gubernur daerah istimewa yogyakarta · 9 tahun 1955 tentang perubahan undang -undang nomor 3 jo....

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR TAHUN

TENTANG

KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012

tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa

ketentuan mengenai penataan dan penetapan kelembagaan

pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dalam

Peraturan Daerah Istimewa, perlu menetapkan Peraturan Daerah

Istimewa tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3

Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara

Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3890);

2

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik


5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan

Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun

1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor

58);


Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara



Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik



Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara


10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang

Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun 2007 Nomor 7);

3

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH


dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH ISTIMEWA TENTANG KELEMBAGAAN

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Istimewa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disingkat DIY, adalah daerah

provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY

berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus

kewenangan istimewa.

3. Peraturan Daerah Istimewa DIY, selanjutnya disebut Perdais, adalah

Peraturan Daerah DIY yang dibentuk oleh DPRD DIY bersama Gubernur

untuk mengatur penyelenggaraan Kewenangan Istimewa.

4. Pemerintah Daerah DIY adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan

perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Gubernur DIY, selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah DIY

yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.

6. Wakil Gubernur DIY, selanjutnya disebut Wakil Gubernur, adalah Wakil

Kepala Daerah DIY yang mempunyai tugas membantu Gubernur.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

8. Dewan Ketahanan Daerah yang selanjutnya disebut Parampara Praja adalah

lembaga penasehat/pemikir/pemberi masukan kepemerintahan, merupakan

lembaga fungsional yang berfungsi sebagai penasehat/pemikir/pemberi

masukan kepemerintahan bersifat ad-hoc terdiri dari unsur Kasultanan,

Kadipaten, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama dan unsur lain yang

dibutuhkan.

4

9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah

Organisasi Perangkat Daerah DIY yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Asisten

Gubernur, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Inspektorat, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain.

10. Lembaga lain adalah lembaga yang dibentuk dalam rangka melaksanakan

tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan

tugas pemerintahan umum lainnya serta urusan keistimewaan.

11. Asisten Gubernur merupakan perangkat daerah, sebagai unsur pembantu

Gubernur di bidang keistimewaan yang mengkoordinasikan penyelenggaraan

urusan keistimewaan.

12. Biro Administrasi Keistimewaan adalah unit kerja perangkat daerah yang

membantu Asisten Gubernur dalam penyelenggaraan urusan keistimewaan.

13. Badan Kebudayaan merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan

urusan bidang kebudayaan secara umum dan urusan keistimewaan.

14. Badan Pertanahan dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut Paniti Pratala

dan Mandala adalah lembaga yang meneliti dan mengatur bumi dan

ruang/wilayah, merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan

bidang pertanahan dan tata ruang secara umum dan urusan keistimewaan.

15. Sekretariat Dewan Ketahanan Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat

Parampara Praja merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi

fasilitasi ketugasan Dewan Ketahanan Daerah (Parampara Praja).

16. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit organisasi di

Lingkungan Dinas/Lembaga Teknis Daerah/Lembaga Lain yang

melaksanakan tugas teknis penunjang dan/atau tugas teknis operasional.

Pasal 2

Asas kelembagaan Pemerintah Daerah meliputi :

a. efektivitas pemerintahan;

b. efisiensi;

c. akuntabilitas;

d. keterbukaan;

e. partisipasi; dan

f. pendayagunaan kearifan lokal.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Perdais berisikan Pembentukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta

kedudukan OPD.

5

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 4

(1) Dengan Perdais ini dibentuk OPD, meliputi :

1. Sekretariat Daerah;

2. Asisten Gubernur;

3. Sekretariat DPRD;

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

5. Inspektorat;

6. Dinas, meliputi :

a) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

b) Dinas Kesehatan;

c) Dinas Sosial;

d) Dinas Perhubungan;

e) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya

Mineral;

f) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;

g) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

h) Dinas Pariwisata;

i) Dinas Pertanian;

j) Dinas Kehutanan dan Perkebunan;

k) Dinas Kelautan dan Perikanan; dan

l) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah.

7. Lembaga Teknis Daerah, meliputi :

a) Badan Kepegawaian Daerah;

b) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;

c) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat;

d) Badan Kerjasama dan Penanaman Modal;

e) Badan Lingkungan Hidup;

f) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja;

g) Badan Informasi Daerah;

h) Rumah Sakit Khusus Jiwa Grhasia;

i) Rumah Sakit Khusus Paru Respira;

j) Kantor Ketahanan Pangan;

k) Kantor Perwakilan Daerah.

8. Lembaga Lain, meliputi :

a) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

b) Badan Kebudayaan;

6

c) Badan Pertanahan dan Tata Ruang (Badan Paniti Pratala dan

Mandala);

d) Sekretariat Dewan Ketahanan Daerah (Sekretariat Parampara

Praja); dan

e) Kantor Perijinan.

(2) Bagan Organisasi Pemerintah Daerah DIY sebagaimana tercantum dalam

lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdais ini.

(3) Bagan Pola Koordinasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah DIY

sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Perdais ini.

(4) Bagan Pola Koordinasi Perangkat Daerah di bawah koordinasi Sekretariat

Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Perdais ini.

(5) Bagan Pola Koordinasi Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten

Gubernur sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Perdais ini.

(6) Bagan Struktur Organisasi masing-masing OPD sebagaimana tersebut ayat

(1) huruf b sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Perdais ini.

BAB IV

SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi

Pasal 5

(1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas menyusun kebijakan pemerintahan

daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga

teknis daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan

pemerintahan daerah, serta melaksanakan pembinaan administrasi dan

aparatur pemerintahan daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat

Daerah mempunyai fungsi :

a. perumusan program lingkup Sekretariat Daerah;

b. perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis

daerah;

d. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan

pemerintahan daerah;

7

e. penyelenggaraan pembinaan administrasi pemerintahan dan aparatur

pemerintahan daerah;

f. pengelolaan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah;

g. pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan keuangan Sekretariat

Daerah;

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi

dan tugasnya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Unsur Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

a. Pimpinan : Sekretaris Daerah

b. Pembantu Pimpinan : Asisten Sekretariat Daerah

c. Pelaksana : Biro-Biro yang terdiri dari Bagian-bagian dan

Bagian-bagian terdiri dari Subbagian-

subbagian

d. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:

a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :

1. Biro Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :

a) Bagian Analisa Kebijakan Perekonomian, terdiri dari :

1) Subbagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah, Pariwisata, Perijinan, Kerjasama, Penanaman

Modal;

2) Subbagian Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan,

Kelautan dan Ketahanan Pangan;

b) Bagian Analisa Kebijakan Pembangunan, terdiri dari:

1) Subbagian Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan

Sumberdaya Mineral;

2) Subbagian Lingkungan Hidup, Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika;

c) Bagian Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:

1) Subbagian Penelitian;

2) Subbagian Pengembangan;

3) Subbagian Tata Usaha.

8

d) Bagian Layanan Pengadaan, terdiri dari:

1) Subbagian Administrasi;

2) Subbagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;

e) Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, terdiri dari :

1. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, terdiri

dari :

a) Bagian Analisa Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :

1) Subbagian Pendidikan, Budi Pekerti dan Kedisiplinan;

2) Subbagian Kesehatan.

b) Bagian Analisa Kebijakan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Masyarakat, terdiri dari :

1) Subbagian Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Keluarga

Berencana;

2) Subbagian Sosial;

3) Subbagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

c) Bagian Bina Kemasyarakatan dan Mental Spiritual, terdiri dari :

1) Subbagian Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat

dan Penanggulangan Bencana;

2) Subbagian Fasilitasi Kehidupan Beragama;


c. Asisten Pemerintahan dan Administrasi Umum, terdiri dari :

1. Biro Tata Pemerintahan, terdiri dari :

a) Bagian Pemerintahan Umum, terdiri dari :

1) Subbagian Tata Praja;

2) Subbagian Pengembangan Wilayah;


b) Bagian Otonomi Daerah, terdiri dari:

1) Subbagian Penyelenggaraan Otonomi Daerah;

2) Subbagian Pengembangan Otonomi Daerah.

3) Subbagian Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

c) Bagian Kependudukan, terdiri dari:

1) Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Kependudukan.

2) Subbagian Pendataan dan Informasi Kependudukan;

9

3) Subbagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan

Sipil;

d) Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Biro Hukum, terdiri dari :

a) Bagian Perundang-undangan, terdiri dari :

1) Subbagian Peraturan Daerah;

2) Subbagian Peraturan Gubernur;

3) Subbagian Pengkajian Hukum, Monitoring dan Evaluasi

Peraturan Perundang-undangan;

b) Bagian Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota, terdiri dari:

1) Subbagian Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum;

2) Subbagian Klarifikasi Produk Hukum.

c) Bagian Dokumentasi dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum,

terdiri dari:

1) Subbagian Dokumentasi Hukum;


d) Bagian Bantuan dan Layanan Hukum, terdiri dari:

1) Subbagian Sengketa Hukum;

2) Subbagian Supremasi Hukum;

3) Subbagian Layanan Hukum.

e) Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Biro Organisasi, terdiri dari :

a) Bagian Kelembagaan, terdiri dari :

1) Subbagian Analisis dan Pengembangan;

2) Subbagian Pembinaan dan Pengendalian Kabupaten/Kota;

3) Subbagian Budaya dan Kapasitas.

b) Bagian Analisa dan Formasi Jabatan, terdiri dari:

1) Subbagian Analisa Jabatan;

2) Subbagian Pengembangan Kinerja Jabatan;


c) Bagian Tatalaksana, terdiri dari:

1) Subbagian Sistem dan Prosedur;

2) Subbagian Standarisasi;

3) Subbagian Tatalaksana Pelayanan Umum.

d) Kelompok Jabatan Fungsional

10

b) Biro Umum dan Protokol, terdiri dari :

a) Bagian Administrasi, terdiri dari :

1) Subbagian Tata Persuratan;

2) Subbagian Keuangan;

3) Subbagian Tata Usaha Biro.

b) Bagian Pelayanan, terdiri dari:

1) Subbagian Rumah Tangga dan Sarana Prasarana;

2) Subbagian Sandi dan Telekomunikasi;

3) Subbagian Kendaraan;

c) Bagian Protokol, terdiri dari :

1) Subbagian Upacara;

2) Subbagian Tamu;

3) Subbagian Tata Usaha Pimpinan.

e) Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Keempat

Tugas dan Fungsi Asisten

Paragaraf 1

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 7

(1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu

Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan,

membina, memantau dan mengevaluasi bidang pertanian, perkebunan,

kehutanan, kelautan, perikanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha

kecil menengah, perhubungan, komunikasi, informatika, kehumasan,

pekerjaan umum, perumahan, energi, sumberdaya mineral, pariwisata,

kerjasama, penanaman modal, lingkungan hidup, perijinan, ketahanan

pangan, penelitian dan pengembangan serta layanan pengadaan barang dan

jasa.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten

Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja;

b. pengkoordinasian perumusan kebijakan dan pedoman penyelenggaraan

bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan,

perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah,

perhubungan, komunikasi, informatika, kehumasan, pekerjaan umum,

perumahan, energi, sumberdaya mineral, pariwisata, kerjasama,

11

penanaman modal, lingkungan hidup, perijinan, ketahanan pangan,

penelitian dan pengembangan serta layanan pengadaan barang dan jasa.

c. pembinaan bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan,

perikanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah,

perhubungan, komunikasi, informatika, kehumasan, pekerjaan umum,

perumahan, energi, sumberdaya mineral, pariwisata, kerjasama,

penanaman modal, lingkungan hidup, perijinan, ketahanan pangan,

penelitian dan pengembangan serta layanan pengadaan barang dan jasa.

d. pemantauan dan pengevaluasian bidang pertanian, perkebunan,

kehutanan, kelautan, perikanan, perindustrian, perdagangan, koperasi,

usaha kecil menengah, perhubungan, komunikasi, informatika,

kehumasan, pekerjaan umum, perumahan, energi, sumberdaya mineral,

pariwisata, kerjasama, penanaman modal, lingkungan hidup, perijinan,

ketahanan pangan, penelitian dan pengembangan serta layanan

pengadaan barang dan jasa.

e. membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan

penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan

dan pemantau serta pengevaluasian pelaksanaan kebijakan

penyelenggaraan pemerintahan daerah;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai

dengan fungsi dan tugasnya.

