan Kerugian
e) Penangganan Psikososial
f) Penyusunan Rencana Kontijensi di Provinsi DKI Jakarta
g) Pemantapan Manajemen Kedaruratan dan Logistik
h) Gladi dan simulasi penanggulangan bencana pada fasilitas public
i) Peningkatan kapasitas (Capasity Building)Relawan Penanggulangan Bencana
j) Produktifitas Pelaksanaan Assesment
37) Program Pengelolaan Sarana Informatika, Data dan Informasi Pelaporan
Bencana
a) Piket Siaga Bencana Daerah
b) Pemeliharaan DIMS dan Pengelolaan Website BPBD Provinsi DKI Jakarta
c) Pengadaan Peralatan Monitoring Bencana
d) Penyediaan Jaringan Komunikasi Penanggulangan Bencana
e) Pelayanan Pengendalian Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta
f) Evaluasi ISO 9001:2008 Pusdalops BPBD Provinsi DKI Jakarta
g) Review Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta
h) Pembayaran Abodemen Dan Tagihan Telepon Call Center 164 BPBD Provinsi
DKI Jakarta
i) Penyediaan Perawatan Server Penunjang Penanggulangan Bencana
j) Konversi Open Data Disaster Information Management System
k) Penyediaan Sarana Pendukung Layanan Nomor Panggilan Tunggal Darurat
Call Center
38) Program Peningkatan Pencegahan Kebakaran
a) Pengelolaan dan Pengembangan Pendukung Edukasi Penanggulangan
115
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
Kebakaran ( Taman Mini )
b) Pemeriksaan Sewaktu-waktu Sarana Prasarana Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran
39) Program Penanggulangan Kebakaran
a) Gladi Gabungan Operasional Penanggulangan Kebakaran Pada Bangunan
Tinggi/ Menengah, Mall, dan Industri
b) Perawatan Perangkat Command Center (tak terprediksi)
c) Pengisian Ulang Apar Masyarakat
d) Pengisian Apar Kantor
e) Pengadaan Selang Pemadam 1,5
f) Pengadaan Pipa Cabang 2,5 dan 1,5
g) Pengadaan Pipa Pemancar 1,5
40) Program Peningkatan Sarana, Prasarana Penanggulangan Kebakaran dan
Penyelamatan
a) Perawatan/ Pemeliharaan Alat Pemancar, Alat Komunikasi Radio dan Antena
Tower
b) Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan
c) Penyediaan Prasarana Sarana Opersional Sudin Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan
d) Pemeliharaan Prasarana Sarana Penanggulangan Kebakaran dan
Penyelamatan Yang Ada di Masyarakat
e) Pemeliharaan Alat Operasional Penyelamat (Chain Saw Dan Rotary Saw)
f) Pengadaan Perlengkapan/ Peralatan Bengkel
g) Pemeliharaan dan Penggantian Kerusakan Hidran
h) Pengadaan Selang Penyalur Ukuran 1,5
i) Pengadaan Nozzle
j) Penyelesaian Rehab Total Pos Pemadam Kebakaran Kelurahan Kebon Jeruk
k) Rehab Berat Pos Pemadam Lubang Buaya
l) Rehab Berat Pos Pemadam Pondok Kopi
m) Pengadaan Alat Uji Helm Kebakaran
n) Pengadaan Sarana Pengujian Pompa Kebakaran
41) Program Penyelamatan
a) Perawatan Peralatan Operasional
116
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
b) Pelatihan SCUBA Diver Bersertifikat Untuk Seluruh Anggota Damkar
c) Diklat Medical First Responder (MFR)
d) Pemusatan Latihan Peserta Singapore Skill Competition
e) Diklat Inspektur Kebakaran Tk. I
f) Diklat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung
g) Diklat Operator Tk. I
h) Diklat Fire Rescue
42) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
a) Telah terlayani sebanyak 4.564.309 dokumen perizinan dan non perizinan,
yang terdapat pada 267 outlet di tingkat kelurahan, 44 outlet di tingkat
kecamatan, 6 outlet di tingkat kota/ kabupaten dan 1 outlet di tingkat provinsi.
b) Telah dibuatnya sistem Zero Delay Online yakni sistem monitoring
penyelesaian perizinan dan non perizinan sesuai dengan waktu yang
ditetapkan dalam SOP, dengan persentase tepat waktu sebesar 99 persen.
c) Telah dilakukan monitoring dan evaluasi kualitas pelayanan perizinan dan non
perizinan melalui mekanisme pengisian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
online melalui portal “pelayanan.jakarta.go.id” dengan tingkat kepuasan
masyarakat sebesar 97 persen. Hal ini berarti bahwa tingkat kepuasaan
masyarakat mengalami peningkatan sebesar 8 persen jika dibandingkan
dengan tingkat kepuasan masyarakat pada tahun 2015 yang besarnya hanya
mencapai 89 persen.
d) Telah diselesaikan kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Penyelesaian
Pengaduan/ Keluhan atas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan sebanyak 100 persen pada tahun 2016 dan 2015.
e) Telah diselesaikan dan dikembangkan 60 jenis perizinan dan non perizinan
secara online yang dapat diakses melalui 5 portal yaitu :
- http://pertamananpemakaman.jakarta.go.id, sebanyak 1 Jenis Izin
- http://spipise.bkpm.go.id:9090/spipise/, sebanyak 2 Jenis Izin
- https://simppsdbs.kemsos.go.id, sebanyak 2 Jenis Izin
- http://pelayanan.jakarta.go.id, sebanyak 50 Jenis Izin
- www.perizinan.kkp.go.id/izindaerah
sebanyak 5 jenis perizinan di dalam portal “http://pelayanan.jakarta.go.id”
berisikan informasi mengenai jenis-jenis, persyaratan dan prosedur
117
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
pengurusan terhadap 467 jenis perizinan dan non perizinan.
f) Telah dibuat hotline baru 1500-164 (layanan Call center BPTSP) guna
memberikan kemudahan bagi pemohon yang ingin mendapatkan informasi
mengenai prosedur, persyaratan perizinan dan non perizinan serta dapat
digunakan untuk pesanan layanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB) dalam
mengurus perizinan non perizinan.
g) Telah dilakukan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan yakni:
- Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB), yaitu layanan antar jemput berkas perizinan
dari pemohon yang tidak mempunyai waktu untuk datang langsung mengurus
perizinan ke loket. Semua jenis perizinan dan non perizinan (467 jenis) dapat
dilakukan melalui AJIB dengan syarat pemohon merupakan pimpinan/
karyawan perusahaan tersebut dan bukan pihak ketiga atau calo. Sampai
dengan saat ini AJIB telah melayani sebanyak 96.254 perizinan dan non
perizinan.
- Antar Jemput Izin Bermobil (AJIB) dengan Mobile Service Unit sebanyak 3 unit,
telah melayani sebanyak 2.416 perizinan dan non perizinan.
- Sistem Antrian Online sehingga pemohon dapat menentukan sendiri waktu
pengurusan dokumen perizinan dan non perizinan.
- Adanya pelayanan IMB 3.0 yakni pengurusan IMB dengan waktu 3 jam untuk
luas tanah >200 m2, dengan syarat ketentuan berlaku.
- Tahun 2016 telah dilaksanakan One Day Service (ODS) yakni pelayanan
perizinan dan non perizinan yang diselesaikan dalam waktu 1 hari untuk 16
jenis perizinan dan non perizinan, dan dikembangkan layanan Drive Thru yaitu
pelayanan prioritas bagi pemohon yang mengurus perizinannya sendiri (tanpa
calo) dengan waktu penyelesaian maksimal 1 jam untuk 2 jenis perizinan dan
non perizinan.
- Dikembangkan portal “internalpelayananjakarta.net” yang didalamnya memuat
panduan persyaratan, prosedur dan output perizinan dan non perizinan bagi
318 outlet service point.
h) Telah diselesaikan kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai Dalam
Penerapan Sistem Teknologi Informasi dan Bimbingan Teknis Regulasi Teknis
PTSP dengan sasaran para Kasatlak mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan
dan pejabat di lingkungan BPTSP dengan jumlah 1.000 peserta yang dibagi
118
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
dalam beberapa sesi pertemuan atau 100 persen dari jumlah pegawai BPTSP.
i) Telah diselesaikan simplifikasi/ penyederhanaan persyaratan, jenis perizinan
dan non perizinan dari semula sebanyak 518 jenis perizinan dan non perizinan
menjadi sebanyak 476 jenis perizinan dan non perizinan.
j) BPTSP turut berkontribusi terhadap kenaikan peringkat indeks Ease Of Doing
Business (EODB) dari peringkat 106 menjadi peringkat 91. Dengan
meningkatnya EODB Indonesia, diharapkan mampu menciptakan iklim
investasi yang baik dan mampu merangsang usaha-usaha baru untuk tumbuh
dan lebih berkembang. Adapun kontribusi BPTSP adalah :
- Kemudahan memulai bisnis dengan 13 prosedur dan membutuhkan 47 hari.
- Kemudahan mengurus izin kontruksi, prosedur pengurusan izin bangunan/
kontruksi yang semula 17 prosedur dan waktu 110 hari dipangkas menjadi 7
prosedur dan membutuhkan waktu sekitar 48 hari.
43) Program Peningkatan Kinerja Ketentraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat
a) Penyelenggaraan Pengamanan Jakarta Marathon 2016 (pengamanan
sepanjang jalan Thamrin-Sudirman).
b) Pengamanan Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional (di 4 lokasi :
Gereja Kathedral, Monas, Pura Pasar Baru dan Pura Kota).
c) Pengawasan dan Penertiban Media Informasi dan Promosi pada jalan Protokol
dan Fasilitas Umum (563 Media Informasi).
d) Rangkaian Pengamanan HUT Kota Jakarta dan Malam Tahun Baru 2017 (3
kegiatan : Kegiatan HUT Kota Jakarta, Pengamanan Malam Tahun Baru dan
Jakarta 10 K).
e) Penanganan Pengaduan Masyarakat (9 pengaduan yang terselesaikan).
f) Pelaksanaan Tim Terpadu Dalam Kegiatan Penertiban Tempat Usaha Hiburan
Pada Hari-Hari Besar Keagamaan (1.548 tempat usaha).
g) Pengawasan Dan Penertiban Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (1
lokasi sepanjang Jl. Sudirman-Thamrin).
h) Piket Monitoring Tramtibum 1x24 jam (6 lokasi).
i) Penyelenggaraan Penertiban Daerah Rawan Ketertiban Umum (9 kali
kegiatan).
j) Pemusnahan Hasil Operasi Minuman Beralkohol (sebanyak 4.140 botol miras).
119
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
k) Piket Asistensi dan Operator Radio (6 lokasi).
l) Pengamanan Lokasi Daerah Rawan Gangguan Sosial dan Gangguan Bencana
(sebanyak 971 kejadian yang terdiri dari 462 kejadian unjuk rasa, 391 kejadian
kebakaran dan 119 kejadian lainnya).
