ry-

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 1 TAHUN 20T6

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/ KOTA

BERKAT RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

GUBERNUR BALI

bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta pekerjadalam proses produksi barang dan jasa, dipandang perlumeningkatkan kesejahteraan pekerja melalui mekanismepenetapan Upah Minimum;

bahwa sesuai ketentuan pasal a4 ayat (2) peraturanPemerintah Nomor 78 Tahun 201s tentang pengupahanperlu menetapkan peraturan Gubernur tentang UpahMinimum Kabupate n / Kota se-Bali;

bahwa kesepakatan rapat Dewan pengupahan provinsiBali tanggal 30 Oktober 2015, disepakati adanyakenaikan upah Minimum provinsi Bali r.rntuk tahun 2016;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, huruf b dan huruf c perru rnenetapkanPeraturan Gubernur tentang Upah MinimumKabupaten/Kota;

Und'ang-Undang Nomor 64 Tahun 19sg tentangPembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, NusaTenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 19sg Nomor 11s,Tamhahan [,emharan Neoarn penrrhlirr rrrrrnneaio

Mengingat : 1.

b.

c.

d.

4.

2.

o.

5.

6.

7.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakedaan (Lembaran Negara R.epublik IndonesiaTahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor a2791;

Undang-Undang Nomor" 12 Tahun 2Oll tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 523a1;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tanrtbahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimanatelah diubah beberapa kali, terakhir .dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentangKoordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor10, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentangPengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 57aT);

Keputusan Presiden Nomor IO7 Tahun 2OO4 tentangDewan Pengupahan;

8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan TransmigrasiNomor Kep-231/MEN/2003 tentang Tata CaraPenangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANGKABUPATEN/KOTA.

Pasal 2

Upah Minimum Kabupaten/Kotatercantum dalam Lampiran yangPeraturan Gubernur ini.

UPAH MINIMUM

ditetapkan sebagaimanatidak terpisahkan dari

Pasal

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:1. Provinsi adalah Provinsi Bali.2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.3. Gubernur adalah Gubernur Bali.a. Upah Minimum adalah upah bulanan yang terdiri dari upah

pokok termasuk tunjangan tetap.5. Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah Upah Minimum

yang berlaku untuk masing-masing Kabupaten lKota.

Pasal 3

Besarnya upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal2 dihitung berdasarkan formula perhitungan Upah Minimum :

UMn = UMt + {UMt x (Inflasit + o/o L PDBd}.

Besarnya upahtahun atauPekerja/Buruhbersangkutan.

Pasal 4

bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu)lebih dirundingkan secara bipartit antara

dengan Pengusaha di perusahaan

Pasal 5

Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dariupah Minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2,dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut.

"-i.--€#a

Pasal 6

Pengusaha yang tidak mampu melaksanakan ketentuansebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dapat mengajukanpenangguhan pelaksanaan upah Minimum kepada Gubernurmelalui Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi provinsi Bali.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, peraturanGubernur Bali Nomor 69 Tahun 2ol4 tentang upah MinimumKabupaten/Kota (Berita Daerah provinsi Bali Tahun 2ol4Nornor 69), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari2016.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannyadalam Berita Daerah provinsi Bali.

4 Januari 2016

VINSI BALI,

RDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN

itetapkan di DenpasarR$anggal 4 Januari&rh^

Xt ffi@otanggal 4 Januari 2016

E!

Diundangkan.di Denpasar

6rtt1?4li S$V\*\

2OL6 NOMOR 1

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR BALI

TANGGAL 4 JANUARI 2016 NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN / KOTA

No Kabupaten / Kota Tahun 2015Rp / Bulan

Tahun 2016Rp / Bulan

1 2 3 4

1. Kabupaten Badung 1.905.O00,- 2.124.O75,-

2. Kota Denpasar 1.800.000,- 2.OO7 .OOO,-

3. Kabupaten Gianyar t.707.750,- 1.904. t4t,25

4. Kabupaten Karangasem 1.700.000,- 1.895.500,-

5. Kabupaten Bangli t.622.OOO, 1.808.530,-

6. Kabupaten Tabanan t.706.700,- 1.902.97A,-

7. Kabupaten Klungkung 1.650.000,- 1.839.750,-

8. Kabupaten Buleleng 1.650.000,- 1.839.750,

MANGKU PASTIKA