Paragraf 1

Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan

Pasal 8

(1) Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan mempunyai tugas

membantu Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan dan

mengkoordinasikan, membina, memantau dan mengevaluasi bidang

pendidikan, budi pekerti dan kedisiplinan, pemuda, olah raga, kesehatan,

sosial, tenaga kerja, transmigrasi, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan

perempuan dan masyarakat, penanggulangan bencana, rumah sakit.


Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi:



bidang pendidikan, budi pekerti dan kedisiplinan, pemuda, olah raga,

kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, perpustakaan, kearsipan,

pemberdayaan perempuan dan masyarakat, penanggulangan bencana,

rumah sakit.

c. pembinaan bidang pendidikan, budi pekerti dan kedisiplinan, pemuda,

olah raga, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, perpustakaan,

12

kearsipan, pemberdayaan perempuan dan masyarakat, penanggulangan

bencana, rumah sakit.

d. pemantauan dan pengevaluasian bidang pendidikan, budi pekerti dan

kedisiplinan, pemuda, olah raga, kesehatan, sosial, tenaga kerja,

transmigrasi, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan perempuan dan

masyarakat, penanggulangan bencana, rumah sakit.



dan pemantauan serta pengevaluasian pelaksanaan kebijakan

penyelenggaraan pemerintahan daerah.



Paragraf 3

Asisten Pemerintahan dan Administrasi Umum

Pasal 9

(1) Asisten Pemerintahan dan Administasi Umum mempunyai tugas membantu

Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan,

membina, memantau dan mengevaluasi bidang penyelenggaraan administrasi

pemerintahan, kependudukan, hukum, organisasi, umum, protokol,

perencanaan pembangunan, statistik, keuangan daerah, aset, pengawasa,

kepegawaian, kediklatan, kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat,

penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketenteraman masyarakat serta perwakilan daerah.


Pemerintahan dan Administasi Umum mempunyai fungsi:



bidang penyelenggaraan administrasi pemerintahan, kependudukan,

hukum, organisasi, umum, protokol, perencanaan pembangunan,

statistik, keuangan daerah, aset, pengawasa, kepegawaian, kediklatan,

kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat, penegakan

peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat serta perwakilan daerah.

c. pembinaan bidang penyelenggaraan administrasi pemerintahan,

kependudukan, hukum, organisasi, umum, protokol, perencanaan

pembangunan, statistik, keuangan daerah, aset, pengawasa, kepegawaian,

kediklatan, kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat,

penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketenteraman masyarakat serta perwakilan daerah.

d. pemantauan dan pengevaluasian bidang penyelenggaraan administrasi

pemerintahan, kependudukan, hukum, organisasi, umum, protokol,

perencanaan pembangunan, statistik, keuangan daerah, aset, pengawasa,

13

kepegawaian, kediklatan, kesatuan bangsa, politik, perlindungan

masyarakat, penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban

umum dan ketenteraman masyarakat serta perwakilan daerah.



dan pemantauan serta pengevaluasian pelaksanaan kebijakan

penyelenggaraan pemerintahan daerah.



Bagian Kelima

Tugas dan Fungsi Biro

Paragraf 1

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam

Pasal 10

(1) Biro Administrasi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan serta

memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perijinan,

kerjasama, penanaman modal, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha

kecil menengah, pariwisata, pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan,

perikanan dan ketahanan pangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Biro

Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam mempunyai fungsi :


b. penyiapan bahan kebijakan dan pelaksanaan analisis kebijakan di bidang

perijinan, kerjasama, penanaman modal, perindustrian, perdagangan,

koperasi, usaha kecil menengah, pariwisata, pertanian, perkebunan,

kehutanan, kelautan, perikanan dan ketahanan pangan;

c. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan di bidang perijinan,

kerjasama, penanaman modal, perindustrian, perdagangan, koperasi,

usaha kecil menengah, pariwisata, pertanian, perkebunan, kehutanan,

kelautan, perikanan dan ketahanan pangan;

d. penyiapan bahan dan pelaksanaan analisis peningkatan produktivitas dan

kapasitas di bidang perijinan, kerjasama, penanaman modal,

perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, pariwisata,

pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan dan ketahanan

pangan;

e. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan

bidang perijinan, kerjasama, penanaman modal, perindustrian,

perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, pariwisata, pertanian,

perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan dan ketahanan pangan;

14

f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Bagian Kelima

Tugas dan Fungsi Biro

Paragraf 2

Biro Administrasi Pembangunan

Pasal 11

(1) Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan

perumusan kebijakan, mengkoordinasikan serta memantau dan mengevaluasi

pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum, perumahan, energi,

sumberdaya mineral, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi, dan

informatika, fasilitasi penelitian dan pengembangan serta layanan pengadaan.


Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :


b. penyiapan bahan kebijakan dan pelaksanaan analisis kebijakan

produktivitas di bidang pekerjaan umum, perumahan, energi, sumberdaya

mineral, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi, dan informatika;

c. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan di bidang pekerjaan

umum, perumahan, energi, sumberdaya mineral, lingkungan hidup,

perhubungan, komunikasi, dan informatika;

d. penyiapan bahan dan pelaksanaan analisis peningkatan produktivitas dan

kapasitas di bidang pekerjaan umum, perumahan, energi, sumberdaya

mineral, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi, dan informatika;

e. pemberian fasilitasi penelitian dan pengembangan;

f. layanan pengadaan barang dan jasa;

g. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan

bidang pekerjaan umum, perumahan, energi, sumberdaya mineral,

lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi, dan informatika;

h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Paragraf 3

Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan

Pasal 12

(1) Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan mempunyai

tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan



15

pemberdayaan perempuan dan masyarakat, penanggulangan bencana, rumah

sakit.


Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :


b. penyiapan bahan kebijakan di bidang pendidikan, budi pekerti dan

kedisiplinan, pemuda, olah raga, kesehatan, sosial, tenaga kerja,

transmigrasi, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan perempuan dan

masyarakat, penanggulangan bencana, rumah sakit;

c. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan di bidang pendidikan,

budi pekerti dan kedisiplinan, pemuda, olah raga, kesehatan, sosial, tenaga

kerja, transmigrasi, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan perempuan

dan masyarakat, penanggulangan bencana, rumah sakit;

d. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan di



pemberdayaan perempuan dan masyarakat, penanggulangan bencana,

rumah sakit;

e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Paragraf 4

Biro Tata Pemerintahan

Pasal 13

(1) Biro Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan

kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, serta

kependudukan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Biro Tata

Pemerintahan mempunyai fungsi :


b. penyiapan bahan kebijakan bidang pemerintahan;

c. penyiapan bahan koordinasi instansi vertikal;

d. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan

bidang pemerintahan;

e. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan di bidang pemerintahan

umum, otonomi daerah, serta kependudukan;

f. fasilitasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Daerah;

g. fasilitasi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang

Gubernur dan Wakil Gubernur;

h. fasilitasi penyelenggaraan dan pembinaan Pemerintah Daerah, Desa dan

Kelurahan;

16

i. fasilitasi, pengkoordinasian hubungan antar Pemerintah Daerah;

j. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan

Daerah;

k. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan evaluasi otonomi

Daerah;

l. pelaksanaan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;

m. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang

pemerintahan umum, otonomi daerah, serta kependudukan;

n. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Paragraf 5

Biro Hukum

Pasal 14

(1) Biro Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan

peraturan perundang-undangan, telaahan hukum, pengembangan hukum,

pengelolaan dokumentasi hukum, pengawasan produk hukum

Kabupaten/Kota, bantuan hukum dan supremasi hukum.


Hukum mempunyai fungsi :


b. penyiapan bahan kebijakan bidang hukum;

c. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan di bidang peraturan

perundang-undangan, telaahan hukum, pengembangan hukum,

pengelolaan dokumentasi hukum, pengawasan produk hukum

Kabupaten/Kota, bantuan hukum dan supremasi hukum;

d. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan

bidang hukum;

e. pelaksanaan penelaahan, monitoring dan evaluasi peraturan perundang-

undangan;

f. pelaksanaan pengembangan hukum;

g. penyiapan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

h. pelaksanaan pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota;

i. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum serta

layanan hukum kepada semua unsur Pemerintah Daerah serta

supremasi hukum;

j. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan di

bidang peraturan perundang-undangan, telaahan hukum, pengelolaan

dokumentasi hukum, pengembangan hukum, pengawasan produk hukum

Kabupaten/Kota, bantuan hukum dan supremasi hukum;

k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

17

Paragraf 6

Biro Organisasi

Pasal 15

(1) Biro Organisasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan

dan mengkoordinasikan bidang kelembagaan, tatalaksana, dan analisis

formasi jabatan.


Organisasi mempunyai fungsi :

a. penyusunan program bidang kelembagaan, tatalaksana, dan analisis

formasi jabatan;

b. penyiapan bahan kebijakan di bidang kelembagaan, tatalaksana, dan

analisis formasi jabatan perangkat daerah dan perangkat daerah istimewa;

c. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program bidang kelembagaan,

tatalaksana, dan analisis formasi jabatan perangkat daerah dan perangkat

daerah istimewa;

d. pengusulan kebijakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)

perangkat daerah istimewa;

e. pelaksanaan analisis formasi jabatan perangkat daerah dan perangkat

daerah istimewa;

f. penyiapan bahan perumusan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;

g. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kelembagaan Kabupaten/Kota;

h. pengembangan budaya pemerintahan dan kapasitas kelembagaan;

i. penyusunan pedoman ketatalaksanaan perangkat daerah dan perangkat

daerah istimewa;

j. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan di

bidang kelembagaan, tatalaksana, dan analisis formasi jabatan perangkat

daerah dan perangkat daerah istimewa;

k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Paragraf 7

Biro Umum dan Protokol

Pasal 16

(1) Biro Umum dan Protokol mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan

kebijakan dan mengkoordinasikan pengelolaan administrasi perkantoran,

tata usaha pimpinan, rumah tangga, kendaraan, sandi dan telekomunikasi

serta keprotokolan.