44) Program Peningkatan Kemampuan Aparatur dalam Menegakkan Peraturan
Diklat Pembentukan Pol PP tingkat dasar (0)
2.2.20. Urusan Ketahanan Pangan
Urusan Ketahanan Pangan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp
52.554.334.078,- dengan total penyerapan sebesar Rp 45.041.167.936,- atau 85,70
persen. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai
berikut:
1) Program Pengamanan Ketersediaan Pangan, Pengendalian Akses, Harga,
Promosi dan Distribusi/ Pemasaran
a) Penyelenggaraan Pasar Murah Menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional
(HBKN) berupa terlaksananya pasar murah menjelang hari besar keagamaan
nasional.
b) Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan berupa tersedianya laporan pasokan
pangan DKI Jakarta sebanyak 3 laporan.
c) Peningkatan Sarana Materi Penyuluhan dan Penyusunan Program berupa
terlaksananya peningkatan sarana dan materi penyuluhan di 6 Balai Penyuluhan
Pertanian (BPP).
d) Peningkatan Demonstrasi Plot Pertanian Terpadu dan Penyusunan Program
Penyuluhan.
e) Peningkatan Sarana dan Penyusunan Program Penyuluhan di Kabupaten
Kepulauan Seribu.
2) Program Peningkatan dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil
Tanaman Pangan dan Hortikultura
a) Monitoring dan Pengawasan Keamanan Pangan Terpadu berupa termonitornya
keamanan pangan terpadu di pasar swalayan dan pasar tradisional di 149 pasar
pada 5 wilayah kota administrasi DKI Jakarta
b) Pengadaan Mobil Laboratorium Keliling sebanyak 6 buah.
120
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
c) Pengadaan Bahan Kimia dan Media Laboratorium.
d) Penyempurnaan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium/ Akreditasi ISO/ SNI
sesuai Sistem Manajemen Mutu Laboratorium ISO SNI 17025:2008, 17025:2008
3) Program Peningkatan dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil
Perikanan
a) Kalibrasi Peralatan Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan sebanyak 49
alat uji.
b) Penerapan Sistem Mutu SNI 17020, SNI 17025 dan SNI 17065 Laboratorium
Pengujian Mutu Hasil Perikanan sebanyak 14 parameter.
c) Survailance Komite Akreditasi Nasional (KAN) 17020 dan 17025 Laboratorium
Pengujian Mutu Hasil Perikanan berupa 2 sistem mutu.
d) Pengadaan Alat Laboratorium Untuk Pengujian Mutu Hasil Perikanan berupa 28
alat.
e) Pengadaan Media dan Kemikalia Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan
sebanyak 225 jenis
f) Pengadaan Sarana Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan sebanyak 58
jenis
4) Program Peningkatan dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Produk
Hewan (kesmavet)
Pelayanan Pemeriksaan Hewan dan Daging pada Hari Besar Keagamaan di 5
wilayah kota administrasi.
2.2.21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, telah dialokasikan APBD
sebesar Rp.13.911.775.525,- dengan total penyerapan sebesar Rp.10.378.765.052,-
atau 74,60 persen. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara
lain sebagai berikut:
1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
a) Pekan Inovasi/ Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Nasional/ Kemitraan/
Event Lainnya.
b) Penyusunan Juklak/ Juknis & Orientasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui
121
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
Pengelolaan TTG.
c) Peningkatan Sanitasi Masyarakat Melalui Program Sanimas IDB.
d) TOT Kewirausahaan Berbasis TTG dan Pembuatan Profil TTG.
e) Pengembangan dan Pemanfaatan TTG bagi Usaha Produktif Masyarakat,
Posyantek dan Wartek.
f) Pengembangan Model dan Kepesertaan Kegiatan Hasil Kreasi Program
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peran Serta Masyarakat dan Kemitraan.
2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
a) Pengembangan Konsep Pemberdayaan Berbasis Masyarakat di Kawasan
Kumuh Dalam Rangka Perbaikan Kualitas Hidup.
b) Percepatan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemisikinan dan Penguatan
Komitmen Pelaksanaan Pemberdayaan Berbasis Komunitas.
c) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan Melalui
Peran Lembaga Kemasyarakatan.
d) Penguatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Pelaksanaan TNI
Manunggal Membangun Desa (TMMD).
e) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Kader Poktan Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga.
f) Pendampingan Kader dan Poktan Dalam Pengembangan Penggerakan
Pemberdayaan Keluarga.
g) Penguatan Kelembagaan dan Penyebaran Informasi PKK.
h) Pertemuan Kader dan Pengurus Dalam Rangka Pelaksanaan Program
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
2.2.22. Urusan Statistik
Urusan Statistik, telah dialokasikan APBD sebesar Rp. 345.215.500,- dengan
realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 235.541.600,- atau 68,23 persen. Pada
tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan yaitu Program Statistik Daerah,
dengan kegiatan Penyelenggaraan HackJak 2016.
122
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
2.2.23. Urusan Kearsipan
Urusan Kearsipan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp 3.476.720.125,-
dengan penyerapan sebesar Rp 1.930.181.210,- atau 55,52 persen. Pada tahun 2016
telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah
a) Pengolahan Arsip/ Dokumen
b) Pengadaan Sistem Pengamanan Gedung Depo Arsip Terpadu (Security
Building)
c) Perawatan dan Pemeliharaan Arsip/ Dokumen
d) Pengadaan Scanner untuk Digitalisasi Arsip
e) Perekaman Peristiwa/ Fenomena di Provinsi DKI Jakarta
2) Program Pengembangan Kapasitas Penyimpanan Arsip Daerah
Alih Media Arsip Konvensional Menjadi Digital
3) Program Peningkatan Pelayanan Arsip
a) Pengadaan Cetakan Map dan Boks Arsip
b) Penataan Arsip pada Depo Arsip
2.2.24. Urusan Komunikasi dan Informatika
Urusan Komunikasi dan Informatika, telah dialokasikan APBD sebesar Rp.
265.878.030.390,- dengan total penyerapan sebesar Rp. 227.406.576.031,- atau
85,53 persen. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain
sebagai berikut:
1) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
a) Penataan Konektifitas Jaringan CCTV
b) Tuning Aplikasi Interkoneksi
c) Pemeliharaan Mainframe
d) Pemeliharaan Dumb Terminal dan Suku Cadangnya
e) Pemeliharaan Server
f) Pemeliharaan RCU, Multiplexer dan Suku Cadangnya
g) Penataan dan Pengembangan Aplikasi SIPKD
123
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
h) Penataan dan Pengembangan Aplikasi Asset
i) Penataan dan Pengembangan Aplikasi e-Absensi
j) Penataan dan Pengembangan Aplikasi Kepegawaian
k) Penataan dan Pengembangan Aplikasi e-Kinerja
l) Penataan dan Pengembangan Aplikasi PTSP
2) Program Komunikasi, Data dan Informasi Publik
a) Respon Opini Publik
b) Pengelolaan Data Informasi dan Pengembangan Portal Open Data Jakarta
c) Pengelolaan dan Pengembangan Website Berita Resmi Pemprov DKI Jakarta
www.beritajakarta.com
d) Pengelolaan dan Pengembangan Portal Resmi Jakarta
e) Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi Jakarta Smart City
f) Dokumentasi dan Penyiapan Materi Kehumasan
g) Pengembangan Infrastruktur TIK Aplikasi Jakarta Smart City
h) Pengelolaan Sebaran Informasi Kebijakan Pemprov DKI Jakarta Melalui Media
Tercetak dan Media Luar Ruang
i) Manajemen Komunikasi Jejaring Kehumasan
j) Penelitian dan Pengembangan Jakarta Smart City
k) Partisipasi Jakarta Smart City Pada Pameran
l) Pengelolaan Kliping Digital Berita Media Cetak
m) Pengelolaan Wall Display Monitoring Berita TV
n) Monitoring dan Analis Berita di Media Online dan Media Sosial Server Real Time
3) Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan
Komunikasi
a) Sewa Link Jaringan Komunikasi WAN dan Bandwidth Internet
b) Pengelolaan Pengamanan Jaringan Komunikasi Data
c) Penataan Jaringan LAN
d) Pemeliharaan Perangkat Jaringan
e) Sewa Backup Bandwidth Internet
f) Pengelolaan Data Center
g) Tuning Relation Database Management System (RDBMS)
h) Annual Fee (ATS) Oracle
i) Pengadaan Lisensi Oracle Enterprise
124
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
j) Lisensi Email Lotus Note
k) Sewa Perangkat Lunak Mainframe dan Dukungan Pemeliharaan
l) Pengadaan Perangkat Teleconference Sametime
m) Penyediaan Fasilitas DRC
4) Program Peningkatan Pelayanan dan Jasa Pos serta Telekomunikasi
a) Pemeliharan PABX
b) Pengadaan Suku Cadang HT dan RIG Radio Trunking
c) Pemeliharaan Radio Trunking
d) Sewa Lokasi BTS Trunking
5) Program Implementasi Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik
a) Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) serta
Pelaksanaan e-Procurement Sistem Nasional dan Aplikasi Lainnya
b) Pengembangan Infrastruktur LPSE
2.2.25. Urusan Perpustakaan
Urusan Perpustakaan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp 119.457.163.086,-
dengan total penyerapan sebesar Rp 110.004.022.773,- atau 92,09 persen. Pada
tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Program pengembangan Budaya Baca
a) Hari Anak Jakarta Membaca
b) Pemilihan Abang dan None Buku
c) Layanan Story Telling Kota Layak Anak (KLA)/ Ruang Publik Terpadu Ramah
Anak (RPTRA)
d) Wajib Kunjung Perpustakaan
2) Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan
a) Belanja Surat Kabar/ Majalah
b) Pengadaan Buku Digital
c) Pengelolaan Layanan Perpustakaan Keliling
d) Layanan Akses Internet Bebas (WiFi/ Hotspot Area) untuk Pemustaka
3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan
a) Pengadaan Tablet untuk Pemanfaatan Koleksi iJakarta
125
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
b) Pengadaan Supplies Bahan Pustaka
c) Pengadaan Buku untuk RPTRA
2.2.26. Urusan Pertanian
Urusan Pertanian, telah dialokasikan APBD sebesar Rp 49.880.349.896,-
dengan total penyerapan sebesar Rp 38.697.200.288,- atau 77,58 persen. Pada tahun
2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan
Hortikultura
Pengadaan Display Bunga dan Tanaman Hias
2) Program Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Peternakan, Pengolahan
dan Pemasaran Produk Hewan
a) Promosi Bidang Peternakan kepada Anak Sekolah Dasar berupa pemberian
konsumsi protein hewani murid SD di 6 sekolah sebanyak 3.100 paket
b) Pengadaan Pakan Ternak Sapi Perah, Ternak Kambing, Ternak Unggas
Pangan, Unggas Kesayangan, Ternak Harapan dan Ternak Itik selama 12 bulan
3) Program Peningkatan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner,
dan Zoonosis
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Avian Influenza (AI) berupa sweeping
unggas pangan di 5 wilayah kota administrasi.