18

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Biro Umum

dan Protokol mempunyai fungsi:


b. penyiapan bahan kebijakan di bidang administrasi perkantoran, tata usaha

pimpinan, rumah tangga, kendaraan, sandi dan telekomunikasi serta

keprotokolan;

c. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan di bidang administrasi

perkantoran, tata usaha pimpinan, rumah tangga, kendaraan, sandi dan

telekomunikasi serta keprotokolan;

d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang

administrasi perkantoran;

e. penyelenggaraan pelayanan keprotokolan dan tamu Pemerintah Daerah;

f. penyelenggaraan rumah tangga Sekretariat Daerah;

g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Sekretaris Daerah;

h. penyelenggaraan kearsipan Sekretariat Daerah;

i. pelaksanaan pelayanan kendaraan;

j. penyelenggaraan dan membina pelayanan sandi dan telekomunikasi;

k. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang

administrasi perkantoran, tata usaha pimpinan, rumah tangga, kendaraan,

sandi dan telekomunikasi serta keprotokolan;

l. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

BAB V

ASISTEN GUBERNUR

Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi

Pasal 17

(1) Asisten Gubernur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam

merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan, membina, monitoring,

mengevaluasi dan pengendalian bidang urusan keistimewaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Asisten Gubernur

mempunyai fungsi:



bidang urusan keistimewaan;

c. pembinaan bidang urusan keistimewaan;

d. monitoring, evaluasi dan pengendalian bidang urusan keistimewaan;

19

e. membantu Gubernur dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan

pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan dan pemantau serta

pengevaluasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan

keistimewaan;

f. mewakili Gubernur dalam penerimaan tamu Gubernur;

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan

fungsi dan tugasnya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 18

(1) Unsur Organisasi Asisten Gubernur terdiri dari :

a. Pimpinan : Asisten Gubernur

b. Pelaksana : Biro yang terdiri dari Bagian-bagian dan

Bagian-bagian terdiri dari Subbagian-

subbagian

c. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Asisten Gubernur membawahi Biro Administrasi Keistimewaan, yang terdiri

dari:

1) Bagian Administrasi Kebudayaan, yang terdiri dari :

a. Subbagian Tata Nilai Budaya;

b. Subbagian Sarana dan Prasana;

c. Subbagian Tata Usaha.

2) Bagian Pertanahan dan Tata Ruang, yang terdiri dari :

a. Subbagian Bina Pertanahan;

b. Subbagian Bina Tata Ruang;

3) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Biro Administrasi Keistimewaan

Pasal 19

(1) Biro Administrasi Keistimewaan mempunyai tugas menyiapkan bahan

perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan bidang kebudayaan,

pertanahan dan tata ruang, serta fasilitasi ketugasan Asisten Gubernur.

20


Administrasi Keistimewaan mempunyai fungsi :


b. penyiapan bahan kebijakan di bidang kebudayaan, pertanahan dan tata

ruang;

c. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan di bidang kebudayaan,

pertanahan dan tata ruang;

d. fasilitasi pelaksanaan tugas Asisten Gubernur;

e. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan di

bidang kebudayaan, pertanahan dan tata ruang;

f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

BAB VI

SEKRETARIAT DPRD

Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi

Pasal 20

(1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelengarakan administrasi

kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan

fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang

diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.


DPRD mempunyai fungsi :


b. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;

c. penyelenggaraan administrasi keuangan;

d. penyelenggaraan rapat-rapat;

e. penyiapan serta pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;

f. penyelenggaraan persidangan dan penyiapan bahan risalah rapat DPRD ;

g. penyiapan pertimbangan teknis kepada pimpinan DPRD mengenai alat-

alat kelengkapan DPRD;

h. pelaksanaan legislasi dan pengkajian informasi;

i. pelaksanaan urusan rumah tangga, perjalanan dinas DPRD,

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan hubungan

masyarakat;

j. pengaturan dan pembinaan keamanan dan ketertiban di lingkungan DPRD.

Bagian Kedua

21

Susunan Organisasi

Pasal 21

(1) Unsur Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

a. Pimpinan : Sekretaris DPRD

b. Pembantu Pimpinan : Bagian-Bagian

c. Pelaksana : Subbagian-subbagian

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :

a. Bagian Perundang-undangan dan Pengkajian, terdiri dari:

1. Subbagian Produk Hukum;

2. Subbagian Pengkajian dan Pengembangan;

3. Subbagian Perpustakaan, Data dan Teknologi Informasi.

b. Bagian Persidangan, terdiri dari:

1. Subbagian Rapat;

2. Subbagian Risalah.

3. Subbagian Fasilitasi Alat Kelengkapan Dewan;

c. Bagian Umum, terdiri dari:

1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;

2. Subbagian Rumah Tangga;

3. Subbagian Humas dan Protokol.

d. Bagian Penyusunan Program dan Keuangan, terdiri dari:

1. Subbagian Penyusunan Program;

2. Subbagian Keuangan;

3. Subbagian Monitoring dan Evaluasi.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VII

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 22

22

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan

pembangunan daerah dan statistik.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;

b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan

daerah;

d. penyelenggaraan pengendalian program pembangunan di Daerah;

e. penyelenggaraan statistik dan pelayanan informasi perencanaan;

f. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;

g. penyiapan bahan laporan pertanggungjawaban Gubernur, Laporan

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 23

(1) Unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :

a. Pimpinan : Kepala Badan.

b. Pembantu

Pimpinan

: Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-

Subbagian.

c. Pelaksana : - Bidang-bidang

- UPT

- Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:

a. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi;


3. Subbagian Umum;

b. Bidang Pemerintahan;

c. Bidang Perekonomian;

d. Bidang Kesejahteraan Rakyat;

e. Bidang Sarana dan Prasarana;

f. Bidang Pengendalian;

23

g. Bidang Perencanaan dan Statistik;

h. UPT;

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VIII

INSPEKTORAT

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 24

(1) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

urusan pemerintahan di daerah Provinsi, pelaksanaan pembinaan atas

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan

urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat

mempunyai fungsi :

a. perencanaan program pengawasan;

b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;

c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

d. pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;

e. pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota,

dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota;

f. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 25

(1) Unsur Organisasi Inspektorat, terdiri dari :

a. Pimpinan : Inspektur

b. Pembantu

Pimpinan


subbagian.

c. Pelaksana : - Inspektur Pembantu-Inspektur Pembantu


(2) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari:

a. Sekretariat, terdiri dari:

1. Subbagian Program dan Keuangan;

24

2. Subbagian Umum;

3. Subbagian Data, Teknologi Informasi, Monitoring dan Evaluasi.

b. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan;

c. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian;

d. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat;

e. Inspektur Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IX

DINAS DAERAH

Bagian Kesatu

Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 26

(1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai Tugas melaksanakan

urusan Pemerintah Daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga dan

kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh

Pemerintah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi :

a. penyusunan program dan pengendalian pendidikan, pemuda dan olah

raga;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga

c. pelaksanaan kewenangan Daerah yang berkaitan dengan pembiayaan,

kurikulum, sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan,

pengendalian mutu pendidikan, pemuda dan olah raga;

d. pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;

e. pemberian fasilitasi penyelenggaraan bidang pendidikan, pemuda dan olah

raga Kabupaten/Kota;

f. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang pendidikan,pemuda

dan olah raga;

g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;


dan tugasnya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

25

Pasal 27

(1) Unsur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :

a. Pimpinan : Kepala Dinas.

b. Pembantu

Pimpinan


subbagian.

c. Pelaksana : - Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-seksi

- UPT


(2) Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :


1. Subbagian Umum;

2. Subbagian Kepegawaian;

3. Subbagian Keuangan.

b. Bidang Perencanaan dan Standarisasi, terdiri dari:

1. Seksi Perencanaan Kependidikan;

2. Seksi Data dan Teknologi Informasi;

3. Seksi Evaluasi Pendidikan.

c. Bidang Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Dasar, terdiri dari :

1. Seksi Pendidikan Luar Biasa;

2. Seksi Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar;

3. Seksi Sekolah Menengah Pertama.

d. Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi, terdiri dari :

1. Seksi Sekolah Menengah Atas;

2. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan;

3. Seksi Pendidikan Tinggi.

e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, terdiri dari :

1. Seksi Kesetaraan;

2. Seksi Pendidikan Masyarakat;

3. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.

f. UPT;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Dinas Kesehatan

26

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 28

(1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah

Daerah di bidang kesehatan dan kewenangan dekonsetrasi serta tugas

pembantuan yang diberikan oleh pemerintah.


Kesehatan mempunyai fungsi :

a. penyusunan program dan pengendalian di bidang kesehatan;

b. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;

c. pengendalian penyakit, pengelolaan survailan dan imunisasi, pelaksanaan

penyehatan lingkungan;

d. pengelolaan kesehatan dasar, rujukan, khusus;

e. penyelenggaraan pelayanan informasi kesehatan;

f. pengelolaan kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan dan kemitraan;

g. pengelolaan pembiayaan dan jaminan kesehatan;

h. pembinaan tenaga dan sarana kesehatan, farmasi, makanan, minuman

dan alat kesehatan;

i. pemberian fasilitasi penyelenggaraan kesehatan Kabupaten/Kota;

j. pelaksanaan pelayanan umum di bidang kesehatan;

k. pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja dibidang kesehatan;

l. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan


Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 29

(1) Unsur Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :


b. Pembantu

Pimpinan


subbagian.


- UPT


(2) Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :


27

1. Subbagian Umum;


3. Subbagian Program .

b. Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan, terdiri dari:

1. Seksi Pengendalian Penyakit;

2. Seksi Surveilan dan Imunisasi;

3. Seksi Penyehatan Lingkungan.

c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari

1. Seksi Kesehatan Dasar;

2. Seksi Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus;

3. Seksi Pelayanan Informasi Kesehatan.

d. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :

1. Seksi Kesehatan Keluarga;

2. Seksi Promosi Kesehatan dan Kemitraan;

3. Seksi Gizi.

e. Bidang Sumberdaya Kesehatan, terdiri dari :

1. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;

2. Seksi Bina Tenaga dan Sarana Kesehatan;

3. Seksi Farmasi, Makanan, Minuman, dan Alat Kesehatan.

f. UPT;


Bagian Ketiga

Dinas Sosial

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 30

(1) Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di

bidang sosial, dan kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang

diberikan oleh Pemerintah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Sosial

mempunyai fungsi :

a. penyusunan program dan pengendalian di bidang sosial;

b. perumusan kebijakan teknis bidang sosial;

c. pengelolaan rehabilitasi dan perlindungan sosial, bantuan dan jaminan

sosial, pengembangan sosial serta partisipasi sosial masyarakat;

28

d. pemberian fasilitasi penyelenggaraan sosial Kabupaten/Kota;

e. pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;

f. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang sosial;

g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;


dan tugasnya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 31

(1) Unsur Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari :


b. Pembantu

Pimpinan


subbagian.


- UPT


(2) Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari :


1. Subbagian Umum;


3. Subbagian Program dan Informasi.

b. Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari:

1. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat;

2. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Napza;

3. Seksi Perlindungan Anak.

c. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :

1. Seksi Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran dan Jaminan Sosial;

2. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana;

3. Seksi Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

d. Bidang Pengembangan Sosial, terdiri dari :

1. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin;

2. Seksi Keluarga Bermasalah Sosial;

3. Seksi Penyuluhan Sosial.

29

e. Bidang Partisipasi Sosial Masyarakat, terdiri dari :

1. Seksi Organisasi Sosial dan Sumbangan Sosial;

2. Seksi Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat;

3. Seksi Kepahlawanan Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan

Sosial.

f. UPT;


Bagian Keempat

Dinas Perhubungan

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 32

(1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah

Daerah di bidang perhubungan serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas

pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.


Perhubungan mempunyai fungsi :

a. penyusunan program dan pengendalian di bidang perhubungan;

b. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan;

c. pengelolaan angkutan jalan antar kota dan wilayah, angkutan perkotaan,

dan angkutan barang;

d. pengelolaan manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas serta

keselamatan lalu lintas darat dan laut;

e. pembinaan keselamatan penerbangan, teknis kebandaraan dan angkutan

udara;

f. pengelolaan data meteorologi dan geofisika;

g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasional;

h. pelaksanaan pelayanan umum bidang perhubungan;

i. pemberian fasilitasi bidang perhubungan Kabupaten/Kota;

j. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang perhubungan;

k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan


30

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 33

(1) Unsur Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:


b. Pembantu

Pimpinan


subbagian.


- UPT


(2) Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :


1. Subbagian Umum;



b. Bidang Angkutan Darat, terdiri dari :

1. Seksi Angkutan Jalan Antar Kota dan Wilayah;

2. Seksi Angkutan Perkotaan;

3. Seksi Angkutan Barang, Sewa dan Kereta Api.

c. Bidang Lalu Lintas Darat dan Laut, terdiri dari :

1. Seksi Manajemen Lalu Lintas;

2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas;

3. Seksi Keselamatan Darat dan Laut.

d. Bidang Perhubungan Udara, terdiri dari :

1. Seksi Teknik Bandara dan Angkutan Udara;

2. Seksi Keselamatan Penerbangan;

e. UPT.


Bagian Kelima

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 34

31

(1) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral

mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang

pekerjaan umum, perumahan, dan energi sumber daya mineral serta

kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh

Pemerintah.


Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai

fungsi :

a. penyusunan program dan pengendalian di bidang pekerjaan umum,

perumahan dan energi sumber daya mineral;

b. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, perumahan dan

energi sumber daya mineral;

c. pelaksanaan pengaturan teknis, pembinaan, pembangunan, pengawasan

dan pengendalian perumahan, sumberdaya air, bina marga, cipta karya

dan energi sumberdaya mineral;

d. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan pengairan lintas

Kabupaten/Kota tertentu serta strategis;

e. pemberian fasilitasi dan pengendalian pembiayaan perumahan;

f. pelaksanaan pembinaan perumahan formal, swadaya;

g. pelaksanaan pengembangan kawasan;

h. pemberian fasilitasi pengembangan pelaku pembangunan perumahan dan

peran serta masyarakat;

i. pemberian fasilitasi, pembinaan, perlindungan dan pengembangan energi

dan sumberdaya mineral;

j. pengelolaan kelistrikan, energi baru, terbarukan, minyak dan gas serta

bahan bakar lainnya lingkup urusan pemerintah daerah provinsi;

k. pengelolaan sumberdaya mineral, kegeologian, air tanah, lingkup urusan

pemerintah daerah provinsi;

l. pemberian fasilitasi bidang pekerjaan umum dan perumahan serta energi

sumber daya mineral Kabupaten/Kota;

m. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang pekerjaan umum,

perumahan dan energi sumber daya mineral;

n. pelaksanaan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum, perumahan

dan energi sumber daya mineral;

o. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan


Paragraf 2

Susunan Organisasi

32

Pasal 35

(1) Unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber

Daya Mineral terdiri dari :


b. Pembantu

Pimpinan


subbagian.


- UPT


(2) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya

Mineral terdiri dari :


1. Subbagian Umum;



b. Bidang Perumahan, terdiri dari:

1. Seksi Perencanaan Perumahan;

2. Seksi Pengembangan Perumahan;

3. Seksi Penataan Lingkungan.

c. Bidang Sumberdaya Air, terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan Sumberdaya Air;

2. Seksi Pengaturan Sumberdaya Air;

3. Seksi Pembangunan Sarana Prasarana Sumberdaya Air.

d. Bidang Bina Marga, terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan;

2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;

3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

e. Bidang Cipta Karya terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan Cipta Karya;

2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Cipta Karya;

3. Seksi Pembangunan Sarana Prasarana Cipta Karya.

f. Bidang Energi Sumber Daya Mineral terdiri dari :

1. Seksi Ketenagalistrikan;

2. Seksi Minyak dan Gas Bumi;

33

3. Seksi Geologi dan Sumberdaya Mineral.

g. UPT.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 36

(1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja,

pengelolaan kas daerah, akuntansi dan pembinaan administrasi keuangan

daerah serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan

dan melaksanakan penatausahaan perlengkapan serta pendayagunaan

barang daerah.


Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

a. penyusunan program di bidang pengelolaan anggaran pendapatan,

anggaran belanja, pengelolaan kas daerah, akutansi dan pembinaan

administrasi keuangan daerah;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan anggaran

pendapatan, anggaran belanja, pengelolaan kas daerah, akutansi dan

pembinaan administrasi keuangan daerah;

c. pengelolaan pajak daerah, retribusi, dan pendapatan lain-lain;

d. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan

perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

e. pelaksanaan pelayanan pengelolaan keuangan;

f. pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan Kabupaten/Kota, Badan

Layanan Umum Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah;

g. pengelolaan kas daerah dan akuntansi;

h. penyiapan bahan kebijakan di bidang penatausahaan barang daerah dan

pelaksanaan penatausahaan barang daerah serta pendayagunaan

barang daerah;

i. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan di bidang

penatausahaan barang daerah dan pendayagunaan barang daerah;

j. pelaksanaan inventarisasi pembukuan dan pelaporan barang daerah;

k. pelaksanaan penilaian dan optimalisasi barang daerah;

l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pendayagunaan barang daerah;

m. pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR);

34

n. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan di

bidang penatausahaan dan pendayagunaan barang daerah;

o. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja bidang keuangan dan bidang

pengelolaan barang daerah;

p. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan


Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 37

(1) Unsur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, terdiri

dari :


b. Pembantu

Pimpinan


subbagian.

c. Pelaksana : - Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-Seksi

- UPT


(2) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset,

terdiri dari:


1. Subbagian Umum;

2. Subbagian Program;

3. Subbagian Data dan Teknologi Informasi.

b. Bidang Anggaran Pendapatan, terdiri dari:

1. Seksi Pajak Daerah;

2. Seksi Retribusi dan Pendapatan lain-lain;

3. Seksi Perimbangan Keuangan Daerah.

c. Bidang Anggaran Belanja, terdiri dari:

2. Seksi Pemerintahan;

3. Seksi Kesejahteraan Rakyat;

4. Seksi Fisik dan Sarana Prasarana;

5. Seksi Perekonomian.

d. Bidang Pengelolaan Kas Daerah, terdiri dari:



35



e. Bidang Bina Keuangan Daerah, terdiri dari:

1. Seksi Bina Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Perhitungan

Kabupaten/Kota;

2. Seksi Bina Pengelolaan Keuangan;

3. Seksi Administrasi Dana Non Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

f. Bidang Akuntansi, terdiri dari:





g. Bidang Pengelolaan Barang Daerah, terdiri dari :

1. Seksi Administrasi Barang Daerah;

2. Seksi Pendayagunaan Barang Daerah;

3. Seksi Monitoring dan Evaluasi;

h. UPT.

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 38

(1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan

urusan Pemerintah Daerah di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi,


Pemerintah.


Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

a. penyusunan program dan pengendalian di bidang ketenagakerjaan dan

transmigrasi;

b. perumusan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;

c. pengelolaan penempatan tenaga kerja, pasar kerja;

d. pelaksanaan pembinaan kelembagaan penempatan dan pasar kerja dan

lembaga latihan;

e. pelaksanaan sertifikasi dan standarisasi kompetensi;

36

f. pengelolaan pemagangan;

g. pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan;

h. pemberian fasilitasi hubungan industrial, pengupahan, kesejahteraan,

tenaga kerja dan purna kerja;

i. pengelolaan transmigrasi;

j. pemberian fasilitasi penyelenggaraan ketenagakerjaan dan transmigrasi

Kabupaten/Kota;

k. pemberian pelayanan umum bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;

l. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang tenaga kerja dan

transmigrasi;

m. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi

dan tugasnya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 39

(1) Unsur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :


b. Pembantu

Pimpinan


subbagian.


- UPT


(2) Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :


1. Subbagian Umum;



b. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, terdiri dari:

1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;

2. Seksi Perluasan Kerja;

3. Seksi Pembinaan Kelembagaan, Penempatan dan Pasar Kerja.

c. Bidang Pembinaan Pelatihan, Sertifikasi dan Pemagangan, terdiri dari :

1. Seksi Sertifikasi dan Standarisasi Kompetensi;

37

2. Seksi Pembinaan Lembaga Latihan;

3. Seksi Pemagangan.

d. Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja, terdiri dari :

1. Seksi Hubungan Industrial;

2. Seksi Pengupahan, Kesejahteraan Tenaga Kerja dan Purna Kerja;

3. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.

e. Bidang Transmigrasi terdiri dari :

1. Seksi Seleksi dan Perpindahan;

2. Seksi Kesehatan dan Pembekalan;

3. Seksi Penerangan, Motivasi, dan Pemberdayaan Transmigrasi.

f. UPT;


Bagian Kedelapan

Dinas Pariwisata

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 40

(1) Dinas Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang pariwisata,


Pemerintah.


Pariwisata mempunyai fungsi :

a. penyusunan program dan pengendalian di bidang pariwisata;

b. perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata;

c. pengelolaan pengembangan destinasi pariwisata;

d. pengelolaan pengembangan kapasitas pariwisata;

e. penyelenggaraan pemasaran pariwisata;

f. pemberian fasilitasi bidang pariwisata Kabupaten/Kota;

g. pelaksanaan pelayanan umum bidang pariwisata;

h. pemberdayakan sumberdaya dan mitra kerja bidang pariwisata;

i. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan


38

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 41

(1) Unsur Organisasi Dinas Pariwisata, terdiri dari :


b. Pembantu

Pimpinan


subbagian.


- UPT


(2) Organisasi Dinas Pariwisata, terdiri dari :


1. Subbagian Umum;



b. Bidang Pengembangan Destinasi, terdiri dari:

1. Seksi Obyek Daerah Tujuan Wisata;

2. Seksi Sarana Prasarana dan Usaha Jasa Pariwisata;

3. Seksi Standarisasi Produk;.

c. Bidang Pengembangan Kapasitas, terdiri dari :

1. Seksi Sumberdaya Manusia;

2. Seksi Kelembagaan Pariwisata;

d. Bidang Pemasaran, terdiri dari :

1. Seksi Analisis Pasar;

2. Seksi Promosi;

3. Seksi Pelayanan Informasi Pariwisata.

e. UPT;


Bagian Kesembilan

Dinas Pertanian

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 42

39

(1) Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah

di bidang pertanian, kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang



Pertanian mempunyai fungsi :

a. penyusunan program dan pengendalian di bidang pertanian;

b. perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian;

c. pelaksanaan, pengembangan, pengolahan dan pemasaran tanaman

pangan, hortikultura, peternakan;

d. pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;

e. penyelenggaraan penyuluhan tanaman pangan, hortikultura dan

peternakan;

f. pemberian fasilitasi penyelenggaraan bidang pertanian Kabupaten/Kota;

g. penyelenggaraan kegiatan di bidang pertanian lintas Kabupaten/Kota;

h. pemberdayaan sumberdaya pertanian dan mitra kerja di bidang pertanian;

i. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi

dan tugasnya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 43

(1) Unsur Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :


b. Pembantu

Pimpinan


subbagian.