4) Program Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Budidaya Tanaman
Pangan dan Hortikultura
a) Pembinaan Saka Taruna Bumi yang dilaksanakan pada tanggal 22-23 Oktober
2016 di SMA/K Lamaholot Rawa Buaya, Cengkareng Jakarta Barat dan diikuti
oleh 75 orang siswa (pramuka penegak) se-Jakarta Barat
b) Pengembangan Pertanian Perkotaan berupa 150 gang hijau yang tersebar di 6
wilayah kota/ kabupaten administrasi
2.2.27. Urusan Kehutanan
Untuk Urusan Kehutanan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp 296.612.417,-
126
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
dengan total penyerapan sebesar Rp 288.182.700,- atau 97,16 persen. Pada tahun
2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
Program Pengolahan dan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan
1) Pengadaan Alat Ukur dan Pengujian Hasil Hutan
2) Pemeliharaan Mesin Pengawet Kayu
3) Pemeliharaan Mesin Pengolah Kayu
4) Pengadaan Perkakas Bengkel Perkayuan
2.2.28. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
Untuk Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, telah dialokasikan APBD
sebesar Rp1.463.863.092.115,- dengan total penyerapan sebesar
Rp1.240.305.624.332,- atau 84,73 persen. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan
program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Program Pembinaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
a) Perbaikan/ Penggantian (Service Besar) Genset di Pulau Sebira
b) Penyediaan dan Pendistribusian BBM Untuk Pulau Sabira
2) Program Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Pemeliharaan Pencahayaan
Kota
a) Pengadaan Pencahayaan Kota Wilayah Jakarta
b) Pembayaran Rekening PJU
3) Program Pengembangan dan Pengendalian Geologi Perkotaan
Pembangunan Stasiun Pemantau Penurunan Tanah Dengan Sistem Ekstensometer
2.2.29. Urusan Pariwisata
Untuk Urusan Pariwisata, telah dialokasikan APBD sebesar Rp.
74.668.171.210,- dengan total penyerapan sebesar Rp. 40.571.462.818,- atau 54,34
persen. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai
berikut:
127
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
1. Program Peningkatan SDM dan Kemitraan Pariwisata
a) Pelaksanaan Kegiatan The 15th Council of Promotion for Tourism in Asia (CPTA)
Meeting and Exhibition (Tuan Rumah)
b) Penyediaan jasa registrasi keanggotaan organisasi kepariwisataan nasional/
internasional
2. Program Pengembangan Event dan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
a) Pemilihan Abang dan None Jakarta
b) Pemberdayaan Abang dan None Jakarta
c) Pergelaran Kesenian Terpilih
d) Festival Teater Anak
e) Pagelaran Seni di Ruang Publik pada Association for International Sport for All
(TAFISA) Games
3. Program Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata
a) Tournament Golf Indonesia Master
b) Penyelenggaraan Familiarization Trip
4. Program Peningkatan Industri Kepariwisataan
a) Pengawasan dan Pengendalian Industri Pariwisata Jakarta Utara
b) Monitoring Bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dan
Malam Tahun Baru
c) Pengawasan dan Pengendalian Industri Pariwisata Jakarta Barat
d) Pengawasan Industri Pariwisata Jakarta Timur
5. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata
a) Pembangunan Mushola Graha Wisata TMII
b) Pemeliharaan Gedung Graha Wisata TMII
2.2.30. Urusan Kelautan dan Perikanan
Urusan Kelautan dan Perikanan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp
499.602.826.078,- dengan total penyerapan sebesar Rp 364.627.490.435,- atau 72,98
persen. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai
berikut:
128
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
1) Program Peningkatan dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan
Berkelanjutan
a) Penyelesaian Pematangan Tanah Untuk Lahan dan Sarana Prasarana Unit
Pengolah Ikan (UPI) Muara Angke
b) Pembangunan Tanggul Sisi Timur, Barat dan Utara Muara Angke
c) Penyelesaian Pengembangan Sarana Prasarana Dermaga Tipe T Muara Angke
d) Penyelesaian Pembangunan Instalasi Air untuk Wilayah UPI dan Pasar Grosir di
Muara Angke.
e) Pemeriksaan Fisik dan Dokumen Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan
f) Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya berupa pengadaan
benih ikan kerapu macan sebanyak 9.296 ekor berikut sarana prasarana
penunjang untuk pembenihan tersebut.
2) Program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap
a) Pengawasan Sumberdaya Kelautan
b) Pengawasan Sumber Daya Perikanan
c) Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
3) Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
a) Safari Kampanye GEMARIKAN
b) Pengawasan Mutu di Unit Pengolah Ikan (UPI)
c) Rehab Pembangunan Gedung Kemasan Olahan Hasil Perikanan di Muara
Angke
d) Peningkatan Pembangunan Kios Ikan Hias Taman Anggrek Ragunan
2.2.31. Urusan Perdagangan
Urusan Perdagangan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp 4.427.046.476,-
dengan total penyerapan sebesar Rp 3.214.781.632,- atau 72,62 persen. Pada tahun
2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Program Pengembangan Daya Saing Ekspor dan Pelayanan Perdagangan
Luar Negeri
a) Partisipasi Pameran Trade Expo Indonesia Tahun 2016 .
b) Pengawasan Barang Beredar di Jakarta Pusat.
129
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
c) Pameran Inacraft 2016.
2) Program Perlindungan Konsumen, Pengendalian dan Pengawasan
Perdagangan
a) Partisipasi UKM Pada Pameran Trade Expo Indonesia (TEI) 2016
b) Pengawasan Barang dan/ atau Jasa yang beredar di Pasar
c) Pengawasan minuman berakhohol di Provinsi DKI Jakarta
d) Pengawasan SNI
3) Program Peningkatan Pelayanan Kemetrologian
a) Pengawasan Kemetrologian
b) Penyediaan Media Uji Kemetrologian (Kerosine Non Subsidi)
c) Peningkatan Standarisasi Kemetrologian
d) Pelaksanaan Sidang Tera Ulang Pasar
2.2.32. Urusan Perindustrian
Urusan Perindustrian, telah dialokasikan APBD sebesar Rp 16.868.212.232,-
dengan total penyerapan sebesar Rp 12.760.438.218,- atau 75,65 persen. Pada tahun
2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Program Pengembangan dan Pengendalian Industri
a) Penyelenggaraan IKM Expo
b) Pengendalian dan Pengawasan Industri
2) Program Peningkatan Kualitas Produk Industri
a) Penataan dan Pengembangan Sentra IKM
b) Penumbuhan dan Pengembangan IKM DKI Jakarta
3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Industri
a) Pengadaan Alat Laboratorium
b) Pengadaan Alat Uji Laboratorium UIKT
130
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
2.3. Evaluasi APBD Tahun 2017 sampai dengan Triwulan II
2017
Pada prinsipnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah. Jadi APBD menjadi sangat penting
dalam penyelenggaraan pemerintahan baik yang meliputi pendapatan, belanja,
maupun pembiayaan. Berkaitan dengan hal ini, maka pada subbab ini akan diuraikan
secara terinci tentang evaluasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan daerah.
2.3.1. Pendapatan Daerah
Pada APBD tahun 2017, ditetapkan pendapatan daerah sebesar
Rp.62.466.130.203.554,- yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana
Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Hingga 30 Juni 2017
pendapatan daerah terealisasi sebesar 42,30 persen atau sebesar
Rp.26.420.701.361.816,-. Selanjutnya secara lebih rinci, berikut adalah uraian realisasi
pendapatan daerah berdasarkan kelompok jenis pendapatan darah sampai dengan
tanggal 30 Juni 2017:
Tabel 2.11 Realisasi Pendapatan sampai dengan 30 Juni 2017
No. Uraian
2017 %
APBD 2017 Realisasi s.d. 30 Juni 2017
(1) (2) (3) (4) (5)
I PENDAPATAN DAERAH
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
41.488.193.370.554 15.583.272.122.211 37,56
1.1.1 Pajak Daerah 35.230.000.000.000 13.137.366.319.980 37,29
1.1.1.1 Pajak Kendaraan Bermotor 7.900.000.000.000 3.696.160.548.455 46,79
1.1.1.2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 5.000.000.000.000 2.420.650.790.450 48,41
1.1.1.3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
1.100.000.000.000 575.644.134.541 52,33
1.1.1.4 Pajak Air Tanah 100.000.000.000 40.577.563.210 40,58
1.1.1.5 Pajak Hotel 1.630.000.000.000 656.953.098.177 40,30
1.1.1.6 Pajak Restoran 2.800.000.000.000 1.180.352.294.312 42,16
1.1.1.7 Pajak Hiburan 750.000.000.000 342.031.563.629 45,60
131
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
No. Uraian
2017 %
APBD 2017 Realisasi s.d. 30 Juni 2017
(1) (2) (3) (4) (5)
1.1.1.8 Pajak Reklame 850.000.000.000 416.723.509.773 49,03
1.1.1.9 Pajak Penerangan Jalan 900.000.000.000 366.142.793.780 40,68
1.1.1.10 Pajak Parkir 600.000.000.000 212.368.299.688 35,39
1.1.1.11 Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB)
5.300.000.000.000 1.748.476.705.537 32,99
1.1.1.12 Pajak rokok 600.000.000.000 190.970.296.989 31,83
1.1.1.13 Pajak Bumi dan Bagunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
7.700.000.000.000 1.290.314.721.439 16,76
1.1.2 Retribusi Daerah 677.885.370.000 269.371.454.489 39,74
1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum 103.793.400.000 43.726.033.171 42,13
1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha 164.506.970.000 70.417.915.270 42,81
1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu 409.585.000.000 155.227.506.048 37,90
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
453.338.246.000 295.774.958.756 65,24
1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
5.126.969.754.554 1.880.759.388.985 36,68
1.2 Dana Perimbangan 18.770.211.233.000 10.832.574.689.605 57,71
1.2.1 Dana Bagi Hasil 15.621.239.355.000 9.353.542.207.605 59,88
1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak 15.485.632.231.000 9.280.066.593.386 59,93
1.2.1.2 Bagi Hasil Bukan Pajak 135.607.124.000 73.475.614.219 54,18
1.2.2 Dana Alokasi Umum 0 0 0,00
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 3.148.971.878.000 1.479.032.482.000 46,97
1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
2.207.725.600.000 4.854.550.000 0,22
1.3.1 Hibah 2.207.725.600.000 4.854.550.000 0,22
PENDAPATAN DAERAH (1.1 + 1.2 + 1.3)
62.466.130.203.554 26.420.701.361.816 42,30
Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta
2.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah
2.3.1.1.1. PAJAK DAERAH
Pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang potensial
dan strategis. Dimana pendapatan dari pajak daerah merupakan salah satu sumber
utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya Provinsi DKI
132
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
Jakarta. Pada APBD tahun 2017, sebesar 56,39 % dari pendapatan daerah
direncanakan akan diperoleh dari pajak daerah. Adapun realisasi pajak daerah sampai
dengan tanggal 30 Juni 2017 sebesar Rp.13.137.366.319.980,- atau sebesar 37,29 %
dibandingkan dengan rencana pendapatan pajak daerah.