- UPT


(2) Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :


1. Subbagian Umum;

2. Subbagian Kepegawaian dan Keuangan;


40

b. Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari :

1. Seksi Sarana Prasarana Tanaman Pangan;

2. Seksi Produksi Tanaman Pangan;

3. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Pangan.

c. Bidang Tanaman Hortikultura, terdiri dari :

1. Seksi Sarana Prasarana Tanaman Hortikultura;

2. Seksi Produksi Tanaman Hortikultura;

3. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Hortikultura.

d. Bidang Peternakan, terdiri dari :

1. Seksi Sarana Prasarana Produksi Peternakan;

2. Seksi Produksi Ternak;

3. Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner.

e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, terdiri dari :

1. Seksi Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian;

2. Seksi Pemasaran Hasil dan Pembiayaan Pertanian;

3. Seksi Mutu dan Standarisasi Hasil Pertanian.

f. UPT;


Bagian Kesepuluh

Dinas Kehutanan Dan Perkebunan

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 44

(1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan

Pemerintah Daerah di bidang kehutanan dan perkebunan serta kewenangan

dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Dinas

Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

a. penyusunan program dan pengendalian di bidang kehutanan dan

perkebunan;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan;

c. pelaksanaan penataan dan perlindungan hutan;

d. pelaksanaan rehabilitasi dan produksi hutan serta pemasaranannya;

e. pelaksanaan pengembangan, perlindungan, pengolahan dan pemasaran

hasil perkebunan;

41

f. pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;

g. penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dan perkebunan;

h. penyelenggaraan kegiatan kehutanan dan perkebunan lintas

Kabupaten/Kota;

i. pemberian fasilitasi penyelenggaraan bidang kehutanan dan perkebunan

Kabupaten/Kota;

j. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang kehutanan dan

perkebunan;

k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi

dan tugasnya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 45

(1) Unsur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari :


b. Pembantu

Pimpinan


subbagian.


- UPT


(2) Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari :


1. Subbagian Umum;



b. Bidang Penataan dan Perlindungan Hutan, terdiri dari :

1. Seksi Penataan Hutan;

2. Seksi Pengamanan Hutan;

3. Seksi Konservasi dan Perlindungan Hutan.

c. Bidang Rehabilitasi dan Produksi Hutan, terdiri dari :

1. Seksi Rehabilitasi dan Pembibitan Hutan;

2. Seksi Penatausahaan Hasil Hutan;

3. Seksi Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan.

42

d. Bidang Pengembangan Tanaman Perkebunan, terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan Tanaman Semusim;

2. Seksi Pengembangan Tanaman Tahunan;

3. Seksi Perlindungan dan Perbenihan.

e. Bidang Kelembagaan, Pengolahan dan Sarana Prasarana, terdiri dari :

1. Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan Perkebunan;

2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;

3. Seksi Sarana Prasarana Perkebunan;

f. UPT;


Bagian Kesebelas

Dinas Kelautan Dan Perikanan

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 46

(1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan

Pemerintah Daerah di bidang kelautan dan perikanan, kewenangan

dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.


Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

a. penyusunan program dan pengendalian di bidang kelautan dan

perikanan;

b. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kelautan dan perikanan;

c. pelaksanaan, pengembangan, pengolahan dan pemasaran kelautan dan

perikanan, wilayah pesisir;

d. pengujian dan pengawasan mutu perikanan;

e. pemberian fasilitasi penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan

Kabupaten/Kota;

f. pelaksanaan pelayanan umum sesuai kewenangannya;

g. penyelenggaraan penyuluhan perikanan;

h. penyelenggaraan kegiatan kelautan dan perikanan lintas kabupaten/

kota;

i. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang kelautan dan

perikanan;

j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

43

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan


Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 47

(1) Unsur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :


b. Pembantu

Pimpinan


subbagian.


- UPT


(2) Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :


1. Subbagian Umum;



b. Bidang Perikanan, terdiri dari :

1. Seksi Teknis Budidaya;

2. Seksi Teknis Tangkap;

3. Seksi Pengujian dan Pengawasan Mutu.

c. Bidang Kelautan dan Pesisir, terdiri dari :

1. Seksi Pendayagunaan Laut;

2. Seksi Pengawasan Sumberdaya Ikan;

3. Seksi Pengembangan Wilayah Pesisir.

d. Bidang Bina Usaha, terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan Usaha;

2. Seksi Pengolahan Pemasaran;

3. Seksi Pengembangan Kelembagaan.

e. UPT;


Bagian Keduabelas

44

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 48

(1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah


perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha kecil menengah, serta


Pemerintah.


Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai

fungsi :

a. penyusunan program dan pengendalian di bidang perindustrian,

perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;

b. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi

dan usaha kecil dan menengah;

c. pelaksanaan kerjasama perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil

dan menengah serta pengembangan ekspor daerah;

d. pemberian fasilitasi, pembinaan, perlindungan, pemasaran dan

pengembangan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil

menengah;

e. pelaksanaan pelayanan umum bidang perindustrian, perdagangan,

koperasi, usaha kecil dan menengah;

f. pemberian fasilitasi bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha

kecil dan menengah Kabupaten/Kota;

g. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang perindustrian,

perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;

h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi

dan tugasnya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 49

(1) Unsur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah, terdiri dari :


45

b. Pembantu

Pimpinan


subbagian.


- UPT


(2) Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah, terdiri dari :


1. Subbagian Umum;



b. Bidang Industri Agro dan Kimia, terdiri dari :

1. Seksi Industri Makanan, Minuman dan Tembakau;

2. Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan;

3. Seksi Industri Kimia.

c. Bidang Industri Logam, Sandang dan Aneka, terdiri dari :

1. Seksi Industri Logam dan Elektronika;

2. Seksi Industri Sandang dan Kulit;

3. Seksi Industri Aneka.

d. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, terdiri dari :

1. Seksi Pengadaan dan Penyaluran;

2. Seksi Sarana dan Usaha Perdagangan;

3. Seksi Pengawasan Perdagangan.

e. Bidang Perdagangan Luar Negeri, terdiri dari :

1. Seksi Fasilitasi Ekspor dan Impor;

2. Seksi Pengembangan Ekspor;

3. Seksi Kerjasama Perdagangan Luar Negeri.

f. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari :

1. Seksi Koperasi;

2. Seksi Usaha Kecil dan Menengah;

3. Seksi Pembiayaan dan Perekonomian Syari’ah.

g. UPT;


46

BAB VIII

LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Pertama

Badan Kepegawaian Daerah

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 50

(1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian dan kediklatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan

Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan kediklatan;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di

bidang kepegawaian dan kediklatan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian dan kediklatan;

d. pemberian fasilitasi penyelenggaraan kepegawaian dan kediklatan

Pemerintah Kabupaten/Kota;

e. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 51

(1) Unsur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :


b. Pembantu

Pimpinan


subbagian.

c. Pelaksana : - Bidang-bidang yang terdiri dari Subbidang-

Subbidang

- UPT


(2) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari:



47


3. Subbagian Umum.

b. Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri dari:

1. Subbidang Perencanaan dan Pengadaan Pegawai;

2. Subbidang Pengembangan Karir.

c. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Kediklatan, terdiri dari:

1. Subbidang Pengkajian Kediklatan;

2. Subbidang Pengembangan Kediklatan.

d. Bidang Mutasi, terdiri dari:

1. Subbidang Mutasi Jabatan;

2. Subbidang Kepangkatan dan Pensiun;

e. Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan, terdiri dari:

1. Subbidang Kedudukan Hukum Pegawai;

2. Subbidang Kesejahteraan Pegawai;

f. Bidang Dokumentasi dan Sistem Informasi Kepegawaian, terdiri dari:

1. Subbidang Dokumentasi;

2. Subbidang Sistem Informasi Kepegawaian.

g. UPT;


Bagian Kedua

Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 52

(1) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan

kearsipan.


Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai fungsi:

a. penyusunan program perpustakaan dan kearsipan;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan;

c. pengelolaan, pelestarian, dan pemanfaatan bahan pustaka;

d. pembinaan perpustakaan instansi di lingkungan Pemerintah Daerah;

e. pemberian fasilitasi penyelenggaraan perpustakaan Pemerintah

Kabupaten/Kota;

48

f. pengelolaan arsip daerah yang meliputi arsip in aktif dan statis;

g. pembinaan dan pemberdayaan sistem kearsipan terhadap unit kerja

Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah;

h. penilaian dan penyerahan arsip statis berkualifikasi nasional ke Arsip

Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

i. penyelenggaraan akuisisi dan pelestarian arsip statis;

j. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang perpustakaan dan

kearsipan;

k. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan; dan

l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 53

(1) Unsur Organisasi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, terdiri dari :


b. Pembantu

Pimpinan


subbagian.


Subbidang

- UPT


(2) Susunan Organisasi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, terdiri dari:




3. Subbagian Umum.

b. Bidang Pengembangan Perpustakaan, terdiri dari:

1. Subbidang Deposit dan Pengelolaan Bahan Pustaka;

2. Subbidang Pembinaan dan Pemberdayaan.

c. Bidang Pelayanan dan Pelestarian Perpustakaan, terdiri dari:

1. Subbidang Pelayanan;

2. Subbidang Pelestarian dan Kerjasama.

d. Bidang Arsip Dinamis, terdiri dari:

49

1. Subbidang Pengelolaan Arsip Dinamis;

2. Subbidang Penilaian dan Penyusutan.

e. Bidang Arsip Statis, terdiri dari:

1. Subbidang Pengelolaan Arsip Statis;

2. Subbidang Akuisisi dan Pelestarian.

f. UPT;


Bagian Ketiga

Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Masyarakat

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 54

(1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang

pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera dan keluarga berencana, serta

masyarakat.


Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera

dan keluarga berencana, serta masyarakat;

b. penyusunan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan, keluarga

sejahtera dan keluarga berencana, serta masyarakat;

c. pengembangan partisipasi dan potensi perempuan;

d. penyelenggaraan perlindungan hak-hak perempuan dan anak korban

kekerasan;

e. penyelenggaraan pengarusutamaan gender;

f. penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan organisasi perempuan

dan lembaga yang peduli terhadap perempuan;

g. fasilitasi dan advokasi keluarga sejahtera, keluarga berencana dan

kesehatan reproduksi;

h. penyelenggaraan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi

masyarakat;

i. pemberian fasilitasi pemberdayaan perempuan Kabupaten/Kota;

50

j. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang pemberdayaan

perempuan, keluarga sejahtera dan keluarga berencana, serta

masyarakat;

k. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.

l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 55

(1) Unsur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat, terdiri

dari:


b. Pembantu

Pimpinan


subbagian.


Subbidang

- UPT


(2) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat, terdiri

dari:

1. a. Sekretariat, terdiri dari:



3. Subbagian Umum.

b. Bidang Pengembangan Partisipasi Perempuan, terdiri dari:

1. Subbidang Pengarusutamaan Gender;

2. Subbidang Pengembangan Kelembagaan Organisasi Perempuan.

c. Bidang Perlindungan Hak-Hak Perempuan, terdiri dari:

1. Subbidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;

2. Subbidang Data dan Informasi Gender dan Anak.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:

1. Subbidang Penguatan Kelembagaan;

2. Subbidang Penguatan Potensi Masyarakat.

e. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari:

1. Subbidang Kesehatan Reproduksi;

2. Subbidang Pemberdayaan dan Advokasi.

51

f. UPT;


Bagian Keempat

Badan Kerjasama Dan Penanaman Modal

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 56

(1) Badan Kerjasama dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kerjasama dan

penanaman modal.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Badan

Kerjasama dan Penanaman Modal mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerjasama, perencanaan dan promosi penanaman

modal, serta pengawasan pelaksanaan penanaman modal;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang kerjasama, perencanaan dan

promosi penanaman modal, pengembangan iklim investasi serta

pengawasan pelaksanaan penanaman modal;

c. fasilitasi dan koordinasi kerjasama, perencanaan dan promosi penanaman

modal, pengembangan iklim investasi, serta pengawasan pelaksanaan

penanaman modal;

d. penyelenggaraan dan monitoring evaluasi kerjasama dalam negeri dan luar

negeri;

e. perumusan rencana umum penanaman modal dan promosi potensi daerah;

f. pengembangan iklim investasi;

g. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan monitoring dan evaluasi, serta

pelaporan pelaksanaan penanaman modal;

h. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 57

(1) Unsur Organisasi Badan Kerjasama dan Penanaman Modal, terdiri dari:


b. Pembantu : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-

52

Pimpinan subbagian.


Subbidang

- UPT


(2) Susunan Organisasi Badan Kerjasama dan Penanaman Modal, terdiri dari:




3. Subbagian Umum.

b. Bidang Hubungan Dalam Negeri, terdiri dari:

1. Subbidang Hubungan dan Kerjasama Lembaga Pemerintah/Pemerintah

Daerah;

2. Subbidang Hubungan dan Kerjasama Dengan Swasta Dalam Negeri.

c. Bidang Hubungan Luar Negeri, terdiri dari:

1. Subbidang Hubungan dan Kerjasama Dengan Pemerintah dan lembaga

Luar Negeri;

2. Subbidang Hubungan dan Kerjasama Dengan Swasta Luar Negeri.

d. Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal, terdiri dari:

1. Subbidang Pengembangan Penanaman Modal;

2. Subbidang Promosi Potensi Daerah.

e. Bidang Pengendalian Penanaman Modal, terdiri dari:

1. Subbidang Pembinaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal;

2. Subbidang Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Penanaman Modal.

f. UPT;


Bagian Kelima

Badan Lingkungan Hidup

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 58

(1) Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.

53


Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

a. penyusunan program di bidang lingkungan hidup;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;

c. pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemulihan kualitas

lingkungan hidup, konservasi lingkungan;

d. pembinaan pengendalian lingkungan pada instansi Pemerintah,

Pemerintah Daerah dan swasta di Daerah;

e. penyelenggaraan kajian dan penataan lingkungan;

f. pembinaan dan pengembangan laboratorium lingkungan hidup;

g. pemberian fasilitasi penyelenggaraan pengendalian lingkungan hidup

Pemerintah Kabupaten/Kota;

h. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang lingkungan hidup;

i. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 59

(1) Unsur Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari :


b. Pembantu

Pimpinan


subbagian.


Subbidang

- UPT


(2) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari:




3. Subbagian Umum.

b. Bidang Pengembangan Kapasitas, terdiri dari:

1. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

Lingkungan;

54

2. Subbidang Pengembangan Laboratorium Lingkungan.

c. Bidang Pengendalian Perusakan dan Konservasi Lingkungan, terdiri dari:

1. Subbidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan;

2. Subbidang Konservasi Lingkungan.

d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, terdiri dari:

1. Subbidang Pengendalian Pencemaran Udara;

2. Subbidang Pengendalian Pencemaran Air, Tanah, serta Bahan Berbahaya

dan Beracun.

e. Bidang Penaatan dan Kajian Lingkungan, terdiri dari:

1. Subbidang Penaatan Lingkungan;

2. Subbidang Kajian Lingkungan.

f. UPT;


Bagian Keenam

Satuan Polisi Pamong Praja, Kesatuan Bangsa dan Politik

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 60

(1) Satuan Polisi Pamong Praja, Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan

daerah di bidang penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban

umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat, kesatuan

bangsa, ideologi, politik dan organisasi masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan

Polisi Pamong Praja, Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:

a. penyusunan program;

b. perumusan kebijakan teknis dan pembinaan di bidang penegakan

peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman

masyarakat, perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa, ideologi, politik

dan organisasi masyarakat;

c. pengembangan nilai-nilai kesatuan bangsa dan penanganan konflik;

d. pemberian fasilitasi dan koordinasi bidang penegakan peraturan daerah,

penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat,

perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa, ideologi, politik dan

organisasi masyarakat;

e. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;

55

f. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketenteraman masyarakat di daerah;

g. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

h. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala

daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik

Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;

i. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar

mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah;

j. pelaksanaan pengamanan aset dan pengawalan Gubernur, Wakil

Gubenur dan tamu daerah;

k. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penegakan peraturan daerah,

penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat,

perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa, ideologi, politik dan

organisasi masyarakat Pemerintah kabupaten/Kota;

l. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang penegakan

peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman

masyarakat, perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa, ideologi, politik

dan organisasi masyarakat.

m. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;

n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 61

(1) Unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, Kesatuan Bangsa dan Politik,

terdiri dari:

a. Pimpinan : Kepala Satuan

b. Pembantu

Pimpinan


subbagian.

b. Pelaksana : - Bidang-bidang yang terdiri dari Subbidang-

Subbidang

- UPT


(2) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, Kesatuan Bangsa dan

Politik, terdiri dari:

56




3. Subbagian Umum.

d. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban, terdiri dari:

1. Subbidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

2. Subbidang Pengembangan Kapasitas.

e. Bidang Penegakkan Perundang-Undangan, terdiri dari:

1. Subbidang Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;

2. Subbidang Penegakkan dan Penyidikan.

f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:

1. Subbidang Satuan Perlindungan Masyarakat;

2. Subbidang Bina Potensi Masyarakat.

b. Bidang Ideologi, Politik dan Organisasi Masyarakat, terdiri dari:

1. Subbidang Ideologi;

2. Subbidang Politik dan Organisasi Masyarakat.

c. Bidang Kesatuan Bangsa dan Kewaspadaan Dini, terdiri dari:

1. Subbidang Kesatuan Bangsa dan Wawasan Kebangsaan;

2. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik.

e. UPT;


Bagian Ketujuh

Badan Informasi Daerah

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 62

(1) Badan Informasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan

informasi serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang



Informasi Daerah mempunyai fungsi :

a. penyusunan program dan pengendalian di bidang komunikasi dan

informasi serta kehumasan;

b. perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informasi serta

kehumasan;

57

c. pelaksanaan pelayanan umum bidang komunikasi dan informasi;

d. pelayanan informasi internal birokrasi;

e. penyiapan bahan manajemen perubahan dan inovasi;

f. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan di

komunikasi dan informasi serta kehumasan;

g. pemberian fasilitasi bidang komunikasi dan informasi Kabupaten/Kota;

h. penyelenggaraan penerangan, publikasi dan dokumentasi hasil kegiatan

pemerintah dan masyarakat;

i. penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan jaringan, aplikasi

teknologi informasi dan basis data;

j. penyelenggaraan manajemen informasi dan perubahan dengan penerapan

teknologi informasi di internal pemerintah dan layanan masyarakat;

k. pelaksanaan pembinaan, pengawasan terhadap pelayanan jasa

telekomunikasi;

l. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, penertiban jasa perposan;

m. fasilitasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;

n. fasilitasi Komisi Informasi Provinsi;

o. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang komunikasi dan

informasi;

p. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan


Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 63

(1) Unsur Organisasi Badan Informasi Daerah terdiri dari:


b. Pembantu

Pimpinan


subbagian.


Subbidang

- UPT


(2) Organisasi Badan Informasi Daerah terdiri dari :


58

1. Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi.


3. Subbagian Umum;

b. Bidang Hubungan Masyarakat, terdiri dari :

1. Subbidang Publikasi Dokumentasi dan Media Massa;

2. Subbidang Hubungan Antar Lembaga;

c. Bidang Layanan Teknologi Informasi, terdiri dari :

1. Subbidang Perangkat Keras dan Jaringan;

2. Subbidang Manajemen Informasi dan Sumberdaya Teknologi;

d. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari:

1. Subbidang Pengkajian dan Penerapan Informasi;

2. Subbidang Layanan Informasi Publik.

e. Bidang Fasilitasi Informasi, terdiri dari :

1. Subbidang Fasilitasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;

2. Subbidang Fasilitasi Komisi Informasi Provinsi;

f. UPT.


Bagian Kedelapan

Rumah Sakit Khusus Jiwa Grhasia

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 64

(1) Rumah Sakit Khusus Jiwa Grhasia mempunyai tugas menyelenggarakan

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, khususnya kesehatan

jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA).

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah

Sakit Khusus Jiwa Grhasia mempunyai fungsi:

a. penyusunan program pelayanan di bidang kesehatan khususnya

kesehatan jiwa dan NAPZA;

b. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan

khususnya kesehatan jiwa dan NAPZA sesuai dengan standar pelayanan

rumah sakit;

c. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan khususnya

kesehatan jiwa dan NAPZA melalui pelayanan kesehatan yang paripurna

tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;

59

d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia dalam

rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan

jiwa dan NAPZA;

e. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi

bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan jiwa

dan NAPZA dengan mremperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang

kesehatan jiwa dan NAPZA;


g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 65

(1) Unsur Organisasi Rumah Sakit Khusus Jiwa Grhasia, terdiri dari:

a. Pimpinan : Direktur

b. Pembantu

Pimpinan

: Wakil Direktur Umum dan Keuangan yang terdiri

dari Bagian-Bagian dan Bagian Bagian terdiri

dari Sub Bagian-Sub Bagian;

b. Pelaksana : - Wakil Direktur Pelayanan Medik yang terdiri

dari Bidang-Bidang

- Bidang-Bidang yang terdiri dari Seksi-Seksi


(2) Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Jiwa Grhasia, terdiri dari:

1. Direktur

2. Wakil Direktur Pelayanan Medik, terdiri dari :

a. Bidang Pelayanan Medik, terdiri dari:

1. Seksi Pengembangan Pelayanan Medik;

2. Seksi Penunjang Pelayanan Medik;

b. Bidang Pengembangan Dan Pelayanan Keperawatan, terdiri dari:

1. Seksi Pengembangan Mutu Pelayanan Keperawatan;

2. Seksi Pelayanan Keperawatan;

d. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Sarpras, terdiri dari:

1. Seksi Penelitian dan Pengembangan;

2. Pemeliharaan Sarana Prasarana;

3. Wakil Direktur Umum Dan Keuangan terdiri dari :

a. Bagian Umum, Program, Hukum dan Hubungan Kemasyarakatan, terdiri

dari :

60

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

2. Subbagian Program, Data, Teknologi Informasi, Hukum dan

Hubungan Kemasyarakatan.

b. Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi, terdiri dari :