Dari hasil evaluasi sampai dengan akhir bulan Juni 2017, masih diperlukan
kebijakan yang komprehensif dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah.
Beberapa rencana umum kebijakan yang perlu diperhatikan dalam rangka optimalisasi
pajak di Jakarta terutama untuk diterapkan pada Semester II tahun 2017 adalah
sebagai berikut :
Rencana perubahan tarif BBN-I yang semula 10 % menjadi 20% yang diharapkan
efektif pada bulan Oktober 2017
Rencana perubahan tarif Pajak Parkir yang semula 20% menjadi 30% yang
diharapkan efektif pada bulan Oktober 2017
Rencana perubahan tarif Pajak Penerangan Jalan yang semula 2,4% menjadi
maksimum 6% (secara progresif) yang diharapkan efektif pada bulan Oktober 2017
Rencana perubahan atas dasar pengenaan atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli
(PPBJ) sebagai objek BPHTB yang diharapkan efektif pada bulan Oktober 2017
Selanjutnya penjelasan evaluasi pajak daerah berdasarkan masing-masing
jenis pajak secara terperinci yaitu sebagai berikut:
1) Pajak Kendaraan Bermotor
Pajak Kendaraan Bermotor hingga akhir Juni 2017 terealisasi sebesar
Rp.3.696.160.548.455 atau sebesar 46,79 % dari total rencana pada APBD 2017 yang
sebesar Rp.7.900.000.000.000,- .
Upaya dalam rangka optimalisasi pajak kendaraan bermotor diantaranya:
a. Kegiatan Razia Gabungan dan Penagihan door-to-door atas Pajak Kendaraan
bermotor yang Belum Daftar Ulang (BDU)
b. Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas penghapusan sanksi administrasi
pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
2) Bea Balik Nama Kendaraan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor hingga akhir Juni 2017 terealisasi
133
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
sebesar Rp.2.420.650.790.450,- atau sebesar 48,41% dari total rencana pada APBD
2017 yang sebesar Rp.5.000.000.000.000,-. Selanjutnya upaya untuk optimalisasi
BBN-KB yaitu rencana perubahan tarif BBN-I yang semula 10% menjadi 20% yang
diharapkan efektif pada bulan Oktober 2017.
3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor hingga akhir Juni 2017 terealisasi
sebesar Rp.575.644.134.541 atau sebesar 52,33 % dari total rencana pada APBD
2017 yang sebesar Rp. 1.100.000.000.000,- .
4) Pajak Air Tanah
Pajak Air Tanah hingga akhir Juni 2017 terealisasi sebesar Rp.40.577.563.210
atau sebesar 40,58 % dari total rencana pada APBD 2017 yang sebesar
Rp.100.000.000.000,- . Upaya-upaya dalam rangka optimalisasi pajak air tanah yaitu
diantaranya:
a. Pemeriksaan terhadap SKPD PAT nihil dan de-watering
b. Pencairan tunggakan melalui penempelan sticker dengan bekerjasama dengan
KPK-RI
5) Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan
Pajak Hotel hingga akhir Juni 2017 terealisasi sebesar Rp.656.953.098.177,-
atau sebesar 40,30 % dari total rencana pada APBD 2017 yang sebesar
Rp.1.630.000.000.000,-. Selanjutnya untuk Pajak Restoran hingga akhir Juni 2017
terealisasi sebesar Rp.1.180.352.294.312 atau sebesar 42,16 % dari total rencana
pada APBD 2017 yang sebesar Rp.2.800.000.000.000. Untuk Pajak Hiburan hingga
akhir Juni 2017 terealisasi sebesar Rp.342.031.563.629 atau sebesar 45,60 % dari
total rencana pada APBD 2017 yang sebesar Rp.750.000.000.000. Selanjutnya upaya-
upaya dalam rangka optimalisasi pajak hotel,restoran dan pajak hiburan yaitu
diantaranya:
a. Pencairan tunggakan melalui penempelan sticker dengan bekerjasama dengan
KPK RI, Tax Clearance Program dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(PPSP) (penagihan aktif sampai dengan sita dan lelang)
b. Melakukan analisa setoran masa dan setoran masa minimal terhadap perbaikan
134
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
setoran
c. Pemutakhiran dan Pendataan Wajib Pajak
d. Peningkatan optimalisasi pemasangan online system
e. Pengukuhan Objek Pajak Hiburan terhadap Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak
Restoran yang menjalankan aktifitas hiburan sebagai core businessnya
f. Pemeriksaan terhadap wajib pajak
6) Pajak Reklame
Pajak Reklame hingga akhir Juni 2017 terealisasi sebesar Rp. 416.723.509.773
atau sebesar 49,03 % dari total rencana pada APBD 2017 yang sebesar Rp.
850.000.000.000. Upaya-upaya dalam rangka optimalisasi pajak reklame yaitu
diantaranya:
a. Penyisiran dan pendataan Pajak Reklame atas penyelenggaraan reklame yang
Belum Daftar Ulang (BDU) dan penertiban reklame
b. Sosialisasi kepada penyelenggaraan reklame untuk menggunakan reklame LED
c. Penyesuaian Nilai Sewa Reklame (NSR)
d. Penyesuaian klasifikasi kelas jalan dan tarif kelas jalan sebagai dasar pengenaan
pajak reklame
e. Usulan penertiban reklame BDU yang masih terpasang/ tertayang
7) Pajak Penerangan Jalan
Pajak penerangan jalan hingga akhir Juni 2017 terealisasi sebesar
Rp.366.142.793.780 atau sebesar 40,68 % dari total rencana pada APBD 2017 yang
sebesar Rp.900.000.000.000. Upaya-upaya dalam rangka optimalisasi pajak
penerangan jalan yaitu diantaranya:
a. Pemeriksaan data publish PLN bersama dengan KPK-RI
b. Perubahan tarif PPJ yang semula 2,4% menjadi maksimum 6% (secara progresif)
yang diharapkan efektif pada bulan oktober 2017
8) Pajak Parkir
Pajak parkir hingga akhir Juni 2017 terealisasi sebesar Rp. 212.368.299.688
atau sebesar 35,39 % dari total rencana pada APBD 2017 yang sebesar Rp.
135
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
600.000.000.000. Dalam rangka optimalisasi pajak parkir direncanakan perubahan tarif
Pajak Parkir yang semula 20% menjadi 30% yang diharapkan efektif pada bulan
Oktober 2017.
9) Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB)
Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB) hingga akhir Juni 2017
terealisasi sebesar Rp. 1.748.476.705.537 atau sebesar 32,99 % dari total rencana
pada APBD 2017 yang sebesar Rp. 5.300.000.000.000. Upaya-upaya dalam rangka
optimalisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB) yaitu diantaranya:
a. MoU antara Pemprov DKI Jakarta, BPN, PPAT dan Bank dalam pemungutan
BPHTB;
b. Kebijakan Pengenaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai objek
BPHTB yang diharapkan efektif pada bulan Oktober 2017; dan
c. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mendorong percepatan PPJB menjadi Akta
Jual Beli (AJB) terhadap Objek Apartement dan Strata Title lainnya
10) Pajak Rokok
Pajak Rokok hingga akhir Juni 2017 terealisasi sebesar Rp. 190.970.296.989
atau sebesar 31,83 % dari total rencana pada APBD 2017 yang sebesar
Rp.600.000.000.000.
11) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga akhir
Juni 2017 terealisasi sebesar Rp. 1.290.314.721.439 atau sebesar 16,76 % dari total
rencana pada APBD 2017 yang sebesar Rp.7.700.000.000.000. Upaya-upaya dalam
rangka optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
yaitu diantaranya:
a. Meningkatkan Collection Rate PBB-P2
b. Pencairan tunggakan melalui penempelan sticker dengan bekerjasama dengan
KPK RI, Tax Clearance Program dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(PPSP) (penagihan aktif sampai dengan sita dan lelang)
c. Cleansing data terhadap Piutang Pajak
136
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
d. Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penghapusan sanksi
administrasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
sampai dengan tahun 2012
2.3.1.1.2. RETRIBUSI DAERAH
Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pada APBD tahun 2017, retribusi
daerah direncanakan sebesar Rp.677.885.370.000 dan hingga akhir Juni 2017
terealisasi sebesar 39,74% atau sebesar Rp.269.371.454.489. Untuk mengoptimalkan
pendapatan daerah dari retribusi diperlukan beberapa kebijakan yaitu Peningkatan
Pelayanan Retribusi Daerah, Peningkatan Law Enforcement, Intensifikasi dan
Ekstensifikasi Penerimaan Retribusi Daerah.
Beberapa kebijakan yang diperlukan untuk Peningkatan Pelayanan Retribusi
Daerah adalah :
1) Penerapan e-Retribusi dalam pemungutan Retribusi Daerah;
2) Menerapkan Banking System dalam melakukan pembayaran Retribusi;
3) Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, sebagian pelayanan Retribusi
Perizinan dan Non Perizinan dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
4) Menerapkan sistem e – ticketing untuk menggantikan pelayanan retribusi daerah
yang masih menggunakan karcis.
2.3.1.1.3. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
Pada APBD tahun 2017, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
direncanakan sebesar Rp.453.338.246.000 dan hingga akhir Juni 2017 terealisasi
sebesar 65,24% atau sebesar Rp.295.774.958.756. Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil
perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Penerimaan ini antara lain dari Bank Pembangunan Daerah, perusahaan daerah,
dividen dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga. Untuk meningkatkan
137
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
kinerja kedua komponen pendapatan ini di daerah, diarahkan pada kebijakan sebagai
berikut:
1) Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD;
2) Menerapkan strategis bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar
BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan;
3) Membuat surat penagihan deviden kepada BUMD; dan
4) Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD, dll.
2.3.1.1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
Pada APBD tahun 2017, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
direncanakan sebesar Rp.5.126.969.754.554 dan hingga akhir Juni 2017 terealisasi
sebesar 36,68% atau sebesar Rp.1.880.759.388.986. Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah
daerah. Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan barang milik daerah, dan
penerimaan jasa giro. Untuk meningkatkan kinerja Lain- lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah, diperlukan kebijakan yang harus diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta antara lain:
1. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan
aset daerah dengan Pihak Ketiga;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang
strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga;
3. Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal daerah melalui Debt Management; dan
4. Mengoptimalkan pendapatan BLUD
2.3.1.2. Dana Perimbangan
Pada APBD tahun 2017, Dana Perimbangan direncanakan sebesar
Rp.18.770.211.233.000 dan hingga akhir Juni 2017 terealisasi sebesar 49,92% atau
sebesar Rp.9.370.122.665.605. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan
Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Untuk meningkatkan kinerja dana
138
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
perimbangan, diperlukan suatu kebijakan yang harus diambil oleh Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta.
Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi akan melakukan koordinasi dengan
Pemerintah Pusat bekerja sama dengan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor
Pelayanan Pajak Pratama untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari Dana
Perimbangan melalui Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
(Sumber Daya Alam) dengan melakukan kegiatan sosialisasi tentang Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari
Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto
Tertentu.
2.3.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pada APBD tahun 2017, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah direncanakan
sebesar Rp.2.207.725.600.000 dan hingga akhir Juni 2017 terealisasi sebesar 66,46%
atau sebesar Rp.1.467.306.574.000. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
memperoleh hibah dari pemerintah pusat atas proyek MRT Jakarta sesuai dengan
perjanjian hibah daerah beserta amandemen antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta yang didalam penarikan hibah tersebut pencairaanya sesuai
dengan persentase pekerjaan proyek MRT Jakarta dan Hibah PT. Jasa Raharja
(Persero)
2.3.2. Belanja Daerah
Belanja daerah pada APBD Tahun 2017 direncanakan sebesar
Rp.63.612.303.305.596,- yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar
Rp.35.556.556.457.667 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.28.055.746.847.929,-
Realisasi belanja daerah sampai dengan tanggal 30 Juni 2017 telah tercapai sebesar
25,31 persen atau sebesar Rp.16.102.397.046.864. Dari sejumlah tersebut, sebanyak
Rp.6.848.352.416.910 merupakan realisasi Belanja Langsung dan sebesar
Rp.9.254.044.629.954,- merupakan realisasi Belanja Tidak Langsung. Berikut adalah
rincian realisasi belanja tahun 2017.
139
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
Tabel 2.12 Realisasi Belanja Daerah sampai 30 Juni 2017
No. Uraian
2017
% APBD
Realisasi s.d.
30 Juni 2017
II BELANJA DAERAH
A. Belanja Tidak Langsung 28.055.746.847.929 9.254.044.629.954 32,98
1. Belanja Pegawai 20.140.729.686.251 7.201.668.536.330 35,76
2. Belanja Bunga 49.226.437.819 13.779.890.934 27,99
3. Belanja Subsidi 3.234.116.847.884 28.796.385.000 0,89
4. Belanja Hibah 1.458.036.810.329 400.151.775.500 27,44
5. Belanja Bantuan Sosial 2.499.348.722.000 1.593.997.840.000 63,78
6. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa
348.804.149.960 650.202.190 0,19
7. Belanja Tidak Terduga 325.484.193.686 15.000.000.000 4,61
B. Belanja Langsung 35.556.556.457.667 6.848.352.416.910 19,26
1. Belanja Pegawai 3.066.783.557.689 1.039.235.927.135 33,89
2. Belanja Barang Dan Jasa 16.608.666.978.477 4.447.017.488.782 26,78
3. Belanja Modal 15.881.105.921.301 1.362.099.000.993 8,58
JUMLAH BELANJA (A+B) 63.612.303.305.596 16.102.397.046.864 25,31
Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta
Berdasarkan Tabel di atas, diperoleh data bahwa total belanja pada APBD
penetapan tahun 2017 adalah Rp.63.612.303.305.596,- Belanja ini terdiri dari belanja
Langsung sebesar Rp.35.556.556.457.667 dan belanja tidak langsung sebesar
Rp.28.055.746.847.929,-
Sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2017 untuk Belanja Tidak Langsung
telah terealisasi 32,98 persen sedangkan Belanja Langsung sebesar 19,26 persen.
Belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi,
Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak
Terduga. Untuk Belanja Tidak Langsung ini, pos belanja dengan tingkat realisasi yang
paling besar adalah Belanja Bantuan Sosial yaitu sebesar 63,78 persen.
Sedangkan untuk Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja
Barang dan Jasa dan Belanja Modal dengan proporsi paling besar pada Belanja
Barang dan Jasa. Sampai tanggal 30 juni tahun 2017, realisasi belanja yang paling
besar terjadi pada Belanja Pegawai sebesar 33,89 persen. Sementara itu di sisi lain
140
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
Belanja Modal baru hanya terealisasi sebesar 8,58 persen.
Realisasi belanja yang relatif masih kecil ini disebabkan oleh berbagai faktor.
Untuk itu faktor-faktor ini perlu dilakukan identifikasi dan dicarikan solusinya agar
realisasi belanja dapat lebih meningkat dan pada gilirannya dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Jakarta secara keseluruhan.
2.3.3. Pembiayaan Daerah
Pada APBD tahun 2017, pembiayaan netto daerah direncanakan sebesar
Rp.1.146.173.102.042,- yang diperoleh dari penerimaan pembiayaan sebesar
Rp.7.725.828.000.000,- dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.6.579.654.897.958,-
Hingga akhir Juni 2017, realisasi penerimaan pembiayaan daerah yaitu sebesar
Rp.7.706.289.336.723 sedangkan untuk realisasi pengeluaran pembiayaan yaitu
sebesar Rp.1.200.000.000.000. Adapun realisasi pembiayaan daerah dapat dilihat
pada tabel berikut.
Tabel 2.13 Realisasi Pembiayaan Daerah sampai 30 Juni 2017
No. Uraian
2017
% APBD
Realisasi s.d.
30 Juni 2017
III PEMBIAYAAN DAERAH
1. Penerimaan Pembiayaan 7.725.828.000.000 7.706.289.336.723 99,75
2. Pengeluaran Pembiayaan 6.579.654.897.958 1.200.000.000.000 18,24
PEMBIAYAAN NETO III=(1-2) 1.146.173.102.042 6.506.289.336.723 567,65
Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta
Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan, yaitu:
a. Silpa tahun sebelumnya
b. Pencairan Dana Cadangan
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
d. Penerimaan Pinjaman
141
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
Pengeluaran Pembiayaan, yaitu:
a. Pembentukan dana cadangan
b. Penyertaan Modal Daerah
c. Pembayaran Pokok Utang
d. Pemberian Pinjaman
2.3.3.1. Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan Daerah hingga 30 Juni 2017 bersumber dari Sisa
Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2016 sebesar
Rp.7.706.289.336.723 berdasarkan Laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta yang telah diaudit oleh BPK RI.
2.3.3.2. Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan Daerah hingga 30 Juni 2017 telah terealisasi
sebesar 18,29% yaitu sebesar Rp.1.200.000.000.000 untuk penyertaan modal
(investasi) pemerintah daerah.
2.4. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD
Tahun 2017
2.4.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Berdasarkan
Urusan Pemerintahan
Evaluasi hasil pelaksanaan Program dan kegiatan hingga triwulan II tahun 2017
ini merupakan proses penilaian kebijakan perencanaan yang telah disusun dan yang
telah dilaksanakan. Proses ini sangat strategis dalam pencapaian tujuan
pembangunan di Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, evaluasi ini harus dilakukan
secara sistematis, profesional dan terstruktur agar hasil evaluasi ini benar - benar
akuntabel dan berkualitas. Nantinya hasil evaluasi pencapaian pelaksanaan kegiatan
hingga triwulan II 2017 akan dijadikan acuan dan masukan dalam merumuskan
142
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
kebijakan perubahan kegiatan dan anggaran yang meliputi penambahan anggaran,
pengalokasian kegiatan baru, pengurangan anggaran, dan mematikan anggaran pada
APBD Perubahan tahun 2017.
Berikut disajikan hasil pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan Urusan
pada Belanja Langsung pada triwulan II tahun 2017 yaitu antara lain :
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian dialokasikan pada APBD
penetapan 2017 sebesar Rp. 4.279.303.129.716,- dengan realisasi sebesar
28,83% persen;
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dialokasikan pada APBD
penetapan 2017 sebesar Rp. 19.351.592.279,- dengan realisasi sebesar 36,95%
persen;
Urusan Perencanaan Pembangunan dialokasikan pada APBD penetapan 2017
sebesar Rp. 23.379.662.665,- dengan realisasi sebesar 19,25% persen;
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dialokasikan pada APBD penetapan 2017
sebesar Rp. 82.175.735.038,- dengan realisasi sebesar 30,15% persen;
Urusan Komunikasi dan Informatika dialokasikan pada APBD penetapan 2017
sebesar Rp. 182.725.980.591,- dengan realisasi sebesar 13,90% persen;
Urusan Pemuda dan Olah Raga dialokasikan pada APBD penetapan 2017 sebesar
Rp. 308.465.584.248,- dengan realisasi sebesar 17,82% persen;
Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dialokasikan pada APBD penetapan
2017 sebesar Rp. 76.909.382.726,- dengan realisasi sebesar 18,36% persen;
Urusan Penanaman Modal Daerah dialokasikan pada APBD penetapan 2017
sebesar Rp. 4.421.846.868,- dengan realisasi sebesar 12,25% persen;
Urusan Ketahanan Pangan dialokasikan pada APBD penetapan 2017 sebesar Rp.
90.293.904.640,- dengan realisasi sebesar 20,74% persen;
Urusan Pertanian dialokasikan pada APBD penetapan 2017 sebesar Rp.
71.455.291.986,- dengan realisasi sebesar 4,14% persen;
Urusan Lingkungan Hidup dialokasikan pada APBD penetapan 2017 sebesar Rp.
1.346.426.629.487,- dengan realisasi sebesar 12,02% persen;
Urusan Kelautan dan Perikanan dialokasikan pada APBD penetapan 2017 sebesar
Rp. 94.272.282.526,- dengan realisasi sebesar 23,53% persen;
143
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
Urusan Perdagangan dialokasikan pada APBD penetapan 2017 sebesar Rp.
6.740.639.318,- dengan realisasi sebesar 21,46% persen;
Urusan Kebudayaan dialokasikan pada APBD penetapan 2017 sebesar Rp.
290.380.153.396,- dengan realisasi sebesar 21,60% persen;
Urusan Pariwisata dialokasikan pada APBD penetapan 2017 sebesar Rp.
19.222.960.670,- dengan realisasi sebesar 10,07% persen;
Urusan Perhubungan dialokasikan pada APBD penetapan 2017 sebesar Rp.
576.596.160.799,- dengan realisasi sebesar 22,49% persen;
Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral dialokasikan pada APBD penetapan 2017
sebesar Rp. 1.422.834.692.716,- dengan realisasi sebesar 15,06% persen;
Urusan Industri dialokasikan pada APBD penetapan 2017 sebesar Rp.
18.880.830.369,- dengan realisasi sebesar 19,10% persen;
Urusan Pekerjaan Umum dialokasikan pada APBD penetapan 2017 sebesar Rp.
8.357.759.954.171,- dengan realisasi sebesar 12,88% persen;
Urusan Tenaga Kerja dialokasikan pada APBD penetapan 2017 sebesar Rp.
76.197.215.642,- dengan realisasi sebesar 24,90% persen;
Urusan Pendidikan dialokasikan pada APBD penetapan 2017 sebesar Rp.
5.121.828.176.745,- dengan realisasi sebesar 16,70% persen;
Urusan Perumahan Rakyat dialokasikan pada APBD penetapan 2017 sebesar Rp.
6.008.674.150.017,- dengan realisasi sebesar 4,63% persen;
Urusan Penataan Ruang dialokasikan pada APBD penetapan 2017 sebesar Rp.
29.744.841.992,- dengan realisasi sebesar 17,61% persen;
Urusan Kehutanan dialokasikan pada APBD penetapan 2017 sebesar Rp.
147.114.022,- dengan realisasi sebesar 99,74% persen;
Urusan Kesehatan dialokasikan pada APBD penetapan 2017 sebesar Rp.
6.629.819.904.048,- dengan realisasi sebesar 29,55% persen;
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dialokasikan pada APBD penetapan
2017 sebesar Rp. 21.531.988.299,- dengan realisasi sebesar 37,18% persen;
Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dialokasikan pada APBD
penetapan 2017 sebesar Rp. 16.483.620.709,- dengan realisasi sebesar 33,17%
persen;
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dialokasikan pada
144
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
APBD penetapan 2017 sebesar Rp. 20.201.414.914,- dengan realisasi sebesar
56,30% persen;
Urusan Perpustakaan dialokasikan pada APBD penetapan 2017 sebesar Rp.
74.105.076.608,- dengan realisasi sebesar 13,27% persen;
Urusan Kearsipan dialokasikan pada APBD penetapan 2017 sebesar Rp.
35.863.641.893,- dengan realisasi sebesar 0 persen;
Urusan Sosial dialokasikan pada APBD penetapan 2017 sebesar Rp.
250.362.898.569,- dengan realisasi sebesar 32,48% persen.
2.4.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tingkat
Wilayah
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada belanja langsung pada
triwulan II tahun 2017 pada tingkat wilayah dapat dijabarkan sebagai berikut :
Untuk tingkat Provinsi, total belanja langsung pada APBD Penetapan 2017
dialokasikan sebesar Rp. 26.886.086.460.322,- dengan realisasi sebesar 16,41%
persen;
Untuk wilayah Jakarta Pusat, total belanja langsung pada APBD Penetapan 2017
dialokasikan sebesar Rp. 1.260.633.517.503,- dengan realisasi sebesar 21,43%
persen;
Untuk wilayah Jakarta Utara, total belanja langsung pada APBD Penetapan 2017
dialokasikan sebesar Rp. 1.479.671.326.619,- dengan realisasi sebesar 20,88%
persen;
Untuk wilayah Jakarta Barat, total belanja langsung pada APBD Penetapan 2017
dialokasikan sebesar Rp. 1.727.192.300.952,- dengan realisasi sebesar 24,41%
persen;
Untuk wilayah Jakarta Selatan, total belanja langsung pada APBD Penetapan
2017 dialokasikan sebesar Rp. 1.775.699.805.860,- dengan realisasi sebesar
22,05% persen;
Untuk wilayah Jakarta Timur, total belanja langsung pada APBD Penetapan 2017
dialokasikan sebesar Rp. 2.162.072.925.606,- dengan realisasi sebesar 20,51%
persen;
145
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
Untuk wilayah Kepulauan Seribu, total belanja langsung pada APBD Penetapan
2017 dialokasikan sebesar Rp. 265.200.120.805,- dengan realisasi sebesar
17,75% persen;
Berdasarkan data di atas, baik secara sektoral maupun spasial dapat diperoleh
informasi bahwa penyerapan pada Belanja Langsung masih relatif rendah. Untuk itu
diperlukan usaha yang komprehensif guna mendorong peningkatan realisasi. Namun
perlu diidentifikasi penyebab dari rendahnya realisasi tersebut agar memudahkan
dalam penyusunan kebijakan guna peningkatan realisasi Belanja Langsung pada akhir
tahun. Selanjutnya, penjabaran hasil pelaksanaan program dan kegiatan beberapa
Urusan dapat dilihat pada Tabel berikut
Tabel 2.14 Rekap Realisasi Belanja Langsung per Urusan sampai Triwulan II Tahun 2017
Kode Urusan
Nama Urusan Anggaran Realisasi Keuangan
Persen Realisasi Keuangan
1.20 Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian. dan Persandian
4,279,303,129,716 1,233,674,276,569 28.83%
1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
19,351,592,279 7,151,119,318 36.95%
1.06 Perencanaan Pembangunan
23,379,662,665 4,500,080,761 19.25%
1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
82,175,735,038 24,775,160,668 30.15%
1.25 Komunikasi dan Informatika
182,725,980,591 25,394,051,608 13.90%
1.18 Pemuda dan Olah Raga 308,465,584,248 54,981,293,462 17.82%
1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
76,909,382,726 14,120,936,418 18.36%
1.16 Penanaman Modal Daerah
4,421,846,868 541,795,667
12.25%
1.21 Ketahanan Pangan 90,293,904,640 18,723,879,406 20.74%
2.01 Pertanian 71,455,291,986 2,959,952,554 4.14%
1.08 Lingkungan Hidup 1,346,426,629,487 161,817,012,938 12.02%
2.05 Kelautan dan Perikanan 94,272,282,526 22,179,585,341 23.53%
2.06 Perdagangan 6,740,639,318 1,446,359,472 21.46%
1.17 Kebudayaan 290,380,153,396 62,726,592,187 21.60%
2.04 Pariwisata 19,222,960,670 1,935,173,154 10.07%
146
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
Kode Urusan
Nama Urusan Anggaran Realisasi Keuangan
Persen Realisasi Keuangan
1.07 Perhubungan 576,596,160,799 129,664,059,541 22.49%
2.03 Energi dan Sumberdaya Mineral
1,422,834,692,716 214,225,778,937 15.06%
2.07 Industri 18,880,830,369 3,605,748,232 19.10%
1.03 Pekerjaan Umum 8,357,759,954,171 1,076,414,587,434 12.88%
1.14 Tenaga Kerja 76,197,215,642 18,973,298,818 24.90%
1.01 Pendidikan 5,121,828,176,745 855,127,967,493 16.70%
1.04 Perumahan Rakyat 6,008,674,150,017 277,987,379,991 4.63%
1.05 Penataan Ruang 29,744,841,992 5,238,545,476 17.61%
2.02 Kehutanan 147,114,022 146,726,800
99.74%
1.02 Kesehatan 6,629,819,904,048 1,959,327,178,553 29.55%
1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
21,531,988,299 8,005,284,169 37.18%
1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
16,483,620,709 5,466,933,126 33.17%
1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
20,201,414,914 11,373,497,045 56.30%
1.26 Perpustakaan 74,105,076,608 9,833,003,306 13.27%
1.24 Kearsipan 35,863,641,893 -
0.00%
1.13 Sosial 250,362,898,569 81,322,535,097 32.48%
Jumlah 35,556,556,457,667 6,293,639,793,541 17.70%
Sumber: Bappeda Provinsi DKI Jakarta
Sedangkan penjabaran rekap realisasi belanja langsung untuk tingkat Provinsi
dan 6 (enam) wilayah sampai triwulan II dapat dilihat pada Tabel berikut
Tabel 2.15 Rekap Realisasi Belanja Langsung per Wilayah sampai Triwulan II Tahun 2017
Wilayah Anggaran Realisasi
Keuangan
Persen Realisasi Keuangan
Provinsi 26,886,086,460,322 4,410,749,479,584 16.41%
Jakarta Pusat 1,260,633,517,503 270,092,703,322 21.43%
Jakarta Utara 1,479,671,326,619 309,025,945,623 20.88%
147
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
Wilayah Anggaran Realisasi
Keuangan
Persen Realisasi Keuangan
Jakarta Barat 1,727,192,300,952 421,613,880,462 24.41%
Jakarta Selatan 1,775,699,805,860 391,593,347,954 22.05%
Jakarta Timur 2,162,072,925,606 443,500,990,865 20.51%
Kep. Seribu 265,200,120,805 47,063,445,731 17.75%
Jumlah 35,556,556,457,667 6,293,639,793,541 17.70%
Sumber : Bappeda Provinsi DKI Jakarta
2.5. Permasalahan dan Tantangan Tahun 2017
2.5.1. Permasalahan
Kebijakan pembangunan Provinsi DKI Jakarta dijabarkan melalui RKPD tahun
2017. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, dihadapkan beberapa permasalahan
sehingga diperlukan penyesuaian untuk menjaga agar prioritas pembangunan dapat
tercapai . Beberapa permasalahan yang dihadapi.
2.5.1.1. Pendapatan
Kebijakan pendapatan daerah meliputi kebijakan pajak daerah, retribusi
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain lain pendapatan asli
daerah yang sah, dana perimbangan serta lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Dalam hal pendapatan daerah, beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:
1. Terkait permasalahan yang dihadapi dalam penerimaan pajak yaitu :
a. Perkembangan hotel baru tidak berbanding lurus dengan meningkatnya
tingkat hunian hotel.
b. Masih belum stabilnya kondisi politik dan keamanan dalam negeri khususnya
di Ibukota Provinsi DKI Jakarta
148
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
c. Masih adanya Wajib Pajak yang tidak patuh
d. Belum optimalnya kebijakan penyelenggaraan reklame LED yang disebabkan
oleh tingginya cost unit reklame LED dan tarif penyelenggaraan reklame LED
e. Berkembangnya sektor properti, hotel, restoran dan hiburan di kawasan
daerah penyangga seperti kota Tangerang Selatan, kota Depok, kota Bekasi
dan kota Bogor.
f. Penerapan tarif PKB dan BBN-KB yang berbeda dengan daerah penyangga
di sekitar Provinsi DKI Jakarta yang mempengaruhi penerimaan PKB dan
BBN-KB
g. Masih terbatasnya kanal pembayaran pajak daerah melalui Perbankan
khususnya untuk pembayaran PKB dan BBN-KB
2. Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah unit SKPD pemungut retribusi
mengakibatkan kurang optimal pemungutan retribusi pada masa transisi
3. Pemungutan retribusi daerah masih menggunakan Perda Nomor 3 Tahun 2012
dan Perda Nomor 1 tahun 2015 sehingga beberapa SKPD pemungut retribusi tidak
dapat memaksimalkan penerimaan retribusi.
4. Tarif retribusi yang relatif rendah dan tidak sesuai dengan biaya operasional
sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif.
5. Banyak objek retribusi pelayanan tera / tera ulang yang meteran KwH-nya 80%
berada di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga menjadi potensi retribusi
daerah lain.