1. Subbagian Perbendaharaan;

2. Subbagian Akuntansi.

4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesembilan

Rumah Sakit Khusus Paru Respira

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 66

(1) Rumah Sakit Khusus Paru Respira mempunyai tugas menyelenggarakan

pelayanan kesehatan secara paripurna, khususnya kesehatan paru dan

saluran pernafasan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah

Sakit Khusus Paru Respira mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja bidang kesehatan khususnya kesehatan paru

dan saluran pernafasan;

b. penyelenggaraan pencegahan, promosi kesehatan, pelayanan

pengobatan, pemulihan serta rehabilitasi kesehatan paru dan saluran

pernafasan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;

c. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui

pelayanan kesehatan khusus paru dan saluran pernafasan yang

paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;

d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia

dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan

kesehatan khusus paru dan saluran pernafasan;

e. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi

bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan

dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan

khusus paru dan saluran pernafasan;


g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

61

Pasal 67

(1) Unsur Organisasi Rumah Sakit Khusus Paru Respira, terdiri dari:

a. Pimpinan : Direktur

b. Pembantu Pimpinan : Subbagian-Subbagian

c. Pelaksana : - Seksi-Seksi


(2) Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Paru Respira, terdiri dari:

a. Subbagian Program Data dan Teknologi Informasi;

b. Subbagian Keuangan;

c. Subbagian Umum;

d. Seksi Pelayanan Medik;

e. Seksi Penunjang Medik;


Bagian Kesepuluh

Kantor Ketahanan Pangan

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 68

(1) Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas penyusunan kebijakan dan

koordinasi bidang ketahanan pangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor

Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Ketahanan Pangan;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;

c. pengoordinasian, pemberian fasilitasi dan pengendalian ketersediaan

pangan;

d. pengoordinasian, pemberian fasilitasi dan pengendalian distribusi pangan;

e. pengoordinasian, pemberian fasilitasi dan pengendalian konsumsi dan

kewaspadaan pangan;

f. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang ketahanan pangan;

g. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;

62

h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Ketahanan

Pangan; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 69

(1) Unsur Organisasi Kantor Ketahanan Pangan, terdiri dari:

a. Pimpinan : Kepala Kantor

b. Pembantu

Pimpinan

: Subbagian Tata Usaha



(2) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan, terdiri dari:

a. Kepala Kantor;

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Seksi Ketersediaan Pangan;

d. Seksi Distribusi Pangan;

e. Seksi Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan;


Bagian Kesebelas

Kantor Perwakilan Daerah

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 70

(1) Kantor Perwakilan Daerah mempunyai tugas pengelolaan anjungan dan

menyelenggarakan hubungan antar lembaga.

63


Perwakilan Daerah mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Kantor Perwakilan;

b. penyelenggaraan informasi tentang pemerintahan, pembangunan, dan

kemasyarakatan;

c. pemberian pelayanan penunjang terhadap kegiatan Satuan Kerja Perangkat

Daerah di Jakarta;

d. pemberian pelayanan penunjang terhadap perangkat Pemerintah Daerah

yang bertugas di Jakarta dan masyarakat Daerah yang ada di Jakarta;

e. pengelolaan anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah;

f. fasilitasi promosi potensi daerah oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di

Jakarta;

g. penyelenggaraan hubungan antar lembaga;

h. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;

i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Kantor

Perwakilan; dan

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 71

(1) Unsur Organisasi Kantor Perwakilan Daerah, terdiri dari:


b. Pembantu

Pimpinan




(2) Susunan Organisasi Kantor Perwakilan Daerah, terdiri dari:

a. Kepala Kantor;


c. Seksi Anjungan;

d. Seksi Fasilitasi Promosi;

e. Seksi Hubungan Antar Lembaga;


64

BAB IX

LEMBAGA LAIN

Bagian Pertama

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 72

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:

a. merumuskan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di

daerah dengan cepat, tepat, efektif dan efisien;

b. mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan

bencana di daerah secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan

c. melaksanakan pengelolaan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana.

(2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:

a. penyusunan dan pengendalian program di bidang penanggulangan

bencana di daerah;

b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana di

daerah;

c. penetapan pedoman dan pengarahan penyelenggaraan penanggulangan

bencana di daerah;

d. penetapan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan

bencana di daerah;

e. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di

daerah;

f. pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;

g. penyusunan, penetapan, dan penginformasian peta resiko bencana;

h. pengintegrasian pengurangan resiko bencana dalam pembangunan;

i. penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;

j. pengendalian pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana di daerah;

k. pemberian rekomendasi status dan tingkatan bencana;

65

l. pengawasan dan pembinaan teknis penyelenggaraan penanggulangan

bencana di daerah;

m. pemantauan, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan penanggulangan

bencana di daerah;

n. pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah; dan

o. pelaksanaan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 73

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari:

a. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

b. Unsur Pengarah; dan

c. Unsur Pelaksana.

Paragraf 3

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 74

(1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 71 huruf a secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

(2) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertanggung jawab

mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Unsur Pengarah dan

Unsur Pelaksana.

Paragraf 4

Unsur Pengarah

Pasal 75

(1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b terdiri dari

Ketua yang dijabat oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

dan 11 (sebelas) anggota.

(2) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. 6 (enam) anggota pejabat instansi vertikal di daerah dan/atau Pemerintah

Daerah terkait penanggulangan bencana; dan

b. 5 (lima) anggota dari masyarakat profesional dan ahli.

66

Paragraf 5

Unsur Pelaksana

Pasal 76

(1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73

huruf c terdiri dari:

a. Kepala Pelaksana;

b. Sekretariat Unsur Pelaksana;

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

f. Unit Pelaksana Teknis; dan


(2) Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. Subbagian Data, Evaluasi dan Pelaporan;

b. Subbagian Umum; dan

c. Subbagian Program dan Keuangan.

(4) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c terdiri atas:

a. Seksi Pencegahan; dan

b. Seksi Kesiapsiagaan.

(5) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

d terdiri atas:

a. Seksi Kedaruratan; dan

b. Seksi Logistik.

(6) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e terdiri atas:

a. Seksi Rehabilitasi; dan

b. Seksi Rekonstruksi.

Paragraf 6

67

Tugas dan Fungsi Unsur Pengarah

Pasal 77

(1) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan

penanggulangan bencana.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur

Pengarah mempunyai fungsi:

a. penyusunan konsep kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana

di daerah;

b. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di

daerah; dan

c. koordinasi dengan instansi Pemerintah di daerah, instansi Pemerintah

Daerah dan lembaga non pemerintah.

Paragraf 7

Tugas dan Fungsi Unsur Pelaksana

Pasal 78

(1) Unsur Pelaksana mempunyai tugas menyelenggarakan penanggulangan

bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana

secara terintegrasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),, Unsur

Pelaksana mempunyai fungsi:

a. penyusunan dan pengendalian program di bidang penyelenggaraan

penanggulangan bencana di daerah;

b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana di

daerah;

c. penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;

d. pengintegrasian pengurangan resiko bencana dalam pembangunan;

e. fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan

bencana di daerah pada saat prabencana;

f. fasilitasi kelembagaan penanggulangan bencana;

g. penyusunan, penetapan, dan penginformasian peta resiko bencana;

h. pemberian rekomendasi status dan tingkatan bencana;

i. fasilitasi, pengomandoan dan pelaksanaan penyelenggaraan

penanggulangan bencana di daerah pada saat tanggap darurat;

j. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di

daerah pada saat pascabencana;

k. pengendalian penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;

68

l. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

m. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program badan; dan

n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan

fungsinya.

Bagian Kedua

Badan Kebudayaan

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 79

(1) Badan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah

Daerah di bidang kebudayaan dan kewenangan istimewa, dekonsentrasi serta

tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah serta melindungi,

memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan Yogyakarta

untuk memperkuat karakter dan identitas sebagai jatidiri masyarakat DIY.


Kebudayaan mempunyai fungsi:

a. penyusunan program dan pengendalian di bidang kebudayaan;

b. perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan;

c. melindungi, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan cagar

budaya penanda keistimewaan Yogyakarta;

d. melindungi, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan sistem

budaya sesuai filsafat Kasultanan dan Kadipaten maupun di luar

Kasultanan dan Kadipaten;

e. melindungi, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan sistem

sosial yang hidup di masyarakat DIY;

f. pengembangan, pengelolaan adat dan tradisi, bahasa dan sastra,

perfilman, kesenian, permuseuman, sejarah, dan kepurbakalaan, dan

rekayasa sosial;

g. pemberian fasilitasi penyelenggaraan kebudayaan Kabupaten/Kota;

h. pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;

i. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang kebudayaan;

j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi

dan tugasnya.

69

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 80

(1) Unsur Organisasi Badan Kebudayaan, terdiri dari :


b. Pembantu

Pimpinan


subbagian.


Subbidang

- UPT


(2) Organisasi Badan Kebudayaan, terdiri dari :


1. Subbagian Umum;



b. Bidang Nilai Budaya dan Film, terdiri dari :

1. Subbidang Rekayasa Budaya dan Perfilman;

2. Subbidang Bahasa dan Sastra;

c. Bidang Kesenian, Adat dan Tradisi, terdiri dari :

1. Subbidang Kesenian;

2. Subbidang Adat dan Tradisi.

d. Bidang Sejarah dan Permuseuman, terdiri dari :

1. Subbidang Sejarah;

2. Subbidang Permuseuman.

e. Bidang Warisan Budaya dan Cagar Budaya, terdiri dari :

1. Subbidang Pelestarian;

2. Subbidang Fasilitasi dan Pengelolaan;

f. U P T ;


Bagian Ketiga

Badan Pertanahan dan Tata Ruang (Badan Paniti Pratala dan Mandala)

Paragraf 1

70

Tugas dan Fungsi

Pasal 81

(1) Badan Pertanahan dan Tata Ruang (Badan Paniti Pratala dan Mandala)


pertanahan, tata ruang dan kewenangan istimewa, dekonsentrasi serta

tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.


Pertanahan dan Tata Ruang (Badan Paniti Pratala dan Mandala) mempunyai

fungsi :

a. penyusunan program di bidang pertanahan dan tata ruang daerah;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan dan tata ruang

daerah;

c. fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah administrasi pertanahan


d. fasilitasi penataan dan pengendalian tanah Kasultanan dan Kadipaten;

e. fasilitasi pengelolaan tanah bukan keprabon;

f. fasilitasi dan koordinasi pemantauan pengelolaan tanah Kasultanan dan

Kadipaten;

g. fasilitasi pengawasan dan penertiban pemanfaatan tanah Kasultanan

dan Kadipaten;

h. penetapan kawasan strategis tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten;

i. pelaksanaan administrasi dan pengendalian pertanahan;

j. fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan;

k. fasilitasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan

umum;

l. pengendalian pengelolaan tanah kas desa;

m. penyelenggaraan penataan ruang daerah;

n. perencanaan tata ruang provinsi;

o. penetapan kawasan strategis provinsi, serta kawasan strategis


p. penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis provinsi, serta kawasan

strategis Kasultanan dan Kadipaten;

q. pemanfaatan ruang kawasan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten;

r. pengendalian pemanfaatan ruang tanah Kasultanan dan tanah

Kadipaten;

s. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan

dan tata ruang daerah;

t. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

71

u. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan


Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 82

(1) Unsur Organisasi Badan Pertanahan dan Tata Ruang (Badan Paniti Pratala

dan Mandala), terdiri dari :


b. Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-

subbagian.


Subbidang

- UPT


(2) Susunan Organisasi Badan Pertanahan dan Tata Ruang (Badan Paniti Pratala

dan Mandala), terdiri dari:


1. Subbagian Umum;



b. Bidang Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten, terdiri dari:

1. Subbidang Administrasi Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten;

2. Subbidang Pengendalian Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten;

c. Bidang Pertanahan, terdiri dari:

1. Seksi Administrasi Pertanahan;

2. Seksi Pengendalian Tanah Kas Desa;

3. Seksi Pengurusan dan Permasalahan Pertanahan.

d. Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang, terdiri dari:

1. Seksi Pengaturan Tata Ruang;

2. Seksi Pembinaan Tata Ruang;

e. Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang, terdiri dari:

1. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang;

2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang;

f. UPT;


72

Bagian Keempat

Sekretariat Dewan Ketahanan Daerah (Sekretariat Parampara Praja)

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 83

(1) Sekretariat Dewan Ketahanan Daerah (Sekretariat Parampara Praja)

mempunyai tugas memfasilitasi Dewan Ketahanan Daerah (Parampara Praja)

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.


Dewan Ketahanan Daerah (Sekretariat Parampara Praja) mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Sekretariat Dewan Ketahanan Daerah

(Sekretariat Parampara Praja);

b. fasilitasi penyusunan program kerja Dewan Ketahanan Daerah (Parampara

Praja);

c. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;

d. penyelenggaraan administrasi keuangan;

e. fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat Dewan Ketahanan Daerah

(Parampara Praja);

f. fasilitasi penyusunan laporan kegiatan Parampara Praja;

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 84

(1) Unsur Organisasi Sekretariat Dewan Ketahanan Daerah (Sekretariat

Parampara Praja) terdiri dari :

a. Pimpinan : Sekretaris

b. Pembantu Pimpinan : Bagian-Bagian

c. Pelaksana : Subbagian-subbagian

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Ketahanan Daerah (Sekretariat

Parampara Praja), terdiri dari :

a. Bagian Tata Usaha , terdiri dari:

1. Subbagian Umum;

73

2. Subbagian Program dan Keuangan;

b. Bagian Fasilitasi Pemerintahan dan Kewilayahan, terdiri dari:

1. Subbagian Pemerintahan;

2. Subbagian Kewilayahan.

c. Bagian Fasilitasi Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari:

1. Subbagian Ekonomi;

2. Subbagian Pembangunan;

d. Bagian Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, terdiri dari:

1. Subbagian Kesejahteraan Rakyat;

2. Subbagian Kemasyarakatan;

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Kantor Perijinan

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 85

(1) Kantor Perijinan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan

menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu

dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan

kepastian.


Perijinan mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Kantor Perijinan;

b. pelayanan informasi perijinan dan nonperijinan terpadu;

c. penyelenggaraan pelayanan perijinan dan nonperijinan terpadu mulai dari

tahap permohonan sampai terbitnya dokumen;

d. fasilitasi penyelesaian pengaduan pengguna layanan perijinan dan

nonperijinan terpadu di Kantor Perijinan;

e. pengelolaan sistem informasi pelayanan perijinan terpadu;

f. koordinasi proses pelayanan perijinan;

g. pengembangan pelayanan perijinan;

h. pengawasan pelayanan perijinan;

i. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;

74

j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Kantor Perijinan;

dan

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 86

(1) Unsur Organisasi Kantor Perijinan, terdiri dari:


b. Pembantu

Pimpinan




(2) Susunan Organisasi Kantor Perijinan, terdiri dari:

a. Kepala Kantor;


c. Seksi Pelayanan;

d. Seksi Pengembangan, Data dan Sistem Informasi;

e. Seksi Pengawasan dan Pengaduan;


BAB X

KEDUDUKAN

Pasal 87

(1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) angka 1

merupakan unsur staf pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang

Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab

kepada Gubernur.

(2) Asisten Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) angka 2

merupakan unsur pelaksana yang secara operasional berkedudukan di

bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur dan secara administratif

bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

75

(3) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) angka 3

merupakan unsur pelayanan DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris

DPRD yang secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif

bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) angka 4 merupakan unsur perencana penyelenggaraan

pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara

operasional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada

Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(5) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) angka 5

merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang

dipimpin oleh seorang Inspektur yang secara operasional berkedudukan di

bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur dan secara teknis

administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

(6) Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) angka 6 merupakan unsur

pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang secara operasional

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui

Sekretaris Daerah.

(7) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

angka 7 merupakan unsur pendukung yang dipimpin oleh seorang Kepala

Badan/Direktur/Kepala Satuan/Kepala Kantor yang secara operasional

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui

Sekretaris Daerah.

(8) Lembaga Lain sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) angka 8 merupakan

unsur pendukung yang dipimpin oleh seorang Kepala

Badan/Sekretaris/Kepala Kantor, sebagaimana :

a. huruf b), huruf c) dan huruf d), secara operasional berkedudukan di

bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Asisten

Gubernur dan secara administratif bertanggungjawab kepada Sekretaris

Daerah;

b. huruf a) dan huruf e), secara operasional berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan

secara administratif bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 88

(1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan keistimewaan dan kebijakan

strategis urusan pemerintahan lainnya, Gubernur membentuk Dewan

Ketahanan Daerah (Parampara Praja) sebagai lembaga fungsional ad-hoc

dengan Peraturan Gubernur.

76

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas, fungsi dan tata kerja masing-

masing OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dengan Peraturan

Gubernur.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pola hubungan kerja akan diatur dengan

Peraturan Gubernur.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, susunan organisasi dan

tatakerja, serta uraian tugas dan fungsi UPT diatur dengan Peraturan

Gubernur.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 89

(1) Dengan ditetapkannya Perdais ini, Kelembagaan yang ada masih tetap

berlaku sesuai dengan :

a. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta;

b. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta;

c. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi

Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

d. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun

2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana

Daerah.

sampai dengan dilaksanakan penataan kelembagaan berdasarkan Perdais

ini.

(2) Peraturan Gubernur yang merupakan pelaksanaan dari Perdais ini harus

ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Perdais ini

diundangkan.

(3) Penataan kelembagaan sebagaimana dimaksud ayat (1) mulai diberlakukan

Tahun 2014 secara bertahap.

77

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Pada saat Perdais ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;


tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta;


tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong

Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; dan

4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun

2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana

Daerah.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 91

Perdais ini mulai berlaku pada saat penataan kelembagaan berdasarkan Perdais

ini selesai dilaksanakan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah Istimewa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

78

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ICHSANURI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013

NOMOR

79

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH


I. UMUM.

Pada prinsipnya pembentukan kelembagaan perangkat daerah

mengakomodir urusan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun

2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain urusan yang tersebut Pemerintahan DIY juga mempunyai kewenangan

dasar yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana diubah beberapa kali

dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955. Kewenangan-

kewenangan tersebut juga menjadi lingkup kewenangan Pemerintahan Daerah

DIY. Di samping kedua kewenangan tersebut, Pemerintahan Daerah DIY masih

mempunyai “wewenang tambahan”, yaitu kewenangan keistimewaan yang

ditentukan oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan

DIY. Dengan demikian, Pemerintah DIY memiliki 3 (tiga) kewenangan

sekaligus, yaitu kewenangan dasar yang diberikan oleh Undang-undang Nomor

3 Tahun 1950, kewenangan pelaksanaan urusan pemerintahan yang

ditentukan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto PP Nomor 38

Tahun 2007, dan kewenangan keistimewaan yang ditentukan dalam Undang-

undang Nomor 13 Tahun 2012. Ketiga kewenangan itu, harus dilaksanakan

secara bersamaan dalam sebuah bentuk dan tata kelola kelembagaan

Pemerintah DIY.

Kelembagaan Pemerintah DIY selama ini merupakan kelembagaan yang

dibentuk dan dikelola untuk melaksanakan 2 (dua) kewenangan, yaitu

kewenangan dasar dan kewenangan yang ditentukan dalam Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2004, sedangkan kelembagaan yang melaksanakan

kewenangan keistimewaan belum terbentuk. Belum terbentuknya kelembagaan

yang akan melaksanakan kewenangan keistimewaan disebabkan karena

kewenangan itu baru saja ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 13

Tahun 2012. Belum tersedianya kelembagaan itu merupakan dasar untuk

melakukan penataan ulang kelembagaan Pemerintah Daerah DIY agar dapat

melaksanakan seluruh kewenangan yang didelegasikan kepadanya.

Kewenangan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY diselenggarakan

untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas,

transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan

80

pemerintahan asli. Secara spesifik arah pengaturan dalam Perdais ini akan

diarahkan pada lembaga yang ringan, sederhana, dan luwes yang

mengutamakan loyalitas dan keberpihakan kepada masyarakat.

Perdais ini diharapkan dapat memunculkan kembali lembaga Wali

Palimbangan yang selanjutnya disebut Dewan Ketahanan Daerah (Parampara

Praja) untuk membantu tugas Gubernur dalam melaksanakan

kewenangannya, selain melakukan redesign pola koordinasi dan bentuk

kelembagaan Pemerintah DIY. Dibentuknya Dewan Ketahanan Daerah

(Parampara Praja) ini akan membuka kesempatan yang lebih besar bagi para

elemen keistimewaan untuk ikut memberikan sumbangsihnya dalam proses

penyelenggaraan pemerintahan di DIY.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan

Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Kelembagaan

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas pemerintahan” adalah

asas pemerintahan yang berorientasi pada rakyat, transparan,

akuntabel, responsif, partisipatif, dan menjamin kepastian hukum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah asas pemerintahan

yang berorientasi pada pembagian urusan pemerintahan dengan

mempertimbangkan tersedianya sumber daya (personil, dana, dan

peralatan) untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, dan

kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian

urusan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah asas yang

menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan

Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi

negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang

membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh

informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang

81

penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan

perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas partisipasi " adalah asas yang

mengedepankan keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat

(kelompok/individu) dalam pengambilan kebijakan yang didasari

atas kesetaraan dan kesadaran masyarakat itu sendiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas pendayagunaan kearifan lokal”

adalah menjaga integritas Indonesia sebagai suatu kesatuan sosial,

politik, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan, serta

pengakuan dan peneguhan peran Kasultanan dan Kadipaten tidak

dilihat sebagai upaya pengembalian nilai-nilai dan praktik

feodalisme, melainkan sebagai upaya menghormati, menjaga, dan

mendayagunakan kearifan lokal yang telah mengakar dalam

kehidupan sosial dan politik di Yogyakarta dalam konteks kekinian

dan masa depan.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

82

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

83

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

84

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

85

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Kepala BPBD sebagai Ketua Unsur Pengarah tidak merangkap

sebagai Anggota

Ayat (2)

a. Keanggotaan Unsur Pengarah yang berasal dari instansi vertikal

di daerah terdiri dari unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan

Kepolisian Republik Indonesia.

b. Keanggotaan unsur pengarah yang berasal dari instansi

Pemerintah Daerah terdiri dari unsur instansi yang menangani

urusan kesehatan, sosial, pekerjaan umum, dan perlindungan

masyarakat.

c. Keanggotaan unsur pengarah dari unsur profesional dan ahli

sedapat mungkin mempertimbangkan keterwakilan perempuan.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

86

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Dewan Ketahanan Daerah (Parampara Praja) menggantikan fungsi-

fungsi pada beberapa lembaga non struktural, antara lain Dewan

Pendidikan, Dewan Kebudayaan, Dewan Riset Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pedoman perencanaan, penataan dan pengembangan SDM

Aparatur pada lembaga istimewa ditetapkan dengan Peraturan

Gubernur.

Pasal 90

Cukup jelas.

87

Pasal 91

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR

gubernur daerah istimewa yogyakarta · 9 tahun 1955 tentang perubahan undang -undang nomor 3 jo....

Documents