6. Retribusi pemakaian alat besar dan penunjang (Excavator) tidak boleh dilakukan
pemungutan dan sudah dihibahkan untuk operasional Dinas Kebersihan.
7. Retribusi pemakaian tempat pelelangan ikan yang sudah tidak dipungut retribusi
lagi.
8. Sarana dan peralatan uji sudah tidak layak pakai sehingga mengurangi kualitas
layanan.
9. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat terkait penghapusan jenis layanan retribusi
izin gangguan undang-undang gangguan yang mengakibatkan berkurangnya
potensi pendapatan retribusi.
10. Kurang optimalnya fasilitas pembayaran yang disediakan Bank DKI dalam
pembayaran retribusi.
11. Masih ada sarana prasarana yang dikelola oleh SKPD pemungut retribusi dengan
149
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
kondisi yang sudah tidak memadai dan memerlukan rehabilitasi sehingga tidak
dapat digunakan dan mengurangi penerimaan retribusi daerah.
12. Kurangnya promosi dan sosialisasi jenis-jenis layanan dan aset kekayaan daerah
yang dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga penerimaan pendapatan tidak
optimal.
2.5.1.2. Belanja
Pada sisi belanja,permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan RKPD
Tahun 2017 sehingga perlu dilakukan penyesuaian diantaranya yaitu:
1. Perubahan kebijakan Pemerintah Pusat maupun perubahan kebijakan internal
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
2. Perubahan tugas pokok dan fungsi beberapa SKPD/UKPD yang mengharuskan
pergeseran anggaran
3. Pelaksanaan kegiatan telah dibiayai melalui Corporate Social Responsibility (CSR),
sedangkan kegiatan tersebut dianggarkan dalam APBD tahun 2017
4. Ketidaksesuaian antara spesifikasi dan harga satuan komponen belanja barang
dan jasa dengan kondisi pada saat pelaksanaan pengadaan
5. Ketidaklengkapan syarat administratif dalam proses pengadaan barang dan jasa
6. Proses administrasi penghapusan aset memerlukan waktu lama sehingga
pelaksanaan pembangunan atau rehab gedung tertunda
7. Masih ditemukan beberapa kegiatan yang terindikasi duplikasi
8. Masih ditemukan kegiatan yang kode rekeningnya belum sesuai.
2.5.1.3. Pembiayaan
Pada sisi pembiayaan,permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan RKPD
Tahun 2017 yaitu Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) belum dapat dicairkan ke
masing-masing BUMD/PT Patungan karena saat ini masih dalam tahap koordinasi
pencairan secara bertahap untuk menjaga likuiditas arus kas daerah.
150
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
2.5.2. Tantangan
Dalam memecahkan permasalahan yang telah disebutkan dalam subbab
sebelumnya, kedepannya Provinsi DKI Jakarta juga perlu mengantisipasi tantangan
baik dari internal maupun eksternal. Beberapa tantangan yang dihadapi diantaranya
yaitu:
2.5.2.1. Pendapatan
Sehubungan dengan kebijakan pendapatan daerah, tantangan yang dihadapi
yaitu terkait beberapa revisi kebijakan baru diantaranya yaitu:
1. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor yang memuat perubahan tariff BBN-I yang semula 10%
menjadi 20% yang diharapkan efektif pada bulan Oktober 2017
2. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir
yang memuat perubahan tarif Pajak Parkir yang semula 20 % menjadi 30 % yang
diharapkan efektif pada bulan Oktober 2017
3. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak
Penerangan Jalan yang memuat perubahan tarif PPJ yang semula 2,4% menjadi
maksimum 6% (secara progresif) yang diharapkan efektif pada bulan Oktober 2017
4. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan yang memuat perubahan atas dasar pengenaan
atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPBJ) sebagai objek BPHTB yang
diharapkan efektif pada bulan Oktober 2017
2.5.2.2. Belanja
Dalam pelaksanaan belanja daerah maka tantangannya antara lain adalah
manajemen waktu bagi SKPD/UKPD dalam pelaksanaan kegiatan khususnya kegiatan
pembangunan berskala besar.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan percepatan
pencapaian rencana dan target pembangunan di tahun ketiga RPJMD tahun 2013-
2017. Dalam hal teknis pelaksanaan kegiatan, perlu diperhatikan harga satuan pada
151
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
proses pengadaan barang dan jasa terutama untuk barang dan jasa yang dinilai
dengan mata uang asing.
2.5.2.3. Pembiayaan
Salah satu tantangan pelaksanaan kebijakan pembiayaan daerah adalah
peningkatan kualitas pembiayaan daerah dalam hal Penyertaan Modal Daerah (PMD)
pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pembiayaan tersebut terutama akan
digunakan untuk mendukung pelaksanaan Asian Games tahun 2018, percepatan
peningkatan pembangunan transportasi massal, serta beberapa proyek potensial yang
dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat DKI Jakarta dan dapat
meningkatkan pendapatan BUMD secara profesional.
2.6. Perubahan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan Tahun 2017
Berdasarkan evaluasi pelaksanaan APBD 2017 sampai dengan Triwulan II dan
perubahan kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah,
dapat dijabarkan Ringkasan Perubahan Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Daerah Tahun 2017 sebagaimana tercantum pada tabel berikut.
Tabel 2.16 Perubahan Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2017
No. Uraian
2017 Selisih
(%) Penetapan Rencana Perubahan
I PENDAPATAN DAERAH 62.466.130.203.554 62.462.119.576.780 -0,01
A. Pendapatan Asli Daerah 41.488.193.370.554 41.557.892.743.780 0,17
1. Pajak Daerah 35.230.000.000.000 35.230.000.000.000 0,00
a. Pajak Kendaraan Bermotor 7.900.000.000.000 7.900.000.000.000 0,00
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
5.000.000.000.000 5.000.000.000.000 0,00
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
1.100.000.000.000 1.100.000.000.000 0,00
d. Pajak Air Tanah 100.000.000.000 100.000.000.000 0,00
e. Pajak Hotel 1.630.000.000.000 1.630.000.000.000 0,00
f. Pajak Restoran 2.800.000.000.000 2.800.000.000.000 0,00
152
No. Uraian 2017 Selisih
(%) Penetapan Rencana Perubahan
g. Pajak Hiburan 750.000.000.000 750.000.000.000 0.00
h. Pajak Reklame 850.000.000.000 850.000.000.000 0,00
i. Pajak Penerangan Jalan 900.000.000.000 900.000.000.000 0,00
j. Pajak Parkir 600.000.000.000 600.000.000.000 0,00
k. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB)
5.300.000.000.000 5.300.000.000.000 0,00
l. Pajak rokok 600.000.000.000 600.000.000.000 0,00
m. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
7.700.000.000.000 7.700.000.000.000 0,00
2. Retribusi Daerah 677.885.370.000 680.152.300.000 0,33
a. Retribusi Jasa Umum 103.793.400.000 111.639.400.000 7,56
b. Retribusi Jasa Usaha 164.506.970.000 158.927.900.000 -3,39
c. Retribusi Perizinan Tertentu 409.585.000.000 409.585.000.000 0,00
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
453.338.246.000 465.898.601.886 2,77
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
5.126.969.754.554 5.181.841.841.894 1,07
B. Dana Perimbangan 18.770.211.233.000 18.770.211.233.000 0,00
1. Dana Bagi Hasil 15.621.239.355.000 15.621.239.355.000 0,00
a. Dana Bagi Hasil Pajak 15.485.632.231.000 15.485.632.231.000 0,00
b. Bagi Hasil Bukan Pajak 135.607.124.000 135.607.124.000 0,00
2. Dana Alokasi Umum 0 0 0,00
3. Dana Alokasi Khusus 3.148.971.878.000 3.148.971.878.000 0,00
C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
2.207.725.600.000 2.134.015.600.000 -3,34
1. Pendapatan Hibah 2.207.725.600.000 2.134.015.600.000 -3,34
2. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
0 0 0
II. BELANJA DAERAH 63.612.303.305.596 61.971.702.409.021 -2,58
A. Belanja Tidak Langsung 28.055.746.847.929 26.832.463.073.382 -4,36
1. Belanja Pegawai 20.140.729.686.251 19.658.878.824.000 -2,39
2. Belanja Bunga 49.226.437.819 35.556.257.523 -27,77
3. Belanja Subsidi 3.234.116.847.884 2.021.329.347.884 -37,50
4. Belanja Hibah 1.458.036.810.329 1.458.564.600.329 0,04
5. Belanja Bantuan Sosial 2.499.348.722.000 3.233.845.700.000 29,39
6.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa
348.804.149.960 348.804.149.960 0,00
153
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD
No. Uraian 2017 Selisih
(%) Penetapan Rencana Perubahan
7. Belanja Tidak Terduga 325.484.193.686 75,484,193,686 -76,81
B. Belanja Langsung 35.556.556.457.667 35.139.239.335.639 -1,17
III. PEMBIAYAAN DAERAH 1.146.173.102.042 (970.821.026.055) -184,70
A. Penerimaan Pembiayaan 7.725.828.000.000 9.305.831.336.723 20,45
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)
5.700.000.000.000 7.706.289.336.723 35,20
2. Penerimaan Pinjaman Daerah 2.025.828.000.000 1.599.542.000.000 -21,04
B. Pengeluaran Pembiayaan 6.579.654.897.958 10.276.652.362.778 56,19
1. Penyertaan Modal Investasi Pemerintah
6.562.456.000.000 10.259.453.464.820 56,34
2. Pembayaran Pokok Utang 17.198.897.958 17.198.897.958 0,00
Total Pendapatan + Penerimaan Pembiayaan
70.191.958.203.554 71.767.950.913.503 2,25
Total Belanja + Pengeluaran Pembiayaan
70.191.958.203.554 72.248.354.771.799 2,93
Sumber : BPRD, BPKD dan Bappeda Provinsi DKI Jakarta
Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa target Pendapatan Daerah mengalami
penurunan sebesar 0.01 persen dari Rp.62.466.130.203.554,- menjadi
Rp. 62.462.119.576.780,- dan target belanja daerah juga mengalami penurunan
sebesar 2,58 persen dari Rp.63.612.303.305.596,- menjadi Rp.61.971.702.409.021-.
Selanjutnya Pada penerimaan pembiayaan daerah terlihat juga koreksi target SiLPA dari
Rp.5.700.000.000.000,- menjadi Rp.7.706.289.336.723,- sedangkan pada pengeluaran
pembiayaan daerah alokasi penyertaan modal pemerintah kepada BUMD dinaikkan
56,34 persen dari Rp.6.562.456.000.000,- menjadi Rp.10.259.453.464.820,-.
Peningkatan pengeluaran pembiayaan tersebut terutama akan digunakan untuk
mendukung pelaksanaan Asian Games tahun 2018 dan percepatan peningkatan
pembangunan transportasi massal.
155
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB III – RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
Evaluasi pelaksanaan APBD 2017 sebagaimana disampaikan dalam Bab II
berdampak pada penyesuaian pada kegiatan-kegiatan dalam Belanja Langsung.
Kategori penyesuaian adalah kegiatan yang mengalami penambahan anggaran,
kegiatan baru, kegiatan yang mengalami pengurangan anggaran, dan kegiatan yang
dimatikan. Selanjutnya, penyesuaian kegiatan-kegiatan tersebut akan menjadi bahan
utama pada penyusunan APBD Perubahan Tahun 2017 . Kegiatan yang tidak terlampir
dan tidak mengalami perubahan pada lampiran ini masih dianggap sesuai dengan
situasi dan kondisi yang ada. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kegiatan yang
mengalami penyesuaian baik penambahan, kegiatan baru, pengurangan dan kegiatan
dimatikan.
Dasar hukum pelaksanaan Perubahan APBD Tahun 2017 ini adalah Surat
Edaran Sekretaris Daerah Nomor 36/SE/2017 Tahun 2017 tentang Usulan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017. SE Sekda dimaksud
merupakan Pedoman Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017. Pedoman ini memuat kriteria dari penambahan belanja
terhadap kegiatan yang sudah ada dalam APBD Tahun Anggaran 2017, kegiatan yang
dimatikan, Kegiatan dikurangi/ditambah anggarannya hingga kegiatan baru.
3.1. Kegiatan yang Mengalami Penambahan Anggaran
Penambahan anggaran kegiatan adalah kegiatan tersebut sudah ada dalam
APBD Penetapan 2017 dengan alokasi anggaran tertentu, namun karena perubahan
situasi dan kondisi baik fisik maupun non fisik maka diperlukan penambahan anggaran.
Penambahan anggaran merupakan suatu keniscayaan sebagai akibat dari
perkembangan kebutuhan masyarakat.
Kriteria Perubahan dengan kategori Kegiatan yang Mengalami Penambahan
Anggaran sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, antara lain:
a. Kenaikan Gaji dan Tunjangan;
b. Pengembalian Gaji dan Tunjangan yang Dikurangi;
c. Kekurangan Belanja Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI);
d. Kekurangan Subsidi/ Belanja BLUD;
156
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB III – RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
e. Penambahan Operasional BLUD, menyesuaikan dengan kenaikan pendapatan;
f. Pemenuhan belanja multiyears yang bersumber dari SKPD/UKPD bersangkutan
dan tidak menghambat proses lelang;
g. Penyelesaian pembangunan gedung yang bersumber dari SKPD/ UKPD
bersangkutan dan tidak menghambat proses lelang;
h. Penyelesaian pelayanan langsung kepada masyarakat (antara lain: PTSP, obat-
obatan, makanan, BOP, KJP, BPJS Kesehatan, penunjang pendidikan Warga
Binaan Sosial);
i. Pemenuhan kebijakan Pemerintah Pusat;
j. Penambahan gaji non PNS sesuai peraturan perundang-undangan;
k. Kekurangan belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas Opersional
Khusus;
l. Pemenuhan belanja sebagai dampak dari penerapan Peraturan Gubernur tetang
Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
m. Arahan tertulis Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah dengan
pertimbangan waktu dan ketersediaan anggaran.
3.2. Kegiatan Baru
Pengalokasian anggaran untuk kegiatan baru yang sebelumnya belum ada
pada APBD Penetapan Tahun 2017 dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelayanan
yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dimaksudkan agar
kegiatan baru tersebut dapat lebih memfasilitasi berbagai kebutuhan dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain Penambahan anggaran untuk kegiatan yang sudah ada pada APBD
Penetapan tahun 2017, diperlukan juga pengalokasian kegiatan baru. Yang dimaksud
dengan kegiatan baru adalah kegiatan tersebut belum ada dalam APBD Penetapan
Tahun 2017, namun karena perubahan situasi dan kondisi baik fisik maupun non - fisik
serta adanya kebijakan baru maka perlu disusun kegiatan baru.
Kriteria Perubahan dengan kategori Kegiatan Baru sebagaimana telah
disebutkan sebelumnya, antara lain:
157
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB III – RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
a. Kegiatan yang mendukung persiapan dan pelaksanaan Asian Games Tahun 2018,
yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan harus
dianggarkan pada tahun 2017;
b. Pemenuhan kebijakan Pemerintah Pusat harus dianggarkan pada tahun 2017;
c. Pemenuhan kewajiban kepada pihak ketiga (hutang daerah) sesuai dengan
peraturan (telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan masuk dalam
neraca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta);
d. Tindak lanjut hasil rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan yang harus
dilaksanakan pada tahun 2017;
e. Dampak dari penerapan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang baru; dan
f. Arahan tertulis Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah dengan
mempertimbangkan waktu dan ketersediaan anggaran.
3.3. Kegiatan yang Mengalami Pengurangan Anggaran
Selain penambahan anggaran kegiatan dan pengalokasian kegiatan baru,
perubahan kebijakan belanja, juga meliputi pengurangan anggaran kegiatan dalam
rancangan APBD Perubahan Tahun 2017. Yang dimaksud dengan pengurangan
anggaran kegiatan adalah kegiatan tersebut sudah ada dalam APBD penetapan 2017
dengan alokasi anggaran tertentu, namun karena perubahan situasi dan kondisi baik
kegiatan fisik maupun non fisik serta kebijakan, maka anggaran pada kegiatan tersebut
perlu dikurangi nilainya.
Pengurangan anggaran belanja dilakukan jika kegiatan tersebut setelah
dilakukan evaluasi ternyata perlu penyesuaian anggaran. Hal ini dimaksudkan agar
pelaksanaan pembangunan pada tahun 2017 menjadi lebih efisien, efektif dan optimal
dan tepat sasaran dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat.
Kriteria Perubahan dengan kategori Kegiatan yang Mengalami Pengurangan
Anggaran sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, antara lain:
158
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB III – RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
a. Penyesuaian volume dan anggaran untuk kegiatan yang belum dilelang atau
belum dilakukan proses pencairan (SPP/BAST) kecuali kegiatan/pekerjaan yang
merupakan satu kesatuan; dan
b. Penyesuaian komponen belanja/kode rekening.
3.4. Kegiatan yang Dimatikan
Kegiatan yang dimatikan adalah kegiatan yang jika diimplementasikan secara
teknis dan adminsitratif tidak dapat dilaksanakan sehingga kegiatan tersebut menjadi
subyek untuk dimatikan. Aspek teknis dan administratif tersebut antara lain
keterbatasan waktu, perubahan kondisi fisik lapangan seperti kepemilikan dan
kelengkapan dokumen serta keterbatasan regulasi dan kesiapan sumber daya
manusia. Semua ini dimaksudkan agar alokasi anggarannya dapat digunakan dan
dialihkan untuk pos kegiatan yang lain. Dengan demikian maka pos kegiatan lain yang
dialokasikan tersebut dapat lebih efektif dan efisien serta hasilnya dapat lebih
bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Jakarta secara keseluruhan.
Kriteria Perubahan dengan kategori Kegiatan yang Dimatikan sebagaimana
telah disebutkan sebelumnya, antara lain:
a. Kegiatan duplikasi;
b. Tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD/UKPD;
c. Kegiatan sudah dan atau akan dibiayai oleh pihak swasta;
d. Kegiatan yang diprediksi tidak dapat dilaksanakan karena alasan administrasi dan
atau alasan teknis serta waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi;
e. Adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat;
f. Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sebagai dampak dari penerapan
Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah Provinsi DKI Jakarta yang baru; dan
g. Arahan tertulis Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.
Rencana kegiatan yang mengalami penyesuaian seperti penambahan
anggaran, pengurangan anggaran, rencana kegiatan baru, dan kegiatan yang
dimatikan pada tahun 2017 dapat dilihat pada pada Lampiran I. Sedangkan seluruh
159
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB III – RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
rencana program dan kegiatan perubahan RKPD Tahun 2017 baik yang mengalami
penyesuaian maupun tidak mengalami penyesuaian dijabarkan pada Lampiran II.
161
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB IV – PENUTUP
Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD 2017 diharapkan akan tersusun
kegiatan yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat DKI Jakarta.
Selanjutnya perubahan RKPD ini yang merupakan hasil proses sinkronisasi dari
penjaringan dari para pemangku kepentingan, proses teknokratis, top-down dan
bottom-up diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat DKI Jakarta yang
pada akhirnya dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya.
Salah satu tujuan dari penyusunan ini adalah menyelaraskan program dan
prioritas pembangunan provinsi DKI Jakarta dengan kondisi dan dinamika saat ini.
Dengan demikian diharapkan bahwa dengan penyusunan Perubahan RKPD 2017,
pelaksanaan program dan kegiatan untuk percepatan pencapaian sasaran - sasaran
pembangunan menjadi lebih baik dan sesuai dengan target yang tercantum dalam
RPJMD 2013 – 2017.
Dalam pelaksanaannya, RKPD 2017 yang telah dirubah ini memerlukan kaidah
pelaksanaan yang menjadi komitmen bagi seluruh stakeholder yang berperan dalam
pembangunan, yaitu:
1. Dukungan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan serta dalam
pembangunan secara proporsional, baik sebagai pelaksana maupun sebagai
pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan untuk kepentingan
masyarakat luas.
2. Pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat
Daerah (UKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta seluruh
pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan
dengan sebaik - baiknya.
3. Sesuai ketentuan bahwa RKPD Perubahan digunakan sebagai pedoman dalam
penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P). Selanjutnya KUPA dan
PPAS - P tersebut akan dijabarkan dalam Perubahan RKA SKPD sebagai
lampiran Raperda Perubahan APBD.
162
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB IV – PENUTUP
4. Sesuai ketentuan bahwa perlu dilakukan sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan
setiap program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD,
APBN/BLN dan sumber lainnya, yang dituangkan pada Rencana Kerja (RENJA)
yang disesuaikan dengan perkembangan terkini.
5. Setiap Kepala SKPD dan UKPD wajib melakukan pengendalian pelaksanaan
rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara
berkala kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda, untuk menjaga efisiensi dan
efektivitas pelaksanaan program.
6. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan
rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala
SKPD.
7. Pada akhir tahun anggaran 2017, setiap Kepala SKPD wajib melakukan evaluasi
Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Kegiatan Tahun 2017, berdasarkan
perubahan RKPD.
8. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil
evaluasi dari para Kepala SKPD. Hasil evaluasi ini akan menjadi bahan bagi
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk tahun berikutnya.
Dengan kaidah dan prinsip seperti disebutkan di atas, diharapkan
pembangunan di Provinsi DKI Jakarta dapat berjalan dengan baik, lancar dan
transparan. Dengan demikian diharapkan juga tujuan inti pembangunan, yaitu
peningkatan kesejahteraan masyarakat Jakarta secara keseluruhan baik lahir maupun
batin dapat terwujud secara efisien dan efektif.
Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,
ttd
Djarot Saiful Hidayat